02226 - Sistem Dua Partai dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Normatif dan Historis

Abstrak

This article examines the two-party system from the perspective of Islamic political science by analyzing normative principles and historical experiences in Muslim-majority countries, particularly Indonesia, Malaysia, and Bangladesh. Using a qualitative approach based on library research, this study synthesizes various academic sources to evaluate the two-party system through the lens of Islamic political values, namely shūrā (deliberation), political freedom, and maṣlaḥah (public welfare). The findings indicate that Islamic political thought does not mandate a two-party system as doctrine; rather, it assesses any party configuration based on ethical prerequisites and normative objectives. The New Order experience in Indonesia demonstrates that party simplification through coercive fusion can serve as an instrument of state hegemony over Islamic political expression. The cases of Malaysia and Bangladesh further illustrate that the dominance of two major forces does not automatically produce just competition or beneficial stability. This article concludes that a two-party system may be instrumentally useful in reducing fragmentation if it emerges democratically, but becomes problematic when it suppresses freedom, enables hegemony, or generates social-religious polarization that undermines maṣlaḥah.

Keywords: two-party system, Islamic political science, shūrā, maṣlaḥah, party fragmentation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji sistem dua partai dari perspektif ilmu politik Islam melalui analisis prinsip-prinsip normatif dan pengalaman historis di negara-negara mayoritas Muslim, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka, studi ini mensintesis berbagai sumber akademik untuk mengevaluasi sistem dua partai melalui kacamata nilai-nilai politik Islam, yakni syūrā (musyawarah), kebebasan politik, dan maṣlaḥah (kemaslahatan publik). Temuan menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam tidak mewajibkan sistem dua partai sebagai doktrin, melainkan menilai konfigurasi kepartaian apa pun berdasarkan prasyarat etika dan tujuan normatif. Pengalaman Orde Baru di Indonesia memperlihatkan bahwa penyederhanaan partai melalui fusi koersif dapat berfungsi sebagai instrumen hegemoni negara atas ekspresi politik Islam. Kasus Malaysia dan Bangladesh lebih lanjut mengilustrasikan bahwa dominasi dua kekuatan besar tidak otomatis menghasilkan kompetisi yang adil maupun stabilitas yang maslahat. Artikel ini menyimpulkan bahwa sistem dua partai dapat berguna secara instrumental dalam mereduksi fragmentasi apabila lahir secara demokratis, tetapi menjadi problematis ketika menekan kebebasan, melanggengkan hegemoni, atau memunculkan polarisasi sosial-keagamaan yang merusak kemaslahatan.

Kata Kunci: sistem dua partai, ilmu politik Islam, syūrā, maṣlaḥah, fragmentasi partai

________________________________________

1. Pengantar: "Sistem Dua Partai" dalam Wacana Ilmu Politik Islam

Dalam literatur politik Indonesia kontemporer, istilah sistem dua partai umumnya muncul sebagai antitesis dari sistem multipartai, terutama ketika membahas penyederhanaan kompetisi kepartaian dan dampaknya bagi demokrasi serta representasi politik (termasuk representasi politik umat Islam) (Nurdin, 2015; Riyanto, 2020). Secara historis, diskursus ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan pengalaman Orde Baru yang melakukan penyederhanaan (fusi) partai-partai sehingga kanal kontestasi elektoral menjadi sangat terbatas (Nurdin, 2015). Bahkan, sebagian penulis mengaitkan penyederhanaan tersebut dengan upaya negara mengelola (dan dalam banyak hal menekan) ekspresi politik Islam melalui rekayasa kelembagaan kepartaian (Hajam & Saumantri, 2023; Nurdin, 2015).

Dari sudut "ilmu politik Islam" (yakni cara menilai desain institusi politik dengan rujukan nilai-nilai dasar siyasah Islam), fokus utamanya bukan semata jumlah partai, tetapi apakah konfigurasi kepartaian itu memungkinkan terwujudnya prinsip musyawarah (syūrā), kebebasan politik, serta tujuan-tujuan normatif politik Islam seperti penegakan kemaslahatan (maṣlaḥah) (Yunanto & Hamid, 2013). Karena itu, pembahasan sistem dua partai dalam perspektif politik Islam perlu diletakkan pada dua lapis analisis: (i) pengalaman historis "penyederhanaan paksa" di negara mayoritas Muslim (seperti Indonesia Orde Baru), dan (ii) perdebatan normatif Islam tentang persatuan politik, fragmentasi, serta etika kompetisi/koalisi (Muzakki, 2014; Nurdin, 2015; Riyanto, 2020).

