02188 - Otoritarianisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Kontemporer

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep otoritarianisme dalam perspektif ilmu politik Islam secara komprehensif, mencakup dimensi politik-negara dan dimensi keagamaan/interpretatif. Melalui pendekatan kajian literatur, tulisan ini menelusuri bagaimana otoritarianisme dipahami dalam tradisi pemikiran politik Islam—mulai dari konsentrasi kekuasaan pada elit yang tidak akuntabel, hingga monopoli tafsir keagamaan yang bersekutu dengan kekuasaan. Kajian ini mengangkat pemikiran sejumlah tokoh sentral, di antaranya Khaled M. Abou El-Fadl, Abdolkarim Soroush, dan Azyumardi Azra, untuk memperlihatkan bahwa otoritarianisme dalam konteks Islam bukan sekadar persoalan struktur politik, melainkan juga persoalan epistemik dan moral. Hasil kajian menunjukkan bahwa antitesis otoritarianisme dalam politik Islam bergerak pada dua level: level institusional (akuntabilitas konstitusional, checks and balances) dan level epistemik-moral (anti-monopoli tafsir, metodologi interpretasi yang bertanggung jawab). Implikasi kajian ini relevan bagi pengembangan tata kelola Islam yang humanis, demokratis, dan pluralis di era kontemporer.

Kata kunci: otoritarianisme, politik Islam, tafsir, otoritas, demokrasi

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of authoritarianism from the perspective of Islamic political science, encompassing both political-state and religious/interpretive dimensions. Through a literature review approach, this study traces how authoritarianism is understood within the tradition of Islamic political thought—ranging from the concentration of power among unaccountable elites to the monopolization of religious interpretation allied with political power. The study draws on the thinking of several central figures, including Khaled M. Abou El-Fadl, Abdolkarim Soroush, and Azyumardi Azra, to demonstrate that authoritarianism in the Islamic context is not merely a matter of political structure, but also an epistemic and moral concern. The findings indicate that the antithesis of authoritarianism in Islamic politics operates on two levels: the institutional level (constitutional accountability, checks and balances) and the epistemic-moral level (anti-monopoly of interpretation, responsible interpretive methodology). The implications of this study are relevant to the development of humanistic, democratic, and pluralist Islamic governance in the contemporary era.

Keywords: authoritarianism, Islamic politics, interpretation, authority, democracy

________________________________________

1. Pendahuluan

Otoritarianisme merupakan salah satu isu sentral dalam diskursus ilmu politik, baik dalam kajian politik umum maupun dalam kajian politik Islam kontemporer. Secara klasik, istilah ini merujuk pada sistem politik yang memusatkan kekuasaan pada segelintir elit dan membatasi partisipasi serta kebebasan politik rakyat. Namun, dalam perkembangan pemikiran politik Islam mutakhir, konsep ini mengalami perluasan makna yang signifikan—tidak hanya mencakup dimensi kekuasaan negara, tetapi juga menjangkau wilayah epistemik, yakni monopoli kebenaran tafsir keagamaan yang berpadu dengan kekuasaan politik.

Relevansi kajian ini semakin mendesak mengingat dinamika politik Islam kontemporer yang memperlihatkan ketegangan antara otoritas keagamaan, negara, dan warga. Kasus-kasus seperti formalisasi syariah, pelarangan organisasi Islamis, fatwa lembaga keagamaan, hingga wacana kewajiban khilafah, semuanya bersinggungan langsung dengan persoalan otoritarianisme. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk: (1) merumuskan pengertian otoritarianisme dalam perspektif ilmu politik Islam secara sintetis; (2) mengidentifikasi berbagai varian otoritarianisme dalam tradisi dan praktik politik Islam; serta (3) mengeksplorasi antitesis dan jalan keluar yang ditawarkan oleh pemikiran politik Islam kontemporer.

