Referendum in the Perspective of Islamic Political Science

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep referendum sebagai mekanisme demokrasi langsung dalam kerangka ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis, kajian ini menelaah kompatibilitas referendum dengan prinsip-prinsip syūrā (musyawarah), maslahat, dan maqāṣid al-sharī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa referendum, sebagai bentuk pemungutan suara langsung oleh rakyat atas isu kebijakan atau konstitusional, dapat diposisikan sebagai instrumen voting modern yang berpotensi kompatibel dengan kerangka syūrā, dengan prasyarat bahwa ia tidak memutuskan hal-hal yang telah ditetapkan secara nash, didahului oleh proses deliberatif yang memadai, serta tunduk pada batas-batas konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Kajian ini juga menegaskan bahwa mayoritas suara dalam referendum tidak otomatis menjadi legitimasi normatif dalam perspektif Islam, dan bahwa desain kelembagaan referendum harus memperhitungkan risiko mudarat sosial-politik demi tercapainya tujuan maslahat. Dalam konteks Indonesia, referendum perlu dibaca dalam kerangka musyawarah sebagaimana tercermin dalam sila ke-4 Pancasila dan mekanisme demokratis-konstitusional transformasi nilai Islam.

Kata kunci: referendum, ilmu politik Islam, syūrā, maslahat, maqāṣid al-sharī'ah, demokrasi langsung

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of referendum as a mechanism of direct democracy within the framework of Islamic political science. Employing a normative-analytical approach, this study investigates the compatibility of referendum with the principles of shūrā (deliberation), maṣlaḥah, and maqāṣid al-sharī'ah. The findings indicate that referendum, as a form of direct popular voting on policy or constitutional issues, can be positioned as a modern voting instrument potentially compatible with the shūrā framework, provided that it does not decide matters already stipulated by naṣṣ, is preceded by an adequate deliberative process, and remains subject to constitutional limits and human rights protections. This study further asserts that a majority vote in a referendum does not automatically constitute normative legitimacy from an Islamic perspective, and that the institutional design of referendum must account for the risk of socio-political harm in order to achieve the objective of maṣlaḥah. In the Indonesian context, referendum needs to be understood within the framework of deliberation as reflected in the 4th Principle of Pancasila and the democratic-constitutional mechanisms for the transformation of Islamic values.

Keywords: referendum, Islamic political science, shūrā, maṣlaḥah, maqāṣid al-sharī'ah, direct democracy

________________________________________

I. Pendahuluan

Referendum — pemungutan suara langsung oleh rakyat untuk memutuskan suatu isu kebijakan atau konstitusional — merupakan salah satu instrumen demokrasi langsung yang terus menghadirkan perdebatan, baik dalam diskursus ilmu politik modern maupun dalam kajian politik Islam kontemporer. Di satu sisi, referendum dipandang sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang paling murni; di sisi lain, ia mengundang pertanyaan mendasar mengenai kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip normatif Islam yang menempatkan syūrā, maslahat, dan maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan pengambilan keputusan publik.

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa sejumlah negara mayoritas Muslim modern telah menggunakan referendum sebagai instrumen transformasi ketatanegaraan — sebagaimana terefleksi, misalnya, dalam transformasi sistem presidensial Turki pascareferendum 16 April 2017 (Gazali, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa referendum bukanlah entitas asing dalam lanskap politik negara-negara Muslim, meski ia hadir sebagai produk modernitas yang tidak secara eksplisit dikenal dalam khazanah fikih siyāsah klasik.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji referendum dalam perspektif ilmu politik Islam secara analitis dan komprehensif. Pembahasan diorganisasikan secara sistematis, mulai dari pengertian referendum dalam kerangka ilmu politik dan titik masuknya ke dalam kajian politik Islam, prinsip syūrā sebagai dasar normatif, perbandingannya dengan mekanisme klasik pemerintahan Islam, hingga parameter evaluasi substantif berupa maslahat dan maqāṣid al-sharī'ah, serta implikasi kontekstual bagi Indonesia.

________________________________________

II. Pengertian Referendum dalam Ilmu Politik dan Titik Masuk ke Kajian Politik Islam

Dalam literatur ilmu politik, referendum ditempatkan sebagai salah satu pola demokrasi langsung (direct democracy), yakni pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan melalui "referendum (jajak pendapat)" (Hasan & Rohmanu, 2022). Dengan demikian, referendum dapat dipahami sebagai mekanisme pemungutan suara langsung untuk menyelesaikan persoalan publik tertentu dalam kerangka demokrasi langsung (Hasan & Rohmanu, 2022).

Dalam diskusi yang lebih luas tentang voting, mekanisme ini dipahami sebagai metode pemungutan suara dalam suatu pemilihan dan digunakan dalam negara demokratis untuk membuat keputusan kenegaraan yang penting (Solihin, 2023). Dalam kerangka tersebut, referendum dapat dianalisis sebagai salah satu bentuk voting yang diarahkan pada keputusan kebijakan atau ketatanegaraan — bukan semata pemilihan pejabat — dengan tetap bertumpu pada logika pemungutan suara (Hasan & Rohmanu, 2022; Solihin, 2023).

Catatan penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pola referendum dinilai lebih mudah diterapkan pada negara dengan wilayah kecil, dan penerapannya menjadi berbeda ketika dicoba pada negara berwilayah luas seperti Indonesia (Hasan & Rohmanu, 2022). Pernyataan ini bukanlah penolakan normatif terhadap referendum, melainkan menunjukkan adanya dimensi keterbatasan praktis (governance feasibility) yang perlu dipertimbangkan ketika membahas referendum sebagai instrumen partisipasi politik (Hasan & Rohmanu, 2022; Solihin, 2023).

________________________________________

III. Kerangka Ilmu Politik Islam: Syūrā sebagai Prinsip dan Kewajiban serta Relasinya dengan Voting

Dalam tradisi ilmu politik Islam, pilar kunci untuk membaca mekanisme keputusan publik adalah syūrā (musyawarah). Musyawarah dipaparkan sebagai kewajiban keislaman sekaligus prinsip konstitusional yang pokok, yang sangat lazim dipakai dan "tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya" (Sugitanata, 2023). Sejalan dengan itu, kajian kompatibilitas Islam–demokrasi menegaskan bahwa dalam pemerintahan Islam, urusan pemerintahan diputuskan melalui Majelis Syura (dewan permusyawaratan) (Halim, 2013). Namun, sumber yang sama juga memberi batas: keputusan "demokratis" dalam arti prosedural diterapkan pada permasalahan yang tidak disebutkan secara khusus dalam syariah (Halim, 2013). Ini penting karena menandai ranah kebijakan yang bersifat ijtihādī/taqdīrī (ruang diskresi atau penalaran kebijakan) sebagai wilayah kerja mekanisme musyawarah.

Dalam konteks hubungan syūrā dan voting, studi tentang "titik temu voting dan syura" menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, voting digunakan untuk membuat keputusan negara yang penting (Solihin, 2023). Studi tersebut juga menegaskan bahwa voting dapat dilakukan bila konsensus (mufakat) tidak tercapai (Solihin, 2023). Lebih jauh, diajukan tesis prosedural bahwa voting pada dasarnya bagian dari deliberasi karena "sebelum voting ada musyawarah" agar hasil keputusan dapat diterima dalam forum permusyawaratan (Solihin, 2023).

Dengan landasan ini, referendum sebagai voting langsung rakyat dalam isu kebijakan dapat diposisikan sebagai instrumen yang mungkin kompatibel dengan kerangka syūrā — dengan prasyarat bahwa ia tidak memutuskan hal-hal yang sudah ditetapkan secara nash dan bahwa prosesnya tetap berwatak deliberatif, bukan semata agregasi suara (Halim, 2013; Solihin, 2023).

________________________________________

IV. Referendum sebagai Pemungutan Suara Langsung: Perbandingan dengan Mekanisme Klasik Pemerintahan Islam

Pembahasan pemilu dan demokrasi dalam perspektif ketatanegaraan Islam menunjukkan bahwa proses seleksi melalui mekanisme pemilu dapat diidentifikasikan dengan beberapa sistem pemilihan dalam pemerintahan Islam, seperti mekanisme ahl al-ḥall wa al-'aqd yang dilakukan melalui kepercayaan dan bai'at, serta bentuk seleksi lain yang bersifat periodik atau seleksi sosial (Hasan & Rohmanu, 2022). Namun, sumber yang sama menegaskan bahwa dalam pemilihan tokoh yang dapat duduk dalam dewan tersebut, prosesnya bukan melalui pemungutan suara (pemilu), melainkan melalui penilaian kemampuan atau kapasitas yang terkait praktik kerja dan otoritas religio-politik (Hasan & Rohmanu, 2022). Ini mengindikasikan bahwa referendum modern (direct vote oleh massa rakyat) bukan format dominan dalam praktik klasik yang digambarkan sumber tersebut (Hasan & Rohmanu, 2022).

Pada saat yang sama, literatur tentang dinamika konstitusi Islam dari periode kekhilafahan hingga nation-state menegaskan bahwa keragaman konstitusi di negara-negara Muslim modern dipengaruhi antara lain oleh ketiadaan aturan spesifik tentang ketatanegaraan dalam sumber ajaran Islam dan pengaruh modernitas atau kolonialisme (Gazali, 2024). Dalam kerangka itu, penggunaan referendum dalam praktik ketatanegaraan modern memperlihatkan bahwa referendum merupakan perangkat politik modern yang muncul dalam konteks nation-state Muslim (Gazali, 2024), bukan sesuatu yang secara sederhana dapat disamakan dengan pola klasik yang ditandai bai'at atau seleksi elit (ahl al-ḥall wa al-'aqd) (Gazali, 2024; Hasan & Rohmanu, 2022).

Implikasinya bagi ilmu politik Islam adalah pembahasan referendum cenderung bergerak pada wilayah ijtihād siyāsī (rekayasa kelembagaan kebijakan) dengan parameter-parameter normatif Islam — syūrā, keadilan, maslahat — bukan pada klaim bahwa referendum adalah prosedur baku yang secara tekstual ditetapkan sejak awal (Gazali, 2024; Halim, 2013).

________________________________________

V. Maslahat sebagai Kriteria Normatif Pemilihan Instrumen Kebijakan

Dalam literatur fikih-siyāsah, terdapat kaidah yang berulang ditegaskan: "kebijakan pemerintah harus didasarkan pada tujuan kemaslahatan rakyat" (taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah) (Itasari, 2013). Kaidah ini diturunkan dari nash dan diposisikan sebagai prinsip penting dalam hukum Islam (Putra & Saiful, 2024). Dalam kajian fiqh siyāsah lain, ditegaskan pula bahwa kebijakan dapat diformulasikan selama maslahat (benefit) masyarakat dapat dicapai (Testriono, 2015).

