02231 - State Building Dalam Perspektif Politik Islam: Kapasitas Institusi, Legitimasi, Dan Tata Kelola Pasca-Konflik

Pembangunan Negara — Proses Pembangunan Kapasitas dan Institusi Negara, Khususnya di Negara-Negara yang Baru Merdeka atau Pasca-Konflik

Abstract

This article examines the concept of state-building from the perspective of Islamic political science, particularly in the context of newly independent or post-conflict states with Muslim-majority populations. Drawing on comparative literature spanning Afghanistan, Somalia, Somaliland, Sudan, Aceh, and post-Soviet Central Asia, this study synthesizes how Islamic normative values intersect with institution-building, legitimacy reconstruction, and the management of religious diversity. The analysis reveals that state-building in Muslim societies is not a monolithic project but a contested process that depends on: (i) institutional design and capacity development, (ii) the reconstruction of inclusive social contracts, (iii) the institutionalization of Islam–state relations in non-hegemonic forms, and (iv) recognition of effective local governance mechanisms. The article argues that "Islam" in state-building is best understood as a normative and authoritative resource that must be institutionalized inclusively and accountably, rather than as an automatic guarantee of peace or a legitimizing instrument for coercive state control.

Keywords: state-building, Islamic political science, post-conflict reconstruction, legitimacy, institution-building, social contract

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep state-building dari perspektif ilmu politik Islam, khususnya dalam konteks negara-negara yang baru merdeka atau berada dalam situasi pasca-konflik dengan populasi mayoritas Muslim. Dengan menggali literatur komparatif yang mencakup Afghanistan, Somalia, Somaliland, Sudan, Aceh, dan Asia Tengah pasca-Soviet, studi ini mensintesis bagaimana nilai-nilai normatif Islam bersinggungan dengan pembangunan institusi, rekonstruksi legitimasi, dan pengelolaan keragaman keagamaan. Analisis menunjukkan bahwa state-building dalam masyarakat Muslim bukanlah proyek tunggal yang seragam, melainkan proses kontestatif yang bergantung pada: (i) desain institusi dan pembangunan kapasitas, (ii) rekonstruksi kontrak sosial yang inklusif, (iii) institusionalisasi relasi Islam–negara dalam bentuk yang tidak hegemonik, dan (iv) pengakuan terhadap mekanisme tata kelola lokal yang efektif. Artikel ini berargumen bahwa "Islam" dalam state-building lebih tepat dipahami sebagai sumber norma dan otoritas yang harus dilembagakan secara inklusif dan akuntabel, bukan sebagai jaminan otomatis bagi perdamaian atau instrumen legitimasi bagi kontrol negara yang koersif.

Kata kunci: state-building, ilmu politik Islam, rekonstruksi pasca-konflik, legitimasi, pembangunan institusi, kontrak sosial

________________________________________

I. PENDAHULUAN

State building — proses pembangunan kapasitas dan institusi negara — merupakan salah satu agenda sentral dalam kajian politik kontemporer, khususnya di negara-negara yang baru merdeka atau pasca-konflik. Dalam konteks yang semakin kompleks, di mana batas antara rekonstruksi kelembagaan, stabilisasi keamanan, dan pembangunan legitimasi politik kerap tumpang tindih, pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan proyek pembangunan negara menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dikaji.

Artikel ini bertujuan menelaah secara sistematis fondasi normatif, dimensi-dimensi empiris, dan implikasi kebijakan state-building dalam perspektif ilmu politik Islam. Dengan mengacu pada literatur komparatif dari berbagai kawasan — mulai dari Asia Selatan, Afrika, Asia Tenggara, hingga Asia Tengah — artikel ini berusaha merumuskan kerangka analitis yang tidak hanya responsif terhadap kekhasan konteks Muslim, tetapi juga dapat diuji secara empiris dalam berbagai situasi pasca-konflik dan transisi kenegaraan.

