AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Artikel ini menyajikan kajian komprehensif mengenai Maqashid Syariah dalam konteks ekonomi Islam, mencakup landasan teoritis, implementasi dalam berbagai instrumen keuangan Islam, serta tantangan dan prospek pengembangannya. Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam kajian hukum Islam yang memiliki relevansi sangat luas dalam ranah ekonomi Islam, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, keuangan sosial Islam, hingga instrumen investasi berbasis syariah. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengintegrasikan berbagai penelitian empiris dan teoritis yang telah dipublikasikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Maqashid Syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang memandu seluruh aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai Islam, dengan lima tujuan pokok: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan syariah, Maqashid Syariah Index (MSI) yang dikembangkan berdasarkan pemikiran Abu Zahrah telah menjadi alat pengukuran kinerja penting dengan tiga dimensi utama: mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memelihara kemaslahatan. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kinerja MSI perbankan syariah di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Tantangan utama implementasi Maqashid Syariah mencakup pemahaman yang tepat, metode implementasi, potensi konflik antara maqasid makro dan mikro, serta kemungkinan penyalahgunaannya. Namun, prospek pengembangannya sangat menjanjikan, terutama dalam konteks ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan.
Kata Kunci: Maqashid Syariah; Ekonomi Islam; Perbankan Syariah; Maqashid Syariah Index; Keuangan Islam
Abstract
This article presents a comprehensive review of Maqashid Syariah in the context of Islamic economics, covering theoretical foundations, implementation in various Islamic financial instruments, as well as challenges and prospects for its development. Maqashid Syariah is a fundamental concept in Islamic law studies with very broad relevance in the Islamic economic sphere, ranging from Islamic banking, Islamic insurance, Islamic social finance, to Sharia-based investment instruments. This study employs a literature review method by integrating various empirical and theoretical research that has been published. The results of the study indicate that Maqashid Syariah functions as a normative framework that guides all economic activities to be in line with Islamic values, with five main objectives: preserving religion, life, intellect, lineage, and wealth. In the context of Islamic banking, the Maqashid Syariah Index (MSI) developed based on Abu Zahrah's thought has become an important performance measurement tool with three main dimensions: educating individuals, establishing justice, and maintaining public interest. Various empirical studies show that the MSI performance of Islamic banking in Indonesia still needs to be improved. The main challenges in implementing Maqashid Syariah include proper understanding, implementation methods, potential conflicts between macro and micro maqasid, and the possibility of misuse. However, the prospects for its development are very promising, especially in the context of the digital economy and sustainable development.
Keywords: Maqashid Syariah; Islamic Economics; Islamic Banking; Maqashid Syariah Index; Islamic Finance
1. Pendahuluan
Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian hukum Islam yang memiliki relevansi sangat luas, tidak hanya dalam ranah ibadah dan muamalah secara umum, tetapi juga dalam konteks ekonomi Islam secara khusus. Dalam beberapa dekade terakhir, diskusi mengenai Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam telah berkembang pesat, mencakup berbagai aspek mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, keuangan sosial Islam, hingga instrumen investasi berbasis syariah seperti sukuk dan reksa dana syariah (Izza & Ikhwan, 2023; Uula & Harahap, 2023). Perkembangan ini mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan akademisi, praktisi, dan regulator bahwa sistem ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan syariah yang mendasarinya.
Secara etimologis, kata "maqashid" merupakan bentuk jamak dari kata "maqshad" yang berasal dari akar kata "qashd" dalam bahasa Arab, yang berarti tujuan, sasaran, atau maksud (Syarifah et al., 2022). Sementara itu, kata "syariah" merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun yang terkandung dalam sunnah Nabi Muhammad SAW (Syarifah et al., 2022). Dengan demikian, Maqashid Syariah secara harfiah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penetapan hukum syariah, yang pada intinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (Firdausi, 2023; Nurfalah & Taufiq, 2023). Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa maqashid syariah adalah kepentingan publik untuk mencapai keadilan (Syarifah et al., 2022), sementara para ulama lainnya seperti Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal) (Firdausi, 2023; Mifrahi & Fakhrunnas, 2018).
Dalam konteks ekonomi Islam, Maqashid Syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang memandu seluruh aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam (Izza & Ikhwan, 2023). Konsep ini diterapkan dalam berbagai bidang ekonomi, termasuk kebijakan moneter, keuangan sosial Islam, perbankan syariah, dan laporan tahunan bank umum syariah (Arsyi, 2024; Uula & Harahap, 2023). Kajian bibliometrik yang dilakukan oleh Uula dan Harahap (2023) menemukan bahwa dari 118 artikel jurnal yang terindeks Scopus dengan tema "Maqashid Sharia on Economics", terdapat enam kluster penelitian utama yang mencakup: (1) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Maqashid Syariah; (2) Pandemi COVID-19 dalam Keuangan Islam dan Maqashid Syariah; (3) Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah; (4) Pembiayaan dalam Perbankan Islam dan Maqashid Syariah; (5) Sistem Ekonomi Islam dan Maqashid Syariah; serta (6) SDGs dan Maqashid Syariah (Uula & Harahap, 2023).
2. Landasan Teoritis Maqashid Syariah
2.1 Sejarah dan Perkembangan Konsep Maqashid Syariah
Konsep Maqashid Syariah telah mengalami perkembangan yang panjang dalam sejarah pemikiran Islam. Beberapa ulama fikih memberikan kontribusi paling signifikan terhadap teori maqashid antara abad kelima dan kedelapan Islam, yaitu Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali, al-Izz Ibn as-Salam, Shihab al-Din al-Qarafi, Shams al-Din Ibn al-Qayyim, dan yang paling penting adalah Abu Ishaq al-Shatibi (Mifrahi & Fakhrunnas, 2018). Al-Juwaini, sebagai kontributor awal teori al-maqashid, menggunakan istilah al-maqashid dan kepentingan publik (al-mashalih al-'ammah) secara bergantian (Syarifah et al., 2022). Imam Ghazali menggunakan istilah "kepentingan tak terbatas" (al-masalih al-mursalah) dalam elaborasi maqashidnya (Syarifah et al., 2022).
Konsep Maqashid Syariah pertama kali diartikulasikan secara sistematis oleh Al-Ghazali, yang berargumen bahwa pelestarian lima hal esensial kesejahteraan manusia—termasuk agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta—merupakan tujuan spesifik syariah (Firdausi, 2023). Imam Syatibi kemudian memformulasikan konsep maqashid secara lebih logis, sistematis, dan menyeluruh sehingga mendapat julukan "Bapak Syariah Maqashid" (Uyun, 2024). Menurut Al-Syatibi, Maqashid Syariah dibagi menjadi dua hal, yaitu penetapan hukum berdasarkan illat dan al-mashalih wa al-mafasid berdasarkan tiga tingkatan kemaslahatan (Firdausi, 2023).
Thahir Ibnu Asyur, sebagai tokoh penting berikutnya, membagi Maqashid Syariah menjadi dua hal, yaitu maqashid syariah al-ammah dan maqashid syariah al-khassah, dengan pemikirannya yang didasarkan pada empat hal: al-musawah, al-fitrah, al-hurriyah, dan al-samahah (Firdausi, 2023). Ibnu Asyur mendefinisikan maqashid al-'Am li al-Shari'ah sebagai tujuan (al-ma'ani) dan hikmah (al-hikam) yang dikehendaki Allah dalam semua hukum (tasyri') atau sebagian besar hukum yang tidak dikhususkan pada hukum syariah tertentu (Sariah et al., 2022). Dalam era kontemporer, Jasser Auda muncul sebagai ulama Muslim terkemuka yang mencoba memahami kembali konsep maqashid klasik dan menawarkan konsep maqashid baru, dengan reorientasi dari "perlindungan" dan "pelestarian" menuju "pengembangan" dan "kebebasan" (Prasetiyo & Rofiah, 2021).
2.2 Klasifikasi dan Hierarki Maqashid Syariah
Para ulama mengklasifikasikan Maqashid Syariah ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan urgensi dan prioritasnya. Imam Syatibi merumuskan konsep maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: Dharuriyat (kebutuhan primer/esensial), Hajiyat (kebutuhan sekunder), dan Tahsiniyat (kebutuhan tersier/pelengkap) (Alwi et al., 2022; Ismail et al., 2024). Tingkatan dharuriyat mencakup lima hal pokok yang disebut al-kulliyyah al-khamsah atau al-daruriyyat al-khamsah, yaitu: menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-'aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal) (Hidayat & Usman, 2021; Muhammad & Yuningsih, 2020).
Abdullah Ibn Bayyah menyatakan bahwa terdapat lima hal pokok (dharuriyah) yang tercantum dalam maqashid syariah, yaitu menjaga agama (khifdu din), menjaga nafsu (khifdu nafs), menjaga akal (khifdu aql), menjaga keturunan (khifdu nasl), dan menjaga harta (khifdu mal) (Hidayat & Usman, 2021). Dalam konteks yang lebih luas, beberapa peneliti kontemporer juga menambahkan dimensi keenam, yaitu pemeliharaan lingkungan (bi'ah), sebagaimana ditemukan dalam penelitian Rusydiana et al. yang menggunakan enam elemen Maqashid Syariah dalam analisis model wakaf untuk SDGs (Rusydiana et al., 2023, 2024).
Maslahah merupakan inti dari teori Maqashid Al-Shariah yang sangat signifikan dalam kerangka maqashid (Alias et al., 2023). Dalam pengertian yang lebih luas, maqashid syariah adalah tujuan akhir syariah yang mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat (Jalb al-Mashalih) sekaligus menghilangkan kesengsaraan (Dar al-Mafasid) (Rusydiana et al., 2018). Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai mengambil manfaat dan menolak madarat dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syariah (Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018).
2.3 Pemikiran Abu Zahrah tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi
Salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam konteks penerapan Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam adalah Muhammad Abu Zahrah. Dalam bukunya Usul Fiqh, Abu Zahrah merumuskan konsep maqashid syariah secara lebih luas dan umum, dengan menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan dari keberadaan hukum Islam, yaitu: Tahzib al-Fardi (mendidik individu), Iqamah Al-Adl (menegakkan keadilan), dan Jalb Maslahah (kepentingan publik) (Alwi et al., 2022; Atiqah & Rahma, 2018; Supriyono & Larasati, 2018). Ketiga tujuan ini kemudian menjadi dasar pengembangan Maqashid Syariah Index (MSI) oleh Mohammed, Razak, dan Taib (2008) sebagai alat pengukuran kinerja perbankan syariah (Kristianingsih et al., 2021; Suryani & Amalia, 2022).
Tujuan pertama, Tahzib al-Fardi (mendidik individu), mencakup upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran individu tentang prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan ekonomi. Tujuan kedua, Iqamah Al-Adl (menegakkan keadilan), menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk keadilan dalam kontrak, produk dan layanan yang terjangkau, serta pemberantasan ketidakadilan ("Assessing the Performance of Islamic Banks Using the Sharia Conformity and Profitability (SCNP) Model and the Sharia Maqashid Index (SMI) in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2012-2020 Period," 2022). Tujuan ketiga, Jalb Maslahah (kepentingan publik), merujuk pada kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang ("Assessing the Performance of Islamic Banks Using the Sharia Conformity and Profitability (SCNP) Model and the Sharia Maqashid Index (SMI) in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2012-2020 Period," 2022). Imam Abu Zahra mengkategorikan maqashid al-syariah ke dalam tiga kategori yang sama: mendidik individu (tahdhib al-fard), menegakkan keadilan (iqamah al-adl), dan kepentingan publik (al-maslahah) (Virgiawan & Luthfiani, 2023).
3. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Ekonomi Islam
3.1 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Berbasis Maqashid Syariah
Ekonomi Islam memiliki tujuan spesifik dan kelengkapan konsep sebagai sarana untuk kesejahteraan umat Islam pada khususnya, dan umat manusia pada umumnya (Zakiyah, 2022). Dalam perspektif Maqashid Syariah, sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip yang mencakup keadilan, kebebasan, kepentingan publik, dan ketaatan pada hukum (Abdurroziq et al., 2022). Umer Chapra menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada konsep-konsep Islam, seperti keadilan, kebebasan, kepentingan publik, dan ketaatan pada hukum (Abdurroziq et al., 2022).
