02227 - Sistem Politik dalam Kerangka Ilmu Politik Islam: Struktur, Lembaga, Proses, dan Nilai

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep sistem politik dalam kerangka ilmu politik Islam dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur. Sistem politik dalam perspektif ilmu politik Islam dipahami sebagai keseluruhan struktur, lembaga, proses, dan nilai yang menata kehidupan politik masyarakat dalam kerangka siyāsah: menegakkan ajaran agama dan mengatur urusan dunia melalui kekuasaan politik. Karena al-Qur'an dipahami terutama sebagai petunjuk etik, bukan kitab ilmu politik yang merinci satu desain institusional tunggal, maka bentuk sistem politik dalam praktik sejarah dapat beragam, sementara prinsip-prinsip etika dan tujuan normatif—keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam komunitas plural—menjadi titik tekan analitis. Artikel ini menyintesis empat komponen utama sistem politik Islam: (1) nilai normatif-etik, (2) struktur dan lembaga, (3) proses, serta (4) kultur politik dan relasi agama–negara. Temuan menunjukkan bahwa sistem politik Islam tidak dapat diidentikkan dengan satu bentuk institusional tertentu, melainkan merupakan konsep normatif-institusional yang sekaligus diperdebatkan pada level bentuk dan implementasinya.

Kata Kunci: sistem politik Islam, siyāsah, imāmah, syūrā, relasi agama dan negara

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of political system within the framework of Islamic political science through a literature synthesis approach. The political system in the perspective of Islamic political science is understood as the entirety of structures, institutions, processes, and values that govern the political life of society within the framework of siyāsah: upholding religious teachings and managing worldly affairs through political power. Since the Qur'an is primarily understood as an ethical guide rather than a political science text detailing a single institutional design, the form of political systems in historical practice can vary, while ethical principles and normative objectives—justice, transparency, public welfare, and equality in a plural community—serve as the analytical emphasis. This article synthesizes four main components of the Islamic political system: (1) normative-ethical values, (2) structures and institutions, (3) processes, and (4) political culture and the relationship between religion and the state. The findings indicate that the Islamic political system cannot be identified with any single institutional form, but rather constitutes a normative-institutional concept that is simultaneously contested at the level of form and implementation.

Keywords: Islamic political system, siyāsah, imāmah, syūrā, religion-state relations

________________________________________

1. Pendahuluan

Kajian tentang sistem politik merupakan salah satu tema sentral dalam ilmu politik. Dalam ilmu politik secara umum, politik dipahami sebagai bidang yang membahas persoalan negara, organisasi, dan lembaga sosial, sehingga "sistem politik" dapat dianalisis sebagai keseluruhan unsur yang membentuk dan menggerakkan pengaturan kehidupan bersama melalui struktur dan lembaga yang berwenang (Alfi & Romadhoni, 2022). Kerangka analitis ini sejalan dengan pembagian bidang kajian ilmu politik—misalnya teori politik, lembaga-lembaga politik, partai/kelompok dan opini publik, serta hubungan internasional—yang menunjukkan bahwa "sistem politik" bukan hanya "pemerintah" semata, melainkan himpunan struktur-institusional dan proses yang saling berhubungan (Alfi & Romadhoni, 2022).

Dalam perspektif ilmu politik Islam, politik sering dipadankan dengan siyāsah. Siyāsah dipahami sebagai praktik atau ilmu yang bertujuan menegakkan ajaran agama sekaligus mengatur urusan dunia dalam bingkai kekuasaan politik (Widiawati, 2024), dan dipahami pula sebagai istilah Arab yang maknanya lebih luas daripada pengertian "politik" secara sempit (Zulkarnain, 2017). Karena itu, "sistem politik menurut ilmu politik Islam" dapat dirumuskan sebagai keseluruhan struktur, lembaga, proses, dan nilai (norma-etika) yang mengatur kehidupan politik masyarakat agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam, baik pada ranah kepemimpinan, pemerintahan, hukum, maupun tata kelola kemaslahatan sosial (Alfi & Romadhoni, 2022; Widiawati, 2024; Zulkarnain, 2017).

