02094 - Ekuilibrium Politik dalam Ilmu Politik Islam: Keseimbangan Kekuatan Antara Berbagai Aktor dan Kelompok Politik

Political Equilibrium in Islamic Political Science: Balance of Power Among Political Actors and Groups

Abstract

This article examines the concept of political equilibrium — the balance of power among various political actors and groups — within the framework of Islamic political science (fiqh siyāsah / siyāsah syar'iyyah). Employing a qualitative-descriptive approach with library research method, this study synthesizes relevant literature to analyze how equilibrium is formed, maintained, and disrupted in the context of Indonesian Islamic politics. The findings reveal that political equilibrium operates on two layers: (1) the descriptive-analytical layer, in which equilibrium emerges from competitive-cooperative interactions among state actors, political parties, Islamic mass organizations, ulama/kiai-pesantren networks, civil society, and media; and (2) the normative-ethical layer, in which equilibrium is idealized as a middle path (tawassuthiyah/wasathiyah) that upholds justice, accountability, and inclusive governance. Empirically, however, equilibrium frequently degenerates into pragmatic elite compromise, fragmentation, and narrative contestation — manifested through religious politicization, populism, and radicalism labeling — which shift the balance from deliberation to polarization. This study concludes that sustainable political equilibrium in Islamic politics requires institutional mechanisms of oversight and participation, ethically oriented coalitions, moderation-based public discourse, and state capacity to maintain pluralism without suppressing political-religious expression.

Keywords: political equilibrium, balance of power, Islamic political science, wasathiyah, religious politicization, Indonesian politics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ekuilibrium politik — keseimbangan kekuatan antara berbagai aktor dan kelompok politik — dalam kerangka ilmu politik Islam (fiqh siyāsah / siyāsah syar'iyyah). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui metode kajian kepustakaan, studi ini mensintesiskan literatur yang relevan guna menganalisis bagaimana ekuilibrium terbentuk, dipertahankan, dan terganggu dalam konteks politik Islam di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa ekuilibrium politik bekerja pada dua lapis: (1) lapis deskriptif-analitis, di mana ekuilibrium muncul dari interaksi kompetitif-kooperatif antara aktor negara, partai politik, ormas Islam, jaringan ulama/kiai-pesantren, masyarakat sipil, dan media; serta (2) lapis normatif-etis, di mana ekuilibrium diidealkan sebagai jalan tengah (tawassuthiyah/wasathiyah) yang menjunjung keadilan, akuntabilitas, dan tata kelola inklusif. Secara empiris, ekuilibrium sering kali bergeser menjadi kompromi pragmatis elit, fragmentasi, dan pertarungan narasi — yang termanifestasi melalui politisasi agama, populisme, dan pelabelan radikalisme — sehingga menggeser keseimbangan dari deliberasi menuju polarisasi. Studi ini menyimpulkan bahwa ekuilibrium politik yang berkelanjutan dalam politik Islam memerlukan mekanisme institusional pengawasan dan partisipasi, koalisi yang berorientasi etis, wacana publik berbasis moderasi, serta kapasitas negara dalam menjaga pluralisme tanpa menekan ekspresi politik-keagamaan.

Kata kunci: ekuilibrium politik, keseimbangan kekuatan, ilmu politik Islam, wasathiyah, politisasi agama, politik Indonesia

________________________________________

1. Pendahuluan: "Ekuilibrium Politik" sebagai Problem Relasi-Kuasa dalam Politik Islam

Dalam kajian politik Islam (fiqh siyāsah / siyāsah syar'iyyah), salah satu problem yang terus diperdebatkan adalah bagaimana hubungan agama dan negara serta bagaimana kekuasaan didistribusikan dan diperebutkan di ruang publik (Mashudi, 2014; Supriyadi, 2015). Perdebatan ini tidak berhenti pada pertanyaan normatif "apakah agama harus dipisahkan dari politik," melainkan juga pada pertanyaan analitis tentang relasi kuasa (power-relation) antarkelompok dan antaraktor — negara, partai, ormas, ulama, masyarakat sipil, hingga aktor transnasional — yang saling memengaruhi dalam kompetisi dan kerja sama politik (Muslimin & Daeli, 2012; Supriyadi, 2015; Testriono, 1970). Karena itu, "ekuilibrium politik" (keseimbangan kekuatan) dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai kondisi dan proses ketika relasi antarkelompok/aktor menghasilkan "titik seimbang" tertentu, baik dalam pembentukan kebijakan, stabilitas politik, maupun konflik, tanpa menjadikan politik sekadar urusan satu aktor dominan (AR, 2019; Muslimin & Daeli, 2012; Panggabean & Harahap, 2024).