Dengan demikian, pemilihan mekanisme — termasuk referendum — dapat dinilai bukan dari "apakah ia identik dengan prosedur klasik tertentu", melainkan dari apakah ia instrumen yang rasional untuk mencapai maslahat dan mencegah mafsadah dalam konteks politik yang dihadapi (Itasari, 2013; Testriono, 2015).

Maslahat di sini tidak berdiri sendiri, karena literatur syūrā–voting juga mengingatkan adanya perbedaan epistemik antara demokrasi prosedural dan klaim normatif Islam. Studi voting–syura menegaskan bahwa dalam Islam mayoritas suara bukan ukuran kebenaran (Solihin, 2023). Ini menghadirkan rambu penting: referendum sebagai agregasi suara mayoritas tidak otomatis menjadi legitimasi normatif bila materi yang diputus melanggar batas syariah atau merusak tujuan-tujuan dasar syariah (Halim, 2013; Solihin, 2023).

________________________________________

VI. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Parameter Evaluasi Substantif

Beberapa kajian menempatkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai perangkat evaluasi kebijakan publik dan perubahan hukum. Dalam kajian putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat kepemimpinan, maqāṣid disebut mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Wijayanti & Lailam, 2018). Daftar yang sama juga ditampilkan dalam kajian lain yang menjelaskan maqāṣid sebagai tujuan syariah untuk menciptakan kemaslahatan, dengan menyebut dimensi hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-māl, dan hifz al-'irdh/kehormatan (Syamsi & Adiyono, 2021). Di sisi lain, kajian pembatasan kebebasan beragama pada masa darurat kesehatan menegaskan bahwa menjaga jiwa (hifz al-nafs) merupakan bagian dari al-kulliyyāt al-khams yang dipandang sebagai tujuan umum syariah (Mikail, 2018).

Dengan kerangka maqāṣid ini, referendum sebagai instrumen keputusan publik dapat dinilai melalui pertanyaan substantif: apakah isu yang dimintakan suara rakyat (a) berada dalam wilayah kebijakan yang ijtihādī dan (b) mendorong perlindungan tujuan-tujuan dasar tersebut (Halim, 2013; Mikail, 2018; Wijayanti & Lailam, 2018). Kerangka ini juga selaras dengan tuntutan evaluasi kebijakan jangka panjang dan pelibatan masyarakat agar perubahan kebijakan tetap kompatibel dengan nilai Islam (Wijayanti & Lailam, 2018).

________________________________________

VII. Prosedur yang Kompatibel dengan Syūrā: Deliberasi, Partisipasi, dan Tata Kelola Pemungutan Suara

Kajian tentang partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan menyatakan bahwa praktik partisipasi publik tersebut dapat termasuk dalam konsep shura (Sugitanata, 2023). Ini relevan karena referendum, agar tidak menjadi sekadar kompetisi angka, perlu didahului oleh proses deliberatif atau partisipatif yang memadai — musyawarah, penjelasan isu, penajaman alternatif — sejalan dengan gagasan bahwa voting seharusnya terjadi setelah deliberasi ketika konsensus tidak tercapai (Solihin, 2023; Sugitanata, 2023).

Dengan demikian, referendum yang "Islami" dalam kerangka ilmu politik Islam bukan hanya "pemungutan suara langsung", tetapi pemungutan suara langsung yang didahului dan/atau disertai proses syūrā (Halim, 2013; Solihin, 2023; Sugitanata, 2023).

Dari sisi problem tata kelola, studi voting–syura mengingatkan bahwa praktik voting rawan kecurangan, misalnya pada proses penghitungan suara, dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada hasil voting (Solihin, 2023). Sementara itu, rujukan tentang referendum dalam demokrasi langsung juga menekankan tantangan penerapan pada negara berwilayah luas seperti Indonesia (Hasan & Rohmanu, 2022). Dua catatan ini menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam — yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan mudarat — desain referendum harus memperhitungkan risiko kerusakan sosial-politik berupa ketidakpercayaan, delegitimasi, dan konflik yang dapat mengalahkan tujuan partisipasi itu sendiri (Itasari, 2013; Putra & Saiful, 2024; Solihin, 2023).

________________________________________

VIII. Batas Konstitusional, HAM, dan Risiko Mayoritarianisme: Dialog dengan Pemikiran An-Na'īm

Sejumlah kajian menampilkan gagasan Abdullahi Ahmed An-Na'īm yang penting untuk membaca referendum dalam negara modern. Pertama, An-Na'īm menekankan bahwa syariah hanya bisa dijalankan secara sukarela; bila dipaksakan oleh negara, syariah berisiko kehilangan otoritas dan nilai religiusnya (Alamudi, 2023). Kedua, ia menolak gagasan bahwa negara teritorial modern seharusnya menjalankan syariah sebagai hukum positif dan kebijakan publik; namun pada saat yang sama, prinsip-prinsip syariah dapat menjadi sumber kebijakan publik asalkan tunduk pada perlindungan konstitusional dan HAM serta non-diskriminasi (Fatoni, 2019; Mubarok, 2020). Ketiga, dalam rumusan lain, konstitusionalisme Islam modern menurut An-Na'īm harus lebih aspiratif, egaliter, dan tidak diskriminatif, serta warga negara berhak menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan dan keputusan yang menentukan hidup mereka (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021).

Dalam cakrawala ini, referendum mengandung ambivalensi. Di satu sisi ia dapat menjadi kanal "aspiratif" untuk menyatakan persetujuan atau penolakan publik (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021); di sisi lain, referendum juga dapat menjadi instrumen "mayoritas" untuk memaksakan preferensi tertentu yang berpotensi mengancam minoritas bila tidak dibatasi oleh konstitusi dan HAM (Fatoni, 2019; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Kekhawatiran mengenai negasi hak konstitusional juga muncul dalam kajian HAM di Indonesia yang mengingatkan bahwa pengesahan kebijakan bernuansa syariah di sejumlah daerah dapat menegasikan hak-hak konstitusional kebebasan beragama (Himayasari et al., 2022).

Karena itu, dalam bacaan ilmu politik Islam yang mempertimbangkan gagasan An-Na'īm, referendum yang kompatibel dengan nilai Islam dalam negara plural harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional dan tidak boleh berubah menjadi "otoritarianisme mayoritas" (Fatoni, 2019; Himayasari et al., 2022).

________________________________________

IX. Relevansi Konteks Indonesia: Musyawarah dalam Pancasila dan Jalur Demokratis-Konstitusional Transformasi Nilai Islam

Kajian voting–syura menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, syura/musyawarah tercermin dalam sila ke-4 Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" (Solihin, 2023). Pada level teori politik hukum Islam di Indonesia, transformasi nilai-nilai hukum agama ke dalam hukum nasional dipahami sebagai kewajiban konstitusional yang ditempuh melalui mekanisme konstitusional yang demokratis, dan proses akomodasi hukum Islam harus diuji agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Hidayat, 2015). Paradigma formalisasi yang dinilai tepat juga ditekankan sebagai paradigma transformasi nilai yang merujuk pada konstitusi negara (Ridho, 2021).

Dengan demikian, referendum — jika diposisikan sebagai mekanisme demokratis untuk memutus isu kebijakan atau konstitusional — secara teoritik dapat dibaca sebagai salah satu varian prosedur demokratis; namun ia tetap harus diikat oleh kerangka musyawarah (syura), konstitusionalitas, dan kemaslahatan, sebagaimana ditekankan berbagai sumber tentang syura, maslahah, dan demokratis-konstitusionalisasi nilai Islam (Hidayat, 2015; Itasari, 2013; Ridho, 2021; Solihin, 2023; Sugitanata, 2023). Catatan praktis tentang kesulitan referendum di negara besar seperti Indonesia memperkuat bahwa pembahasan referendum tidak cukup normatif, tetapi juga harus menilai kelayakan institusional agar tujuan maslahat tercapai (Hasan & Rohmanu, 2022; Itasari, 2013).

________________________________________

X. Penutup

Berdasarkan sintesis pembahasan di atas, referendum menurut ilmu politik Islam — dalam pengertian analitis, bukan klaim prosedur baku klasik — dapat dirumuskan melalui enam simpulan berikut.

Pertama, secara prosedural, referendum adalah pola demokrasi langsung berupa jajak pendapat atau pemungutan suara masyarakat dalam pengambilan kebijakan (Hasan & Rohmanu, 2022), yang secara teknis beririsan dengan konsep voting sebagai metode pemungutan suara untuk keputusan publik penting (Solihin, 2023).

Kedua, dari sisi dasar normatif Islam, keputusan publik idealnya melalui syūrā/musyawarah yang dipandang sebagai kewajiban dan prinsip konstitusional (Halim, 2013; Sugitanata, 2023). Voting — dan karenanya referendum — dapat dipakai ketika konsensus tidak tercapai, dan secara ideal didahului deliberasi (Solihin, 2023; Sugitanata, 2023).

Ketiga, dari sisi batas materi, mekanisme prosedural termasuk referendum terutama relevan untuk isu yang tidak ditetapkan secara khusus dalam syariah, yakni ranah ijtihādī (Halim, 2013).

Keempat, dari sisi kriteria evaluasi, kebijakan harus berorientasi maslahat (Itasari, 2013; Testriono, 2015) dan dapat dinilai melalui maqāṣid al-sharī'ah yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau kehormatan dalam berbagai pemetaannya (Mikail, 2018; Wijayanti & Lailam, 2018).

Kelima, dari sisi rambu mayoritas dan perlindungan hak, sekalipun referendum bertumpu pada suara mayoritas, literatur menegaskan mayoritas bukan ukuran kebenaran dalam Islam (Solihin, 2023). Karena itu, referendum harus tunduk pada batas konstitusional dan HAM serta prinsip non-diskriminasi, sebagaimana ditekankan dalam gagasan An-Na'īm tentang kebijakan publik dan perlindungan hak (Alamudi, 2023; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021) serta peringatan tentang negasi hak konstitusional dalam praktik kebijakan bernuansa syariah tertentu (Himayasari et al., 2022).

Keenam, dari sisi pertimbangan tata kelola, referendum menghadapi tantangan implementasi pada negara besar (Hasan & Rohmanu, 2022) dan rawan problem integritas pemungutan atau penghitungan suara yang dapat merusak kepercayaan publik (Solihin, 2023). Hal ini harus diperhitungkan karena politik Islam berorientasi mencegah mudarat dan mencapai maslahat (Itasari, 2013; Putra & Saiful, 2024).