________________________________________

2. Genealogi Indonesia: Penyederhanaan Partai (Fusi) dan Problem "Dua Partai" yang Tidak Murni

2.1 Fusi Partai Orde Baru: Kanal Politik Dipaksa Menyempit

Sejumlah kajian mencatat bahwa dalam struktur politik Orde Baru, partai-partai (selain Golkar) dipaksa bergabung ke dalam dua partai: empat partai Islam (NU, Parmusi, PSII, Perti) difusikan menjadi PPP, sedangkan partai-partai lain (nasionalis dan sebagian berbasis Kristen/Katolik) difusikan menjadi PDI (Nurdin, 2015). Narasi yang sama juga muncul dalam pembacaan sejarah politik Islam yang menekankan bahwa kebijakan "penyederhanaan sistem kepartaian" merupakan bagian dari strategi deparpolisasi yang membatasi kanal politik Islam dan sekaligus menata arena kompetisi agar mudah dikendalikan (Hajam & Saumantri, 2023). Dengan kata lain, "menuju dua partai" pada masa itu merupakan desain institusional dari atas (top-down)—bukan evolusi kompetisi yang sepenuhnya organik (Nurdin, 2015).

Namun, beberapa rujukan menegaskan nuansa penting: penyederhanaan ini tidak melahirkan dua partai kompetitif sebagaimana model klasik dalam demokrasi mapan, sebab terdapat dominasi Golkar yang menjadikan sistem kepartaian cenderung hegemonik (Hajam & Saumantri, 2023; Ulum, 2021). Kamsi menyebut konteks Orde Baru sebagai hegemony party system dan mengaitkannya dengan upaya sistematis memperkecil peran partai lain melalui fusi (Ulum, 2021). Mubarak juga membaca PPP pada masa Orde Baru bukan sekadar ekspresi politik umat, melainkan terkait politik "kolonisasi" rezim untuk membungkam aspirasi politik Islam dan memaksimalkan posisi Golkar (Hajam & Saumantri, 2023). Dengan demikian, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa "penyempitan menjadi dua partai" dapat berkelindan dengan hegemoni, bukan pergiliran kekuasaan yang setara (Hajam & Saumantri, 2023; Ulum, 2021).

2.2 Kontroversi Normatif-Demokratis: "Dua Partai" Relevan bagi Presidensial, tetapi Berbahaya bila Dipaksakan

Mahardika dan Fatayati secara eksplisit menyebut Reformasi 1999 sebagai perubahan konfigurasi dari "sistem dua partai" menuju "sistem multipartai" (Riyanto, 2020). Mereka juga menyatakan bahwa secara prinsipil sistem dua partai dipandang paling relevan bagi Indonesia yang menganut presidensialisme, tetapi penerapan yang ditempuh lewat mekanisme fusi oleh penguasa dinilai mencederai nilai-nilai demokrasi (hak berserikat, berkumpul, dan membentuk partai politik) (Riyanto, 2020). Karena itu, dari pengalaman Indonesia, isu kuncinya bukan hanya "berapa jumlah partai", melainkan bagaimana penyederhanaan itu terjadi: apakah melalui kompetisi bebas, atau melalui rekayasa koersif (Nurdin, 2015; Riyanto, 2020).

Dalam perspektif politik Islam, persoalan koersif ini penting karena literatur yang membahas prinsip sistem politik Islam menekankan kebebasan politik, kritik politik, dan aktivitas politik sebagai unsur yang semestinya termuat dalam tatanan politik yang sejalan dengan nilai Islam, serta menempatkan musyawarah (syūrā) sebagai prinsip yang harus ditegakkan (Yunanto & Hamid, 2013). Artinya, konfigurasi kepartaian apa pun—termasuk penyederhanaan menuju dua partai—akan problematis secara normatif bila menggerus kebebasan dan musyawarah (Riyanto, 2020; Yunanto & Hamid, 2013).

