02229 - Soft Power dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Sebuah Tinjauan Konseptual dan Normatif

Abstract

This article examines the concept of soft power through the lens of Islamic political science by synthesizing existing literature on Islamic diplomacy, public diplomacy, and normative frameworks derived from Islamic teachings. Soft power, as originally formulated by Joseph S. Nye, refers to the ability to influence others through attraction rather than coercion or payment. Within the framework of Islamic political science, this concept is reinterpreted and extended beyond mere strategic effectiveness to encompass moral legitimacy, normative consistency, and ethical process — qualities encapsulated in the notion of clean diplomacy (diplomasi bersih). Drawing on a corpus of Indonesian and international scholarly references, this article argues that soft power in Islamic political science constitutes the capacity of state and non-state actors to influence others through cultural attraction, values, and non-coercive policies, conducted through diplomacy that upholds justice, transparency, accountability, consistency of commitment (wafā' bil 'ahd), and orientation toward rahmatan lil 'alamin. The article further discusses the sources, instruments, actors, and evaluative criteria of Islamic soft power, including the relevance of the maqāṣid al-syarī'ah framework as a normative foundation for contemporary Islamic diplomacy.

Keywords: soft power, Islamic political science, clean diplomacy, rahmatan lil 'alamin, maqāṣid al-syarī'ah, public diplomacy

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep soft power melalui lensa ilmu politik Islam dengan cara mensintesis literatur yang ada mengenai diplomasi Islam, diplomasi publik, dan kerangka normatif yang bersumber dari ajaran Islam. Soft power, sebagaimana dirumuskan oleh Joseph S. Nye, merujuk pada kemampuan untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik, bukan melalui paksaan atau pembayaran. Dalam kerangka ilmu politik Islam, konsep ini diinterpretasikan dan diperluas melampaui efektivitas strategis semata, hingga mencakup legitimasi moral, konsistensi normatif, dan etika proses — kualitas-kualitas yang terangkum dalam gagasan diplomasi bersih. Berdasarkan korpus referensi akademik Indonesia dan internasional, artikel ini berargumen bahwa soft power dalam ilmu politik Islam merupakan kemampuan aktor negara maupun non-negara untuk memengaruhi aktor lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan secara non-koersif, yang dijalankan melalui diplomasi yang menjunjung keadilan, transparansi, akuntabilitas, konsistensi dalam menepati komitmen (wafā' bil 'ahd), serta orientasi rahmatan lil 'alamin. Artikel ini lebih lanjut membahas sumber-sumber, instrumen, aktor, dan kriteria evaluatif soft power Islami, termasuk relevansi kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan normatif diplomasi Islam kontemporer.

Kata Kunci: soft power, ilmu politik Islam, diplomasi bersih, rahmatan lil 'alamin, maqāṣid al-syarī'ah, diplomasi publik

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan studi hubungan internasional kontemporer, soft power telah menjadi salah satu konsep yang paling banyak diperbincangkan. Konsep ini, yang dipopulerkan oleh Joseph S. Nye, menawarkan alternatif analitis terhadap dominasi pendekatan hard power yang bertumpu pada kekuatan militer dan ekonomi. Namun demikian, kajian soft power dalam perspektif ilmu politik Islam masih relatif terbatas, padahal tradisi diplomasi Islam memiliki akar normatif yang kaya dan relevan untuk memperkaya diskursus tersebut.

Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan tinjauan konseptual dan normatif atas soft power dalam perspektif ilmu politik Islam. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: bagaimana konsep soft power dipahami, dibatasi, dan dikembangkan dalam kerangka ilmu politik Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan sintesis literatur (literature synthesis) atas sejumlah karya akademik yang relevan, baik yang membahas konsep soft power secara umum maupun yang mengkaji diplomasi Islam secara khusus.

