02187 - Otonomi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual, Tipologi, dan Implikasi Praktis

Autonomy in Islamic Political Science: Conceptual Study, Typology, and Practical Implications

Abstract

This article examines the concept of autonomy in Islamic political science through a systematic literature review of both classical and contemporary sources. Autonomy, understood as the right or capacity of a region or group to govern itself within certain limits, acquires additional normative dimensions when analyzed through the Islamic political tradition—particularly regarding sources of authority, jurisdictional boundaries, and the relationship between religious law and political administration. Drawing on comparative studies of Muslim-majority and pluralist societies, this article identifies three principal typologies of autonomy: (1) communal/jurisdictional autonomy, including the millet system and personal status law; (2) institutional autonomy, encompassing sharia courts, fatwa authority, and religious educational institutions; and (3) territorial/regional autonomy, illustrated by cases in Muslim Mindanao, Aceh, and post-reform Indonesia. The analysis reveals that autonomy in Islamic politics operates not as unlimited sovereignty but as delegated authority embedded within structures of accountability defined by both state constitutions and religious norms. Key challenges include jurisdictional conflict between civil and religious law, insufficient institutional capacity, and the risk of discrimination inherent in subnational religion-based regulation. The article concludes with practical implications for the design of autonomy arrangements that are just, inclusive, and accountable.

Keywords: autonomy, Islamic political science, legal pluralism, sharia, jurisdictional conflict, decentralization

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep otonomi dalam ilmu politik Islam melalui tinjauan literatur sistematis atas sumber-sumber klasik dan kontemporer. Otonomi, yang dipahami sebagai hak atau kemampuan suatu daerah atau kelompok untuk mengatur dirinya sendiri dalam batas tertentu, memperoleh dimensi normatif tambahan ketika dianalisis dalam tradisi politik Islam—khususnya menyangkut sumber otoritas, batas yurisdiksi, dan relasi antara hukum agama dengan administrasi politik. Dengan mendasarkan diri pada studi perbandingan masyarakat Muslim dan masyarakat majemuk, artikel ini mengidentifikasi tiga tipologi utama otonomi: (1) otonomi komunal/yurisdiksional, mencakup sistem millet dan hukum status personal; (2) otonomi kelembagaan, meliputi pengadilan syariah, otoritas fatwa, dan institusi pendidikan keagamaan; serta (3) otonomi teritorial/daerah, yang diilustrasikan melalui kasus Muslim Mindanao, Aceh, dan Indonesia pascareformasi. Analisis menunjukkan bahwa otonomi dalam politik Islam tidak beroperasi sebagai kedaulatan tak terbatas, melainkan sebagai kewenangan yang didelegasikan dalam struktur pertanggungjawaban yang ditetapkan sekaligus oleh konstitusi negara dan norma agama. Tantangan utama yang ditemukan meliputi konflik yurisdiksi antara hukum sipil dan hukum agama, kapasitas institusional yang tidak memadai, serta risiko diskriminasi yang inheren dalam regulasi berbasis agama di tingkat subnasional. Artikel ditutup dengan implikasi praktis bagi desain pengaturan otonomi yang adil, inklusif, dan akuntabel.

Kata kunci: otonomi, ilmu politik Islam, pluralisme hukum, syariah, konflik yurisdiksi, desentralisasi

________________________________________

1. Pendahuluan

Otonomi merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu politik yang memiliki relevansi luas, baik dalam kajian tata kelola pemerintahan, resolusi konflik, maupun pengaturan masyarakat majemuk. Secara umum, otonomi dapat dipahami sebagai hak atau kemampuan suatu daerah atau kelompok untuk mengatur dirinya sendiri dalam batas tertentu. Namun, ketika konsep ini ditempatkan dalam konteks ilmu politik Islam, ia tidak berdiri sendiri: otonomi dibingkai oleh pertanyaan tentang sumber otoritas normatif, batas-batas kewenangan, dan hubungan antara hukum atau etika keagamaan dengan administrasi politik (Hamayotsu, 2018; Neo, 2015).

Perbincangan tentang otonomi dalam tradisi politik Islam mencerminkan ketegangan yang bersifat struktural antara dorongan kesatuan komunitas (ummah) dan realitas keragaman sosial-politik yang menuntut pengaturan lokal. Di satu sisi, tradisi Islam klasik membayangkan komunitas Muslim yang tidak terfragmentasi; di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa bentuk-bentuk otonomi—baik komunal, kelembagaan, maupun teritorial—selalu hadir sebagai kebutuhan praktis yang tidak dapat diabaikan (Darmoyo et al., 2024; Thio, 2021).

