02234 - Supranasionalisme: Konsep, Mekanisme, dan Implikasinya dalam Kajian Integrasi Regional

Abstract

Supranationalism is a concept in international integration studies that refers to the transfer of partial state sovereignty to higher international institutions, with the European Union (EU) as its most prominent example. This article synthesizes key literature on supranationalism by elaborating its conceptual definition, delegation and pooling mechanisms, multi-level governance frameworks, and normative-political implications. Using a literature review approach, this article argues that supranationalism is not simply the "loss" of sovereignty, but rather a restructuring of how sovereignty is exercised through the sharing of authority across levels of government. The EU demonstrates that supranationalism operates as a hybrid model combining supranational and intergovernmental elements, varying across policy domains. Furthermore, the literature highlights persistent tensions between governance effectiveness, technocracy, and democratic legitimacy as central consequences of supranational integration. A comparative contrast with ASEAN confirms that supranationalism is not an automatic stage of all regionalism, but an institutional choice whose costs—particularly sovereignty costs—are highly determinative. This article also notes the limitation that a substantive assessment of supranationalism from the perspective of Islamic political science cannot be made on the basis of the available references, as no Islamic political literature is included in the provided sources.

Keywords: supranationalism, sovereignty, European Union, regional integration, multi-level governance, democratic legitimacy

________________________________________

Abstrak

Supranasionalisme merupakan konsep dalam kajian integrasi internasional yang merujuk pada penyerahan sebagian kedaulatan negara kepada lembaga internasional yang lebih tinggi, dengan Uni Eropa (UE) sebagai contoh paling menonjol. Artikel ini mensintesis literatur utama tentang supranasionalisme dengan menguraikan definisi konseptual, mekanisme pendelegasian dan penggabungan kedaulatan, kerangka tata kelola multi-level, serta implikasi normatif-politiknya. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini berargumen bahwa supranasionalisme bukan sekadar "hilangnya" kedaulatan, melainkan restrukturisasi cara kedaulatan dijalankan melalui pembagian otoritas lintas tingkat pemerintahan. UE memperlihatkan bahwa supranasionalisme beroperasi sebagai model hibrida yang memadukan unsur supranasional dan antarpemerintah, bervariasi menurut ranah kebijakan. Lebih jauh, literatur menyoroti ketegangan yang persisten antara efektivitas tata kelola, teknokrasi, dan legitimasi demokratis sebagai konsekuensi utama integrasi supranasional. Perbandingan kontras dengan ASEAN menegaskan bahwa supranasionalisme bukan tahap otomatis semua regionalisme, melainkan pilihan kelembagaan yang biayanya—terutama biaya kedaulatan—sangat menentukan. Artikel ini juga mencatat keterbatasan bahwa penilaian substantif supranasionalisme menurut perspektif ilmu politik Islam tidak dapat dilakukan berdasarkan referensi yang tersedia, karena tidak ada literatur politik Islam yang tercakup dalam sumber yang diberikan.

Kata Kunci: supranasionalisme, kedaulatan, Uni Eropa, integrasi regional, tata kelola multi-level, legitimasi demokratis

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam peta konsep ilmu politik dan hubungan internasional kontemporer, supranasionalisme menempati posisi yang semakin sentral seiring dengan berkembangnya berbagai bentuk integrasi regional di seluruh penjuru dunia. Secara sederhana, supranasionalisme dapat dimaknai sebagai penyerahan sebagian kedaulatan negara kepada lembaga internasional yang lebih tinggi—suatu proses yang paling nyata diwujudkan dalam konstruksi kelembagaan Uni Eropa (UE).

Namun demikian, di balik definisi yang tampak ringkas tersebut terdapat kompleksitas konseptual yang signifikan. Pertanyaan tentang sejauh mana negara "menyerahkan" kedaulatannya, mekanisme apa yang digunakan, serta konsekuensi apa yang ditimbulkan bagi legitimasi demokratis dan otonomi kebijakan nasional, menjadi isu-isu yang terus diperdebatkan dalam literatur integrasi regional. Artikel ini hadir untuk memetakan kompleksitas tersebut secara sistematis berdasarkan literatur yang relevan.

