02186 - Organisasi Internasional dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep organisasi internasional melalui perspektif ilmu politik Islam dengan mengintegrasikan kerangka teoritis hubungan internasional konvensional dan nilai-nilai normatif Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis literatur, kajian ini menelaah bagaimana Islam—sebagai sistem nilai yang koheren—dapat menyediakan landasan evaluatif bagi lembaga-lembaga kerja sama antarnegara. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi internasional, baik dalam bentuk organisasi antarpemerintah (intergovernmental organization/IGO) maupun organisasi nonpemerintah (non-governmental organization/NGO), dapat dipahami sebagai instrumen (wasa'il) untuk mewujudkan tujuan-tujuan etis yang sejalan dengan prinsip keadilan, perdamaian, dan kerja sama dalam Islam. Kerangka maqāṣid al-sharī'ah—yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dinilai relevan sebagai parameter evaluatif atas agenda organisasi internasional. Selain itu, prinsip shūrā, mediasi, dan ta'āwun memiliki korespondensi fungsional dengan mekanisme deliberasi dan resolusi konflik dalam tata kelola internasional. Kajian ini menyimpulkan bahwa "organisasi internasional menurut ilmu politik Islam" lebih tepat dipahami sebagai pendekatan berbasis nilai daripada sebagai satu desain institusional yang seragam.

Kata kunci: Organisasi internasional, ilmu politik Islam, maqāṣid al-sharī'ah, hubungan internasional, kerja sama antarnegara

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of international organizations through the lens of Islamic political science by integrating conventional international relations theory with Islamic normative values. Using a qualitative approach based on literature analysis, this study explores how Islam—as a coherent value system—can provide an evaluative foundation for interstate cooperative institutions. The findings indicate that international organizations, both in the form of intergovernmental organizations (IGOs) and non-governmental organizations (NGOs), can be understood as instruments (wasa'il) for realizing ethical objectives aligned with Islamic principles of justice, peace, and cooperation. The maqāṣid al-sharī'ah framework—encompassing the protection of religion, life, intellect, lineage, and property—is considered a relevant evaluative parameter for the agendas of international organizations. Furthermore, the principles of shūrā, mediation, and ta'āwun have functional correspondences with deliberative and conflict resolution mechanisms in international governance. This study concludes that "international organizations in Islamic political science" is more appropriately understood as a value-based approach rather than a single uniform institutional design.

Keywords: International organizations, Islamic political science, maqāṣid al-sharī'ah, international relations, interstate cooperation

________________________________________

1. Pendahuluan

Organisasi internasional merupakan salah satu elemen sentral dalam kajian hubungan internasional kontemporer. Secara definitif, organisasi internasional dipahami sebagai lembaga yang dibentuk oleh dua atau lebih negara untuk tujuan kerja sama di bidang tertentu, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), atau World Health Organization (WHO). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat internasional akan mekanisme koordinasi yang melampaui batas kedaulatan negara.

Di sisi lain, perkembangan kajian politik Islam dalam konteks global mendorong munculnya perspektif alternatif dalam memahami relasi antarnegara dan kelembagaan internasional. Islam, sebagai sistem nilai yang koheren, menawarkan kerangka normatif yang berbeda dari dominasi teori realisme dalam hubungan internasional. Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah: bagaimana ilmu politik Islam memahami, memaknai, dan mengevaluasi keberadaan serta fungsi organisasi internasional?

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menelaah konsep organisasi internasional melalui beberapa dimensi analitis: ontologis, normatif, evaluatif, prosedural, dan empiris. Telaah ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis literatur dengan mengintegrasikan teori organisasi internasional konvensional dan kerangka nilai Islam, termasuk maqāṣid al-sharī'ah, prinsip shūrā, dan konsep ta'āwun.

________________________________________

2. Pengertian Organisasi Internasional dalam Kajian Politik

Dalam literatur hubungan internasional, organisasi internasional umumnya dipahami sebagai organisasi antarpemerintah (intergovernmental organization/IGO)—yakni organisasi yang aktor anggotanya adalah negara—sementara di samping itu juga dikenal organisasi nonpemerintah (non-governmental organization/NGO) yang menjadi bagian dari agenda internasional melalui aktor non-negara (Hakim et al., 2024; Rasiam, 2021). Pembedaan IGO dan NGO tersebut juga diikuti oleh penjelasan bahwa NGO berpartisipasi dalam aktivitas internasional antara lain dengan merumuskan tujuan, menyediakan informasi, dan memberi nasihat ahli (Rasiam, 2021), serta menjalankan proyek bantuan atau pembangunan dan memperjuangkan isu tertentu lintas negara (Dahlan et al., 2023). Dengan demikian, organisasi internasional dalam pengertian luas mencakup bentuk kelembagaan kerja sama antarnegara (IGO) maupun kerja sama lintas negara oleh masyarakat sipil (NGO) (Dahlan et al., 2023; Hakim et al., 2024).

