02237 - Teokrasi dalam Ilmu Politik Islam: Konsep, Tipologi, dan Praktik Kontemporer

Theocracy in Islamic Political Science: Concept, Typology, and Contemporary Practice

Abstract

This article examines the concept of theocracy from the perspective of Islamic political science through a systematic literature review of contemporary scholarly sources. The discussion covers the general definition of theocracy in political science, the typology of theocracy relevant to the Islamic context, the integrationalist paradigm in Islamic political discourse, internal criticisms of the theocracy label within Islamic thought, as well as alternative conceptual frameworks such as nomocracy, hakimiyyah, and theo-democracy. The analysis demonstrates that the concept of theocracy is neither singular nor undisputed within Islamic political thought. At least three major types can be distinguished: pure theocracy, ecclesiocracy, and constitutional theocracy. Internal Islamic discourse frequently contests the theocracy label due to its association with clerical rule, a structure that Islam does not formally recognize. Alternative concepts such as nomocracy and theo-democracy have thus emerged as more fitting frameworks. The case of post-revolutionary Iran illustrates how a strong form of theocracy (ecclesiocracy) can be institutionalized through the doctrine of velayat-e faqih, while simultaneously incorporating pragmatic instruments such as maslahat to manage tensions between textual norms and modern governance needs. This article concludes that a binary opposition between theocracy and secularism is insufficient; contemporary state practice reveals a spectrum of religion–state relations that demands more nuanced analytical categories.

Keywords: theocracy, Islamic political science, nomocracy, ecclesiocracy, constitutional theocracy, Iran, velayat-e faqih

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep teokrasi dari perspektif ilmu politik Islam melalui tinjauan literatur yang sistematis terhadap sumber-sumber ilmiah kontemporer. Pembahasan mencakup pengertian umum teokrasi dalam ilmu politik, tipologi teokrasi yang relevan dalam konteks Islam, paradigma integralistik dalam diskursus politik Islam, kritik internal atas label teokrasi dalam pemikiran Islam, serta alternatif konseptual seperti nomokrasi, hakimiyyah, dan theo-democracy. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep teokrasi tidak tunggal dan tidak lepas dari perdebatan dalam pemikiran politik Islam. Setidaknya tiga tipe besar dapat dibedakan: pure theocracy, ecclesiocracy, dan constitutional theocracy. Diskursus internal Islam kerap menolak label teokrasi karena berkaitan dengan pemerintahan klerus, suatu struktur yang tidak dikenal secara formal dalam Islam, sehingga muncul konsep alternatif seperti nomokrasi dan theo-democracy yang dianggap lebih tepat. Kasus Iran pasca-revolusi memperlihatkan bagaimana teokrasi dalam bentuk kuat (ecclesiocracy) dapat terlembagakan melalui doktrin velayat-e faqih, sekaligus memuat instrumen pragmatis seperti maslahat untuk mengelola ketegangan antara norma teks dan kebutuhan pemerintahan modern. Artikel ini menyimpulkan bahwa oposisi biner antara teokrasi dan sekularisme tidak memadai; praktik ketatanegaraan kontemporer memperlihatkan spektrum relasi agama–negara yang memerlukan kategori analitis yang lebih bernuansa.

Kata Kunci: teokrasi, ilmu politik Islam, nomokrasi, ecclesiocracy, constitutional theocracy, Iran, velayat-e faqih

