02235 - Supremasi Hukum (Rule of Law) dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep supremasi hukum (rule of law) dalam kerangka ilmu politik Islam. Supremasi hukum dipahami sebagai prinsip bahwa seluruh subjek kekuasaan—baik rakyat maupun penguasa—tunduk pada hukum, bukan pada kehendak personal. Melalui telaah normatif-teologis, konsep nomokrasi Islam, prinsip keadilan (al-'adl), etika kekuasaan, dimensi konstitusional, hingga problematika instrumentalisasi hukum, artikel ini menunjukkan bahwa supremasi hukum dalam ilmu politik Islam bukan sekadar prinsip prosedural, melainkan proyek institusional-sosial yang menghendaki keterikatan kekuasaan pada norma hukum demi terwujudnya keadilan, persamaan, dan kemaslahatan. Sekaligus, artikel ini mengidentifikasi risiko kooptasi hukum oleh kekuasaan sebagai tantangan substantif yang harus direspons melalui mekanisme konstitusional dan pengawasan publik.

Kata kunci: supremasi hukum, nomokrasi Islam, keadilan, ilmu politik Islam, syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the rule of law within the framework of Islamic political science. The rule of law is understood as the principle that all subjects of power—both the people and the ruler—are subordinate to the law, not to personal will. Through normative-theological analysis, the Islamic concept of nomocracy, the principle of justice (al-'adl), the ethics of governance, constitutional dimensions, and the problematic of legal instrumentalization, this article demonstrates that the rule of law in Islamic political science is not merely a procedural principle, but an institutional-social project that demands the binding of power to legal norms in order to realize justice, equality, and public welfare (maslahah). At the same time, the article identifies the risk of legal co-optation by political power as a substantive challenge that must be addressed through constitutional mechanisms and public oversight.

Keywords: rule of law, Islamic nomocracy, justice, Islamic political science, sharia

________________________________________

1. Pendahuluan

Supremasi hukum (rule of law) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam diskursus ilmu politik, yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai prinsip bahwa semua orang, termasuk penguasa, tunduk pada hukum. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum tata negara modern, tetapi juga memiliki akar pemikiran yang kuat dalam tradisi intelektual Islam. Dalam ilmu politik Islam, diskusi tentang supremasi hukum bersinggungan dengan persoalan kedaulatan, legitimasi kekuasaan, keadilan, dan hubungan antara syariah dengan tata kelola pemerintahan.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana ilmu politik Islam memahami dan merumuskan supremasi hukum? Apa saja landasan normatif-teologisnya, dan bagaimana prinsip tersebut dilembagakan dalam praktik pemerintahan? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menelaah berbagai perspektif dalam literatur ilmu politik Islam, mulai dari konsep nomokrasi, prinsip keadilan, etika kekuasaan, hingga problematika instrumentalisasi hukum oleh kekuasaan.

________________________________________

2. Pengertian Supremasi Hukum dalam Ilmu Politik Islam

Dalam kerangka ilmu politik Islam, supremasi hukum—sering dirumuskan sebagai rule by law, not by man—dipahami sebagai prinsip bahwa penyelenggaraan kekuasaan, baik oleh rakyat maupun penguasa, harus tunduk pada hukum, bukan pada kehendak personal penguasa. Rumusan ini juga ditegaskan dalam wacana kedaulatan hukum (nomokrasi) yang memandang bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum; konsekuensinya, seluruh perangkat negara dan warga negara wajib patuh pada hukum tanpa pengecualian (Ardiyanti, 2022; Rumadi, 2012). Dalam konsepsi kedaulatan syara', bahkan dinyatakan secara eksplisit bahwa "baik rakyat ataupun penguasa (khalifah) tunduk pada hukum syara'", yang menempatkan hukum sebagai pembatas otoritas politik dan sekaligus standar legitimasi tindakan pemerintahan (Fatwa, 2023).

Dengan demikian, rule of law dalam ilmu politik Islam bukan sekadar prinsip prosedural-administratif, melainkan terkait dengan gagasan pemerintahan yang terikat oleh norma hukum (syariah dan/atau hukum yang disepakati secara konstitusional) untuk memastikan keteraturan sosial dan keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan (Ardiyanti, 2022). Perspektif ini juga sejalan dengan gagasan bahwa pembentukan dan penyelenggaraan negara harus diarahkan kepada cita penegakan hukum itu sendiri (supremacy of law), bukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok (Mas'adah, 2021).