Dari sisi tujuan dan cakupan kegiatan, organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi organisasi "umum" (yang menangani isu luas/holistik) dengan contoh PBB, dan organisasi "khusus" (yang bergerak pada bidang tertentu) dengan contoh Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di bidang ekonomi serta North Atlantic Treaty Organization (NATO) di bidang keamanan (Hakim et al., 2024). Selain itu, klasifikasi juga dapat disusun berdasarkan ruang lingkup keanggotaan (misalnya organisasi regional) dan corak tujuan (misalnya organisasi regional dengan tujuan umum seperti ASEAN, atau regional dengan tujuan terbatas seperti NATO) (Rasiam, 2021). Kerangka ini menegaskan bahwa organisasi internasional adalah instrumen kelembagaan untuk mengoordinasikan kerja sama (atau pengelolaan isu bersama) pada berbagai bidang—ekonomi, keamanan, sosial—dengan variasi tingkat global atau regional (Hakim et al., 2024; Rasiam, 2021).

________________________________________

3. Titik Berangkat Ilmu Politik Islam untuk Membaca Organisasi Internasional

Kajian "politik Islam" dalam konteks internasional, dalam sumber yang tersedia, diletakkan pada klaim bahwa Islam bukan kumpulan gagasan yang terpisah, melainkan sebuah sistem yang koheren yang berakar pada prinsip-prinsip mendasar; dalam konteks hubungan internasional, Islam diposisikan menawarkan perspektif alternatif terhadap dominasi teori realisme yang menekankan arena konflik tidak stabil, kepentingan nasional, kekuasaan, dan perang (Mahdi, 2017). Sebaliknya, perspektif Islam dalam hubungan internasional ditegaskan berakar pada nilai keadilan, perdamaian, dan kerja sama "tanpa memandang keyakinan" (Mahdi, 2017). Prinsip ini penting karena menyediakan dasar normatif: kerja sama lintas negara dan pembentukan lembaga bersama (organisasi internasional) dapat dinilai selaras sejauh memajukan keadilan, perdamaian, dan kerja sama (Mahdi, 2017; Royani, 2021).

Namun, perlu dicatat ada nuansa dalam sumber yang diberikan: satu rujukan menegaskan bahwa "tidak ada" dalam Al-Qur'an maupun hadis "sesuatu yang menyerupai teori politik yang proper," dan Nabi "tidak mewariskan teori atau model umum" tentang negara/pemerintahan/konstitusi; sekalipun demikian, rujukan yang sama menekankan bahwa Islam tetap "terkait erat" dengan tata kelola dan legislasi negara (Fahmi et al., 2021). Implikasi bagi pembacaan organisasi internasional adalah: "ilmu politik Islam" dalam sumber-sumber ini bergerak sebagai kerangka nilai (keadilan–damai–kooperasi; keterkaitan agama–tata kelola), bukan sebagai satu desain institusional tunggal yang baku untuk semua konteks (Fahmi et al., 2021; Mahdi, 2017). Karena itu, bentuk organisasi internasional yang beragam (global/regional; umum/khusus) dapat ditimbang melalui orientasi nilai dan tujuan (teleologi) yang ditekankan dalam wacana Islam tentang hubungan internasional (Fahmi et al., 2021; Mahdi, 2017).

________________________________________

4. Organisasi Internasional sebagai Wasa'il untuk Tujuan Etis: Martabat Manusia, Perdamaian, dan Kemaslahatan

Sumber yang tersedia menekankan bahwa Islam menaruh perhatian pada perlindungan martabat manusia dan penghormatan terhadap setiap individu sebagai konsekuensi dari kemanusiaan yang sejati; serta bahwa hukum Islam "merangkul seluruh umat manusia tanpa diskriminasi" (Mahdi, 2017). Pada saat yang sama, ditegaskan adanya gagasan kesatuan umat (Muslim) yang melampaui perbedaan teritorial/posisi (Mahdi, 2017), yang secara konseptual dapat menjadi landasan bagi preferensi atas kerja sama lintas batas (misalnya melalui organisasi antarpemerintah di dunia Islam) sekaligus tetap membuka kerja sama lebih luas dengan pihak non-Muslim (karena kerja sama tidak dipersempit oleh keyakinan) (Mahdi, 2017; Royani, 2021).