________________________________________

2. Pengertian Otoritarianisme: Perspektif Ilmu Politik dan Ilmu Politik Islam

2.1 Pengertian Dasar dalam Ilmu Politik

Dalam kajian ilmu politik, otoritarianisme dipahami sebagai sistem politik yang memusatkan kekuasaan pada seorang pemimpin atau sekelompok elit kecil dan tidak bertanggung jawab secara konstitusional kepada rakyat, sehingga ruang kebebasan dan partisipasi politik warga cenderung dibatasi (Badarussyamsi, 2016). Definisi ini juga disertai penekanan bahwa otoritarianisme berhubungan dengan prinsip ketundukan (submission) yang "buta" kepada otoritas, sebagai antitesis dari kebebasan berpikir dan bertindak (Badarussyamsi, 2016). Dalam konteks Indonesia, otoritarianisme juga dipakai untuk menjelaskan bagaimana wacana—termasuk wacana keagamaan—dapat diintervensi untuk menopang dominasi kekuasaan dalam rezim yang memusatkan kontrol politik (Muazaroh, 2019).

2.2 Perluasan Konsep dalam Ilmu Politik Islam

Dalam ilmu politik Islam dan studi politik Islam kontemporer, istilah "otoritarianisme" sering diperluas dari semata-mata konsentrasi kekuasaan negara menjadi juga mencakup otoritarianisme keagamaan/interpretatif, yakni ketika klaim kebenaran agama atau tafsir tertentu "bersekutu" dengan kekuasaan untuk memonopoli kebenaran dan menyingkirkan ragam pandangan lain (Muttaqin, 2016). Perluasan ini tampak jelas pada kritik terhadap ideologisasi agama—yakni ketika pemahaman keagamaan dipaksa menjadi ideologi politik yang menutup pluralitas tafsir—yang dapat melahirkan "tirani atas nama agama" (Muttaqin, 2016).

________________________________________

3. Fondasi Konseptual Politik Islam: Kedaulatan Tuhan, Perwakilan Manusia, dan Risiko Otoritarianisme

Salah satu simpul konseptual penting dalam politik Islam adalah pengakuan bahwa kedaulatan mutlak berada pada Tuhan, sementara manusia dipahami memiliki peran perwakilan (kekhalifahan) dalam ruang sosial (Hanif, 2020). Sejumlah kajian yang mengulas pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl menegaskan bahwa ruang "perwakilan" inilah yang dapat membuka peluang otoritarianisme bila manusia—individu atau institusi—mengklaim diri sebagai wakil Tuhan secara absolut dan melampaui batas kewenangan yang semestinya (Hanif, 2020). Dengan kata lain, problem otoritarianisme dalam politik Islam tidak hanya soal "siapa memerintah," tetapi juga soal bagaimana otoritas dibangun, diwakilkan, dan dipertanggungjawabkan di hadapan publik dan nilai-nilai moral (Nasrullah, 2008).

Dalam kerangka tersebut, pembedaan antara otoritas (authority) dan otoritarianisme (authoritarianism) menjadi kunci. Abou El-Fadl—dalam berbagai pembacaan atas karyanya—dipahami menolak cara beragama dan berpolitik yang "mengunci kehendak Tuhan/teks" dalam satu penetapan makna yang dipaksakan sebagai absolut (Nasrullah, 2008). Karena itu, otoritarianisme dipotret sebagai problem yang sekaligus epistemik (metodologis-pengetahuan) dan moral (etik): ia muncul ketika struktur otoritas kehilangan unsur pengendalian diri dan integritas moral, lalu interpretasi dipakai untuk melayani kepentingan sempit (Nasrullah, 2008).