________________________________________

3. Landasan Normatif-Teologis: Hukum sebagai Pembatas Kekuasaan

Dalam basis normatif yang dikaji dalam literatur politik-hukum Islam, terdapat penekanan bahwa pengadilan dan pemutusan perkara harus dirujukkan pada hukum Tuhan; para nabi diperintahkan mengadili manusia berdasarkan hukum Tuhan dan dilarang tunduk pada hawa nafsu, serta perselisihan diperintahkan untuk dirujuk kepada Tuhan dan Nabi. Penegasan ini memberi fondasi teologis bahwa penguasa tidak berada "di atas" hukum, karena hukum—yang dirujukkan kepada Tuhan dan Rasul—menjadi rujukan korektif terhadap kecenderungan subjektif kekuasaan.

Dalam pembacaan yang menekankan keterikatan kekuasaan pada hukum, literatur politik Islam juga membedakan keberlakuan Hukum Allah (Syariat) yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah dengan Hukum Negara yang bersumber dari keputusan uli al-amr, namun keduanya tetap ditempatkan dalam horizon kewajiban kepatuhan terhadap tatanan hukum (Ardiyanti, 2022). Konsepsi ini penting dalam ilmu politik Islam karena menunjukkan dua hal: (i) adanya norma hukum sebagai standar etik-politik pemerintahan; dan (ii) adanya ruang bagi keputusan otoritatif uli al-amr sebagai tata kelola publik—namun tidak menegasikan prinsip keterikatan pada hukum sebagai dasar kepatuhan (Ardiyanti, 2022).

________________________________________

4. Nomokrasi Islam: Kedaulatan Hukum, bukan Kedaulatan Personal

Dalam literatur politik Islam kontemporer berbahasa Indonesia, konsep nomokrasi Islam sering digunakan untuk menjelaskan Islamic rule of law, yakni sistem pemerintahan yang berbasis supremasi hukum Tuhan (al-Qur'an dan Sunnah) sebagai rujukan normatif utama (Ardiyanti, 2022; Rumadi, 2012). Di sini, teori kedaulatan hukum dipaparkan sebagai prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum, sehingga seluruh alat perlengkapan negara dan warga negara harus tunduk dan patuh pada hukum tanpa kecuali (Rumadi, 2012). Rumusan ini secara langsung menegaskan tesis bahwa "semua orang, termasuk penguasa, tunduk pada hukum" (Rumadi, 2012; Fatwa, 2023).

Sejalan dengan itu, pembahasan tentang pemerintahan berbasis hukum juga muncul dalam gagasan government based on the supremacy of the law (nomocracy) dan penekanan bahwa rule of law memuat prinsip-prinsip seperti kesetaraan di hadapan hukum (Zada, 2015), yang pada tingkat ide dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi tuntutan keadilan (al-'adl) dalam ruang publik-politik (Azhar, 2022). Dengan demikian, nomokrasi dalam ilmu politik Islam dapat dibaca sebagai rekayasa institusional agar kekuasaan tidak berubah menjadi dominasi personal atau kelompok, melainkan terkekang oleh norma hukum yang mengikat (Mas'adah, 2021; Rumadi, 2012).

________________________________________

5. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum dan Keadilan: Inti Substantif Rule of Law

Supremasi hukum dalam politik Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan (al-'adl). Kajian tentang keadilan dalam penegakan hukum Islam menegaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam berlaku adil tanpa membeda-bedakan kelompok (Azhar, 2022). Bahkan, dalam kajian keadilan politik untuk menegakkan hukum Islam, disebut bahwa keadilan adalah perintah yang harus dilaksanakan dan didukung oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun untuk tujuan kesejahteraan masyarakat (Azhar, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa supremasi hukum bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi orientasi penegakan hukum kepada kemaslahatan atau kesejahteraan melalui keadilan (Azhar, 2022; Ghozali, 2017).