Rumusan ini selaras dengan gagasan bahwa Islam dan politik tidak dipahami sebagai dua ranah yang sepenuhnya terpisah, melainkan kerap dipandang sebagai keterpaduan yang saling mengikat dalam pembacaan tertentu atas sejarah dan pemikiran politik Islam (Anwar, 2023; Iqbal, 2014). Akan tetapi, literatur yang tersedia juga menunjukkan adanya perdebatan konseptual tentang sejauh mana "bentuk institusional" tertentu—misalnya khilafah—merupakan tuntutan doktrinal atau justru konstruksi sejarah-budaya politik masyarakat Muslim (Faidi, 2018; Riyadi, 2003). Dengan demikian, "sistem politik Islam" dalam ilmu politik Islam perlu dijelaskan sebagai konsep normatif-institusional yang sekaligus diperdebatkan pada level bentuk dan implementasinya (Ahyar, 2018; Faidi, 2018; Riyadi, 2003).

________________________________________

2. Dasar Epistemologis: Islam Memberi Prinsip, Bukan Satu Bentuk Tunggal Sistem Politik

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa al-Qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etik dan bukan kitab ilmu politik yang merinci satu desain kelembagaan yang tunggal (Faidi, 2018; Purkon, 2023). Argumen ini biasanya diikuti penekanan bahwa institusi sosial-politik dan organisasi manusia berubah dari masa ke masa; karena itu "diamnya" al-Qur'an dalam detail bentuk sistem dapat dipahami sebagai ruang fleksibilitas dalam pengaturan politik dan sosial (Purkon, 2023). Dalam cakupan yang sama, dinyatakan pula bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu secara kaku, melainkan dapat menerima beragam bentuk—misalnya kerajaan/monarki, kesultanan, republik Islam, parlementer, atau gabungan—sebagai bentuk yang mungkin, sepanjang prinsip-prinsipnya dapat dijalankan (Alfi & Romadhoni, 2022). Literatur tentang mekanisme pengangkatan pemimpin juga menekankan bahwa pemilihan pemimpin dalam sejarah Islam berlangsung dalam bentuk yang beragam sesuai situasi dan kondisi, dan hukum Islam menyebut prinsip kepemimpinan secara umum sebagai pedoman, bukan satu metode tunggal yang mutlak (Purkon, 2023).

Pada titik ini muncul perbedaan posisi teoretik. Ada pandangan yang menilai konsep "negara Islam" sebagai istilah yang sebenarnya tidak pernah menjadi satu bentuk baku; yang ditekankan adalah moral Islam yang dipraktikkan secara individual dan institusional dalam sebuah sistem kenegaraan yang bersifat konstitusional (Riyadi, 2003). Di sisi lain, ada pula pembacaan yang melihat bahwa dalam Islam, politik (siyāsah) bertujuan menegakkan ajaran agama dan mengatur urusan dunia dalam bingkai kekuasaan politik, sehingga dimensi normatif agama dan kebutuhan pengaturan sosial-politik saling berkaitan (Ali, 2019; Widiawati, 2024). Perbedaan ini penting dicatat sebagai nuansa: prinsip normatif Islam atas politik cenderung disepakati, sementara bentuk institusional final—misalnya "harus khilafah" atau "bisa bentuk lain"—merupakan wilayah kontestasi intelektual dan historis (Ahyar, 2018; Faidi, 2018; Riyadi, 2003).

________________________________________

3. Elemen-Elemen Sistem Politik dalam Ilmu Politik Islam

Untuk memenuhi definisi "keseluruhan struktur, lembaga, proses, dan nilai", elemen sistem politik Islam dapat disintesis ke dalam empat komponen besar berikut.

3.1 Nilai dan Tujuan (Arah Normatif Sistem)

Kebenaran (al-ḥaqq) dan kesejahteraan manusia. Kajian perbandingan falsafah politik Barat dan Islam menekankan bahwa sistem dan institusi politik modern banyak lahir dari dominasi falsafah Barat yang dipandang relatif, sedangkan Islam memperjuangkan kebenaran tetap (al-ḥaqq) sebagai sumber kesejahteraan manusia (Azam et al., 2023). Pada saat yang sama, pembacaan terhadap relevansi khilafah klasik menegaskan bahwa sekalipun konsep kelembagaan klasik dapat dinilai "tidak mutakhir" dalam beberapa aspek, nilai-nilai dasar seperti keadilan, pengelolaan masalah, dan transparansi tetap dipandang relevan dalam tata kelola pemerintahan modern (Ahyar, 2018). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, sistem politik tidak cukup dipahami sebagai mekanisme kekuasaan, melainkan diarahkan oleh nilai normatif yang menuntut keadilan dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan (Ahyar, 2018; Azam et al., 2023).