________________________________________

4. Tradisi Kepatuhan Politik Sunni dan Normalisasi Absolutisme Kekuasaan

Dalam sejarah pemikiran politik Islam Sunni, terdapat penekanan kuat pada kepatuhan warga Muslim kepada penguasa, yang oleh Azyumardi Azra dijelaskan dapat membentuk tradisi absolutisme dan otoritarianisme sepanjang sejarah politik Sunni, termasuk kecenderungan ulama bersikap submisif terhadap kekuasaan (client–patron) karena pertimbangan doktrinal-teologis dan fiqh siyasah. Pada tingkat konsep, corak ini dapat memudahkan terbentuknya legitimasi religius bagi kekuasaan yang terkonsentrasi, karena kepatuhan dapat dipahami sebagai norma utama dalam tata politik. Dengan demikian, dalam perspektif ilmu politik Islam, otoritarianisme dapat dibaca bukan hanya sebagai "penyimpangan," tetapi juga sebagai pola relasi otoritas–kekuasaan yang memiliki akar historis dan doktrinal tertentu dalam tradisi politik Sunni.

Namun, literatur yang sama juga menunjukkan adanya pergeseran dan kritik internal: sebagian wacana kontemporer justru menempatkan demokratisasi, pluralisme, dan pembatasan otoritas sebagai koreksi atas relasi agama–kekuasaan yang memproduksi dominasi (Muttaqin, 2016). Karena itu, isu kunci dalam politik Islam kontemporer bukan sekadar "Islam kompatibel/tidak kompatibel dengan demokrasi," melainkan bagaimana konfigurasi otoritas (ulama–negara–warga) dikelola agar tidak jatuh pada absolutisme (Muttaqin, 2016).

________________________________________

5. Otoritarianisme Keagamaan sebagai "Klaim Kebenaran" yang Bersekutu dengan Kekuasaan

Abdolkarim Soroush—melalui pembacaan yang diringkas dalam studi Badarussyamsi—diposisikan sebagai pengkritik otoritarianisme keagamaan yang lahir dari klaim kebenaran tafsir dan ideologisasi pemahaman agama ke dalam ranah politik-kekuasaan (Muttaqin, 2016). Dalam kerangka ini, klaim kebenaran menjadi problem ketika tidak ada kesadaran untuk membedakan antara agama sebagai yang sakral dan abadi dengan pemahaman keagamaan sebagai produk manusia yang temporal dan relatif, sehingga tafsir tertentu diperlakukan seolah identik dengan agama itu sendiri (Muttaqin, 2016). Ketika pemahaman agama diideologisasikan, agama dapat terdegradasi menjadi instrumen duniawi, lalu muncul "tirani atas nama agama" yang memonopoli kebenaran dan menolak tafsir lain (Muttaqin, 2016).

Soroush juga menekankan dimensi sosiologis-politik: otoritarianisme keagamaan dapat menguat ketika terdapat "perselingkuhan" antara pemilik tafsir—misalnya otoritas keulamaan—dan kekuasaan politik, karena kedekatan ini memberi daya paksa pada satu tafsir untuk mengatur ruang publik (Muttaqin, 2016). Dalam studi lain tentang Soroush, respons terhadap otoritarianisme juga dijelaskan sebagai dorongan untuk membuka kembali tradisi yang dianggap "tertutup" dan menggeser cara pandang agar lebih kompatibel dengan demokrasi dan pendekatan humanis-sosialis dalam membaca Islam (Azra, 2021). Jadi, dalam politik Islam, otoritarianisme keagamaan bukan hanya persoalan "ajaran," melainkan juga relasi institusional tafsir–otoritas–kekuasaan (Azra, 2021; Muttaqin, 2016).

