02228 - Smart Power dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Sintesis Konseptual dan Dinamika Kebijakan Luar Negeri Negara-Negara Muslim

Smart Power in the Perspective of Islamic Political Science: Conceptual Synthesis and Foreign Policy Dynamics of Muslim States

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep smart power dalam kerangka ilmu politik Islam, yakni kombinasi strategis antara hard power dan soft power yang digunakan suatu negara dalam kebijakan luar negerinya. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, tulisan ini mengidentifikasi bahwa kekhasan ilmu politik Islam terletak pada meluasnya medan sumber daya soft power yang mencakup dimensi religius, legitimasi keagamaan, institusi Islam, dan narasi identitas keumatan. Praktik religious soft power yang diterapkan oleh Turki, Arab Saudi, dan Iran menjadi ilustrasi empiris dari penggunaan kanal religius-budaya sebagai instrumen pengaruh non-koersif, meskipun penerimaannya bersifat ambivalen di berbagai konteks. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan smart power dalam konteks negara-negara Muslim sangat ditentukan oleh contextual intelligence, kepercayaan publik, dan kemampuan mengintegrasikan aktor non-negara dalam desain strategi pengaruh luar negeri.

Kata Kunci: smart power; ilmu politik Islam; religious soft power; kebijakan luar negeri; legitimasi

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of smart power within the framework of Islamic political science, defined as the strategic combination of hard power and soft power employed by a state in its foreign policy. Using a literature review approach, this study identifies that the distinctiveness of Islamic political science lies in the expanded domain of soft power resources, which encompasses religious dimensions, religious legitimacy, Islamic institutions, and ummah-based identity narratives. The empirical practice of religious soft power by Turkey, Saudi Arabia, and Iran serves as illustrations of how religious-cultural channels are instrumentalized as non-coercive influence, albeit with ambivalent reception across different contexts. This article concludes that the effectiveness of smart power in Muslim-majority states is significantly determined by contextual intelligence, public trust, and the capacity to integrate non-state actors into the design of foreign influence strategies.

Keywords: smart power; Islamic political science; religious soft power; foreign policy; legitimacy

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan kajian hubungan internasional kontemporer, smart power telah menjadi salah satu konsep yang paling banyak diperbincangkan, terutama sejak perumusannya oleh Joseph S. Nye yang menekankan perlunya menghindari dikotomi antara soft power dan hard power. Alih-alih mempertentangkan keduanya, Nye mendorong perancangan bauran instrumen yang sesuai konteks secara strategis dan terintegrasi.

Namun demikian, sebagian besar literatur tentang smart power masih bertolak dari asumsi-asumsi yang berpusat pada tradisi pemikiran Barat, yang cenderung memisahkan agama dari ranah politik dan menempatkan agama sebagai urusan privat yang apolitis. Asumsi semacam ini menjadi problematik ketika dihadapkan pada realitas politik negara-negara Muslim, di mana agama dan negara tidak selalu diposisikan secara dikotomis, dan di mana institusi keagamaan, legitimasi normatif-religius, serta narasi identitas keumatan memainkan peran yang signifikan dalam dinamika kekuasaan dan pengaruh.

Atas dasar itu, artikel ini bertujuan mengkaji konsep smart power dalam kerangka ilmu politik Islam. Secara spesifik, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana smart power dapat dipahami dan dioperasionalisasikan dalam konteks politik Islam, dan apa implikasinya bagi desain kebijakan luar negeri negara-negara Muslim?