Maslahat/kemanfaatan umum dan etika sosial. Kajian tentang posisi kiai dalam konstelasi politik praktis menegaskan bahwa politik dalam Islam tidak semata alat kekuasaan, tetapi ilmu untuk membangun kemanfaatan universal; pemimpin politik idealnya meminimalkan konflik dan bertindak sebagai pemecah masalah (Widiawati, 2024). Sejalan dengan itu, pembahasan tentang kesultanan dan tradisi pemikiran politik Melayu-Islam menempatkan isu kepemimpinan sebagai isu pokok dan fundamental dalam sistem politik Islam (Ali, 2019), sehingga nilai etika kepemimpinan dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat menjadi bagian intrinsik dari tujuan sistem (Ahyar, 2018; Ali, 2019).

Pengakuan kemajemukan dan kesetaraan sebagai prinsip komunitas politik. Kajian tentang Piagam Madinah menekankan bahwa sebagai konstitusi, Piagam Madinah lahir dari masyarakat plural dan memuat pengakuan kemajemukan serta prinsip kesetaraan, persatuan, dan keadilan dalam satu komunitas (Al-Amin & Nurjidin, 2017). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, sistem politik dapat dibaca sebagai mekanisme membangun komunitas politik (ummah/warga) yang majemuk dengan prinsip-prinsip dasar yang menjaga kesatuan dan keadilan (Al-Amin & Nurjidin, 2017; Ali, 2019).

Berdasarkan sintesis di atas, sistem politik Islam—dalam pengertian ilmu politik Islam—mengarah pada pengaturan kekuasaan dan kehidupan kolektif yang berorientasi pada kebenaran normatif, keadilan, transparansi, pemecahan masalah sosial, serta pengakuan kemajemukan komunitas politik (Ahyar, 2018; Al-Amin & Nurjidin, 2017; Azam et al., 2023).

3.2 Struktur dan Lembaga (Institutional Architecture)

Kepemimpinan (imāmah/kepala negara/ulū al-amr) sebagai simpul struktur. Dalam cakupan politik Islam, pembahasan mencakup konsep imāmah, sistem pemerintahan, dan kekuasaan (Alfi & Romadhoni, 2022). Ilmu politik Islam dalam perspektif Zainal Abidin Ahmad juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari soal-soal pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, dan cara-cara menjalankannya; dan ia menegaskan istilah siyāsah memiliki makna luas (Zulkarnain, 2017). Karena itu, institusi kepemimpinan menjadi simpul struktur yang menghubungkan otoritas pemerintahan, proses pembuatan keputusan, dan tanggung jawab moral (Ali, 2019; Zulkarnain, 2017).

Syūrā/musyawarah dan dewan pertimbangan. Rujukan historis tentang relasi ulama–penguasa menyebut bahwa pada masa al-Khulafā' al-Rāsyidīn terdapat dewan pertimbangan yang disebut Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqd, dan para sahabat terkemuka duduk di dalamnya (Kusuma, 2020). Selain itu, studi praktik pemerintahan Kesultanan Buton menandai adanya praktik musyawarah dalam tata kelola—politik disebut "Gau/musyawarah"—dan bahkan menyinggung keberadaan konstitusi tertulis sebagai dasar bernegara dalam kesultanan tersebut (Apurines et al., 2018). Ini menunjukkan bahwa lembaga deliberatif (syūrā/musyawarah) dapat menjadi bagian dari struktur sistem politik dalam praktik historis masyarakat Muslim (Apurines et al., 2018; Kusuma, 2020).