Dalam batas kajian ini, kerangka di atas merupakan cara paling langsung untuk menjelaskan referendum "menurut ilmu politik Islam": bukan dengan mengklaim adanya satu model referendum yang tunggal dalam khazanah klasik, melainkan dengan meletakkan referendum sebagai instrumen voting modern yang dapat dipertimbangkan sepanjang kompatibel dengan syūrā, maslahat/maqāṣid, dan perlindungan hak konstitusional (Halim, 2013; Hasan & Rohmanu, 2022; Itasari, 2013; Putra & Saiful, 2024; Ridho, 2021; Wijayanti & Lailam, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alamudi, I. A. (2023). Konfigurasi politik hukum nasional terhadap karakteristik dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. JISYAKU, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6360

Fatoni, S. (2019). Fungsionalisasi nilai Islam dan local wisdom dalam pembaruan hukum pidana. Justicia Islamica, 16(1), 21–40. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1598

Gazali, G. (2024). Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah perspektif otonomi daerah dan hukum nasional Indonesia. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 16(1), 69–84. https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.10611

Halim, A. (2013). Membangun teori politik hukum Islam di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938

Hasan, A., & Rohmanu, A. (2022). Putusan open legal policy ketentuan tindak pidana zina perspektif maqashid syariah. Journal of Economics Law and Humanities, 1(1), 152–168. https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.572

Hidayat, U. (2015). Negara hukum dan politik hukum Islam di Indonesia: Catatan kritis atas pemikiran Nurcholish Madjid. Asy-Syari'ah, 18(2), 261–276. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.665

Himayasari, N. D., Anshori, A. R., & Maulida, I. S. R. (2022). Legal effectiveness of the Supreme Court regulation on sharia economic dispute settlement in West Java religious court. Mizan: Journal of Islamic Law, 6(1), 77. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1072

Itasari, N. (2013). Penerapan parliamentary threshold pada pemilihan umum 2009. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 3(2), 356–374. https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.356-374

Mikail, K. (2018). Analisis kebijakan peraturan daerah yang mengandung materi muatan ajaran Islam di Kota Palembang. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, 18(2), 147–166. https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2793

Mubarok, M. S. (2020). Membedah anatomi fiqh siyasah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidential threshold. Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 8(2), 215–237. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.332

Putra, A., & Saiful. (2024). Conflict of interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi: Telaah putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Journal of Excellence Humanities and Religiosity, 1(2), 99–116. https://doi.org/10.34304/joehr.v1i2.214

Ridho, A. (2021). Syari'at Islam dan dilema daulah Islamiyah: Indonesia cerminan negara Madinah. Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 2(2), 109–131. https://doi.org/10.20414/mudabbir.v2i2.4138

Solihin, D. (2023). Tafsir normatif terhadap perkembangan politik hukum ekonomi syariah. Jurnal Pelita Nusa, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.5

Sugitanata, A. (2023). Dinamika keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 23–42. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79

Syamsi, A. B., & Adiyono, A. (2021). Model partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pariwisata halal di Madura berbasis nilai keislaman dan hukum positif. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i02.267

Testriono, T. (2015). Islam Indonesia dan demokratisasi: Dari transisi ke konsolidasi. Studia Islamika, 22(3), 563–576. https://doi.org/10.15408/sdi.v22i3.2411

Wijayanti, S. N., & Lailam, T. (2018). Implikasi pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan maqashid syari'ah. Jurnal Media Hukum, 25(2). https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0115.202-216

Zaimsyah, A. M., & Syahbuddin, S. (2021). Pengeluaran publik Indonesia: Tinjauan maqasid syariah. Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 2(2), 289–299. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.737

Konseptualisasi, Spektrum Ideologis, dan Implikasi Normatif

Abstract

This article examines the conceptualization of realpolitik within the framework of Islamic political science, analyzing its theoretical foundations, empirical manifestations, and normative boundaries. Drawing on a systematic review of Indonesian Islamic political literature, this study maps how realpolitik — understood as power-oriented practical politics — is positioned within the discursive traditions of Islamic jurisprudence (fiqh siyāsah) and Islamic political philosophy. The analysis reveals that Islamic political thought neither wholesale rejects nor uncritically accepts realpolitik. Instead, it situates pragmatic political calculation within an ethical framework derived from sharī'ah and akhlāq. Empirically, realpolitik manifests in the coalition behavior of Islamic political parties, the accommodative-pragmatic postures of organizations such as Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, and the instrumentalization of religious identity in electoral competition. Normatively, Islamic political science evaluates realpolitik through principles of public interest (maṣlaḥah), democratic procedure, and ethical legitimacy. The article concludes that realpolitik in Islamic political perspective is best understood as "bounded pragmatism": strategic adaptability is permissible, but must not sever politics from its moral foundations and public purposes.

Keywords: realpolitik, Islamic political science, fiqh siyāsah, political pragmatism, Islamic political ethics, bounded pragmatism

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konseptualisasi realpolitik dalam kerangka ilmu politik Islam, dengan menganalisis fondasi teoretis, manifestasi empiris, dan batas-batas normatifnya. Berdasarkan telaah sistematis atas literatur politik Islam Indonesia, studi ini memetakan bagaimana realpolitik — yang dipahami sebagai politik praktis berorientasi kekuasaan — diposisikan dalam tradisi diskursus fikih siyāsah dan filsafat politik Islam. Analisis menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam tidak menolak realpolitik secara total, dan tidak pula menerimanya tanpa syarat. Sebaliknya, ia menempatkan kalkulasi politik pragmatis dalam kerangka etika yang bersumber dari syariat dan akhlak. Secara empiris, realpolitik tampak dalam perilaku koalisi partai-partai politik Islam, sikap akomodatif-pragmatis organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta instrumentalisasi identitas keagamaan dalam kompetisi elektoral. Secara normatif, ilmu politik Islam mengevaluasi realpolitik melalui prinsip-prinsip maslahat, prosedur demokratis, dan legitimasi etika. Artikel ini menyimpulkan bahwa realpolitik dalam perspektif politik Islam paling tepat dipahami sebagai "pragmatisme yang dibatasi" (bounded pragmatism): adaptabilitas strategis diperbolehkan, tetapi tidak boleh memutus politik dari fondasi moral dan tujuan publiknya.

Kata kunci: realpolitik, ilmu politik Islam, fikih siyāsah, pragmatisme politik, etika politik Islam, pragmatisme terbatas

________________________________________

I. Pendahuluan

Realpolitik — pendekatan politik yang mengutamakan pertimbangan praktis dan kepentingan kekuasaan di atas ideologi atau moralitas — merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian politik modern yang terus diperdebatkan relevansinya dalam konteks berbagai tradisi pemikiran, termasuk tradisi pemikiran Islam. Perdebatan ini semakin relevan dalam lanskap politik Indonesia kontemporer, di mana organisasi-organisasi Islam besar, partai-partai berbasis agama, dan tokoh-tokoh keagamaan secara aktif terlibat dalam kompetisi kekuasaan dan negosiasi kebijakan.

Pertanyaan yang mengemuka adalah: bagaimana ilmu politik Islam memposisikan realpolitik? Apakah realpolitik merupakan konsep yang kompatibel, bertentangan, atau berada dalam ketegangan dengan prinsip-prinsip normatif Islam tentang politik? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui telaah sistematis atas diskursus ilmu politik Islam, dengan fokus pada: (1) konseptualisasi realpolitik dalam kerangka analitik ilmu politik Islam; (2) spektrum idealis-realis dalam pemikiran politik Islam sebagai ruang masuk realpolitik; (3) manifestasi empiris realpolitik dalam perilaku politik organisasi dan partai Islam Indonesia; serta (4) batas-batas normatif yang diajukan tradisi diskursus Islam terhadap praktik realpolitik.

________________________________________

II. Konseptualisasi Realpolitik dalam Ilmu Politik Islam

2.1 Realpolitik sebagai Pragmatisme Politik

Dalam kajian ilmu politik kontemporer, realpolitik dapat dipahami sebagai orientasi politik yang menempatkan kemenangan, pembagian kekuasaan, dan kepentingan praktis sebagai fokus utama tindakan politik. Di dalam literatur tentang koalisi partai — termasuk partai-partai Islam — istilah yang berdekatan adalah "pragmatisme politik", yakni kecenderungan partai untuk berfokus pada kemenangan elektoral dan pembagian kekuasaan, serta menjadikan posisi politik dan keuntungan sebagai pertimbangan utama koalisi (Koadhi et al., 2018).

Dalam konteks Indonesia, istilah realpolitik/real politics juga dipakai secara eksplisit untuk menunjuk "politik praktis" yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan, terutama yang dijalankan oleh partai politik dan lembaga-lembaga formal negara (Chalik, 2015; Soetomo, 2020). Bahkan dalam pembacaan terhadap dinamika Muhammadiyah, realpolitik diposisikan sebagai salah satu jalur artikulasi politik (politik praktis) yang dibedakan dari jalur moral dan kebangsaan (Itmam, 2019). Dengan demikian, realpolitik — sebagai istilah operasional — dapat disepadankan secara analitis dengan praktik politik yang menekankan efektivitas kekuasaan dan kalkulasi kepentingan, bukan pertama-tama idealisme ideologis atau moralitas sebagai tujuan langsung (Itmam, 2019; Koadhi et al., 2018).

2.2 Keragaman Tradisi dalam Ilmu Politik Islam

Namun, "ilmu politik Islam" bukan satu tradisi tunggal; ia memiliki keragaman pendekatan, sumber legitimasi, serta fokus etika yang berbeda. Diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam dipetakan berkembang melalui dua genre besar: disiplin fikih (termasuk fikih politik/fiqh siyāsah) dan filsafat (filsafat politik) (Parhanudin, 2022). Meskipun keduanya berbeda perspektif dan pendekatan, keduanya sama-sama menekankan signifikansi etika dalam politik dan menjadikan etika sebagai karakter dasar politik (Parhanudin, 2022).

Pada level metodologis, kajian fiqh siyāsah dipandang bersifat kompleks dan dinamis, sehingga metodologi dan pendekatan yang digunakan dapat berubah dan berkembang, sekaligus menuntut dukungan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, dan ekonomi (Masruhan, 2014). Selain itu, relasi Islam dan politik juga ditegaskan bersifat multi-interpretatif, sehingga tidak ada satu pandangan tunggal tentang bagaimana Islam dan politik "seharusnya" dikaitkan secara final (Masruhan, 2014). Kerangka plural dan multi-tafsir ini menjadi prasyarat untuk memahami bagaimana realpolitik dapat "hadir" dalam praktik politik umat/organisasi Islam, namun tetap diperdebatkan batas-batasnya secara normatif (Masruhan, 2014; Parhanudin, 2022).