________________________________________

2. Definisi Konseptual Smart Power: Gabungan Hard Power dan Soft Power

Dalam kajian hubungan internasional, smart power secara umum dipahami sebagai kapasitas aktor—terutama negara—untuk mengombinasikan instrumen hard power dan soft power secara saling menguatkan agar tujuan kebijakan luar negeri tercapai secara efektif dan efisien (Alibabalu & Sarkhanov, 2023; Eadie, 2016; Haynes, 2022; Pitsuwan, 2014; Yılmaz & Máté-Tóth, 2022). Definisi ini biasanya dikaitkan dengan perumusan Joseph S. Nye tentang perlunya menghindari dikotomi "soft vs. hard" dan, sebaliknya, merancang bauran instrumen yang sesuai konteks (Alibabalu & Sarkhanov, 2023; Eadie, 2016). Literatur juga menekankan bahwa smart power cenderung dibayangkan sebagai suatu strategi besar terintegrasi (integrated grand strategy) yang menggabungkan daya tarik/persuasi dengan ancaman/imbalan, bukan sekadar penggunaan dua perangkat secara berdampingan (Eadie, 2016; Yılmaz & Máté-Tóth, 2022).

Di dalam literatur yang sama, hard power umumnya dirujuk pada instrumen koersif dan material, misalnya militer dan ekonomi (Alibabalu & Sarkhanov, 2023; Eadie, 2016; Pitsuwan, 2014), sedangkan soft power dipahami sebagai kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik, persuasi, nilai, budaya, dan kebijakan yang dipandang legitim (Alibabalu & Sarkhanov, 2023; Eadie, 2016; Pitsuwan, 2014). Karena itu, smart power tidak hanya berarti "memiliki" dua jenis sumber daya, melainkan juga kemampuan memilih "alat apa, kapan, dan kepada siapa"—dimensi penargetan dan pemilihan instrumen—dalam lingkungan struktural tertentu (Haynes, 2022; Pitsuwan, 2014; Yılmaz & Máté-Tóth, 2022). Literatur juga memberi catatan kehati-hatian: mengukur keberhasilan smart power itu problematik, dan sering terjadi slippage ketika penggunaan hard power justru merusak kredibilitas soft power (Eadie, 2016; Yılmaz & Máté-Tóth, 2022).

________________________________________

3. Titik Masuk Ilmu Politik Islam: Relasi Agama–Politik dan Legitimasi

Dari perspektif ilmu politik Islam, diskusi smart power perlu ditempatkan dalam pemahaman bahwa agama dan politik tidak selalu diposisikan terpisah. Studi tentang organisasi mahasiswa Islam, misalnya, menegaskan bahwa pemisahan Islam dan politik "tidak aplikatif" pada masa Nabi karena Nabi memegang sekaligus kepemimpinan agama dan negara, sehingga tindakan politiknya memiliki signifikansi keagamaan (Anwar et al., 2021). Dalam pembacaan historis-fenomenologis yang dirujuk Yılmaz dan Máté-Tóth, Islam dipahami mula-mula "mengorganisasi negara" dan kemudian memunculkan pemahaman ummah yang terhimpun di bawah kepemimpinan kekhalifahan sebagai penerus Nabi, serta menekankan karakter pemersatu Islam (Baviera, 2014).

Pada tataran teori politik dan keamanan, Sheikh mengkritik kecenderungan teori yang berangkat dari asumsi Barat-sentris bahwa agama itu apolitis dan privat; asumsi semacam ini membatasi analisis konflik dan kebijakan yang memiliki dimensi religius (Sheikh, 2014). Implikasi analitisnya: dalam kerangka politik Islam, "sumber daya" yang dapat menjadi soft power—nilai, ritual, otoritas simbolik, institusi keagamaan—sering kali berada dalam ruang publik-politik, bukan semata ranah privat (Baviera, 2014; Sheikh, 2014).