________________________________________

1. Pendahuluan

Teokrasi—sistem pemerintahan berdasarkan hukum dan otoritas agama di mana pemimpin agama memegang kekuasaan politik—merupakan salah satu konsep yang paling sering diperdebatkan dalam kajian perbandingan sistem pemerintahan. Dalam konteks ilmu politik Islam, perdebatan ini menjadi semakin kompleks karena menyentuh pertanyaan mendasar tentang hubungan antara agama dan negara, sumber legitimasi kekuasaan, serta desain institusional yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Artikel ini bertujuan menelaah konsep teokrasi secara komprehensif dalam kerangka ilmu politik Islam dengan mengacu pada berbagai literatur ilmiah kontemporer. Pembahasan disusun secara sistematis, dimulai dari kerangka umum pengertian teokrasi dalam ilmu politik, dilanjutkan dengan tipologi yang relevan untuk konteks Islam, paradigma integralistik, kritik internal atas label teokrasi, alternatif konseptual, hingga analisis praktik kontemporer melalui kasus Iran. Artikel ini diakhiri dengan sintesis berupa rumusan operasional definisi teokrasi menurut ilmu politik Islam.

________________________________________

2. Pengertian Teokrasi dalam Ilmu Politik: Kerangka Umum

Dalam ilmu politik, teokrasi umumnya dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang "berbasis" atau "berakar" pada prinsip-prinsip agama dan/atau dijalankan oleh otoritas agama—misalnya klerus—sehingga otoritas politik diklaim bersumber dari atau bekerja atas nama kehendak Tuhan (Rufai, 2021). Literatur juga menegaskan bahwa, karena Tuhan tidak memerintah negara duniawi secara langsung, pemaknaan praktis teokrasi sering bergeser menjadi "pemerintahan oleh klerus" atau kelompok yang mengklaim berbicara dan bertindak atas nama Tuhan. Dalam kerangka ini, teokrasi kerap dikontraskan dengan demokrasi—wakil rakyat—melalui analogi "wakil Tuhan" (Seyfi & Hall, 2019).

Secara konseptual, istilah theocracy dilacak berasal dari bahasa Yunani theokratia yang berarti "rule of God" dan sering dihubungkan dengan pemakaian awal oleh Flavius Josephus untuk menggambarkan tata pemerintahan tertentu dalam konteks Yahudi sebagai "bentuk keempat" yang dibedakan dari monarki dan aristokrasi. Dalam kerangka ini, Tuhan diakui sebagai penguasa sipil tertinggi—sering kali melalui pejabat yang dianggap mendapat bimbingan ilahi (Rufai, 2021). Sejalan dengan itu, kajian kontemporer juga menegaskan bahwa teokrasi dapat dipahami sebagai "unit politik" yang diperintah oleh Tuhan atau oleh pejabat yang dianggap dibimbing secara ilahi (Rufai, 2021).

________________________________________

3. Tipologi Teokrasi yang Relevan untuk Konteks Islam

3.1. Pure Theocracy, Ecclesiocracy, dan Constitutional Theocracy

Sejumlah rujukan mengusulkan bahwa "teokrasi" tidak tunggal bentuknya. Dalam konteks Islam, setidaknya tiga pengertian atau tipe besar sering dibedakan. Pertama, pure theocracy, yakni pemerintahan sipil oleh mereka yang mengklaim bimbingan ilahi. Kedua, ecclesiocracy, yakni ketika kepemimpinan agama yang terlembaga mengambil peran politik utama tanpa selalu mengklaim sebagai instrumen wahyu ilahi sebagaimana teokrasi "murni". Ketiga, constitutional theocracy, yakni ketika ada pembedaan formal antara kepemimpinan politik dan otoritas agama, tetapi negara tetap secara formal mengakui dan mendukung agama tertentu, termasuk pada desain sistem hukum (Rufai, 2021).

3.2. Komponen Ideal-Tipe Constitutional Theocracy

Literatur tentang constitutional theocracy merinci komponen ideal-tipenya: adanya pembedaan formal otoritas politik–agama yang sering disertai mekanisme judicial review, pengesahan formal satu agama, pengukuhan konstitusional agama atau teks agama sebagai sumber legislasi dan interpretasi, serta keberadaan tribunal agama dengan yurisdiksi resmi tertentu dalam relasi tertentu terhadap sistem hukum negara (Alaoudh, 2017; Kamali, 2010).