________________________________________

6. Otoritarianisme Tafsir dan Hukum Islam: Kerangka Khaled M. Abou El-Fadl

6.1 Otoritarianisme sebagai "Mengunci Kehendak Tuhan/Teks"

Sejumlah kajian tentang Abou El-Fadl menyatakan bahwa otoritarianisme muncul ketika penafsir melakukan tindakan mengunci kehendak Tuhan/teks dalam satu penetapan tertentu dan kemudian menyajikannya sebagai pasti serta absolut. Nasrullah menjelaskan bahwa Abou El-Fadl menolak penafsiran yang mengklaim hak absolut "berbicara atas nama Tuhan" tanpa negosiasi dengan nilai keadilan dan isu-isu kemanusiaan kontemporer, karena corak itu cenderung memproduksi otoritarianisme interpretatif. Dalam istilah lain, otoritarianisme dapat dipahami sebagai dominasi pembaca (reader) yang memposisikan dirinya sebagai juru bicara teks, lalu apa yang ia katakan dianggap sebagai suara teks itu sendiri.

6.2 Otoritas yang Persuasif vs. Koersif, dan Syarat Moral Otoritas

Dalam pembacaan Kadi, Abou El-Fadl mengadopsi pembedaan otoritas persuasif dan otoritas koersif, lalu menegaskan bahwa otoritas dalam Islam—khususnya otoritas penafsir hukum—harus ditopang prasyarat etis agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Literatur yang membahas hermeneutika negosiatif Abou El-Fadl berulang kali menekankan lima prasyarat moral yang dipakai untuk membatasi otoritarianisme pembaca/penafsir: kejujuran (honesty), kesungguhan/ketekunan (diligence), kemenyeluruhan (comprehensiveness), rasionalitas (reasonableness), dan pengendalian diri (self-restraint). Hanif menegaskan bahwa, dalam kerangka Abou El-Fadl, otoritarianisme adalah konsekuensi ketika manusia merepresentasikan otoritas Islam secara salah: makna dimanipulasi untuk melayani kepentingan tertentu, dan unsur moral terlepas dari struktur otoritas (Nasrullah, 2008). Karena itu, pencegahan otoritarianisme tidak cukup bersifat prosedural, tetapi harus disertai disiplin moral—terutama pengendalian diri dan ketekunan—dalam produksi pengetahuan keagamaan (Nasrullah, 2008).

6.3 Contoh: Puritanisme dan Dukungan Negara atas Monopoli Tafsir

Nasrullah menunjukkan bahwa Abou El-Fadl mencontohkan praktik otoritarianisme pada gerakan puritanisme Wahabi yang memperoleh dukungan pemerintah, lalu cenderung menutup dinamika teks sehingga kebenaran tunggal dipaksakan sebagai norma publik. Studi lain tentang hermeneutika Abou El-Fadl juga menghubungkan fenomena otoritarianisme dengan fatwa institusional—misalnya CRLO di Saudi Arabia—yang memiliki daya memaksa besar, sehingga produk tafsir/fatwa bukan lagi dialogis melainkan koersif (Badi'ati, 2016). Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, otoritarianisme tafsir sering berkelindan dengan otoritas lembaga dan dukungan kekuasaan yang memberi efek pemaksaan dalam ruang sosial (Badi'ati, 2016).

________________________________________

7. Positivisasi/Formalisasi Syariah dan Legislasi Fikih: Otoritarianisme sebagai Risiko Politik-Hukum

Dalam konteks negara modern, otoritarianisme dalam politik Islam juga dibahas melalui tema positivisasi hukum Islam atau formalisasi syariah. Muttaqin, dengan merujuk teori otoritarianisme Abou El-Fadl, menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah hukum Tuhan itu sendiri, melainkan hasil interpretasi manusia terhadap kehendak Tuhan; karena itu ia tidak boleh berwatak otoriter. Ketika hukum Islam dipositivisasikan sebagai hukum negara secara kaku—dipersepsikan absolut, mengikat, dan final—praktik ini dikhawatirkan menutup pintu ijtihad dan mendorong otoritarianisme berbasis legal-formal. Dengan kata lain, dalam ilmu politik Islam, masalahnya bukan sekadar "syariah menjadi hukum negara," tetapi bagaimana klaim finalitas dan pemaksaan tafsir dilembagakan melalui instrumen negara (Badarussyamsi, 2016).