Kaitan penting lainnya adalah legitimasi politik. Gallarotti dan Al-Filali menunjukkan bahwa dalam kasus Arab Saudi, integrasi atau sintesis agama dengan otoritas politik domestik menjadi "senjata politik" yang kuat; integrasi politik dan hukum Islam memberi legitimasi besar bagi rezim, sampai-sampai kepentingan negara disakralkan dan dipersepsikan selaras dengan doktrin (Fathollah-Nejad, 2014). Dengan demikian, dalam kacamata ilmu politik Islam, soft power tidak terbatas pada budaya populer atau diplomasi publik sekuler; ia dapat bertumpu pada otoritas normatif-keagamaan dan penerimaan sosial atas klaim legitimasi tersebut (Fathollah-Nejad, 2014; Sheikh, 2014). Ini menyediakan fondasi konseptual mengapa smart power di negara Muslim kerap melibatkan dimensi religius sebagai sumber daya soft power, sementara dimensi koersif-material tetap hadir sebagai hard power (Alibabalu & Sarkhanov, 2023; Fathollah-Nejad, 2014; Yılmaz & Máté-Tóth, 2022).

________________________________________

4. Religious Soft Power sebagai Komponen Soft Power dalam Praktik Negara-Negara Muslim

Sejumlah studi secara eksplisit memperlihatkan bagaimana soft power dioperasionalisasikan melalui kanal religius. Haynes menjelaskan bahwa Turki berupaya meningkatkan pengaruh di Ghana dengan menggunakan sekaligus religious soft power dan economic soft power; contoh yang disebutkan adalah pembiayaan pembangunan masjid nasional Ghana yang disebut bernilai USD 10 juta dan perluasan keterlibatan ekonomi, investasi, serta perdagangan bilateral (Hassani & Laalou, 2024). Dalam analisis ini, religious soft power diposisikan sebagai perluasan gagasan soft power Nye, yakni memengaruhi pihak lain melalui daya tarik dan kooptasi alih-alih koersi, dengan atribut seperti nilai, keyakinan, norma, dan ide (Hassani & Laalou, 2024). Namun, Haynes juga mencatat adanya perdebatan apakah pengaruh ekonomi tergolong soft atau hard karena ancaman pemotongan bantuan dapat menjadi economic hard power (Hassani & Laalou, 2024)—sebuah ambiguitas yang juga relevan ketika merancang bauran smart power.

Pada konteks lain, Öztürk menilai bahwa instrumentalisasi Islam dalam kebijakan luar negeri Turki membuat Sunni Islam menjadi instrumen sekaligus tujuan tertentu dalam praktik kebijakan; akibatnya, penerimaan negara tuan rumah beragam: ada yang melihatnya sebagai religious soft power, ada pula yang menolaknya karena praktik otoritarian ekstra-teritorial dan instrumentalisasi agama (Sihidi et al., 2019). Temuan ini penting untuk sintesis smart power dalam perspektif politik Islam: kanal religius dapat memperkuat daya tarik (soft), tetapi juga dapat memunculkan resistensi bila dipersepsi sebagai ekspor konflik domestik atau kontrol politik (Sheikh, 2014; Sihidi et al., 2019).

Karim menunjukkan pola sejenis pada Arab Saudi di Pakistan: pendanaan pembangunan masjid dan sekolah agama serta investasi pada institusi media dipakai untuk memperluas pengaruh, namun disertai kritik dari masyarakat setempat terkait potensi dampak negatif "pengaruh" tersebut (Sadeghi & Hajimineh, 2019). Dalam bingkai Gallarotti dan Al-Filali, basis soft power Saudi juga dikaitkan dengan posisi simbolik sebagai pusat dunia Muslim-Arab, sehingga pengaruh Saudi tidak semata dijelaskan oleh minyak (Fathollah-Nejad, 2014). Sementara itu, Alibabalu dan Sarkhanov menguraikan bahwa Iran memperkuat soft power di Afrika melalui kombinasi metode klasik dan modern yang terkait ideologi "Ekspor Revolusi Islam" dan "Perlawanan terhadap Arogansi Global," meskipun faktor sanksi dan masalah ekonomi menjadi hambatan (Sari, 2018). Studi yang sama juga menyebut smart power sebagai kemampuan aktor menggabungkan elemen hard dan soft yang saling memperkuat (Sari, 2018).