Dalam kerangka legitimasi politik, satu rujukan menyatakan bahwa dalam perspektif politik Islam, keberadaan negara dikaitkan dengan realisasi "tujuan-tujuan yang sah" serta penguatan nilai-nilai sakral Ummah; legitimasi menjadi kontingen pada komitmen terhadap tujuan yang semula ditetapkan, dan negara dipahami sebagai alat fungsional yang disubordinasikan kepada komunitas (Ummah), bukan entitas independen (Sarmadan et al., 2022). Walaupun rujukan ini berbicara tentang negara, ia relevan sebagai "logika penilaian" kelembagaan: lembaga politik dinilai dari fungsi dan tujuannya, bukan semata dari bentuknya (Sarmadan et al., 2022). Jika logika ini dibawa sebagai prinsip analitis ke organisasi internasional, maka organisasi internasional (baik IGO maupun NGO) dapat dipahami sebagai instrumen (wasa'il) yang layak didukung ketika menjalankan tujuan etis—perlindungan martabat manusia, perdamaian, dan kerja sama—sebagaimana ditekankan dalam perspektif Islam tentang hubungan internasional (Mahdi, 2017; Sarmadan et al., 2022).

________________________________________

5. Parameter Maqāṣid al-Sharī'ah untuk Mengevaluasi Agenda Organisasi Internasional

Beberapa rujukan yang tersedia memformulasikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka tujuan yang menekankan pemeliharaan kemaslahatan manusia melalui lima unsur pokok: perlindungan agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan/garis keturunan, dan harta (Kammen, 2023; Sanuri, 2023). Kerangka ini juga digunakan dalam kajian kebijakan/aturan untuk menilai kompatibilitas regulasi dengan tujuan perlindungan aspek-aspek esensial kehidupan manusia (Fawaid & Astutik, 2023), dan dalam konteks etika terapan dinyatakan sebagai prinsip operasional bioetika Islam (misalnya preservation of life/Hifz al-Nafs) (Kammen, 2023). Dengan demikian, maqāṣid menyediakan cara "Islamic political science" untuk memberi ukuran substantif atas kerja sama lintas negara: program dan rezim kerja sama yang melindungi kehidupan, akal, harta, dan seterusnya dapat dipahami sejalan dengan tujuan kemaslahatan (Kammen, 2023; Sanuri, 2023).

Rujukan etika kesehatan juga menyebut kaidah al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt ("necessity renders prohibited things permissible") sebagai kerangka fikih untuk menghadapi dilema pada situasi keterbatasan sumber daya (Kammen, 2023). Ini relevan terhadap praktik organisasi internasional dalam respons krisis kemanusiaan atau kesehatan, karena banyak mandat organisasi internasional bergerak pada wilayah "darurat"—misalnya penyediaan layanan kesehatan dasar, vaksinasi, dan dukungan kesehatan mental bagi pengungsi yang ditangani UNHCR (Rasiam, 2021). Dengan memakai maqāṣid (misalnya perlindungan jiwa/kehidupan) (Kammen, 2023; Sanuri, 2023) dan kaidah darurat (Kammen, 2023), aktivitas organisasi internasional pada ranah kemanusiaan dapat dibaca sebagai selaras dengan tujuan kemaslahatan (setidaknya pada level nilai), sejauh benar-benar melindungi kehidupan dan martabat manusia (Kammen, 2023; Mahdi, 2017; Rasiam, 2021).

________________________________________

6. Prinsip Tata Kelola, Musyawarah, dan Resolusi Konflik: Relevansi dengan Mekanisme Organisasi Internasional

Salah satu rujukan tentang manajemen konflik dari perspektif Islam menegaskan rujukan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, dan menempatkan shūrā (dewan/musyawarah) serta penunjukan muṣliḥ (mediator) dengan fungsi verifikasi (al-tathabbut) dan nasihat (nasīḥah) sebagai elemen tata kelola konflik; ia juga menekankan sifat proaktif budaya organisasi berbasis nilai kooperasi (ta'āwun), kesabaran (ṣabr), persaudaraan (al-ta'ākhī), dan prasangka baik (ḥusn al-ẓann) (Kewuel, 2020). Prinsip-prinsip ini memiliki korespondensi fungsional dengan prosedur organisasi internasional: perundingan multilateral (shūrā), mediasi, verifikasi informasi, serta kerja sama lintas pihak (Kewuel, 2020; Rasiam, 2021).

