02230 - Sosialisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Komparatif atas Ideologi Politik-Ekonomi

Abstract

This article examines socialism as a political-economic ideology from the perspective of Islamic political science (fiqh siyāsah). Using a comparative literature approach, this study identifies the principal similarities and differences between socialism and Islamic political-economic principles. The analysis reveals that both socialism and Islam share concerns for social justice and the reduction of extreme inequality. However, fundamental differences exist in three main dimensions: (1) the ethical foundation, where Islamic economics departs from an ethical economy rooted in sharī'ah, while socialism departs from collectivist interests; (2) the ownership regime, where Islam acknowledges individual ownership with normative limits and develops a multi-type ownership system (private, collective, and state), whereas socialism rejects or severely restricts individual ownership; and (3) the role of the state, where Islam positions the state as a guarantor of basic needs within a service-oriented relationship rather than as a total controller of production and distribution. This study also examines the discourse of "Islamic socialism" in Indonesian intellectual history, particularly the thought of H.O.S. Tjokroaminoto, and concludes that such discourse is better understood as political language for a social justice agenda rationalized through Islamic sources, rather than a full adoption of collectivist ownership theory. Islam cannot be reduced to socialism, even as both address social welfare and distributive justice.

Keywords: socialism, Islamic political science, fiqh siyāsah, ownership, distributive justice, Islamic economics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji sosialisme sebagai ideologi politik-ekonomi dari perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyāsah). Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur komparatif, studi ini mengidentifikasi titik temu dan perbedaan prinsipil antara sosialisme dan prinsip-prinsip politik-ekonomi Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisme dan Islam sama-sama memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial dan penolakan terhadap ketimpangan ekstrem. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada tiga dimensi utama: (1) landasan etika, di mana ekonomi Islam berangkat dari ethical economy yang berakar pada syariah, sementara sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif; (2) rezim kepemilikan, di mana Islam mengakui kepemilikan individu dengan batas normatif dan mengembangkan sistem multi-jenis kepemilikan (pribadi, bersama, dan negara), sedangkan sosialisme menolak atau sangat membatasi kepemilikan individu; serta (3) peran negara, di mana Islam menempatkan negara sebagai penjamin kebutuhan dasar dalam relasi pelayanan, bukan sebagai pengendali total produksi dan distribusi. Studi ini juga mengkaji wacana "sosialisme Islam" dalam sejarah intelektual Indonesia, khususnya pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto, dan menyimpulkan bahwa wacana tersebut lebih tepat dipahami sebagai bahasa politik untuk agenda keadilan sosial yang dirasionalisasi melalui sumber-sumber Islam, bukan penerimaan penuh atas teori kepemilikan kolektif total. Islam tidak dapat direduksi menjadi sosialisme, meskipun keduanya berbicara mengenai kesejahteraan sosial dan keadilan distribusi.

Kata kunci: sosialisme, ilmu politik Islam, fiqh siyāsah, kepemilikan, keadilan distribusi, ekonomi Islam

________________________________________

1. Pendahuluan

Perdebatan tentang relasi Islam dan ideologi-ideologi modern merupakan salah satu diskursus yang terus berkembang dalam kajian politik dan ekonomi Islam kontemporer. Di antara ideologi-ideologi modern yang sering dibandingkan dengan Islam, sosialisme menempati posisi yang cukup signifikan, terutama karena keduanya sama-sama berbicara mengenai keadilan sosial, pemerataan, dan kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan ini bahkan pernah menghasilkan wacana "sosialisme Islam" yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh pergerakan awal abad ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan sosialisme bukan semata persoalan akademis, melainkan juga menyangkut agenda politik dan sosial yang konkret.