Sadeghi dan Hajimineh, ketika membahas upaya Iran menghadapi Iranophobia, mendefinisikan soft power dan diplomasi publik sebagai aktivitas yang bertujuan memengaruhi opini publik eksternal dan membangun citra; mereka juga menegaskan smart power sebagai gabungan hard dan soft yang saling memperkuat, dan mengaitkannya dengan pilar-pilar seperti sejarah-budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri sebagai sumber soft power (Pitsuwan, 2014). Dengan sintesis ini, praktik religious soft power Saudi, Turki, dan Iran dapat dipahami sebagai bagian dari inventaris soft power yang kemudian secara teoritis dapat "disandingkan" dengan perangkat hard power dalam desain smart power (Pitsuwan, 2014; Sari, 2018; Yılmaz & Máté-Tóth, 2022).

________________________________________

5. Smart Power sebagai Siyasah Kebijakan Luar Negeri: Kebutuhan Strategi, Konteks, dan Aktor Non-Negara

Literatur smart power yang ada menekankan bahwa keberhasilannya bergantung pada kesesuaian strategi dan konteks. Hussin, saat mengulas soft power Malaysia melalui pariwisata termasuk gastronomi, mengutip Nye bahwa soft dan hard power tidak saling menggantikan dan perlu digunakan "secara cerdas" (smartly) dengan apa yang disebut contextual intelligence untuk mengonversi sumber daya menjadi strategi (Alibabalu & Sarkhanov, 2023). Al Horr dkk. juga menekankan argumen Nye bahwa ketiadaan contextual intelligence merugikan kebijakan luar negeri yang idealnya merupakan kombinasi soft dan hard power (Eadie, 2016). Hal ini selaras dengan peringatan Eadie bahwa mengelola soft dan hard power sebagai strategi besar terintegrasi itu problematik; bahkan terdapat kecenderungan kembali ke alat hard power ketika terdapat kesenjangan antara harapan dan respons komunitas internasional (Yılmaz & Máté-Tóth, 2022). Dalam kasus kontra-terorisme Amerika Serikat, Eadie bahkan menyoroti korelasi tentatif antara tingginya bantuan Amerika Serikat dan rendahnya kepercayaan pada Amerika Serikat di negara-negara Islam garis depan, yang menunjukkan bagaimana instrumen soft dapat gagal atau berbalik efek bila dibaca melalui lensa ketidakpercayaan (Sheikh, 2014; Yılmaz & Máté-Tóth, 2022).

Dari sudut pandang ilmu politik Islam, dimensi konteks ini menjadi makin penting karena "agama" sendiri tidak tunggal; Sheikh mendorong integrasi konsep multidimensi agama untuk memahami bagaimana aktor religio-politik mengartikulasikan "agama/doktrin" dalam proses sekuritisasi dan konflik (Sheikh, 2014). Yılmaz dan Máté-Tóth juga menunjukkan bagaimana ritual dan dimensi-dimensi agama dapat dipakai aktor politik untuk meyakinkan publik dan memobilisasi partisipasi (Baviera, 2014). Maka, jika smart power di negara Muslim melibatkan instrumen religius, pemahaman multidimensi agama dan persepsi publik menjadi variabel kunci agar soft tidak berubah menjadi sumber delegitimasi (Baviera, 2014; Sheikh, 2014; Sihidi et al., 2019).