Pembahasan dilakukan secara sistematis, dimulai dari tinjauan konseptual soft power dalam studi politik dan diplomasi kontemporer, pembedaan antara soft power dan soft diplomacy, rekonstruksi perspektif ilmu politik Islam terhadap konsep tersebut, identifikasi sumber-sumber dan instrumen soft power Islami, pemetaan aktor, hingga perumusan kriteria evaluatif.

________________________________________

2. Konsep Soft Power dalam Studi Politik dan Diplomasi Kontemporer

Dalam literatur hubungan internasional dan ilmu politik, soft power umumnya dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang bekerja melalui daya tarik (attractiveness) — berbeda dari hard power yang beroperasi melalui paksaan (coercion) atau ancaman/imbalan material (Aprianto, 2020; Kurniadi, 2020; Soesilowati, 2017). Definisi yang paling sering dirujuk dalam sumber-sumber yang tersedia adalah rumusan Joseph S. Nye bahwa soft power merupakan kemampuan untuk memperoleh apa yang diinginkan "melalui daya tarik, bukan melalui paksaan atau pembayaran" (attraction rather than coercion or payments) (Aprianto, 2020; Kurniadi, 2020; Soesilowati, 2017). Sejalan dengan itu, beberapa tulisan dalam korpus referensi menegaskan bahwa soft power bersumber dari faktor-faktor non-koersif seperti budaya, nilai politik/ideologi, serta kebijakan luar negeri yang dipersepsi legitim dan bermoral oleh publik sasaran (Putri et al., 2022; Simatupang, 2023; Wijaya & Purbantina, 2022; Zaelani & Sahide, 2021).

Namun demikian, terdapat nuansa definisional di antara referensi yang perlu dicatat. Misalnya, studi tentang diplomasi profetik menyatakan soft power dilakukan "tanpa paksaan" tetapi dapat ditempuh melalui "persuasi atau pemberian uang," yang secara konseptual beririsan tetapi tidak sepenuhnya identik dengan definisi Nye yang menegaskan "bukan … pembayaran" (Kurniadi, 2020; Rohman & Mansyur, 2022; Soesilowati, 2017). Perbedaan ini relevan dalam pembacaan politik Islam, karena menyangkut batas etis antara persuasi, hadiah/bantuan, dan transaksi instrumental dalam memengaruhi pihak lain (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Rohman & Mansyur, 2022).

________________________________________

3. Membedakan Soft Power dan Soft Diplomacy: Urgensi bagi Pembacaan Islam

Beberapa referensi menekankan bahwa istilah soft power sering tertukar dengan soft diplomacy atau diplomasi publik/budaya (Yani & Lusiana, 2018; Zaelani & Sahide, 2021). Dalam sumber yang tersedia, pembedaan eksplisit dinyatakan melalui rujukan pada Srivastava: soft diplomacy dipahami lebih bergantung pada bantuan (aid) dan mediasi serta bersifat normatif, sedangkan soft power lebih terkait pemanfaatan budaya dan "benang" relasional lain untuk mencapai tujuan (Kurniadi, 2020; Lusiana, 2020). Dengan demikian, soft diplomacy dapat dipahami sebagai salah satu cara operasional untuk "menerjemahkan" sumber-sumber soft power ke dalam praktik — misalnya melalui pertukaran, bantuan, mediasi, dan dialog — tetapi keduanya tidak identik (Lusiana, 2020; Yani & Lusiana, 2018; Zarkasyi & Effendi, 2023).

Pembedaan ini juga ditekankan oleh literatur diplomasi publik: diplomasi publik sering diposisikan sebagai mekanisme penyebaran soft power, tetapi diplomasi publik dan soft power tetap perlu dibedakan karena suatu aktor dapat melakukan diplomasi publik tanpa memiliki soft power yang kuat, atau sebaliknya (Yani & Lusiana, 2018; Zarkasyi & Effendi, 2023). Kerangka ini membantu menjembatani diskusi "soft power menurut ilmu politik Islam," karena politik Islam tidak hanya menilai efektivitas pengaruh, tetapi juga menilai kebersihan sarana, konsistensi norma, dan legitimasi moral dari proses diplomasi (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Rimapradesi & Surwandono, 2022).