Dalam konteks kenegaraan Indonesia yang dibahas melalui perspektif hukum Islam, ditegaskan pula bahwa supremasi hukum menghendaki rule by law, not by man sehingga subjek hukum, baik masyarakat maupun penguasa, harus tunduk kepada hukum; bahkan dinyatakan adanya gagasan kesederajatan di hadapan hukum. Selaras dengan itu, gagasan negara hukum yang menekankan supremacy of law juga menuntut agar peraturan tidak dibuat untuk kepentingan perorangan atau kelompok, melainkan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri (Mas'adah, 2021). Dengan demikian, pada tataran prinsip, rule of law dalam politik Islam mensyaratkan: (i) kesetaraan; (ii) putusan adil; dan (iii) pembatasan tindakan politik oleh norma hukum (Azhar, 2022; Mas'adah, 2021).

________________________________________

6. Etika Kekuasaan: Amanah, Kompetensi, dan Larangan Arbitrase Politik

Kajian etika politik Qur'ani menempatkan amanah dan keadilan sebagai prinsip dasar etika politik, khususnya dalam penafsiran QS. al-Nisa'/4:58, dengan implikasi bahwa pengambilan keputusan—termasuk putusan hukum—harus adil dan tidak mencurangi pihak mana pun. Prinsip ini menguatkan dimensi rule of law sebagai kewajiban moral-politik: kekuasaan adalah amanah, sehingga tindakan penguasa harus dapat diuji melalui standar hukum dan keadilan.

Di sisi lain, literatur kepemimpinan Islam—misalnya kajian atas Ibnu Khaldun—menekankan bahwa pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan karena bertanggung jawab menerapkan hukum-hukum Allah; orang yang tidak mengetahui ajaran agama dan hukum Allah dianggap tidak layak menjadi pemimpin. Literatur yang sama menegaskan pentingnya kompetensi agar pemimpin mampu menegakkan hukum dan mengatur kepentingan umum. Hal ini relevan bagi konsep supremasi hukum: agar hukum benar-benar menjadi panglima, dibutuhkan aparat atau penguasa yang kompeten menegakkannya dan tidak menjadikannya alat kehendak pribadi (Mas'adah, 2021).

Namun, kajian keadilan dalam hukum juga memberi peringatan tentang risiko ketika penguasa menjadikan "keadilan legal" tersubordinasi menjadi alat politik (Ghozali, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa supremasi hukum menuntut bukan hanya teks aturan, tetapi juga integritas praktik penegakan hukum agar tidak dipolitisasi (Ghozali, 2017).

________________________________________

7. Ketaatan pada Penguasa dalam Politik Islam: Tunduk pada Hukum, bukan Kultus Kekuasaan

Supremasi hukum membutuhkan kerangka kepatuhan yang tidak identik dengan ketaatan absolut pada penguasa. Di satu sisi, dalam diskursus kewargaan dan hukum, disebut adanya kewajiban untuk tunduk kepada penguasa (the duty of civil obedience), tetapi warga juga harus sadar hak-haknya agar dapat menggunakan jaminan hukum untuk melindungi diri dan masyarakat, bahkan menyelamatkan penguasa dari kehancuran (Tedy, 2018). Hal ini mengandung logika rule of law: kepatuhan warga dibingkai oleh keberlakuan jaminan hukum, bukan ketundukan tanpa batas (Mas'adah, 2021; Tedy, 2018).

Di sisi lain, dalam sebagian pemikiran politik Islam—misalnya Sayyid Qutb—ditegaskan bahwa ketaatan rakyat kepada penguasa bergantung pada pelaksanaan hukum dan perundang-undangan yang disyariatkan Allah, dan jika penguasa tidak menerapkan syariat maka ia tidak perlu ditaati. Kerangka ini menegaskan kembali premis supremasi hukum: legitimasi ketaatan politik diukur oleh keterikatan penguasa pada hukum (Fatwa, 2023).

Namun, literatur tentang nalar hukum juga menunjukkan dinamika historis: dalam periode tertentu, berkembang nalar yang menegaskan patuh kepada elite penguasa sebagai bentuk ketaatan langsung kepada Tuhan (Chaidar, 2020). Dibaca dari perspektif supremasi hukum, hal ini adalah titik rawan karena dapat menggeser rule of law menjadi rule by ruler yang disucikan (Chaidar, 2020; Ghozali, 2017). Karena itu, supremasi hukum dalam ilmu politik Islam harus dibedakan secara tegas dari legitimasi teologis atas ketaatan mutlak kepada penguasa (Chaidar, 2020; Ghozali, 2017; Tedy, 2018).