________________________________________

II. PENGERTIAN STATE-BUILDING DALAM KAJIAN POLITIK KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA BAGI POLITIK ISLAM

Dalam literatur rekonstruksi pasca-konflik, istilah nation-building dan state-building kerap dipertukarkan, bahkan disebut sebagai satu upaya eksternal (atau difasilitasi eksternal) untuk membentuk atau mengonsolidasikan pemerintahan yang stabil — sering kali juga demokratis — di atas wilayah negara yang diakui secara internasional, melalui spektrum instrumen mulai dari bantuan, rekonstruksi, hingga stabilisasi keamanan (Kuol, 2020; Shah, 2014). Literatur pasca-konflik juga menekankan bahwa pelabelan suatu negara sebagai "pasca-konflik" tidak selalu berarti konflik telah selesai, dan karenanya agenda rekonstruksi sering berjalan di bawah kondisi keamanan yang tetap rapuh (Kuol, 2020). Di dalam agenda ini, rekonstruksi legitimasi dipahami sebagai pekerjaan politik-institusional yang mencakup perluasan partisipasi dan inklusivitas, pengurangan ketimpangan, penciptaan akuntabilitas, pemberantasan korupsi, serta pembukaan ruang kontestasi melalui pemilu (Kuol, 2020).

Secara lebih teknis, rekonstruksi pasca-konflik biasanya menempatkan institution-building dan capacity-building sebagai inti: membangun atau memperkuat institusi negara untuk menjaga hukum dan ketertiban serta mencegah pembalikan konflik, dan pada saat yang sama membangun kapasitas lokal agar institusi tersebut dapat berfungsi tanpa ketergantungan permanen pada aktor eksternal (Broers & Mahmudlu, 2022; Erawadi & Setiadi, 2024). Kerangka ini juga mengakui bahwa pembangunan institusi pasca-konflik adalah proses panjang dan bertahap — dimulai dari desain institusi lalu penguatan kapasitas — serta sangat terkait dengan kemampuan negara menyediakan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, keamanan, layanan) yang menopang penerimaan publik (Erawadi & Setiadi, 2024). Namun, kritik penting menunjukkan bahwa pendekatan institusional "top-down" yang mengukur kapasitas negara dengan tolok ukur negara modern rasional-legal dan mentransposisikan institusi lintas konteks dapat menghasilkan efek eksklusif dan bahkan kekerasan, serta mengabaikan bentuk-bentuk tata kelola lokal yang telah bekerja dalam masyarakat (Broers & Mahmudlu, 2022; Kamrava, 2019).

Bagi ilmu politik Islam, lanskap ini relevan karena perdebatan "Islam–negara" dalam praktik politik modern sering tidak berhenti pada dikotomi negara Islam vs. sekuler, melainkan bergerak pada pertanyaan bagaimana nilai, norma, dan otoritas keagamaan diinstitusionalisasikan dan dinegosiasikan dalam negara-bangsa modern, termasuk dalam kondisi rapuh pasca-kolonial dan pasca-konflik (Dimick, n.d.; Gemi & Babameto, 2023). Dalam konteks Indonesia, misalnya, wacana politik Islam dipahami tidak niscaya bermuara pada pendirian "negara agama", melainkan pada pengisian ruang-ruang fungsional agama dalam keteraturan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, serta pada relasi yang dinamis antara agama dan institusi negara (Blakkisrud & Kuziev, 2019; Gemi & Babameto, 2023). Dengan demikian, "state-building menurut politik Islam" dapat dipahami sebagai sintesis antara (i) tujuan membangun institusi negara yang efektif dan legitimat pasca-krisis, dan (ii) cara sumber-sumber normatif Islam (dan otoritas-otoritasnya) diartikulasikan untuk menopang legitimasi, hukum, rekonsiliasi, serta tata kelola masyarakat majemuk (Anshori, n.d.; Gemi & Babameto, 2023; Kuol, 2020).

________________________________________

III. FONDASI NORMATIF POLITIK ISLAM YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN STATE-BUILDING

3.1 Nomokrasi, Rule of Law, dan Institusionalisasi Hukum

Kerangka "nomokrasi Islam" menempatkan relasi Islam–negara sebagai relasi yang tidak terpisah dari konfigurasi hukum dan kekuasaan modern: ia dibaca sebagai paradigma yang bertaut dengan sejarah dan perkembangan sistem hukum-negara, bukan sekadar doktrin teologis (Dimick, n.d.). Dalam pembacaan ini, pasca-kemerdekaan di Indonesia sebagian gagasan nomokrasi Islam mengakui negara sebagai salah satu sistem hukum yang hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum positif, sehingga relasi Islam–negara bergerak secara "naik-turun" dalam berbagai rezim politik dan konfigurasi kelembagaan (Dimick, n.d.). Perspektif ini penting bagi state-building karena ia mengarahkan perhatian pada bagaimana hukum (termasuk hukum Islam pada aspek tertentu) dapat dikodifikasi, dikompilasi, dan diproduksi melalui institusi negara modern, sehingga "hukum" menjadi arena institusional yang menentukan bentuk negara dan penerimaan publik atasnya (Dimick, n.d.; Elbasani, 2015).