________________________________________

III. Spektrum Idealis-Realis dalam Pemikiran Politik Islam: Ruang Masuk Realpolitik

Salah satu cara menjelaskan posisi realpolitik dalam ilmu politik Islam adalah melalui spektrum "idealis–realis" dalam ideologi/pemikiran politik Islam. Dalam pemetaan ideologi politik Islam, terdapat kecenderungan idealis yang mengidealisasi tata pemerintahan melalui nilai-nilai Islam ideal, dan kecenderungan realis yang menolak idealisasi tersebut dan menerima kenyataan pemerintahan dengan konsekuensi memberi legitimasi atau melakukan kontrol atas kekuasaan (Sulthon, 2013). Spektrum ini membantu menjelaskan mengapa sebagian aktor/arus pemikiran Islam dapat memilih strategi yang lebih kompromistis dan pragmatis ketika berhadapan dengan realitas negara, institusi, dan kompetisi kekuasaan — tanpa harus menganggap bahwa mereka sedang sepenuhnya meninggalkan Islam sebagai sumber nilai (Kamsi, 2012; Sulthon, 2013).

Kerangka ini sejalan dengan temuan penelitian tentang sikap politik elite Muhammadiyah pasca-Orde Baru yang memperlihatkan varian sikap, termasuk "realistic-critical" dan "accommodative-pragmatic" (Syahab, 2018). Kategori "akomodatif-pragmatis" secara konseptual dekat dengan praktik realpolitik karena menekankan adaptasi terhadap dinamika politik yang berubah, sementara "realistis-kritis" menekankan nilai-nilai substantif dalam membaca realitas politik (Syahab, 2018). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam — sebagai medan kajian yang memotret perilaku politik umat dan institusi Islam — realpolitik dapat dipahami sebagai salah satu ekspresi dari kecenderungan realis/akomodatif-pragmatis, yang muncul ketika aktor Islam memilih strategi berdaya guna dalam struktur politik yang ada (Sulthon, 2013; Syahab, 2018).

________________________________________

IV. Realpolitik dalam Hubungan Internasional dan Pembacaan Islam

4.1 Paralel antara Realisme HI dan Perspektif Islam

Dalam kajian hubungan internasional (HI), teori realis menekankan keamanan, kekuatan, konflik, dan perang sebagai ciri hubungan antarnegara (Ali-Fauzi, 1970). Pada tingkat strategi, paradigma realis dalam politik luar negeri dikenal menggunakan strategi penangkalan (deterrence), perimbangan kekuatan (balance of power), dan aliansi pertahanan (defence alliances) (Azra, 1970). Dari sudut pandang tipologi pemikiran Islam tentang HI dan HAM, bahkan dinyatakan bahwa kelompok fundamentalis dalam HI lebih dekat mencerminkan cara pandang real-politik (realis) (Ali-Fauzi, 1970). Klaim kedekatan fundamentalisme dengan realpolitik ini memperlihatkan bahwa sebagian ekspresi politik Islam — setidaknya pada level cara pandang HI — dapat dibaca selaras dengan logika kekuasaan dan konflik sebagaimana ditekankan realisme (Ali-Fauzi, 1970; Azra, 1970).

4.2 Ketegangan Normatif: Perdamaian versus Kekuatan

Akan tetapi, sumber yang sama juga menegaskan bahwa prinsip relasi internasional dalam perspektif Islam diarahkan pada perdamaian abadi sebagai prinsip dasar, dan perang dipahami sebagai pengecualian dalam kondisi darurat, serta ditempatkan sebagai perang defensif yang tidak melanggar HAM (Ali-Fauzi, 1970). Ini menunjukkan ketegangan konseptual: di satu sisi terdapat pembacaan realpolitik/realisme (keamanan-kekuatan-konflik), di sisi lain terdapat tuntutan normatif Islam yang mengarahkan relasi antarkomunitas politik pada perdamaian dan pembatasan etis dalam perang (Ali-Fauzi, 1970). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, realpolitik tidak dapat diperlakukan sebagai deskripsi netral belaka, tetapi selalu berhadapan dengan perdebatan normatif mengenai tujuan dan batas moral tindakan politik (Ali-Fauzi, 1970; Parhanudin, 2022).

________________________________________

V. Batas Normatif: Mengapa Realpolitik "Tidak Pernah Murni" dalam Kerangka Politik Islam

5.1 Etika Politik sebagai Bagian Integral Syariat dan Ibadah

Dalam kajian etika politik Islam, politik dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah, termasuk dimensi niat (misalnya diniatkan lillāhi ta'ālā) (Srifariyati, 2024). Etika politik Islam diposisikan sebagai bagian integral dari syariat yang wajib diamalkan dalam kehidupan, terutama dalam ranah politik dan penyelenggaraan kenegaraan (Srifariyati, 2024). Karena itu, sekalipun aktor Islam melakukan kalkulasi praktis — misalnya untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan atau memenangkan kompetisi — kerangka etika tidak hilang dari standar legitimasi keislaman yang dipakai untuk menilai tindakan politik (Parhanudin, 2022; Srifariyati, 2024).

Penekanan etika ini juga tampak dalam kajian komunikasi politik: dalam perspektif komunikasi Islam, praktik komunikasi politik yang ditekankan adalah komunikasi politik etis yang menjauh dari praktik saling menyerang dan menjatuhkan (Chalik, 2021). Secara konseptual, ini berarti logika realpolitik yang cenderung memaksimalkan kemenangan — termasuk melalui strategi komunikasi agresif — akan dinilai problematis bila bertentangan dengan tuntutan etika komunikasi Islam (Chalik, 2021; Srifariyati, 2024). Maka, dalam ilmu politik Islam, realpolitik umumnya dibaca sebagai praktik yang harus "dibatasi" atau "diikat" oleh etika (akhlāq siyāsī/akhlak siyasah) alih-alih dilepaskan sebagai seni merebut dan mempertahankan kekuasaan semata (Chalik, 2021; Srifariyati, 2024).

5.2 Politik Islam sebagai Diskursus Multi-Tafsir: Batas Etika Diperdebatkan, tetapi Tidak Dihapus

Kajian metodologi politik Islam menegaskan bahwa politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam dan model penafsiran ajaran Islam; sebagian Muslim menekankan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik, tetapi karena sifat Islam yang multi-interpretatif, tidak ada pandangan tunggal tentang bagaimana Islam dan politik harus dikaitkan (Masruhan, 2014). Implikasi pentingnya: perdebatan batas etika realpolitik tidak berujung pada nihilisme etika, melainkan pada perbedaan argumentasi tentang (i) bagaimana menurunkan prinsip dari sumber agama dan (ii) bagaimana menerapkannya dalam konteks sosial-politik tertentu (Masruhan, 2014; Srifariyati, 2024). Keragaman ini menjelaskan mengapa sebagian aktor menilai kompromi politik sebagai strategi sah, sementara yang lain menilai kompromi tertentu sebagai pengorbanan moralitas (Masruhan, 2014; Srifariyati, 2024).

5.3 Orientasi Maslahat dan Keutuhan Sosial-Politik sebagai Pembatas Praktik

Dalam konteks positivisasi/formalisasi hukum Islam, dinyatakan bahwa proses legislasi/positivisasi perlu tetap mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa yang pluralistik agar terhindar dari konflik, serta membutuhkan political will pemerintah sebagai faktor penentu (Dahlan, 2021). Artinya, kalkulasi politik praktis — yang dalam realpolitik sering dipahami sebagai perebutan pengaruh — berada dalam koridor tujuan menjaga keutuhan dan menghindari konflik sosial-politik dalam masyarakat plural (Dahlan, 2021).

Sejalan dengan itu, dalam perspektif tata hukum Indonesia mengenai legislasi hukum Islam, ditegaskan bahwa proses legislasi harus menempuh pendekatan keilmuan (akademis) dan demokratisasi, bukan indoktrinasi; pendekatan ini diarahkan agar produk hukum dapat diterima masyarakat dan memiliki legitimasi hukum yang kuat (Maskuri, 2015). Dua sumber ini sama-sama menunjukkan bahwa dalam isu "Islam dan kekuasaan negara", strategi politik praktis (realpolitik) tidak dapat dilepaskan dari syarat penerimaan sosial, prosedur demokratis, dan pembenaran akademis (Dahlan, 2021; Maskuri, 2015).

________________________________________

VI. Realpolitik sebagai Fenomena Empiris Politik Islam Indonesia

6.1 Nahdlatul Ulama: Pragmatisme dan Akomodasi sebagai Pola Perilaku yang Diperdebatkan

Dalam kajian tentang NU, dijelaskan adanya rentang sikap NU dari "political pragmatism and accommodation" hingga militansi dan idealisme, serta adanya perubahan relasi NU dengan rezim dari waktu ke waktu (Jurnal Adabiyah, 2019). Pada saat yang sama, pemikiran dan kultur politik NU disebut bersumber dari tradisi politik Sunni dan pemikir seperti al-Māwardī dan al-Ghazālī (Jurnal Adabiyah, 2019). Di sisi lain, pemikiran politik NU dalam paradigma politik kebangsaan digambarkan memadukan nilai kebangsaan dan nilai keagamaan; NU mengambil sikap selektif, akomodatif, dan integratif dalam merespons masalah baru tanpa menimbulkan gejolak, sambil tetap memegang nilai dan prinsip dasar (Al-Hamdi, 2013).

Dua gambaran ini koheren: realpolitik (politik praktis akomodatif) dapat menjadi strategi institusional NU dalam konteks tertentu, tetapi ia dibingkai oleh komitmen nilai dan prinsip, serta orientasi kebangsaan-keagamaan (Al-Hamdi, 2013; Jurnal Adabiyah, 2019). Namun, literatur yang menyoroti ambiguitas politik kiai mengingatkan risiko pergeseran dari "politik kebangsaan" menuju "politik kekuasaan", di mana legitimasi kiai dapat dipakai dalam manuver politik partisan; kondisi ini dipandang dapat mereduksi nilai moral ketulusan pengabdian karena dikalahkan oleh logika kekuasaan (Alhaddad, 2019). Ini menandai kritik internal terhadap "realpolitik-isasi" otoritas keagamaan: ketika ulama/kiai terlalu masuk ke politik partisan, wibawa moralnya justru dapat merosot (Alhaddad, 2019). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam Indonesia, realpolitik pada NU/kiai dapat dibaca sebagai strategi adaptif, tetapi sekaligus sebagai locus kritik etika — terutama bila mengikis otoritas moral dan ketulusan pengabdian (Alhaddad, 2019; Srifariyati, 2024).