Tujuan penulisan artikel ini adalah: (1) menguraikan pengertian supranasionalisme dalam kerangka ilmu politik secara komprehensif; (2) menjelaskan mekanisme inti berupa pendelegasian dan penggabungan kedaulatan; (3) mengilustrasikan cara kerja supranasionalisme melalui contoh UE; (4) menelaah konsekuensi politik yang ditimbulkan; serta (5) memberikan perbandingan ringkas dengan ASEAN sebagai model kontras. Kajian ini sepenuhnya bersandar pada literatur integrasi regional yang tersedia dan tidak mengklaim perspektif normatif di luar cakupan sumber tersebut.

________________________________________

2. Pengertian Supranasionalisme dalam Ilmu Politik: Kerangka Umum

Dalam literatur integrasi regional dan studi Uni Eropa (UE), supranasionalisme dipahami sekaligus sebagai tingkat kerja sama internasional dan model struktur kelembagaan yang menempatkan sebagian interaksi antarnegara pada level "di atas negara" (lebih tinggi daripada level antarnegara murni) (International Cooperation, 2021). Secara mekanistik, supranasionalisme digambarkan sebagai proses bertahap yang meliputi: (i) pembentukan institusi internasional, (ii) pendelegasian kompetensi nasional, dan (iii) "emansipasi" atau menguatnya kewenangan yang telah didelegasikan (International Cooperation, 2021).

Definisi ini sejalan dengan pemahaman bahwa integrasi regional melibatkan delegation and pooling (pendelegasian dan penggabungan) atas hak-hak kedaulatan tertentu dari negara anggota kepada otoritas regional (Börzel, 2023), dan bahwa keputusan untuk "memberdayakan" institusi UE dipahami sebagai bentuk pooling sovereignty yang membawa manfaat aksi kolektif sekaligus biaya berupa berkurangnya otonomi kebijakan nasional (Boin & Rhinard, 2008).

Dibedakan dari itu, intergovernmentalism biasanya menekankan bahwa negara tetap aktor utama dan kontrol politik terutama berada pada pemerintah negara anggota; sedangkan supranasionalisme menandai adanya ruang otonomi yang lebih besar bagi institusi tingkat regional untuk menginisiasi, membentuk, atau menegakkan kebijakan bersama (Heidbreder, 2012; Zaharia & Pozneacova, 2020). Karena itu, banyak analisis menilai UE sebagai polity hibrida yang memadukan unsur supranasional dan antarpemerintah (intergovernmental) sekaligus (Conrad, 2014; Heidbreder, 2012), dan bahkan dipahami sebagai "asosiasi supranasional" yang memunculkan persoalan kedaulatan negara (Kostyrya et al., 2023).

________________________________________

3. Inti Konsep: "Penyerahan Sebagian Kedaulatan" dan "Kedaulatan Bersama"

3.1 Delegasi dan Penggabungan Kedaulatan

Kerangka integrasi regional menempatkan supranasionalisme sebagai bentuk pengaturan di mana negara bersedia berbagi atau mentransfer kompetensi tertentu kepada level yang lebih tinggi (regional) (Boin & Rhinard, 2008; Börzel, 2023). Dalam istilah shared sovereignty, negara secara sukarela "menyerahkan sebagian" kedaulatan kepada organisasi antarpemerintah atau badan supranasional untuk menangani isu yang tidak efektif jika ditangani sendiri (Mamudu & Studlar, 2008).

Literatur lain juga menekankan bahwa globalisasi dan integrasi—misalnya perdagangan transnasional, mobilitas, dan budaya—membuat kemampuan negara menjalankan otoritas tertinggi atas wilayah dan kebijakan menjadi lebih sulit, sehingga muncul dorongan untuk "menggabungkan" atau "berbagi" kedaulatan dalam kerangka bersama (Kostyrya et al., 2023; Taukebayeva & Altayeva, 2017).