Pada tataran konseptual pendidikan politik Islam (dalam tradisi akademik yang mereferensikan model masyarakat Islam awal), rujukan pada prototipe komunitas awal Islam juga dipahami memuat unsur kepemimpinan, "perjanjian/kesepakatan", tata kelola administratif, rule of law, serta musyawarah sebagai fundamen praksis politik (Anshori, n.d.). Sementara itu, argumen kompatibilitas Islam–demokrasi dalam wacana konstitusional Indonesia menegaskan bahwa prinsip-prinsip seperti kesetaraan, musyawarah, dan kerja sama dipahami selaras dengan nilai demokrasi, sehingga tidak mesti terjadi pertentangan inheren antara rujukan etika Islam dan penguatan institusi demokratis (Pherali & Sahar, 2018). Dalam konteks state-building, kompatibilitas semacam ini memberi pijakan bahwa penguatan institusi politik (partisipasi, deliberasi, akuntabilitas) dapat dibingkai sebagai sejalan dengan etika Islam tanpa harus memaksakan format negara teokratis (Kuol, 2020; Pherali & Sahar, 2018).

3.2 Legitimasi, Kontrak Sosial, dan Inklusivitas Pasca-Konflik

Dalam literatur state-building pasca-konflik, legitimasi didefinisikan sebagai penerimaan atas suatu rezim sebagai "benar/tepat/layak", dan rekonstruksinya menuntut perluasan partisipasi dan inklusivitas serta pengurangan ketimpangan dan korupsi (Kuol, 2020). Pada saat yang sama, studi konflik menekankan bahwa ketiadaan "kontrak sosial yang tangguh" dapat menjadi akar penjelas konflik berulang, dan jalan menuju damai berkelanjutan ditautkan dengan pembentukan kontrak sosial baru melalui penyelesaian politik yang inklusif-responsif, institusi yang inklusif-efektif, dan penguatan kohesi sosial (Wibowo et al., 2023). Karena itu, dari sudut pandang politik Islam yang beroperasi dalam negara-bangsa majemuk, state-building yang berhasil perlu memformulasikan legitimasi yang tidak sekadar prosedural (misalnya pemilu), tetapi juga substantif melalui institusi yang dirasakan adil, responsif, dan mampu mengelola keragaman tanpa hegemoni identitas (Kuol, 2020; Wibowo et al., 2023).

Kebutuhan kontrak sosial inklusif juga tampak dalam analisis solusi otonomi pasca-perdamaian (contoh Bangsamoro) yang menekankan bahwa pemerintah otonom perlu membangun kontrak sosial yang lebih inklusif lintas komunitas dan wilayah, agar otonomi menghasilkan dividen perdamaian alih-alih memicu konflik baru (Bentrovato & Skårås, 2023). Pada saat yang sama, literatur tersebut mengingatkan bahwa ketika institusi baru dibangun "dari nol" dan diisi oleh aktor-aktor (termasuk eks-militan) dengan pengalaman tata kelola terbatas, reformasi pasca-kesepakatan dapat berjalan lambat atau cacat, sehingga legitimasi institusi menjadi pekerjaan yang rapuh (Bentrovato & Skårås, 2023). Kerangka ini konsisten dengan penekanan umum bahwa institusi saja tidak otomatis menghasilkan demokrasi substantif, tetapi dapat (dalam kondisi tertentu) menyediakan forum bagi aktor-aktor untuk "berjalan menuju" perkembangan demokratis (Kuol, 2020).

