02236 - Teknokrasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah)

Abstract

This article examines the concept of technocracy from the perspective of Islamic political science (fiqh siyasah). Technocracy, understood as a system of governance dominated by technical experts, is analyzed against the normative principles of Islamic political thought, including shura (consultation), ijma' (consensus), ijtihad, amanah (trustworthiness), and maslahah (public interest). Drawing on contemporary fiqh siyasah literature, this study argues that Islam does not promote technocracy as a replacement for shura-based political legitimacy, but instead accommodates expert involvement within deliberative and syar'i frameworks. The concept of Ahl al-Hall wa al-'Aqd, collective ijtihad (ijtihad jama'i), and the Prophetic practice of consulting specialists demonstrate that competence-based decision-making has long been recognized in Islamic governance tradition. However, such competence must be accompanied by amanah and oriented toward maslahat, not merely technical authority. This article concludes by proposing the integrative model of "technocracy with shura" as the form most compatible with Islamic political principles.

Keywords: technocracy, fiqh siyasah, shura, ijtihad jama'i, Islamic governance

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep teknokrasi dari perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah). Teknokrasi, yang dipahami sebagai sistem pemerintahan yang didominasi oleh para ahli teknis, dianalisis terhadap prinsip-prinsip normatif pemikiran politik Islam, meliputi syura, ijma', ijtihad, amanah, dan maslahat. Berdasarkan literatur fiqh siyasah kontemporer, kajian ini berargumen bahwa Islam tidak mempromosikan teknokrasi sebagai pengganti legitimasi politik berbasis syura, melainkan mengakomodasi keterlibatan ahli di dalam kerangka musyawarah dan syar'i. Konsep Ahl al-Hall wa al-'Aqd, ijtihad kolektif (ijtihad jama'i), serta praktik Nabi dalam meminta pertimbangan para pakar menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis kompetensi telah lama diakui dalam tradisi pemerintahan Islam. Namun, kompetensi tersebut harus disertai amanah dan berorientasi pada maslahat, bukan sekadar otoritas teknis. Artikel ini menyimpulkan dengan mengusulkan model integratif "teknokrasi bersyura" sebagai bentuk yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip politik Islam.

Kata kunci: teknokrasi, fiqh siyasah, syura, ijtihad jama'i, tata kelola Islam

________________________________________

1. Pendahuluan

Teknokrasi merupakan sistem pemerintahan atau pengambilan keputusan yang didominasi oleh para ahli teknis dan pakar di bidangnya, bukan politisi. Dalam perkembangan ilmu politik kontemporer, konsep ini kerap dipertentangkan dengan demokrasi perwakilan sekaligus dianggap sebagai solusi atas keterbatasan kompetensi elit politik elektoral. Di sisi lain, kajian hukum Islam dan ilmu politik Islam (fiqh siyasah) menawarkan kerangka normatif yang khas dalam menilai berbagai sistem dan mekanisme pengambilan keputusan publik.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana posisi teknokrasi jika dikaji dari perspektif fiqh siyasah? Apakah dominasi ahli dalam pengambilan keputusan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Islam, ataukah justru bertentangan dengan nilai syura, ijma', dan legitimasi berbasis persetujuan rakyat? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut secara sistematis dengan menelaah literatur fiqh siyasah dan ilmu politik kontemporer yang relevan.

________________________________________

2. Definisi Teknokrasi sebagai Konsep Politik Modern

Dalam literatur ilmu politik kontemporer, teknokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan atau pengambilan keputusan ketika para pakar teknis menguasai pengambilan keputusan dalam bidangnya—misalnya insinyur, ilmuwan, profesional kesehatan, dan kelompok yang memiliki pengetahuan atau keahlian—sehingga otoritas kebijakan lebih bertumpu pada kompetensi teknis ketimbang kompetisi elektoral politisi (Nawawi et al., 2022; Septiani, 2022). Ciri lanjutannya adalah bahwa pengambil keputusan dipilih atau diangkat berdasarkan penguasaan bidang (knowledge/performance) melalui mekanisme birokratis, bukan dipilih melalui pemilihan demokratis oleh publik yang dinilai tidak memiliki kompetensi teknis yang diperlukan (Nawawi et al., 2022; Septiani, 2022). Kerangka ini juga kerap diposisikan sebagai kontras dengan demokrasi perwakilan, yakni ketika perwakilan terpilih dianggap seharusnya menjadi pembuat keputusan utama, sementara teknokrasi menekankan legitimasi berbasis keahlian ilmiah atau teknis (Nazarudin, 2016).