Namun demikian, literatur UE juga mencatat adanya ketegangan konseptual dan praktis: shared sovereignty disebut sebagai konsep yang belum sepenuhnya operasional dan dapat memicu konflik politik sehari-hari tentang batas-batas berbagai jenis kedaulatan (Kostyrya et al., 2023). Dengan kata lain, supranasionalisme bukan sekadar "hilangnya" kedaulatan, melainkan restrukturisasi cara kedaulatan dijalankan—sering kali melalui pembagian kewenangan lintas tingkat pemerintahan (Panke & Stapel, 2024; Treshchenkov, 2023).

3.2 Supranasionalisme sebagai Multi-Level Governance (MLG)

Pendekatan multi-level governance memandang integrasi Eropa sebagai proses pembentukan polity di mana otoritas dan pengaruh kebijakan dibagi pada beberapa tingkat pemerintahan: subnasional, nasional, dan supranasional (Panke & Stapel, 2024). Dalam pengertian ini, UE dipahami sebagai sistem negosiasi berkelanjutan antarpemerintah pada beberapa tier teritorial—supranasional, nasional, regional, lokal—akibat realokasi pengambilan keputusan (Panke & Stapel, 2024).

Kerangka MLG sekaligus menguatkan klaim bahwa supranasionalitas tidak identik dengan penghapusan total negara, melainkan "berbagi" otoritas dan pergeseran fungsi tertentu ke tingkat yang lebih tinggi (Mamudu & Studlar, 2008; Panke & Stapel, 2024).

________________________________________

4. Contoh Kunci: Uni Eropa sebagai Tata Kelola Supranasional

4.1 Cara Kerja Supranasional dalam Prosedur Legislasi dan Pembagian Ranah Kebijakan

Dalam beberapa bidang, supranasionalisme UE tampak jelas pada prosedur legislasi biasa: Komisi Eropa sebagai aktor supranasional menginisiasi legislasi, yang kemudian dibahas dan disahkan oleh Parlemen Eropa (supranasional) dan Dewan Uni Eropa (intergovernmental) sebagai dua kamar yang sama-sama kuat (Panke & Stapel, 2024).

Di bidang lain—terutama keamanan dan pertahanan—mode antarpemerintah lebih dominan: Dewan memegang peran kunci, Komisi tidak menginisiasi, dan Parlemen tidak dapat memveto keputusan (Panke & Stapel, 2024). Literatur tentang keamanan-pertahanan UE juga menegaskan bahwa dalam domain ini negara anggota mempertahankan primasi; keputusan untuk melindungi kedaulatan nasional dikaitkan dengan prinsip unanimity (Glišić et al., 2021).

Konfigurasi ini memperlihatkan bahwa UE bukan "supranasional murni" pada semua sektor, melainkan campuran supranasional-antarpemerintah yang terus berubah (Conrad, 2014; Zaharia & Pozneacova, 2020). Bahkan dalam literatur krisis UE, delegation and pooling dipakai untuk mengukur seberapa luas sektor kebijakan yang didelegasikan dan seberapa dalam otonomi otoritas regional dalam menjalankannya (Börzel, 2023).

4.2 Kedaulatan, Hukum, dan Hierarki Supranasional

Salah satu cara supranasionalisme memengaruhi kedaulatan adalah melalui tatanan hukum yang mengikat dan dapat "menggeser" ruang keputusan nasional pada isu-isu yang masuk kewenangan UE. Analisis tentang UE menekankan bahwa keanggotaan dalam UE membatasi hak berdaulat tertentu dan menggeser locus pengambilan keputusan superordinate pada urusan hukum Eropa dari pemerintah nasional ke institusi UE (Conti, 2022).

Literatur lain juga menggambarkan UE sebagai polity sui generis dengan otonomi institusi supranasional yang tidak lazim bagi organisasi internasional "normal", sekaligus mengaitkan doktrin seperti direct effect dan supremacy hukum UE dengan dinamika integrasi (Conrad, 2014). Dalam kerangka shared sovereignty, ide dasarnya bukan semata "delegasi sekali selesai", melainkan pembagian otoritas berkelanjutan di mana negara dan institusi UE sama-sama berperan tergantung bidang dan yurisdiksi (Mamudu & Studlar, 2008; Panke & Stapel, 2024).