Relevansi kajian ini semakin menguat dalam konteks kontemporer, di mana sejumlah negara dengan populasi Muslim yang signifikan tengah bergulat dengan persoalan desentralisasi, otonomi khusus, pluralisme hukum, dan formalisasi syariah dalam kerangka negara-bangsa modern. Kasus-kasus seperti otonomi Muslim Mindanao di Filipina, otonomi khusus Aceh di Indonesia, dan perkembangan pengadilan syariah di Malaysia menjadi laboratorium penting untuk memahami bagaimana konsep otonomi bekerja dalam praktik politik Islam kontemporer.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) merumuskan pengertian otonomi dalam perspektif ilmu politik Islam secara konseptual; (2) mengidentifikasi fondasi normatif yang membingkai konsep otonomi dalam tradisi politik Islam; (3) menyusun tipologi otonomi berdasarkan sintesis literatur; (4) menganalisis masalah-masalah kunci dalam praktik otonomi yang relevan bagi politik Islam; serta (5) merumuskan definisi sintesis dan implikasi praktis bagi desain otonomi.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) dengan basis analisis dokumen akademik yang mencakup jurnal ilmiah bereputasi, monografi, dan prosiding konferensi ilmiah internasional. Sumber-sumber yang dikaji meliputi literatur dalam bidang ilmu politik, hukum Islam, pluralisme hukum, studi perbandingan pemerintahan, dan kajian kawasan Muslim di Asia Tenggara, Timur Tengah, serta kawasan lainnya.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap: pertama, identifikasi dan pemetaan konsep otonomi dalam literatur ilmu politik umum dan ilmu politik Islam; kedua, ekstraksi tema-tema utama yang membingkai otonomi dari perspektif normatif Islam; dan ketiga, sintesis tipologi serta masalah kunci dalam praktik otonomi. Artikel ini tidak melakukan survei empiris primer, melainkan mengandalkan konstruksi konseptual berbasis kajian pustaka (conceptual paper).

________________________________________

3. Pengertian Otonomi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Dalam ilmu politik—termasuk ketika dibahas dalam tradisi politik Islam—otonomi dapat dipahami sebagai hak atau kewenangan suatu daerah atau kelompok untuk mengatur dirinya sendiri dalam batas tertentu (self-rule yang dibatasi oleh otoritas yang lebih tinggi dan/atau kerangka hukum yang mengaturnya) (Engelenhoven, 2020; Jimenez, 2009). Dalam literatur teori otonomi, relasi "entitas yang mengatur diri" dengan "pemerintah pusat" kerap dipahami sebagai persoalan pembagian yurisdiksi (teritorial maupun non-teritorial) dan derajat independensi kewenangan publik yang diakui (Gutmann, 2020; Jimenez, 2009). Dalam konteks konflik dan masyarakat majemuk, otonomi juga sering dilihat sebagai perangkat tata kelola untuk meredakan konflik atau mengakomodasi keragaman; namun literatur menegaskan bahwa otonomi tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel karena sangat bergantung pada kapasitas institusional, desain struktur, dan lingkungan sosial-politik setempat (Buendia, 2008; Engelenhoven, 2020).

Dalam pembacaan ilmu politik Islam, definisi otonomi di atas tidak berdiri sendiri: ia dibingkai oleh pertanyaan tentang sumber otoritas normatif, batas-batas kewenangan, dan hubungan antara hukum atau etika keagamaan dengan administrasi politik (Hamayotsu, 2018; Neo, 2015). Sejumlah literatur menyebut bahwa istilah yang dekat dengan konsep governance dalam diskursus Islam adalah al-hakimiya, yang dipahami melampaui prosedur semata menuju tatanan moral—dengan dimensi nilai moral, persaudaraan kemanusiaan, dan keadilan sosio-ekonomi—sehingga otonomi dalam tata kelola tidak semata "kewenangan administratif", tetapi juga terkait "pembenaran moral dan batas normatif" (Azzahra & Shuaib, 2022; Hamayotsu, 2018).

________________________________________

4. Fondasi Normatif: Otoritas, Hukum, dan Batas "Mengatur Diri" dalam Politik Islam

4.1 Otoritas Tidak Netral secara Moral: Hukum Ilahi dan Tata Kelola

Sejumlah karya menekankan bahwa dalam cara pandang Islam, ranah "praktis" (tindakan manusia, termasuk politik) berada dalam cakupan klaim legislasi ilahi; bahkan dikemukakan bahwa tidak ada tindakan manusia yang "di luar" jangkauan legislasi ilahi (Hamayotsu, 2018). Sejalan dengan itu, ada argumen dalam kajian pluralisme hukum dan hubungan agama–negara bahwa sebagian konsepsi Islam menempatkan otoritas pemberi hak dan kewajiban secara ultimat pada Tuhan, yang kemudian menegangkan relasi dengan konstitusi "buatan manusia" bila dipahami tidak bersumber dari Tuhan (Hamayotsu, 2018; Lee, n.d.). Implikasinya, ketika otonomi dipraktikkan dalam kerangka politik Islam, ia lazim diposisikan sebagai kewenangan yang didelegasikan atau diakui dan dibatasi oleh norma yang dianggap lebih tinggi—agama atau otoritas syariah dan/atau konstitusi negara (Lee, n.d.; Neo, 2015).