________________________________________

4. Perspektif Ilmu Politik Islam: Dari "Kekuatan" menuju Etika dan "Diplomasi Bersih"

Dalam korpus referensi, "ilmu politik Islam" terkait diplomasi terutama muncul melalui gagasan Diplomasi Islam sebagai clean diplomacy (diplomasi bersih). Diplomasi bersih diposisikan sebagai kritik atas diplomasi konvensional yang dipandang memiliki "cacat" dan cenderung "relatif tidak bersih," sehingga diperlukan diplomasi yang tidak hanya mengejar tujuan, tetapi juga menilai sarana dan proses negosiasi sebagai bagian esensial dari etika politik (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022). Dalam formulasi ini, diplomasi bersih dirujuk sebagai diplomasi yang berlandaskan perspektif Islam (Al-Qur'an dan Hadis), serta dicontohkan dalam pemikiran dan tindakan Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Rimapradesi & Surwandono, 2022).

Sejumlah karakter yang dikaitkan dengan diplomasi Islam dalam referensi meliputi: keadilan, keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, dan orientasi rahmatan lil 'alamin (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Rimapradesi & Surwandono, 2022). Literatur tentang inkonsistensi diplomasi Islam di Liga Arab bahkan menurunkan parameter normatif konkret: pelanggaran terhadap wafā' bil 'ahd (konsistensi/menepati komitmen) dan praktik mu'āmalah bil miṡl yang ditafsirkan sebagai larangan standar ganda (double standard) dalam praktik diplomasi (Rimapradesi & Surwandono, 2022). Dengan kata lain, dalam lensa politik Islam, "kekuatan" diplomasi tidak hanya diukur dari capaian material, tetapi juga dari koherensi norma dan integritas proses (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Rimapradesi & Surwandono, 2022).

________________________________________

5. Merumuskan Soft Power menurut Ilmu Politik Islam: Sebuah Sintesis

Berdasarkan pilar-pilar di atas, soft power menurut ilmu politik Islam dapat disintesiskan melalui tiga dimensi sebagai berikut.

Pertama, kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik (budaya, nilai, kebijakan) dan persuasi non-koersif sebagaimana soft power dalam pengertian umum (Kurniadi, 2020; Putri et al., 2022; Soesilowati, 2017; Zaelani & Sahide, 2021).

Kedua, dibatasi dan diarahkan oleh norma diplomasi Islam (diplomasi bersih) yang menekankan rahmatan lil 'alamin, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi janji/komitmen (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Rimapradesi & Surwandono, 2022).

Ketiga, berorientasi pada kemaslahatan yang dalam sebagian literatur dapat didekati melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai pendekatan "baru" diplomasi Islam, dan dapat dikembangkan sebagai strategi diplomasi soft power terutama untuk isu minoritas (Fathoni, 2017; Pratiwi, 2017).

Kerangka ini membuat soft power dalam politik Islam bukan sekadar "kecakapan branding," melainkan kemampuan memproduksi daya tarik yang legitim secara moral dan konsisten secara normatif, karena legitimasi moral dipahami sebagai bagian dari kekuatan itu sendiri (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Rimapradesi & Surwandono, 2022). Di titik ini, konsep soft power "global" (Nye) dan gagasan "diplomasi bersih" (politik Islam) beririsan: keduanya sama-sama mengedepankan persuasi dan penolakan atas koersif sebagai modus utama, tetapi politik Islam memberi bobot lebih tegas pada etika proses dan amanah (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Soesilowati, 2017).