________________________________________

3. Prinsip Evaluasi dari Ilmu Politik Islam: Syūrā, Persatuan-Anti-Fragmentasi, dan Orientasi Maṣlaḥah

3.1 Syūrā dan Kebebasan Politik sebagai Prasyarat Institusional

Warjiyati menegaskan bahwa sistem politik dalam Islam seharusnya berdiri kokoh di atas prinsip musyawarah (syūrā) dan memuat pandangan yang jelas mengenai kebebasan politik serta aktivitas politik (termasuk keberadaan partai) (Yunanto & Hamid, 2013). Dengan demikian, penilaian politik Islam terhadap desain "dua partai" tidak bisa dilepaskan dari dua pertanyaan: apakah kompetisi politik tetap memungkinkan partisipasi dan musyawarah, dan apakah kebebasan politik tetap dijamin (Riyanto, 2020; Yunanto & Hamid, 2013). Ini sejalan dengan kritik Mahardika–Fatayati bahwa penyederhanaan melalui fusi di bawah penguasa berpotensi melukai prinsip demokrasi asosiatif (Riyanto, 2020).

3.2 Tujuan Politik Islam: antara Penegakan Syariat dan Kemaslahatan Publik

Arif merumuskan bahwa dalam tradisi pemikiran politik Islam terdapat dua tujuan: (i) penegakan syariat, dan (ii) penciptaan kemaslahatan (kesejahteraan) rakyat. Rumusan ini relevan untuk menilai dua partai karena ia menggeser fokus dari "formalisme jumlah partai" ke "fungsi moral negara dan kebijakan publik"—apakah sistem itu memfasilitasi tujuan normatif politik Islam atau justru hanya mengubah simbol dan kendaraan kekuasaan (Yunanto & Hamid, 2013). Dalam konteks Indonesia, pembacaan semacam ini juga membantu menjelaskan mengapa perdebatan Islam–negara sering terjebak pada bentuk (label/partai) alih-alih substansi, lalu mendorong sebagian pemikir mencari jalan desakralisasi simbol politik (Hawari, 2019; Mubarak & Bakar, 2018).

3.3 Sikap Politik Islam terhadap Multipartai: Contoh Hasan al-Banna

Rasyidin, dalam kajian tentang pemikiran politik Hasan al-Banna, menyebut bahwa al-Banna tidak mengharamkan sistem banyak partai; tetapi karena konteks Mesir menunjukkan banyak partai memicu perpecahan, al-Banna menganjurkan pembubaran partai-partai tersebut dan pembentukan partai-partai yang mempersatukan bangsa serta mendorong pembaruan internal (Muzakki, 2014). Bagian ini penting sebagai "jembatan" konseptual bagi diskusi dua partai: dalam satu sisi, politik Islam (dalam pembacaan al-Banna) dapat menerima pluralitas kepartaian; di sisi lain, ia menilai fragmentasi yang memecah-belah sebagai mudarat politik yang perlu ditangani melalui mekanisme penyatuan (Jati, 2016; Muzakki, 2014). Dengan kata lain, "lebih sedikit partai" bisa dipandang sebagai instrumen mengurangi perpecahan, tetapi tetap bukan tujuan absolut, karena penerimaannya terkait konteks dan akibatnya (Muzakki, 2014; Yunanto & Hamid, 2013).

________________________________________

4. Fragmentasi Partai Islam dan Dorongan Penyatuan: Apakah "Dua Partai" Solusi?

4.1 Fragmentasi dan Konflik Internal sebagai Masalah Berulang

Yunanto dan Hamid menunjukkan bahwa partai-partai politik Islam pada era Reformasi mengalami problem konflik internal dan fragmentasi; mereka juga mencatat bahwa dengan perolehan suara dan kursi parlemen yang berkurang, partai Islam menjadi "no competition" bagi partai nasionalis (Jati, 2016). Riyanto menguatkan tema "kekalahan berulang" partai Islam Indonesia (1955–2019) melalui perspektif historical institutionalism (path dependence dan critical junctures), yang menempatkan keputusan politik pada momen-momen kritis sebagai mekanisme kausal menuju kekalahan (Wahidin et al., 2020). Kedua rujukan ini secara bersama-sama menegaskan: problem utama politik kepartaian Islam bukan semata "banyak partai", tetapi juga konflik, fragmentasi, dan lintasan historis yang memperlemah daya saing (Jati, 2016; Wahidin et al., 2020).