4.2 Delegasi dan Pertanggungjawaban sebagai Tema Inti Administrasi-Politik

Kajian perbandingan pemikiran administrasi menempatkan teks klasik Al-Mawardi (Al-Ahkam al-Sultaniyya) sebagai salah satu rujukan penting untuk membahas delegasi dan tanggung jawab administrasi dalam pemerintahan Islam (Neo, 2015). Dalam kerangka ini, otonomi dapat dibaca sebagai salah satu bentuk pendelegasian kewenangan—misalnya kewenangan administratif, yudisial, atau pengaturan urusan tertentu—yang selalu terkait pertanyaan: "pejabat atau administrator bertanggung jawab kepada siapa, dan untuk apa?" (Neo, 2015). Dengan kata lain, konsep "mengatur diri" dalam politik Islam cenderung dipahami tidak sebagai kedaulatan penuh yang tak terbatas, melainkan sebagai kewenangan yang melekat pada arsitektur pertanggungjawaban (Engelenhoven, 2020; Neo, 2015).

4.3 Ketegangan "Kesatuan Komunitas" versus "Sub-Kelompok yang Mengatur Diri"

Sebagian kajian sejarah hukum Islam menekankan bahwa visi komunal Islam awal berorientasi pada pembentukan komunitas (ummah) dan, dalam teori politik klasik tertentu, membayangkan komunitas Muslim idealnya tidak terfragmentasi; hal ini membuat gagasan sub-kelompok dengan otonomi tata aturan dapat dipandang berpotensi memecah komunitas, walau fragmentasi sosial dalam praktik diakui sulit dihindari (Darmoyo et al., 2024). Pada saat yang sama, kajian tentang kodifikasi dan negara modern menyoroti bahwa syariah secara historis dapat berinteraksi dengan kebiasaan (ʿāda/ʿurf) dan "hukum penguasa" (siyāsa sharʿiyya), sedangkan negara modern cenderung kurang toleran terhadap kompetisi legislatif atau administratif yang paralel; ketegangan ini penting untuk memahami bagaimana otonomi sebagai pluralisasi kewenangan dinegosiasikan dalam masyarakat Muslim modern (Thio, 2021). Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa otonomi dalam politik Islam sering muncul sebagai kompromi: di satu sisi ada dorongan kesatuan dan otoritas normatif, di sisi lain ada realitas keragaman sosial dan kebutuhan pengaturan lokal (Darmoyo et al., 2024; Thio, 2021).

________________________________________

5. Tipologi Otonomi dalam Ilmu Politik Islam

5.1 Otonomi Komunal/Yurisdiksional (Non-Teritorial): Self-Rule Berbasis Komunitas dan Status Personal

5.1.1 Model Millet dan Otonomi Komunitas Beragama

Kajian historiografi menyebut sistem millet sebagai bentuk pluralisme religius pra-modern yang memberi tiap komunitas agama status resmi dan ukuran substansial self-government (N. Azzahra, 2020). Studi tentang Bosnia di bawah Ottoman juga menggambarkan millet sebagai mekanisme appeasement komunitas konfesi melalui pemberian self-government dalam ranah agama, pajak, pendidikan, peradilan, dan sebagian urusan sipil (Okçuoğlu, 2026). Sejumlah analisis lain menegaskan bahwa dalam sejumlah konfigurasi Timur Tengah modern, institusionalisasi politik tertentu sebagian dimodelkan dari warisan millet, yakni otonomi hukum komunitas agama untuk area hukum tertentu (N. Azzahra, 2020; Norman, 2016).

5.1.2 Otonomi Komunitas Non-Muslim dalam Doktrin dan Justifikasi Tertentu

Sebuah rujukan tentang prinsip-prinsip hukum pidana internasional Islam menyatakan adanya klaim bahwa Islam "berkewajiban" memberi otonomi kepada non-Muslim di wilayah negara Islam, termasuk pengelolaan hukum mereka di tribunal sendiri oleh hakim mereka tanpa intervensi otoritas Muslim dalam urusan sosial dan keagamaan (Aisyah et al., 2024). Pada level historis-komparatif di luar dunia Islam, studi tentang komunitas Yahudi (aljamas) di Iberia juga mencatat bahwa komunitas Yahudi menikmati hak untuk mengadministrasikan keadilan dengan otonomi terbatas, sehingga memberikan analogi penting tentang bagaimana "yurisdiksi komunitas" dapat hidup berdampingan dengan kedaulatan politik yang lebih luas (Deardorff, 2018). Keduanya memperkuat satu proposisi: dalam politik Islam, otonomi sering hadir sebagai otonomi yurisdiksional—yakni ruang pengaturan internal komunitas—alih-alih otonomi teritorial penuh (Aisyah et al., 2024; Deardorff, 2018).