Pada saat yang sama, beberapa rujukan menekankan sisi problematik teknokrasi dalam kebijakan publik: perumusan kebijakan yang "sepenuhnya teknokratis" kerap mengandalkan ahli di pusat dan kurang memperhitungkan aspirasi masyarakat (Septiani, 2022). Karena itu, kebijakan publik tidak dipandang memadai bila diperlakukan semata sebagai persoalan teknis yang dapat "diselesaikan secara teknokrasi" oleh sekelompok orang; ia juga merupakan ruang kolaborasi pengetahuan antara teknokrat dan masyarakat atau stakeholders (Damayanti, 2022).

________________________________________

3. Kerangka Ilmu Politik Islam: Fiqh Siyasah sebagai Rujukan Normatif Tata Kelola

Dalam perspektif fiqh siyasah (hukum politik Islam), pemerintahan dan ketatanegaraan dipahami sebagai mekanisme pengaturan urusan umat atau negara melalui hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang otoritas yang sejalan dengan dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Prianto, 2019). Karena fiqh siyasah adalah bidang yang berkembang secara dinamis, sebagian prinsip bersifat teks yang tegas, sementara sebagian lain merupakan rumusan fiqh (ijtihad) yang disimpulkan ulama dalam tata kelola negara (Fahmi, 2017; Putri et al., 2024).

Beberapa sumber merumuskan prinsip-prinsip dasar politik Islam dengan menonjolkan, di antaranya, kedaulatan, keadilan, musyawarah atau syura dan ijma', persamaan, relasi hak-kewajiban negara–rakyat, serta amar ma'ruf nahi munkar (Fahmi, 2017). Dalam kerangka ini, syura dan ijma' dipahami sebagai proses pengambilan keputusan urusan kemasyarakatan melalui konsultasi dan konsensus dengan pihak-pihak terkait (Fahmi, 2017; Putri et al., 2024). Selain itu, sumber yang sama menegaskan bahwa kepemimpinan negara atau pemerintahan idealnya ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat—misalnya melalui pemilihan yang adil, jujur, dan amanah—dan otoritas yang ditegakkan secara otoriter atau tiran dipandang tidak sesuai dengan prinsip Islam (Fahmi, 2017; Putri et al., 2024).

Implikasinya, ketika istilah "teknokrasi" (konsep modern) dibawa ke pembacaan ilmu politik Islam, ia tidak otomatis menjadi "model baku" politik Islam, tetapi harus diuji terhadap prinsip syariat (Al-Qur'an dan Sunnah), tujuan maslahat, dan mekanisme syura atau ijma' yang menolak tirani (Fahmi, 2017; Putri et al., 2024; Wahdini, 2020).

________________________________________

4. Syura sebagai Mekanisme Pengambilan Keputusan: Membuka Ruang Kepakaran, tetapi Tidak Menghapus Rujukan Syariat

Kajian fiqh siyasah menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan prinsip syura, namun tidak merinci tata cara teknis pelaksanaannya secara kaku; hal ini membuat syura dipahami lentur dan dapat disesuaikan dengan situasi sosial dan problem publik (Wahdini, 2020). Karena itu, syura dalam fiqh siyasah bukan sekadar forum "suara terbanyak", melainkan mekanisme konsultatif yang harus tetap berpedoman pada koridor halal–haram dan konstitusi normatif syariat (Andhika, 2018; Wahdini, 2020). Bahkan, salah satu kajian tafsir tentang syura menegaskan bahwa dalam berpedoman hukum, syura harus berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar pengambilan keputusan (Andhika, 2018).

