00580 - Manajemen Rumah Sakit Syariah: Kajian Komprehensif

Abstrak

Rumah sakit syariah merupakan institusi pelayanan kesehatan yang seluruh aspek operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya maqashid syariah. Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif berbagai dimensi manajemen rumah sakit syariah di Indonesia, meliputi landasan hukum dan regulasi, implementasi maqashid syariah, standar manajemen, pelayanan kesehatan Islami, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan akuntansi syariah, sertifikasi, persepsi masyarakat, tantangan, peran wakaf, strategi pengembangan, serta studi kasus pada beberapa rumah sakit syariah. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) terhadap berbagai penelitian dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan hukum rumah sakit syariah masih terbatas pada Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, sementara regulasi setingkat undang-undang belum mengakomodasi keberadaan rumah sakit syariah secara eksplisit. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), implementasi maqashid syariah secara menyeluruh, pengembangan sistem informasi akuntansi syariah, optimalisasi peran wakaf, serta penyelesaian permasalahan BPJS merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian serius untuk mendukung pengembangan rumah sakit syariah di Indonesia.

Kata kunci: rumah sakit syariah, maqashid syariah, manajemen syariah, DSN-MUI, sertifikasi syariah

Abstract

A sharia hospital is a health care institution whose entire operational aspects are based on Islamic sharia principles, particularly maqashid sharia. This study aims to comprehensively examine the various dimensions of sharia hospital management in Indonesia, including the legal and regulatory foundations, implementation of maqashid sharia, management standards, Islamic health services, human resource management, sharia financial management and accounting, certification, public perceptions, challenges, the role of waqf, development strategies, and case studies from several sharia hospitals. The method used is a literature review of various relevant studies and regulations. The findings indicate that the legal basis for sharia hospitals is still limited to DSN-MUI Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016, while legislation at the statutory level has not yet explicitly accommodated the existence of sharia hospitals. The presence of a Sharia Supervisory Board (DPS), comprehensive implementation of maqashid sharia, development of Islamic accounting information systems, optimization of the waqf role, and resolution of BPJS-related issues are matters that must receive serious attention to support the development of sharia hospitals in Indonesia.

Keywords: sharia hospital, maqashid sharia, sharia management, DSN-MUI, sharia certification

1. Pendahuluan: Konsep dan Latar Belakang Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit syariah merupakan institusi pelayanan kesehatan yang dalam seluruh aspek operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya maqashid syariah. Konsep ini tidak sekadar memberikan label Islam pada sebuah rumah sakit, melainkan mencakup transformasi menyeluruh dalam tata kelola manajemen, pelayanan pasien, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, hingga budaya organisasi yang semuanya harus selaras dengan nilai-nilai Islam (Ruliyandari, 2020). Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang telah memiliki sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang di dalamnya terdapat dua standar penilaian penting, yaitu standar pengelolaan rumah sakit dan standar pelayanan pasien rumah sakit (Ruliyandari, 2020).

Keberadaan rumah sakit syariah di Indonesia tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran umat Islam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak hanya memenuhi standar medis, tetapi juga memberikan keberkahan dan kesesuaian dengan ajaran agama (Ningsih et al., 2020). Perkembangan rumah sakit Islam di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dan hal ini menjadi indikator akan tingginya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam keberkahan (Fauziah, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa gairah umat untuk mencari pengobatan di rumah sakit yang Islami semakin kuat (Fauziah, 2017).

Secara historis, konsep rumah sakit dalam peradaban Islam telah ada sejak lama. Rumah sakit Islam pertama yang tercatat dalam sejarah dibangun pada abad ke-8 oleh Khalifah al-Walid, yang ditujukan untuk merawat orang yang buta, cacat, dan penderita penyakit lepra. Pada awal abad ke-9 di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, peradaban Islam telah memiliki rumah sakit jiwa, dan di masa ini pula bimaristan mulai dikenal sebagai istilah bagi rumah sakit (Pamungkas, 2021). Dalam konteks Indonesia modern, konsep rumah sakit syariah digagas oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia (MUKISI) yang kemudian direspons oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah (Ramadhan & Sari, 2023).

2. Landasan Hukum dan Regulasi Rumah Sakit Syariah

2.1 Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016

Landasan hukum utama penyelenggaraan rumah sakit syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini diterbitkan pada 1 Oktober 2016 berdasarkan dua alasan utama, yaitu kebutuhan masyarakat dan kekosongan hukum (Faizin, 2020). Fatwa ini memberikan pedoman tentang keseluruhan kegiatan rumah sakit, mencakup pola perjanjian, pedoman rumah sakit, pelayanan, obat-obatan, dan alur klinik (Faizin, 2020).

Fatwa ini merupakan bentuk konkret panduan pemenuhan maqashid syariah dalam bidang pelayanan kesehatan, dan sejalan dengan ketentuan pelayanan yang dikeluarkan oleh DSN dalam Fatwa 107/DSN-MUI/X/2016 mengenai "Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Rumah Sakit berdasarkan Prinsip Syariah" (Yuhanah & KH, 2024). Sebelum dikeluarkannya fatwa tersebut, sudah banyak rumah sakit yang menerapkan nilai-nilai syariah, utamanya dalam aspek pelayanan (Yusuf, 2019). Namun demikian, fatwa ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan standar yang seragam bagi seluruh rumah sakit yang ingin beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Faizin, 2020).

Perkembangan rumah sakit berbasis syariah semakin diminati oleh pengelola rumah sakit. Menurut data DSN-MUI, terdapat 22 rumah sakit yang telah tersertifikasi syariah dan 4 rumah sakit dalam proses perpanjangan (Ramadhan & Sari, 2023). Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tidak menyebutkan istilah rumah sakit berbasis syariah, sehingga fatwa DSN-MUI menjadi satu-satunya rujukan normatif yang mengatur hal ini (Ramadhan & Sari, 2023).

2.2 Karakteristik Hubungan Hukum dalam Rumah Sakit Syariah

Karakteristik hubungan hukum antara pasien dan tenaga medis dalam pelayanan rumah sakit syariah memiliki kekhasan tersendiri. Pertama, hubungan tersebut didasari oleh prinsip akad ijarah para pihak, dan kedua, sesuai dengan prinsip clinical pathway rumah sakit syariah (Ramadhan & Sari, 2023). Setiap rumah sakit yang memiliki karakter manajemen dan konsep operasional yang berbeda-beda tetap harus memenuhi standar kualifikasi sesuai hukum positif terkait layanan kesehatan rumah sakit dan Fatwa DSN-MUI manakala rumah sakit tersebut mempunyai konsep syariah (Ramadhan & Sari, 2023).