Literatur yang tersedia juga menegaskan peran aktor non-negara dalam strategi pengaruh. Pitsuwan, dalam rekomendasi smart power strategy untuk Indonesia, menganjurkan keterlibatan lebih kuat dengan organisasi non-pemerintah serta penekanan pada multilateralisme dan modernisasi kemampuan militer (AMER, 2024). Hassani dan Laalou, pada kasus Maroko, mendorong agar diplomasi budaya tidak semata bergantung pada institusi resmi, melainkan juga melibatkan warga biasa—khususnya mahasiswa yang belajar di luar negeri—sebagai "duta budaya" informal; mereka bahkan mendefinisikan smart power sebagai kapasitas menggabungkan sumber daya hard dan soft secara efisien sesuai strategi luar negeri tertentu (DAĞ, 2020). Sintesis kedua rujukan ini memberi implikasi penting bagi ilmu politik Islam: bila komunitas, diaspora, organisasi masyarakat, dan jaringan pendidikan-keagamaan adalah kanal pengaruh yang nyata, maka desain smart power di negara-negara Muslim dapat—dan dalam beberapa kasus dianjurkan untuk—memasukkan jaringan masyarakat sipil sebagai pengungkit soft power (AMER, 2024; DAĞ, 2020), sejalan dengan pemahaman bahwa agama dan identitas sering hadir dalam ruang publik-politik (Anwar et al., 2021; Sheikh, 2014).

________________________________________

6. Dinamika Smart Power dalam Kebijakan Negara: Pergeseran, Ambivalensi, dan Risiko Kontraproduktif

Beberapa rujukan menekankan bahwa praktik smart power dapat mengalami pergeseran dari soft/smart ke hard ketika konteks berubah. Kaya, misalnya, menyatakan bahwa setelah titik balik tertentu—misalnya Gezi Protests dan perang saudara Suriah—instrumen soft/smart power Turki mengalami kegagalan dalam kerangka zero problem approach, lalu alat hard power menjadi lebih dominan; artikel itu juga menilai migrasi dipakai sebagai alat leverage koersif dalam kebijakan luar negeri (Gallarotti & Al-Filali, 2012). Hürsoy juga menilai bahwa perkembangan kawasan—Arab Spring, ketidakpastian relasi UE, deteriorasi relasi dengan Israel—menantang retorika zero conflict dan mendorong pengerasan retorika kebijakan luar negeri Turki, yang berkaitan dengan keterbatasan strategi soft power (Usmani, 2024). Kedua studi ini konsisten dengan peringatan Eadie bahwa, ketika smart power tidak menghasilkan respons yang diharapkan, negara cenderung "kembali" ke perangkat hard power (Yılmaz & Máté-Tóth, 2022).

Ambivalensi kebijakan berbasis agama juga muncul jelas pada Öztürk: sebagian host country menerima kebijakan yang didorong agama dan bantuan kemanusiaan sebagai religious soft power, sementara sebagian lain menolak label itu karena melihat adanya praktik otoritarian ekstra-teritorial dan instrumentalisasi agama (Sihidi et al., 2019). Dalam bahasa smart power, kasus ini menunjukkan bahwa memasukkan agama sebagai soft power bisa meningkatkan daya tarik pada sebagian audiens, tetapi dapat memicu resistensi pada audiens lain—terutama bila dipersepsi sebagai kontrol politik, bukan persuasi yang legitim (Sheikh, 2014; Sihidi et al., 2019).

Di sisi lain, Gallarotti dan Al-Filali memberi contoh historis domestik bahwa unifikasi Jazirah Arab oleh Abdul Aziz disebut dilakukan melalui smart power—dengan hard power "tidak diterapkan kecuali benar-benar diperlukan"—yang menunjukkan logika selektivitas koersif dalam strategi kekuasaan (Fathollah-Nejad, 2014). Meskipun konteksnya bukan kebijakan luar negeri kontemporer, ilustrasi tersebut relevan karena menunjukkan bahwa dalam politik negara Muslim, "kecerdasan" penggunaan kekuatan dapat dibingkai sebagai menahan koersivitas ketika legitimasi dan integrasi sosial-politik dapat dicapai melalui mekanisme lain (Anwar et al., 2021; Fathollah-Nejad, 2014).

________________________________________

7. Sintesis: Rumusan Kerja Smart Power dalam Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, smart power dalam perspektif ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, konsep inti tetap sama: smart power adalah kemampuan merancang bauran hard power dan soft power yang saling menguatkan demi tujuan kebijakan—seringnya kebijakan luar negeri (Alibabalu & Sarkhanov, 2023; Eadie, 2016; Haynes, 2022; Pitsuwan, 2014; Yılmaz & Máté-Tóth, 2022).