________________________________________

IV. DIMENSI-DIMENSI STATE-BUILDING YANG MENONJOL DALAM PENGALAMAN NEGARA BARU MERDEKA/PASCA-KONFLIK BERPENDUDUK MUSLIM

4.1 Desain Konstitusi dan Arsitektur Institusi Politik: Antara Kesatuan Negara, Islam, dan Stabilisasi

Kasus Afghanistan menunjukkan bahwa perdebatan desain negara pasca-konflik dapat memuncak pada pilihan menegaskan bentuk "Republik Islam" yang "unitary dan indivisible" di dalam konstitusi, sebagian didorong oleh kekhawatiran bahwa federalisme akan mempercepat disintegrasi dan "warlordism" dalam kondisi ekonomi dan distribusi sumber daya yang timpang (Ayers, 2010). Literatur Afghanistan juga menekankan bahwa membangun kepercayaan di antara mantan musuh memerlukan waktu dan bahwa situasi pasca-konflik adalah "proses, bukan sekadar penyelesaian" (Ayers, 2010). Argumen ini selaras dengan pandangan state-building yang memusatkan perhatian pada pembangunan institusi efisien (bukan sekadar "membangun bangsa"), karena Afghanistan dipandang "sudah merupakan bangsa" tetapi mengalami sengketa akut tentang cara mengatur dan berbagi kekuasaan (Ayers, 2010).

Di Somaliland, pembangunan institusi pasca-perang memperlihatkan cara norma dan simbol Islam dapat dilekatkan ke desain politik: Piagam Perdamaian menegaskan dasar ketertiban melalui kode perilaku (xeer) sesuai tradisi dan prinsip-prinsip Islam, sementara Piagam Nasional mendefinisikan struktur politik-institusional pemerintahan transisional (Magcamit, 2019). Konferensi klan dan peran para tetua (misalnya pembentukan guurti/dewan tetua) dipaparkan sebagai mekanisme partisipasi lintas klan yang menopang pemerintahan pasca-perang serta menyediakan prasyarat fiskal-administratif (misalnya status pelabuhan sebagai aset publik untuk pendapatan) bagi pembangunan administrasi (Magcamit, 2019). Literatur hukum-sosiologis Somalia juga menegaskan bahwa Somaliland memajukan prinsip-prinsip hukum Islam untuk membangun perdamaian dan hukum konstitusional (Wardak, 2004). Bersamaan dengan itu, sumber yang sama mengingatkan bahwa politik keagamaan dapat digunakan secara koersif oleh rezim otoriter (contoh eksekusi ulama oleh rezim Siad Barre ketika menolak tafsir resmi Islam), sehingga institusionalisasi "Islam" dalam negara tidak identik dengan keadilan dan rule of law (Wardak, 2004).

4.2 Reformasi Sistem Keadilan: Integrasi Hukum Formal, Mekanisme Tradisional, dan "Islam Populer"

Literatur Afghanistan tentang pembangunan sistem keadilan pasca-perang menekankan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tradisional tetap luas dipakai sebagai alternatif utama atas sistem keadilan formal, dan bukti empiris menunjukkan mekanisme itu sangat umum digunakan pada situasi pasca-perang (Köprülü, 2020). Studi tersebut menyimpulkan bahwa dua dimensi internal — "Islam populer" dan mekanisme tradisional penyelesaian sengketa — berada di jantung tatanan normatif masyarakat Afghanistan dan sentral bagi sistem keadilannya (Köprülü, 2020). Dengan demikian, state-building dalam perspektif yang sensitif terhadap politik Islam tidak dapat semata-mata memaksakan institusi formal, melainkan perlu mengakui bahwa legitimasi hukum sering berakar pada praktik yang dipandang "sah" secara sosial-keagamaan (Broers & Mahmudlu, 2022; Köprülü, 2020).

Kasus Somalia dan Somaliland juga memperlihatkan dinamika serupa: kebangkitan pengadilan Islam di Mogadishu dipaparkan sebagai fase ketika pengadilan tersebut menangkap kriminal, mengusir warlord, dan menyediakan ruang bagi warga menyelesaikan sengketa secara damai (Wardak, 2004). Hal ini menguatkan argumen bahwa institusi keadilan yang "berfungsi" (meski tidak selalu identik dengan desain negara liberal) dapat menjadi fondasi ketertiban dan legitimasi ketika negara formal runtuh atau rapuh (Broers & Mahmudlu, 2022; Wardak, 2004). Namun, literatur state-building Somalia juga mengingatkan bahwa model rekonstruksi negara yang terlalu berfokus pada penguatan pemerintah pusat menurut konsepsi negara Barat telah berulang kali gagal, dan bahwa problem utama sering terletak pada paradigma state-building yang mengabaikan realitas tata kelola lokal, termasuk sistem formal dan informal yang hidup (Kamrava, 2019).