Terdapat kebutuhan mendesak untuk adanya perubahan undang-undang tentang rumah sakit dengan memberikan klausul pasal terkait rumah sakit yang berbasis syariah, mengingat saat ini belum ada regulasi setingkat undang-undang yang secara eksplisit mengatur rumah sakit syariah (Ramadhan & Sari, 2023). Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan rumah sakit syariah di Indonesia.

3. Prinsip Maqashid Syariah dalam Manajemen Rumah Sakit

3.1 Lima Pilar Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan diturunkannya syariah untuk kemaslahatan manusia dan menghindarkan manusia dari kemadharatan dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat (Yuhanah & KH, 2024). Dalam konteks rumah sakit syariah, pemenuhan maqashid syariah mencakup lima dimensi utama: perlindungan agama (hifdz ad-din), perlindungan jiwa (hifdz an-nafs), perlindungan keturunan (hifdz an-nasl), perlindungan akal (hifdz al-aql), dan perlindungan harta (hifdz al-mal) (Yuhanah & KH, 2024).

Rumah sakit syariah yang berkompetensi telah mengimplementasikan pemenuhan maqashid syariah dalam standar kualitas pelayanan mereka (Yuhanah & KH, 2024). Maqashid syariah menjadi koridor pedoman bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak boleh bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariah, dan prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman dalam pengelolaan fungsi-fungsi manajemen dalam rumah sakit, antara lain: pemasaran, pengelolaan sumber daya insani, pengelolaan sarana prasarana, dan pengelolaan keuangan (Yusuf, 2019).

3.2 Implementasi Maqashid Syariah dalam Pelayanan

Implementasi maqashid syariah dalam pelayanan rumah sakit syariah dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari sisi perlindungan agama (hifdz ad-din), rumah sakit menyediakan fasilitas ibadah seperti tempat beribadah, petunjuk arah kiblat, dan perlengkapan wudhu pasien (Ayuningtyas & Fazriah, 2008). Dari sisi perlindungan jiwa (hifdz an-nafs), rumah sakit memberikan pelayanan medis yang komprehensif dan berkualitas (Susanti et al., 2021). Dari sisi perlindungan keturunan (hifdz an-nasl), rumah sakit menerapkan pemisahan gender dalam berbagai prosedur medis (Ayuningtyas & Fazriah, 2008).

Pengeluaran untuk pemeliharaan lingkungan dan bangunan serta pengelolaan limbah rumah sakit merupakan bentuk implementasi tujuan hifzdul nafs atau melindungi jiwa dan hifdzul bi'ah atau melindungi lingkungan, di mana rumah sakit mengutamakan kenyamanan pasien dan juga masyarakat sekitar rumah sakit (Susanti et al., 2021). Selain itu, biaya untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur terkait penyediaan mushola, tempat wudhu, dan kamar mandi terpisah merupakan implementasi hifdzul dein atau menjaga agama (Susanti et al., 2021).

Penelitian pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung menggunakan pendekatan Maqashid Syariah Concordance (MSC) menunjukkan bahwa porsi biaya dakwah dan sosial sangat baik jika dibandingkan dengan nilai zakat mal, peran komite syariah sudah sesuai dengan fungsinya, namun kerja sama rumah sakit dengan bank syariah memiliki proporsi lebih kecil dibandingkan kerja sama dengan bank konvensional (Anggraeni, 2020).

4. Standar Manajemen Rumah Sakit Syariah

4.1 Standar Kelompok Manajemen Syariah

Rumah sakit syariah mencantumkan sistem manajemen pada Standar Kelompok Manajemen Syariah yang meliputi 6 standar, salah satunya adalah Standar Syariah Manajemen Mutu (SSMM) (Sulistyowati et al., 2019). Manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang berfokus pada kualitas dengan tujuan terciptanya kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi (Sulistyowati et al., 2019). Prinsip syariah masuk ke seluruh aspek manajerial dan layanan di rumah sakit syariah, meliputi: Dewan Pengawas Syariah, peraturan internal berisi aspek syariah, visi dan misi yang jelas bertujuan dilaksanakannya kegiatan secara Islami, kontrak kerja sama dengan karyawan, pasien, pemasok logistik, dan institusi keuangan berlandaskan syariah (Kuntaryanto et al., 2024).

Selain itu, manajemen sumber daya manusia menggunakan prinsip syariah, manajemen keuangan dan akuntansi menggunakan prinsip-prinsip syariah, serta penyediaan fasilitas ibadah untuk beribadah juga menjadi bagian integral dari standar manajemen rumah sakit syariah (Kuntaryanto et al., 2024). Implementasi Fatwa DSN-MUI mengenai rumah sakit syariah berbasis syariah di Jawa Timur telah terbukti efektif, dengan terpenuhinya elemen-elemen prinsip Good Corporate Governance (GCG) (Syafa'at et al., 2023).

4.2 Dewan Pengawas Syariah

Salah satu elemen krusial dalam manajemen rumah sakit syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Komite Syariah memiliki tugas untuk menilai, mengawasi, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan tata kelola pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai prinsip syariah (Anggraeni, 2020). Dengan demikian, ada jaminan bahwa nilai-nilai Islam dalam pelayanan kesehatan dapat terimplementasi di setiap unit kerja di rumah sakit (Anggraeni, 2020).

Penelitian pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin menunjukkan bahwa meskipun secara umum rumah sakit tersebut telah memenuhi ketentuan pelayanan sesuai Fatwa DSN-MUI, namun belum ada lembaga yang diwajibkan ada pada rumah sakit syariah menurut fatwa DSN-MUI, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Yusuf, 2019). Keberadaan DPS sangat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Yusuf, 2019). Demikian pula, rumah sakit syariah yang tidak memiliki DPS dalam struktur organisasinya menimbulkan risiko aktivitas yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI (Taufiq & Hatmawan, 2020).

4.3 Good Corporate Governance dalam Rumah Sakit Syariah

Perkembangan rumah sakit syariah harus diiringi dengan standar tata kelola perusahaan yang baik berbasis pada prinsip syariah (Syafa'at et al., 2023). Prinsip transparansi dalam rumah sakit syariah menekankan pelayanan satu atap dengan landasan moral dan etika Islam. Prinsip akuntabilitas dalam Standar Operasional Prosedur didasarkan pada nilai pengabdian kepada Allah Swt. Prinsip tanggung jawab mengutamakan kejujuran dan bimbingan kepada pasien dan staf internal rumah sakit, selaras dengan prinsip tauhid. Prinsip independensi diwujudkan dalam setiap unit di rumah sakit, tidak saling mendominasi, dan tidak ada intervensi dari pihak lain, selaras dengan prinsip ridha (Syafa'at et al., 2023).