Maqashid Syariah memegang peran kunci dalam memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan finansial individu atau kelompok, tetapi juga mematuhi nilai-nilai etika dan moral Islam (Izza & Ikhwan, 2023). Dalam konteks ini, Chapra (2008) menyatakan bahwa kunci penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan adalah implementasi hukum Islam (Mifrahi & Fakhrunnas, 2018). Tujuan-tujuan Islam (maqashid syariah) memiliki konsep humanis, artinya tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah), yang menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosio-ekonomi, dan kebutuhan spiritual umat manusia (Rambe et al., 2024).
Instrumen-instrumen ekonomi Islam mencakup berbagai bentuk transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, dan sebagainya (Abdurroziq et al., 2022). Dalam perbankan syariah, misalnya, hifdzul al-maal diprioritaskan karena perbankan syariah sangat erat kaitannya dengan aset; dengan menabung di bank syariah, aset kita terlindungi dari riba dan dari transaksi yang tidak sah (Abdurroziq et al., 2022). Selain itu, larangan riba juga merupakan salah satu prinsip Maqashid Syariah yang memberikan perspektif tentang larangan riba (bunga) (Arsyi, 2024; Uula & Harahap, 2023).
3.2 Maqashid Syariah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Salah satu perkembangan penting dalam kajian Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam adalah kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Tujuan ekonomi Islam mencakup Al-Falah (kemakmuran holistik), Maqasid al-Shariah, dan tujuan operasional seperti mempromosikan iman, kesejahteraan publik, distribusi kekayaan, dan menghindari aktivitas yang merugikan (Arsyi, 2024). Perbandingan antara SDGs yang didasarkan pada prinsip-prinsip sekuler dan Maqasid al-Sharia yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama (tujuan Syariah yang lebih tinggi) telah memunculkan diskusi yang menarik di kalangan komunitas keuangan Islam (Fitria & Arsyi, 2022).
Wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam, telah terbukti selaras dengan tujuan SDGs dan kompatibel dengan maqasid syariah (Rusydiana et al., 2024). Penelitian Rusydiana et al. menunjukkan bahwa model Waqf & ZIS merupakan model yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs, termasuk konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG-12) (Rusydiana et al., 2024) serta perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat (SDG-16) (Rusydiana et al., 2023). Dalam konteks ini, maqasid shariah berperan untuk memastikan bahwa tujuan dan proses tetap sesuai syariah, terutama dalam model wakaf yang terus berkembang (Rusydiana et al., 2024).
Zakat juga memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs. Harianto (2019) menunjukkan bahwa zakat sangat sejalan dengan gagasan SDGs, dengan enam tujuan SDGs yang selaras dengan tujuan zakat, antara lain: no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, clean water and sanitation, dan reduced inequalities (Harianto, 2019). Zakat harus mampu menjadi garda terdepan dalam pemenuhan maqasid shariah yang ada (Harianto, 2019).
3.3 Maqashid Syariah dalam Keuangan Sosial Islam
Keuangan sosial Islam, yang mencakup instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil), memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Maqashid Syariah. Sariah et al. (2022) menunjukkan bahwa terdapat titik temu antara tujuan penetapan maqashid syariah dengan niat penyelenggaraan instrumen keuangan sosial Islam, yaitu dalam upaya melindungi dan menjaga kepentingan manusia dalam bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sariah et al., 2022). Implementasi keuangan sosial Islam dan instrumen-instrumennya memiliki potensi tinggi untuk pelestarian dan perlindungan Maqashid Al-Shariah (Sariah et al., 2022).
BMT (Baitul Maal wat Tamwil) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua kepentingan yang saling mendukung, yaitu kepentingan sosial yang diwakili oleh baitul maal dan kepentingan bisnis yang diwakili oleh baitul tamwil (Sariah et al., 2022). Dalam kaitannya dengan maqashid sharia, BMT telah melayani nasabah sesuai dengan indeks maqashid, sebagaimana dibuktikan oleh alokasi dana yang sesuai dengan indeks maqashid (Nurfalah & Taufiq, 2023). Zakat, sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang paling fundamental, harus menggunakan kerangka pemikiran maqasid syariah dalam seluruh prosesnya (Harianto, 2019).
4. Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah
4.1 Urgensi Pengukuran Kinerja Berbasis Maqashid Syariah
Perbankan syariah sebagai entitas bisnis yang bertujuan mencari keuntungan juga harus mematuhi hukum Islam dan memberikan manfaat di sektor sosial melalui distribusi zakat, infaq, sedekah, CSR, dan pinjaman qardul hasan (Syarifah et al., 2022). Namun, dalam kenyataannya, banyak kritik yang ditujukan kepada bank syariah yang cenderung berorientasi pada keuntungan, bukan berdasarkan tujuan sosial jika dilihat dari perspektif maqasid syariah (Ardila et al., 2019; Sudrajat & Sodiq, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu mengevaluasi kembali apakah tujuan pendirian bank syariah sudah benar-benar selaras dengan maqashid syariah (Sudrajat & Sodiq, 2016).
Pengukuran kinerja bank syariah yang selama ini dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang mengadopsi dari pengukuran kinerja bank konvensional dinilai tidak memadai untuk menggambarkan karakteristik dan tujuan bank syariah yang sesungguhnya (Satria et al., 2021; Sudrajat & Sodiq, 2016). Tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari tujuan syariah (Maqashid Syariah), karenanya pengukuran kinerja untuk mengetahui ketercapaiannya terhadap tujuan akan tepat jika pengukurannya berbasiskan pada maqashid syariah (Satria et al., 2021). Penilaian kinerja bank syariah tidak hanya dinilai dari profitabilitasnya saja namun juga kesesuaian dengan syariah Islam (Satria et al., 2021).
Berbagai konsep pengukuran kinerja berbasis syariah telah dikembangkan, mulai dari Islamicity Indices yang terdiri dari Islamicity Disclosure Index dan Islamicity Performance Index (Hameed et al., 2004), Ethical Identity Index (EII), Maqasid al-Shariah index (MSI) (Mohammed et al., 2008), Maqashid al-Shariah Evaluation Framework (Asutay & Harningtyas, 2015), hingga Integrated Maqashid al-Shariah based Performance Measure (IMSPM) (Hudaefi & Noordin, 2019) (Hidayat & Usman, 2021; Shabri & Rodoni, 2022). Pengembangan IMSPM didasarkan pada ketidakmampuan pengukuran konvensional dalam menjelaskan aspek syariah pada perbankan syariah (Hidayat & Usman, 2021).
4.2 Maqashid Syariah Index (MSI): Konsep dan Pengukuran
Maqashid Syariah Index (MSI) merupakan model pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan tujuan syariah (maqasid syariah) yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak, dan Taib (2008) (Sudrajat & Sodiq, 2016; Suryani & Amalia, 2022). Pijakan dasar dalam pengembangan MSI sebagai ukuran kinerja bank syariah adalah konsep maqasid syariah hasil pemikiran Abu Zahrah yang memiliki tiga tujuan, yaitu: mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memelihara kemaslahatan (Sudrajat & Sodiq, 2016; Suryani & Amalia, 2022).
Pengukuran kinerja maqashid syariah dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, penilaian rasio kinerja masing-masing maqashid syariah, seperti bantuan pendidikan, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya promosi, laba bersih, dan sebagainya (Zainuri et al., 2023). Kedua, penghitungan indeks maqashid syariah berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Ketiga, pemeringkatan bank syariah berdasarkan nilai indeks yang diperoleh (Zainuri et al., 2023).
Tiga tujuan utama yang harus dicapai oleh bank syariah berdasarkan MSI adalah: (1) Tahdhib al-fard (pendidikan personal), yang diukur melalui empat rasio: bantuan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publikasi; (2) Iqamah al-adl (menciptakan keadilan), yang diukur melalui rasio pengembalian yang adil, distribusi fungsional, dan produk bebas bunga; dan (3) Jalb al-maslahah (menghasilkan manfaat), yang diukur melalui rasio laba, pendapatan individu, dan investasi di sektor riil (Hasan & Dewi, 2019; Pranata & Laela, 2020).
Yusup & Nasution (2020) mengungkapkan bahwa implementasi Maqashid Shariah dalam perbankan dapat dinilai melalui metode Maqashid Shariah Index (MSI) yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu mendidik masyarakat, menegakkan keadilan, dan memajukan kepentingan publik (Rusydiana & Ali, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbankan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Rusydiana & Ali, 2022).
4.3 Hasil Penelitian Empiris tentang Kinerja MSI Perbankan Syariah
Berbagai penelitian empiris telah dilakukan untuk mengukur kinerja perbankan syariah menggunakan MSI. Penelitian Rusydiana dan Parisi (2016) mengukur Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitability Index (PI) dari 11 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2011–2014. Hasilnya menunjukkan bahwa Syariah Maqasid Index tertinggi diraih oleh Panin Syariah (0,254), diikuti oleh BCAS (0,212), BMI (0,208), BRIS (0,207), BSM (0,202), BSB (0,2008), BJBS (0,2006), Victoria Syariah (0,199), Maybank Syariah (0,197), BNIS (0,195), dan Mega Syariah Bank (0,172) (Rusydiana & Parisi, 2016).
Penelitian Sudrajat dan Sodiq (2016) menganalisis kinerja 9 Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 berdasarkan indeks maqasid syariah, dengan hasil peringkat sebagai berikut: (1) Bank Panin Syariah, (2) BCA Syariah, (3) Bank Muamalat, (4) Bukopin Syariah, (5) BRI Syariah, (6) BNI Syariah, (7) Bank Syariah Mandiri, (8) Maybank Syariah, (9) Bank Mega Syariah (Sudrajat & Sodiq, 2016). Pencapaian indeks maqasid syariah tertinggi tahun 2015 adalah Bank Panin Syariah sebesar 0,37602 dan pencapaian terendah adalah Bank Mega Syariah (Sudrajat & Sodiq, 2016).
Penelitian Suryani dan Amalia (2022) menganalisis kinerja keuangan 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama 2016–2020 berdasarkan Maqashid Sharia Index. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Muamalat memperoleh indeks tertinggi untuk tujuan mendidik individu, Bank Victoria Syariah memperoleh indeks tertinggi untuk tujuan menegakkan keadilan, dan Bank Syariah Mandiri memperoleh indeks tertinggi untuk kepentingan publik. Secara keseluruhan, Bank Syariah Mandiri memiliki skor maqashid sharia index tertinggi dibandingkan tiga belas bank syariah lainnya (Suryani & Amalia, 2022).
Penelitian Mifrahi dan Fakhrunnas (2018) menggunakan pendekatan Maqashid-sharia-based Performance Evaluation Model (MPEM) dengan sampel 11 bank syariah di Indonesia dari 2011 hingga 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengungguli semua aspek dengan rata-rata nilai sebesar 177,93 (Mifrahi & Fakhrunnas, 2018). Priyatno et al. (2022) menemukan bahwa dari dua belas Bank Umum Syariah, Panin Dubai Syariah Bank (PDS) memiliki nilai kinerja tertinggi dengan nilai indeks 0,42563 (Priyatno et al., 2022).
Kristianingsih et al. (2021) menganalisis kinerja perbankan syariah di Indonesia menggunakan MSI dengan objek penelitian 12 bank umum syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa peringkat tertinggi diraih oleh Bank Negara Indonesia Syariah dengan nilai 0,19138, diikuti oleh Bank BRI Syariah dengan nilai 0,14879, dan Bank Syariah Mandiri dengan nilai 0,14580 (Kristianingsih et al., 2021). Penelitian Suprayitno dan Haq (2022) menemukan bahwa Panin Dubai Sharia Bank memperoleh skor MSI terbaik dengan nilai 38,59%, diikuti Bank BRI Sharia dengan skor 30,38%, dan Bank BTPN Sharia dengan skor 30,24% (Suprayitno & Haq, 2022).
Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pencapaian Maqashid Syariah Index pada perbankan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Penelitian yang menggunakan Sharia Maqashid Index menemukan bahwa bank syariah dalam sampel penelitian menunjukkan kinerja yang belum memuaskan, karena dari tiga indikator kerja, hanya indikator kinerja mashlahah yang terpenuhi secara optimal ("Assessing the Performance of Islamic Banks Using the Sharia Conformity and Profitability (SCNP) Model and the Sharia Maqashid Index (SMI) in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2012-2020 Period," 2022). Irman dan Fadil (2018) juga mengungkapkan bahwa indeks maqashid syariah dalam perbankan syariah di Indonesia masih rendah ("Assessing the Performance of Islamic Banks Using the Sharia Conformity and Profitability (SCNP) Model and the Sharia Maqashid Index (SMI) in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2012-2020 Period," 2022).
4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Maqashid Syariah Perbankan
Berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja maqashid syariah perbankan syariah. Puspasari et al. (2024) menemukan bahwa risiko pembiayaan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Maqashid Syariah, sementara dana syirkah temporer, kecukupan modal, dewan pengawas syariah, posisi bersama dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja Maqashid Syariah (Puspasari et al., 2024).
Khoerunisa et al. (2023) menemukan bahwa Intellectual Capital (IC) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah Islam. Pemanfaatan Intellectual Capital (IC) yang lebih optimal dapat meningkatkan kinerja maqashid syariah perbankan Islam yang lebih tinggi (Khoerunisa et al., 2023). Penelitian Pranata dan Laela (2020) menemukan bahwa keahlian komisaris memiliki dampak positif terhadap MSI, sementara masa jabatan dewan (komisaris dan direktur) dan independensi komisaris memiliki dampak negatif terhadap MSI (Pranata & Laela, 2020).
Penelitian Sulistiawati dan Fithria (2021) menemukan bahwa dewan komisaris (BOC) memiliki efek negatif terhadap kinerja maqasid sharia berbasis perbankan Islam, sementara dewan direksi (BOD) berdampak positif terhadap kinerja maqasid sharia berbasis perbankan Islam (Sulistiawati & Fithria, 2021). Penelitian Hadibowono dan Munandar (2023) menemukan bahwa variabel yang telah dimoderasi oleh Maqashid Syariah, seperti rasio kecukupan modal dan dewan pengawas syariah, lebih signifikan dalam memengaruhi profitabilitas perbankan syariah Indonesia (Hadibowono & Munandar, 2023).
Zainuri et al. (2023) menemukan pengaruh positif dan signifikan dari Good Governance Bisnis Syariah terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah, yang menunjukkan bahwa semakin bank umum syariah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance Bisnis Syariah yang baik, maka pertumbuhan labanya akan meningkat secara signifikan. Riezdita et al. (2022) menemukan bahwa Islamic Corporate Governance mampu mencegah fraud dan memiliki efek signifikan terhadap Maqasid Shariah, meskipun tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan profitabilitas (Riezdita et al., 2022).
5. Maqashid Syariah dalam Berbagai Instrumen Keuangan Islam
5.1 Maqashid Syariah dalam Asuransi Syariah (Takaful)
Asuransi syariah (takaful) merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang juga perlu diukur kinerjanya berdasarkan Maqashid Syariah. Konsep dan tujuan takaful didasarkan pada tujuan hukum Islam, yang berpusat pada lima dimensi maqasid Shariah yang esensial bagi kehidupan seorang Muslim (Alias et al., 2023). Keberadaan asuransi syariah dapat mendukung terwujudnya tujuan syariah (maqashid syariah) dalam rangka melindungi kepentingan manusia seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Waluyo, 2020).
Penelitian Falikhatun dan Shofia (2021) menganalisis kinerja perusahaan asuransi syariah di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain menggunakan Maqashid Sharia Index dengan metode Simple Additive Weighting (SAW). Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata rasio kinerja Asuransi Syariah di Indonesia adalah yang terbaik dengan 57,9%, diikuti Bahrain dengan 29,8%, dan Malaysia dengan 27,2% (Falikhatun & Shofia, 2021). Penelitian ini menyiratkan bahwa metode penilaian kinerja asuransi Islam tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga kinerja berdasarkan Maqashid Syariah (Falikhatun & Shofia, 2021).
Kebijakan spin-off pada industri asuransi syariah di Indonesia juga dapat dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah. Waluyo (2020) menemukan bahwa kebijakan spin-off secara normatif dan substantif dapat mendorong pertumbuhan asuransi Islam di negara ini dan sesuai dengan harapan masyarakat dalam mengaktualisasikan manfaat dalam rangka melindungi agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta (Waluyo, 2020).
5.2 Maqashid Syariah dalam Sukuk
Sukuk merupakan instrumen keuangan Islam yang semakin penting dalam pasar keuangan global. Sukuk sangat penting dalam keuangan Islam karena memungkinkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan bunga atau keuntungan yang dianggap haram dalam Islam (Arsyi, 2024). Maqashid Shariah merupakan tujuan universal yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam kehidupan, dan diterapkan dalam berbagai bidang ekonomi, termasuk kebijakan moneter, keuangan sosial Islam, perbankan syariah, dan laporan tahunan bank umum syariah (Arsyi, 2024).
Arsyi (2024) melakukan analisis bibliometrik dan tinjauan literatur tentang implementasi Maqasid Sharia dalam konteks Sukuk dari 2014 hingga 2023. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa kluster penelitian yang mencakup keuangan Islam, lembaga keuangan Islam, perspektif Islam, keuangan sosial Islam, maqasid al-sharia, SDGs, SRI sukuk, pembangunan berkelanjutan, wakaf, dan zakat (Arsyi, 2024). Profit Equalization Reserve (PER) dalam sukuk wakalah bil al-istithmar juga dapat dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah, di mana PER termasuk dalam tingkat maslahah ketiga, yaitu maslahah tahsiniyat (Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).
5.3 Maqashid Syariah dalam Investasi Saham Syariah dan Reksa Dana Syariah
Investasi saham syariah dan reksa dana syariah juga dapat dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah. Penelitian Al-Basyar dan Yuliana (2020) menganalisis investasi saham syariah dari perspektif Maqashid Sharia Jasser Auda, yang mencakup Maqashid Ammah, Maqashid Khassah, dan Maqashid Juz'iyyah. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi saham syariah telah memenuhi ketiga kategori Maqasid asy-Syari'ah tersebut (Al-basyar & Yuliana, 2020).
Reksa dana syariah sebagai instrumen investasi halal juga memiliki nilai maslahah dalam perspektif Maqashid Syariah. Rhetha et al. (2024) menemukan bahwa manfaat reksa dana syariah dalam perspektif Maqashid Syariah mencakup reksa dana sebagai instrumen investasi halal dan reksa dana sebagai realisasi prinsip ta'awun (Rhetha et al., 2024). Penerapan maqashid syariah dapat diketahui melalui instrumen investasi dan transaksi akad yang ditawarkan, sehingga metode maqashid syariah dijadikan ukuran implementasi produk keuangan dalam mencapai tujuan akhir investasi yang harus terealisasi (Rhetha et al., 2024).
5.4 Maqashid Syariah dalam Pembiayaan Syariah
Berbagai produk pembiayaan syariah juga perlu dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah. Penelitian Lestari dan Qoyum (2021) mengukur tingkat maslahah pada implementasi jaminan dalam kontrak mudharabah di perbankan syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi jaminan dalam kontrak pembiayaan mudharabah benar-benar memberikan tingkat maslahah baik bagi praktisi perbankan syariah maupun nasabah (Lestari & Qoyum, 2021). Implementasi jaminan dalam kontrak mudharabah sesuai dengan maqashid al-syariah, khususnya hifdz al-mal yang memerintahkan untuk melindungi dan menjaga harta atau kekayaan dalam setiap aktivitas muamalah (Lestari & Qoyum, 2021).
Nopriansyah et al. (2023) menemukan bahwa jaminan yang diterapkan oleh bank syariah dalam kontrak pembiayaan modal kerja (mudharabah) merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Dari perspektif maqashid syariah, penerapan jaminan oleh bank syariah dalam pembiayaan modal kerja secara khusus untuk mengamankan aset shahib al-mal (hifzh al-mal), dan secara umum hukum jaminan telah masuk ke dalam elemen daruriyat al-khamsah (Nopriansyah et al., 2023).
Fidhayanti et al. (2021) menganalisis kebijakan restrukturisasi pembiayaan syariah terhadap UMKM yang terdampak COVID-19 dari perspektif Maqashid Syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi UMKM bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan bank di Indonesia selama pandemi COVID-19, yang mengandung hikmah dan sebab yang baik (al-'illah), yaitu menyelamatkan bank dan UMKM (Fidhayanti et al., 2021).
6. Maqashid Syariah dalam Tata Kelola dan Kinerja Sosial
6.1 Islamic Corporate Governance dan Maqashid Syariah
Tata kelola perusahaan Islam (Islamic Corporate Governance/ICG) memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian Maqashid Syariah. Islamic Corporate Governance dalam implementasinya memiliki tujuan utama dalam mencapai Maqasid Shariah yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat (Riezdita et al., 2022). Prinsip-prinsip Maqasid Shariah yang terwujud dalam Syariah dapat mewujudkan posisi ekonomi dan keuangan yang kuat dan stabil (Riezdita et al., 2022).
Penelitian Atiqah dan Rahma (2018) menemukan bahwa Islamic Social Responsibility (ISR) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap indeks maqashid syariah (Atiqah & Rahma, 2018). Penelitian ini menggunakan konsep maqasid syariah yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Usul Fiqh, yang menjelaskan tiga tujuan keberadaan hukum Islam: Tahzib al-Fardi (mendidik manusia), Iqamah Al-adl (menegakkan keadilan), dan Jalb Maslahah (kepentingan publik) (Atiqah & Rahma, 2018).
Satria et al. (2021) menemukan bahwa corporate governance memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap intellectual capital, dan corporate governance tidak memengaruhi kinerja maqashid syariah secara langsung. Azis (2021) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks dengan arah positif (Azis, 2021).
6.2 Corporate Social Responsibility (CSR) dan Maqashid Syariah
Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perbankan syariah juga perlu dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah. Penelitian Hasan dan Dewi (2019) menemukan bahwa Maqashid Shariah-based Performance (MSP) memiliki efek positif yang signifikan terhadap aktivitas Islamic Social Responsibility (ISR). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja bank syariah, semakin besar kemampuannya untuk melakukan aktivitas ISR (Hasan & Dewi, 2019).
Pratiwi et al. (2023) menganalisis kualitas layanan CSR Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021 dalam perspektif Islamic Social Reporting (ISR) Index dan Maqashid Syariah Index (MSI). Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas layanan CSR BSI telah memenuhi item-item MSI, yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kepentingan publik (Pratiwi et al., 2023). BSI menjalankan CSR sesuai dengan Maqashid Syariah dengan menyelaraskan tujuan SDGs (Pratiwi et al., 2023).
6.3 Maqashid Syariah dan Keuangan Berkelanjutan
Keuangan berkelanjutan (sustainable finance) juga memiliki keterkaitan yang erat dengan Maqashid Syariah. Darmawati (2022) menemukan bahwa kinerja berbasis Maqashid Sharia dengan aspek Iqamah Al-Adl memiliki efek positif terhadap implementasi keuangan berkelanjutan (Darmawati, 2022). Konsep keuangan berkelanjutan yang dipromosikan oleh OJK melalui Roadmap Sustainable Finance in Indonesia 2015–2019 merupakan konsep yang selaras dengan maqashid sharia (Darmawati, 2022).
Farhan et al. (2021) menemukan bahwa kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial memiliki pengaruh positif terhadap maqashid syariah dalam laporan keberlanjutan BUMN di Sumatera Selatan (Farhan et al., 2021). Esensi teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau memberikan manfaat (mashlahat) dan menolak madharat (Farhan et al., 2021).
7. Tantangan dan Prospek Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
7.1 Tantangan Implementasi Maqashid Syariah
Meskipun konsep Maqashid Syariah telah berkembang pesat dalam kajian ekonomi Islam, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Tantangan dalam mewujudkan maqasid sharia dalam perbankan dan keuangan Islam mencakup berbagai isu, yaitu: (1) pemahaman yang tepat tentang maqasid al-syariah dalam ekonomi Islam; (2) metode implementasi maqasid al-shariah dalam perbankan dan keuangan Islam; (3) potensi konflik antara maqasid makro dan maqasid mikro; dan (4) kemungkinan penyalahgunaan maqasid al-shariah untuk membenarkan kontrak keuangan tertentu yang sebenarnya bertentangan dengan teks syariah (Uula & Harahap, 2023).