Dengan demikian, unsur "pemimpin agama memegang kekuasaan politik" sebagaimana dalam definisi populer teokrasi paling tepat menggambarkan varian "murni" atau ecclesiocracy, sedangkan dalam constitutional theocracy pengaruh agama dapat kuat walau pemisahan formal tetap dipertahankan (Alaoudh, 2017; Kamali, 2010; Rufai, 2021). Pembedaan ini penting karena sebagian negara dapat "teokratis" dalam arti tertentu—misalnya agama diendorsed secara konstitusional dan menjadi sumber hukum—tanpa selalu menempatkan pemimpin agama sebagai kepala pemerintahan sehari-hari (Alaoudh, 2017; Kamali, 2010; Rufai, 2021). Literatur juga menegaskan bahwa perdebatan "agama–negara" bukan isu Islam semata, karena constitutional theocracy dibahas lintas tradisi, termasuk berbagai konteks non-Islam (Alaoudh, 2017; Rufai, 2021).

________________________________________

4. Teokrasi sebagai "Paradigma Integralistik" dalam Diskursus Politik Islam

Dalam wacana politik Islam modern, gagasan yang sering didekatkan ke teokrasi adalah paradigma "integralistik"—yakni pandangan bahwa agama dan negara atau politik tidak dapat dipisahkan, sehingga negara juga dipahami sebagai agensi politik sekaligus religius. Dalam artikulasi tertentu, jargon yang kerap menyertainya adalah al-islam din wa dawla ("Islam adalah agama sekaligus negara"), yang dipakai untuk menegaskan keterjalinan norma agama dengan bangunan kekuasaan dan administrasi politik. Sejalan dengan itu, kajian tentang politisasi agama di Indonesia juga menyebut "teokrasi" sebagai cara pandang yang meniscayakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis "firman Tuhan", sehingga urusan politik-negara dipahami sebagai manifestasi ketentuan ilahi dan karenanya tidak terpisah dari urusan agama (Ardovini, 2022; Khodadadi, 2023).

Dalam kerangka integralistik ini, teokrasi dipahami sebagai sistem di mana ajaran agama menjadi dasar negara dan mengatur sistem kehidupan, termasuk politik, sebagai derivasi wahyu Tuhan (Ardovini, 2022; Khodadadi, 2023). Namun, literatur yang sama juga menunjukkan bahwa pemaknaan teokrasi sering kali terkait dengan konfigurasi relasi otoritas: apakah otoritas agama menjadi sumber legitimasi utama, menjadi institusi yang mengendalikan pembentukan hukum, atau bahkan menjadi pemegang kuasa politik langsung (Ardovini, 2022; Khodadadi, 2023). Di sinilah diskursus politik Islam bercabang—sebagian pemikir dan gerakan memandang penyatuan agama–negara sebagai keniscayaan normatif, sementara sebagian lain menolak label "teokrasi" untuk Islam atau menawarkan istilah alternatif.

________________________________________

5. Kritik atas Konsep Teokrasi dalam Ilmu Politik Islam

5.1. Argumen "Islam Bukan Teokrasi" karena Tidak Mengenal Otoritas Kependetaan

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa apabila teokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh pemimpin agama yang memiliki otoritas spiritual seperti kepausan—misalnya kemampuan mengklaim representasi Tuhan dan kuasa spiritual tertentu—maka sistem politik Islam "tidak memenuhi" kriteria tersebut. Argumen ini menekankan bahwa Islam "tidak mengenal otoritas keagamaan" model Kristen (priesthood) dan tidak memberikan seseorang otoritas eksklusif untuk menafsirkan Al-Qur'an atau mengeluarkan opini yang mengikat atas nama agama; karenanya, klaim bahwa pemerintahan Islam adalah teokrasi dalam pengertian klasik "pemerintahan oleh klerus" dinilai tidak tepat.