4.3 Pembangunan Kapasitas Institusi Pelayanan Publik (Khususnya Pendidikan) sebagai Perangkat Legitimasi dan Kohesi Sosial

Dalam kerangka rekonstruksi pasca-konflik, pembangunan kapasitas dipahami (dalam definisi UNDP yang dikutip literatur Afghanistan) sebagai proses yang meliputi kapasitas teknis/fungsional, perubahan organisasi, kepemimpinan dan kohesi sosial, serta perubahan kebijakan dan lingkungan yang memungkinkan penggunaan kapasitas lebih efektif (Erawadi & Setiadi, 2024). Literatur yang sama menegaskan bahwa tanpa pembangunan kapasitas lokal, rekonstruksi pasca-konflik tidak menghasilkan perdamaian dan stabilitas jangka panjang, karena mitra internasional tidak dapat menggantikan aktor domestik tanpa batas waktu (Erawadi & Setiadi, 2024). Dalam konteks ini, pendidikan sering diposisikan sebagai instrumen membangun kepercayaan negara–warga dan mendukung penyelesaian konflik secara damai melalui kualitas pendidikan (Jauhola, 2016).

Kasus Aceh memperlihatkan bagaimana rekonstruksi pasca-bencana/pasca-konflik melibatkan keterlibatan internasional untuk membangun kembali fasilitas sekolah, melatih guru, dan membangun kapasitas pejabat pendidikan tingkat provinsi dan distrik (Houshisadat, 2018). Namun, studi Aceh juga memperingatkan bahwa mekanisme tata kelola partisipatoris (misalnya komite sekolah) dapat rentan terhadap elite capture sehingga kemampuan pengaturan tersebut untuk membangun perdamaian berkelanjutan patut dipertanyakan (Houshisadat, 2018). Dari sisi pendidikan Islam tradisional, penelitian tentang dayah di Aceh menekankan transformasi institusi tersebut menjadi sistem pendidikan terintegrasi yang menggabungkan ajaran Islam tradisional dan pendidikan modern, serta diklaim berkontribusi pada pembentukan individu toleran dengan menjauhkan peserta didik dari pola pikir radikal (Putri et al., 2019). Penelitian lain tentang rekonsiliasi Aceh menempatkan ulama (sering terkait institusi dayah) sebagai aktor yang dipercaya, dengan peran transmisi pengetahuan, pengambil keputusan hukum merujuk syariah (terutama dalam rekonsiliasi), mediator, dan pelaku peran kultural-ritual ketika pihak bertikai mencapai kesepakatan (Gurses & Rost, 2016). Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, kapasitas institusional pasca-konflik dapat bertumpu pada hibriditas: institusi negara dan layanan publik diperkuat, sekaligus otoritas keagamaan lokal dilibatkan sebagai sumber legitimasi sosial (Gurses & Rost, 2016; Houshisadat, 2018).

4.4 Tata Kelola Keragaman dan Regulasi Agama: Dari Birokratisasi hingga Hegemoni Identitas

Perbandingan India–Indonesia menunjukkan bahwa negara pasca-kemerdekaan dapat mengatur agama melalui strategi berbeda — di Indonesia terutama melalui birokratisasi (regulasi isu agama oleh kementerian) — dengan kesinambungan yang kuat dari pola kolonial ke pasca-kolonial (Elbasani, 2015). Studi yang sama menegaskan bahwa cara delegasi politik (vertikal vs. horizontal) turut menentukan konsekuensi kebijakan agama bagi proyek nation-building dan demokratisasi (Elbasani, 2015). Literatur tentang Indonesia juga mengembangkan argumen "governmentality" bahwa rezim kolonial dan pasca-kolonial menjalankan "arts of governing Islam" (seni mengatur Islam) untuk menundukkan aspirasi Muslim dan mendefinisikan subjektivitas religius yang dianggap valid, sering dengan latar ketakutan terhadap "ancaman Islam" (nyata atau imajiner) sebagai tantangan bagi kekuasaan rezim (Yazdani, 2020). Di sini, pembentukan nasionalisme Indonesia dipaparkan sebagai nasionalisme yang tidak sepenuhnya sekuler (religion is central in nation-building), sehingga regulasi agama menjadi bagian inheren dari pembangunan negara modern (Yazdani, 2020).