Soemitra et al. (2021) menemukan bahwa tujuan lembaga keuangan dan perbankan Islam seharusnya adalah untuk mengkodifikasi maqasid syariah sebagai tujuan ideal dengan mempertimbangkan tujuan spiritual, sosial, dan keuangan (Soemitra et al., 2021). Namun, dalam kenyataannya, banyak lembaga keuangan Islam yang masih lebih fokus pada pencapaian manfaat keuangan dan pengembangan layanan keuangan yang lebih legalistis, tetapi mengabaikan tujuan-tujuan yang digariskan oleh maqasid al-shariah (Soemitra et al., 2021).
Faisal dan Sudibyo (2020) menemukan bahwa maqasyid syariah cenderung bersifat idealistis, yang dalam banyak kasus tidak mendukung karakteristik atau persyaratan bisnis (Abdurroziq et al., 2022). Faisal dan Sudibyo (2020) juga menemukan bahwa mayoritas bank syariah di Asia Tenggara memiliki kinerja indeks maqashid al-shariah yang rendah, yang menunjukkan bahwa perbankan syariah umumnya masih dijalankan berdasarkan visi konvensional meskipun telah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah atau kepatuhan syariah (Abdurroziq et al., 2022).
Syarifah et al. (2022) menyimpulkan bahwa meskipun banyak studi empiris telah menguji penggunaan maqasid sharia sebagai indikator, tidak ada konsistensi dalam hasilnya. Oleh karena itu, regulator perbankan syariah perlu menyiapkan instrumen dan pedoman agar pengukuran ini dapat diadopsi dengan mudah dan seragam (Syarifah et al., 2022).
7.2 Prospek dan Pengembangan Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
Meskipun terdapat berbagai tantangan, prospek pengembangan Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam sangat menjanjikan. Jumlah publikasi yang terus meningkat tentang Maqasid Shariah menunjukkan bahwa sifat kritis teknologi telah memengaruhi sektor jasa keuangan, dan tentu saja ada beberapa dampak pada ekonomi (Uula & Harahap, 2023). Kinerja dan produk keuangan Islam merupakan bidang yang paling banyak mendapat perhatian dalam kaitannya dengan Maqasid Shariah (Uula & Harahap, 2023).
Penelitian Izza dan Ikhwan (2023) menemukan bahwa jumlah publikasi berfluktuasi dari tahun ke tahun terkait penelitian tentang maqasid shariah pada ekonomi, yang mengindikasikan bahwa topik ini merupakan topik yang menarik dan harus terus dikembangkan (Izza & Ikhwan, 2023). Berbagai fokus diskusi dan analisis kluster yang menggambarkan jalur penelitian dalam penelitian maqasid sharia pada ekonomi mencakup: (1) maqasid sharia dalam perbankan; (2) maqasid sharia dalam isu keuangan; dan (3) maqasid sharia dalam topik ekonomi secara umum (Izza & Ikhwan, 2023).
Penelitian Rusydiana dan Ali (2022) menemukan bahwa jumlah publikasi mengenai perkembangan peran penelitian maqashid sharia dalam industri perbankan telah meningkat secara signifikan (Rusydiana & Ali, 2022). Kluster penelitian berdasarkan topik maqashid pada perbankan mencakup: perbankan Islam, evaluasi kinerja perbankan syariah, CSR dalam Perbankan dan Keuangan Islam, dan Maqashid Syariah pada perbankan Islam (Rusydiana & Ali, 2022).
Pengembangan Maqashid Syariah dalam konteks ekonomi digital juga menjadi prospek yang menarik. Uyun (2024) menemukan bahwa Bank Jago Syariah sebagai salah satu Bank Digital Syariah di Indonesia telah menjalankan operasional perbankan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, serta memenuhi lima maqashid syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Uyun, 2024). Penelitian Asmuni dan Arifin (2024) menganalisis implementasi teori maqashid sebagai upaya penguatan kompetensi hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah digital, dengan menggunakan dua aspek maqasid syariah yaitu Hifdzul aql (memelihara akal) dan Hifdzul maal (memelihara harta) (Asmuni & Arifin, 2024).
8. Maqashid Syariah dalam Konteks Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
8.1 Maqashid Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat
Maqashid Syariah memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maqasid As-Syariah adalah tujuan akhir hukum Islam untuk keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pembangunan, dan kepatutan, termasuk kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam (Harahap & Jannah, 2024). Penelitian Ilvi dan Masruchin (2022) menganalisis tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Segoro Tambak dari hasil aktivitas budidaya ikan bandeng menggunakan instrumen maqashid syariah, dan menemukan bahwa terjadi peningkatan ekonomi masyarakat sebesar 50% dari aktivitas budidaya ikan bandeng (Ilvi & Masruchin, 2022).
Penelitian Harahap dan Jannah (2024) menganalisis program pemberdayaan nelayan berbasis diversifikasi produk menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai kerangka analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa diversifikasi produk seperti pengolahan hasil laut dan pengembangan industri rumahan telah memberikan dampak positif pada pendapatan dan ketahanan pangan komunitas nelayan. Pemberdayaan ini juga mendorong pencapaian tujuan Maqasyid Sharia, seperti peningkatan pendapatan yang menjaga harta (al-mal), peningkatan keterampilan yang mendukung akal (al-aql), dan kesejahteraan keluarga yang mendukung keturunan (an-nasl) (Harahap & Jannah, 2024).
Penelitian Virgiawan dan Luthfiani (2023) menganalisis peran model bisnis equity crowdfunding dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan berdasarkan perspektif Maqashid Shari'ah. Hasilnya menunjukkan bahwa model bisnis equity crowdfunding memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan UKM. Dari 5 aspek kesejahteraan berdasarkan maqasid shari'ah, ditemukan bahwa terdapat 2 aspek yang belum tercapai, yaitu perlindungan jiwa dan perlindungan keturunan (Virgiawan & Luthfiani, 2023).
8.2 Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Zakat
Zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang paling fundamental juga perlu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Firdausi (2023) melakukan analisis bibliometrik tentang implementasi Maqasid Shariah dalam studi zakat, dan menemukan bahwa terdapat empat kluster penelitian utama: "Pembangunan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan", "Penggunaan Zakat untuk Mencapai Tujuan Maqasid Sharia", "Hukum Islam dan Kewajiban Muslim", dan "Maqasid Shariah" (Firdausi, 2023).
Anam et al. (2023) mengeksplorasi solusi untuk masalah manajemen lembaga zakat dari perspektif maqashid sharia. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen memiliki peran vital dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat, dan penerapan prinsip maqashid sharia dalam manajemen memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan lembaga (Anam et al., 2023). Prinsip Maqashid Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mewujudkan manfaat mereka dan menghindari mafsadah dari mereka (Anam et al., 2023).
8.3 Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Haji
Pengelolaan dana haji juga perlu dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah. Alfiyanti et al. (2019) menganalisis manajemen dana haji dari perspektif maqashid al-shariah. Hasilnya menunjukkan bahwa determinan manajemen dana haji menurut manajemen kekayaan Islam adalah kontrak, zakat, dan transparansi (Alfiyanti et al., 2019). Kebijakan manajemen dana haji untuk perlindungan agama mencakup penetapan kuota haji yang adil dan transparan, pembangunan fasilitas infrastruktur untuk ibadah haji, dan memastikan syarat dan ketentuan (Alfiyanti et al., 2019).
9. Maqashid Syariah dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Ekonomi Islam
9.1 Fiqh Muamalah dan Maqashid Syariah
Fiqh muamalah merupakan landasan penting dalam memahami dan mengimplementasikan Maqashid Syariah dalam konteks ekonomi Islam. Hadi (2022) menjelaskan hubungan antara fiqh muamalah dan keuangan syariah serta larangan muamalah, hybrid-contract, Maqashid Syariah, dan pengawasannya (Hadi, 2022). Dalam konteks ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah (LKS) harus bertujuan untuk merangsang agar tujuan ekonomi Islam dapat memberikan Maqashid Syariah ke posisi holistiknya (Hadi, 2022).
Maqashid syariah merupakan inti penting dalam ajaran ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menempati posisi yang sangat penting dalam merumuskan syariah (H. Hadi et al., 2023). Maqasid shari'ah adalah faktor penentu dalam menciptakan produk ekonomi syariah yang dapat memainkan peran ganda (alat kontrol sosial dan rekayasa sosio-ekonomi) untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam (H. Hadi et al., 2023). Urgensi maqashid dalam produk perbankan syariah mengatur semua fatwa, regulasi, produk keuangan dan perbankan serta kebijakan fiskal dan moneter agar tidak kehilangan substansi syariahnya (H. Hadi et al., 2023).
9.2 Maqashid Syariah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits
Maqashid Syariah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakiyah (2022) menganalisis bagaimana menafsirkan Al-Qur'an dan hadits terhadap maqasid sharia untuk kemakmuran ekonomi di Indonesia menggunakan metode maudhui. Hasilnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan gambaran tentang kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan lebih dari 15 ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan manfaat-manfaat tersebut (Zakiyah, 2022). Maqasid sharia menjadi cara bagi kesejahteraan ekonomi Indonesia (Zakiyah, 2022).
Ahyani et al. (2021) menemukan bahwa nilai rahmatan lil 'alamin dalam hukum ekonomi Islam dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial seperti wakaf dengan semangat menciptakan kehidupan yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial, serta menghidupkan nilai-nilai keislaman (Ahyani et al., 2021). Dalam era 4.0, implementasi nilai rahmatan lil 'alamin dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman seperti wakaf tunai, industri halal, makanan halal, wisata halal, dan sebagainya (Ahyani et al., 2021).
10. Kesimpulan
Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang memiliki relevansi sangat luas dan mendalam. Sebagai kerangka normatif yang memandu seluruh aktivitas ekonomi, Maqashid Syariah memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan kebijakan ekonomi Islam tidak hanya memenuhi kepentingan finansial, tetapi juga mematuhi nilai-nilai etika dan moral Islam (Izza & Ikhwan, 2023). Lima tujuan pokok syariah—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menjadi landasan bagi seluruh sistem ekonomi Islam (Firdausi, 2023; Mifrahi & Fakhrunnas, 2018).
Dalam konteks perbankan syariah, Maqashid Syariah Index (MSI) yang dikembangkan berdasarkan pemikiran Abu Zahrah telah menjadi alat pengukuran kinerja yang penting, mencakup tiga dimensi utama: mendidik individu (Tahzib al-Fardi), menegakkan keadilan (Iqamah Al-Adl), dan memelihara kemaslahatan (Jalb Maslahah) (Sudrajat & Sodiq, 2016; Suryani & Amalia, 2022). Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kinerja MSI perbankan syariah di Indonesia dan negara-negara lain masih perlu ditingkatkan, dengan berbagai faktor seperti tata kelola perusahaan, modal intelektual, dan kecukupan modal yang memengaruhi pencapaiannya (Khoerunisa et al., 2023; Pranata & Laela, 2020; Puspasari et al., 2024).
Di luar perbankan, Maqashid Syariah juga memiliki relevansi dalam berbagai instrumen keuangan Islam lainnya, termasuk asuransi syariah, sukuk, reksa dana syariah, zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah (Arsyi, 2024; Falikhatun & Shofia, 2021; Rusydiana et al., 2024; Sariah et al., 2022). Kaitannya dengan SDGs juga semakin mendapat perhatian, dengan berbagai penelitian menunjukkan bahwa tujuan-tujuan Maqashid Syariah selaras dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Harianto, 2019; Rusydiana et al., 2023, 2024).
Tantangan utama dalam implementasi Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam mencakup pemahaman yang tepat tentang konsep ini, metode implementasinya, potensi konflik antara maqasid makro dan mikro, serta kemungkinan penyalahgunaannya (Uula & Harahap, 2023). Namun, dengan semakin berkembangnya penelitian dan diskusi tentang Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam, prospek pengembangan konsep ini sangat menjanjikan, terutama dalam konteks ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan (Izza & Ikhwan, 2023; Uyun, 2024).