5. Pelayanan Kesehatan Islami

5.1 Karakteristik Pelayanan Islami

Pelayanan kesehatan Islami meliputi segala bentuk kegiatan kedokteran dan keperawatan berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Ulmudin et al., 2022). Pembeda pelayanan kesehatan Islami dan pelayanan kesehatan non-Islam terletak pada karakteristik rabbaniyah, yaitu keyakinan dan penyerahan segala sesuatu karena kehendak Allah Swt. (Sulistyowati et al., 2019). Rumah sakit Islam sebagai tempat yang menawarkan pelayanan jasa dengan menerapkan dan mengembangkan pelayanan berdasarkan prinsip syariah (Sulistyowati et al., 2019).

Ketentuan pelayanan kesehatan bagi pasien menurut nilai-nilai etika pelayanan Islam adalah yang memiliki karakteristik akhlaqiyah, waqi'iyah (luwes dan tidak kaku), dan insaniyah (Wulandari & Anshori, 2022). Islam telah mengajarkan tentang pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan komprehensif baik bio-psiko-sosio-kultural maupun spiritual yang ditujukan kepada individu maupun masyarakat (Latifah, 2020). Konsep manajemen rumah sakit berbasis syariah di Indonesia sangat penting, selain itu peningkatan mutu pelayanan kepada pasien rumah sakit juga perlu ditingkatkan (Latifah, 2020).

5.2 Indikator Mutu Syariah dalam Pelayanan

Indikator mutu syariah merupakan standar kualitas di rumah sakit Islam yang terdiri dari indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Mutu Wajib Syariah (Sulistyowati et al., 2019). Indikator mutu syariah memiliki tujuan dalam upaya standarisasi pengukuran dan dokumentasi penerapan nilai-nilai Islam dalam pelayanan pasien (Sulistyowati et al., 2019). Indikator mutu syariah terdiri dari 8 indikator mutu syariah SPM yang meliputi: membaca basmalah dalam pemberian obat dan tindakan, pelatihan hijab wajib bagi pasien, edukasi fikih Islami, pemeriksaan EKG sesuai gender, penggunaan hijab bagi ibu menyusui, penggunaan hijab di ruang operasi, dan penjadwalan operasi di luar waktu shalat (Sulistyowati et al., 2019).

Penelitian di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI menunjukkan bahwa dari 63 responden, sebanyak 55,6% berada dalam kategori baik dalam pelaksanaan indikator mutu syariah (Sulistyowati et al., 2019). Sementara itu, penelitian di Rumah Sakit Sari Asih Sangiang menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut telah mengimplementasikan SPM Syariah secara optimal, meskipun masih terkendala masalah pencatatan data (Mardiyati & Ayuningtyas, 2021).

5.3 Pelayanan Keperawatan Syariah

Perilaku perawat merupakan salah satu indikator standar pelayanan keperawatan minimal syariah yang harus dicapai dalam suatu rumah sakit syariah (Ningsih et al., 2020). Penelitian di Rumah Sakit Al Islam Bandung menunjukkan bahwa untuk perilaku perawat berdasarkan standar pelayanan keperawatan minimal syariah, mayoritas responden sebanyak 61,2% dinilai baik dan responden lainnya sebanyak 38,8% dinilai kurang baik (Ningsih et al., 2020). Penerapan perilaku syariah dalam pelayanan keperawatan pada dasarnya merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan menjalankan ajaran Islam dalam bekerja, dan apabila kebutuhan tersebut terpenuhi maka perawat akan merasa puas (Arniawan et al., 2023).

Komunikasi terapeutik Islami juga menjadi bagian penting dari pelayanan di rumah sakit syariah. Organisasi manajemen rumah sakit yang Islami secara umum mencakup kegiatan antara lain: menerapkan teori manajemen dan kepemimpinan berdasarkan kaidah-kaidah Islam, melakukan fungsi manajemen dengan berpedoman kepada syariah Islam serta menerapkan akhlakul karimah, dan pimpinan rumah sakit bertindak sebagai ulama dan umara untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pelayanan kesehatan (Hafifah, 2019).

5.4 Inovasi Pelayanan Berbasis Syariah

Inovasi dalam pelayanan rumah sakit syariah juga terus berkembang. Sebagai contoh, penerapan teleradiologi di RS Islam Yogyakarta PDHI berhasil meningkatkan mutu layanan dengan waktu tunggu foto toraks yang lebih pendek atau mencapai standar KMK No. 1014 Tahun 2008 (Mas'uul & Marwati, 2020). Penerapan teleradiologi ini juga dapat digunakan sebagai media promosi rumah sakit sesuai Standar Syariah Manajemen Pemasaran (SSMP) yang menyatakan bahwa pemasaran harus bersifat informatif, tidak komparatif, tidak berlebihan, dan berdasarkan data yang nyata (Mas'uul & Marwati, 2020).

6. Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah

6.1 Budaya Organisasi Islami

Budaya organisasi Islami merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan lingkungan yang ideal yang memupuk yang terbaik dari karyawan dan organisasi (Assyofa et al., 2019). Penelitian di Rumah Sakit Syariah Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa budaya organisasi dari perspektif Islam yang mengandung As suluk Al fardi (perilaku individu), As suluk Al jama'i (perilaku interindividu), dan As suluk Al mudir (perilaku manajerial) secara signifikan terkait dengan efektivitas organisasi (Assyofa et al., 2019).

Rumah sakit syariah sebagai tempat yang membawa nama Islam dalam budaya organisasi dan kegiatan sehari-harinya sudah sesuai dengan nilai-nilai Islami yang diusung dalam corporate value-nya (Assyofa et al., 2019). Dengan menerapkan pola hidup yang sesuai sunah, suatu perusahaan syariah akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan sistem syariah, karena dengan pola yang sesuai dengan sunah itulah kesehatan para karyawannya akan lebih terjaga (Shiddieqy & Badriawan, 2023).

6.2 Sistem Kerja dan Akad Ijarah

Dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, pihak manajemen rumah sakit mempercayakan hal tersebut kepada paramedis, baik yang berstatus kontrak maupun tetap (Sakinah et al., 2021). Dalam perspektif hukum Islam, sistem kerja yang diterapkan oleh manajemen rumah sakit kepada paramedis sesuai dengan teori akad ijarah bi al-'amal dan implementasinya sesuai dengan rukun akad ijarah (Sakinah et al., 2021). Namun, dalam sistem penggajian terdapat perbedaan antara paramedis kontrak dan PNS, di mana paramedis PNS memiliki kepastian penerimaan gaji yang lebih terjamin, dan hal ini bertentangan dengan hadis Nabi yang memerintahkan untuk menyegerakan pembayaran upah bagi pekerja (Sakinah et al., 2021).

7. Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syariah

7.1 Standar Akuntansi Syariah untuk Rumah Sakit

Implementasi akuntansi syariah untuk rumah sakit merupakan hal yang sangat penting dalam era perkembangan ekonomi syariah saat ini (Fauziah, 2017). Rumah sakit memiliki tata kelola akuntansi dan keuangan syariah yang diberlakukan oleh pimpinan rumah sakit, yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pengakuan pendapatan, pengelolaan investasi dan pembiayaan rumah sakit sesuai kaidah syariah, tarif dan proses penyusunan tarif (Fauziah, 2017). Fungsi akuntansi syariah dalam rumah sakit adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akuntabel dan transparan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan perencanaan ke depan (Fauziah, 2017).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur keuangan syariah berada di bawah PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (revisi 2016) (Fauziah, 2017). Laporan keuangan rumah sakit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat dibutuhkan, khususnya bagi rumah sakit yang sudah diakui sebagai rumah sakit syariah, demikian juga bagi rumah sakit yang dimiliki oleh ormas Islam yang bersiap menuju rumah sakit syariah (Marina et al., 2022).

7.2 Sistem Informasi Akuntansi Syariah

Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Syariah untuk rumah sakit Islam merupakan kebutuhan yang mendesak. Aplikasi SI AISYAH merupakan aplikasi yang tercipta karena kebutuhan akan laporan keuangan rumah sakit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama bagi rumah sakit yang telah bersertifikasi syariah maupun untuk rumah sakit milik ormas Islam yang menuju syariah (Marina et al., 2022). Aplikasi ini diciptakan oleh Tim PLJSIAS Universitas Muhammadiyah Surabaya (Marina et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa Islamic AIS dibutuhkan saat ini untuk manajemen rumah sakit yang lebih baik, dengan menambahkan digit dalam struktur chart of account (Marina, Wahjono, et al., 2022). Tantangan rumah sakit syariah adalah bahwa AIS yang digunakan tidak dapat sepenuhnya memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat kesyariahan sebuah rumah sakit syariah (Marina et al., 2020). Oleh karena itu, Islamic AIS diperlukan agar dapat mengetahui tingkat syariah kapan saja dengan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi AIS yang sudah kompatibel dengan aturan rumah sakit syariah (Marina et al., 2020).

7.3 Kritik terhadap Standar Akuntansi Rumah Sakit Syariah

Penelitian terhadap 100 rumah sakit syariah tipe B yang terdaftar di perhimpunan rumah sakit syariah di Indonesia menunjukkan beberapa temuan penting terkait penerapan standar akuntansi (Taufiq & Hatmawan, 2020). Ditinjau pada unsur laporan keuangan yang merefleksikan aktivitas komersial, aktivitas sosial, dan aktivitas syariah, masih terdapat berbagai kekurangan dalam implementasinya (Taufiq & Hatmawan, 2020). Di era yang semakin kompetitif, rumah sakit syariah perlu menerapkan strategi manajemen akuntansi untuk tetap mempertahankan posisi strategis dalam kompetisi, salah satunya dengan mengidentifikasi potensi dan melakukan manajemen risiko secara sistematis (Taufiq & Hatmawan, 2020).

7.4 Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Maqashid Syariah

Pengukuran kinerja keuangan rumah sakit syariah dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah Concordance (MSC) memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan pengukuran kinerja konvensional (Anggraeni, 2020). Hasil penelitian pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, rumah sakit tersebut berada pada kuadran 4, yang menunjukkan kinerja profitabilitas baik dan kinerja Maqashid Sharia Concordance (MSC) juga baik (Anggraeni, 2020). Pada 2 tahun awal (2015–2016) di mana Rumah Sakit Islam Sultan Agung belum ditetapkan sebagai rumah sakit syariah, sedangkan 3 tahun berikutnya telah dikukuhkan sebagai rumah sakit syariah (Anggraeni, 2020).

8. Sertifikasi Rumah Sakit Syariah

8.1 Proses dan Standar Sertifikasi

Sertifikasi rumah sakit syariah memberi peluang dan harapan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dalam perspektif fisik, psikis, dan spiritual serta dakwah dalam kerangka pengembangan peradaban Islam (Fauziah, 2017). Diperlukan suatu standar atau pedoman bagi rumah sakit Islam dalam menerapkan, mengukur, dan menilai kualitas pelayanan dan pengelolaan manajemen rumah sakit sesuai prinsip syariah Islam, sehingga rumah sakit Islam dapat memberikan jaminan akan adanya pelayanan sesuai syariah, penyelamatan akidah Islam, dan penerapan manajemen berbasis syariah (Fauziah, 2017).

Dalam penilaian sertifikasi, sebuah rumah sakit terlebih dahulu harus lulus akreditasi rumah sakit oleh KARS (Mardiyati & Ayuningtyas, 2021). Rumah sakit syariah yang telah mendapatkan sertifikasi, seperti Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, telah menerima berbagai penghargaan termasuk PERSI AWARDS Charter "Indonesian Hospital Management Award"-IHMA 2017 di bidang Inovasi Manajemen Rumah Sakit (Syafa'at et al., 2023).

8.2 Perbedaan Rumah Sakit Syariah dan Non-Syariah

Terdapat perbedaan mendasar antara rumah sakit syariah dan non-syariah. Rumah sakit dengan label Islam memiliki tanggung jawab lebih, karena mereka tidak hanya sekadar memberi pelayanan kesehatan, tetapi juga harus memastikan apakah pelayanan kesehatan yang diberikan sejalan dengan upaya untuk menjaga akidah, ibadah, dan muamalah sesuai nilai-nilai Islam (Fauziah, 2017). Identitas rumah sakit syariah yang dibangun dapat berupa dimensi pelayanan yang diunggulkan sebagai sebuah ciri khas pelayanan yang berbeda dengan model rumah sakit konvensional (Kuntaryanto et al., 2024).

Keberadaan rumah sakit syariah tidak hanya mementingkan keuntungan semata, namun juga memperhatikan kegiatan keagamaan dengan memperhatikan kualitas karyawan maupun pasien dalam beribadah kepada Allah (Sulistyowati et al., 2019). Hal ini berbeda dengan rumah sakit konvensional yang lebih berorientasi pada profit semata.