________________________________________

6. Sumber-Sumber Soft Power dalam Lensa Politik Islam

6.1 Nilai Islam sebagai Sumber Daya Tarik: Legitimasi Moral dan Reputasi

Beberapa referensi memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam dapat dikapitalisasi sebagai sumber daya tarik yang membentuk citra dan legitimasi di mata publik internasional. Studi tentang Qatar dalam Piala Dunia 2022, misalnya, menekankan kepentingan Qatar menampilkan Timur Tengah sebagai kawasan aman dan nyaman serta menonjolkan "nilai-nilai Islami" sebagai faktor normatif universal yang jauh dari kekerasan (Hapsari & Muhaimin, 2023). Studi mengenai UEA menempatkan "toleransi" sebagai alat soft-power diplomacy untuk memajukan kepentingan nasional, sekaligus menunjukkan bagaimana narasi kebijakan — domestik dan luar negeri — dapat dibangun dengan basis nilai yang diartikulasikan sebagai kompatibel dengan Islam (Alim et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, sejumlah referensi menempatkan "Islam moderat" sebagai elemen identitas yang diproyeksikan melalui dialog antaragama/antarbudaya/antarperadaban sebagai jalur diplomasi (Andriasanti, 2015; Rachmawati, 2017). Bahkan, literatur diplomasi publik Indonesia menegaskan bahwa aktivitas seperti interfaith dialog dan forum-forum publik merupakan bagian dari praktik berbagi identitas untuk membangun saling pengertian (mutual understanding) (Andriasanti, 2015; Rachmawati, 2017). Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, soft power dapat bertumpu pada persepsi "Islam yang damai" dan kompatibel dengan pluralitas — selama klaim itu dijaga konsisten dengan norma diplomasi bersih yang menekankan keadilan dan non-standar ganda (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Rimapradesi & Surwandono, 2022).

6.2 Institusi dan Simbol Keagamaan sebagai Modal Soft Power

Sumber lain yang secara eksplisit disebut adalah status religius dan institusi pendidikan-keagamaan. Studi tentang Arab Saudi menegaskan bahwa status sebagai pelayan dua kota suci menjadi sumber penting soft power Saudi di dunia Islam, dan infrastruktur pendidikan serta dukungan dana juga berperan dalam pembentukan soft power Saudi di Indonesia (Zarkasyi & Effendi, 2023). Dalam logika yang serupa, soft power dalam politik Islam dapat muncul dari institusi dan jaringan pendidikan/dakwah yang membangun persepsi otoritas keilmuan dan moral (Fathoni, 2017; Purwono, 2020; Zarkasyi & Effendi, 2023).

6.3 Budaya dan Akulturasi sebagai Daya Tarik "Islam Ramah": Jalur Non-Koersif

Sejumlah referensi tentang sejarah dan budaya Nusantara menguatkan bahwa ekspresi Islam dapat beroperasi sebagai daya tarik yang memfasilitasi hubungan damai lintas identitas. Studi tentang wayang kulit Cirebon menegaskan bahwa pada masa awal berkembangnya Islam di Jawa terjadi diplomasi antarbudaya dan kepercayaan secara damai melalui media seni, dan wayang digunakan sebagai media dakwah dengan peran ulama Sufi serta penguasa lokal (Wayang Kulit Cirebon: Warisan Diplomasi Seni Budaya Nusantara, 2013). Studi tentang penyebaran Islam di Nusantara juga menekankan jalur damai melalui perdagangan, budaya, dan akulturasi (Rohman & Mansyur, 2022), yang secara konseptual sejalan dengan cara kerja soft power berbasis daya tarik budaya (Soesilowati, 2017; Zaelani & Sahide, 2021).

Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, budaya bukan sekadar ornamen, melainkan infrastruktur daya tarik yang memungkinkan persuasi, penerimaan, dan harmoni tanpa paksaan — selama prosesnya tidak menegasikan nilai keadilan dan amanah yang ditekankan dalam diplomasi bersih (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Wayang Kulit Cirebon: Warisan Diplomasi Seni Budaya Nusantara, 2013).