Rohmah dkk. memperlihatkan ambivalensi yang penting: di satu sisi, legislasi hukum Islam dapat merupakan produk sistem demokrasi; di sisi lain, ia menyimpan potensi otoritarianisme dalam bentuk penyeragaman dan unifikasi penafsiran fikih, padahal keragaman penafsiran adalah realitas yang "tak terbantahkan" (Badarussyamsi, 2016). Mereka juga menekankan bahwa dominasi kelompok pemenang dalam proses legislasi dapat membuat tafsir kelompok tertentu mendominasi kebijakan publik (Badarussyamsi, 2016). Namun, Rohmah dkk. juga memberikan nuansa: mereka menyimpulkan bahwa legislasi fikih produk halal melalui UU Jaminan Produk Halal dipandang sebagai kebutuhan konstitusional dan bentuk perlindungan, sehingga tuduhan bahwa kebijakan itu produk otoritarianisme tidak dapat dibenarkan dalam kerangka argumen mereka (Badarussyamsi, 2016). Nuansa ini penting secara politologis: tidak semua "formalisasi" otomatis otoritarian, karena klaim otoritarianisme perlu diuji pada dimensi prosedur konstitusional, akuntabilitas, dan efek penyeragaman tafsir (Badarussyamsi, 2016).

________________________________________

8. Otoritarianisme Lembaga Keagamaan dan Fatwa: Kasus MUI sebagai Ilustrasi

Otoritarianisme dalam politik Islam Indonesia kerap dibahas melalui peran lembaga fatwa. Baidhawy (2010) menilai bahwa fatwa MUI tertentu dapat menjadi contoh lembaga keagamaan "otoritatif" yang tergelincir ke "otoritarianisme religius" ketika memasuki wilayah prerogatif Tuhan dan memonopoli kebenaran atas nama agama. Purnomo (2010) menguatkan kritik yang sejalan: ia menilai kecenderungan fatwa yang mengabaikan pluralitas mazhab dan pemikiran, sehingga tidak memberi peluang pendapat lain, dapat dibaca sebagai otoritarianisme dalam kerangka kritik Abou El-Fadl. Keduanya sama-sama menekankan bahwa otoritarianisme ditandai oleh corak eksklusif, sepihak, dan kecenderungan menyingkirkan keragaman argumen dalam diskursus hukum Islam.

Kritik tersebut berkelindan dengan persoalan kemajemukan. Syarif (2015) menempatkan "munculnya otoritarianisme dalam penafsiran agama" sebagai salah satu ancaman terhadap kemajemukan di Indonesia (Mustofa, 2021). Dalam sintesis politik Islam, ini menunjukkan bahwa otoritarianisme tafsir tidak berhenti sebagai perdebatan metodologi, melainkan dapat memengaruhi relasi sosial-politik lintas kelompok dan menguatkan intoleransi berbasis klaim kebenaran tunggal (Mustofa, 2021).

________________________________________

9. Otoritarianisme dan Format Negara: Khilafah, Nation-State, serta Problem "Keniscayaan Teologis"

Debat politik Islam tentang khilafah sering bersentuhan langsung dengan isu otoritarianisme. Kamil dkk. menegaskan bahwa ketiadaan teks syar'i yang eksplisit mengenai model tunggal negara—termasuk format khilafah sebagai keniscayaan—menjadi dasar untuk memandang praktik kenegaraan awal sebagai eksperimen sosiologis, bukan inevitabilitas teologis; dalam kerangka argumen mereka, negara demokratis dipandang sebagai pilihan realistis yang selaras dengan perkembangan kehidupan modern dan pendekatan nilai-nilai universal. Amri juga menyatakan bahwa sistem pemerintahan tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga pemikir politik Islam berbeda pendapat; ia menambahkan bahwa pada masa Nabi, penekanan lebih pada substansi nilai, sementara praktik setelahnya memperlihatkan dinamika sistem kekuasaan yang beragam. Dalam perspektif ini, otoritarianisme dapat muncul ketika satu format politik tertentu—misalnya klaim kewajiban khilafah—dipresentasikan sebagai satu-satunya bentuk sah dan lalu digunakan untuk menutup pluralitas pilihan politik yang secara historis dan normatif diperdebatkan.