________________________________________

8. Dimensi Konstitusional dan Tata Kelola: Piagam Madinah dan Keberlakuan Hukum dalam Komunitas Majemuk

Dalam pembahasan negara dan hukum Islam, terdapat rujukan bahwa Nabi Muhammad menata kehidupan sosial-politik Madinah berdasarkan hukum tertulis, yaitu Konstitusi atau Piagam Madinah (Rozaq, 2018). Kajian lain menegaskan bahwa pendirian negara Madinah menggunakan Piagam Madinah sebagai bentuk kontrak sosial di antara komunitas—termasuk Muslim dan non-Muslim—sehingga penekanan "negara Islam" lebih diletakkan pada substansi nilai, misalnya keadilan dan perlindungan kepentingan rakyat. Selain itu, dalam komunitas Madinah yang majemuk, disebut adanya subsistem hukum: Muslim tunduk pada hukum Islam, sementara kelompok lain tunduk pada hukum mereka, misalnya Taurat bagi Yahudi. Elemen-elemen ini memperlihatkan bahwa rule of law dalam politik Islam juga dapat tampil sebagai tatanan konstitusional yang mengikat komunitas plural melalui kesepakatan dasar dan pembagian yurisdiksi (Rozaq, 2018).

Kerangka ini penting untuk kajian ilmu politik Islam: supremasi hukum bukan hanya klaim normatif tentang "syariah harus ditegakkan", melainkan juga soal bagaimana hukum dilembagakan melalui dokumen dasar atau konstitusi, mekanisme keputusan, dan perlindungan hak-hak kelompok dalam masyarakat (Rozaq, 2018; Mas'adah, 2021). Pada titik ini, rule of law menjadi instrumen pembatas kekuasaan sekaligus penjaga keteraturan dalam masyarakat majemuk (Mas'adah, 2021).

________________________________________

9. Problematika dan Nuansa Kritis: Ketegangan Politik–Hukum dan Risiko Instrumentalisasi Syariah

Sejumlah literatur secara eksplisit menunjukkan bahwa dalam praktik politik, hukum dapat menjadi instrumen kekuasaan. Misalnya, kajian tentang keadilan menyatakan bahwa penguasa dapat mensubordinasikan keadilan legal menjadi alat politik (Ghozali, 2017). Dalam pembahasan otoritas keagamaan, dijelaskan adanya otoritas koersif—kemampuan mengarahkan perilaku dengan ancaman atau hukuman—yang biasanya terkait dengan kekuasaan politik. Dua rujukan ini memperlihatkan problem mendasar: supremasi hukum menuntut pembatasan kekuasaan, tetapi kekuasaan juga dapat menguasai hukum (rule by power) bila tidak ada mekanisme kontrol (Ghozali, 2017).

Kritik juga muncul terhadap formalisasi syariat yang berpotensi menjadi alat kekuasaan. Dalam studi penerapan syariat di Aceh, dikemukakan adanya kritik bahwa formalisasi syariat dapat berpeluang menjadi alat kekuasaan dan melenceng dari tujuan syariat. Sementara itu, dalam kajian pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im, ditegaskan bahwa otoritas penafsiran hukum Islam yang dimonopoli institusi, organ, atau penguasa membuka peluang penggunaan untuk kepentingan politis (Sidik et al., 2021). Dalam kerangka HAM, An-Na'im juga menekankan perlunya membangun "teknik-teknik HAM" dan menekan penguasa agar tunduk pada kewajiban legal, seraya menumbuhkan opini publik domestik. Di sini, supremasi hukum dibaca sebagai proyek institusional-sosial: bukan hanya norma, tetapi juga distribusi otoritas penafsiran dan pengawasan publik agar hukum tidak dibajak oleh kepentingan politik (Sidik et al., 2021).

Dengan demikian, literatur menunjukkan dua wajah: (i) ideal supremasi hukum menuntut penguasa tunduk pada hukum; (ii) realitas politik dapat membuat hukum—termasuk hukum Islam—menjadi alat dominasi. Karena itu, ilmu politik Islam yang membahas rule of law perlu memadukan dimensi normatif (kewajiban tunduk pada hukum) dan dimensi sosiologis-politik (risiko kooptasi hukum oleh kekuasaan) (Ghozali, 2017; Sidik et al., 2021).