Lembaga hukum dan peradilan (qāḍī, muftī, syaykh al-Islām, pengadilan agama). Kajian tentang akar historis formalisasi hukum Islam di Nusantara menegaskan adanya komitmen sultan untuk mengatur masyarakat melalui institusi peradilan dan jabatan seperti qadhi, mufti, dan shaykh al-Islām yang diposisikan sebagai pilar formalisasi (Sarkowi & Susilo, 2020). Kajian tentang Andalusia juga menegaskan eksistensi institusi Qadi al-Jamā'ah sebagai bukti konkret pemberlakuan hukum Islam dan menyinggung peran politik fuqahā' dalam urusan politik. Dalam konteks Indonesia, kajian peradilan agama menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam dalam kerajaan-kerajaan Islam dilakukan melalui lembaga peradilan yang terorganisir (Dewi, 2021), dan dinamika penerimaan hukum Islam berpengaruh pada posisi peradilan agama dalam politik hukum (Dewi, 2021). Dengan demikian, lembaga yudisial dan otoritas keilmuan-hukum menjadi komponen institusional yang penting dalam sistem politik Islam (Sarkowi & Susilo, 2020; Dewi, 2021).

Lembaga keulamaan dan relasinya dengan penguasa. Dalam tradisi politik Sunni di Nusantara, ulama dan penguasa dipahami "dua sisi mata uang" karena ulama membutuhkan dukungan penguasa untuk diseminasi doktrin, sementara penguasa membutuhkan legitimasi ulama (Iqbal, 2014). Kajian relasi ulama–penguasa pada masa kolonial juga menegaskan bahwa Islam menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembentukan kerajaan dan pembangunan sistem politik-budaya, serta ulama menjadi kelompok sosial utama yang terlibat di lingkungan istana (Kusuma, 2020). Ini menunjukkan bahwa dalam banyak konfigurasi historis, lembaga ulama berfungsi sebagai sumber legitimasi, otoritas normatif, dan mediator sosial dalam sistem politik (Iqbal, 2014; Kusuma, 2020; Sarkowi & Susilo, 2020).

Lembaga ekonomi-keagamaan (contoh: institusi zakat) sebagai bagian tata kelola publik. Studi ekonomi politik institusi zakat mendefinisikan institusi zakat sebagai institusi yang dilantik oleh pemerintah untuk mengurus kutipan dan agihan zakat, dan menekankan peranan lembaga seperti Majlis Agama Islam Negeri dalam tata kelola zakat (Najwa, 2017). Ini memperlihatkan bahwa dalam sistem politik masyarakat Muslim modern tertentu, ada lembaga ekonomi-keagamaan yang berfungsi administratif, bertaut dengan otoritas negara/pemerintah, dan menjadi bagian dari tata kelola kesejahteraan sosial (Najwa, 2017).

Berdasarkan sintesis di atas, sistem politik Islam dapat dipetakan sebagai kombinasi institusi kepemimpinan (imāmah/ulū al-amr), lembaga deliberatif (syūrā/musyawarah), perangkat yudisial-hukum (qāḍī, qāḍī al-jamā'ah, peradilan agama), serta jaringan ulama dan institusi ekonomi-keagamaan—misalnya zakat—yang berfungsi dalam tata kelola publik (Alfi & Romadhoni, 2022; Kusuma, 2020; Sarkowi & Susilo, 2020; Dewi, 2021; Najwa, 2017).

3.3 Proses (Mechanisms and Political Dynamics)

Mekanisme pengangkatan pemimpin yang beragam (kontekstual). Literatur tentang pengangkatan pemimpin menyatakan bahwa dalam sejarah Islam pemilihan pemimpin dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi; tidak ada satu metode tunggal yang mutlak, sementara prinsip seperti keadilan, integritas, dan kemampuan kepemimpinan dipandang penting (Purkon, 2023). Di level pemikiran, pembahasan tentang kekhalifahan sebagai konstruksi budaya politik Arab juga menegaskan bahwa al-Qur'an bukan kitab ilmu politik dan karena itu tidak menetapkan sistem pemerintahan baku, sehingga bentuk pemerintahan berada dalam wilayah ijtihad historis (Faidi, 2018; Purkon, 2023). Dengan demikian, "proses" dalam sistem politik Islam mencakup prosedur pemilihan/penunjukan yang plural, tetapi dibatasi prinsip etika kepemimpinan (Faidi, 2018; Purkon, 2023).