Namun demikian, apakah Islam dan sosialisme benar-benar memiliki kesamaan prinsipil, ataukah kemiripan yang ada hanya bersifat permukaan? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan mengkaji sosialisme sebagai ideologi politik-ekonomi dari perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyāsah). Kajian ini bersifat komparatif-analitis, bertumpu pada sintesis berbagai literatur akademik yang membahas relasi Islam, sosialisme, dan sistem ekonomi-politik.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (library research) dengan metode analisis komparatif. Sumber-sumber yang dikaji merupakan artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang membahas topik-topik terkait, meliputi sistem ekonomi Islam, perbandingan ideologi politik-ekonomi, fiqh siyāsah, dan wacana sosialisme Islam. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berulang dalam literatur, kemudian membandingkan dan mensintesisnya secara sistematis untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Sosialisme sebagai Ideologi Politik-Ekonomi

Dalam literatur yang membandingkan sistem-sistem ekonomi dan politik, sosialisme dipahami sebagai ideologi yang menempatkan kepentingan kolektif (collectivism) sebagai titik tolak, berbeda dari kapitalisme yang menonjolkan kepentingan individu (Fadllan, 2013). Dalam kerangka itu, sosialisme sering dijelaskan sebagai sistem yang menolak atau sangat membatasi kepemilikan individu, sehingga kekayaan—dan kontrol ekonomi—cenderung dipusatkan pada negara atau otoritas kolektif (Mukhlisin & Suhendri, 2018; Sajadi, 2018, 2019). Karena orientasinya pada kolektivitas, sosialisme juga diasosiasikan dengan agenda pemerataan—misalnya pemerataan pendapatan—melalui penataan distribusi oleh otoritas publik (Mukhlisin & Suhendri, 2018; Purnomo, 2015).

Sejalan dengan definisi tersebut, Sajadi menjelaskan bahwa dalam varian pemikiran sosialisme tertentu, pengendalian proyek-proyek ekonomi—termasuk produksi dan distribusi—diserahkan kepada negara sebagai institusi pengendali (Sajadi, 2018). Dalam perumusan lain yang dipakai untuk membedakan sosialisme dari kapitalisme, sosialisme dipahami sebagai sistem yang tidak mempercayai kepemilikan individu dan karenanya menjadikan kekayaan milik negara, dengan asumsi bahwa pengakuan atas kepemilikan individu akan memicu kesenjangan (Sajadi, 2019). Dengan demikian, sosialisme dapat diringkas—dalam horizon politik-ekonomi—sebagai ideologi yang menuntut kepemilikan atau kontrol kolektif dan redistribusi demi pemerataan, umumnya melalui peran negara yang kuat (Mukhlisin & Suhendri, 2018; Sajadi, 2019).

3.2 Ilmu Politik Islam sebagai Kerangka Menilai Sosialisme

Dalam kajian politik Islam atau fiqh siyāsah, relasi Islam dan politik dipahami tidak tunggal: terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana Islam menentukan bentuk negara atau sistem politik tertentu (Ghozali, 2020). Sulthon menegaskan bahwa karena Islam bersifat multiinterpretatif, diskursus pemikiran dan praktik politik Islam memunculkan banyak pendapat berbeda tentang hubungan yang tepat antara Islam dan politik (Ghozali, 2020). Dalam isu ketatanegaraan, Sodiqin dan Radiamoda juga menunjukkan adanya keragaman historis bentuk-bentuk ketatanegaraan yang dipraktikkan di dunia Islam, serta perbedaan penafsiran atas nash yang terkait pengaturan politik (Muthhar, 2016). Konsekuensinya, "menilai sosialisme menurut ilmu politik Islam" lazimnya bukan berarti mencocokkan sosialisme dengan satu "model negara Islam" yang tunggal, melainkan menguji sosialisme terhadap prinsip-prinsip normatif yang diangkat dalam politik-ekonomi Islam—misalnya etika, keadilan, kemaslahatan, serta batas-batas kepemilikan dan peran negara (Ghozali, 2020; Muthhar, 2016).