________________________________________

10. Otoritarianisme Negara vs. Otoritas Negara: Perdebatan Pembubaran Organisasi Islamis

Perdebatan kontemporer memperlihatkan bagaimana istilah otoritarianisme dipakai untuk menilai tindakan negara. Zulfadli dan Taufani menyimpulkan bahwa pelarangan organisasi Islamis tanpa melalui proses peradilan cenderung bersifat otoritarian dan represif, serta berimplikasi pada kemunduran demokrasi. Sebaliknya, Muazaroh—dengan berangkat dari teori Abou El-Fadl dan analisis maqashid—menyimpulkan bahwa pembubaran HTI dipahami sebagai tindakan pemerintah sebagai pemegang otoritas (authority), bukan otoritarianisme, karena melibatkan DPR, MA, dan sejumlah tokoh agama. Dua posisi ini menunjukkan nuansa penting dalam ilmu politik Islam: pembedaan antara otoritas yang sah dan otoritarianisme sering diperdebatkan pada aspek prosedur, checks and balances, serta justifikasi kemaslahatan/maqashid.

________________________________________

11. Antitesis Otoritarianisme dalam Politik Islam: Syura, Good Governance, dan Etika Otoritas

Sebagai antitesis, sejumlah literatur politik Islam menekankan perlunya basis etis dalam tata kelola. Artikel tentang syura menegaskan bahwa interpretasi teoretis tentang Islam dapat dipakai untuk mendukung berbagai jenis rezim, dari otoritarianisme represif hingga demokrasi liberal; karena itu, pengayaan diskursus etika politik Islam melalui syura dipandang penting untuk menggeser fokus dari sekadar "model pemimpin/sistem" ke dimensi etis dalam praktik kekuasaan (Zulfadli & Taufani, 2022). Dalam wilayah hukum dan administrasi publik, kajian good governance dalam perspektif usul fikih menegaskan nilai-nilai seperti kesetaraan, toleransi, keadilan, kemaslahatan, musyawarah (syura), kejujuran, dan kemenyeluruhan sebagai indikasi tata kelola yang baik; penekanan ini juga dikaitkan dengan upaya melahirkan rumusan hukum Islam yang humanis dan otoritatif—bukan otoritarian (Purnomo, 2010; Suhandary, 2019).

Dalam kaitan otoritas keagamaan, kerangka Abou El-Fadl juga menawarkan perangkat etik-metodologis yang secara langsung dimaksudkan membatasi otoritarianisme: makna diproduksi melalui negosiasi antara teks–pengarang–pembaca tanpa dominasi salah satu pihak, dan dibatasi oleh prasyarat moral (kejujuran, ketekunan, kemenyeluruhan, rasionalitas, pengendalian diri) agar penafsiran bertanggung jawab. Dengan demikian, dalam sintesis ilmu politik Islam, agenda anti-otoritarianisme bergerak pada dua level sekaligus: (i) level institusional—akuntabilitas konstitusional, pembatasan dominasi elit, checks and balances—sebagaimana ditekankan dalam definisi politik tentang otoritarianisme (Badarussyamsi, 2016), dan (ii) level epistemik-moral—anti-monopoli tafsir, negosiasi makna, dan disiplin etik penafsir—sebagaimana ditekankan dalam kritik otoritarianisme keagamaan (Muttaqin, 2016).

________________________________________

12. Penutup

Berdasarkan literatur yang tersedia, otoritarianisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai gabungan dua lapis fenomena.