Dalam garis yang sejalan, kajian tentang relasi agama–negara menyatakan bahwa ajaran Islam tidak mengenal kependetaan sebagaimana Katolik, dan dalam bingkai perdebatan terminologis lebih tepat dipahami sebagai nomokrasi—negara berdasarkan hukum Tuhan—daripada teokrasi yang secara praktik diidentikkan dengan otoritas klerus. Penolakan teokrasi juga muncul dalam literatur yang menekankan "sipilitas" pemerintahan Islam: meskipun prinsip-prinsipnya bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), interpretasi dan implementasinya bersifat manusiawi, sehingga pemerintahan tidak identik dengan "pemerintahan klerus". Dalam narasi serupa, visi kenegaraan yang menolak "negara teokratis yang diperintah pendeta" juga ditegaskan sebagai gagasan yang "asing" bagi Islam karena Islam tidak mengakui kependetaan atau otoritas sakerdotal (Khodadadi, 2025). Dengan demikian, kritik utama terhadap label teokrasi dalam ilmu politik Islam adalah bahwa ia membawa beban konseptual "pemerintahan kelas pendeta", padahal banyak tradisi argumentasi Islam menolak adanya kelas imam atau klerus dengan kuasa politik-spiritual eksklusif (Khodadadi, 2025).

5.2. Argumen Terminologis: Teokrasi sebagai Label yang Tidak Presisi untuk Sistem Islam

Sebagian literatur juga mengkritik bahwa istilah seperti "teokrasi" dan label sejenis tidak memadai untuk mengidentifikasi sistem politik Islam karena berangkat dari kategori konseptual dari luar yang dapat mengaburkan konteks internal Islam; akibatnya, sistem politik Islam dianggap hanya dapat ditafsirkan secara memadai "dalam terminologi dan konteksnya sendiri" (Whiting, 2022). Dalam garis ini, perdebatan bukan semata "apakah Islam menyatu dengan politik", melainkan apakah "teokrasi" adalah konsep yang tepat untuk memetakan struktur otoritas, produksi hukum, dan mekanisme legitimasi dalam tradisi politik Islam (Whiting, 2022).

________________________________________

6. Alternatif Konseptual dalam Ilmu Politik Islam

6.1. Nomokrasi sebagai Pembeda dari Teokrasi

Literatur tentang relasi agama–negara di Indonesia merumuskan pembedaan eksplisit: negara Islam berbeda dari teokrasi karena yang ditekankan adalah "nomokrasi"—yakni negara yang berdasar "hukum Tuhan" (syariah)—bukan pemerintahan oleh kelas klerus yang mempersonifikasikan kehendak Tuhan. Pembedaan serupa ditegaskan dalam pembacaan atas al-Mawardi yang membedakan teokrasi dan nomokrasi, dengan menyebut negara Islam sebagai nomokrasi berbasis syariah. Dengan demikian, pada tingkat teori, pusat gravitasinya bukan pada "siapa klerus yang memerintah", melainkan pada "hukum apa"—syariah—yang mengikat negara dan bagaimana otoritas politik dibatasi atau dibingkai oleh norma-norma tersebut.

6.2. Kedaulatan Tuhan dan "Khalifah Kolektif": Posisi Mawdudi dan Perdebatan Teokrasi

Pembahasan tentang kedaulatan dalam diskursus politik Islam abad ke-20 menempatkan Syed Mawdudi sebagai tokoh penting yang mengartikulasikan hakimiyyat-ilahiya (kedaulatan Tuhan) dalam bahasa politik modern, menegaskan Tuhan sebagai "pemberi hukum" (law-giver). Namun, rujukan yang sama menekankan bahwa menurut Mawdudi, sistem Islam bukan teokrasi dalam pengertian Barat yang diperintah "kelas pendeta"; sebaliknya, komunitas (ummah) menjalankan negara mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah melalui gagasan "khalifah kolektif" yang memisahkan khilafah dari class rule dan kepemimpinan pendeta. Formulasi ini paralel dengan argumen lain yang menegaskan Islam bukan teokrasi yang menempatkan otoritas spiritual ala kepausan, melainkan lebih dekat kepada "pemerintahan rakyat" dengan lokus otoritas politik pada ummah, serta konsekuensi penolakan terhadap despotisme.