Di luar Indonesia, literatur Asia Tengah menekankan bahwa proses nation-building pasca-Soviet berlangsung top-down oleh elit eks-Soviet, dan negara menggunakan banyak institusi untuk membentuk narasi nasional serta melakukan "instrumental use of Islam", disertai kecurigaan pada Islam sebagai ancaman dan promosi "Islam resmi" sambil menekan para pembangkang (Zamora, 2018). Diskusi normatif tentang kebebasan beragama di Asia Tengah pasca-Soviet juga menegaskan pembatasan aktivitas agama melalui kewajiban registrasi, larangan tertentu atas Islam politik, hingga pelecehan terhadap warga yang dianggap "terlalu taat" (Nayak, 2023). Kerangka ini penting bagi state-building menurut politik Islam karena menunjukkan dua kecenderungan yang saling bertegangan: (i) Islam dapat dijadikan sumber legitimasi budaya-identitas, tetapi (ii) ia juga dapat dijadikan objek kontrol negara yang mengurangi pluralisme dan menimbulkan konflik legitimasi (Nayak, 2023; Yazdani, 2020).

Literatur Sudan memperlihatkan risiko lebih tajam ketika proyek negara dipaksa melalui hegemoni identitas "Arabo-Islamic": elit penguasa dipaparkan mengadopsi sistem otokratis unitary yang gagal membangun kontrak sosial, sekaligus melihat keragaman religius-budaya sebagai ancaman bagi hegemoni Arabo-Islamic, sehingga berkontribusi pada konflik berulang terkait keragaman (Wibowo et al., 2023). Analisis lain tentang Sudan menempatkan kudeta 1989 dan kebangkitan NIF sebagai kulminasi usaha mendefinisikan bangsa dalam garis Islamis, yang dibaca sebagai pergeseran ideologi Islam modern dari orientasi ummah-sentris menjadi negara-sentris, serta sebagai salah satu proyek di antara beberapa proyek identitas (Arabist, Sudanist-sekuler, Islamic, African) yang berkompetisi dalam krisis identitas nasional (Demiri, 2016). Maka, politik Islam yang diejawantahkan sebagai proyek hegemonik identitas negara dapat menjadi kontraproduktif bagi state-building jika mengerdilkan keragaman dan merusak kontrak sosial (Demiri, 2016; Wibowo et al., 2023).

________________________________________

V. SINTESIS: "STATE-BUILDING MENURUT ILMU POLITIK ISLAM" SEBAGAI KERANGKA ANALITIS BERBASIS BUKTI UNTUK NEGARA BARU MERDEKA/PASCA-KONFLIK

Berangkat dari literatur di atas, state-building menurut ilmu politik Islam dapat disintesis sebagai upaya membangun kapasitas dan institusi negara pasca-krisis dengan cara yang (a) mengejar legitimasi dan kontrak sosial inklusif, (b) memusatkan rule of law melalui institusi hukum yang diakui masyarakat (termasuk integrasi mekanisme lokal), (c) memperkuat layanan publik (khususnya pendidikan) sebagai basis kohesi sosial, dan (d) mengelola relasi agama–negara melalui desain kelembagaan yang tidak menjadikan Islam semata objek kontrol koersif atau hegemoni identitas (Erawadi & Setiadi, 2024; Köprülü, 2020; Kuol, 2020; Wibowo et al., 2023). Kerangka ini juga menolak anggapan bahwa kesamaan agama otomatis memperpanjang perdamaian; studi kuantitatif tentang peace duration pasca-perang sipil etnis menunjukkan tidak ada hubungan positif antara ko-religiositas dan durasi damai, bahkan kedekatan ikatan religius dapat berkorelasi dengan meningkatnya risiko konflik berulang (Hassan, 2021). Dengan demikian, "Islam" dalam state-building lebih tepat dipahami sebagai sumber norma/otoritas yang harus dilembagakan secara inklusif dan akuntabel, bukan sebagai jaminan otomatis bagi damai (Hassan, 2021; Wibowo et al., 2023).

Secara operasional, sintesis tersebut menghasilkan beberapa implikasi kebijakan-institusional yang dapat diuji dalam konteks negara baru merdeka/pasca-konflik:

Pertama, legitimasi berbasis inklusi dan pengurangan ketimpangan, bukan sekadar desain formal: rekonstruksi legitimasi menuntut partisipasi, inklusivitas, akuntabilitas, anti-korupsi, dan kontestasi yang bermakna (Kuol, 2020), sementara perdamaian berkelanjutan ditautkan dengan kontrak sosial yang tangguh melalui penyelesaian politik inklusif dan institusi efektif (Wibowo et al., 2023).