Dalam horizon ini, "politik ekonomi" dipahami sebagai ilmu yang membahas hubungan proses politik dan ekonomi (Sajadi, 2018). Karena itu, ketika literatur ekonomi Islam berbicara mengenai kapitalisme dan sosialisme, pembahasannya sering sekaligus merupakan pembahasan ekonomi-politik: bagaimana ideologi mengatur kepemilikan, distribusi, peran negara, dan tujuan kesejahteraan (Haryanto, 2019; Sajadi, 2018, 2019). Dengan kerangka tersebut, penilaian Islam atas sosialisme umumnya bergerak pada tiga sumbu besar: (i) landasan nilai atau etika, (ii) rezim kepemilikan dan distribusi, dan (iii) peran negara serta batas kebebasan individu (Fadllan, 2013; Haryanto, 2019; Mukhlisin & Suhendri, 2018; Sajadi, 2018).

3.3 Titik Temu: Sensitivitas pada Keadilan Sosial dan Kebersamaan

Beberapa literatur mencatat adanya persepsi publik bahwa keadilan sosio-ekonomi Islam memiliki kemiripan dengan sosialisme, karena Islam juga menghendaki pemerataan pendapatan secara proporsional dan menekankan kebersamaan dalam kehidupan ekonomi (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Syibly bahkan mencatat adanya anggapan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam "mirip" dengan sosialisme, termasuk klaim bahwa sosialisme akan menjadi "islami" jika ditambahkan unsur Islam (Purnomo, 2015). Dalam nada yang sama, Al-Butary juga merekam wacana kemiripan tersebut dan klaim bahwa sosialisme bisa "diislamkan" dengan menambahkan unsur Islam (Huda, 2016). Jadi, pada level tujuan umum—misalnya menolak ketimpangan ekstrem dan mengafirmasi kepentingan sosial—terdapat ruang irisan yang sering memunculkan narasi "Islam dekat dengan sosialisme" (Huda, 2016; Mukhlisin & Suhendri, 2018; Purnomo, 2015).

Selain itu, literatur ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial sebagai tema penting yang dikaitkan dengan komitmen spiritual dan misi etis (Purnomo, 2015). Dalam pembacaan atas keadilan sosial dalam keuangan atau ekonomi Islam, Syibly menekankan bahwa keadilan sosial Islam bertumpu pada komitmen spiritual dan pandangan bahwa sumber daya adalah amanah, sehingga distribusi harus diarahkan pada pemenuhan tujuan-tujuan syariah (Purnomo, 2015). Karena itu, tema "keadilan sosial" memang merupakan salah satu titik diskusi yang membuat Islam sering dibandingkan dengan ideologi modern seperti sosialisme (Huda, 2016; Mukhlisin & Suhendri, 2018; Purnomo, 2015).

3.4 Perbedaan Prinsipil: Islam Bukan Sosialisme

3.4.1 Basis Nilai: Islam sebagai Ethical Economy vs. Sosialisme sebagai Kepentingan Kolektif

Fadllan merumuskan pembedaan mendasar: ekonomi Islam berangkat dari etika (ethical economy), sementara sistem ekonomi lain—termasuk sosialisme—berangkat dari kepentingan (interest); sosialisme dari kepentingan kolektif (collectivism) (Fadllan, 2013). Sejalan dengan itu, beberapa tulisan tentang ekonomi syariah menegaskan bahwa Islam tidak memisahkan ekonomi dan akhlak atau etika, sehingga orientasi normatif—halal-haram, larangan praktik merusak, dan tujuan kemaslahatan—melekat pada sistem (Rama & Makhlani, 2014). Dengan kata lain, kritik Islam terhadap sosialisme dalam sejumlah literatur bukan hanya soal "teknik distribusi", tetapi juga soal fondasi etik dan pandangan hidup yang mendasari sistem (Fadllan, 2013; Rama & Makhlani, 2014).