9. Persepsi dan Preferensi Masyarakat terhadap Rumah Sakit Syariah

9.1 Potensi Pasar Rumah Sakit Syariah

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi rumah sakit syariah. Di Kota Depok, masyarakat muslim yang menjadi komunitas terbesar (91,94%) merupakan pasar potensial rumah sakit (Ayuningtyas & Fazriah, 2008). Atribut pelayanan rumah sakit Islam yang diharapkan masyarakat muslim bersifat universal dan spesifik. Atribut spesifik tersebut meliputi cara berpakaian, tata ruang, petunjuk arah kiblat, petunjuk dan perlengkapan wudhu pasien, desain interior Islami, dan mushola di setiap lantai (Ayuningtyas & Fazriah, 2008).

Penelitian di Kota Surabaya dengan menggunakan teknik pengambilan sampel simple random sampling menunjukkan bahwa sikap, pendidikan, dan pengetahuan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat preferensi masyarakat terhadap keberadaan rumah sakit syariah (Latifah, 2020). Semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat preferensinya tentang keberadaan rumah sakit syariah (Latifah, 2020). Semakin baik tingkat pengetahuan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat preferensinya terhadap keberadaan rumah sakit syariah (Latifah, 2020).

9.2 Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Syariah

Penelitian di RSI Cempaka Putih menunjukkan bahwa 54% pasien memiliki harapan yang tinggi terhadap pelayanan Islami, namun pada kenyataannya angka kepuasan terhadap pelayanan Islami mayoritas berada di penilaian cukup puas (73%) dan puas (25%) (Sumantri et al., 2024). Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan penerapan pelayanan mutu wajib syariah terhadap kepuasan pasien rawat inap pascabedah memiliki hubungan yang lemah namun tidak signifikan secara statistik (Sumantri et al., 2024).

Konsistensi pelaksanaan pelayanan Islami terlihat dari bagaimana konsep Islami tercakup di dalam perencanaan dan aktualisasinya, ada kebijakan yang secara lisan maupun tertulis yang diterapkan oleh rumah sakit (Sumantri et al., 2024). Konsep syariah/Islami harus ada di dalam perencanaan tersebut baik di dalam renstra (rencana strategis) yang bukan sebatas visi misi, tetapi juga teraktualisasi dalam 4 hal yaitu: SDM yang seimbang, anggaran yang tercukupi, mekanisme sarana prasarana, dan kewenangan yang jelas (Sumantri et al., 2024).

9.3 Kesenjangan antara Harapan dan Realitas

Meskipun antusiasme masyarakat terhadap rumah sakit syariah cukup tinggi, terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas. Keberadaan rumah sakit yang sudah ada saat ini, terutama rumah sakit yang berlabel Islam, masih jauh dari harapan masyarakat mengenai rumah sakit syariah itu sendiri (Latifah, 2020). Banyaknya jumlah rumah sakit yang berlabelkan Islam yang telah berdiri saat ini, namun belum semua memiliki rumusan yang konkret dan seragam tentang identitas dan citra khas tentang pelayanan kesehatan menurut ajaran Islam atau sesuai dengan syariat Islam (Sumantri et al., 2024).

10. Tantangan dan Permasalahan dalam Manajemen Rumah Sakit Syariah

10.1 Permasalahan BPJS dan Prinsip Syariah

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi rumah sakit syariah di Indonesia adalah permasalahan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Menurut keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5, BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba dan gharar (Lestari et al., 2020). Penelitian pada Rumah Sakit Al Islam Bandung menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dengan isi fatwa Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah karena BPJS masih belum menerapkan sesuai dengan prinsip syariah (Lestari et al., 2020).

Menurut Ma'ruf Amin, penyelenggaraan BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (memiliki unsur pertaruhan), dan riba (bunga) (Salamah & Rahman, 2022). Hal ini menciptakan dilema bagi rumah sakit syariah yang di satu sisi harus melayani pasien BPJS sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, namun di sisi lain harus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

10.2 Kualitas Pelayanan dan Standar Syariah

Tantangan lain yang dihadapi rumah sakit syariah adalah memastikan bahwa seluruh aspek pelayanan benar-benar sesuai dengan standar syariah. Penelitian menunjukkan bahwa standar prosedur operasional sudah ada namun belum diterapkan sepenuhnya oleh semua perawat di ruangan (Ningsih et al., 2020). Hambatan psikologis juga terjadi dari faktor pasien sendiri yang terkadang tidak mau menerima pelayanan berbasis syariah (Sulistyowati et al., 2019).

Apabila alokasi dana untuk menunjang pelayanan kesehatan tidak memadai, berkurangnya mutu layanan berbasis syariah di beberapa rumah sakit syariah berdampak ditinggalkannya rumah sakit syariah oleh masyarakat, dan masyarakat beralih ke rumah sakit swasta konvensional pesaing (Kuntaryanto et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan rumah sakit syariah.

10.3 Pengukuran Kualitas Pelayanan

Pengukuran kualitas pelayanan di rumah sakit syariah memerlukan pendekatan yang berbeda dari rumah sakit konvensional. Model HSQ-Metrix yang dikembangkan oleh Itumalla et al. memasukkan variabel Religious Obedience atau keberagamaan sebagai salah satu syarat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sesuai dengan prinsip syariah (Budhiarta & Samuthi, 2019). Penelitian di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menunjukkan bahwa nilai HSQ-Metrix antara ekspektasi pasien dengan persepsi pasien masih berada pada nilai negatif, yang berarti rumah sakit belum memberikan pelayanan sesuai dengan harapan pasien (Budhiarta & Samuthi, 2019).

11. Peran Wakaf dalam Pembiayaan Rumah Sakit Syariah

11.1 Sejarah Wakaf untuk Fasilitas Kesehatan

Penggunaan wakaf dalam mendukung dan mempertahankan keberlanjutan fasilitas kesehatan telah menjadi bagian dari peradaban Islam sejak abad pertengahan (Pamungkas, 2021). Berbagai fasilitas kesehatan pada masa kekhalifahan Islam didanai oleh wakaf (Pamungkas, 2021). Wakaf digunakan tidak hanya untuk mendirikan bangunan rumah sakit, tetapi juga dikelola agar rumah sakit tersebut dapat terjamin keberlangsungan operasionalnya dan manfaatnya akan terus dirasakan bahkan lintas generasi (Pamungkas, 2021).

Pada zaman keemasan Islam, wakaf tak hanya dikelola dan didistribusikan untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya. Rumah sakit pun dibangun di berbagai kota dengan dana wakaf, dan semua biaya operasional rumah sakit ditanggung dari dana wakaf, termasuk gaji dokter, perawat, hingga obat-obatan.