Selain itu, rujukan tentang hubungan internasional dalam Islam menegaskan pentingnya dialog yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial, melibatkan pemimpin politik, elit budaya-intelektual, organisasi masyarakat sipil, dan pusat riset, dengan tujuan mengatasi isu mendesak, mendorong hak asasi manusia dan demokrasi, serta memperkuat dialog lintas iman dan lintas sekte (Mahdi, 2017). Pola ini selaras dengan kenyataan bahwa organisasi internasional dalam definisi luas tidak hanya melibatkan negara (IGO), tetapi juga NGO yang berpartisipasi melalui informasi dan nasihat ahli (Rasiam, 2021), atau menjalankan proyek bantuan/pembangunan lintas negara (Dahlan et al., 2023). Dengan demikian, dalam pembacaan politik Islam yang tersedia, organisasi internasional dapat dilihat sebagai ruang institusional untuk mewujudkan dialog, mediasi, dan kerja sama, bukan sekadar arena kompetisi kekuasaan sebagaimana ditekankan realisme (Kewuel, 2020; Mahdi, 2017).

________________________________________

7. Contoh Konkret dan Relevansi bagi Dunia Islam

7.1 Organisasi Kerja Sama Regional dan Global

Dalam sumber yang tersedia, contoh organisasi internasional yang disebut secara eksplisit meliputi PBB (sebagai organisasi "umum"/holistik) (Hakim et al., 2024), ASEAN (sebagai organisasi regional bertujuan umum pada bidang ekonomi–politik–keamanan–sosial) (Rasiam, 2021), APEC (sebagai organisasi khusus bidang ekonomi) (Hakim et al., 2024), serta NATO (organisasi regional dengan tujuan terbatas/pertahanan-keamanan) (Hakim et al., 2024; Rasiam, 2021). Contoh-contoh ini menunjukkan variasi "bidang" dan "wilayah" kerja organisasi internasional sebagaimana klasifikasi yang digunakan dalam teori organisasi internasional di rujukan tersebut (Hakim et al., 2024; Rasiam, 2021).

Catatan batasan sumber: contoh WHO disebut dalam pertanyaan pengguna, tetapi WHO tidak muncul dalam materi rujukan yang disediakan; karena itu, WHO tidak dapat dijadikan contoh berbasis sitasi dalam kajian ini.

7.2 Organisasi Internasional Dunia Islam: OIC

Sumber tentang pariwisata halal menautkan sejarah diskursus pariwisata halal di Indonesia dengan menjadi tuan rumah sesi Organization of the Islamic Conference (OIC) melalui forum internasional wisata Islam (OIC OIFIT) di Jakarta pada 2–3 Juni 2014 (Quraisy et al., 2021). Sumber lain menyatakan Indonesia merupakan anggota OIC (Organization of Islamic Conference) dan mengaitkannya dengan formulasi konsep tertentu di bidang ekonomi-keuangan Islam (Parrey, 2022). Pada level empiris, rujukan ini menunjukkan bahwa organisasi internasional di dunia Islam (OIC) menjadi kanal koordinasi dan forum lintas negara bagi agenda-agenda tertentu (Parrey, 2022; Quraisy et al., 2021), yang secara normatif dapat dibaca sejalan dengan penekanan Islam pada kerja sama dan harmoni (Mahdi, 2017; Royani, 2021).

7.3 Organisasi Internasional Kemanusiaan: UNHCR

Kajian tentang pengungsi konflik Tigray menempatkan UNHCR sebagai organisasi internasional yang berperan dalam penanganan pengungsi, termasuk membantu kebutuhan kesehatan melalui layanan kesehatan dasar, distribusi vaksin dan imunisasi, serta layanan kesehatan mental (Rasiam, 2021). Dalam teori yang dipakai rujukan tersebut, organisasi internasional dipahami memiliki peran-peran penting dalam penyelesaian masalah, termasuk sebagai Aid Provider (Rasiam, 2021). Bila dibaca dengan kerangka maqāṣid, layanan kesehatan pengungsi secara langsung berkaitan dengan perlindungan jiwa/kehidupan (Hifz al-Nafs) sebagai salah satu tujuan pokok (Kammen, 2023; Sanuri, 2023), sehingga menyediakan jembatan konseptual antara mandat kemanusiaan organisasi internasional dan teleologi kemaslahatan dalam pemikiran Islam (Kammen, 2023; Mahdi, 2017; Sanuri, 2023).