________________________________________

7. Instrumen Soft Power yang Kompatibel dengan Diplomasi Islam

7.1 Dialog dan Diplomasi Publik: Membangun Mutual Understanding

Banyak referensi menempatkan diplomasi publik sebagai instrumen kunci soft power dan menekankan pentingnya komunikasi untuk memengaruhi publik asing (Natadiwangsa et al., 2023; Rachmawati, 2017). Dalam kerangka politik Islam yang menuntut diplomasi bersih dan kesetaraan, dialog antaragama/antarperadaban menjadi kanal penting karena berorientasi pada saling pengertian dan menekan logika dominasi (Andriasanti, 2015; Pratiwi, 2017; Rachmawati, 2017). Dalam sintesis politik Islam, dialog menjadi sarana soft power yang relatif selaras dengan prinsip rahmatan lil 'alamin karena memprioritaskan koeksistensi dan harmoni (Hasanah, 2021; Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022).

7.2 Pendidikan dan Pertukaran sebagai Penguatan People-to-People Diplomacy

Referensi tentang diplomasi soft power melalui atase pendidikan dan kebudayaan Indonesia menegaskan signifikansi "neo-diplomacy" yang melibatkan people to people untuk memperkuat kepentingan nasional (Soesilowati, 2017). Studi beasiswa Sudan–Indonesia menempatkan beasiswa sebagai instrumen diplomasi budaya yang membangun kepercayaan dan pemahaman nilai/gagasan di antara masyarakat (Musa et al., 2022). Dalam perspektif politik Islam, pola ini kompatibel dengan prinsip diplomasi yang menghindari koersif serta menumbuhkan persahabatan dan pemahaman — kategori yang dalam beberapa referensi juga diletakkan sebagai ranah soft diplomacy (Rimapradesi & Surwandono, 2022; Sundari & Sary, 2021).

7.3 Filantropi, Bantuan Kemanusiaan, dan Mediasi: Soft Diplomacy Bernuansa Normatif

Sejumlah referensi menekankan soft diplomacy sebagai pendekatan melalui aspek sosial dan charitable affairs untuk mencapai tujuan nasional (Kurniadi, 2020), serta melalui lembaga filantropi sebagai strategi pembangunan citra di komunitas internasional (Auladiy, 2023). Dalam kasus Indonesia, politik luar negeri pada isu Rohingya dipahami menggunakan basis soft power dan "humanitarian diplomacy" yang menghindari kekerasan, ancaman, dan kecaman (Putri et al., 2022; Sundari & Sary, 2021). Literatur politik Islam memandang bahwa diplomasi Islam menekankan perdamaian, kerja sama, pencegahan konflik, dan resolusi konflik (Puri & Yumitro, 2022), sehingga kanal kemanusiaan dapat dipahami sebagai instrumen soft power yang konsisten dengan orientasi moral — selama tidak jatuh pada standar ganda dan tetap menjaga amanah komitmen (wafā' bil 'ahd) (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Rimapradesi & Surwandono, 2022).

7.4 Diplomasi Budaya: Batik, Fesyen, Film, dan Kuliner sebagai Soft Power Non-Koersif

Diplomasi budaya sering dipahami sebagai cara memengaruhi pihak lain melalui nilai budaya (Aulia & Siyar, 2021; Musa et al., 2022), dan dalam literatur soft power Nye, budaya merupakan salah satu sumber utama daya tarik (Wijaya & Purbantina, 2022; Zaelani & Sahide, 2021). Kajian batik menegaskan batik sebagai alat penting soft power diplomacy Indonesia (Wijaya & Purbantina, 2022), serta memposisikan batik sebagai sarana diplomasi kebudayaan setelah pengakuan UNESCO (Cakranegara, 2023). Kajian fesyen muslim menunjukkan strategi diplomasi budaya Indonesia melalui peragaan busana dan pemasaran yang melibatkan aktor negara dan non-negara (Aulia & Siyar, 2021). Dalam pembacaan politik Islam, diplomasi budaya dapat menjadi instrumen soft power sepanjang diarahkan untuk membangun saling pengertian dan tidak mengandung manipulasi yang bertentangan dengan diplomasi bersih (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Wayang Kulit Cirebon: Warisan Diplomasi Seni Budaya Nusantara, 2013).