Akan tetapi, literatur juga mencatat adanya kritik bahwa theo-democracy Mawdudi secara praktik dapat "bertranslasi" menjadi teokrasi, yakni ketika perlindungan nilai spiritual mengarah pada dominasi tafsir agama tertentu dalam institusi politik. Selain itu, literatur tentang demokrasi–sekularisme di Indonesia mencatat bahwa Mawdudi memilih istilah theo-democracy karena "teokrasi" berkonotasi pemerintahan pendeta atas nama Tuhan, sehingga ia mengusulkan nomenklatur baru. Dengan kata lain, ilmu politik Islam memuat ketegangan internal: satu sisi menolak teokrasi (anti-clerical theocracy), sisi lain mengusulkan konsep "kedaulatan Tuhan" dan institusi syariah yang—tergantung konfigurasi kekuasaan—dapat dipandang mendekati teokrasi atau berbeda darinya.

6.3. Shura, Batas Legislasi, dan "Demokrasi dalam Bingkai Syariah"

Sebagian literatur menjelaskan bahwa dalam "negara Islam ideal" tidak ada konflik antara otoritas tertinggi agama—status hukum ilahi dan nilai Islam—dan status politik rakyat, tetapi otoritas rakyat dibatasi oleh kerangka aturan dan nilai Islam. Misalnya, mayoritas tidak berwenang membuat hukum yang bertentangan dengan Islam (Nurdin, 2020). Dalam kerangka ini, shura (musyawarah atau konsultasi) sering diposisikan sebagai dasar yang mendukung keterlibatan rakyat sekaligus menjaga supremasi syariah (Nurdin, 2020). Argumen tentang ijma' sebagai manifestasi "kehendak rakyat" dalam Islam juga digunakan untuk menegaskan bahwa lokus otoritas politik tidak identik dengan klaim "klerus mewakili Tuhan" sebagaimana definisi teokrasi tertentu (Nurdin, 2020).

Namun, literatur yang menolak teokrasi untuk Islam juga menekankan aspek epistemik: karena Islam tidak mengakui otoritas tafsir yang eksklusif dan mengikat atas nama agama, maka shura atau ijma' tidak otomatis menciptakan pemerintahan klerus; justru ia dapat dibaca sebagai penguatan peran komunitas dan prosedur konsultatif (Khodadadi, 2025). Ini menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam, perdebatan teokrasi sering berpusat pada desain otoritas penafsiran syariah: apakah ia terbuka—komunitas, ijtihad luas—atau dimonopoli oleh lembaga atau kelas tertentu yang kemudian "menguasai" negara.

________________________________________

7. Teokrasi dalam Praktik Politik Islam Kontemporer: Iran sebagai Kasus Kunci

7.1. Iran Pasca-Revolusi: Integrasi Otoritas Ulama–Negara

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa Iran pasca-revolusi 1979 secara luas dikenali sebagai negara dengan sistem teokratis, dan secara lebih spesifik dapat dipahami sebagai ecclesiocracy di mana otoritas tertinggi didelegasikan kepada para yuris (jurists) Syiah (Rufai, 2021). Literatur lain menegaskan bahwa Revolusi Islam membentuk "negara teokratis berbasis Syiah", dan dalam masa Occultation Imam, "yuris penguasa" dipandang sebagai representasi yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa politik. Dalam konteks ini, seluruh hukum dan regulasi harus berbasis "kriteria Islam" yang mengatasi keseluruhan pasal konstitusi dan peraturan lain. Dalam pembacaan sejarah-konstitusional, ide Khomeini mengenai pemerintahan Islam dan velayat-e faqih (pemerintahan oleh yuris) diposisikan sebagai konsep teokrasi yang memengaruhi pembentukan tatanan hukum negara-bangsa Iran.