Dalam situasi demikian, Waid menilai bahwa penyatuan visi dan misi politik Islam merupakan hal mendesak, dengan argumen bahwa tanpa penyamaan ideologi antarsesama partai Islam, masyarakat akar rumput sulit membedakan praktik partai Islam dan partai nasionalis (Sedriyani, 2021). Dorongan penyatuan visi ini beresonansi dengan gagasan al-Banna tentang mudarat perpecahan akibat banyak partai dan perlunya "partai yang mempersatukan" (Muzakki, 2014; Sedriyani, 2021). Akan tetapi, literatur yang sama juga memperlihatkan kendala faktual: fragmentasi dan keragaman orientasi partai Islam tidak mudah disatukan, sehingga "penyederhanaan" tidak otomatis menghasilkan konsolidasi substantif (Jati, 2016; Sedriyani, 2021).

4.2 Mengapa Penyederhanaan Koersif Berisiko Mengulang Problem Orde Baru?

Pengalaman Orde Baru menunjukkan bahwa penyederhanaan kepartaian dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol negara terhadap politik Islam—baik melalui fusi, pembatasan, maupun pembentukan sistem yang hegemonik (Hajam & Saumantri, 2023; Nurdin, 2015; Ulum, 2021). Mubarak menafsirkan PPP sebagai bagian dari strategi rezim untuk mereduksi diskursus politik Islam demi legitimasi politik Orde Baru dan penguatan Golkar (Hajam & Saumantri, 2023). Kamsi menekankan hegemoni sistem kepartaian serta upaya sistematis memperkecil peran partai lain melalui fusi (Ulum, 2021). Karena itu, dari sudut ilmu politik Islam yang mensyaratkan syūrā dan kebebasan politik, penyederhanaan menuju "dua partai" yang dilakukan secara koersif dapat dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan dan partisipasi, meskipun secara retoris dapat mengatasnamakan stabilitas (Riyanto, 2020; Yunanto & Hamid, 2013).

________________________________________

5. "Dua Kubu" dalam Sistem Multipartai: Bipolarisasi Elektoral sebagai Varian Fungsional

Penting dicatat bahwa "logika dua partai/dua kubu" dapat muncul bahkan dalam sistem multipartai, terutama ketika kontestasi presiden membelah partai-partai ke dalam dua koalisi besar. Wahidin dkk. menyebut bahwa dalam Pemilu 2019 terdapat bipolarisasi politik antara pendukung pasangan Jokowi–Ma'ruf dan Prabowo–Sandi, yang ikut memengaruhi stabilitas perilaku pemilih dan konfigurasi kontestasi (Bustamam-Ahmad, 2018). Yudantiasa juga menggambarkan polarisasi "dua kubu" dalam rangkaian momen elektoral (Pilpres 2014, Pilgub Jakarta 2017, dan Pilpres 2019), seraya menautkannya dengan menguatnya populisme Islam dan klaim-klaim representasi keislaman di ruang publik (Jahar & Thalhah, 2018). Basya, dalam refleksi Pemilu 2019, menekankan dimensi ketidakpercayaan politik dan mengaitkannya dengan gerakan populisme Islam yang memosisikan "elit politik" sebagai lawan (Sahrasad, 2020).

Bagi analisis politik Islam, fenomena ini memperlihatkan bahwa desain formal "dua partai" tidak selalu diperlukan untuk menghasilkan struktur kompetisi "dua kutub" (Bustamam-Ahmad, 2018; Jahar & Thalhah, 2018). Namun, sekaligus muncul risiko: bipolarisasi yang mengeras dapat mendorong dikotomi pro/anti-Islam di ruang publik sebagaimana dicatat Yudantiasa, yang pada gilirannya menantang praktik dialog intra/antaragama (Jahar & Thalhah, 2018; Sahrasad, 2020). Dengan demikian, "dua kubu" bisa menjadi mekanisme penyederhanaan kompetisi, tetapi juga dapat menciptakan polarisasi sosial-keagamaan yang problematis dari sudut kemaslahatan (Jahar & Thalhah, 2018).