________________________________________

8. Aktor Soft Power menurut Politik Islam: Negara dan Non-Negara dalam Kerangka Multi-Track

Literatur diplomasi kontemporer menekankan bahwa diplomasi tidak lagi dimonopoli negara; aktor non-negara turut berperan dalam membentuk citra, identitas, dan hubungan lintas batas (Rachmawati, 2017; Hasanah, 2021). Studi tentang PITI Jawa Timur menunjukkan peran organisasi masyarakat dalam diplomasi publik — memperkenalkan budaya, mengadakan aktivitas sosial, dan menjalankan mediasi — sekaligus menegaskan bahwa aktor tersebut dapat berdiri independen dari negara (Hasanah, 2021). Literatur tentang PCINU menempatkan organisasi keagamaan sebagai aktor penting yang memperkenalkan wajah Islam damai dan berkontribusi bagi relasi Islam–Barat maupun politik luar negeri Indonesia (Purwono, 2020). Dalam perspektif politik Islam, perluasan aktor ini konsisten dengan gagasan bahwa diplomasi bersih tidak hanya menilai tujuan, tetapi juga menilai sarana dan jejaring sosial yang memproduksi keadilan dan harmoni (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Rachmawati, 2017).

Pada saat yang sama, literatur politik Islam juga memberi peringatan implisit: perluasan aktor dapat memperbesar risiko inkonsistensi norma bila pesan moral dipolitisasi atau dijalankan dengan standar ganda (Andriasanti, 2015; Puri & Yumitro, 2022; Rimapradesi & Surwandono, 2022). Karena itu, evaluasi soft power dalam perspektif politik Islam menuntut audit normatif: apakah tindakan aktor (negara/non-negara) tetap konsisten dengan prinsip amanah, transparansi, dan wafā' bil 'ahd (Pratiwi, 2017; Rimapradesi & Surwandono, 2022).

________________________________________

9. Kriteria Evaluasi: Kapan Soft Power "Islami" Menguat atau Justru Melemah?

Berdasarkan referensi yang tersedia, kekuatan soft power dalam politik Islam cenderung meningkat apabila kondisi-kondisi berikut terpenuhi.

Pertama, daya tarik (budaya/nilai/kebijakan) dipersepsi legitim dan bermoral, konsisten dengan sumber daya soft power yang ditekankan Nye, yakni budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri (Putri et al., 2022; Soesilowati, 2017; Zaelani & Sahide, 2021).

Kedua, proses diplomasi memenuhi standar diplomasi bersih: adil, transparan, akuntabel, dan menempatkan pihak dalam kedudukan setara tanpa supremasi atau penindasan (Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022).

Ketiga, komitmen dipenuhi dan tidak terjadi standar ganda, sesuai norma wafā' bil 'ahd dan kritik atas praktik double standard (Rimapradesi & Surwandono, 2022).

Keempat, tujuan dan cara selaras dengan kemaslahatan/maqāṣid, khususnya ketika diplomasi ditujukan melindungi hak kelompok rentan/minoritas dan memperbaiki persepsi terhadap Islam pasca-stigma global (Andriasanti, 2015; Fathoni, 2017; Pratiwi, 2017).