Kedua, reformasi keadilan yang mengakui pusat normatif lokal dan "Islam populer": di Afghanistan, mekanisme sengketa tradisional dan Islam populer dipandang sentral bagi tatanan normatif dan keadilan, sehingga kebijakan yang mengabaikannya berisiko kehilangan legitimasi (Köprülü, 2020); di Somalia, pengadilan Islam pernah berfungsi menyediakan ketertiban dan ruang resolusi sengketa (Wardak, 2004).

Ketiga, pembangunan kapasitas institusional yang menautkan layanan publik dan kohesi sosial: definisi kapasitas (UNDP) mencakup perubahan organisasi, kepemimpinan, dan kohesi sosial (Erawadi & Setiadi, 2024), sementara rekonstruksi pendidikan dan penguatan kapasitas birokrasi pendidikan menjadi salah satu kanal nyata rekonstruksi pasca-krisis (Aceh) (Houshisadat, 2018); namun desain partisipasi perlu mengantisipasi elite capture (Houshisadat, 2018).

Keempat, kelembagaan peran otoritas keagamaan sebagai mediator/penjembatan, bukan hanya simbol: di Aceh, ulama dipaparkan menjalankan fungsi mediasi dan rujukan syariah dalam rekonsiliasi (Gurses & Rost, 2016), sedangkan transformasi dayah diposisikan sebagai sumber pendidikan Islam inklusif dan toleran dalam pemulihan pasca-konflik (Putri et al., 2019).

Kelima, kewaspadaan terhadap politisasi Islam sebagai hegemoni identitas negara atau sebagai instrumen kontrol koersif: hegemoni Arabo-Islamic di Sudan dipaparkan terkait kegagalan kontrak sosial dan konflik berulang (Wibowo et al., 2023), sementara birokratisasi agama dan "arts of governing Islam" di Indonesia menunjukkan bagaimana Islam bisa dijadikan objek pengaturan demi stabilitas rezim (Elbasani, 2015; Yazdani, 2020); di Asia Tengah, promosi "Islam resmi" dan represi dissent memperlihatkan pola serupa (Nayak, 2023; Zamora, 2018).

________________________________________

VI. PENUTUP

Pada akhirnya, literatur yang tersedia tidak mendukung satu "model tunggal" state-building Islam yang universal; sebaliknya, ia mendukung kesimpulan bahwa state-building dalam masyarakat Muslim pasca-konflik/baru merdeka adalah proses kontestatif yang bergantung pada (i) desain institusi dan pembangunan kapasitas, (ii) rekonstruksi legitimasi-kontrak sosial, dan (iii) cara relasi Islam–negara dilembagakan (inklusif vs. hegemonik/koersif), serta (iv) pengakuan terhadap tata kelola lokal yang efektif (Broers & Mahmudlu, 2022; Kuol, 2020; Wardak, 2004; Wibowo et al., 2023).

Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini terletak pada perumusan kerangka analitis state-building berbasis perspektif Islam yang tidak bersifat preskriptif-teologis, melainkan empiris-komparatif: bahwa keberhasilan pembangunan negara dalam konteks Muslim tidak ditentukan oleh seberapa "Islami" desain formalnya, melainkan oleh seberapa inklusif, akuntabel, dan responsif institusi-institusi yang dibangun terhadap realitas sosial-normatif masyarakatnya.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, M. Z. A. (n.d.). The role of Islam in Indonesia's contemporary foreign policy. https://doi.org/10.26686/wgtn.17014601

Ayers, A. J. (2010). Sudan's uncivil war: The global–historical constitution of political violence. Review of African Political Economy, 37(124). https://doi.org/10.1080/03056244.2010.483888

Bentrovato, D., & Skårås, M. (2023). Ruptured imaginings amid emerging nationhood: The unsettled narrative of "unity in resistance" in South Sudanese history textbooks. Nations and Nationalism, 29(3), 1041–1056. https://doi.org/10.1111/nana.12951

Blakkisrud, H., & Kuziev, F. (2019). Museums, memory and meaning-creation: (Re)constructing the Tajik nation. Nations and Nationalism, 25(3), 997–1017. https://doi.org/10.1111/nana.12519