6.2 Muhammadiyah: Pembedaan Eksplisit antara Realpolitik dan "Politik Moral/Substansial"

Dalam pembacaan atas konsep Dār al-'Ahd wa al-Shahādah, relasi Muhammadiyah dengan negara/agensi politik diartikulasikan melalui tiga jalan: realpolitik (politik praktis), filsafat/moral, dan kebangsaan (Itmam, 2019). Dalam kerangka ini, Muhammadiyah dicontohkan menegaskan diri bukan partai politik dan tidak bermain dalam politik praktis (realpolitik), serta mengklaim lebih memilih partisipasi dalam demokratisasi yang bersifat substantif; klaim ini juga disertai penegasan bahwa praktik Muhammadiyah "berbeda" dari realpolitik yang "semata-mata" bertujuan meraih kursi kekuasaan (Itmam, 2019). Namun pada saat yang sama, sumber ini menilai posisi Muhammadiyah ambivalen: mengafirmasi posisi moral di atas politik, tetapi juga terlibat dalam permainan realpolitik (Itmam, 2019). Ambivalensi ini penting secara ilmiah karena menunjukkan bahwa penolakan normatif terhadap realpolitik tidak otomatis meniadakan keterlibatan praktis dalam kontestasi dan negosiasi kekuasaan (Itmam, 2019; Syahab, 2018).

Dalam buku ajar Kemuhammadiyahan, dijelaskan pembedaan peran: (i) politik praktis/berorientasi kekuasaan (real politics) dijalankan partai politik dan lembaga formal negara; dan (ii) Muhammadiyah lebih menekankan kegiatan kemasyarakatan dan politik tidak langsung (high politics) untuk memengaruhi kebijakan dengan "perjuangan moral" (moral force) (Chalik, 2015). Artikel lain tentang Pemuda Muhammadiyah juga menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi non-politik dapat berperan melalui politik tidak langsung dan terbuka sesuai situasi nasional, serta menyebut realpolitik sebagai politik praktis berorientasi kekuasaan yang dijalankan oleh partai politik dan lembaga formal negara dalam arah membangun sistem politik demokratis dan beradab (Soetomo, 2020). Dua rujukan ini sama-sama menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam — khususnya studi organisasi Islam — realpolitik dipahami sebagai ranah yang "diakui keberadaannya" tetapi sering ditempatkan sebagai ranah yang seharusnya tidak menjadi modus utama gerakan sosial-keagamaan seperti Muhammadiyah, yang lebih memilih jalur moral dan kebijakan substantif (Itmam, 2019; Soetomo, 2020).

6.3 Partai Politik Islam: Koalisi Pragmatis dan Krisis Ideologi sebagai Wajah Realpolitik

Pada level partai, dinamika koalisi partai-partai Islam memperlihatkan bahwa koalisi dapat terbentuk bukan hanya karena kesamaan ideologi, tetapi juga karena pragmatisme politik dan kompromi antara idealisme serta kebutuhan pragmatis untuk "tetap berada di kantor/kekuasaan" (Koadhi et al., 2018). Pragmatisme politik dalam pembentukan koalisi digambarkan berorientasi pada perolehan posisi dan keuntungan politik, terkait material, jabatan, dan kepentingan diri; fenomena pragmatis tampak ketika koalisi mendistribusikan kursi menteri dan posisi strategis (Koadhi et al., 2018).

Dalam kajian lain tentang partai Islam di Indonesia, problem yang dicatat mencakup politisasi agama dan pragmatisme politik — misalnya pada PKS — serta sikap politik PPP yang dipandang "sangat pragmatis demi sebuah jabatan tertentu" dan sering "lompat pagar" koalisi (Riyadi, 2020). Gambaran-gambaran ini memperlihatkan realpolitik sebagai praktik empiris: ideologi dapat ditawar, dinegosiasikan, atau dikompromikan demi akses pada sumber daya kekuasaan (Koadhi et al., 2018; Riyadi, 2020).

Kajian mengenai "kesalehan dan politik" juga menambahkan dimensi penting: dukungan politik tidak otomatis mengikuti kesalehan; partai mana pun yang mengambil kebijakan "populis" cenderung memperoleh dukungan lebih besar, sementara tantangan terhadap demokrasi Indonesia dinilai datang dari proses politik yang korup dan kotor, dan aktor politik Islam hanya salah satu dari banyak aktor (Sani, 2021). Pernyataan ini konsisten dengan diagnosis realpolitik sebagai politik yang digerakkan kalkulasi elektoral dan strategi kebijakan populer, bukan semata identitas religius atau kesalehan (Koadhi et al., 2018; Riyadi, 2020; Sani, 2021).

6.4 Populisme-Identitas dan Instrumentalisasi Agama: Realpolitik Berbasis Simbol

Dalam studi tentang partisipasi publik pada diskursus politik keagamaan Pemilu Presiden 2019, disebutkan adanya ikatan pragmatis dalam populisme Islam: dukungan populis tidak bergantung pada garis ideologis Islam yang sama, dan tidak didorong oleh misi politik ideologis; identitas Islam dipakai sebagai instrumen manipulasi dan mobilisasi untuk kepentingan politik, khususnya perebutan kekuasaan dan ekonomi (Irsyad, 2020). Ini menegaskan satu bentuk realpolitik berbasis simbol: agama/identitas dapat menjadi perangkat mobilisasi kekuasaan dalam kompetisi demokratis, tetapi bukan karena kedalaman kesamaan ideologi, melainkan karena efektivitasnya sebagai instrumen politik (Irsyad, 2020; Sani, 2021).

Di titik ini, kritik etika politik Islam menjadi relevan: ketika simbol agama dipakai secara manipulatif untuk kepentingan perebutan kuasa, ia berpotensi bertabrakan dengan tuntutan etika politik Islam yang menempatkan akhlak dan syariat sebagai basis tindakan politik (Chalik, 2021; Srifariyati, 2024). Karena itu, studi-studi tentang populisme Islam dan pragmatisme koalisi dapat dibaca sebagai data empiris yang memperkuat urgensi "pembatas etis" terhadap realpolitik dalam perspektif Islam (Irsyad, 2020; Srifariyati, 2024).

________________________________________

VII. Kritik terhadap Realpolitik yang "Tak Berbatas": Politik Transaksional, Politik Uang, dan Erosi Otoritas Moral

Kajian etika politik kiai menilai politik Indonesia kian pragmatis dan memicu lahirnya politik transaksional, politik uang, serta praktik koruptif; dalam kerangka itu, nilai-nilai populis dalam aktivisme politik kiai diposisikan sebagai kritik konstruktif untuk mengembalikan politik pada spirit demokrasi prosedural dan substantif (Fauzan, 2017). Pada isu politik uang, studi epistemologi fatwa MUI tentang politik uang menegaskan praktik politik uang masih "merajalela" dan didorong kepentingan pragmatis; sementara fatwa tidak hanya berangkat dari epistemologi idealistik-normatif-deduktif, tetapi juga menekankan realisme hukum berupa pertimbangan efektivitas fatwa di tengah kehidupan masyarakat (Muksin, 2018). Dua studi ini menunjukkan dua hal: (i) realpolitik yang jatuh pada transaksionalisme dan politik uang dipandang sebagai problem serius; dan (ii) respons keagamaan (fatwa) pun memasukkan pertimbangan realisme efektivitas, bukan hanya idealisme normatif (Fauzan, 2017; Muksin, 2018).

Lebih jauh, kajian tentang politik hukum Islam di Indonesia menegaskan konfigurasi politik berpengaruh terhadap karakter produk hukum Islam, dan bahwa politik memiliki konsentrasi energi lebih besar dibanding hukum sehingga hukum kerap berada pada posisi lemah (Nasucha, 2020). Dalam perspektif sosio-historis penegakan hukum dan keadilan, bahkan disebut bahwa dalam praktik politik, penegakan supremasi hukum dapat "dikorbankan", sehingga dibutuhkan rekonstruksi pendekatan hukum yang tidak hanya positivistik-yuridis formal, tetapi diperkaya etic-substantive-pragmatic, serta ditopang political will dan good will pemimpin (Khasanah & Hamzani, 2019). Ini memperkuat argumen ilmiah bahwa realpolitik — bila dipahami sebagai dominasi kalkulasi kekuasaan — dapat menggeser hukum dan keadilan, sehingga ilmu politik Islam (yang menekankan etika) cenderung mengajukan syarat-syarat normatif agar kalkulasi praktis tidak merusak tujuan keadilan dan kemaslahatan (Khasanah & Hamzani, 2019; Nasucha, 2020; Srifariyati, 2024).

________________________________________

VIII. Sintesis: Realpolitik dalam Ilmu Politik Islam sebagai "Pragmatisme yang Dibatasi Etika"

Berdasarkan sintesis atas peta diskursus (fikih dan filsafat) yang sama-sama menekankan etika (Parhanudin, 2022), konsepsi etika politik Islam sebagai bagian syariat/ibadah (Srifariyati, 2024), serta data empiris pragmatisme koalisi dan instrumentalisasi identitas (Irsyad, 2020; Koadhi et al., 2018; Riyadi, 2020), realpolitik dalam ilmu politik Islam paling tepat dipahami bukan sebagai penolakan total terhadap pertimbangan praktis, melainkan sebagai pengakuan atas realitas kekuasaan yang harus ditundukkan pada batas etika. Dengan kata lain, yang muncul adalah "pragmatisme politik yang dibatasi" (bounded pragmatism): strategi politik boleh mempertimbangkan efektivitas, kompromi, dan adaptasi — sebagaimana tampak pada kecenderungan realis dan akomodatif-pragmatis (Sulthon, 2013; Syahab, 2018) — tetapi tidak boleh memutus hubungan politik dari fondasi akhlak/syariat dan tujuan publik (Dahlan, 2021; Srifariyati, 2024).

Secara operasional, batas-batas itu — dalam bentuk prinsip evaluatif yang didukung literatur — dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, etika sebagai standar legitimasi tindakan politik: politik dipandang bagian ibadah dan etika politik Islam merupakan bagian syariat yang wajib diamalkan (Srifariyati, 2024); komunikasi politik Islam menuntut praktik etis dan menjauh dari pola saling menyerang/menjatuhkan (Chalik, 2021).

Kedua, maslahat dan keutuhan sosial dalam masyarakat plural sebagai orientasi kebijakan: positivisasi/legislasi perlu mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa pluralistik untuk menghindari konflik, dan membutuhkan political will (Dahlan, 2021).

Ketiga, prosedur demokratis dan pendekatan akademis dalam pelembagaan hukum/kebijakan: legislasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia dianjurkan melalui pendekatan akademis dan demokratisasi, bukan indoktrinasi (Maskuri, 2015).

Keempat, penolakan terhadap transaksionalisme, politik uang, dan korupsi sebagai distorsi pragmatisme: pragmatisme politik yang memicu transaksi, politik uang, dan korupsi dikritik (Fauzan, 2017), sementara fatwa tentang politik uang pun menggabungkan idealisme normatif dengan realisme efektivitas untuk merespons problem sosial (Muksin, 2018).