5.1.3 Otonomi Status Personal dan Pluralisme Hukum Modern

Literatur tentang pluralisme hukum mendefinisikan pluralisme hukum sebagai koeksistensi beberapa sistem hukum dalam satu komunitas, yang dapat memicu kompetisi dan akomodasi sekaligus konflik yurisdiksi (Jordan, 2006). Dalam konteks relasi syariah dan hukum sipil, disebutkan bahwa syariah sering mengatur urusan keluarga (perkawinan, perceraian, hak asuh, dan waris), sementara hukum sipil sekuler berbeda menurut yurisdiksi; koeksistensi ini memunculkan isu yurisdiksi dan sengketa otoritas (Jordan, 2006). Kajian tentang yurisdiksi syariah juga menekankan bahwa "otonomi" tertentu bagi Muslim dalam hukum keluarga (personal status) sering dipahami sebagai pengecualian dalam kerangka yang lebih luas—negara dan hukum nasional—sehingga batas otonomi harus dibaca dalam struktur "aturan umum–pengecualian" dan konflik pilihan hukum (Jordan, 2006; Wadheefa et al., 2020).

5.1.4 Dimensi Hak Asasi dan Kebebasan Beragama Kolektif

Kajian hukum dan hak asasi manusia menyatakan bahwa self-governance komunitas agama merupakan aspek penting dari kebebasan beragama kolektif dan bahwa hukum HAM internasional mengakui dimensi kolektif kebebasan beragama, termasuk otonomi komunitas agama (Ortúzar-Madrid, 2025). Namun literatur perbandingan juga mengingatkan bahwa ketika negara memberi otonomi yurisdiksional kepada lembaga agama, benturan kewenangan antara pengadilan konstitusional atau sipil dan tribunal agama cenderung sulit dihindari (Jordan, 2006; Ortúzar-Madrid, 2025). Karena itu, dalam perspektif ilmu politik Islam, otonomi komunal perlu dipahami sekaligus sebagai: (i) mekanisme pengakuan identitas dan pengaturan internal, dan (ii) sumber potensi konflik yurisdiksi yang memerlukan desain kelembagaan yang jelas (Jordan, 2006; Ortúzar-Madrid, 2025).

________________________________________

5.2 Otonomi Kelembagaan: Pengadilan Agama, Fatwa, dan Institusi Keagamaan

5.2.1 Pengadilan Syariah sebagai Otonomi Administratif dalam Negara Modern

Studi tentang Malaysia menunjukkan pengadilan Islam berkembang melalui proses ekspansi institusional dan memperoleh administrative independence relatif terhadap pengadilan sipil, yang dijelaskan melalui koalisi strategis elit politik dan keagamaan dalam komunitas mayoritas (Husain et al., 2024). Kajian lain menggambarkan evolusi relasi negara–Islam di Malaysia menuju situasi di mana Islam sebagai doktrin publik makin memengaruhi pembentukan dan kritik norma; terdapat pula konvergensi normatif tertentu antara pengadilan syariah dan sipil pada isu kebebasan beragama yang berdampak pada hak setara warga non-Muslim (Vhumbunu, 2018). Sejalan dengan itu, literatur juga menegaskan bahwa di Malaysia terdapat sistem pengadilan sipil nasional dan, di tiap negara bagian atau teritori federal, sistem pengadilan syariah yang bersifat self-contained and autonomous structure dengan yurisdiksi atas perkara yang ditentukan oleh hukum Islam negara bagian (Bukhari et al., 2024). Ini memperlihatkan otonomi dalam politik Islam kontemporer sering berbentuk otonomi kelembagaan-yudisial yang dibatasi oleh desain konstitusional pembagian yurisdiksi (Bukhari et al., 2024; Vhumbunu, 2018).

5.2.2 Fatwa sebagai Otoritas Non-Koersif namun Tetap Mengarahkan

Kajian tentang studi hukum Islam menekankan pentingnya tidak mereduksi otoritas hukum Islam pada penegakan koersif negara; fatwa dipahami sebagai guiding counsel yang terkait pembentukan etika-diri, bukan prosedur adversarial semata (Ismatov, 2021). Argumen ini relevan bagi konsep otonomi karena menunjukkan adanya bentuk "mengatur diri" yang beroperasi melalui otoritas normatif non-koersif—nasihat atau pertimbangan hukum—yang memengaruhi praktik sosial tanpa selalu berbentuk perintah negara (Ismatov, 2021; Ortúzar-Madrid, 2025).