7.4 NGO Transnasional: Soka Gakkai International (SGI)

Satu rujukan memaparkan Soka Gakkai International sebagai NGO umat Buddha Nichiren yang memiliki anggota tersebar di banyak negara dan terlibat dalam isu global seperti hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan; artikel itu membahas aktivitasnya mendukung keamanan manusia pada masa pandemi COVID-19 (Dahlan et al., 2023). Rujukan yang sama juga memberikan definisi konseptual NGO sebagai organisasi internasional beranggotakan kelompok masyarakat yang didirikan di berbagai negara untuk merancang dan menjalankan proyek pembangunan atau bantuan, serta memperjuangkan isu tertentu (misalnya mitigasi bencana, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan lingkungan) (Dahlan et al., 2023). Relevansinya untuk "ilmu politik Islam" pada level analitis adalah: kerangka Islam tentang dialog sosial-politik yang melibatkan masyarakat sipil (Mahdi, 2017) sejalan dengan pengakuan atas peran NGO dalam agenda internasional (Dahlan et al., 2023; Rasiam, 2021), meskipun basis normatifnya dapat berbeda.

________________________________________

8. Sintesis: Organisasi Internasional menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, organisasi internasional menurut ilmu politik Islam dapat disintesiskan melalui lima dimensi analitis berikut.

Pertama, secara ontologis (apa itu organisasi internasional): organisasi internasional dipahami sebagai entitas kerja sama lintas negara dalam bentuk IGO (beranggotakan negara) dan juga NGO (aktor non-negara yang berpartisipasi dalam agenda internasional melalui tujuan, informasi, nasihat ahli, serta proyek bantuan/pembangunan) (Dahlan et al., 2023; Hakim et al., 2024).

Kedua, secara normatif (untuk apa): perspektif Islam dalam hubungan internasional menekankan keadilan, perdamaian, dan kerja sama tanpa memandang keyakinan, serta perlindungan martabat manusia; karena itu organisasi internasional idealnya dipahami sebagai instrumen untuk tujuan-tujuan tersebut, bukan semata arena konflik kepentingan realistis (Mahdi, 2017; Royani, 2021).

Ketiga, secara evaluatif (bagaimana menilai keberterimaan/legitimasi): kerangka maqāṣid al-sharī'ah—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta—dapat dipakai untuk menilai apakah agenda organisasi internasional benar-benar mendukung kemaslahatan (Kammen, 2023; Sanuri, 2023); sedangkan prinsip legitimasi kelembagaan yang berorientasi tujuan (negara sebagai alat fungsional untuk nilai Ummah) memberi logika bahwa institusi dinilai dari pemenuhan tujuan sahnya (Sarmadan et al., 2022).

Keempat, secara prosedural (bagaimana bekerja): prinsip shūrā, mediasi (muṣliḥ), verifikasi informasi, nasihat, serta etos kooperasi (ta'āwun) menyediakan padanan nilai bagi mekanisme deliberasi dan resolusi konflik dalam organisasi internasional (Kewuel, 2020); sementara seruan dialog yang melibatkan pemimpin politik dan masyarakat sipil memperluas makna kerja sama internasional melampaui negara semata (Dahlan et al., 2023; Mahdi, 2017; Rasiam, 2021).

Kelima, secara empiris (contoh dalam sumber): praktik organisasi internasional tampak dalam contoh PBB, ASEAN, APEC, NATO (Hakim et al., 2024; Rasiam, 2021), forum OIC lintas negara (Parrey, 2022; Quraisy et al., 2021), serta mandat kemanusiaan UNHCR (Rasiam, 2021). Dalam perspektif Islam yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia (Mahdi, 2017), kerangka maqāṣid dapat menjadi bahasa evaluasi bagi agenda-agenda kemanusiaan dan perdamaian (Kammen, 2023; Sanuri, 2023).

Dengan catatan metodologis penting: sumber yang tersedia juga menegaskan ketiadaan "model politik tunggal" yang diwariskan Nabi atau teori politik eksplisit dalam Al-Qur'an/hadis, meskipun Islam tetap terkait dengan tata kelola dan legislasi (Fahmi et al., 2021). Karena itu, "organisasi internasional menurut ilmu politik Islam" dalam korpus rujukan ini lebih tepat dipahami sebagai pendekatan berbasis nilai (keadilan–damai–kooperasi; kemaslahatan/maqāṣid; legitimasi fungsional; dialog dan musyawarah) untuk membaca dan menilai lembaga-lembaga kerja sama internasional yang beragam, bukan sebagai satu desain institusional yang seragam untuk semua konteks (Fahmi et al., 2021; Kammen, 2023; Mahdi, 2017; Sanuri, 2023; Sarmadan et al., 2022).