Kelima, kewaspadaan terhadap instrumentalisasi agama/identitas untuk perebutan kuasa: populisme Islam dapat bersifat pragmatis, tidak berbasis garis ideologis yang sama, dan dapat menjadikan identitas Islam instrumen manipulasi-mobilisasi untuk perebutan kekuasaan dan ekonomi (Irsyad, 2020); hal ini perlu diuji dengan standar etika politik Islam (Srifariyati, 2024).

Dalam kerangka ini, realpolitik tidak otomatis dianggap "haram" sebagai cara membaca realitas politik, tetapi menjadi problem ketika ia menanggalkan dimensi etika dan berubah menjadi dominasi kepentingan kekuasaan yang mengorbankan keadilan, hukum, dan integritas moral (Khasanah & Hamzani, 2019; Nasucha, 2020; Srifariyati, 2024). Karena ilmu politik Islam mengakui kompleksitas, dinamika, dan multi-tafsir hubungan Islam–politik (Masruhan, 2014), posisi akhirnya cenderung bersifat evaluatif-kritis: menerima perlunya strategi dalam dunia kekuasaan (realis/akomodatif), tetapi menolak pemutlakan strategi yang melanggar prinsip etika dan kemaslahatan (Dahlan, 2021; Srifariyati, 2024; Sulthon, 2013).

________________________________________

IX. Kesimpulan

Dalam ilmu politik Islam, realpolitik paling memadai dipahami sebagai praktik dan logika politik praktis yang berorientasi kekuasaan — misalnya kemenangan, koalisi, distribusi jabatan, dan mobilisasi dukungan — yang secara empiris tampak dalam perilaku partai dan sebagian dinamika organisasi Islam (Itmam, 2019; Koadhi et al., 2018; Riyadi, 2020). Akan tetapi, tradisi diskursus politik Islam — baik melalui fikih maupun filsafat — menempatkan etika sebagai fondasi politik, dan etika politik Islam dipandang sebagai bagian syariat/ibadah (Parhanudin, 2022; Srifariyati, 2024).

Karena itu, realpolitik dalam perspektif politik Islam cenderung dibaca sebagai pragmatisme yang harus dibatasi oleh etika, maslahat, prosedur demokratis, serta penolakan terhadap distorsi seperti politik transaksional dan politik uang (Dahlan, 2021; Fauzan, 2017; Maskuri, 2015; Muksin, 2018). Ketegangan antara kebutuhan strategi dan tuntutan moral inilah yang membentuk karakter khas pembahasan realpolitik dalam ilmu politik Islam: bukan sekadar "politik kekuasaan", melainkan "politik kekuasaan yang diuji oleh akhlak dan tujuan publik" (Dahlan, 2021; Khasanah & Hamzani, 2019; Srifariyati, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Hamdi, R. (2013). Islam and politics: political attitudes of the elites in Muhammadiyah 1998-2010. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 3(2), 267. https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.267-290

Alhaddad, M. R. (2019). Manajemen lembaga pendidikan Islam dan politik. Raudhah Proud to Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 4(2), 55–68. https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.48

Ali-Fauzi, I. (1970). Kebangkitan Islam dan negara beberapa kasus dari Asia Tenggara. Studia Islamika, 5(3). https://doi.org/10.15408/sdi.v5i3.743

Azra, A. (1970). NU: Islam tradisional dan modernitas di Indonesia. Studia Islamika, 4(4). https://doi.org/10.15408/sdi.v4i4.770

Chalik, A. (2015). Fundamentalisme dan masa depan ideologi politik Islam. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 54. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.54-80

Chalik, A. (2021). The half-hearted compromise within Indonesian politics: The dynamics of political coalition among Islamic political parties (1999-2019). Journal of Indonesian Islam, 15(2), 487. https://doi.org/10.15642/jiis.2021.15.2.487-514

Dahlan, D. (2021). Etika politik dalam Islam (konstruksi dan perspektif). Menara Ilmu, 15(1). https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389

Fauzan, F. (2017). Pemikiran politik Ibnu Rusyd. Kalam, 9(2), 347. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.336

Irsyad, M. (2020). Urgensi pemahaman politik dan hukum dalam menghadapi dinamika organisasi Pemuda Muhammadiyah di Kota Medan. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v1i2.42

Itmam, M. S. (2019). Indonesian jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's perspective. Justicia Islamica, 16(2), 367–394. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639

Kamsi, K. (2012). Hubungan internasional dan HAM dalam perspektif Islam. Millah: Jurnal Studi Agama, 12(1), 265–281. https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss1.art14

Khasanah, N., & Hamzani, A. I. (2019). Relasi agama dan demokrasi: Telaah kritis eksistensi partai Islam di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(4), 391–404. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13745

Koadhi, S., Mahmud, Moh. N., & Amin, M. (2018). Model komunikasi internasional perjanjian Hudaibiyah sebagai metode dakwah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tasamuh, 15(2), 1–24. https://doi.org/10.20414/tasamuh.v15i2.209

Maskuri, M. (2015). Relasi politik dan agama di tengah ketidakpastian ideologi. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9(1), 83–104. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i1.87

Masruhan, M. (2014). Positivisasi hukum Islam di Indonesia era reformasi. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 119. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.119-133

Muksin, A. (2018). Partai politik dan sistem demokrasi di Indonesia. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(2), 777–788. https://doi.org/10.47313/pjsh.v3i2.476

Muslims' thoughts of non-Muslims' political rights in majority Muslim areas in Makassar. (2019). Jurnal Adabiyah, 19(2), 204–223. https://doi.org/10.24252/jad.v17i119i2a7

Nasucha, J. A. (2020). Kompetensi dan yurisdiksi hukum Islam dalam perspektif filsafat hukum Islam. Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(2), 139–155. https://doi.org/10.52166/jkhi.v7i2.21

Parhanudin, Muh. A. (2022). Meta concept of horizon ilmu and its application on Islamic political thought department of UIN Mataram. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(2), 110–131. https://doi.org/10.20414/politea.v4i2.4732

Riyadi, A. K. (2020). Tasawuf dalam cengkeraman materialisme historis: Kajian pemikiran Husein Muruwwa. Jurnal Theologia, 31(2), 277–312. https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.2.6746

Sani, H. (2021). Elite agama dalam Pileg 2009-2014: Analisis terhadap peran Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga. Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, 2(1), 68–80. https://doi.org/10.19109/ampera.v2i1.7598

Soetomo, G. (2020). Radikalisme di Indonesia: Sejarah rekonstruksi dan dekonstruksi. Jurnal Indo-Islamika, 6(1), 108–138. https://doi.org/10.15408/idi.v6i1.14798

Srifariyati, S. (2024). Pandangan kritis dan empiris filsafat Ibnu Taimiyah. Madaniyah: Terciptanya Insan Akademis Berkualitas dan Berakhlak Mulia, 13(2), 256–273. https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.682

Sulthon, M. (2013). Upaya penegakan hukum dan keadilan (perspektif sosio-historis Islam). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 11(2). https://doi.org/10.30984/as.v11i2.174

Syahab, A. (2018). Ikhwanul Muslimin dan demokrasi di Mesir. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 16(2), 191–208. https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.55

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ratifikasi dalam perspektif ilmu politik Islam secara konseptual-fungsional. Ratifikasi lazim dipahami sebagai tindakan pengesahan yang mengikatkan suatu pihak pada perjanjian atau keputusan publik. Dalam konteks ketatanegaraan modern, tindakan ini melibatkan dimensi prosedur internal konstitusional maupun prosedur eksternal hukum internasional. Kajian ini berupaya membangun padanan konseptual ratifikasi dalam bingkai siyāsah shar'iyyah, dengan merujuk pada peran ulil amri, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, prinsip maslahat, dan kewajiban menepati janji. Melalui pendekatan kajian pustaka normatif-konseptual, artikel ini menyimpulkan bahwa ratifikasi dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai tindakan pengesahan otoritatif oleh pemegang kewenangan publik terhadap suatu perjanjian atau keputusan, melalui mekanisme yang mempertimbangkan maslahat dan legitimasi, sehingga komitmen tersebut berubah status menjadi mengikat dan wajib dipenuhi dengan itikad baik.

Kata kunci: ratifikasi, siyāsah shar'iyyah, maslahat, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, perjanjian internasional

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of ratification from the perspective of Islamic political science in a conceptual-functional manner. Ratification is commonly understood as an act of endorsement that binds a party to an agreement or public decision. In the context of modern constitutional law, this act involves both internal constitutional procedural dimensions and external international law procedural dimensions. This study seeks to construct a conceptual equivalent of ratification within the framework of siyāsah shar'iyyah, referring to the roles of ulil amri, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, the principle of maslahah, and the obligation to uphold commitments. Through a normative-conceptual literature review approach, this article concludes that ratification in Islamic political science can be formulated as an authoritative endorsement act by the holder of public authority over an agreement or decision, through a mechanism that considers maslahah and legitimacy, so that the commitment changes its status to become binding and must be fulfilled in good faith.

Keywords: ratification, siyāsah shar'iyyah, maslahah, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, international treaty

________________________________________

A. Pendahuluan

Ratifikasi merupakan salah satu konsep kunci dalam hukum internasional dan hukum tata negara yang menjadi penanda keterikatan definitif suatu negara terhadap perjanjian atau keputusan publik. Dalam praktik ketatanegaraan modern, ratifikasi tidak sekadar dipahami sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai tindakan hukum yang menentukan konsekuensi mengikat bagi para pihak yang terlibat.

Di sisi lain, ilmu politik Islam sebagai disiplin akademik menawarkan kerangka analitis tersendiri dalam memahami legitimasi tindakan publik negara. Konsep siyāsah shar'iyyah, peran ulil amri, serta mekanisme Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd menyediakan perangkat konseptual yang relevan untuk menganalisis bagaimana tindakan pengesahan—termasuk ratifikasi—diposisikan dalam tata kelola publik yang berbasis nilai Islam.

Kajian ini bertujuan membangun konstruksi konseptual ratifikasi dalam perspektif ilmu politik Islam secara sistematis, dengan menelaah relasi antara praktik ratifikasi dalam hukum positif modern dan padanan konseptualnya dalam bingkai siyāsah shar'iyyah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum dan politik Islam kontemporer, khususnya dalam menjembatani konsep-konsep hukum internasional dengan prinsip-prinsip normatif Islam.