Sebaliknya, literatur tentang Liga Arab menunjukkan bahwa ketika norma-norma tersebut dilanggar — misalnya melalui inkonsistensi dan standar ganda — kualitas "diplomasi Islam" dipersepsi menurun dan berimplikasi negatif pada kualitas kemanusiaan (Rimapradesi & Surwandono, 2022). Kondisi ini secara konseptual juga dapat melemahkan soft power karena daya tarik moralnya runtuh (Puri & Yumitro, 2022; Soesilowati, 2017; Zaelani & Sahide, 2021).

________________________________________

10. Simpulan

Artikel ini telah menelaah konsep soft power dalam perspektif ilmu politik Islam melalui sintesis berbagai referensi akademik. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa soft power menurut ilmu politik Islam adalah kemampuan aktor — baik negara maupun non-negara — untuk memengaruhi aktor lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan secara non-koersif, yang harus dijalankan melalui diplomasi bersih yang bercirikan: adil, transparan, akuntabel, konsisten dalam menepati komitmen, dan berorientasi rahmatan lil 'alamin (Kurniadi, 2020; Pratiwi, 2017; Puri & Yumitro, 2022; Rimapradesi & Surwandono, 2022; Soesilowati, 2017; Zaelani & Sahide, 2021).

Dalam varian aplikatifnya, kerangka ini dapat diperkaya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai orientasi kemaslahatan dan perlindungan hak fundamental, sehingga soft power tidak hanya efektif, tetapi juga legitim secara moral dalam lensa politik Islam (Fathoni, 2017; Pratiwi, 2017). Dengan demikian, titik pertemuan antara konsep soft power global (Nye) dan gagasan diplomasi bersih dalam politik Islam terletak pada penolakan bersama atas pendekatan koersif, meskipun politik Islam memberikan bobot yang jauh lebih tegas pada dimensi etika proses dan amanah sebagai bagian tak terpisahkan dari kekuatan itu sendiri.

Artikel ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang relevansi kerangka normatif Islam dalam studi diplomasi dan hubungan internasional, sekaligus memperkaya khazanah ilmu politik Islam yang belum banyak digarap secara sistematis dalam konteks soft power.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alim, M., Akbar, A., & Muttaqin, M. I. (2023). Nilai toleransi pada bingkai kebijakan dalam dan luar negeri UAE. Jurnal Icmes, 7(2), 221–233. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v7i2.160

Andriasanti, L. (2015). Identitas Islam moderat dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Global Jurnal Politik Internasional, 16(1). https://doi.org/10.7454/global.v16i1.7

Aprianto, A. (2020). Sains sebagai sumber soft power Indonesia. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 11(1), 85–105. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1444

Auladiy, K. (2023). Analisis soft diplomacy Qatar melalui Qatar Charity di Indonesia. Journal of Integrative International Relations, 8(1), 41–52. https://doi.org/10.15642/jiir.2023.8.1.41-52

Aulia, V., & Siyar, S. (2021). Fesyen muslim dan diplomasi budaya Indonesia. Siyar Journal, 1(1), 3–20. https://doi.org/10.15642/siyar.2021.1.1.3-20

Cakranegara, J. J. S. (2023). Eksistensi batik dalam diplomasi Indonesia–Afrika Selatan (1990–2013). Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 9(1), 89–112. https://doi.org/10.36424/jpsb.v9i1.355

Fathoni, A. (2017). Relevansi maqasid syariah sebagai pendekatan baru diplomasi Islam dalam penyelesaian konflik minoritas: Teori dan praktik. Insignia Journal of International Relations, 4(01), 36. https://doi.org/10.20884/1.ins.2017.4.01.485

Hapsari, E. P., & Muhaimin, R. (2023). Analisa kepentingan nasional Qatar melalui diplomasi olahraga di Piala Dunia 2022. Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(12), 10230–10238. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3210

Hasanah, E. P. (2021). Sepak terjang PITI Jawa Timur di tengah pusaran hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok. Siyar Journal, 1(2), 3–26. https://doi.org/10.15642/siyar.2021.1.2.3-26