Pada akhirnya, Maqashid Syariah bukan sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan panduan praktis yang harus diimplementasikan dalam seluruh aspek ekonomi Islam. Dengan mengintegrasikan Maqashid Syariah ke dalam sistem ekonomi Islam secara komprehensif, diharapkan ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, sesuai dengan tujuan utama syariah Islam itu sendiri (Ahyani et al., 2021; Zakiyah, 2022).
Daftar Pustaka
Abdurroziq, A., Buri, N., Arief, M. R., & Taqi, M. (2022). Maqashid al-Shariah Implementation and Islamic Economics Industry in Indonesia. Fara Id and Wealth Management, 2(2). https://doi.org/10.58968/fwm.v2i2.186
Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 121–151. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550
Al-basyar, M. M., & Yuliana, I. (2020). Investments in Shares of Islamic Studies Thinking Jasser Auda. Ekuitas Jurnal Pendidikan Ekonomi, 8(1), 1. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v8i1.22957
Alfiyanti, U., Firdaus, A., & Fatah, D. A. (2019). Hajj Financial Management in the Maqāṣid Sharī'ah Perspective. Al-Ahkam, 29(2), 203–232. https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.2.3893
Alias, A. Z., Sulaiman, M., Ariffin, N. M., Suryani, I., & Bakar, A. (2023). Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance, 5(1). https://doi.org/10.24191/jipsf/v5n1202
Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid as Syariah dalam Perbankan Syariah. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 7(2), 56–80. https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549
Anam, M. K., Risdianto, R., & Som, H. B. M. (2023). Analysis of Maqashid Syariah Principles in the Governance of Fundraising Activities of Zakat Management Institutions. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 9(1), 147–164. https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.6271
Ardila, I., Fadhila, N., Astuti, R., & Purnama, N. I. (2019). The Performance Of Islamic Banking With Maqashid Index. https://doi.org/10.4108/eai.8-10-2018.2288737
Arsyi, M. (2024). Maqasid Shariah Implementation on Sukuk Analysis. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(2). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i2.338
Asmuni, A., & Arifin, A. I. (2024). Implementasi Teori Maqashid sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital. Journal of Research and Development on Public Policy, 3(4), 39–58. https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.29
Assessing the Performance of Islamic Banks Using the Sharia Conformity and Profitability (SCNP) Model and the Sharia Maqashid Index (SMI) in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2012-2020 Period. (2022). International Journal of Current Science Research and Review, 05(12). https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i12-36
Atiqah, & Rahma, Y. (2018). Islamic Corporate Governance and Islamic Social Responsibility Towards Maqashid Shariah. Kne Social Sciences, 3(8), 70. https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2501
Azis, M. (2021). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Model Stakeholder terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah Indeks. Kodifikasia, 15(1), 111–132. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2710
Darmawati, D. (2022). The Impact of Maqashid Syariah Based Performance on Sustainable Finance Implementation of Indonesian Islamic Banks. https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315133
Faisal, Y., & Sudibyo, Y. A. (2020). Performance Reviewed from Maqasyid Shariah, Culture of Islamic Organizations and Sharia Compliance. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(10), 458. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2158
Falikhatun, F., & Shofia, D. (2021). The Performance of Sharia Insurance Companies based on Maqashid Sharia Index in Indonesia, Malaysia, and Bahrain: A Comparatif Study. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 29–43. https://doi.org/10.22219/jes.v6i2.15651
Farhan, M., Kusumawardani, M., Bashir, A., & Soediro, A. (2021). Maqashid Syari'ah in Practical Sustainability Report: A Case Study of BUMN in South Sumatra. Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business, 173–190. https://doi.org/10.29259/sijdeb.v1i2.173-190
Fidhayanti, D., Arifah, R. N., & Ardhani, L. (2021). Restructuring Policy of Shariah Financing Towards UMKM Affected by Covid-19: Maqashid Syariah Perspective. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.019
Firdausi, S. K. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Zakat Studies. Islamic Social Finance, 3(2). https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.334
Fitria, L., & Arsyi, M. (2022). A Bibliometric Mapping on Maqasid Shariah in Islamic Perspective. Maqasid Al-Shariah Review, 1(1). https://doi.org/10.58968/msr.v1i1.257
Hadi, H., Sodiki, M., Toyyibah, I. A., & Komarudin, P. (2023). The Urgency of Maqashid Sharia in the Development of Sharia Banking Products. Darussalam, 24(01). https://doi.org/10.58791/drs.v24i01.281
Hadi, M. Q. A. (2022). Fiqh Mu'āmalah in Theory and Practice: an Overview of Islamic Economics. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(2), 16. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010
Hadibowono, S., & Munandar, A. (2023). Impact Of The Maqasid Sharia Index Mediation On Financial And Governance Performance And Profitability Sharia Commercial Banks In Indonesia. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 27(1), 137–157. https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.9337
Harahap, R. D., & Jannah, N. (2024). Fishermen Empowerment Through Product Diversification Viewed from the Maqashid Syariah Perspective in Pantai Labu District. Baskara Journal of Business and Entrepreneurship, 7(1), 105–117. https://doi.org/10.54268/baskara.v7i1.24367
Harianto, S. P. (2019). Zakat on Sustainable Development Goals (SDGs 2016-2030). https://doi.org/10.4108/eai.20-1-2018.2282665
Hasan, N. N., & Dewi, M. K. (2019). Maqashid Shariah-Based Performance and Islamic Social Responsibility; an Empirical Study of Islamic Bank in Asean. https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.79
Hidayat, R. A., & Usman, U. (2021). Indeks Maqashid Syariah dan Nilai Perusahaan Bank Umum Syariah. El Dinar Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 9(2), 108–127. https://doi.org/10.18860/ed.v9i2.11643
Ilvi, I. N. D., & Masruchin, M. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Budidaya Ikan Bandeng dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Segoro Tambak). Al Iqtishod Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam, 10(2), 1–15. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.539
Ismail, J., Nugraha, A., Haiqal, A., & Putra, B. (2024). Islamic Minimarket Index based on Maqashid. Maqasid Al-Shariah Review, 2(2). https://doi.org/10.58968/msr.v2i2.339
Izza, N. N., & Ikhwan, I. (2023). Exploring the Nexus of Maqasid Shariah and Economics. Tamkin Journal, 2(1). https://doi.org/10.58968/tj.v2i1.225
Khoerunisa, N., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Hartikasari, A. I. (2023). The Influence of Intellectual Capital and Characteristics of the Sharia Supervisory Board on the Performance of Islamic Maqashid. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital, 2(1), 207–228. https://doi.org/10.55927/ministal.v2i1.2183
Kristianingsih, K., Fahri, R. A. A., & Malik, F. F. A. (2021). Penerapan Maqashid Syariah Index pada Perbankan Syariah di Indonesia. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 1(3), 586–595. https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2598
Lestari, D. M., & Qoyum, A. (2021). Measuring Maslahah on Collateral Implementation in Mudaraba Contract at Sharia Banking. Global Review of Islamic Economics and Business, 9(1), 079–096. https://doi.org/10.14421/grieb.2021.091-06
Maftukhatusolikhah, M., & Rusydi, M. (2018). The Commodification of Religion in the Maqāṣid Al-Shariah Perspective. Mazahib, 35–60. https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1188
Mifrahi, M. N., & Fakhrunnas, F. (2018). Islamic Bank performance based on Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 4(2), 93–103. https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art6
Muhammad, R., & Yuningsih, A. (2020). Shariah Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding: Case Study of ethiscrowd.com. Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 75. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472
Nopriansyah, W., Mujib, A., & Sodiqin, A. (2023). Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Modal Kerja (Akad Muḍārabah) di Bank Syariah dalam Pendekatan Maqāṣid Syarī'ah. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(1), 54–74. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.870
Nurfalah, I., & Taufiq, M. (2023). Role of BMT in Improving Household Financial Management. Management and Sustainability, 1(1). https://doi.org/10.58968/ms.v1i1.283
Pranata, M. W., & Laela, S. F. (2020). Board Characteristics, Good Corporate Governance and Maqȃshid Performance in Islamic Banking. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(2), 463–486. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i2.1189
Prasetiyo, L., & Rofiah, K. (2021). The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid al-Sharia. Justicia Islamica, 18(2), 318–334. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163
Pratiwi, D. N., Setiyowati, A., & Huda, F. (2023). Quality of Corporate Social Responsibility (CSR) Services at Bank Syariah Indonesia (BSI) in 2021 in the Perspective of Islamic Social Reporting (ISR) Index and Maqashid Syariah Index (MSI). Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 7(2), 198–217. https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1643
Priyatno, P. D., Rohim, A. N., & Sari, L. P. (2022). Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2434. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6581
Puspasari, O. R., Ḥamzah, A., & Annisaa, N. (2024). Analyisis Of Determining The Performance Of Sharia Commercial Banks Using The Maqashid Sharia Approach. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 12(1), 19–39. https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.529
Rambe, J. H., Imsar, I., & Anggraini, T. (2024). Analysis of Priority Banking Officer (PBO) Marketing Strategy in Increasing the Number of Priority Customers Viewed from a Maqashid Syariah Perspective: Bank Sumut KC Syariah Padangsidimpuan. Istinbath, 23(1), 168–188. https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.752
Rhetha, S. A., Karisha, Y., Kiyani, N., Zain, T. N., & Abadi, M. T. (2024). Nilai Maslahah Reksadana Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 116–125. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.572
Riezdita, A., Syarief, M., & Ruhadi, R. (2022). The Role of Islamic Corporate Governance to Prevention Fraud and Implementation of Maqasid Shariah in Increasing Profitability of Sharia Banking in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2021.2316823
Rusydiana, A. S., & Ali, M. M. (2022). The Application of Maqasid Shariah on Banking Industry. MSR, 1(1). https://doi.org/10.58968/msr.v1i1.261
Rusydiana, A. S., & Parisi, S. A. (2016). The Measurement of Islamic Bank Performance: A Study Using Maqasid Index and Profitability. Global Review of Islamic Economics and Business, 4(1), 001. https://doi.org/10.14421/grieb.2016.041-01
Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Waqf Development Model for SDG-16 (Peace, Justice and Strong Institutions). Islamic Social Finance, 3(2). https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.318
Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Ali, M. M. (2024). Waqf Development for Responsible Consumption and Production. Fara Id and Wealth Management, 3(2). https://doi.org/10.58968/fwm.v3i2.374
Rusydiana, A. S., Tanjung, H., & Marlina, L. (2018). Maslahah Based Measurement on Indonesia Islamic Banks. International Journal of Islamic Business Ethics, 3(1), 365. https://doi.org/10.30659/ijibe.3.1.365-382
Safitri, N., & Maftukhatusolikhah, M. (2021). Profit Equalization Reserve and DSN MUI No: 127/DSN-MUI/VII/2019 in Maqashid Syariah Perspective. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 21(1), 31–40. https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8340
Sariah, S., Nuraini, N., & Oktaviani, J. (2022). Islamic Social Finance and Maqashid Shariah. International Journal of Waqf, 2(2). https://doi.org/10.58968/ijf.v2i2.172
Satria, D., Mismiwati, M., Desiana, L., & Juairiah, S. (2021). Corporate Governance terhadap Kinerja Maqashid Syariah dengan Intellectual Capital sebagai Variabel Mediasi. I-Finance a Research Journal on Islamic Finance, 7(1), 31–42. https://doi.org/10.19109/ifinance.v7i1.7912
Shabri, H., & Rodoni, A. (2022). Harmonisasi Pengukuran Kinerja Bank Syariah: Maqasid Shariah Index dan Rasio Keuangan. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 9(1). https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11517
Soemitra, A., Awaluddin, A. I., & Daulay, A. N. (2021). Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 8(2). https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050
Sudrajat, A., & Sodiq, A. (2016). Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). Bisnis Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 4(1), 178. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1688
Sulistiawati, S., & Fithria, A. (2021). Corporate Governance and Maqasid Sharia Performance on Islamic Banks in Indonesia. Tasharruf Journal Economics and Business of Islam, 6(2), 136. https://doi.org/10.30984/tjebi.v6i2.1633
Suprayitno, E., & Haq, Y. S. (2022). Performance Analysis of Sharia Banking in Indonesia: Abu Zahrah Maqasid Shariah Index Approach. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 18(1). https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.13181
Supriyono, S., & Larasati, W. E. (2018). The Comparative Performance of Mandiri Syariah Bank and Maybank Berhad with the Concept of Maqashid Syariat. Kne Social Sciences, 3(8), 389. https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2523
Suryani, P., & Amalia, A. N. (2022). Financial Performance Analysis of Islamic Banks in Indonesia Based on Maqashid Sharia Index. At-Tijaroh Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, 8(2), 257–271. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v8i2.5519
Syarifah, L., Muhfiatun, M., Fitrijanti, T., & Prasojo, P. (2022). Maqasid Sharia and Islamic Bank Performance: A Systematic Review. I-Economics a Research Journal on Islamic Economics, 7(2), 94–111. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.9167
Uula, M. M., & Harahap, D. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223
Uyun, S. E. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah pada Bank Digital (Studi pada Bank Jago Syariah). Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 190–201. https://doi.org/10.36420/ju.v9i2.7183
Virgiawan, R., & Luthfiani, D. S. (2023). The Role of Equity Crowdfunding Business Model in Improving Employee Welfare Based on Maqashid Shari'ah Perspective: Case Study of SMEs listed in Santara Platform. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3198. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10779
Waluyo, A. (2020). Spin-off Policy on Islamic Insurance Industry Development in Indonesia: Maslahah Perspective. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 11(2), 133–148. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i2.133-148
Zainuri, Z., Cholifah, U., & Pandini, E. A. (2023). The Influence of Maqasid Shariah Index and Shariah Business Good Governance on the Profit Growth of Islamic Commercial Banks in Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 10(4), 415–426. https://doi.org/10.20473/vol10iss20234pp415-426
Zakiyah, E. (2022). Maudhui's Tafsir Method in the Qur'an and Hadith on Maqasid Syariah for Economic Welfare in Indonesia. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(4), 235. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i4.8289
Kavita_260503110146_Maqashid Syariah Index (MSI) digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah melalui dimensi pendidikan individu, penegakan keadilan, dan pemeliharaan kemaslahatan. Bagaimana memastikan bahwa skor MSI yang tinggi benar-benar mencerminkan manfaat sosial dan kepatuhan terhadap tujuan syariah, bukan hanya keberhasilan memenuhi indikator formal?