________________________________________

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) yang bersifat normatif-konseptual. Data primer diperoleh dari literatur hukum tata negara, hukum internasional, dan ilmu politik Islam yang relevan. Analisis dilakukan melalui pembacaan komparatif dan sintesis konseptual untuk membangun rumusan ratifikasi yang koheren dalam perspektif ilmu politik Islam.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Pengertian "Ratifikasi/Pengesahan" (Definisi Operasional)

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia (sebagai contoh konkret praktik modern), ratifikasi lazim dipahami sebagai salah satu bentuk pengesahan (legalization/endorsement) yang berfungsi sebagai perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional (Machali, 2016; Muhammadin, 2023; Oktadewi & Wahyu, 2018; Rinaldo & Pradikta, 2021; Zulfikar, 2019). Definisi ini secara eksplisit muncul dalam berbagai pembahasan yang merujuk pada UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyebut pengesahan sebagai tindakan mengikatkan diri pada perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, atau persetujuan (Machali, 2016; Muhammadin, 2023; Oktadewi & Wahyu, 2018; Zulfikar, 2019). Dengan kerangka ini, ratifikasi bukan sekadar tindakan administratif, melainkan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan keterikatan (bindingness) secara hukum terhadap suatu komitmen perjanjian (Asnawi, 2012; Rinaldo & Pradikta, 2021; Yuni, 2012; Zulfikar, 2019).

Sejumlah literatur yang membahas ratifikasi juga menekankan bahwa penandatanganan suatu perjanjian tidak otomatis bermakna negara telah terikat sepenuhnya; keterikatan definitif biasanya memerlukan ratifikasi/pengesahan apabila memang dipersyaratkan oleh perjanjian tersebut (Asnawi, 2012; Itang, 2014; Mathovani, 2022; Suwartono & Erlangga, 2024). Karena itu, ratifikasi sering diposisikan sebagai tahap krusial dalam rangkaian pembentukan perjanjian internasional: tahap inilah yang menunjukkan persetujuan negara untuk terikat secara definitif (Afidatussolihat, 2014; Asnawi, 2012; Suwartono & Erlangga, 2024; Yuni, 2012).

2. Ratifikasi sebagai Tindakan Politik-Konstitusional: Otoritas, Prosedur Internal-Eksternal, dan Konsekuensi Mengikat

Studi-studi tentang ratifikasi dalam hukum tata negara dan hukum internasional menggambarkan ratifikasi sebagai titik temu antara kewenangan eksekutif (yang merundingkan/menandatangani) dan mekanisme pengawasan atau persetujuan legislatif (dalam model tertentu) (Afidatussolihat, 2014; Asnawi, 2012; Firdaus, 2017; Itang, 2014). Dalam kerangka Indonesia, pengesahan dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan/peraturan presiden sesuai kualifikasi materi tertentu (Itang, 2014; Muhammadin, 2023; Oktadewi & Wahyu, 2018; Zulfikar, 2019). Selain itu, terdapat penegasan konseptual bahwa persetujuan lembaga perwakilan (misalnya DPR) perlu dipahami sebagai bagian dari prosedur internal ketatanegaraan, sedangkan "ratifikasi" dalam pengertian hukum perjanjian juga mengandung dimensi prosedur eksternal (misalnya instrument of ratification/piagam ratifikasi) yang mengoperasionalkan keterikatan pada tataran internasional (Itang, 2014; Suwartono & Erlangga, 2024; Yuni, 2012; Zulfikar, 2019).

Beberapa kajian menekankan pembedaan tersebut karena praktik menunjukkan bahwa keberlakuan komitmen perjanjian tidak selalu identik dengan semata-mata lahirnya "UU pengesahan" (sebagai prosedur internal), melainkan terkait juga dengan prosedur eksternal serta syarat-syarat berlakunya perjanjian dalam teks perjanjian itu sendiri (misalnya ketentuan mulai berlaku setelah terpenuhinya syarat tertentu) (Bakar, 2014; Itang, 2014; Suwartono & Erlangga, 2024). Dengan demikian, ratifikasi berfungsi sebagai mekanisme yang mengubah "komitmen politik hasil perundingan" menjadi "komitmen yang mengikat," melalui kanal otoritas konstitusional dan teknik hukum yang diakui (Afidatussolihat, 2014; Asnawi, 2012; Suwartono & Erlangga, 2024; Yuni, 2012).

Dalam literatur yang membahas kewajiban negara setelah ratifikasi, ditegaskan pula prinsip itikad baik dalam pemenuhan komitmen (pacta sunt servanda) sebagai konsekuensi moral-hukum dari keterikatan pada perjanjian yang telah diratifikasi (albab et al., 2024; Farida, 2020; Rinaldo & Pradikta, 2021). Artinya, ratifikasi bukan semata "tanda setuju," tetapi pemicu kewajiban untuk menunaikan isi perjanjian sesuai komitmen yang sudah disahkan (albab et al., 2024; Farida, 2020; Rinaldo & Pradikta, 2021).

3. Padanan Konseptual dalam Ilmu Politik Islam: Siyāsah Shar'iyyah, Maslahat, dan Legitimasi Tindakan Mengikat

Dalam ilmu politik Islam, istilah politik sering disejajarkan dengan siyāsah, yang secara etimologis dipahami sebagai tindakan "mengatur/mengendalikan" demi kemaslahatan (Kamsi, 2012; Masyhuri, 2022). Pada level terminologis, dikenal konsep fiqh siyāsah atau siyāsah shar'iyyah, yaitu pranata untuk mengatur urusan negara dan umat sesuai syariat agar terwujud maslahat dan terhindar dari mudarat (Kamsi, 2012; Setiawan et al., 2022). Dengan kerangka ini, "ratifikasi" (sebagai tindakan pengesahan yang membuat suatu keputusan/perjanjian menjadi mengikat) dapat dianalisis sebagai bagian dari praktik siyāsah shar'iyyah: tindakan otoritatif negara/ulil amri yang meneguhkan komitmen publik demi kemaslahatan (Kamsi, 2012; Masyhuri, 2022; Setiawan et al., 2022).

Beberapa rujukan politik Islam juga menekankan bahwa bangunan politik Islami berhubungan dengan perikatan (misalnya perjanjian/bai'at) yang menimbulkan konsekuensi kepatuhan dan keterikatan pada tatanan yang disepakati (Masyhuri, 2022). Dalam perspektif ini, pengesahan (endorsement) bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme legitimasi yang mengaktifkan konsekuensi sosial-politik: adanya kewajiban menepati komitmen, mengatur tertib hidup bersama, dan memelihara stabilitas perjanjian/komitmen publik (Kamsi, 2012; Masyhuri, 2022; Setiawan et al., 2022).

4. Ratifikasi dalam Politik Islam sebagai "Pengesahan Otoritatif" Berbasis Lembaga/Aktor Berwenang (Ulil Amri dan Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd)

Dalam kajian fiqh siyāsah dustūriyyah (politik konstitusional Islam), pengaturan kekuasaan legislatif sering dikaitkan dengan peran Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd sebagai pihak yang menjalankan fungsi pembentukan/penetapan norma demi kemaslahatan (Ichwan, 2022; Rinaldo & Pradikta, 2021). Rujukan ini penting karena ratifikasi—secara politik—pada dasarnya adalah tindakan kelembagaan untuk "mengesahkan" dan "mengikatkan" komunitas politik pada suatu keputusan/perjanjian (Afidatussolihat, 2014; Asnawi, 2012; Suwartono & Erlangga, 2024). Dalam terminologi yang digunakan sebagian kajian, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd diposisikan memiliki otoritas untuk membentuk atau merevisi aturan yang diberlakukan dalam masyarakat (Rinaldo & Pradikta, 2021), sehingga tindakan ratifikasi (dalam arti pengesahan formal oleh lembaga berwenang) dapat dipahami sebagai ekspresi dari mekanisme otoritatif dalam negara untuk menetapkan suatu komitmen menjadi mengikat (Ichwan, 2022; Rinaldo & Pradikta, 2021).

Pada saat yang sama, literatur politik Islam menekankan dimensi kepatuhan terhadap otoritas yang sah (ulil amri), khususnya dalam konteks aturan publik yang dibentuk demi keteraturan dan kemaslahatan (Iskandar et al., 2021; Masyhuri, 2022; Rofiq et al., 2023). Beberapa kajian hukum Islam kontemporer menyatakan bahwa produk hukum negara yang dibentuk melalui mekanisme representasi dan kewenangan pemerintah dapat dipandang sebagai hasil ijtihad pemerintah/ulil amri dan karenanya menimbulkan kewajiban untuk dipatuhi demi maslahat dan pencegahan mudarat (Rofiq et al., 2023). Dengan cara baca ini, ratifikasi (pengesahan) oleh otoritas berwenang menjadi perangkat legitimasi yang mengubah rancangan/komitmen menjadi norma/keputusan yang wajib ditaati dalam tata kelola publik (Iskandar et al., 2021; Masyhuri, 2022; Rofiq et al., 2023).

5. Objek Ratifikasi dalam Politik Islam: Perjanjian (Mu'āhadah) dan Keputusan Publik

Ilmu politik Islam (dan kajian hubungan internasional dalam perspektif Islam) mengakui realitas perjanjian sebagai instrumen pengaturan hubungan sosial-politik. Rujukan historis yang sering disebut adalah praktik perjanjian pada masa Nabi, seperti Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah (Kamsi, 2012). Rujukan semacam ini memperlihatkan bahwa "komitmen politik" dan "tata kelola berbasis kesepakatan" merupakan bagian dari pengalaman politik Islam, sehingga tindakan peneguhan/legitimasi perjanjian oleh otoritas politik (yang dalam istilah modern dapat diparalelkan secara fungsional dengan ratifikasi) relevan untuk dibahas secara konseptual (Kamsi, 2012; Masyhuri, 2022).

Lebih jauh, karena politik Islam didefinisikan sebagai pengaturan urusan umat demi kemaslahatan (Kamsi, 2012), maka objek yang "disahkan" tidak terbatas pada perjanjian eksternal, tetapi juga dapat berupa keputusan/aturan publik internal yang perlu dilegitimasi oleh lembaga berwenang agar mengikat dan dapat dilaksanakan (Rofiq et al., 2023; Solihin, 2023). Di titik ini, ratifikasi dalam perspektif politik Islam dapat dipahami sebagai tahap penetapan/pengesahan (endorsement) yang mengubah keputusan menjadi "berlaku" dan menimbulkan kewajiban sosial-politik untuk ditaati (Iskandar et al., 2021; Rofiq et al., 2023; Solihin, 2023).