Kedua, kekhasan politik Islam terletak pada medan sumber daya soft power: karena agama tidak selalu dipisahkan dari politik—sebagaimana dicontohkan oleh kepemimpinan Nabi sebagai pemimpin agama dan negara (Anwar et al., 2021)—dan karena Islam dipahami memiliki karakter pemersatu (ummah) serta hadir dalam ruang publik (Baviera, 2014), maka legitimasi keagamaan, institusi religius, ritual, dan narasi identitas dapat menjadi sumber daya soft power yang menonjol (Baviera, 2014; Fathollah-Nejad, 2014; Sheikh, 2014).

Ketiga, praktiknya tampak pada religious soft power: Turki di Ghana dan Eropa Tenggara, Saudi di Pakistan, dan Iran di Afrika serta dalam diplomasi publik menghadapi Iranophobia—ketiganya menunjukkan penggunaan kanal religius-budaya-media sebagai pengaruh non-koersif, meskipun dampak dan penerimaannya dapat ambivalen atau diperdebatkan (Hassani & Laalou, 2024; Pitsuwan, 2014; Sadeghi & Hajimineh, 2019; Sari, 2018; Sihidi et al., 2019).

Keempat, keberhasilan bergantung pada konteks dan kepercayaan: literatur menekankan perlunya contextual intelligence dan kesadaran bahwa smart power sukar dikelola sebagai strategi terintegrasi; bahkan bantuan dan soft tools dapat berkorelasi dengan rendahnya kepercayaan bila dibaca dalam konteks politik tertentu (Alibabalu & Sarkhanov, 2023; Eadie, 2016; Yılmaz & Máté-Tóth, 2022).

Kelima, aktor non-negara relevan: strategi smart power dapat mencakup penguatan multilateralisme dan keterlibatan NGO (AMER, 2024) serta pemanfaatan warga—misalnya mahasiswa diaspora—sebagai duta budaya informal (DAĞ, 2020), selaras dengan kenyataan bahwa identitas dan agama beroperasi lintas-negara melalui jaringan sosial dan institusi (DAĞ, 2020; Sheikh, 2014).

Dengan demikian, sesuai dengan definisi smart power sebagai kombinasi strategis antara hard power dan soft power yang digunakan suatu negara dalam kebijakan luar negerinya, literatur yang tersedia menunjukkan bahwa dalam kerangka ilmu politik Islam, kombinasi itu sering kali memasukkan dimensi religius sebagai sumber soft power dan menempatkan problem legitimasi, kepercayaan, serta konteks sebagai variabel penentu apakah bauran tersebut benar-benar "cerdas" atau justru kontraproduktif (Fathollah-Nejad, 2014; Pitsuwan, 2014; Sheikh, 2014; Sihidi et al., 2019; Yılmaz & Máté-Tóth, 2022).

________________________________________

8. Penutup

Artikel ini telah menelaah konsep smart power dalam perspektif ilmu politik Islam dan menunjukkan bahwa pendekatan ini menawarkan nuansa analitis yang tidak dapat diabaikan dalam kajian kebijakan luar negeri negara-negara Muslim. Dengan menempatkan legitimasi keagamaan, institusi Islam, dan narasi keumatan sebagai sumber daya soft power yang signifikan, ilmu politik Islam memperluas—sekaligus memperdalam—pemahaman tentang bagaimana negara-negara Muslim merancang strategi pengaruh di arena internasional.

Studi-studi empiris tentang Turki, Arab Saudi, dan Iran memperlihatkan bahwa religious soft power memang nyata dioperasionalkan dalam praktik kebijakan luar negeri, namun penerimaannya sangat bergantung pada konteks, persepsi audiens, dan tingkat kepercayaan. Ketika instrumen religius dipersepsi sebagai kontrol politik alih-alih persuasi yang legitim, strategi soft dapat berbalik menjadi sumber delegitimasi. Di sinilah contextual intelligence menjadi faktor penentu apakah bauran smart power benar-benar efektif.