11.2 Wakaf Kesehatan di Indonesia

Di Indonesia, konsep wakaf untuk fasilitas kesehatan terus berkembang. Wakaf kesehatan (healthcare waqf) adalah wakaf yang ditujukan untuk pembangunan gedung rumah sakit, pembelian mesin-mesin medis, dan berbagai fasilitas lainnya yang dapat bermanfaat untuk orang sakit dan lemah (Pamungkas, 2021). Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan Dompet Dhuafa telah merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (RSAW) yang memberikan layanan kesehatan pada masyarakat dalam pengobatan retina, glaukoma, dan katarak, serta membebaskan biaya rumah sakit bagi keluarga yang kurang mampu (Lail, 2022).

Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) berpotensi mengoptimalkan aset wakaf, di mana sukuk yang dikolaborasikan dengan wakaf ini berfungsi untuk memberdayakan tanah wakaf yang tidak produktif (Putri et al., 2021). Pengelolaan CWLS di RS Mata Achmad Wardi merupakan bentuk realisasi dalam memberdayakan tanah yang tidak produktif menjadi produktif (Putri et al., 2021).

12. Strategi Pengembangan Rumah Sakit Syariah

12.1 Strategi Pemasaran Berbasis Syariah

Manajemen rumah sakit Islam perlu mempertimbangkan potensi pasar dan merealisasikan atribut universal dan spesifik dalam strategi pemasarannya (Ayuningtyas & Fazriah, 2008). Terkait dengan pengembangan identitas rumah sakit syariah, perlu dibuat suatu peta persepsi (perceptual mapping) untuk memposisikan persepsi pasien terhadap dimensi pelayanan rumah sakit syariah dibandingkan dengan rumah sakit pesaing (Kuntaryanto et al., 2024).

Dalam konteks strategi rumah sakit menghadapi krisis public relations, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam idealnya menjalankan aktivitas bisnis dan pelayanan kesehatan sesuai dengan prinsip syariah (Hasan, 2015). Pasien yang puas terhadap pelayanan rumah sakit cenderung untuk kembali berkunjung ke rumah sakit serta memberikan referensi yang baik atas pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada orang lain (Hasan, 2015).

12.2 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan rumah sakit syariah. Rumah sakit syariah perlu menyiapkan fasilitas dan petugas yang berkualitas tinggi sehingga dapat memenuhi tuntutan pasiennya dengan baik (Ayuningtyas & Fazriah, 2008). Saran kepada pihak rumah sakit, khususnya dalam sistem pengawasan, adalah untuk lebih ditingkatkan lagi dalam mengawasi perawat pelaksana dalam melakukan pelayanan keperawatan syariah, sehingga standar pelayanan keperawatan minimal syariah yang telah ditentukan sepenuhnya dapat tercapai (Ningsih et al., 2020).

Perlu adanya coaching dan training dalam pengembangan sumber daya manusia, serta pencatatan data yang dilakukan secara lebih teratur agar dapat memaksimalkan pencapaian target (Mardiyati & Ayuningtyas, 2021). Selain itu, penerapan perilaku syariah dalam pelayanan keperawatan memiliki kontribusi pengaruh terhadap kepuasan kerja perawat (Arniawan et al., 2023).

12.3 Inovasi Teknologi dalam Rumah Sakit Syariah

Inovasi teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi pengembangan rumah sakit syariah. Penggunaan rekam medis elektronik (RME) dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja manajemen rumah sakit (Sartika & Gunawan, 2021). Klinik yang mengedepankan syariah Islam dan menjalin hubungan yang harmonis antara pengunjung/pasien dan seluruh karyawan serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien dengan penjaminan mutu dan kualitas pelayanan menjadi standarisasi yang harus dipenuhi (Sartika & Gunawan, 2021).

Penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang terkomputerisasi juga menjadi kebutuhan mendasar bagi rumah sakit syariah modern. SIMRS digunakan oleh bagian keuangan untuk memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat (Ainulia & Rodiah, 2023).

13. Studi Kasus Implementasi Manajemen Rumah Sakit Syariah

13.1 Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang merupakan salah satu rumah sakit syariah yang telah mendapatkan sertifikasi dan menjadi rujukan dalam pengembangan rumah sakit syariah di Indonesia (Suryono et al., 2019). Pengukuran kinerja dengan menggunakan Maqashid Syariah Concordance (MSC) menunjukkan bahwa rumah sakit ini memiliki kinerja profitabilitas yang baik sekaligus kinerja MSC yang baik (Anggraeni, 2020). Namun, kerja sama rumah sakit dengan bank syariah masih memiliki proporsi lebih kecil dibandingkan kerja sama dengan bank konvensional, dan ZIS serta treatment terhadap pasien tidak mampu belum terdistribusi secara periodik (Anggraeni, 2020).

13.2 Rumah Sakit Islam Banjarmasin

Penelitian di Rumah Sakit Islam Banjarmasin menunjukkan bahwa secara umum rumah sakit tersebut telah memenuhi ketentuan pelayanan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 (Yusuf, 2019). Dari segi aspek teknis, RS Islam Banjarmasin memberikan pelayanan sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), clinical pathway, dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku (Yusuf, 2019). Namun, belum ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan lembaga yang diwajibkan ada pada rumah sakit syariah menurut Fatwa DSN-MUI (Yusuf, 2019).

13.3 Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan

Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan merupakan salah satu rumah sakit syariah di Jawa Timur yang telah berhasil mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI secara efektif (Syafa'at et al., 2023). Rumah sakit ini telah menerima berbagai penghargaan, termasuk PERSI AWARDS Charter "Indonesian Hospital Management Award"-IHMA 2017 di bidang Inovasi Manajemen Rumah Sakit dan Proyek Pemerintah, serta penghargaan Zero Accident Award dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Syafa'at et al., 2023). Rumah sakit ini juga telah tersertifikasi sebagai rumah sakit syariah dari MUI dengan predikat Mumtaz (Istimewa) (Novitasari & Yuliani, 2023).

13.4 Rumah Sakit Aisyiyah

Penelitian di Rumah Sakit Aisyiyah Malang menunjukkan bahwa laba di rumah sakit ini dimaknai secara abstrak sebagai "rasa", yaitu rasa syukur dan rasa bahagia (Mursy & Rosidi, 2013). Tujuan organisasi Muhammadiyah mendirikan rumah sakit tidak semata untuk mencari profit, melainkan sebagai jalan dakwah untuk menyebarluaskan ajaran Islam (Mursy & Rosidi, 2013). Eksistensi rumah sakit di tengah masyarakat menjadi sarana ibadah untuk melaksanakan dakwah Islam sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Mursy & Rosidi, 2013).