BalasHapusAugie Ryan Rahman_230503110085, Bagaimana peran Maqashid Syariah dalam dijadikan kerangka pertimbangan penetapan inovasi produk keuangan syariah baru?
BalasHapusTASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Bagaimana lima tujuan pokok syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat dijadikan ukuran dalam menilai kinerja dan kebijakan lembaga keuangan syariah?
BalasHapusAmelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. Maqashid syariah bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika bank syariah meluncurkan produk yang menguntungkan tetapi merugikan masyarakat sekitar, bagaimana maqashid syariah menilainya? Terima kasih.
BalasHapusPermisi Bapak, perkenalkan nama saya Anta Kuna Lutfi Sholiha dengan NIM 250503110004. Izin bertanya Bapak:
BalasHapusMengingat hasil pengukuran Maqashid Syariah Index (MSI) pada perbankan syariah di Indonesia masih perlu ditingkatkan, bagaimana strategi memperkecil kesenjangan (gap) antara pemenuhan standar kepatuhan syariah formal dan pencapaian tujuan Maqashid Syariah dalam menciptakan kemaslahatan publik (maslahah 'ammah)?
fatwaulayyahaniifah_250503110014
BalasHapusizin bertanya Pak/Bu. Dalam kerangka Maqashid Syariah pada perbankan, elemen perlindungan manakah yang menjadi prioritas utama operasional bank? Terima kasih.
Nadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Dalam artikel dijelaskan bahwa penerapan Maqashid Syariah dapat menghadapi konflik antara tujuan sosial dan kepentingan bisnis lembaga keuangan. Jika bank syariah menghadapi peningkatan risiko pembiayaan UMKM yang berpotensi menurunkan laba, bagaimana bank menentukan kebijakan pembiayaan yang tetap menjaga kesehatan keuangan sekaligus memenuhi tujuan Maqashid Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Terima kasih.
safa salsabila azhar_250503110033 izin bertanya, Apa saja unsur maqashid syariah, dan bagaimana penerapannya dalam ekonomi Islam?
BalasHapusAdwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya, Bagaimana kerangka evaluasi berbasis Maqashid Syariah (Hifzh al-Mal dan Hifzh al-Biah) dapat dijadikan tolok ukur utama dalam menentukan kelayakan pembiayaan proyek industri?
Indah putri rahmawati (250503110043)
BalasHapusIzin bertanya, dari kelima unsur pokok Maqashid Syariah, elemen mana yang paling mendesak untuk dilindungi oleh sistem keuangan Islam di tengah krisis ekonomi global saat ini?
Nama: Albaid Lau Dzikrillah
BalasHapusNIM: 260503110125
Pertanyaan:
Bagaimana perbankan syariah dapat menyeimbangkan pencapaian keuntungan dengan penerapan Maqashid Syariah agar tidak hanya unggul secara finansial, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat?
M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana penerapan maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai apakah suatu produk keuangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat?
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008
BalasHapusBagaimana prinsip Maqashid Syariah dijadikan sebagai pijakan utama dalam penyusunan regulasi dan produk ekonomi Islam modern?
Kusiroh (250503110077)
BalasHapusizin bertanya bapak, bagaimana cara bank syariah menerapkan Maqashid Syariah agar tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mampu menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
"Bagaimana kerangka Maqashid Syariah dapat dijadikan pisau analisis dalam mengevaluasi kinerja sosial dan ekonomi perbankan syariah?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
Velani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, bagaimana maqashid syariah dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu inovasi keuangan benar-benar memberikan kemaslahatan, bukan hanya memenuhi aturan formal?
syahrina rafa maula (250503110071)
BalasHapusizin bertanya, Jika suatu kebijakan ekonomi meningkatkan keuntungan lembaga, tetapi memperberat beban kelompok berpenghasilan rendah, bagaimana maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan?
Ahmadah Latifatul Hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, Equity crowdfunding di Indonesia (Santara, Bizhare) banyak yang gagal bayar dan merugi. Karyawan UKM malah di-PHK karena crowdfunding gagal. Di mana letak kesejahteraan Maqashid-nya kalau karyawannya justru kehilangan jiwa (pekerjaan) dan keturunan (tidak bisa menghidupi keluarga)?
BalasHapusWILDANI AFIFAH_250503110017
BalasHapusApakah produk perbankan syariah saat ini sudah benar-benar memenuhi tujuan maqashid syariah atau baru sebatas pemenuhan legalitas fikih?
Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusZakat dan wakaf dapat mendukung pencapaian Maqashid Syariah serta mengurangi kemiskinan. Mengapa pengelolaan zakat dan wakaf yang potensinya besar belum tentu langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata?
Syifaul Awwalina. H_250503110064
BalasHapusBagaimana cara memastikan bahwa penerapan Maqashid Syariah di perbankan syariah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, ketika kinerja bank masih banyak dinilai berdasarkan keuntungan finansial?
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya,
Jika suatu kebijakan meningkatkan keuntungan lembaga tetapi memperburuk akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan, bagaimana menilai kebijakan tersebut berdasarkan maqashid syariah?
Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Afdal Faisal Ahmadani (260503110084), izin bertanya. Bagaimana konsep Maqashid Syariah—khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifdz al-mal), jiwa (hifdz an-nafs), dan akal (hifdz al-'aql)—dapat diaplikasikan secara nyata dan terukur dalam kerangka penilaian kinerja sosial, evaluasi etika bisnis, serta perumusan kebijakan produk perbankan syariah modern?
BalasHapusInayatin Najah (250503110067)
BalasHapusIzin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa nilai MSI yang tinggi benar-benar mencerminkan manfaat yang dirasakan nasabah, bukan hanya keberhasilan bank memenuhi indikator dalam laporan tahunan?
Dwi Rahmania Putri_260503110163.
BalasHapusIzin bertanya Bapak. Jika sebuah bank syariah memperoleh keuntungan tinggi dan telah memenuhi ketentuan syariah, tetapi kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat masih rendah, apakah bank tersebut dapat dikatakan berhasil menjalankan prinsip Maqashid Syariah? Apa indikator yang seharusnya menjadi prioritas?
izin bertanya bapak, Bagaimana kerangka maqashid syariah digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat oleh perbankan syariah?
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
Intan Aprilia NurFadilla 260503110111
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana strategi nyata perbankan syariah dalam memperkecil kesenjangan (gap) antara pemenuhan standar kepatuhan syariah formal (sharia compliance) secara administratif dan pencapaian tujuan hakiki Maqashid Syariah (sharia performance), khususnya dalam memberikan kemaslahatan publik (maslahah 'ammah)?
250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Dalam artikel dijelaskan bahwa penerapan jaminan pada akad mudharabah bertujuan untuk melindungi harta dan mengurangi risiko pembiayaan. Namun, di sisi lain, adanya jaminan bisa menyulitkan pelaku UMKM yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan. Bagaimana bank syariah dapat menerapkan prinsip perlindungan harta (hifzh al-mal) tanpa menghambat akses pembiayaan bagi UMKM tersebut? Terima kasih.
Karimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 Bagaimana perbankan syariah dapat memperkecil kesenjangan antara pemenuhan standar kepatuhan syariah formal dan pencapaian tujuan hakiki Maqashid Syariah dalam menciptakan kemaslahatan publik?
BalasHapus[Difah Rimadhani_250503110052]
BalasHapusIzin bertanya Pak, klasifikasi Imam Syatibi ada Dharuriyat Hajiyat Tahsiniyat, dharuriyat mencakup al-kulliyyah al-khamsah hifzh din nafs aql nasl mal, kontemporer tambah bi'ah lingkungan. Bagaimana hierarki ini itu menjadi kerangka normatif ekonomi Islam agar selaras nilai Islam bukan hanya profit?
ZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya pak, Bagaimana mengukur keberhasilan lembaga keuangan Islam jika mereka sangat sukses secara profitabilitas komersial, tetapi gagal dalam Maqashid sosial (seperti pengentasan kemiskinan dan distribusi kekayaan)? Apakah risiko kegagalan sosial ini perlu dimasukkan ke dalam penilaian kesehatan lembaga?
Nabila Rizky Rahmadani (250503110059) izin bertanya. Dalam kerangka pemikiran Abu Zahrah, Maqashid Syariah mencakup tiga tujuan utama, yaitu mendidik individu (tahzib al-fardi), menegakkan keadilan (iqamah al-adl), dan mewujudkan kepentingan publik (jalb maslahah), yang kemudian diadopsi ke dalam pengukuran kinerja perbankan syariah seperti Maqashid Syariah Index (MSI). Bagaimana cara lembaga keuangan syariah menyeimbangkan orientasi profitabilitas komersial dengan pencapaian tiga tujuan substantif tersebut agar tidak sekadar menjadi formalitas pencitraan di laporan tahunan?
BalasHapusSallyka Zahra (250503110066) Izin bertanya Bapak, Bagaimana maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai keberhasilan lembaga keuangan syariah selain melalui keuntungan dan pertumbuhan aset?
BalasHapusArya Wijaya_250503110005, izin bertanya pak, Bagaimana maqashid syariah dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan bank syariah ketika suatu kebijakan meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi belum tentu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat?
BalasHapusYuga Dwi Saputra (250503110018) izin bertanya bapak, bagaimana kerangka Maqashid Syariah dapat diintegrasikan secara operasional ke dalam penilaian kinerja keuangan dan sosial sebuah lembaga keuangan syariah?
BalasHapusmuhammadferdyansyahsaputra_250503110020 Bagaimana maqashid syariah diterapkan dalam kegiatan ekonomi?
BalasHapusNayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak, bagaimana lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, diterapkan dalam produk dan kebijakan keuangan syariah? Apakah kepatuhan formal terhadap akad sudah cukup untuk dianggap sesuai maqashid, atau diperlukan ukuran dampak sosial yang lebih nyata?
BalasHapusAchmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusApa saja lima unsur maqashid syariah, dan bagaimana penerapannya dalam ekonomi Islam?