5.2.3 Otonomi Institusi Pendidikan-Keagamaan

Dalam konteks Indonesia, sebuah analisis kebijakan menyatakan pesantren "sebaiknya tetap largely autonomous" untuk menjaga keragaman dan mencegah pergeseran akuntabilitas dari komunitas menuju institusi pemerintah; namun tetap diusulkan adanya standar minimum tertentu (Arafa, 2020). Ini merupakan contoh otonomi kelembagaan yang tidak identik dengan otonomi teritorial, tetapi berkaitan dengan ruang pengaturan internal institusi keagamaan dalam ekologi kebijakan negara (Arafa, 2020; Jordan, 2006).

________________________________________

5.3 Otonomi Teritorial/Daerah: Desentralisasi, Otonomi Khusus, dan Self-Determination

5.3.1 Otonomi sebagai Strategi Tata Kelola Konflik: Kasus Muslim Mindanao

Kajian tentang otonomi di Muslim Mindanao menyatakan desentralisasi atau otonomi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik serta berperan meredakan konflik, tetapi tidak ada jaminan hasil tersebut otomatis muncul; keberhasilan bergantung pada kapasitas administratif dan desain institusi yang mengakomodasi kebiasaan lokal dan konsultasi dalam tata kelola (Engelenhoven, 2020). Studi lain menegaskan pencarian otonomi politik substantif oleh Muslim Filipina berlanjut, dan kegagalan negara memastikan otonomi yang bermakna mendorong opsi self-governance melalui klaim self-determination; tetapi pada saat yang sama norma integritas teritorial membuat klaim pemisahan diri sulit, sehingga otonomi dalam batas negara kerap menjadi alternatif yang lebih realistis—misalnya pengaturan semi-sovereign yang menyerupai federal (Buendia, 2008). Dalam politik Islam, kasus ini memperlihatkan otonomi teritorial sering menjadi kompromi antara aspirasi identitas-politik komunitas Muslim dan batas sistem negara-bangsa modern (Buendia, 2008; Engelenhoven, 2020).

5.3.2 Otonomi Teritorial dan Kebijakan Pendidikan sebagai Domain Kewenangan

Studi tentang transformasi pendidikan Muslim di Filipina memaknai otonomi sebagai pengaturan konstitusional yang memberi derajat kebebasan pada kelompok—rasial, agama, bahasa, etnis, tribal, atau kultural—untuk mengelola urusannya dan terkait dengan self-rule serta self-determination; disebut pula bahwa kewenangan lembaga regional dapat memenuhi aspirasi Muslim, termasuk dalam pembentukan kebijakan pendidikan (Daly, 2015). Dengan demikian, otonomi teritorial bukan hanya soal fiskal atau administrasi, melainkan juga kewenangan substantif atas sektor sosial—misalnya pendidikan—yang menjadi simbol pengakuan identitas (Daly, 2015; Engelenhoven, 2020).

5.3.3 Otonomi Khusus Aceh: Syariah, Qanun, dan Tata Kelola

Kajian tentang Aceh menyebut Aceh sebagai provinsi otonomi khusus yang dianalisis melalui lensa supremasi hukum (nomokrasi) dan good governance, serta menyatakan Aceh memperoleh status otonomi khusus dan hak menerapkan syariah dalam yurisdiksinya melalui dinamika konflik dan perjanjian damai; Aceh juga disebut sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki hak tersebut dan menerbitkan berbagai regulasi berbasis syariah—termasuk ranah pidana, keluarga, busana, dan moralitas publik (Drury, 2021). Studi perbandingan peradilan agama Indonesia–Malaysia juga menegaskan otonomi khusus Aceh dipahami sebagai pengakuan sejarah Aceh dan bahwa Mahkamah Syar'iyah berfungsi sebagai pengadilan syariah dengan kewenangan tertentu yang diatur oleh qanun (Bukhari et al., 2024). Selain itu, kajian tentang Qanun Jinayat menelusuri dasar yuridis pembentukan qanun dan keterkaitannya dengan undang-undang pemerintahan Aceh serta privilesinya, termasuk peran ulama dalam kebijakan daerah (Mendy, 2024). Keseluruhan literatur ini menunjukkan bahwa dalam politik Islam Indonesia kontemporer, otonomi teritorial dapat bertaut erat dengan formalisasi norma Islam melalui perangkat hukum daerah (qanun/perda) yang tetap bernegosiasi dengan konstitusi dan sistem hukum nasional (Drury, 2021; Mendy, 2024).