14. Peran Organisasi Islam dalam Pengembangan Rumah Sakit Syariah

14.1 Peran Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan rumah sakit syariah. Di bidang kesehatan dan pelayanan sosial, Muhammadiyah mendirikan 457 rumah sakit dan rumah bersalin (Tampubolon, 2019). Penataan manajemen rumah sakit di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyiyah dilakukan dengan dibentuknya internal Konsultan Pusat Pengembangan Manajemen Pelayanan Kesehatan (P2MPK) yang bertugas melakukan implementasi mutu berbasis ISO 9001:2000 (Budiman, 2011).

Dalam pengelolaan aset wakaf, RS Roemani bersama rumah sakit lain di lingkungan Muhammadiyah mengimplementasikan manajemen pengelolaan rumah sakit berbasis ISO (International Standard Organization) (Budiman, 2011). Pengelolaan wakaf RS Roemani didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas (Budiman, 2011).

14.2 Peran MUKISI

MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia) memiliki peran sentral dalam pengembangan rumah sakit syariah di Indonesia. MUKISI menyusun Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah (SPM Syariah) sebagai alat untuk mengumpulkan penyedia fasilitas kesehatan Islam dan individu yang memiliki keahlian dan minat untuk mengembangkan layanan kesehatan Islam (Mardiyati & Ayuningtyas, 2021). Pada tahun 2015, MUKISI memberanikan diri bertandang ke MUI untuk membahas rencana sertifikasi rumah sakit syariah (Sumantri et al., 2024). MUKISI menargetkan jumlah rumah sakit yang tersertifikasi syariah terus meningkat dari waktu ke waktu (Marina et al., 2020).

15. Kesimpulan dan Rekomendasi

Manajemen rumah sakit syariah merupakan suatu sistem pengelolaan yang komprehensif dan holistik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam seluruh aspek operasional rumah sakit. Dari kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting.

Pertama, landasan hukum rumah sakit syariah di Indonesia masih terbatas pada Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, sementara regulasi setingkat undang-undang belum mengakomodasi keberadaan rumah sakit syariah secara eksplisit (Ramadhan & Sari, 2023). Diperlukan perubahan regulasi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pengembangan rumah sakit syariah.

Kedua, implementasi maqashid syariah dalam manajemen rumah sakit syariah mencakup lima dimensi utama yang harus diintegrasikan secara menyeluruh dalam seluruh aspek pelayanan dan manajemen (Yuhanah & KH, 2024). Pemenuhan maqashid syariah ini menjadi unique value proposition yang membedakan rumah sakit syariah dari rumah sakit konvensional (Yuhanah & KH, 2024).

Ketiga, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen krusial yang harus ada dalam struktur organisasi rumah sakit syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Yusuf, 2019). Tanpa DPS, rumah sakit syariah berisiko melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI (Taufiq & Hatmawan, 2020).

Keempat, pengembangan sistem informasi akuntansi syariah yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit syariah merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Marina, Mubarokah, et al., 2022). Sistem ini harus mampu memberikan informasi tentang tingkat kesyariahan rumah sakit secara real-time (Marina et al., 2020).

Kelima, wakaf merupakan instrumen pembiayaan yang sangat potensial untuk mendukung keberlanjutan operasional rumah sakit syariah, terutama dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu (Pamungkas, 2021). Pengembangan instrumen wakaf produktif seperti CWLS dapat menjadi solusi inovatif untuk pembiayaan rumah sakit syariah (Putri et al., 2021).

Keenam, permasalahan BPJS yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah masih menjadi tantangan besar bagi rumah sakit syariah yang harus melayani pasien BPJS (Lestari et al., 2020). Diperlukan solusi inovatif untuk mengatasi dilema ini, misalnya melalui pengembangan sistem jaminan kesehatan yang benar-benar berbasis syariah.

Ketujuh, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter Islami merupakan kunci keberhasilan implementasi manajemen rumah sakit syariah (Ningsih et al., 2020). Pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan seluruh tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar syariah.

Daftar Pustaka

Ainulia, I., & Rodiah, S. (2023). Analisis efektivitas sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada rumah sakit ibu dan anak Zainab. Jurnal Buana Akuntansi, 8(2), 131–142. https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i2.5659

Anggraeni, F. S. (2020). Kinerja keuangan rumah sakit syariah: Pendekatan Maqashid Syariah Concordance (MSC). Imanensi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 5(2), 104–115. https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.104-115

Arniawan, A., Dewi, N. S., & Arso, S. P. (2023). Jenis intervensi dalam meningkatkan kepuasan kerja perawat. Journal of Telenursing (Joting), 5(2), 1614–1627. https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.6216

Assyofa, A. R., Rohandi, M. M. A., & Putri, S. A. (2019). Pengaruh budaya organisasi Islami terhadap efektivitas organisasi (Studi pada Rumah Sakit Syariah Kab. Sumedang). Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa, 124–138. https://doi.org/10.29313/performa.v0i0.4423

Ayuningtyas, D., & Fazriah, H. (2008). Analisis potensi pasar dan atribut pelayanan rumah sakit Islam Depok. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal), 3(1), 16. https://doi.org/10.21109/kesmas.v3i1.238

Budhiarta, I., & Samuthi, M. (2019). Pengukuran kualitas pelayanan rumah sakit di Aceh dengan model HSQ-Metrix. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 8(2), 154. https://doi.org/10.30588/jmp.v8i2.412

Budiman, A. (2011). Akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1), 75. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.213

Faizin, M. (2020). Analisis fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/kwvfd

Fauziah, F. (2017). Implementasi akuntansi syariah untuk rumah sakit. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 1(2). https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.943

Hafifah, N. (2019). Komunikasi terapeutik Islami dalam pelayanan kesehatan pasien di Rumah Sakit Al Huda Genteng. Indonesian Journal of Islamic Communication, 2(2), 62–84. https://doi.org/10.35719/ijic.v2i2.472

Hasan, S. (2015). Strategi rumah sakit dalam menghadapi krisis public relations menurut perspektif fiqh muamalat. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 379–404. https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.379-404

Kuntaryanto, O., Murjito, W. H., Hartati, N., Hartanto, H., Setyawanti, D., Uningowati, D. W., & Yuwono, S. E. (2024). Layanan rumah sakit berbasis religi: Suatu konseptual model. Wijob: Widya Dharma Journal of Business, 3(1), 1–5. https://doi.org/10.54840/wijob.v3i1.245