Di titik inilah kepakaran menjadi relevan secara langsung: beberapa rujukan menegaskan bahwa musyawarah membutuhkan kualitas pihak yang diajak bermusyawarah. Misalnya, ada pandangan bahwa pemberi nasihat dalam urusan dunia harus bijaksana dan cakap agar masuk akal, sedangkan dalam urusan agama pelaku musyawarah harus menguasai ilmu agama (Wahdini, 2020). Kajian lain tentang syura juga menyatakan bahwa Hamka menekankan kapabilitas orang yang diajak musyawarah sebagai syarat penting agar syura menghasilkan keputusan yang benar dan berguna (Andhika, 2018). Dengan demikian, Islam membuka ruang yang kuat untuk kepakaran dalam proses keputusan—namun kepakaran itu ditempatkan di dalam kerangka syura dan rujukan syariat, bukan menggantikan keduanya (Andhika, 2018; Fahmi, 2017; Wahdini, 2020).

________________________________________

5. Kepakaran (Ahl al-Ra'y/Ahl al-'Ilm/Ahli Profesional) dalam Praktik Pengambilan Keputusan: Dasar Kompatibilitas Parsial dengan Teknokrasi

Beberapa sumber ketatanegaraan Islam menegaskan bahwa dalam praktik Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa cara penetapan kebijakan politik, termasuk musyawarah dengan sahabat dan meminta pertimbangan kalangan ahli atau profesional, selain opsi membawa persoalan ke forum lebih besar atau mengambil keputusan langsung (Fitriyani et al., 2022). Dalam pembahasan lain tentang fiqh siyasah, ditegaskan bahwa dalam menetapkan persoalan tertentu dapat ditempuh jalan musyawarah, dan apabila diperlukan boleh mendatangkan tim ahli (Prianto, 2019). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa pelibatan ahli bukan gagasan asing dalam praktik pengambilan keputusan yang dipahami dalam fiqh siyasah (Fitriyani et al., 2022; Prianto, 2019).

Di sisi lain, rujukan tentang kelayakan anggota parlemen menurut perspektif Islam menekankan bahwa parlemen membutuhkan pandangan ahli (dokter, insinyur, cendekiawan, dan lain-lain), dan "syarat berilmu" dipahami secara luas: mencakup ilmu agama, ilmu politik, dan ilmu lain; tidak disyaratkan menguasai semua bidang, tetapi cukup ahli dalam bidang tertentu (Hidayat, 2022). Sumber lain yang membahas problem legislatif di Indonesia dari perspektif ketatanegaraan Islam juga menekankan profesionalisme dan keahlian sebagai prioritas bagi pengisi jabatan legislatif serta pentingnya keterlibatan ahli sesuai fungsi—legislasi, anggaran, dan pengawasan (Fitriyani et al., 2022; Hidayat, 2022). Hal ini memperlihatkan titik temu konseptual: teknokrasi sebagai dominasi ahli tidak identik dengan Islam, tetapi prinsip kompetensi atau keahlian memang dinilai penting dalam jabatan publik dan forum penentu kebijakan (Fitriyani et al., 2022; Hidayat, 2022).

________________________________________

6. Ahl al-Hall wa al-'Aqd dan Gagasan "Pemerintahan oleh Orang Berilmu-Amanah": Kepakaran yang Dibatasi Amanah dan Maslahat

Dalam diskursus ketatanegaraan Islam, salah satu rujukan yang dikutip menyebut Ahl al-Hall wa al-'Aqd sebagai para pakar ilmuwan dan ahli amanah di sebuah negara Islam yang berpusat di ibu kota, dan bahkan dapat mencakup pimpinan tentara; lembaga legislatif dipahami sebagai gabungan ilmuwan dan pemegang otoritas yang berwatak amanah (Fitriyani et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa konsep "orang-orang berkompetensi" dalam institusi negara—yang secara longgar dapat dibandingkan dengan semangat teknokrasi—telah dikenal dalam bentuk seleksi berbasis kualitas ilmiah dan amanah dalam sebagian literatur ketatanegaraan Islam (Fitriyani et al., 2022).