4.3 Contoh Kebijakan: Standar Minimum yang Mengikat (Visa) dan Negosiasi Eksternal (FCTC)

Pada contoh kebijakan visa UE, supranasionalisme dijelaskan sebagai kemampuan UE menetapkan standar minimum yang wajib diimplementasikan oleh negara anggota, dengan kemungkinan penyesuaian selama standar minimum tetap dipertahankan (Казік, 2023). Pada ranah eksternal kesehatan publik, studi tentang FCTC menunjukkan praktik shared sovereignty: Komisi UE menjadi negosiator utama bagi negara anggota pada isu yang berada dalam yurisdiksinya, sementara negara anggota (melalui presidensi UE) dapat bernegosiasi pada isu dengan kewenangan terbagi atau tetap nasional (Mamudu & Studlar, 2008).

Dua ilustrasi ini menegaskan dimensi supranasional sebagai kombinasi: (i) kewenangan regulatif yang mengikat domestik, dan (ii) representasi/koordinasi eksternal yang memusat pada institusi UE dalam batas kompetensi tertentu (Mamudu & Studlar, 2008; Казік, 2023).

________________________________________

5. Konsekuensi Politik: Legitimasi, Teknokrasi, dan Kontestasi Kedaulatan

Literatur menekankan bahwa pendelegasian kewenangan kepada institusi supranasional dan lembaga non-majoritarian dapat menimbulkan persoalan legitimasi demokratis. UE sebagai sistem politik disebut memiliki prevalensi institusi non-majoritarian dan bentuk pemerintahan tidak langsung/teknokratis, terutama dalam tata kelola ekonomi pascakrisis dan pengelolaan krisis Eurozone (Stahl & Rosamond, 2022). Tinjauan pascakrisis juga menekankan bahwa elemen teknokratis integrasi Eropa—agen independen, aturan mengikat di bidang ekonomi—berkembang melampaui kebijakan efisiensi semata, dan ketegangan antara teknokrasi dan demokrasi menjadi pusat perdebatan (Sánchez-Cuenca, 2017).

Dalam kajian tata kelola krisis UE, juga dijelaskan bagaimana pemerintah negara anggota dapat "mendelegasikan" kewenangan kepada badan supranasional teknokratis dan melindungi pengambilan keputusan dari sorotan publik—misalnya melalui legislasi sekunder dan desain kelembagaan non-majoritarian—yang kemudian berbiaya politik ketika krisis berikutnya muncul (Börzel, 2016, 2018).

Dalam konteks ini, supranasionalisme sering berkelindan dengan politik identitas dan klaim mempertahankan popular sovereignty di tingkat domestik. Analisis integrasi UE menekankan bahwa politisasi dapat menjadi faktor yang membatasi pendalaman integrasi karena konflik publik meningkat dan elit tidak lagi sepenuhnya mengontrol proses integrasi (Börzel, 2023). Literatur lain menegaskan adanya tarik-menarik ide yang "bertentangan": kebutuhan fungsional untuk bekerja sama mendorong instrumen supranasional, tetapi sentimen publik normatif tetap terikat pada otonomi negara (Heidbreder, 2012). Sejalan dengan itu, studi tentang UE sebagai asosiasi supranasional juga mengaitkan pendalaman integrasi dengan kritik delegitimasi demokratis institusi UE dan pertumbuhan populisme anti-UE yang menyalahkan "Brussels" (Kostyrya et al., 2023).