Kurniadi, T. (2020). Implementasi pemberian hibah pemerintah Indonesia kepada pemerintah/lembaga asing sebagai stimulus soft diplomacy. Jurnal BPPK Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 13(1), 01–14. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.440

Lusiana, E. (2020). Bali Democracy Student Conference: Promosi demokrasi Indonesia melalui people to people dialogue dalam forum antar pemerintah. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 15(2), 307–313. https://doi.org/10.24042/tps.v15i2.5104

Musa, A. A. M., Bainus, A., & Yulianti, D. (2022). Peningkatan hubungan bilateral Sudan–Indonesia melalui diplomasi budaya. Jurnal Icmes, 6(2), 148–165. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i2.140

Natadiwangsa, D., Purnama, C., & Akim, A. (2023). Program Peace Corps sebagai diplomasi publik Amerika Serikat di Indonesia tahun 2016–2020. Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, 2(1), 15. https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i1.45542

Pratiwi, T. D. (2017). Relevansi penyusunan teori diplomasi dalam perspektif Islam. Journal of Islamic World and Politics, 1(1). https://doi.org/10.18196/jiwp.1106

Puri, C. N., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam penguatan diplomasi Islam. Jurnal Sosial Politik, 8(1), 96–108. https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.19717

Purwono, A. (2020). Internationalization of Islam rahmatan lil 'alamin through Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU): Motivation and contribution. Jurnal Politik Profetik, 8(2), 240. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a3

Putri, A. I., Harini, S., & Wijayati, H. (2022). Politik luar negeri Indonesia dalam kepemimpinan Retno Marsudi (studi kasus konflik Rohingya 2016–2019). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 11(3), 201–222. https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2551

Rachmawati, I. (2017). Indonesian public diplomacy: Preserving state existence through sharing of identities to gain mutual understanding. Jurnal Global & Strategis, 11(1), 55. https://doi.org/10.20473/jgs.11.1.2017.55-71

Rimapradesi, Y., & Surwandono, S. (2022). Inkonsistensi diplomasi Islam di dalam Liga Arab. Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs, 7(2), 105. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i2.8501

Rohman, A., & Mansyur, H. M. (2022). Diplomasi profetik (studi analisis pada lawatan Cheng Ho di Nusantara). Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs, 7(2), 1. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i2.8497

Simatupang, H. Y. (2023). Indonesian AID: Media diplomasi Indonesia sebagai new emerging country. Jurnal PIR: Power in International Relations, 8(1), 55–67. https://doi.org/10.22303/pir.v8i1.5

Soesilowati, S. (2017). Diplomasi soft power Indonesia melalui atase pendidikan dan kebudayaan. Jurnal Global & Strategis, 9(2), 293. https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.293-308

Sundari, R., & Sary, D. V. (2021). Upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mediasi konflik kemanusiaan di Myanmar. Jurnal Niara, 14(1), 177–187. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011

Wayang kulit Cirebon: Warisan diplomasi seni budaya Nusantara. (2013). ITB Journal of Visual Art and Design, 4(2), 142–154. https://doi.org/10.5614/itbj.vad.2013.4.2.6

Wijaya, F. F., & Purbantina, A. P. (2022). Diplomasi budaya Indonesia melalui batik di Korea Selatan. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 24(2), 147–172. https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.311

Yani, Y. M., & Lusiana, E. (2018). Soft power dan soft diplomacy. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 14(2), 48–65. https://doi.org/10.24042/tps.v14i2.3165

Zaelani, R. A. F., & Sahide, A. (2021). Promoting a better image through culture: The case of Turkey's cultural diplomacy towards Indonesia. Journal of Islamic World and Politics, 5(2), 236–251. https://doi.org/10.18196/jiwp.v5i2.10890

Zarkasyi, F. I., & Effendi, I. (2023). Moderasi Islam sebagai diplomasi publik Arab Saudi di Indonesia. Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 20(1), 19–32. https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.10