Lail, M. M. J. (2022). Optimalisasi peran cash waqf linked sukuk dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10(2), 81–101. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.551

Latifah, L. (2020). Preferensi masyarakat terhadap rumah sakit syariah (Studi kasus terhadap masyarakat Surabaya). Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 7(1), 31–45. https://doi.org/10.21107/dinar.v7i1.6863

Lestari, W., Iskandar, M. R., & Putra, P. A. A. (2020). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah terhadap penggunaan BPJS di rumah sakit bersertifikasi syariah. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 57. https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19381

Mardiyati, F. Y., & Ayuningtyas, D. (2021). Analysis of implementation standards of sharia minimum services in the hospital: Case study at Sari Asih Sangiang Hospital 2018. Journal of Indonesian Health Policy and Administration, 6(1). https://doi.org/10.7454/ihpa.v6i1.3145

Marina, A., Mubarokah, F. H., & Wahjono, S. I. (2022). Desain penerapan sistem informasi akuntansi syariah di rumah sakit Islam Jawa Timur. Jurnal Manajemen Sistem Informasi (Jmasif), 1(2), 62–67. https://doi.org/10.35870/jmasif.v1i2.119

Marina, A., Wahjono, S. I., Warsidi, & Kurniawati, T. (2022). Islamic accounting information system to enhance Islamic hospital performance in Indonesia. Journal of Business Theory and Practice, 10(2), p33. https://doi.org/10.22158/jbtp.v10n2p33

Marina, A., Wahjono, S. I., Warsidi, W., & Balafif, S. (2020). Sharia AIS to enhance Islamic hospital. https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2020.2301224

Mas'uul, A. R., & Marwati, T. (2020). Implementasi teleradiologi dalam upaya peningkatan mutu layanan radiologi berbasis syariah. JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama, 8(1), 111. https://doi.org/10.31596/jkm.v8i1.571

Mursy, A. L., & Rosidi, R. (2013). Sentuhan rasa di balik makna laba. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7190

Ningsih, D. M., Aisyah, P. S., & Rahayu, M. S. (2020). Perilaku perawat dalam pelayanan keperawatan syariah di ruang rawat inap dewasa Rumah Sakit Al Islam Bandung. Jurnal Smart Keperawatan, 7(1), 40. https://doi.org/10.34310/jskp.v7i1.305

Novitasari, D. A., & Yuliani, R. D. (2023). Evaluasi aplikasi e-visum di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan menggunakan metode HOT-Fit. Journal of Medical and Health Science, 1(1), 51–57. https://doi.org/10.21070/anamnetic.v1i1.1584

Pamungkas, M. S. N. (2021). Peran wakaf sebagai penggerak fasilitas kesehatan dalam peradaban Islam dan penerapannya di Indonesia. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(1), 17–32. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.466

Putri, L. D. N., Rahmi, M., & Priyatno, P. D. (2021). Analisis pengelolaan wakaf uang melalui cash waqf linked sukuk dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Syi`ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, 5(2), 230. https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.12306

Ramadhan, S., & Sari, A. E. (2023). Karakteristik hubungan hukum pasien dengan tenaga medis dalam pelayanan rumah sakit syariah di Indonesia. Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(1), 254–266. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.951

Ruliyandari, R. (2020). Persepsi masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit syariah di Kota Yogyakarta. Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 5(3), 153–161. https://doi.org/10.31943/afiasi.v5i3.114

Sakinah, J., Hanafi, A., & Mumtazinur, M. (2021). Analisis sistem kerja paramedis kontrak dan PNS di RSUD Gayo Lues. Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 76–90. https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v1i1.1399

Salamah, N., & Rahman, M. (2022). Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3803. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6308

Sartika, R., & Gunawan, E. (2021). Pelaksanaan pelayanan pasien menggunakan rekam medis elektronik di Klinik Utama Cahaya Qalbu pada masa pandemi Covid-19. Jurnal Sosial dan Sains, 1(9). https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.200

Shiddieqy, H. A., & Badriawan, A. S. (2023). Manajemen budaya organisasi bisnis syariah (Studi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pusat M.H. Thamrin). Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(1), 72–77. https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.3009

Sulistyowati, A. D., Handayani, S., & Nursanti, K. (2019). Gambaran pelaksanaan indikator mutu syariah perawat di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, 2(1), 1. https://doi.org/10.32584/jkmk.v2i1.214

Sumantri, A., Fajrini, F., Andriyani, A., Lusida, N., & Dzikriyati, N. (2024). Tingkat kepuasan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan pada rumah sakit Islam berdasarkan standar pelayanan minimal mutu syariah. Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat, 24(1), 133–142. https://doi.org/10.32382/sulo.v24i1.504

Suryono, S., Istadi, Y., Praptiningsih, R. S., Taufiq, H., Athoillah, S., & Widiyanto, W. (2019). Global Halal Center - Unissula mengabdi untuk menyelamatkan umat melalui penyusunan instrumen Muslim friendly. Indonesian Journal of Community Services, 1(1), 1. https://doi.org/10.30659/ijocs.1.1.1-15

Susanti, S., Baehaqi, A., & Firman, M. A. (2021). Analisis penerapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dalam pandangan maqashid syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 9(2), 91–111. https://doi.org/10.35836/jakis.v9i2.223

Syafa'at, A. K., Hamoode, Q. A. K., & Muwahid. (2023). Implementation of shariah hospital management fatwa and good corporate governance principles: Another fact from shariah hospital. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 415–442. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_08

Tampubolon, I. (2019). Muhammadiyah dan pemberdayaan masyarakat Islam. Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa, 1(1), 54–68. https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.1047

Taufiq, A. R., & Hatmawan, A. A. (2020). Kritik atas pelaksanaan standar akuntansi rumah sakit syariah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2). https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.26

Ulmudin, U., Thantawi, T. R., & Melinasari, S. (2022). Analisis manajemen syariah dalam pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Sahid Business Journal, 2(01), 71–78. https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v2i01.80

Wulandari, R., & Anshori, A. R. (2022). Tinjauan pelayanan Islam terhadap pelayanan medis di Rumah Sakit X Kota Bandung. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 147–152. https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1475

Yuhanah, S., & KH, H. A. A.-W. (2024). Analisis implementasi maqashid syariah pada rumah sakit berkompetensi syariah di Indonesia sebagai unique value preposition. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(4), 1817–1826. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1106

Yusuf, M. (2019). Penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah: Studi pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 9(2), 76–83. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i2.2516