Namun, pembatas normatifnya tegas: fokusnya bukan hanya kompetensi teknis, melainkan juga amanah atau kredibilitas. Kajian tentang jabatan publik dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah menyimpulkan bahwa pejabat publik harus memiliki dua unsur pokok, yaitu al-quwwah (kompetensi) dan al-amanah (kredibilitas atau kepercayaan), yang ditautkan pada sumber-sumber naqli hukum Islam (Sulistyono et al., 2014). Dengan demikian, jika teknokrasi didefinisikan sebagai "keputusan oleh ahli", maka dalam kerangka politik Islam, "keahlian" cenderung dipersyaratkan bersama integritas amanah dan orientasi maslahat—bukan sekadar otoritas ilmiah tanpa beban etika syariah (Fahmi, 2017; Prianto, 2019; Sulistyono et al., 2014).

________________________________________

7. Ijtihad Kolektif (Ijtihad Jama'i/Istinbath Jama'i) sebagai Bentuk Institusionalisasi Kepakaran Lintas Disiplin dalam Politik-Hukum Islam

Di banyak isu kontemporer, sumber-sumber yang tersedia menekankan ijtihad kolektif (jama'i) sebagai mekanisme penting agar hukum atau kebijakan Islam responsif terhadap perubahan zaman. Satu kajian menegaskan urgensi ijtihad kolektif untuk menyelesaikan problem kontemporer dengan melibatkan para ilmuwan dari beragam latar ilmu dan pengetahuan (Kamaluddin, 2018). Kajian lain menjelaskan bahwa keputusan yang disepakati oleh lembaga ijtihad kolektif dapat dipandang sebagai bentuk baru ijma' modern dalam konteks pemerintahan Islam, dengan menekankan kebutuhan konsensus para ahli ijtihad dalam struktur pemerintahan (Kamaluddin, 2018).

Dalam konteks Indonesia, studi tentang legislasi Qanun Jinayat Aceh menegaskan adanya pelibatan ulama, cendekiawan, institusi penegak hukum, serta masyarakat; pemerintah melibatkan tim ahli eksekutif dan legislatif, dan perumusan materi dilakukan secara kolektif dengan pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu untuk mengintegrasikan fiqh, hukum negara, dan adat (Heriawati, 2018). Kajian lain tentang reposisi peran ulama di Aceh juga menegaskan bahwa penyusunan qanun syariat membutuhkan kemampuan ilmu-ilmu keislaman sekaligus kompetensi hukum umum—hierarki hukum, legal drafting, dan perundang-undangan—dan proses pembahasan rancangan qanun turut mengundang pakar atau ahli bidang hukum formal dan syariat (Tohari, 2017). Bahkan disebutkan bahwa untuk menutup kekurangan tertentu, dapat diatasi dengan mengundang pakar hukum yang menguasai hukum umum (Tohari, 2017).

Jika teknokrasi didefinisikan sebagai dominasi keputusan oleh ahli teknis, maka ijtihad kolektif menunjukkan model yang lebih kompatibel dengan politik Islam: keputusan berbasis kepakaran, tetapi dilekatkan pada syariat, metodologi istinbath, musyawarah kelembagaan, dan pertimbangan maslahat (Kamaluddin, 2018; Tohari, 2017). Hal ini juga sejalan dengan gagasan dalam pembangunan hukum Islam yang mendorong istinbath jama'i oleh pakar lintas disiplin untuk isu kontemporer (Pa & Sulong, 2008).

________________________________________

8. Batas dan Kritik dari Perspektif Politik Islam: Bahaya Eksklusivisme, Tirani, dan Pemutusan Hubungan Ahli–Publik

Walaupun kepakaran dibutuhkan, beberapa sumber menegaskan batas normatif agar "pemerintahan berbasis ahli" tidak berubah menjadi eksklusivisme yang mengabaikan prinsip syura dan persetujuan rakyat. Rujukan prinsip politik Islam menolak pemerintahan yang otoriter atau tiran dan menekankan kepemimpinan berbasis persetujuan rakyat (Fahmi, 2017; Putri et al., 2024). Karena itu, teknokrasi dalam arti "mengganti" legitimasi syura atau persetujuan publik dengan legitimasi tunggal "keahlian" akan sulit dibenarkan bila mendorong otoritarianisme atau mematikan hak partisipasi (Andhika, 2018; Fahmi, 2017; Putri et al., 2024).