5.3.4 Adat, Desentralisasi, dan Batas Otonomi Lokal di Indonesia Pascareformasi

Kajian tentang adat menegaskan bahwa pasca jatuhnya Orde Baru (1998) terjadi proses desentralisasi yang juga dimaknai sebagai rekonstitusi otonomi pra-kolonial komunitas lokal; undang-undang 1999 tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah menonjolkan pentingnya adat dalam tata kelola desa, tetapi penerapan yang membuka definisi adat secara lokal juga memicu konflik keras dan mendorong negara kemudian men-subordinasikan kembali adat melalui perubahan kebijakan berikutnya (Aziz, 2022). Ini memperlihatkan persoalan klasik otonomi dalam politik Islam di masyarakat majemuk: pengakuan "kewenangan lokal"—yang sering berkelindan dengan identitas Islam dan adat—dapat memperkuat pengaturan diri, tetapi juga dapat menghasilkan sengketa identitas dan yurisdiksi jika definisi serta rantai otoritas tidak jelas (Aziz, 2022; Jordan, 2006).

________________________________________

6. Masalah Kunci dalam Praktik Otonomi yang Relevan bagi Politik Islam

6.1 Konflik Yurisdiksi dan "Rantai Komando" antara Hukum Negara dan Hukum Agama

Literatur pluralisme hukum menekankan bahwa koeksistensi syariah dan hukum sipil memunculkan tantangan berupa konflik norma, perbedaan perlindungan hak, dan hambatan bagi tata kelola efektif serta kohesi sosial (Jordan, 2006). Dalam studi perbandingan, konflik yurisdiksi juga muncul saat otoritas negara menahan diri karena khawatir dituduh melanggar otonomi institusional minoritas, sementara pada saat yang sama pemaksaan yurisdiksi agama pada warga negara dapat memunculkan problem konstitusional dan hak asasi manusia (Gamon & Tagoranao, 2022). Literatur HAM menegaskan bahwa benturan otoritas antara pengadilan konstitusional dan tribunal agama tampaknya tidak terhindarkan dalam banyak konfigurasi yang memberi otonomi yurisdiksional pada komunitas agama (Ortúzar-Madrid, 2025). Karena itu, otonomi dalam ilmu politik Islam perlu dibaca sebagai pengelolaan batas yurisdiksi, bukan sekadar "pemberian kewenangan" (Jordan, 2006; Ortúzar-Madrid, 2025).

6.2 Kapasitas Institusional dan Desain Organisasi sebagai Syarat Otonomi yang Fungsional

Studi kasus ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao) menyimpulkan bahwa agar otonomi bekerja, kapasitas administratif dan institusional pemerintah daerah perlu direvitalisasi dan struktur politico-administrative perlu didesain agar mengakomodasi kebiasaan lokal serta tata kelola konsultatif-kolegial (Engelenhoven, 2020). Dalam literatur yang menyoroti tuntutan self-determination, ditegaskan pula bahwa tanpa kebijakan yang menyentuh keluhan mendasar dan memperdalam partisipasi serta tata kelola yang baik, secessionism sulit sepenuhnya dikesampingkan; ini menguatkan pentingnya kinerja otonomi sebagai "jalan tengah" (Buendia, 2008). Dengan demikian, dalam politik Islam—yang sering memuat dimensi identitas dan norma agama—otonomi yang buruk desainnya dapat memperkuat delegitimasi negara maupun institusi lokal (Buendia, 2008; Engelenhoven, 2020).

6.3 Risiko Diskriminasi dan Polarisasi dalam Regulasi Berbasis Agama di Tingkat Lokal

Kajian filsafat hukum tentang pembentukan perda bernuansa agama di Indonesia menegaskan bahwa otonomi daerah pascareformasi memberi peluang produksi hukum daerah; namun regulasi berbasis agama memunculkan pro-kontra dan, tanpa kajian filosofis, berisiko diskriminatif dan memicu perpecahan antarumat beragama (Al-Kassimi, 2021). Literatur Aceh juga merekomendasikan peningkatan partisipasi sipil, transparansi, dan resolusi konflik damai untuk memperkuat tata kelola berbasis hukum (nomokrasi) di wilayah otonomi khusus yang menerapkan syariah (Drury, 2021). Ini menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam, otonomi perlu dievaluasi bukan hanya dari "hak mengatur", tetapi juga dari dampaknya pada keadilan, inklusivitas, dan akuntabilitas (Al-Kassimi, 2021; Drury, 2021).

________________________________________

7. Definisi Sintesis: Otonomi Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis literatur di atas, otonomi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

Otonomi adalah kewenangan mengatur urusan internal (daerah, institusi, atau komunitas) secara relatif mandiri, yang diberikan atau diakui dalam suatu tatanan politik, tetapi tetap berada dalam batas-batas yurisdiksi dan pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (negara/konstitusi dan/atau norma agama/syariah), serta dikelola melalui mekanisme pembagian kewenangan yang dapat bersifat teritorial maupun non-teritorial.