Kajian hukum pidana Iran juga menggambarkan Iran sebagai "sistem teokratis" di mana otoritas utamanya berderivasi dari agama; bahkan disebut sebagai satu-satunya rezim di dunia Muslim yang "secara langsung diperintah oleh klerus" (Abbas & Asim, 2015). Penekanan ini selaras dengan deskripsi lain tentang Iran sebagai masyarakat mayoritas Muslim yang "diatur" oleh teokrasi Islam, di mana proyek Islamisasi pasca-revolusi mengubah praktik politik, kultural, legal, dan edukasional, serta mengganti hukum konstitusional, sipil, dan pidana dengan hukum Syiah. Dengan demikian, dalam analisis ilmu politik Islam, Iran sering dipakai untuk menggambarkan kondisi ketika otoritas keagamaan bukan sekadar sumber legitimasi, tetapi menjadi arsitek institusional negara dan menempati posisi puncak dalam struktur kedaulatan (Rufai, 2021; Abbas & Asim, 2015).

7.2. Pemerintahan Teokratis yang "Pragmatis": Maslahat dalam Negara Teokratis Syiah

Literatur terbaru juga menekankan bahwa teokrasi Syiah di Iran tidak selalu beroperasi sebagai penerapan literal tunggal atas satu set aturan syariah yang statis. Studi tentang maslahat menunjukkan bahwa sejak 1979, negara teokratis Syiah kadang memprioritaskan kepentingan negara atas putusan syariah tradisional. Dengan menginvokasi maslahat, negara dapat memodifikasi atau menangguhkan sebagian ketentuan syariah untuk tujuan politik dan sosial yang lebih luas—khususnya perlindungan tatanan teokratis Syiah (hefz-e nezām) dan pencegahan "defamasi agama" (vahn-e din).

Studi tersebut juga menegaskan bahwa penggunaan maslahat memungkinkan adaptasi kerangka hukum di bawah klaim tetap mematuhi prinsip syariah, namun sifatnya yang subjektif memunculkan kekhawatiran tentang potensi kesewenang-wenangan dan perdebatan di kalangan yuris Syiah tentang legitimasi serta cakupannya. Ini memperlihatkan dimensi penting teokrasi dalam ilmu politik Islam: teokrasi bukan hanya soal "siapa memerintah", tetapi juga tentang mekanisme fiqh-politik yang memungkinkan negara mengelola ketegangan antara teks atau norma dan kebutuhan pemerintahan modern (Abbas & Asim, 2015).

7.3. Teokrasi, Media, dan Kontrol Institusional

Kajian komunikasi-politik yang meneliti Iran juga memotret "teokrasi otoriter" di mana media domestik berada dalam kontrol ketat negara dan merefleksikan pandangan resmi, sementara Islam diposisikan sebagai identitas hegemonik yang melegitimasi rezim dan meresap ke institusi negara, termasuk media. Iran disebut sebagai teokrasi yang diperintah oleh yuris Islam di bawah konsep Supreme Leadership dalam Konstitusi 1979. Walaupun fokusnya bukan teori politik Islam, temuan ini relevan untuk memahami teokrasi sebagai praktik institusional: otoritas agama-negara bukan hanya menyangkut hukum keluarga atau pidana, tetapi juga produksi wacana publik dan kontrol atas aparatus ideologis negara (Abbas & Asim, 2015).

________________________________________

8. Teokrasi, Konstitusionalisme, dan Demokrasi: Titik Temu dan Ketegangannya

Literatur tentang perundang-undangan Islam di Mesir dan perdebatan constitutional theocracy menunjukkan adanya ketegangan konseptual: sebagian argumen memandang teokrasi berasosiasi dengan despotisme, sedangkan konstitusionalisme dipahami membatasi kekuasaan dan mendistribusikan otoritas. Perdebatan ini dipakai untuk mengkritik atau membela gagasan "constitutional theocracy" sebagai kategori analitik (Yasid, 2012). Di sisi lain, rujukan tentang constitutional theocracy menekankan bahwa model ini justru mencampurkan elemen konstitusionalisme modern dengan pengukuhan agama tertentu sebagai sumber hukum dan legitimasi, sehingga tidak selalu identik dengan klerikalisme total (Alaoudh, 2017; Kamali, 2010; Yasid, 2012).