Penyusunan aturan/konstitusi untuk komunitas politik. Kajian Piagam Madinah menegaskan Piagam itu sebagai konstitusi yang tumbuh dari masyarakat plural dan mengikat komunitas menjadi satu tata pemerintahan, dengan prinsip kesetaraan, persatuan, dan keadilan (Al-Amin & Nurjidin, 2017). Secara konseptual, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan aturan dasar (konstitusi) merupakan proses penting dalam sistem politik Islam untuk mengatur relasi antarkelompok dalam satu komunitas politik (Al-Amin & Nurjidin, 2017; Ali, 2019).

Legislasi/taqnīn dan hubungan ulama–negara dalam produksi norma. Studi tentang taqnīn syariah menegaskan bahwa secara politik, taqnīn dimunculkan agar pemerintah dapat mengontrol sistem dan praktik yudisial yang sebelumnya berada di bawah otoritas fuqahā' (Nursyamsi et al., 2022). Ini memperlihatkan dimensi prosesual dalam sistem politik Islam: pengaturan hukum dapat bergerak dari otoritas keilmuan (fuqahā') menuju legislasi negara (taqnīn), dengan konsekuensi pada konfigurasi otoritas (Nursyamsi et al., 2022; Sarkowi & Susilo, 2020).

Kontestasi dan partisipasi modern: partai politik dan demokrasi. Dalam pembahasan cakupan politik Islam, disebutkan bahwa politik Islam juga membahas partai politik dan konsep masyarakat madani hingga hubungan internasional (Alfi & Romadhoni, 2022). Kajian tentang dinamika Islam politik di Nusantara menegaskan keterpaduan Islam dan politik sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam pembacaan tertentu, sekaligus menunjukkan bagaimana pada era modern Islam politik dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang lebih struktural di bawah konsekuensi penerimaan demokrasi sebagai pilihan realistis dalam masyarakat plural (Anwar, 2023). Kajian lain—pada konteks Turki—menyatakan bahwa politik Islam dapat berjalan seiring dengan demokrasi, dengan contoh partai beraspirasi Islam yang menempuh strategi pragmatis-sederhana untuk beroperasi dalam sistem demokrasi (Sulaiman & Othman, 2018). Dengan demikian, proses dalam sistem politik Islam modern dapat mencakup kompetisi elektoral, partai, dan adaptasi terhadap institusi demokrasi (Alfi & Romadhoni, 2022; Anwar, 2023; Sulaiman & Othman, 2018).

Berdasarkan sintesis di atas, sistem politik dalam ilmu politik Islam mencakup mekanisme pengangkatan pemimpin yang kontekstual, pembentukan aturan dasar (konstitusi), dinamika legislasi/taqnīn yang membentuk relasi ulama–negara, serta bentuk partisipasi modern melalui partai dan demokrasi pada sebagian konteks negara mayoritas Muslim (Al-Amin & Nurjidin, 2017; Anwar, 2023; Nursyamsi et al., 2022; Purkon, 2023; Sulaiman & Othman, 2018).

3.4 Kultur Politik dan Relasi Agama–Negara (Value-Institution Interaction)

Hubungan agama dan negara dalam sistem ketatanegaraan dipahami sebagai dialektika: Islam sebagai agama bersifat transendental, sedangkan negara merupakan hasil peradaban manusia dalam mengatur relasi sosial; namun relasi keduanya dipandang kuat dan bersejarah sejak masa kenabian (Sutopo & Basri, 2023). Dalam praktik Indonesia, relasi ini tampak melalui institusi dan regulasi tertentu—misalnya kementerian agama, peradilan agama, undang-undang perkawinan, dan peraturan daerah syariah—sebagai bentuk relevansi relasi agama–negara (Sutopo & Basri, 2023). Di sisi lain, kajian tentang sekularisme mengingatkan bahwa sekularisme tidak selalu sekadar "pemisahan agama dari institusi negara", karena konsep "agama", "etika", dan "politik" mengalami rekonstruksi historis; sekaligus dicontohkan bahwa dalam kesultanan tertentu, sultan bukan hanya pemimpin politik tetapi juga pemimpin agama (Hudaeri, 2016). Ini menunjukkan bahwa "kultur politik" dalam masyarakat Muslim dapat memosisikan otoritas politik sekaligus religius dalam satu figur, tergantung konteks sejarah dan institusional (Hudaeri, 2016; Jamhari, 1970).