________________________________________

6. Perbandingan Ringkas: ASEAN sebagai Kontras terhadap Model UE

Kajian tentang ASEAN menegaskan bahwa organisasi ini tetap berbasis antarpemerintah, konsensus, dan prinsip non-interference; kemajuan menuju integrasi supranasional dinilai lambat, dan arah menuju organisasi supranasional dianggap kecil kemungkinannya karena prinsip pelestarian kedaulatan negara anggota sebagai dasar fundamental organisasi (Sujadmiko, 2023). Meskipun ASEAN Community dan pendalaman integrasi ekonomi dipandang sebagai pendekatan menuju integrasi yang "lebih supranasional", studi tersebut tetap menutup dengan kesimpulan bahwa model supranasional dapat menjadi referensi bagi institusionalisasi ASEAN, namun tidak mudah diwujudkan karena sensitivitas kedaulatan (Sujadmiko, 2023).

Perbandingan ini menguatkan poin umum bahwa supranasionalisme bukan "tahap otomatis" semua regionalisme, melainkan pilihan kelembagaan yang biayanya—terutama biaya kedaulatan—sangat menentukan (Boin & Rhinard, 2008; Börzel, 2023).

________________________________________

7. Catatan Metodologis: Supranasionalisme dan Ilmu Politik Islam

Sumber-sumber yang digunakan dalam kajian ini berfokus pada supranasionalisme sebagai konsep integrasi regional (khususnya UE), hubungan supranasionalisme–kedaulatan, multi-level governance, serta problem legitimasi/teknokrasi (Börzel, 2023; International Cooperation, 2021; Kostyrya et al., 2023; Panke & Stapel, 2024; Sánchez-Cuenca, 2017). Tidak ada rujukan dalam daftar sumber yang secara eksplisit membahas teori atau konsep kunci ilmu politik Islam—misalnya teori kedaulatan/otoritas dalam tradisi siyāsah, konsep ummah, atau legitimasi normatif dalam fiqh siyasah. Karena itu, penilaian atau definisi "menurut ilmu politik Islam" dalam arti penurunan argumentasi dari literatur politik Islam tidak dapat dipertanggungjawabkan secara evidensial hanya dengan referensi yang tersedia.

Yang tetap dapat dilakukan secara metodologis—berdasarkan sumber yang ada—adalah menggunakan supranasionalisme sebagai kategori analitis umum tentang delegasi/pooling kompetensi (Boin & Rhinard, 2008; Börzel, 2023), shared sovereignty (Mamudu & Studlar, 2008), dan multi-level governance (Panke & Stapel, 2024) untuk kemudian—dengan literatur politik Islam tambahan—diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip legitimasi dan kedaulatan yang diakui dalam ilmu politik Islam. Akan tetapi, kesimpulan substantif mengenai pandangan ilmu politik Islam memerlukan rujukan khusus yang tidak tersedia dalam kajian ini.

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan literatur integrasi regional yang dikaji, supranasionalisme dapat dirangkum sebagai model institusional kerja sama yang sengaja diciptakan oleh negara melalui pendelegasian kompetensi dan penggabungan atau berbagi sebagian kedaulatan pada level yang lebih tinggi (Boin & Rhinard, 2008; Börzel, 2023; International Cooperation, 2021). UE sering diperlakukan sebagai contoh paling menonjol: sebuah polity multi-level dengan kombinasi unsur supranasional dan antarpemerintah (Conrad, 2014; Panke & Stapel, 2024), di mana sebagian kebijakan dapat mengikat domestik—misalnya standar minimum—(Казік, 2023) dan sebagian tetap didominasi logika kedaulatan—misalnya unanimity di keamanan-pertahanan—(Glišić et al., 2021).

Literatur juga menekankan konsekuensi normatif-politik berupa ketegangan antara efektivitas tata kelola, teknokrasi, dan legitimasi demokratis, termasuk politisasi dan resistensi berbasis kedaulatan/popular sovereignty (Börzel, 2016; Heidbreder, 2012; Sánchez-Cuenca, 2017; Stahl & Rosamond, 2022).

Namun demikian, penilaian supranasionalisme menurut ilmu politik Islam tidak dapat disimpulkan dari sumber yang diberikan karena ketiadaan literatur politik Islam dalam daftar rujukan; untuk menjawab secara substantif sesuai permintaan dibutuhkan referensi tambahan yang secara khusus mencakup bidang tersebut.