Namun, sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan bahwa keseimbangan itu tidak selalu bermakna adil secara moral. Model kebijakan berbasis "keseimbangan kelompok" dapat menghasilkan kebijakan yang condong kepada kelompok yang paling kuat pengaruhnya — misalnya karena akses, kepemimpinan, dan organisasi (AR, 2019). Dengan demikian, ekuilibrium politik perlu dibaca dalam dua lapis: (i) lapis deskriptif-analitis, yakni bagaimana titik seimbang kuasa terbentuk; dan (ii) lapis normatif-etis, yakni keseimbangan seperti apa yang selaras dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan moderasi yang sering diklaim sebagai nilai Islam dalam bernegara (Panggabean & Harahap, 2024; Sarjito, 2023; Zubaidi, 2021).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: Ekuilibrium sebagai "Posisi Seimbang" dan sebagai "Jalan Tengah" (Moderasi)

2.1 Ekuilibrium sebagai Hasil Interaksi Kelompok (Pendekatan "Model Kelompok" Kebijakan)

Salah satu definisi operasional "ekuilibrium" yang eksplisit dalam literatur adalah model kelompok (group model) dalam analisis kebijakan: kebijakan dipahami sebagai posisi yang seimbang (equilibrium), dan "interaksi di dalam kelompok menghasilkan keseimbangan" (AR, 2019). Dalam model ini, kebijakan publik dipengaruhi oleh kompetisi dan negosiasi di antara kelompok-kelompok kepentingan; bahkan ditegaskan bahwa kebijakan cenderung memihak kelompok yang pengaruhnya paling besar, yang ditentukan antara lain oleh kuantitas, kekuatan organisasi, kepemimpinan, dan akses pada pemerintah (AR, 2019). Konsep ini memberi fondasi analitis bagi "ekuilibrium politik" sebagai keseimbangan kekuatan antaraktor yang terus bergerak, bukan keadaan statis (AR, 2019; Muslimin & Daeli, 2012).

2.2 Ekuilibrium sebagai Doktrin Tawassuthiyah/Wasathiyah dan Orientasi Stabilitas

Sumber lain menautkan praktik politik Islam Indonesia — terutama yang diasosiasikan dengan ahlussunnah wal jamā'ah (Aswaja) — dengan prinsip keseimbangan dan jalan tengah (tawassuthiyah), yang menekankan kompromi, kebersamaan, dan stabilitas (Zubaidi, 2021). Sejalan dengan itu, kajian tentang moderasi beragama mengaitkan tawasuth/wasathiyah sebagai landasan teologis moderasi dan toleransi, termasuk merujuk pada QS Al-Baqarah ayat 143 sebagai dasar konsep "umat yang adil/moderat" (Daulay et al., 2023). Pada level relasi sosial, moderasi dan kohesi sosial dipahami dapat membentuk koalisi komunitas dan "menimbulkan keseimbangan kekuatan antara dua atau beberapa komunitas" (Daulay et al., 2023). Dalam konteks ini, "ekuilibrium politik" bukan hanya balance of forces, tetapi juga ethos untuk menghindari ekstremisasi konflik identitas (Daulay et al., 2023; Zubaidi, 2021).

2.3 Ekuilibrium dalam Hubungan Agama–Negara: Model Simbiotik

Dalam perdebatan hubungan agama dan negara, terdapat tiga model yang lazim dikemukakan — bersatu, simbiotik, dan sekularistik — dan Yusuf al-Qardhawy cenderung ditempatkan pada model simbiotik: agama dan politik "saling membutuhkan/saling melengkapi" (Mashudi, 2014). Kerangka simbiotik ini relevan untuk ekuilibrium politik karena ia mengandaikan ketergantungan timbal-balik (bukan dominasi sepihak) antara otoritas politik dan norma/etika agama dalam ruang publik (Mashudi, 2014; Supriyadi, 2015). Sumber yang meninjau demokratisasi juga menegaskan pentingnya melihat demokrasi tidak semata urusan rezim, melainkan melibatkan perkembangan masyarakat luas dan aktor-aktor di luar negara (Muslimin & Daeli, 2012; Testriono, 1970).

________________________________________

3. Ekuilibrium Politik sebagai Keseimbangan Kekuatan Antaraktor: Arena, Mekanisme, dan Instrumen

3.1 Arena Institusional: DPR, Pengawasan, dan Check and Balance

Dalam konteks Indonesia, beberapa sumber menekankan fungsi institusi negara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. DPR diposisikan sebagai saluran pengawasan penting dan disebut memiliki peran signifikan dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintah; dalam sistem presidensial, ini menjadi mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (Panggabean & Harahap, 2024). Dalam pembacaan lain tentang konsolidasi demokrasi, ditekankan bahwa demokrasi terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, dan masyarakat sipil mengedepankan tindakan demokratis untuk meraih kekuasaan; prosesnya dipengaruhi oleh perilaku aktor dan kekuatan politik (Zuhro, 2019). Bahkan relasi politik–birokrasi yang seimbang disebut berpengaruh pada pembangunan, dan pengalaman Indonesia menunjukkan adanya lobi dan intervensi politik dalam jabatan/anggaran yang memengaruhi relasi tersebut (Zuhro, 2019). Keseluruhan poin ini menegaskan bahwa ekuilibrium politik bukan hanya antarpartai/ormas, melainkan juga antarlembaga dalam tata kelola (Muslimin & Daeli, 2012; Panggabean & Harahap, 2024; Zuhro, 2019).