________________________________________

10. Sintesis: Ciri-ciri Supremasi Hukum Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis referensi, supremasi hukum dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan melalui beberapa ciri pokok berikut.

Pertama, hukum mengikat semua subjek, termasuk penguasa: rule by law, not by man; penguasa dan rakyat tunduk pada hukum (Fatwa, 2023; Rumadi, 2012).

Kedua, kedaulatan hukum (nomokrasi) sebagai antitesis personalisme kekuasaan: kekuasaan tertinggi adalah hukum, sehingga alat negara dan warga patuh pada hukum tanpa pengecualian (Rumadi, 2012; Zada, 2015).

Ketiga, keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagai substansi: perintah berlaku adil tanpa diskriminasi dan orientasi kesejahteraan atau kemaslahatan (Azhar, 2022; Ghozali, 2017).

Keempat, etika pemerintahan (amanah dan keadilan) sebagai prasyarat moral rule of law: keputusan harus adil, amanah dijaga, dan putusan hukum tidak mencurangi.

Kelima, kepemimpinan yang kompeten untuk menegakkan hukum: pemimpin harus berilmu dan kompeten agar mampu menerapkan hukum (Azhar, 2022).

Keenam, ketaatan politik bersyarat pada keterikatan penguasa pada hukum: ketaatan warga terkait pelaksanaan hukum; kewargaan memerlukan kesadaran hak untuk menggunakan jaminan hukum (Tedy, 2018).

Ketujuh, kebutuhan mekanisme konstitusional dan pengawasan agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan: Piagam Madinah sebagai rujukan tata tertib, serta kritik atas instrumentalisasi syariah dan monopoli otoritas tafsir oleh penguasa (Rozaq, 2018; Sidik et al., 2021).

________________________________________

11. Penutup

Secara keseluruhan, supremasi hukum dalam ilmu politik Islam adalah prinsip bahwa kekuasaan politik tidak bebas nilai dan tidak absolut, melainkan dikekang oleh hukum—syariah dan/atau tata hukum yang sah—demi terwujudnya keadilan, persamaan, dan kemaslahatan, sekaligus mencegah hukum direduksi menjadi sekadar alat politik penguasa (Azhar, 2022; Ghozali, 2017; Rumadi, 2012; Sidik et al., 2021). Prinsip ini menghendaki pemenuhan dimensi normatif sekaligus sosiologis-politik, sehingga rule of law tidak berhenti pada tataran teks dan wacana, tetapi terwujud dalam praktik kelembagaan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ardiyanti. (2022). Konsep keadilan politik dalam menegakkan hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 7(2), 217–235. https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i2.2542

Azhar, P. (2022). Keadilan dalam perspektif Islam: Dinamika dan realitas. Islam & Contemporary Issues, 2(1), 15–23. https://doi.org/10.57251/ici.v2i1.404

Chaidar, A. (2020). Nomokrasi Islam untuk Indonesia. Aceh Anthropological Journal, 4(1), 1. https://doi.org/10.29103/aaj.v4i1.3150

Fatwa, A. F. (2023). Dekolonisasi pemikiran dan efektivitas penegakan HAM dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(2), 177–194. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.177-194

Ghozali, I. (2017). Negara Islam (Analisis hukum Islam terhadap Pembukaan UUD 1945). Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 10(2), 308. https://doi.org/10.24014/af.v10i2.3845

Mas'adah, I. (2021). Kepemimpinan dalam pandangan filsuf Arab (Studi kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun). Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 20(2), 174. https://doi.org/10.18592/jiiu.v20i2.5441

Rozaq, J. A. (2018). Menyisipkan politik hukum dalam sosialisasi norma Islam ke dalam sistem hukum nasional. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(2), 302–321. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.302-321

Rumadi, R. (2012). Islam dan otoritas keagamaan. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20(1), 25. https://doi.org/10.21580/ws.20.1.183

Sidik, S. J., Tamam, A. M., & Indra, H. (2021). Nilai-nilai keimanan dalam pemikiran sejarah Ibnu Khaldun pada kitab al-Muqaddimah. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, 14(1), 1. https://doi.org/10.32832/tawazun.v14i1.4010

Tedy, A. (2018). Sejarah negara Tuhan. Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam, 3(2), 188. https://doi.org/10.29300/ttjksi.v3i2.1564

Zada, K. (2015). Politik pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41. https://doi.org/10.19105/ihkam.v10i1.588