Rumusan ini konsisten dengan konsep otonomi sebagai self-rule yang selalu berelasi dengan pemerintah pusat dan yurisdiksi publik tertentu (Gutmann, 2020; Jimenez, 2009); konsisten pula dengan pembacaan politik Islam yang menempatkan tata kelola dalam horizon normatif (al-hakimiya, legislasi ilahi) (Azzahra & Shuaib, 2022; Hamayotsu, 2018), dan menampilkan praktik otonomi komunal atau yurisdiksional (millet, personal status) maupun otonomi kelembagaan (pengadilan agama) sebagai bentuk-bentuk utama yang dinegosiasikan dalam negara modern (N. Azzahra, 2020; Bukhari et al., 2024).

________________________________________

8. Implikasi Praktis untuk Desain Otonomi dalam Konteks Politik Islam

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, terdapat empat implikasi praktis yang perlu diperhatikan dalam merancang pengaturan otonomi dalam konteks politik Islam:

Pertama, perlu kejelasan delimitasi kewenangan dan mekanisme koordinasi agar konflik yurisdiksi tidak menjadi sumber instabilitas (Jordan, 2006; Ortúzar-Madrid, 2025).

Kedua, perlu penguatan kapasitas administratif dan desain institusi yang kontekstual-lokal karena otonomi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas dan efektivitas (Buendia, 2008; Engelenhoven, 2020).

Ketiga, perlu kerangka evaluasi berbasis rule of law, akuntabilitas, dan perlindungan hak untuk mencegah otonomi berubah menjadi instrumen diskriminasi atau hegemoni identitas tertentu (Al-Kassimi, 2021; Drury, 2021).

Keempat, perlu kehati-hatian dalam memformalkan norma agama di level subnasional karena pluralisme definisi—misalnya adat—dan kompetisi otoritas dapat memicu konflik, sehingga negara sering melakukan resubordinasi (recentralization) (Aziz, 2022; Jordan, 2006).

________________________________________

9. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa otonomi dalam ilmu politik Islam merupakan konsep yang kaya secara normatif sekaligus kompleks secara institusional. Ia tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen administratif belaka, melainkan sebagai medan negosiasi antara otoritas negara, norma agama, identitas komunitas, dan tuntutan tata kelola yang efektif. Tiga tipologi utama—otonomi komunal/yurisdiksional, otonomi kelembagaan, dan otonomi teritorial—masing-masing menghadirkan dinamika, ketegangan, dan tantangan tersendiri yang menuntut desain kelembagaan yang cermat.

Yang paling mendasar, literatur secara konsisten menunjukkan bahwa otonomi dalam konteks politik Islam selalu bersifat relasional: ia tidak pernah hadir sebagai kedaulatan mutlak, melainkan selalu berada dalam negosiasi dengan otoritas yang lebih tinggi—baik konstitusi negara maupun norma syariah. Pemahaman atas relasionalitas inilah yang menjadi prasyarat bagi perancangan pengaturan otonomi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan secara sosial-politik.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aisyah, T., Sahrasad, H., Maryam, M., Yani, A., & Sari, E. (2024). Nomocracy and Good Governance in Aceh, Indonesia: A Preliminary Study. Proceedings of International Conference on Social Science Political Science and Humanities (Icospolhum), 4, 00023. https://doi.org/10.29103/icospolhum.v4i.396

Al-Kassimi, K. (2021). De-Historicizing (Mainstream) Ottoman Historiography on Tanzimat and Tahdith: Jus Gentium and Pax Britannica Violate Osmanli Sovereignty in Arabia. Histories, 1(4), 218–255. https://doi.org/10.3390/histories1040020

Arafa, M. A. (2020). Islamic jurisdiction: Sharie'a courts and the future of public policy. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, 25(1), 6–26. https://doi.org/10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v25i11829

Aziz, A. (2022). A history of symbolic violence: A spatial temporal exploration of the cultural capital legacy of Bengali pedagogy. Sociological Bulletin, 71(1), 41–61. https://doi.org/10.1177/00380229211063151

Azzahra, N. (2020). Effects of the Pesantren Law on Indonesia's education system: A projection. https://doi.org/10.35497/296490

Azzahra, R., & Shuaib, F. S. (2022). Religious courts in Indonesia and Malaysia: History, structure, and jurisdiction. Indonesian Comparative Law Review, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.18196/iclr.v4i2.15911

Buendia, R. G. (2008). Looking into the future of Moro self-determination in the Philippines. Philippine Political Science Journal, 29(52), 1–24. https://doi.org/10.1080/01154451.2008.9723506