________________________________________

6. Koalisi, Etika Kompetisi, dan Problem Pragmatisme: Pelajaran bagi Sistem Dua Partai

Hawari mengkaji konsep koalisi dalam istilah tahāluf siyāsī dan menyimpulkan adanya perbedaan tajam antara makna normatif dalam praktik generasi awal Islam (koalisi sebagai pengorbanan untuk yang terzalimi, menekan kebatilan, dan mengangkat martabat kebenaran) dengan praktik koalisi kontemporer yang sering sarat kepentingan pragmatis-transaksional (Waid, 2016). Hawari bahkan menyebut bahwa karena kepentingan pragmatis tersebut, istilah tahāluf dirasa kurang sesuai dan lebih tepat disebut sebagai koalisi transaksional (Waid, 2016). Temuan ini relevan untuk sistem dua partai karena kompetisi dua partai sering kali mendorong disiplin blok dan negosiasi internal/eksternal yang kuat; problemnya, etika koalisi (atau etika kompetisi kekuasaan) dapat bergeser dari tujuan normatif ke transaksi (Waid, 2016).

Dalam kerangka ilmu politik Islam, ini menguatkan argumen bahwa ukuran "keislaman" sistem kepartaian tidak berada pada jumlah partai, tetapi pada etika perebutan kekuasaan, orientasi kebijakan, dan kesetiaan pada prinsip musyawarah serta kemaslahatan (Yunanto & Hamid, 2013). Dengan kata lain, sistem dua partai bisa saja secara prosedural lebih sederhana, tetapi tetap rentan terhadap degenerasi etika politik bila tidak dikawal oleh prinsip normatif yang kuat (Waid, 2016).

________________________________________

7. Perbandingan Ringkas Negara Mayoritas Muslim: Malaysia dan Bangladesh sebagai Contoh "Dua Kekuatan Dominan"

7.1 Malaysia: Kontestasi Dua Koalisi Besar dan Rivalitas UMNO–PAS

Dalam konteks Malaysia, Nurdin mencatat kontestasi politik yang terlihat jelas antara dua koalisi besar pada masa kampanye pemilu, dengan isu-isu yang mengemuka dalam periode kampanye (Ja'far, 2019). Sahrasad juga menyajikan format pertarungan dua kubu: Barisan Nasional (BN) melawan Barisan Alternatif (oposisi), serta menegaskan BN sebagai koalisi yang sejak kemerdekaan selalu memenangi pemilu (dalam rentang historis yang dibahasnya) (Rokhmad, 2014). Sementara itu, Mubarak dan Bakar menempatkan arena politik era Mahathir sebagai pergulatan tiga kekuatan inti—pemerintah, UMNO sebagai partai penguasa, dan PAS sebagai oposisi—seraya menunjukkan bagaimana isu hudud dapat memicu perpecahan koalisi oposisi ketika DAP menolak berkoalisi dengan PAS karena PAS bersikeras mengajukan legislasi hudud (Sulasmono, 2019). Mujani juga menekankan bahwa signifikansi politik kelompok-kelompok dakwah di Malaysia bergantung pada interaksi mereka dengan UMNO dan PAS sebagai dua partai yang bersaing memperebutkan massa Muslim (Supriyadi, 2015).

Dari perspektif ilmu politik Islam, Malaysia memberi dua pelajaran yang saling menegangkan: (i) kompetisi "dua kubu besar" dapat terbentuk melalui koalisi, bukan semata dua partai tunggal (Ja'far, 2019; Rokhmad, 2014); tetapi (ii) agenda syariat (misalnya hudud) dapat menjadi titik konflik koalisi yang memecah oposisi—menunjukkan bahwa politik identitas-legalistik bisa menjadi cleavage yang merusak konsolidasi blok (Jahar & Thalhah, 2018; Sulasmono, 2019). Ini mengingatkan bahwa penyederhanaan kompetisi ke dua kubu tidak otomatis menyelesaikan perbedaan substantif dalam politik Islam itu sendiri (Jati, 2016; Sulasmono, 2019).