Kajian tentang Jawa pada masa kerajaan Islam menegaskan pola "raja-centric" dan pengangkatan ulama sebagai penasihat spiritual yang berdampak pada melemahnya kekuatan sipil di luar istana (Jamhari, 1970). Namun pada periode kolonial, basis kekuatan Islam bergeser dari kekuatan berbasis raja menjadi kekuatan berbasis masyarakat di luar kekuasaan formal (Jamhari, 1970). Perubahan basis kekuatan ini memperlihatkan bahwa sistem politik—sebagai struktur–proses–nilai—bergerak mengikuti perubahan kekuasaan formal dan relasi sosialnya (Jamhari, 1970; Kusuma, 2020). Karena itu, sistem politik dalam ilmu politik Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai konfigurasi kultur politik yang berubah—misalnya antara sentralisme raja, penguatan masyarakat sipil, atau transformasi melalui institusi modern (Jamhari, 1970; Sutopo & Basri, 2023).

________________________________________

4. Perdebatan Kunci dalam Ilmu Politik Islam tentang Sistem Politik: Khilafah, Negara, dan Modernitas

4.1 Khilafah: Doktrin Agama atau Konstruksi Budaya Politik?

Literatur tentang sistem kekhalifahan menampilkan tesis bahwa kekhalifahan bukan bagian dari doktrin agama, melainkan konstruksi budaya politik Arab pascawafat Nabi; argumentasinya antara lain bahwa al-Qur'an adalah petunjuk etik dan bukan kitab ilmu politik (Faidi, 2018; Purkon, 2023). Dalam garis yang sepadan, kajian al-Jabiri menegaskan bahwa istilah "negara Islam" tidak pernah ada sebagai entitas baku; yang ada adalah moral Islam yang dipraktikkan dalam sebuah sistem kenegaraan, dan perubahan dakwah menjadi bentuk terinstitusionalisasi ("negara") dipahami sebagai ijtihad yang dipengaruhi kebutuhan kekuasaan dan kondisi sosial saat itu (Riyadi, 2003). Akan tetapi, kajian tentang al-Mawardi dan khilafah klasik menekankan bahwa meski bentuknya dapat dipandang tidak relevan dengan "pemisahan kekuasaan" modern, nilai-nilai dasar—keadilan, manajemen masalah, transparansi—tetap relevan (Ahyar, 2018). Dengan demikian, terdapat nuansa penting: kritik terhadap khilafah sebagai bentuk institusional tidak meniadakan bahwa pemikiran politik Islam klasik menyumbang nilai tata kelola yang masih dipandang penting (Ahyar, 2018; Faidi, 2018; Riyadi, 2003).

4.2 Fleksibilitas Bentuk Negara dan Adopsi Institusi Modern

Dalam studi politik Islam, dinyatakan bahwa Islam fleksibel menerima berbagai bentuk sistem pemerintahan—monarki, kesultanan, republik Islam, parlementer, dan lain-lain (Alfi & Romadhoni, 2022). Sejalan dengan itu, kajian pemikiran Thaha Husein menekankan pandangan bahwa karena tidak ada sistem pemerintahan yang baku dalam Islam, umat Islam perlu mencari bentuk yang mampu memenuhi tuntutan zaman; ia memandang sistem Barat layak dicontoh sepanjang dapat dipilih dan dipilah sesuai konteks (Amri, 2022; Faidi, 2018). Di sisi lain, kajian perbandingan falsafah politik Barat dan Islam menilai bahwa sekadar reformasi institusional tidak cukup jika umat Islam tetap berada dalam kerangka falsafah Barat yang dipandang bertentangan dengan falsafah Islam, sehingga pembaharuan menuntut pembacaan akar falsafahnya (Azam et al., 2023). Dengan demikian, terdapat spektrum: dari posisi yang lebih akomodatif terhadap adopsi institusi modern (Amri, 2022) hingga posisi yang menekankan kebutuhan pembebasan dari kerangka falsafah Barat (Azam et al., 2023), sementara keduanya tetap bergerak dalam pengakuan bahwa bentuk institusi historis tidak tunggal (Alfi & Romadhoni, 2022; Purkon, 2023).