Bukhari, S. R. H., Khan, A. U., Khan, T. U., & Khan, N. (2024). The historical analysis of national integration in Pakistan: A case study of General Pervez Musharraf era. Qlantic Journal of Social Sciences and Humanities, 5(1), 229–239. https://doi.org/10.55737/qjssh.673007323

Daly, E. (2015). Reframing the universalist republic. Social & Legal Studies, 24(4), 531–553. https://doi.org/10.1177/0964663915573043

Darmoyo, S. S., Husni, H., Purnama, E., & Zulfadli, Z. (2024). The Aceh Governor's authority in approving regional police chief appointments: An analysis within the unitary state framework. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 12(2), 787–808. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i2.1263

Deardorff, M. (2018). Republics, their customs, and the law of the king: Convivencia and self-determination in the Crown of Castile and its American territories, 1400–1700. Rechtsgeschichte - Legal History, 2018(26), 162–199. https://doi.org/10.12946/rg26/162-199

Drury, A. (2021). Comfortably numb: A short history of New Zealand Muslim discourse and thought. American Journal of Islam and Society, 38(1–2). https://doi.org/10.35632/ajis.v38i1-2.2872

Engelenhoven, G. van. (2020). From indigenous customary law to diasporic cultural heritage: Reappropriations of adat throughout the history of Moluccan postcolonial migration. International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale De Sémiotique Juridique, 34(3), 695–721. https://doi.org/10.1007/s11196-020-09781-y

Gamon, A. D., & Tagoranao, M. S. (2022). The transformation of Muslim education in the Philippines: A revisit. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 5(4 Special Issue), 108–142. https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i4f

Gutmann, T. (2020). Propaedeutics in practice: Islamic legal studies and the public sphere. American Journal of Islam and Society, 37(3–4), 1–23. https://doi.org/10.35632/ajis.v37i3-4.744

Hamayotsu, K. (2018). The political origins of Islamic courts in divided societies: The case of Malaysia. Journal of Law and Religion, 33(2), 248–270. https://doi.org/10.1017/jlr.2018.24

Husain, S., Ayoub, N. P., & Hassmann, M. (2024). Legal pluralism in contemporary societies: Dynamics of interaction between Islamic law and secular civil law. Syariat Akhwal Syaksiyah Jinayah Siyasah and Muamalah, 1(1), 1–17. https://doi.org/10.35335/cfb3wk76

Ismatov, A. (2021). Do hybrid legal systems matter in foreign legal-aid programmes? Some philosophical aspects of legal aid in Uzbekistan as provided by the donor states. Asian Journal of Law and Society, 8(2), 351–371. https://doi.org/10.1017/als.2020.44

Jimenez, B. S. (2009). Anatomy of autonomy: Assessing the organizational capacity and external environment of the Autonomous Region in Muslim Mindanao. Asian Politics & Policy, 1(2), 282–306. https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2009.01116.x

Jordan, S. (2006). Situating administrative responsibility: A comparison of medieval Christian and medieval Islamic administrative thought. Public Administration, 84(3), 563–581. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00602.x

Lee, L.-N. (n.d.). Who represents the Muslims? Contesting identities in Malaysia and France. https://doi.org/10.14418/wes01.1.243

Mendy, O. (2024). Influence of United States constitutional system on Asian countries. Journal of Humanities and Social Sciences (JHASS), 6(1), 39–47. https://doi.org/10.36079/lamintang.jhass-0601.614

Neo, J. L. (2015). Competing imperatives: Conflicts and convergences in state and Islam in pluralist Malaysia. Oxford Journal of Law and Religion, 4(1), 1–25. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwv001

Norman, I. D. (2016). The jihadist complex. Advances in Applied Sociology, 6(2), 36–47. https://doi.org/10.4236/aasoci.2016.62004

Okçuoğlu, D. (2026). Federalism in post-Assad Syria: Toward durable peace in a pluralist society. Middle East Policy, 33(2), 206–227. https://doi.org/10.1111/mepo.70033

Ortúzar-Madrid, P. (2025). On the Jewish roots of subsidiarity and its consequences for modern political theory. Journal of Social Philosophy, 56(3), 437–446. https://doi.org/10.1111/josp.70008

Thio, L. (2021). Varieties of constitutionalism in Asia. Asian Journal of Comparative Law, 16(2), 285–310. https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.23

Vhumbunu, C. H. (2018). Reflecting on the root causes of South Sudan secession: What can other African leaders learn? Southern Journal for Contemporary History, 43(2), 134–159. https://doi.org/10.18820/24150509/jch43.v2.8

Wadheefa, A., Yew, M., Lessy, Z., Arif, M., Kalijaga, S., Lee, H. Y., & Samuel, M. (2020). Untitled. Journal of International Comparative Education, 9(1). https://doi.org/10.14425/jice.2020.9.1.0158