Sisi lain dari masalah teknokrasi adalah relasi komunikasi ahli dan orang awam. Kajian tentang "matinya kepakaran" (the death of expertise) menekankan bahwa salah satu solusi adalah memperbaiki kualitas deliberasi atau musyawarah, karena fenomena tersebut dikaitkan dengan buruknya kualitas komunikasi antara ahli dan masyarakat (Nawawi et al., 2022). Hal ini paralel dengan kritik kebijakan teknokratis yang sering dilakukan dengan bertumpu pada ahli di pusat dan kurang memperhitungkan aspirasi masyarakat (Septiani, 2022), serta argumen bahwa kebijakan bukan sekadar soal teknis yang diselesaikan teknokrasi semata, melainkan ruang kolaborasi pengetahuan teknokrat dan masyarakat (Damayanti, 2022). Dengan demikian, dari sudut pandang politik Islam yang menekankan syura, teknokrasi hanya mungkin diterima secara normatif bila tidak memutus jalur musyawarah dan tidak menjadikan kepakaran sebagai "otoritas tertutup" yang mengabaikan umat (Damayanti, 2022; Fahmi, 2017; Nawawi et al., 2022; Wahdini, 2020).

________________________________________

9. Sintesis: "Teknokrasi Bersyura" sebagai Bentuk yang Paling Dekat dengan Prinsip Politik Islam

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, teknokrasi dalam ilmu politik Islam paling tepat dipahami bukan sebagai "sistem pengganti" syura, melainkan sebagai komponen kepakaran yang diintegrasikan ke dalam syura, ijma', dan ijtihad kolektif. Secara operasional, bentuk integratif ini tampak dalam beberapa prinsip berikut.

Pertama, keputusan tetap terikat pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar normatif, bukan semata rasionalitas teknis (Andhika, 2018; Fahmi, 2017). Kedua, syura sebagai prosedur: musyawarah memerlukan orang yang kompeten, sehingga ahli atau profesional berperan penting dalam memberi pertimbangan, namun tidak menegasikan musyawarah dan konsensus (Andhika, 2018; Fitriyani et al., 2022; Wahdini, 2020). Ketiga, seleksi pejabat dan institusi publik menekankan kompetensi sekaligus amanah (al-quwwah dan al-amanah) (Fitriyani et al., 2022; Sulistyono et al., 2014). Keempat, ijtihad kolektif lintas disiplin untuk isu kompleks kontemporer, sebagai mekanisme "berbasis ahli" yang tetap bermetode syar'i dan bermusyawarah (Kamaluddin, 2018; Pa & Sulong, 2008). Kelima, partisipasi publik dan aspirasi masyarakat tetap relevan, karena kebijakan tidak memadai jika sepenuhnya teknokratis dan mengabaikan aspirasi (Damayanti, 2022; Septiani, 2022), sementara krisis kepercayaan pada kepakaran juga perlu dijawab melalui perbaikan komunikasi ahli–publik dan budaya deliberasi (Nawawi et al., 2022).

Dalam terminologi kebijakan modern yang juga muncul dalam salah satu rujukan, teknokrasi dipahami sebagai pemilihan pembuat keputusan berdasarkan keahlian dan dikontraskan dengan demokrasi perwakilan, tanpa harus menghapus perwakilan terpilih (Nazarudin, 2016). Hal ini sejalan dengan sintesis "teknokrasi bersyura": ahli berfungsi kuat sebagai pemberi pertimbangan dan perumus opsi kebijakan, sementara legitimasi politiknya tetap memerlukan mekanisme syura, amanah, serta orientasi maslahat sesuai ruh syariat (Fahmi, 2017; Prianto, 2019; Sulistyono et al., 2014).