Kerangka ini juga dipakai untuk menolak reduksi Islam menjadi sekadar "varian sosialisme": meskipun Islam menekankan kebersamaan dan keadilan, ia ditata oleh sistem etika internal yang terintegrasi dengan pandangan dunia Islam (Haryanto, 2019; Rama & Makhlani, 2014). Irkhami menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam ditentukan oleh parameter sistem etisnya sendiri; kebebasan konsumsi-produksi dibatasi, dan penekanan distribusi kekayaan tidak terlepas dari tujuan kebaikan dunia-akhirat (Haryanto, 2019). Karena itu, pada level ilmu politik Islam—yang menilai hubungan nilai, kekuasaan, dan ekonomi—perbedaan Islam dan sosialisme dapat diletakkan pertama-tama pada akar etika dan worldview yang mengarahkan desain institusi ekonomi-politik (Fadllan, 2013; Haryanto, 2019; Rama & Makhlani, 2014).

3.4.2 Rezim Kepemilikan: Islam Mengakui Kepemilikan Individu (dengan Batas), Sosialisme Menolaknya

Perbedaan yang paling sering ditegaskan dalam literatur komparatif adalah soal kepemilikan. Mukhlisin dan Suhendri menyatakan bahwa anggapan kemiripan Islam dan sosialisme tidak sepenuhnya benar dan bahkan "lebih banyak kekeliruannya," karena sosialisme menolak kepemilikan individu dan menghendaki pemerataan pendapatan; hal ini jelas berbeda dari prinsip ekonomi Islam (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Al-Butary merumuskan perbedaan itu secara tegas: sosialisme menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan; sosialisme "tidak mengakui hak milik individu," sehingga berbeda dari Islam (Huda, 2016). Dalam kajian distribusi al-Sadr, sosialisme dipaparkan "tidak percaya" pada kepemilikan individu sehingga semua kekayaan menjadi milik negara (Sajadi, 2019).

Sebaliknya, Sajadi menegaskan bahwa Islam berbeda dari sosialisme dalam hal kepemilikan: Islam tidak mengenal kebebasan seperti kapitalisme dan tidak pula mengenal pembatasan mutlak seperti sosialisme; Islam mengatur cara memiliki barang atau jasa dan cara memanfaatkannya, dan kepemilikan dipahami sebagai izin dari Syāri' (Allah) untuk menguasai dzat dan manfaat suatu benda (Sajadi, 2018). Rahmat dan Rofiq juga menyatakan bahwa Islam menolak absolutisasi kepemilikan individu ala kapitalisme, namun juga menolak paham sosialis bahwa kepemilikan adalah tugas kolektif; Islam menentang gagasan bahwa kepemilikan adalah "hak bersama" dalam pengertian yang meniadakan hak individu (Khoir, 2017). Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, Islam tidak dapat disamakan dengan sosialisme karena Islam mempertahankan ruang kepemilikan individu tetapi membatasi dan mengarahkannya dengan norma syariah (Khoir, 2017; Sajadi, 2018).

Pada titik ini, kajian tentang al-Sadr menambahkan formulasi yang khas: keadilan ekonomi justru dapat ditegakkan melalui tiga konsep kepemilikan—kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara—yang masing-masing membawa implikasi distribusi berbeda (Sajadi, 2019). Rumusan "multi-jenis kepemilikan" ini sejalan dengan gagasan bahwa Islam menyeimbangkan hak individu dan masyarakat, bukan meniadakan salah satunya (Fadllan, 2013; Sajadi, 2019).

3.4.3 Distribusi: Sosialisme Menekankan Pemerataan, Islam Menekankan Keadilan (dengan Kerangka Moral)

Dalam literatur yang membahas kemiripan Islam–sosialisme, bagian yang sering disorot adalah "pemerataan". Mukhlisin dan Suhendri menyebut sosialisme menghendaki pemerataan pendapatan sembari menolak kepemilikan individu, dan menyatakan ini berbeda dengan Islam (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Syibly dan Al-Butary juga merekam wacana "pemerataan" sebagai ciri sosialisme yang sering dipertentangkan dengan prinsip Islam (Huda, 2016; Purnomo, 2015). Karena itu, kritik yang berkembang bukan semata menolak tujuan menolong kelompok lemah, melainkan menolak logika sosialisme yang menghapus kepemilikan individu sebagai instrumen pemerataan (Huda, 2016; Mukhlisin & Suhendri, 2018).