6. Prosedur Ratifikasi dalam Perspektif Politik Islam: Shūrā (Musyawarah), Legislasi (Taqnīn), Penerapan (Tathbīq), dan Perubahan (Taghyīr)

Beberapa literatur politik hukum Islam menguraikan bahwa tugas negara terkait hukum dapat dipetakan ke dalam tiga ranah: membentuk/legislasi (taqnīn), menerapkan (tathbīq), dan mengubah/amandemen (taghyīr) (Solihin, 2023). Pemetaan ini relevan untuk menjelaskan ratifikasi sebagai titik transisi dari "kesepakatan/rancangan" menuju "norma/komitmen mengikat" (yang kemudian memerlukan implementasi) (Asnawi, 2012; Huda, 2015; Solihin, 2023).

Dalam kerangka tersebut, ratifikasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari taqnīn (pembentukan/penetapan norma keputusan/perjanjian agar mengikat) dan sekaligus gerbang menuju tathbīq (pelaksanaan) (Rofiq et al., 2023; Solihin, 2023). Karena itu, ratifikasi menurut ilmu politik Islam tidak cukup dipahami sebagai simbol persetujuan, melainkan sebagai mekanisme institusional yang: (1) memastikan keputusan/perjanjian telah diproses melalui pertimbangan kemaslahatan; (2) memperoleh legitimasi otoritatif; serta (3) siap untuk diterapkan sebagai kewajiban publik (Kamsi, 2012; Setiawan et al., 2022; Solihin, 2023).

Terkait shūrā, sejumlah kajian yang membahas sistem Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd menegaskan pentingnya prinsip musyawarah dalam penentuan keputusan politik dan pengangkatan/penetapan otoritas dalam tradisi politik Islam (Ichwan, 2022; Setiawan et al., 2022). Walaupun rujukan tersebut tidak merumuskan "ratifikasi" sebagai istilah teknis politik Islam, ia menyediakan kerangka prosedural: keputusan yang mengikat idealnya terkait dengan mekanisme deliberatif yang memberi bobot legitimasi dan akuntabilitas (Ichwan, 2022; Masyhuri, 2022; Setiawan et al., 2022).

7. Prinsip Normatif yang Mengikat setelah Ratifikasi: Menepati Janji, Itikad Baik, dan Kepatuhan pada Otoritas Sah

Dalam pembahasan tentang ratifikasi perjanjian internasional, asas pacta sunt servanda sering dipahami sebagai prinsip bahwa perjanjian yang telah disepakati/diratifikasi mengikat dan harus dilaksanakan dengan keadilan dan itikad baik (albab et al., 2024; Farida, 2020; Rinaldo & Pradikta, 2021). Prinsip ini koheren dengan sejumlah penekanan normatif dalam politik Islam yang menempatkan kewajiban memegang janji sebagai prinsip etika-politik (Masyhuri, 2022). Dengan demikian, ratifikasi dalam politik Islam dapat dibaca sebagai tindakan yang secara moral-politik menegaskan bahwa suatu komitmen telah naik status menjadi amanah publik yang harus ditunaikan (Iskandar et al., 2021; Masyhuri, 2022; Rofiq et al., 2023).

Selain itu, dalam pembahasan politik hukum Islam mengenai kewajiban mematuhi produk hukum negara, ditegaskan bahwa kepatuhan pada ketentuan yang diputuskan oleh otoritas sah (ulil amri)—setelah al-Qur'an dan Hadis—diletakkan sebagai dasar kepatuhan warga terhadap hukum publik (Masyhuri, 2022; Rofiq et al., 2023). Dalam konteks ini, ratifikasi (pengesahan) merupakan momen institusional yang menandai bahwa suatu keputusan telah memperoleh legitimasi otoritatif dan karenanya menuntut kepatuhan untuk tujuan maslahat dan tertib sosial (Iskandar et al., 2021; Masyhuri, 2022; Rofiq et al., 2023).

8. Batasan Ratifikasi menurut Politik Islam: Filtrasi Nilai, Keselarasan dengan Syariah, dan Kalkulasi Maslahat-Mafsadat

Sejumlah kajian menekankan adanya potensi gesekan antara norma eksternal (misalnya hukum internasional) dan syariat, sekaligus menegaskan bahwa Islam tidak melarang kerja sama atau mengambil manfaat dari pihak luar, tetapi menuntut adanya proses penyaringan/filtrasi agar tidak membawa mudarat (Huda, 2015; Muhammadin, 2023). Dalam kerangka ini, "ratifikasi" tidak boleh diperlakukan sebagai tindakan otomatis, melainkan membutuhkan penilaian politik-hukum: apakah kewajiban perjanjian/keputusan yang akan disahkan dapat diterjemahkan dan dilaksanakan tanpa merusak kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip normatif yang dijaga (Huda, 2015; Kamsi, 2012; Muhammadin, 2023).

Kajian lain mengenai ratifikasi juga mengingatkan bahwa sebelum melakukan ratifikasi perlu dipertimbangkan kemampuan pemerintah dan lembaga perwakilan dalam menerjemahkan kewajiban perjanjian ke dalam hukum nasional, serta kehati-hatian terhadap dampak yang dapat mengintervensi kedaulatan hukum, politik, ekonomi, dan budaya (Huda, 2015). Prinsip kehati-hatian ini dapat disepadankan dengan orientasi siyāsah shar'iyyah yang menuntut kebijakan publik diarahkan pada maslahat dan pencegahan mafsadat (Kamsi, 2012; Setiawan et al., 2022).

9. Rumusan Konseptual (Sintesis): "Ratifikasi" menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, ratifikasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan (secara fungsional-konseptual) sebagai:

Tindakan pengesahan otoritatif oleh pemegang kewenangan publik (ulil amri/atau lembaga representatif seperti Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd) terhadap suatu perjanjian atau keputusan publik, melalui mekanisme yang mempertimbangkan maslahat dan legitimasi (musyawarah/taqnīn), sehingga komitmen tersebut berubah status menjadi mengikat dan wajib dipenuhi dengan menepati janji serta itikad baik.

Rumusan ini bertumpu pada: (i) pemahaman siyāsah sebagai pengaturan demi kemaslahatan (Kamsi, 2012; Masyhuri, 2022; Setiawan et al., 2022); (ii) pengakuan terhadap perjanjian sebagai instrumen politik (contoh historis Piagam Madinah dan Hudaibiyah) (Kamsi, 2012); (iii) peran otoritas/lembaga yang berwenang dalam membentuk dan mengesahkan norma publik (Ichwan, 2022; Rinaldo & Pradikta, 2021; Rofiq et al., 2023); (iv) kewajiban moral untuk menepati komitmen dan menjalankan kewajiban dengan itikad baik (albab et al., 2024; Farida, 2020; Masyhuri, 2022; Rinaldo & Pradikta, 2021); serta (v) kehati-hatian/filtrasi agar ratifikasi tidak melahirkan mudarat atau pertentangan nilai yang substansial (Huda, 2015; Muhammadin, 2023).

________________________________________

D. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa ratifikasi, meskipun merupakan konsep yang lahir dari tradisi hukum internasional modern, memiliki padanan konseptual yang dapat diidentifikasi dalam bingkai ilmu politik Islam. Melalui kerangka siyāsah shar'iyyah, peran Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd dan ulil amri, prinsip maslahat-mafsadat, serta kewajiban normatif menepati janji, ratifikasi dapat dipahami sebagai mekanisme pengesahan otoritatif yang berfungsi mengubah komitmen menjadi kewajiban mengikat yang harus ditunaikan dengan itikad baik.

Temuan konseptual ini memiliki implikasi praktis, terutama bagi negara-negara yang berupaya menyelaraskan sistem hukum nasional berbasis nilai Islam dengan tuntutan hukum internasional. Ratifikasi tidak perlu dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip Islam, melainkan sebagai instrumen tata kelola publik yang dapat dijalankan sesuai prinsip siyāsah shar'iyyah, selama proses pengesahannya melalui pertimbangan maslahat yang memadai dan tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar.

________________________________________

Daftar Pustaka

Afidatussolihat. (2014). Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Asean Charter Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, 2(1). https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1459

albab, W. U., Lubis, E., Wijaya, B. K., Erlangga, I. N. G., Aziz, K. K., & Salisa, S. (2024). From the Elimination of Sexual Violence Draft Bill to the Sexual Violence Crime: Conflict of Ideology Feminist and Religious Ideology Related to Sexual Consent. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 19(1), 72–92. https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9378

Asnawi, H. S. (2012). Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia. Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam, 11(1), 67. https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.67-84

Bakar, D. U. M. (2014). Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. Yuridika, 29(3). https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.372

Farida, E. (2020). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi (Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families). Administrative Law & Governance Journal, 3(1), 182–191. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.182-191

Firdaus, F. (2017). Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 351–371. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.351-371

Huda, N. (2015). Status Penyelenggaraan Peradilan HAM di Indonesia Berbasis Hukum Internasional. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 473. https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.473-483

Ichwan, A. K. (2022). Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia. Interdisciplinary Journal on Law Social Sciences and Humanities, 3(2), 150. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.33051

Iskandar, I., Huda, U. N., & Nursiti, N. (2021). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam. Asy-Syari'ah, 23(1). https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12150

Itang, I. (2014). Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 14(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1280

Kamsi, K. (2012). Hubungan Internasional dan HAM dalam Perspektif Islam. Millah: Jurnal Studi Agama, 12(1), 265–281. https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss1.art14

Machali, I. (2016). Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam, 27(1), 1–20. https://doi.org/10.15575/jpi.v27i1.492

Masyhuri, A. A. (2022). Konsep Ideologi Politik dalam Al-Qur'an. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 8(2), 119–141. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1516

Mathovani, S. A. (2022). Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum di Kawasan ASEAN. Constitution Journal, 1(1), 79–106. https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.10

Muhammadin, F. M. (2023). Urgensi Majelis Ulama Indonesia Membersamai Pemerintah dalam Hukum Internasional. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5344

Oktadewi, N., & Wahyu, W. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Dilihat dari UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Jurnal PIR: Power in International Relations, 2(2), 132. https://doi.org/10.22303/pir.2.2.2018.132-146

Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(1), 63–84. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955

Rofiq, N., Tamtowi, M., Rahmawati, R., Muhammad, M., & Hadji, K. (2023). Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah Terhadap Dasar Wajib Patuh pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 173–193. https://doi.org/10.61136/cbgbze13

Setiawan, A. Y., Murjani, M., & Sagama, S. (2022). Dualisme Partai Demokrat dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyasah. Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 6(2), 129–150. https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5378

Solihin, D. (2023). Tafsir Normatif Terhadap Perkembangan Politik Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Pelita Nusa, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.5

Suwartono, R. D. B., & Erlangga, V. L. S. (2024). Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional di dalam Konstitusi Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 36(1), 26–60. https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11985

Yuni, L. A. (2012). Kompatibilitas KHI dengan Konvensi Perempuan. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(1), 84. https://doi.org/10.22146/jmh.16210

Zulfikar, A. (2019). Harmonisasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. https://doi.org/10.31237/osf.io/bprac