Pertama, otoritarianisme politik-negara: kekuasaan terkonsentrasi pada pemimpin/elit kecil yang tidak akuntabel secara konstitusional dan membatasi kebebasan/partisipasi politik rakyat (Badarussyamsi, 2016), serta dapat memengaruhi produksi wacana publik, termasuk wacana tafsir keagamaan (Muazaroh, 2019).

Kedua, otoritarianisme keagamaan/interpretatif: klaim kebenaran tafsir yang diideologisasikan, bersekutu dengan kekuasaan, memonopoli representasi kehendak Tuhan, menutup keragaman penafsiran, dan memaksakan satu makna sebagai absolut (Muttaqin, 2016).

Dalam ilmu politik Islam kontemporer, jalan keluar yang paling sering ditekankan bukan hanya pergantian rezim atau prosedur elektoral, melainkan pembatasan otoritas melalui etika (syura, good governance, maqashid), akuntabilitas, serta metodologi interpretasi yang anti-monopoli (Purnomo, 2010; Zulfadli & Taufani, 2022). Perdebatan kasus-kasus kontemporer—misalnya pembubaran organisasi Islamis—memperlihatkan bahwa garis batas antara "otoritas negara" dan "otoritarianisme negara" tetap diperdebatkan, terutama pada aspek prosedur peradilan, keterlibatan lembaga, dan argumentasi kemaslahatan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Azra, A. (2021). Populisme Islam dan Politik. Jurnal Peradaban, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.51353/jpb.v1i1.492

Badarussyamsi, B. (2016). Pemikiran Abdulkarim Soroush tentang Persoalan Otoritas Kebenaran Agama. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 56–81. https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.56-81

Badi'ati, A. Q. (2016). Kritik otoritarianisme teks dengan pisau hermeneutik: Kajian terhadap pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl. Inject (Interdisciplinary Journal of Communication), 1(1), 43–60. https://doi.org/10.18326/inject.v1i1.673

Baidhawy, Z. (2010). Hibrida paradigma fondasionalisme dan hermeneutika menuju interpretasi Islam multikultural. Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara, 9(2), 229–247. https://doi.org/10.36383/diskursus.v9i2.217

Hanif, A. (2020). Tinjauan dekonstruktif atas konsep otoritas Khaled M. Abou El-Fadl. Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, 20(1), 25–46. https://doi.org/10.14421/ref.2020.2001-02

Muazaroh, S. (2019). Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia perspektif maqashid: Otoritas atau otoritarianisme. Justicia Islamica, 16(1), 103–120. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1622

Mustofa, I. (2021). "Evolusi-devolusi" pemerintahan demokratis dalam nalar filosofis Abdolkarim Soroush. Kalimah, 19(2). https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6732

Muttaqin, L. (2016). Positifisasi hukum Islam dan formalisasi syari'ah ditinjau dari teori otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(1), 67–92. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i1.859

Nasrullah, N. (2008). Hermeneutika otoritatif Khaled M. Abou El-Fadl: Metode kritik atas penafsiran otoritarianisme dalam pemikiran Islam. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 5(2), 137–150. https://doi.org/10.24239/jsi.v5i2.160.137-150

Purnomo, A. (2010). Otoritarianisme ulama: Analisis atas MUI dengan pemikiran Khaled Abou El-Fadhl. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2972

Suhandary, D. (2019). Moderat dan puritan dalam Islam: Telaah metode hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl. Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy, 1(1), 19–44. https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.3902

Syarif, N. (2015). Islam dan kemajemukan di Indonesia: Upaya menjadikan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemajemukan dalam Islam sebagai kekuatan positif bagi perkembangan demokrasi. Asy-Syari'ah, 18(2), 227–234. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.662

Zulfadli, Z., & Taufani, T. (2022). Kemunduran demokrasi dan pelarangan organisasi Islamis di era pemerintahan Jokowi. Potret Pemikiran, 26(2), 117–132. https://doi.org/10.30984/pp.v26i2.2033