Sebaliknya, politik-ekonomi Islam dalam sejumlah tulisan diletakkan pada kerangka keadilan dan maslahah. Syamsuri menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, konsisten dengan kaidah-kaidah Islam (Sukardi, 2010). Irkhami juga menekankan bahwa dorongan etis Islam terintegrasi dengan motif ekonomi dan penekanan distribusi kekayaan diarahkan pada kemaslahatan (Haryanto, 2019). Dengan demikian, jika sosialisme dipahami terutama sebagai proyek pemerataan melalui kolektivisasi, maka Islam dipahami sebagai proyek keadilan distribusi yang ditata oleh moralitas dan aturan syariah—dengan tetap mengakui pluralitas bentuk kepemilikan (Haryanto, 2019; Sajadi, 2019; Sukardi, 2010).

3.4.4 Peran Negara: Islam Kuat pada Jaminan Kebutuhan Dasar, tetapi Tidak Identik dengan "Ekonomi Komando" Sosialis

Salah satu ciri sosialisme dalam paparan Sajadi adalah penyerahan pengendalian proyek produksi dan distribusi kepada negara (Sajadi, 2018). Sementara itu, Islam juga menempatkan negara sebagai aktor penting, tetapi dalam bentuk yang dibingkai sebagai pelayanan dan pengaturan bagi rakyat. Sajadi menegaskan bahwa politik ekonomi Islam didasarkan pada paradigma bahwa negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap warga dan membuka kemungkinan pemenuhan kebutuhan pelengkap, serta memandang relasi negara–rakyat sebagai pelayanan atau pengaturan, bukan relasi bisnis (Sajadi, 2018). Hal ini juga selaras dengan diskursus "negara kesejahteraan" dalam ekonomi Islam yang menekankan dimensi spiritual, sosial, dan politik Islam, bukan sekadar manifestasi nilai ekonomi (Hakiki, 2016).

Namun, peran negara yang aktif dalam Islam tidak otomatis berarti negara menjadi pengendali total seperti dalam ekonomi komando. Purnomo menekankan bahwa etika ekonomi Islam berupaya menempuh jalan tengah (prinsip keseimbangan), menggabungkan paksaan negara dengan dorongan sukarela pada diri manusia (Hakiki, 2016). Dalam kerangka welfare state, literatur juga menandai adanya upaya "jalan tengah" antara kapitalisme dan sosialisme, meskipun welfare state sendiri dipahami sebagai doktrin yang berkembang dalam ketegangan kedua ideologi itu (Badarussyamsi et al., 2023; Dahlan & 'Irfaan, 2014). Dengan demikian, dari perspektif politik Islam, Islam dapat menerima pentingnya negara menjamin kesejahteraan, tetapi tetap menolak reduksi Islam menjadi sosialisme—karena landasan etis, konsepsi kepemilikan, dan tujuan akhir (kemaslahatan dunia-akhirat) berbeda (Hakiki, 2016; Haryanto, 2019; Sajadi, 2018).