Broers, L., & Mahmudlu, C. (2022). Civic dominion: Nation-building in post-Soviet Azerbaijan over 25 years of independence. Nationalities Papers, 51(1), 47–63. https://doi.org/10.1017/nps.2021.92

Demiri, B. (2016). Political complexity in Western Balkan countries. Socioeconomica, 5(9), 31–38. https://doi.org/10.12803/sjseco.59004

Dimick, S. (n.d.). Democracy and the reconstruction in Afghanistan. https://doi.org/10.22215/etd/2006-07578

Elbasani, A. (2015). The revival of Islam in the post-communist Balkans: Coercive nationalisms and new pathways to God. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2631996

Erawadi, E., & Setiadi, F. M. (2024). Transformation of traditional Islamic education: Dayah as a modern educational institution in post-conflict Aceh. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 9(2), 225–246. https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i2.10110

Gemi, E., & Babameto, E. (2023). Governing religious diversity in Western Balkans: The volatility of ethno-religious coexistence in Bosnia and Herzegovina and Albania. Ethnicities, 24(2), 238–254. https://doi.org/10.1177/14687968231208303

Gurses, M., & Rost, N. (2016). Religion as a peacemaker? Peace duration after ethnic civil wars. Politics and Religion, 10(2), 339–362. https://doi.org/10.1017/s1755048316000742

Hassan, A. (2021). Leadership attitude and clan-structure: Lessons for leadership practices in contemporary post-conflict nation building in Somalia. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 29(3). https://doi.org/10.47836/pjssh.29.3.22

Houshisadat, S. M. (2018). Dialectics of post-1979 Iranian foreign policy in West Asia. International Studies, 55(4), 315–338. https://doi.org/10.1177/0020881718805295

Jauhola, M. (2016). Decolonizing branded peacebuilding: Abjected women talk back to the Finnish Women, Peace and Security agenda. International Affairs, 92(2), 333–351. https://doi.org/10.1111/1468-2346.12554

Kamrava, M. (2019). Nation-building in Central Asia: Institutions, politics, and culture. The Muslim World, 110(1), 6–23. https://doi.org/10.1111/muwo.12315

Köprülü, N. (2020). The paradox of inclusion/exclusion of Islamist parties in Tunisia and Jordan after the Arab uprisings: A comparative study. IT, 211–235. https://doi.org/10.25253/99.2019ev.03

Kuol, L. B. D. (2020). Civil wars in Sudan and South Sudan (pp. 1–10). https://doi.org/10.1007/978-3-030-11795-5_148-1

Magcamit, M. (2019). Imagined insecurities in imagined communities: Manufacturing the ethnoreligious 'others' as security threats. https://doi.org/10.33774/apsa-2019-n8ohs

Nayak, A. K. (2023). Ethnonationalism in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh and India's security concerns in Northeast India. Jadavpur Journal of International Relations, 27(1), 33–65. https://doi.org/10.1177/09735984231161726

Pherali, T., & Sahar, A. (2018). Learning in the chaos: A political economy analysis of education in Afghanistan. Research in Comparative and International Education, 13(2), 239–258. https://doi.org/10.1177/1745499918781882

Putri, I. P., Nasruddin, E., & Wahab, J. A. (2019). Creative industry and imagined communities: A case study of Yogyakarta creative city (pp. 583–593). https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.08.59

Shah, R. (2014). Education and social change in post-conflict and post-disaster Aceh, Indonesia. International Journal of Educational Development, 38, 2–12. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.06.005

Wardak, A. (2004). Building a post-war justice system in Afghanistan. Crime, Law and Social Change, 41(4), 319–341. https://doi.org/10.1023/b:cris.0000025765.73021.fa

Wibowo, S., Dimyati, K., Absori, A., Wardiono, K., Ramon, T. M., Budiono, A., & Lyandova, V. (2023). Islamic nomocracy: From the perspectives of Indonesia, Spain and Russia. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 31(1), 91–111. https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.25358

Yazdani, E. (2020). The impact of post-communist Central Asia's internal dynamics on its external relations. Journal of Humanities and Social Sciences Studies, 2(5), 63–76. https://doi.org/10.32996/jhsss.2020.2.5.9

Zamora, E. J. (2018). Engaging political Islam: The case of General Soeharto, Mahathir Mohamad, and Ferdinand E. Marcos. International Journal of Culture and History (Ejournal), 4(3), 48–58. https://doi.org/10.18178/ijch.2018.4.3.121