Ke depan, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji secara empiris bagaimana negara-negara Muslim dengan konteks politik domestik yang berbeda-beda merancang dan mengeksekusi strategi smart power mereka, serta bagaimana peran aktor non-negara—seperti organisasi masyarakat sipil, diaspora, dan jaringan pendidikan keagamaan—dapat diintegrasikan secara optimal dalam grand strategy pengaruh luar negeri.

________________________________________

Daftar Pustaka

AMER, O. A. (2024). Iranian soft power over Shiite Arabs in Iraq. The Journal of Social Sciences, 69(69), 294–325. https://doi.org/10.29228/sobider.75369

Alibabalu, S. S., & Sarkhanov, T. (2023). Iran's public diplomacy and religious soft power in Africa. Politics and Religion Journal, 17(2), 411–433. https://doi.org/10.54561/prj1702411a

Anwar, K., Hapsin, A., Nurdin, N., Adzkiya, U., Fadhilah, I., & Kholiludin, T. (2021). Ka'b Al-Ahbar: Founder of the transformation Jewish tradition to Islam. https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303851

Baviera, A. S. P. (2014). Conflict, resistance, and war: Insights from comparison. Asian Politics & Policy, 6(2), 179–181. https://doi.org/10.1111/aspp.12097

DAĞ, A. (2020). Losing our space/Madīnah: From the Madīnah of reality to a simulation city. Ilahiyat Studies, 11(1), 47–78. https://doi.org/10.12730/13091719.2020.111.200

Eadie, P. (2016). Counter-terrorism, smart power and the United States. Global Policy, 7(3), 323–331. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12356

Fathollah-Nejad, A. (2014). Why sanctions against Iran are counterproductive: Conflict resolution and state–society relations. International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, 69(1), 48–65. https://doi.org/10.1177/0020702014521561

Gallarotti, G. M., & Al-Filali, I. Y. (2012). Saudi Arabia's soft power. International Studies, 49(3–4), 233–261. https://doi.org/10.1177/0020881714532707

Hassani, K. E. B. E., & Laalou, A. (2024). Moving beyond official cultural diplomacy: Unleashing the potential of Moroccan students as unofficial cultural ambassadors. Journal of Humanities and Social Sciences Studies, 6(5), 150–159. https://doi.org/10.32996/jhsss.2024.6.5.20

Haynes, J. (2022). Religious and economic soft power in Ghana-Turkey relations. Religions, 13(11), 1030. https://doi.org/10.3390/rel13111030

Pitsuwan, F. (2014). Smart power strategy: Recalibrating Indonesian foreign policy. Asian Politics & Policy, 6(2), 237–266. https://doi.org/10.1111/aspp.12107

Sadeghi, S. M. M., & Hajimineh, R. (2019). The role of Iran's soft power in confronting Iranophobia. Mgimo Review of International Relations, 12(4), 216–238. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2019-4-67-216-238

Sari, A. (2018). Muslim woman's description in printed media industry in Indonesia: Case: Muslimah Magazine Noor and Laiqar issued in 2015–2016. https://doi.org/10.2991/iccsr-18.2018.80

Sheikh, M. K. (2014). The religious challenge to securitisation theory. Millennium: Journal of International Studies, 43(1), 252–272. https://doi.org/10.1177/0305829814540853

Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). The politics of gender in Indonesia's political parties. https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.62

Usmani, S. (2024). Perceptions of politics and knowledge sharing: Moderating role of Islamic work ethic in the Islamic banking industry of Pakistan. Heliyon, 10(18), e37032. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37032

Yılmaz, F., & Máté-Tóth, A. (2022). A comparison of the state-favored religions in Turkey and Hungary. Religion and Society in Central and Eastern Europe, 15(1). https://doi.org/10.20413/rascee.2022.15.1.37-56