________________________________________

5. Model Sintesis: Sistem Politik Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis di atas, sistem politik menurut ilmu politik Islam dapat diringkas ke dalam kerangka "struktur–lembaga–proses–nilai" sebagai berikut.

Pertama, nilai (normatif-etik): kebenaran tetap (al-ḥaqq), keadilan, transparansi, pemecahan masalah sosial, dan orientasi kemanfaatan umum; sekaligus pengakuan pluralitas dan kesetaraan warga komunitas politik (Ahyar, 2018; Al-Amin & Nurjidin, 2017; Azam et al., 2023; Widiawati, 2024).

Kedua, struktur dan lembaga: kepemimpinan (imāmah/ulū al-amr), lembaga musyawarah/pertimbangan (ahl al-ḥalli wa al-'aqd; musyawarah), institusi hukum-yudisial (qāḍī, qāḍī al-jamā'ah, peradilan agama), institusi ulama sebagai otoritas normatif, serta institusi ekonomi-keagamaan—misalnya pengelolaan zakat—sebagai bagian dari tata kelola (Alfi & Romadhoni, 2022; Kusuma, 2020; Dewi, 2021; Iqbal, 2014; Najwa, 2017; Sarkowi & Susilo, 2020).

Ketiga, proses: mekanisme pengangkatan pemimpin yang beragam dan kontekstual namun berprinsip; pembentukan konstitusi/aturan dasar (Piagam Madinah); legislasi/taqnīn yang membentuk relasi ulama–negara; serta partisipasi/kontestasi politik modern melalui partai dan demokrasi pada konteks tertentu (Al-Amin & Nurjidin, 2017; Alfi & Romadhoni, 2022; Anwar, 2023; Nursyamsi et al., 2022; Purkon, 2023; Sulaiman & Othman, 2018).

Keempat, kultur politik: relasi agama–negara sebagai dialektika yang dapat mengambil bentuk beragam—misalnya figur sultan sebagai pemimpin politik sekaligus agama; pola raja-centric; atau relasi modern melalui institusi negara-bangsa—yang dipengaruhi sejarah dan perubahan struktur kekuasaan (Hudaeri, 2016; Jamhari, 1970; Sutopo & Basri, 2023).

Model ini juga perlu dibaca bersama catatan perdebatan: sebagian literatur menolak penyamaan "politik Islam" dengan satu bentuk sistem—misalnya khilafah sebagai doktrin—sementara yang lain menekankan relevansi nilai-nilai dan perangkat tata kelola dari tradisi klasik tanpa harus mengunci pada bentuk historis tertentu (Ahyar, 2018; Alfi & Romadhoni, 2022; Faidi, 2018; Riyadi, 2003).

________________________________________

6. Kesimpulan

"Sistem politik menurut ilmu politik Islam" dapat dipahami sebagai keseluruhan struktur, lembaga, proses, dan nilai yang menata kehidupan politik masyarakat dalam kerangka siyāsah: menegakkan ajaran agama dan mengatur urusan dunia melalui kekuasaan politik (Widiawati, 2024; Zulkarnain, 2017). Karena al-Qur'an dipahami terutama sebagai petunjuk etik, bukan kitab ilmu politik yang merinci satu desain institusional tunggal, maka bentuk sistem politik dalam praktik sejarah dapat beragam, sementara prinsip-prinsip etika dan tujuan normatif—keadilan, transparansi, kemaslahatan, kesetaraan dalam komunitas plural—menjadi titik tekan analitis (Ahyar, 2018; Al-Amin & Nurjidin, 2017; Faidi, 2018; Purkon, 2023).