3.5 Varian "Sosialisme Islam": Upaya Sintesis dan Batas-batasnya dalam Politik Islam

Walaupun banyak literatur menegaskan Islam ≠ sosialisme, ada pula tradisi pemikiran yang mengembangkan istilah "sosialisme Islam". Manan menjelaskan bahwa H.O.S. Tjokroaminoto menghubungkan ajaran Islam dan sosialisme di Indonesia, dan menegaskan "sosialisme Islam" bukan sosialisme Barat, melainkan sosialisme yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah (Fadllan, 2018). Studi lain juga menegaskan bahwa sosialisme Islam Tjokroaminoto dirumuskan untuk merespons kesenjangan sosial, dan diposisikan sebagai konsep berbasis nilai-nilai Islam (Fanani & Triani, 2023). Dalam bingkai ini, "sosialisme Islam" dipahami sebagai gerakan sosial-politik untuk keadilan dan kesejahteraan yang dikontrol oleh identitas Islam, bukan sebagai adopsi utuh doktrin kolektivisasi kepemilikan ala sosialisme klasik (Fadllan, 2018; Fanani & Triani, 2023).

Namun, keberadaan wacana "sosialisme Islam" sekaligus menegaskan adanya dua hal penting dalam ilmu politik Islam. Pertama, diskursus politik Islam memang plural dan membuka ruang artikulasi ide-ide modern—termasuk sosialisme—melalui penafsiran dan agenda keadilan sosial (Fadllan, 2018; Ghozali, 2020). Kedua, bahkan ketika istilah "sosialisme" dipakai, beberapa literatur tetap menegaskan batasnya: Islam tidak identik dengan sosialisme yang meniadakan kepemilikan individu (Huda, 2016; Khoir, 2017; Mukhlisin & Suhendri, 2018). Karena itu, secara analitis, "sosialisme Islam" dalam sejumlah literatur Indonesia lebih tepat dipahami sebagai bahasa politik untuk agenda keadilan sosial yang dirasionalisasi melalui sumber-sumber Islam, bukan penerimaan penuh atas teori kepemilikan kolektif total (Fadllan, 2018; Fanani & Triani, 2023).

Dalam konteks wacana yang lebih luas, Fanani dan Triani mencatat bahwa Sayyid Qutb menulis tentang "keadilan sosial" pada saat pengaruh sosialisme kuat, dengan meminjam "trade mark" keadilan sosial sosialisme sambil menguraikan paradigma keislaman (Syamsuri, 2016). Catatan ini memperlihatkan bahwa dalam sejarah pemikiran politik Islam modern, konsep-konsep yang populer dalam sosialisme—misalnya "keadilan sosial"—dapat diadopsi sebagai kosakata, tetapi diarahkan ke dalam konstruksi normatif Islam (Syamsuri, 2016).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur di atas, sosialisme sebagai ideologi politik-ekonomi dapat dipahami dalam tiga ciri pokok: (i) orientasi kepentingan kolektif, (ii) pembatasan atau penolakan kepemilikan individu hingga pemusatan kekayaan pada negara, dan (iii) penggunaan otoritas negara untuk mengendalikan produksi–distribusi demi pemerataan (Fadllan, 2013; Mukhlisin & Suhendri, 2018; Sajadi, 2019). Ilmu politik Islam (fiqh siyāsah) tidak bergerak dari satu model negara baku, tetapi menilai ideologi melalui prinsip normatif dan interpretasi yang beragam—dengan penekanan pada etika, kemaslahatan, dan keseimbangan relasi individu–masyarakat (Ghozali, 2020; Muthhar, 2016).

Karena itu, literatur komparatif menegaskan bahwa Islam tidak dapat direduksi menjadi sosialisme, meskipun keduanya sama-sama berbicara mengenai kepentingan sosial dan keadilan (Huda, 2016; Mukhlisin & Suhendri, 2018; Purnomo, 2015). Perbedaan prinsipilnya adalah sebagai berikut.