________________________________________

Daftar Pustaka

Boin, A., & Rhinard, M. (2008). Managing transboundary crises: What role for the European Union? International Studies Review, 10(1), 1–26. https://doi.org/10.1111/j.1468-2486.2008.00745.x

Börzel, T. A. (2016). From EU governance of crisis to crisis of EU governance: Regulatory failure, redistributive conflict and eurosceptic publics. JCMS Journal of Common Market Studies, 54(S1), 8–31. https://doi.org/10.1111/jcms.12431

Börzel, T. A. (2018). Governance approaches to European integration. Dalam Handbook on European Union politics (hlm. 87–107). https://doi.org/10.1093/hepl/9780198737315.003.0005

Börzel, T. A. (2023). European integration and the war in Ukraine: Just another crisis? JCMS Journal of Common Market Studies, 61(S1), 14–30. https://doi.org/10.1111/jcms.13550

Conrad, M. (2014). The EU's post-Lisbon democratic development: What lessons for Iceland? Icelandic Review of Politics & Administration, 10(1), 31–50. https://doi.org/10.13177/irpa.a.2014.10.1.3

Conti, J. (2022). Supranational stateness – International courts and the globalization of political power. MJLS, (1), 15. https://doi.org/10.61575/mjls.1.supranational

Glišić, M., Đorđević, B., & Stojković, D. (2021). Strengthening security and defence – What is the relative power of the European Union vis-à-vis the member states? (hlm. 37–62). https://doi.org/10.18485/iipe_euchanges.2021.ch2

Heidbreder, E. G. (2012). European Union governance in the shadow of contradicting ideas: The decoupling of policy ideas and policy instruments. European Political Science Review, 5(1), 133–150. https://doi.org/10.1017/s1755773912000069

International cooperation. (2021). https://doi.org/10.5040/9781526515988.chapter-024

Kostyrya, I., Biletska, O., Шевченко, М., Kropyvko, O., & Lysenko, T. (2023). The European Union as a supranational association and the problem of state sovereignty. Cuestiones Políticas, 41(76), 172–185. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.09

Mamudu, H. M., & Studlar, D. T. (2008). Multilevel governance and shared sovereignty: European Union, member states, and the FCTC. Governance, 22(1), 73–97. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.01422.x

Panke, D., & Stapel, S. (2024). Multi-level governance (hlm. 417–430). https://doi.org/10.4337/9781800373747.00028

Sánchez-Cuenca, I. (2017). From a deficit of democracy to a technocratic order: The postcrisis debate on Europe. Annual Review of Political Science, 20(1), 351–369. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-061915-110623

Stahl, R. M., & Rosamond, B. (2022). Non-majoritarian institutions: Two strands of liberalism in European economic governance. Comparative European Politics, 20(6), 709–730. https://doi.org/10.1057/s41295-022-00312-6

Sujadmiko, B. (2023). ASEAN challenges toward supranational organization. Russian Law Journal, 11(5s). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i5s.930

Taukebayeva, E. S., & Altayeva, K. (2017). The concept of 'sovereignty' in the European Union and Central Asia. International Relations and International Law Journal, 77(1), 62–67. https://doi.org/10.26577/irily-2017-1-852

Treshchenkov, E. (2023). Supranationality and sovereignty in the European Union and in the Eurasian Economic Union. International Organisations Research Journal, 18(3), 74–91. https://doi.org/10.17323/1996-7845-2023-03-04

Zaharia, V., & Pozneacova, V. (2020). Supranationalism vs. intergovernmentalism in the actual organization of EU. Logos Universality Mentality Education Novelty Political Sciences and European Studies, 6(2), 47–61. https://doi.org/10.18662/lumenpses/6.2/23

Казік, Т. (2023). The supra-nationality principle in EU visa policy: Theoretical and applied aspects. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, (3), 38–44. https://doi.org/10.30525/2592-8813-2023-3-5