7.2 Bangladesh: Dominasi Dua Partai Besar dan Risiko Polarisasi

Oktaviani dan Yumitro menyatakan bahwa kekuasaan dominan di Bangladesh dipegang oleh dua partai besar—BNP dan Liga Awami—dan kedua partai ini berusaha menguasai serta mengontrol lembaga pemerintahan; mereka juga mengaitkan dinamika ini dengan dukungan kelompok radikal yang saling mengintimidasi (Zada, 2016). Dengan demikian, contoh Bangladesh mengilustrasikan bahwa dominasi dua partai besar dapat beriringan dengan polarisasi dan kompetisi yang merusak institusi, bukan memperkuatnya (Zada, 2016). Ini menjadi peringatan penting bagi pembacaan normatif Islam yang menekankan kemaslahatan publik: penyederhanaan kompetisi menjadi dua kekuatan dominan tidak identik dengan stabilitas yang maslahat (Zada, 2016).

________________________________________

8. Sintesis: Bagaimana "Ilmu Politik Islam" Menilai Sistem Dua Partai?

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, "sistem dua partai" dalam perspektif ilmu politik Islam dapat diposisikan bukan sebagai doktrin yang diwajibkan, melainkan sebagai salah satu opsi institusional yang dinilai melalui prasyarat etika dan tujuan normatif:

Pertama, wajib menjaga syūrā dan kebebasan politik: sistem kepartaian apa pun harus menopang musyawarah, kebebasan politik, dan ruang kritik; penyederhanaan yang koersif berisiko bertentangan dengan prasyarat ini (Riyanto, 2020; Yunanto & Hamid, 2013).

Kedua, tidak boleh menjadi instrumen hegemoni/kolonisasi politik: pengalaman Orde Baru menunjukkan penyederhanaan partai dapat menjadi alat kontrol dan hegemoni (Golkar dominan; PPP dijadikan kanal yang juga menguntungkan rezim), sehingga "dua partai" yang dibangun melalui kontrol negara tidak identik dengan kompetisi adil (Hajam & Saumantri, 2023; Nurdin, 2015; Ulum, 2021).

Ketiga, perlu mengatasi mudarat fragmentasi, tetapi tanpa mematikan pluralitas: fragmentasi dan konflik internal partai Islam dipandang melemahkan daya saing dan representasi politik Islam; karena itu, gagasan penyatuan visi/misi memiliki dasar problematik yang nyata (Jati, 2016; Sedriyani, 2021), sekaligus sejalan dengan kekhawatiran al-Banna tentang perpecahan akibat banyak partai (Muzakki, 2014). Namun, penyatuan yang dipaksakan tidak otomatis menyelesaikan konflik substantif dan bahkan bisa mengulang represi (Nurdin, 2015; Riyanto, 2020).

Keempat, orientasi harus pada maṣlaḥah, bukan simbol semata: politik Islam tidak berhenti pada label partai atau bentuk sistem, melainkan pada tujuan (syariat dan kemaslahatan) serta etika pengelolaan kekuasaan; polarisasi dua kubu pun perlu dikawal agar tidak melahirkan dikotomi sosial-keagamaan yang merusak kemaslahatan (Jahar & Thalhah, 2018; Sahrasad, 2020).

Kelima, etika koalisi/kompetisi harus dijaga dari pragmatisme transaksional: pembacaan tahāluf siyāsī memperingatkan pergeseran makna koalisi dari ideal normatif ke transaksi pragmatis; risiko ini dapat muncul dalam berbagai format sistem, termasuk ketika kompetisi mengeras menjadi dua blok (Bustamam-Ahmad, 2018; Waid, 2016).

________________________________________

9. Kesimpulan

Sumber-sumber yang tersedia tidak menyediakan satu "ketetapan" bahwa Islam mengharuskan sistem dua partai. Sebaliknya, literatur yang dikaji menunjukkan bahwa wacana dua partai di negara mayoritas Muslim (khususnya Indonesia) erat dengan problem penyederhanaan koersif dan hegemoni (Hajam & Saumantri, 2023; Nurdin, 2015; Ulum, 2021), sementara pemikiran politik Islam (misalnya al-Banna) lebih menekankan aspek dampak perpecahan daripada menutup pluralitas secara absolut (Muzakki, 2014). Karena itu, menurut ilmu politik Islam yang dirujuk dalam sumber-sumber ini, sistem dua partai dapat dinilai instrumental—dapat berguna untuk mereduksi fragmentasi bila lahir secara demokratis—tetapi dapat menjadi problematis bila menjadi alat pengekangan kebebasan, hegemoni, atau polarisasi yang merusak kemaslahatan (Riyanto, 2020; Yunanto & Hamid, 2013; Zada, 2016).