Naila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya Bapak. Dalam penerapan Maqashid Syariah Index (MSI), hasil penilaian kinerja dapat menunjukkan aspek yang sudah tercapai maupun yang masih perlu ditingkatkan. Jika suatu bank syariah memperoleh skor MSI yang baik secara keseluruhan, tetapi masih memiliki kelemahan pada salah satu dimensi, misalnya pendidikan individu atau pemerataan keadilan, bagaimana seharusnya manajemen menentukan prioritas perbaikan tanpa mengabaikan dimensi lainnya? Apakah setiap dimensi MSI perlu memiliki standar minimum yang wajib dipenuhi agar pencapaian yang tinggi pada satu aspek tidak menutupi kekurangan pada aspek lain? Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana lima tujuan pokok syariah (hifzh ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, al-mal) dijadikan tolok ukur kinerja bank syariah, bukan hanya laba?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula_250503110013.
ALIFIA YUSNITA SALSABILAH_250503110009
BalasHapusizin bertanya bapak, Apa metodologi paling aplikatif untuk mengukur ketercapaian Maqashid Syariah Index (MSI) pada kinerja lembaga keuangan syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (Hifdz al-Mal) dan pemerataan kesejahteraan masyarakat?
Bagaimana kerangka Maqashid Syariah dapat dijadikan tolok ukur kinerja sosial (social performance index) bagi perbankan syariah modern? Identitas: 250503110055 - BRYAN ALINZKY
BalasHapusAgung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam peta pemantauan kesehatan portofolio pembiayaan, rasio Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah diposisikan sebagai indikator mutlak kualitas aset untuk mengukur tingkat kemacetan pengembalian dana dari debitur. Namun, dalam realitas operasionalnya, tekanan untuk menekan angka NPF di bawah ambang batas aman regulator kerap kali mendorong bank syariah menggunakan jurus "pembiayaan siluman"—seperti melakukan bad debt restructuring kosmetik, memperpanjang akad bermasalah secara artifisial (evergreening), atau langsung mengeksekusi dan melelang agunan debitur kecil secara sepihak tanpa memberikan ruang toleransi atau restrukturisasi yang berlandaskan prinsip nasihah dan tamyiz. Mengingat esensi penyelesaian utang dalam Islam menuntut keringanan bagi pihak yang berada dalam kesulitan (nazhiratun ila maisarah) dan pelarangan tindakan zalim dalam penyitaan harta, sejauh mana pengendalian NPF ini benar-benar mencerminkan manajemen risiko yang sehat, alih-alih sekadar metrik kosmetik perbankan (clean-sheet illusion) yang mengorbankan nasabah rentan demi memoles laporan kepatuhan di hadapan Otoritas Jasa Keuangan?
Salsabilla Lyrabiha (25050311048)
BalasHapusIzin bertanya bapak, Artikel menjelaskan bahwa maqashid syariah dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja perbankan syariah. Jika sebuah bank sudah memenuhi aturan syariah secara formal, tetapi pelayanan dan kebijakannya masih merugikan nasabah kecil, apakah kepatuhan formal saja cukup untuk membuktikan bahwa bank tersebut telah menjalankan tujuan syariah?
250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa penerapan Maqashid Syariah dapat menghadapi konflik antara tujuan pada tingkat individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Misalnya, bank syariah memberikan keringanan pembayaran kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan risiko kerugian bagi bank dan memengaruhi dana milik nasabah lain. Bagaimana bank syariah menentukan keputusan yang adil dalam kondisi tersebut agar kepentingan nasabah yang kesulitan tetap diperhatikan tanpa mengabaikan perlindungan harta dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan?
Dwi aurora nayla rahmadina_250503110035 izin bertanya bapak
BalasHapusBagaimana hasil penelitian empiris tentang kinerja MSI bank syariah di Indonesia, dan mengapa hasilnya berbeda-beda antarpeneliti?
250503110034_afifah nukmah
BalasHapusizin bertanya bapak
Bagaimana perkembangan teknologi digital dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam penerapan Maqashid Syariah?
Bagaimana kelima maqashid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) dapat diukur dalam kinerja bank syariah?
BalasHapusTabina AfraLiyudhza Chafidh_250503110012
Ahmad Dimas Arviansyah_250503110006
BalasHapusJelaskan titik temu antara tujuan maqashid syariah dengan niat penyelenggaraan instrumen keuangan sosial Islam menurut Sariah et al. (2022).
Nafisah Munawwaroh_260503110093
BalasHapusBagaimana penerapan maqashid syariah dapat menjadi tolok ukur keberhasilan ekonomi Islam, jika keberhasilan ekonomi selama ini lebih sering dinilai berdasarkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi?
250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusIzin bertanya, jika bank syariah sudah memenuhi aturan syariah tetapi belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, apakah bank tersebut dapat dikatakan telah mencapai tujuan Maqashid Syariah?
Naysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya.
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah yang lebih berfokus pada pencapaian keuntungan dan kepatuhan terhadap aturan secara formal, tetapi belum sepenuhnya memperhatikan tujuan utama Maqashid Syariah, yaitu keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Menurut penulis, bagaimana cara memastikan bahwa penerapan Maqashid Syariah dalam kegiatan perbankan syariah tidak hanya sebatas memenuhi ketentuan atau menggunakan akad yang sesuai syariah, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Lintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya. Bagaimana cara bank syariah memastikan instrumen Maqashid Syariah Index (MSI) benar-benar diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan indikator formal dalam laporan tahunan?
BalasHapusNahdya Dina Fauzia
BalasHapus260503110089
Jika suatu kebijakan dianggap membawa kemaslahatan bagi sebagian besar masyarakat, tetapi justru merugikan kelompok minoritas, apakah kebijakan tersebut tetap dapat dibenarkan berdasarkan Maqashid Syariah? Bagaimana cara menentukan batas antara kemaslahatan umum dan keadilan bagi setiap individu?
Tisyah Novea Awaliyah (098)
BalasHapusApa lima tujuan pokok syariah (dharuriyat) dan penerapannya di perbankan?
Bagaimana maqashid syariah dipakai sebagai indikator kinerja bank syariah?
Khulafatul Anshor_250503110021
BalasHapusBagaimana maqashid syariah digunakan untuk menilai apakah suatu produk keuangan modern benar-benar memberikan kemaslahatan?
250503110073_Shabrina aulia aufa Bagaimana penerapan maqashid syariah dapat menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu kegiatan ekonomi benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat?
BalasHapusArin Kamal Windiyanti_250503110068
BalasHapusIzin bertanya, Pak. Di bagian 7.1 disebutkan bahwa salah satu tantangan Maqashid Syariah adalah kemungkinan penyalahgunaannya untuk membenarkan kontrak keuangan yang sebenarnya bertentangan dengan teks syariah. Bagaimana cara mencegah maqashid dipakai sebagai alasan untuk melonggarkan aturan, dan siapa yang seharusnya berwenang menilai bahwa suatu produk benar-benar sesuai maqashid, bukan hanya diklaim demikian oleh lembaga keuangannya?
M. Iqbal Aqilah\
BalasHapusNIM: 260503110126
Jika bank syariah tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga harus mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bagaimana cara memastikan bank benar-benar menerapkan Maqashid Syariah ketika tuntutan keuntungan bisnis terkadang bertentangan dengan kepentingan sosial masyarakat?
Nama: M. Fahril Abidin
BalasHapusNIM: 260503110133
Izin bertanya, Bapak.
Jika tujuan utama Maqashid Syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat, mengapa kinerja perbankan syariah di Indonesia masih menunjukkan pencapaian Maqashid Syariah Index (MSI) yang tergolong rendah? Apakah hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah masih lebih mengutamakan keuntungan bisnis daripada tujuan sosial dan keadilan yang menjadi dasar ekonomi Islam?
Pertanyaan:
BalasHapusBagaimana lembaga keuangan syariah menentukan prioritas antara kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat ketika menghadapi keterbatasan dana, agar keputusan yang diambil tetap memberikan kemaslahatan bagi masyarakat?
Siti Khumaeroh_250503110063
Novia Indriani_260503110179
BalasHapusAda anggapan kalau bank syariah cuma ganti istilah dari bunga jadi margin. Bagaimana Maqashid Syariah bisa dijadikan tolok ukur nyata bahwa bank syariah memang membawa kemaslahatan? Mana praktik yang sudah sejalan dan mana yang masih perlu perbaikan?
Ashdaq Rijal Bahri (260503110119) izin bertanya, Bagaimana memastikan bahwa perolehan skor tinggi pada Maqashid Syariah Index (MSI) benar-benar mencerminkan dampak nyata dan keadilan sosial bagi masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administratif dan formalitas pelaporan untuk pencitraan lembaga keuangan?
BalasHapuszahara padlianti zunnurahmani_260503110169
BalasHapusAssalamualaikum wr. wb., izin bertanya Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa penerapan Maqashid Syariah masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah adanya potensi konflik antara tujuan bisnis lembaga keuangan dengan tujuan sosial syariah. Lantas, bagaimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa inovasi produk dan layanan di era digital tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan persaingan pasar, tetapi juga benar-benar mewujudkan keadilan serta kemaslahatan masyarakat sesuai prinsip Maqashid Syariah?
Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Apa prinsip-prinsip utama dalam Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam, bagaimana penerapannya pada lembaga atau kegiatan ekonomi, dan apa dampaknya terhadap keadilan serta kemaslahatan masyarakat?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Bagaimana mendesain matriks pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak hanya fokus pada laba finansial, tetapi juga pada pencapaian kelestarian 5 pilar Maqashid Syariah?
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusBagaimana merumuskan standarisasi pembobotan indikator dalam Maqashid Syariah Index (MSI) agar terbebas dari bias subjektivitas penilai, serta instrumen kuantifikasi empiris apa yang paling valid untuk mengukur dimensi kemaslahatan substantif (maslahah) secara konsisten di tengah keragaman model bisnis perbankan syariah?
Jazilatur Rohmah_250503110022
BalasHapusBagaimana penerapan maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai apakah suatu produk keuangan benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat?
Febby Indah Rahmawati | 250503110027
BalasHapusBab 7.1 menyoroti risiko penyalahgunaan Maqashid Syariah untuk membenarkan kontrak keuangan yang sebenarnya bertentangan dengan teks syariah. Di tengah tuntutan inovasi produk keuangan digital yang serba cepat, bagaimana Dewan Pengawas Syariah memagari penggunaan dalil maslahah agar tidak dijadikan alat legitimasi untuk melonggarkan larangan riba atau gharar?
nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117
BalasHapusassalamualikum pak izin bertanya . Bagaimana Maqashid Syariah dapat menjadi tolok ukur kinerja bank syariah selain indikator keuangan konvensional seperti profitabilitas?
Olivia Dinie Carolina _260503110075,Jika Jasser Auda mereorientasi Maqashid Syariah dari sekadar 'perlindungan' (protection) menuju 'pengembangan' (development) dan 'kebebasan' (freedom), serta peneliti modern menambahkan aspek lingkungan (hifzh al-bi'ah), sejauh mana instrumen evaluasi seperti Maqashid Syariah Index (MSI) yang masih bertumpu pada kerangka klasik Abu Zahrah mampu mengukur dampak nyata lembaga keuangan syariah terhadap kebebasan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan secara objektif bukan sekadar formalitas kepatuhan akad?
BalasHapus250503110057_Afifah Bunga Arya
BalasHapusAssalamu'alaikum bapak saya izin bertanya, Bagaimana maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai keberhasilan bank syariah, jika indikator yang digunakan selama ini lebih banyak berfokus pada keuntungan finansial?
Dini Fatimatuzzahro_260503110074
BalasHapusSalah satu tantangan penerapan Maqashid Syariah adalah adanya kemungkinan penggunaan konsep kemaslahatan untuk membenarkan suatu produk keuangan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip syariah. Siapa yang seharusnya menentukan bahwa suatu produk benar-benar membawa kemaslahatan: pihak bank, Dewan Pengawas Syariah, atau regulator? Bagaimana mencegah penyalahgunaannya?