________________________________________

10. Kesimpulan

Teknokrasi menurut ilmu politik Islam (fiqh siyasah)—berdasarkan sumber-sumber yang tersedia—dapat dirumuskan sebagai pelibatan dan penguatan peran ahli (pakar teknis atau ilmiah dan ulama atau ahli hukum) dalam pengambilan keputusan publik, tetapi harus ditempatkan di dalam kerangka syura, ijma' atau ijtihad kolektif, amanah, dan rujukan syariat untuk mewujudkan maslahat dan mencegah tirani (Fahmi, 2017; Fitriyani et al., 2022; Prianto, 2019; Sulistyono et al., 2014; Tohari, 2017). Dengan demikian, Islam tidak—dalam rujukan yang diberikan—mempromosikan "dominasi ahli menggantikan politik", melainkan mendorong kompetensi berbasis amanah dan musyawarah berkualitas yang dapat dan sering harus melibatkan tim ahli, tanpa mengabaikan persetujuan publik serta etika syariat (Damayanti, 2022; Fahmi, 2017; Nawawi et al., 2022; Prianto, 2019; Septiani, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Andhika, L. R. (2018). Dari Struktur Birokrasi Tradisional ke Model Adhocracy (Struktur Organisasi Inovatif). Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1). https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1809

Damayanti, A. (2022). Contribution of Islamic Law to Legal Development in Indonesia. Milrev: Metro Islamic Law Review, 1(1), 17. https://doi.org/10.32332/milrev.v1i1.6188

Fahmi, M. (2017). Prinsip dasar hukum politik Islam dalam perspektif Al-Quran. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 2(1), 47. https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814

Fitriyani, F., Basir, A., & Fansyuri, A. R. (2022). Konsep negara dalam fiqih siyasah. Farabi, 19(1), 1–15. https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634

Heriawati, L. (2018). Pengaruh penerapan electronic procurement dan good governance terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. https://doi.org/10.31219/osf.io/ce95m

Hidayat, M. A. (2022). Perkembangan ilmu pengetahuan, sistem pemerintah dan ilmu tasawuf pada Dinasti Abbasiyah. Jurnal Keislaman, 5(2), 230–237. https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3488

Kamaluddin, K. (2018). Urgensi manajemen sumber daya manusia dalam era otonomi daerah. https://doi.org/10.31227/osf.io/svuwj

Nawawi, A. M., Zuhri, S., & Rabbani, M. A. (2022). Solusi Al-Qur'an terhadap matinya kepakaran. Zad Al-Mufassirin, 4(2), 260–280. https://doi.org/10.55759/zam.v4i2.91

Nazarudin, T. (2016). Perencanaan kota secara komprehensif berbasis hukum integratif menuju pembangunan kota berkelanjutan. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 213–224. https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2315

Pa, B. C., & Sulong, R. H. R. (2008). Penilaian terhadap kelayakan ahli perlimen di Malaysia menurut perspektif Islam. Jurnal Fiqh, 5, 67–96. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol5no1.4

Prianto, A. L. (2019). Dinamika tata pemerintahan daerah dalam formulasi kebijakan tata ruang kota. https://doi.org/10.31227/osf.io/n4atx

Putri, A. D., Nurkarimah, F., Rahmi, A., & Wismanto, W. (2024). Fiqih siyasah dalam pembelajaran Islam. Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 218–230. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169

Septiani, I. (2022). Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan politik teknokratis. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n5we

Sulistyono, D., Nuryadin, D., & Hadi, A. (2014). Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (studi kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur). Jurnal Bina Praja, 6(1), 31–40. https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.31-40

Tohari, C. (2017). Majallah Al-Ahkâm Al-Adliyyah (analisis historis dan kedudukannya dalam sistem tata hukum Turki modern). Istinbath: Jurnal Hukum, 14(1), 15–34. https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.736

Wahdini, M. (2020). Rekonstruksi syarat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif ketatanegaraan Islam. Jurnal Istiqro, 6(1), 58. https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.559