________________________________________

9. Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa ilmu politik Islam menyediakan kerangka nilai yang kaya untuk memahami dan mengevaluasi organisasi internasional. Melalui prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, maqāṣid al-sharī'ah, shūrā, dan ta'āwun, perspektif Islam tidak sekadar mereplikasi teori konvensional, tetapi menawarkan dimensi normatif dan teleologis yang distingtif. Organisasi internasional—baik IGO maupun NGO—dapat berfungsi sebagai wasa'il (instrumen) yang legitimate sejauh benar-benar mewujudkan perlindungan martabat manusia, perdamaian, dan kemaslahatan bersama.

Kajian ini juga menggarisbawahi bahwa pendekatan Islam terhadap organisasi internasional bersifat evaluatif dan adaptif, bukan preskriptif-kaku. Tidak ada satu desain institusional tunggal yang diwajibkan; yang lebih penting adalah orientasi nilai dan konsistensi kelembagaan terhadap tujuan-tujuan etis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, "ilmu politik Islam" dalam ranah hubungan internasional lebih tepat dipahami sebagai tradisi penilaian berbasis nilai daripada sebagai sistem politik yang tersandarkan pada satu model institusional tertentu.

________________________________________

Daftar Pustaka

Dahlan, A., Mawardi, M., & Mahfudz, S. (2023). The Crucial History of Sharia Banking Law Development in Indonesia. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17(1), 27–40. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7191

Fahmi, R., Beşel, F., Aswirna, P., Fahmi, F. A., & Fahmi, D. M. (2021). The Effect of Students' Perception on Educational Tourism and Self-Fulfilment. Cendekia Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 1(1), 163–183. https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2574

Fawaid, A., & Astutik, W. (2023). Strengthen the Mainstreaming of Religious Moderation in Higher Education Through Certification Agency. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(3), 2046. https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2195

Hakim, L., Puspita, A. R., & Abdullah, L. H. (2024). The Relevance of Religious Commodification in Ecranization of Films to the Internalization of Islamic Education in Higher Education. Cendekia Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 22(1). https://doi.org/10.21154/cendekia.v22i1.8775

Kammen, D. (2023). Conflict and Peace Studies in Post-Suharto Indonesia. Asian Journal of Peacebuilding, 11(1), 145–165. https://doi.org/10.18588/202305.00a341

Kewuel, H. K. (2020). A Long Way to Go for Diversity: The Fight Portrayed by Inter-faith Harmony Forum in Malang Raya. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 5(1), 1–9. https://doi.org/10.21067/jmk.v5i1.4430

Mahdi, I. (2017). Pembubaran Ormas "Radikal" dalam Persepektif Perundang-Undangan (Kajian Khusus Perppu No. 02 Tahun 2017). Nuansa Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan, 10(2). https://doi.org/10.29300/nuansa.v10i2.648

Parrey, I. A. (2022). Consumer Culture and the Question of Identity: A Response Based On Maqasid al-Shari'ah Theory. Icr Journal, 13(2), 95–118. https://doi.org/10.52282/icr.v13i2.885

Quraisy, H., Agustang, A., & Asrifan, A. (2021). Muhammadiyah dalam Gerakan Sosial di Kabupaten Wajo. https://doi.org/10.31219/osf.io/dpsg9

Rasiam, R. (2021). Telaah Kritis Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Maqashid Syariah di Desa Tanjung Salah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah, 17(1), 81–111. https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1927

Royani, A. (2021). Establishing a Moderate Religious Academics in Pesantren-Based Higher Education. Cendekia Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 1(1), 1–19. https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2500

Sanuri, S. (2023). Debate Over Law Number 17 of 2023 Concerning Community Organizations: Maqasid Al-Shari'ah Review. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 13(1), 50–85. https://doi.org/10.15642/ad.2023.13.1.50-85

Sarmadan, S., Rahmat, A., & Attas, S. G. (2022). Discourse of Hizbut Tahrir Indonesia's Radicalism: A Critical Discourse Analysis on Tempo.co Media. Getsempena English Education Journal, 9(1), 1–12. https://doi.org/10.46244/geej.v9i1.1775