Dalam sejarah dan praktik, sistem itu diwujudkan melalui institusi kepemimpinan, musyawarah, peradilan/hukum, otoritas ulama, serta lembaga sosial-ekonomi keagamaan; dan melalui proses pemilihan pemimpin, pembentukan konstitusi/aturan dasar, legislasi/taqnīn, serta partisipasi politik modern—termasuk partai dan demokrasi dalam konteks tertentu (Kusuma, 2020; Sarkowi & Susilo, 2020; Anwar, 2023; Najwa, 2017; Nursyamsi et al., 2022; Sulaiman & Othman, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahyar, M. (2018). Almawardi dan konsep khilafah Islamiyyah: Relevansi sistem politik Islam klasik dan politik modern. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 15(1), 1. https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123

Al-Amin, M., & Nurjidin, N. (2017). Hubungan negara-ummah dalam hukum Indonesia dan Islam. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 7(2), 103–116. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i2.194

Alfi, A. M., & Romadhoni, Moh. W. (2022). Pendekatan politis dalam studi Islam. Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 8(1), 96–115. https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i1.662

Ali, W. Z. K. W. (2019). Hubungan raja dengan rakyat dalam kohesi sosial Melayu Islam. Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, 2(2), 219–243. https://doi.org/10.15575/jt.v2i2.4502

Amri, S. (2022). Pemikiran politik Thaha Husein: Pro kontra sekularisasi di dunia Islam. Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal as Syakhsiyah, 10(2). https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.13896

Anwar, H. (2023). Partai politik Islam di Nusantara. Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences, 2(3), 157. https://doi.org/10.30821/islamijah.v2i3.17083

Apurines, Muh. I., Muradi, M., & Kartini, D. S. (2018). Praktik pemerintahan pada Kesultanan Buton tahun 1540–1960 Masehi. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 14(2), 20–47. https://doi.org/10.24042/tps.v14i2.3164

Azam, H. A., Halim, R. A., Rahman, R. A., Mat, K. A., Nor, A., & Salleh, N. A. (2023). Perbandingan falsafah politik Barat dan Islam. International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies, 4(7), 450–457. https://doi.org/10.47548/ijistra.2023.73

Dewi, A. A. (2021). Peradilan agama dalam lintasan sejarah: Kajian pengaruh teori pemberlakuan hukum Islam terhadap peradilan Islam Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 12(1), 12–30. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10204

Faidi, A. (2018). Sistem kekhalifahan dan konstruksi budaya politik Arab. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(1), 187–225. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1478

Hudaeri, M. (2016). Menentang sekularisme: Upaya membentuk kesalehan subjek Muslim di Banten. Jurnal Theologia, 27(2), 305–330. https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.2.980

Iqbal, M. (2014). Akar tradisi politik Sunni di Indonesia pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 51. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.51-65

Jamhari, J. (1970). Civil society di masyarakat Muslim: Pengalaman Indonesia. Studia Islamika, 7(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v7i2.713

Kusuma, A. P. (2020). Relasi ulama dan penguasa masa kolonialisme. Jurnal Indo-Islamika, 8(2), 126–134. https://doi.org/10.15408/idi.v8i2.17562

Najwa, M. (2017). Ekonomi politik institusi zakat: Satu penelitian terhadap institusi zakat di Pulau Pinang. Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 330. https://doi.org/10.30997/jsei.v3i1.714

Nursyamsi, Dedi, & Rusydi, I. (2022). Upaya legislasi qanun syari'ah di India dan Pakistan. Justices: Journal of Law, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.1

Purkon, A. (2023). Mekanisme pengangkatan pemimpin negara dalam Islam. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(3), 1023–1036. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33925

Riyadi, A. A. (2003). Agama dan negara dalam "Kritik Nalar Arab" al-Jabiri. Millah: Journal of Religious Studies, 2(2), 219–232. https://doi.org/10.20885/millah.vol2.iss2.art6

Sarkowi, S., & Susilo, A. (2020). Akar historis formalisasi hukum Islam di Nusantara. Jurnal Sejarah Citra Lekha, 5(1), 14–27. https://doi.org/10.14710/jscl.v5i1.21697

Sulaiman, M., & Othman, M. Z. (2018). Kenaikan dan kejatuhan parti-parti berlandaskan Islam di Turki, 1970–2002. Jurnal Kinabalu. https://doi.org/10.51200/ejk.v0i0.858

Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak relasi agama dan negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 5(1), 69. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162

Widiawati, N. (2024). The ideality of the kiai's role in practical political constellations. Historical: Journal of History and Social Sciences, 3(1), 70–81. https://doi.org/10.58355/historical.v3i1.106

Zulkarnain, F. (2017). Pemikiran politik Islam Zainal Abidin Ahmad. Tsaqafah, 13(1), 113. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.979