Dalam konteks negara majemuk, kajian tentang Malaysia misalnya menegaskan bahwa klausul agama dalam konstitusi tidak dimaksudkan untuk "memasang teokrasi", walau dinamika politik dan Islamisasi kemudian memproduksi kontestasi batas hukum sekuler–Islam dan kompleksitas yurisdiksi. Selain itu, kajian tentang soft separation democracy mengingatkan bahwa banyak demokrasi modern tidak sepenuhnya sekuler, melainkan mengadopsi "pemisahan lunak" di mana negara mempromosikan agama tetapi tetap mengakomodasi keragaman; konfigurasi ini menantang dikotomi sederhana antara "sekularisme vs. teokrasi" (Handoko, 2024). Implikasinya bagi ilmu politik Islam adalah: label teokrasi sering dipakai secara biner, padahal praktik ketatanegaraan kontemporer dapat memperlihatkan spektrum relasi agama–negara dari dominasi klerus (ecclesiocracy) hingga pemisahan lunak yang tetap religius dalam simbol dan legitimasi (Alaoudh, 2017; Kamali, 2010; Handoko, 2024).

________________________________________

9. Sintesis: Definisi Teokrasi Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, teokrasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, sumber legitimasi dan hukum publik berporos pada agama (syariah atau ajaran Islam), sehingga norma agama menjadi dasar yang mengikat pembentukan dan interpretasi hukum negara (Rufai, 2021; Khodadadi, 2023; Nurdin, 2020).

Kedua, otoritas keagamaan memiliki peran politik yang menentukan—mulai dari pengaruh institusional (constitutional theocracy) sampai dominasi langsung (ecclesiocracy atau pure theocracy) atas lembaga negara dan arah kebijakan (Alaoudh, 2017; Kamali, 2010; Rufai, 2021; Abbas & Asim, 2015).

Ketiga, dalam diskursus internal Islam, label "teokrasi" diperdebatkan karena sering diasosiasikan dengan "pemerintahan kelas pendeta", sementara banyak argumen menegaskan Islam tidak mengenal kependetaan atau otoritas sakerdotal; karena itu muncul istilah tandingan seperti nomokrasi (pemerintahan berdasarkan hukum Tuhan) atau theo-democracy (kedaulatan Tuhan dengan partisipasi umat melalui shura atau ijma') (Khodadadi, 2025).

Keempat, kasus empiris seperti Iran menunjukkan bagaimana sebagian konfigurasi politik Islam dapat berbentuk teokrasi dalam arti kuat (ecclesiocracy), ketika otoritas tertinggi ditempatkan pada yuris atau ulama dan dilembagakan dalam konstitusi serta struktur negara; namun praktiknya juga dapat memuat perangkat "pragmatis" seperti maslahat untuk mengelola kepentingan negara di dalam kerangka teokratis (Rufai, 2021; Abbas & Asim, 2015).

Dengan demikian, definisi populer "pemerintahan berdasarkan hukum dan otoritas agama; pemimpin agama memegang kekuasaan politik" paling tepat menangkap varian teokrasi yang kuat (pure theocracy atau ecclesiocracy) sebagaimana sering dibahas melalui contoh Iran. Namun, ilmu politik Islam juga mengingatkan bahwa: (i) tidak semua sistem politik yang mengintegrasikan syariah otomatis menjadi "pemerintahan kelas pendeta", dan (ii) ada spektrum bentuk—dari pengaruh konstitusional agama hingga dominasi klerus—yang perlu dibedakan secara analitis (Alaoudh, 2017; Kamali, 2010; Rufai, 2021; Handoko, 2024; Yasid, 2012).