________________________________________

Daftar Pustaka

Bustamam-Ahmad, K. (2018). Dinamika Islam Politik di Indonesia pada Era Reformasi (1998-2001). Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 41(1), 69–106. https://doi.org/10.14421/ajis.2003.411.69-106

Hajam, H., & Saumantri, T. (2023). Meretas Ketegangan Relasi Agama dan Negara di Indonesia dalam Perspektif Nurcholish Madjid. Sosfilkom: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi, 16(2), 116–129. https://doi.org/10.32534/jsfk.v16i2.3064

Hawari, N. (2019). Tahāluf Siyāsī dalam Praktik Politik Partai Islam di Indonesia. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 43(2), 222. https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.692

Jahar, A. S., & Thalhah, T. (2018). Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(2), 385–404. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1232

Ja'far, J. (2019). Pemikiran Politik Islamisme Moderat Al Jam'iyatul Washliyah. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 16(2), 191. https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i2.1762

Jati, W. R. (2016). Membangun Partisipasi Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 11(2). https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.2.375-402

Mubarak, M. Z., & Bakar, M. Z. A. (2018). Politik Islam Mahathir Mohammad di Malaysia dan Soeharto di Indonesia. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 15(1), 27. https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1292

Muzakki, A. (2014). Islamisme dan Politisasi Agama Model PKS dalam Pilpres 2009. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 61. https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.61-76

Nurdin, A. A. (2015). Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Partai Islam Pendukung Demokrasi PKS pada Pemilu. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 5(1), 246. https://doi.org/10.15642/teosofi.2015.5.1.246-267

Riyanto, A. (2020). Mengapa Partai Islam Belum Pernah Menang?: Path Dependence Repetition Kekalahan Partai Islam Indonesia dalam Pemilu Legislatif 1955 hingga 2019. Jurnal Politik Profetik, 8(2), 186. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a1

Rokhmad, A. (2014). Dasar Negara dan Taqiyyah Politik PKS. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 22(1), 1. https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.255

Sahrasad, H. (2020). Oposisi Anwar Ibrahim dan Politik Malaysia. Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 1(2), 67–85. https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v1i2.81

Sedriyani, S. M. (2021). Partai Keadilan Sejahtera di Tengah Pusaran Tren Penurunan Anggota Partai: Bagaimana Cara Mereka Bertahan? Jurnal Polgov, 3(1), 41–84. https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.2273

Sulasmono, B. S. (2019). Peluang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Satya Widya, 35(1), 75–85. https://doi.org/10.24246/j.sw.2019.v35.i1.p75-85

Supriyadi, M. (2015). Mengukur Politisasi Agama dalam Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory. Jurnal Keamanan Nasional, 1(3). https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.32

Ulum, B. (2021). Islam dan Kepemimpinan Nasional: Kontroversi Seputar Presiden Perempuan. Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, 4(1), 9–18. https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2019.41.9-18

Wahidin, D. T. S., Muhyidin, A., Iswahyuni, I., & Ilmar, A. (2020). Partai Politik dan Perilaku Pemilih di Indonesia (Studi pada Pemilu Legislatif 2009, 2014, dan 2019). Journal of Government and Civil Society, 4(1), 131. https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2376

Waid, A. (2016). Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas: Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Orde Lama hingga Orde Reformasi. Dialog, 34(2), 97–113. https://doi.org/10.47655/dialog.v34i2.160

Yunanto, S., & Hamid, A. F. A. (2013). Fragmentation and Conflict among Islamic Political Parties in Indonesia during Reformasi Era (1998–2009): Anatomy, Factors and Implications. Journal of Indonesian Islam, 7(2), 337. https://doi.org/10.15642/jiis.2013.7.2.337-365

Zada, K. (2016). Gelombang Revolusi dan Transisi Politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2(1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2242