Pertama, Islam berangkat dari ethical economy dan kerangka syariah (Fadllan, 2013; Haryanto, 2019; Rama & Makhlani, 2014). Kedua, Islam mengakui kepemilikan individu dengan batas dan mengembangkan multi-jenis kepemilikan—pribadi, bersama, dan negara (Khoir, 2017; Sajadi, 2018, 2019). Ketiga, Islam menekankan distribusi yang adil dalam horizon kemaslahatan, bukan sekadar pemerataan mekanis (Haryanto, 2019; Sukardi, 2010). Keempat, Islam menempatkan negara sebagai penjamin kebutuhan dasar dalam relasi pelayanan atau pengaturan, bukan sebagai pengendali total yang meniadakan ruang hak milik dan kebebasan yang dibatasi etika (Hakiki, 2016; Sajadi, 2018).

Dengan demikian, penilaian ilmu politik Islam terhadap sosialisme bukanlah penolakan total terhadap tujuan-tujuan sosial yang diusung sosialisme, melainkan penolakan terhadap fondasi ideologis, rezim kepemilikan, dan mekanisme distribusi yang menafikan prinsip-prinsip syariah. Islam menawarkan alternatif yang khas: sistem yang menyeimbangkan hak individu dan tanggung jawab sosial di bawah bimbingan nilai-nilai etis-spiritual yang bersumber dari wahyu.

________________________________________

Daftar Pustaka

Badarussyamsi, B., Begin, D. A., & Kaylani, K. (2023). Pemikiran Sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto untuk Penguatan Visi Demokrasi Indonesia. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 49–68. https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.35

Dahlan, A., & 'Irfaan, S. (2014). Mengagas Negara Kesejahteraan. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 2(1), 1–22. https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22

Fadllan, F. (2018). Rekonstruksi pembangunan ekonomi berbasis Islam: Telaah pemikiran M. Umer Chapra. Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 15(2), 393. https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2064

Fadllan. (2013). Paradigma madzhab-madzhab ekonomi Islam dalam merespon sistem ekonomi konvensional. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 7(1), 156–177. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.322

Fanani, Z., & Triani, T. (2023). Islam dan perubahan politik: Studi pergeseran pemikiran Sayyid Qutb tentang politik Islam. Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman, 3(2), 135–150. https://doi.org/10.62096/tsaqofah.v3i2.48

Ghozali, I. (2020). Memahami format demokrasi model Khawarij di Indonesia. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 17. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.6128

Hakiki, K. M. (2016). Islam dan demokrasi: Pandangan intelektual Muslim dan penerapannya di Indonesia. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 1(1), 1–17. https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.583

Haryanto, R. (2019). Sistem ekonomi: Kajian komparatif antara sistem ekonomi Kapitalis dan Islām. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 3(1), 63–80. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2610

Huda, C. (2016). Ekonomi Islam dan kapitalisme: Merunut benih kapitalisme dalam ekonomi Islam. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 27–49. https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031

Khoir, T. (2017). Titik temu pemikiran Mahmoud Mohamed Thaha dan Abdullahi Ahmed An-Na'im. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 18(1), 65. https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1746

Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Strategi pengembangan produk bank syariah di Indonesia. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1), 60–70. https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.51

Muthhar, Moh. A. (2016). Kontekstualisasi filsafat politik al-Fârâbî dalam pemikiran politik modern. Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman, 3(1), 28–54. https://doi.org/10.36835/maraji.v3i1.61

Purnomo, A. (2015). Islam dan konsep welfare state dalam ekonomi Islam. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 2(2). https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.378

Rama, A., & Makhlani, M. (2014). Analisis kesesuaian konstitusi ekonomi Indonesia terhadap ekonomi Islam. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 6(1). https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1367

Sajadi, D. (2018). Berhijrah dari sistem ekonomi sekuler menuju sistem ekonomi syari'ah. El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 1(01), 58–81. https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.530

Sajadi, D. (2019). Agama, etika dan sistem ekonomi. El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 3(02), 1–17. https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i02.1049

Sukardi, I. (2010). Islam dan civil society. Tsaqafah, 6(1), 115. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i1.141

Syamsuri, S. (2016). Paradigma pembangunan ekonomi: Satu analisis tinjauan ulang dari perspektif ekonomi Islam. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v7i2.42