________________________________________

10. Penutup

Artikel ini telah menelaah konsep teokrasi dalam ilmu politik Islam secara komprehensif, mencakup dimensi teoretis, tipologis, dan empiris. Temuan utama menunjukkan bahwa teokrasi bukan konsep monolitik: ia memiliki spektrum bentuk yang membentang dari pure theocracy dan ecclesiocracy hingga constitutional theocracy, masing-masing dengan implikasi yang berbeda terhadap relasi otoritas agama dan negara. Diskursus internal Islam secara konsisten menolak asosiasi teokrasi dengan pemerintahan klerus dan menawarkan alternatif konseptual yang lebih sesuai dengan tradisi epistemologi Islam, seperti nomokrasi dan theo-democracy.

Kasus Iran memperlihatkan bahwa teokrasi dalam arti kuat dapat terlembagakan secara konstitusional, namun tetap memerlukan mekanisme pragmatis seperti maslahat untuk bertahan dalam menghadapi realitas pemerintahan modern. Sementara itu, perdebatan tentang constitutional theocracy di berbagai negara Muslim lainnya memperlihatkan bahwa relasi agama–negara tidak dapat direduksi ke dalam dikotomi sederhana antara teokrasi dan sekularisme.

Implikasi akademis dari kajian ini adalah perlunya penggunaan kategori analitis yang lebih bernuansa dan kontekstual dalam mempelajari sistem politik di dunia Islam, dengan mempertimbangkan baik kerangka konseptual dari dalam tradisi Islam maupun perspektif ilmu politik komparatif.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abbas, S. R., & Asim, M. (2015). What is theocratic democracy: A case study of Iranian political system. Journal of Siberian Federal University Humanities & Social Sciences, 8(3), 387–400. https://doi.org/10.17516/1997-1370-2015-8-3-387-400

Alaoudh, A. (2017). Ulama in Islamic law‐making and adjudication in contemporary Egypt. Digest of Middle East Studies, 27(1), 121–143. https://doi.org/10.1111/dome.12121

Ardovini, L. (2022). Competing Islams. https://doi.org/10.7765/9781526150844.00008

Handoko, A. B. (2024). Paradigm of the relationship of religion and the state. Asian Journal of Engineering Social and Health, 3(2), 271–284. https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i2.243

Kamali, M. H. (2010). Constitutionalism and democracy: An Islamic perspective. ICR Journal, 2(1), 18–45. https://doi.org/10.52282/icr.v2i1.678

Khodadadi, B. (2023). Iranian religious-political development in light of three epochal transformations. Political Studies Forum, 1(3). https://doi.org/10.58441/psf.v1i3.4

Khodadadi, B. (2025). Public interest (maslahat) in Shiʿi theocracy: Implications for legal and political decision-making. Iranian Studies, 58(3), 490–525. https://doi.org/10.1017/irn.2025.22

Nurdin, A. (2020). Dialectics in relationship between religion and state: A correlation of religious principles and ideals of law in Indonesia. Al-Bayyinah, 4(1), 105–117. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i1.758

Rufai, S. A. (2021). The Islamic theocratic practice and the other in Nigeria since democratization. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 22(1), 92–114. https://doi.org/10.18860/ua.v22i1.12248

Seyfi, S., & Hall, C. M. (2019). Deciphering Islamic theocracy and tourism: Conceptualization, context, and complexities. International Journal of Tourism Research, 21(6), 735–746. https://doi.org/10.1002/jtr.2300

Whiting, A. (2022). Constituting religious conflict in a multicultural state. Law & Social Inquiry, 47(4), 1321–1326. https://doi.org/10.1017/lsi.2022.31

Yasid, A. (2012). The Islamic perspective of changes in government administration and law: With special reference to the development of legal political system in post-Reformasi Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 6(1), 76–92. https://doi.org/10.15642/jiis.2012.6.1.76-92