Haeva Lila Nurma Sada_260503110178
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Dalam materi disebutkan bahwa Maqashid Syariah Index (MSI) berdasarkan pemikiran Abu Zahrah, yang mencakup tiga dimensi (mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kemaslahatan), dipakai untuk menilai kinerja bank syariah. Namun, berbagai penelitian menunjukkan skor MSI bank syariah di Indonesia masih rendah, hasil antarpenelitian tidak konsisten (bank yang unggul berbeda-beda), dan ada kritik bahwa bank syariah masih berorientasi pada profit dan kepatuhan legalistis. Selain itu, ada risiko Maqashid disalahgunakan untuk membenarkan kontrak yang bertentangan dengan teks syariah. Menurut Bapak, apakah MSI sudah cukup valid sebagai alat ukur, atau perlu standar yang seragam dari regulator? Lalu, bagaimana menjaga agar Maqashid Syariah tidak sekadar jadi jargon atau alat justifikasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik perbankan syariah?
Siti Filzah Nur Sabrina_260503110096
BalasHapusMohon maaf, izin bertanya pak.
Jika suatu produk keuangan syariah sudah mendapatkan label halal, tetapi ternyata biaya yang dibebankan kepada nasabah cukup tinggi dan memberatkan masyarakat kecil, apakah produk tersebut sudah mencerminkan Maqashid Syariah?
Yasin Rahadatul Syiham (250503110076)
BalasHapusBagaimana lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip maqashid syariah dalam menentukan kebijakan pembiayaan, terutama ketika suatu kegiatan usaha menguntungkan secara finansial tetapi berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat?
Nisa Nuril Aini (250503110040)
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Maqashid syariah merupakan tujuan utama dari penerapan hukum Islam yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Bagaimana penerapan maqashid syariah dapat menjadi pedoman bagi bank syariah dalam menentukan kebijakan dan menjalankan kegiatan operasionalnya? Kemudian, bagaimana prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diterapkan dalam produk pembiayaan agar tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat?
Irsaduddin tsakif fitroh (250503110011)
BalasHapusBagaimana penerapan maqashid syariah dapat menjadi ukuran keberhasilan bank syariah selain dari keuntungan finansial?
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007
BalasHapusBagaimana konsep perlindungan terhadap 5 unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) diterapkan dalam evaluasi kinerja produk bank syariah?
Nama : Lavivatul Masluha
BalasHapusNim : 260503110184
Materi menjelaskan bahwa kinerja bank syariah diukur dengan Maqashid Syariah Index (MSI). Tapi hasil penelitian yang dipaparkan tidak seragam. Ada yang menempatkan Panin Syariah di posisi teratas, ada yang menempatkan Bank Syariah Mandiri, ada juga yang menempatkan Bank Muamalat atau BNI Syariah. Menurut saya perbedaan ini wajar, karena sampel dan periodenya berbeda, tapi tetap membingungkan kalau indeks ini dipakai sebagai patokan.
Pertanyaannya, apakah MSI sudah cukup andal sebagai alat ukur kinerja? Faktor apa yang membuat hasilnya bisa berbeda-beda, dan bagaimana sebaiknya kita membaca hasil tersebut?
iqbal nur raafid ferdiyansyah_260503110012
BalasHapusJika naskah ini menyebut maqashid syariah sebagai tujuan akhir yang seharusnya menurunkan ukuran kinerja bank syariah (bagian 4.1 dan 8), mengapa bukti empirisnya justru menunjukkan skor MSI yang rendah dan tidak konsisten (bagian 4.3 dan 7.1), dengan peringkat bank yang berbeda-beda antarpenelitian, dan apakah masalahnya terletak pada praktik bank syariah yang masih berorientasi pada laba, atau pada MSI sendiri yang dibangun dari rasio keuangan, sehingga ukuran yang dipakai belum tentu mewakili maqashid itu sendiri?
Mohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak. Banyak bank syariah mengklaim sudah menjalankan prinsip maqashid syariah, padahal praktiknya masih berfokus pada keabsahan akad. Menurut Anda, indikator apa yang dapat mengukur apakah suatu bank benar-benar mewujudkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan mengapa kepatuhan formal pada akad belum cukup untuk menyimpulkannya?
Muh. Amrullah Ni'amudin_260503110116
BalasHapusApakah yang menjadi sasaran dan tujuan utama dari penerapan konsep Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam?
assalamualaikum pak perkenalkan nama saya Bayu prasetyo_260503110106 izin bertanya, Apa saja tujuan utama dari penerapan Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam—yang meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan ekonomi?
BalasHapusMoch. Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, Bagaimana cara mengatasi potensi konflik antara maqashid tingkat makro (misalnya pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistemik) dengan maqashid tingkat mikro (misalnya profitabilitas dan kelangsungan hidup bank syariah secara individual)?
BalasHapusMuhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Bagaimana maqashid syariah dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan bank syariah, bukan
hanya laba?
Muhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusBagaimana kerangka Maqashid Syariah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dapat dijadikan instrumen ukur utama dalam mengevaluasi kinerja sosial dan keuangan suatu institusi ekonomi islam?
Maura Falsa Febriandini_260503110006
BalasHapusUraikan konsep maqashid syariah (hifzh ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, dan al-mal), perkembangannya menurut para ulama, serta analisis penerapannya dalam produk, kebijakan, dan pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah.
Bagaimana indeks maqashid syariah digunakan untuk menilai kinerja sosial dan finansial entitas bisnis dalam ekonomi Islam? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)
BalasHapusZeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140, izin bertanya pak,
BalasHapusDalam kajian tersebut disebutkan bahwa kinerja Maqashid Syariah Index (MSI) perbankan syariah di Indonesia masih rendah serta rentan mengalami konflik antara maqashid makro (kemaslahatan sosial) dan maqashid mikro (profitabilitas). Mengingat perbankan syariah tetap beroperasi dalam ekosistem pasar konvensional yang sangat kompetitif, sejauh mana Maqashid Syariah Index dapat benar-benar diterapkan sebagai standar evaluasi kinerja yang mengikat oleh regulator tanpa mengorbankan daya saing komersial perbankan syariah itu sendiri?
NAMA : IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM : 260503110025
Bagaimana hubungan antara maqashid syariah dengan larangan riba, gharar, dan maysir dalam kegiatan ekonomi?
Bagaimana maqashid dijadikan indikator kinerja bank, dan apakah penerapannya masih sebatas wacana?
BalasHapusNurul intan putriana dewi_260503110058
BalasHapusapakah lingkungan sudah seharusnya menjadi bagian dharuriyat yang setara dengan lima yang sudah ada, atau masih termasuk hajiyat/tahsiniyat?
Amelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusBagaimana lima tujuan maqashid syariah diterapkan dalam ekonomi Islam?
Nama: Nadiyah Zulfa (260503110014)
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Bagaimana implementasi Maqashid Syariah dalam instrumen keuangan Islam seperti perbankan syariah (melalui Indeks Maqashid Syariah) dan sektor keuangan sosial (seperti zakat dan wakaf) dapat diselaraskan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di era digital?
AMELIA FAUZIAH ANWAR_260503110055
BalasHapusAssalamualaikum bapak, izin bertanya. Bagaimana penerapan Maqashid Syariah dapat memastikan lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga benar-benar memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat?
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusBagaimana penerapan lima tujuan utama maqashid syariah dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah?
Jihan rihadatul aisy_260503110035
BalasHapusMenurut pendapat anda, apakah bank syariah saat ini lebih berorientasi pada keuntungan atau sudah benar-benar menerapkan tujuan utama maqashid syariah?
NAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
85. [Kode: 00581] Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
* Jelaskan lima unsur pokok pemeliharaan maqashid syariah (hifdz ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, wal-mal) dalam tujuan pembangunan ekonomi Islam!
Ziyana walida_260503110023
BalasHapusIzin bertanya, bagaimana maqashid syariah menjadi dasar dalam pengembangan produk bank syariah?
Senja Kafka Nisa'ul Wardah_260503110127
BalasHapusApa arti harfiah dan esensi utama dari Maqashid Syariah dalam konteks ekonomi Islam?
Muhammad Anggi Abdillah_260503110073
BalasHapusSejauh mana rasio-rasio kuantitatif dalam Maqashid Syariah Index (MSI) mampu menangkap esensi 'mendidik individu' dan 'menegakkan keadilan' yang sejatinya bersifat kualitatif dan moral?
Assalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167 mohon izin bertanya bapak.
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa Maqashid Syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui lima prinsip utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah masih menghadapi dilema antara mengejar keuntungan bisnis dan memenuhi tujuan sosial.
Jika suatu bank syariah memiliki keuntungan yang tinggi, pertumbuhan aset yang pesat, dan telah memenuhi seluruh ketentuan hukum syariah, tetapi kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat masih rendah, apakah bank tersebut dapat dikatakan telah berhasil menerapkan Maqashid Syariah? Bagaimana cara menentukan prioritas antara kepentingan bisnis dan kemaslahatan masyarakat ketika keduanya saling bertentangan?
Malikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, Maqashid Syariah menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Namun, dalam praktik perbankan syariah, suatu produk dapat saja telah memenuhi ketentuan akad dan terhindar dari riba, tetapi belum tentu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Jika suatu bank syariah berhasil memperoleh keuntungan besar melalui produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi pembiayaannya lebih banyak dinikmati oleh nasabah berkemampuan ekonomi tinggi, apakah bank tersebut dapat dikatakan telah menerapkan Maqashid Syariah secara utuh? Bagaimana seharusnya perbankan syariah menyeimbangkan kepentingan menjaga aset dan memperoleh keuntungan dengan tanggung jawab mewujudkan keadilan sosio-ekonomi, sehingga prinsip falah dan hayatan thayyibah tidak hanya menjadi tujuan normatif, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas?
BalasHapusMedina Zahra Neysa edfaza_260503110056
BalasHapusMaqashid syariah sering dipakai sebagai dasar pembenaran, tetapi dikritik bersifat longgar dan dapat disalahgunakan. Bagaimana menggunakan maqashid secara ketat dalam menilai produk keuangan tanpa mengabaikan nash dan kaidah fikih?
Nama: Khusnul khotimah
BalasHapusNIM: 260503110131
Apa saja lima tujuan pokok maqashid syariah (al-dharuriyat al-khamsah).
Shila Azra Abdillah_260503110059
BalasHapusPermisi Bapak, saya ingin bertanya. Pada bagian klasifikasi maqashid, disebutkan bahwa selain lima pokok dharuriyat (al-kulliyyah al-khamsah), peneliti kontemporer seperti Rusydiana et al. menambahkan dimensi keenam berupa pemeliharaan lingkungan (hifzh al-bi'ah) yang dikaitkan dengan SDGs. Bagaimana posisi hifzh al-bi'ah ini dalam hierarki maqashid, apakah sudah layak disejajarkan dengan lima kebutuhan primer (dharuriyat) dalam menyaring kelayakan proyek pembiayaan hijau (green financing) di lembaga keuangan syariah?
tsania fitri anwar h 260503110048 Jika suatu kebijakan ekonomi memberikan keuntungan besar bagi sebagian masyarakat, tetapi pada saat yang sama mengancam perlindungan harta dan kesejahteraan kelompok lain, bagaimana maqashid syariah digunakan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut layak diterapkan?
BalasHapusBernessa Eka Emilia_260503110164
BalasHapusJika bank syariah menuntut jaminan yang cukup besar untuk melindungi dana nasabah dan menjaga kesehatan bank, tetapi syarat tersebut membuat UMKM kecil sulit memperoleh pembiayaan, apakah praktik tersebut masih sejalan dengan maqashid syariah? Bagaimana bank menyeimbangkan hifz al-mal pemilik dana dengan iqamah al-adl bagi pelaku usaha yang belum memiliki aset?
ZAKIYAH NUR RAHMA_260503110001
BalasHapusSkor Maqashid Syariah Index (MSI) perbankan syariah di Indonesia ditemukan rendah dan tidak konsisten antarpenelitian. Apakah masalahnya terletak pada praktik bank syariah yang masih berorientasi laba, atau pada MSI itu sendiri yang dibangun dari rasio keuangan sehingga belum tentu mewakili esensi maqashid? Bagaimana memastikan skor MSI yang tinggi benar-benar mencerminkan kemaslahatan nyata?
Najwa Afifah Mahmuzah_260503110150
BalasHapusApakah penerapan Maqashid Syariah dapat berbenturan dengan kepentingan bisnis bank syariah yang harus tetap memperoleh keuntungan?