3.2 Arena Koalisi: Tahāluf Siyāsī sebagai Bentuk Pengelolaan Keseimbangan (dan Deviasinya)

Sumber tentang tahāluf siyāsī menilai bahwa koalisi pada generasi awal Islam dipahami sebagai perjanjian bermakna "suci dan bersih dari kepentingan pragmatis," berorientasi menolong yang terzalimi, menekan kebatilan, dan mengangkat martabat kebenaran (Hawari, 2019). Pada saat yang sama, sumber itu menggarisbawahi bahwa praktik koalisi kontemporer sering berkonotasi berbeda: sarat kepentingan pragmatis dan transaksional, sehingga dianggap lebih tepat disebut takāluf/tanāshub politik transaksional (Hawari, 2019). Studi koalisi dalam pilpres 2019 menegaskan bahwa koalisi tidak lagi dibangun atas dasar ideologi; partai berideologi Islam berkoalisi dengan partai nasionalis, memperlihatkan pragmatisme dan orientasi office-seeking (pembagian kuasa) (Hermanto, 2019). Literatur pragmatisme politik juga menekankan bahwa pragmatisme dan orientasi jangka pendek untuk "berkuasa" dapat merusak nilai etik, dan Islam dipahami memiliki prinsip amanah, kesamaan, dan keadilan sebagai etika (Hadinatha, 2018). Dengan demikian, dalam politik Islam kontemporer, koalisi adalah instrumen kunci ekuilibrium — tetapi kualitas ekuilibriumnya (etis atau transaksional) menjadi arena kontestasi (Hadinatha, 2018; Hawari, 2019; Hermanto, 2019).

3.3 Arena Ulama/Kiai–Pesantren: "Kekuatan" yang Bekerja di Level Elite dan Akar Rumput

Berbagai sumber menegaskan ulama/kiai sebagai aktor strategis dalam mobilisasi dan konsolidasi kekuatan politik. Dalam pilpres 2019, ulama dipandang sebagai tokoh sentral dalam membingkai wacana politik yang berpadu dengan isu agama, dan pemilihan Ma'ruf Amin disebut sebagai langkah politik penting yang terkait akumulasi komunikasi politik dengan kelompok Islam, termasuk respons atas stigma tertentu terhadap Jokowi (Sanusi & Gumilar, 2019). Studi kasus kemenangan Jokowi–Ma'ruf di tingkat lokal menunjukkan kiai dapat efektif sebagai konsolidator di level elite — mengonsolidasikan jaringan kiai secara gradual hingga terbentuk kekuatan politik yang stabil — sekaligus mobilisator di level akar rumput melalui pengajian dan pengaruh sosial (Aziz, 2021). Kajian tentang elite pesantren dalam pilkada Jawa Timur juga menekankan bahwa kekuasaan elite berbasis pesantren bekerja bukan hanya pada visible power, tetapi juga hidden dan invisible power (Chalik, 2016). Studi hegemoni kyai dalam pilwali memperlihatkan kyai berpengaruh melalui otoritas pengetahuan agama, integritas moral, karisma, dan keterlibatan menyelesaikan persoalan warga (Masitah & Muharam, 2022). Di sisi lain, studi patronase pesantren menunjukkan relasi kiai–santri dapat membentuk patronase; meskipun dalam kasus tertentu patronase politik dinilai "setengah hati" karena kepatuhan santri dibatasi pada urusan agama, tidak selalu politik (Prayetno et al., 2023). Semua ini menunjukkan ekuilibrium politik di masyarakat Muslim juga ditentukan oleh distribusi otoritas religius dan jejaring sosial-keagamaan yang dapat menambah atau mengimbangi kekuatan partai/negara (Aziz, 2021; Chalik, 2016; Masitah & Muharam, 2022; Prayetno et al., 2023; Sanusi & Gumilar, 2019).

3.4 Arena Ruang Publik, Media, dan Wacana: Mediatization, Hoaks, dan Polarisasi sebagai Pengubah Keseimbangan

Ekuilibrium politik juga dibentuk oleh pertarungan wacana di media. Kajian mediatisasi Aksi 2 Desember 2016 menekankan media dapat mengonstruksi gambaran "massa mayoritas" dan memperlihatkan bagaimana media dapat menjadi alat legitimasi aktor-aktor politik, termasuk melalui politics of fear (Budiasa, 2017). Studi politisasi agama pada pilpres 2019 menegaskan politisasi simbol agama di media online melahirkan tarik-ulur dalam penentuan kandidat, dan "hasil ijtihad/ijtima" disebut tidak statis melainkan dinamis sesuai situasi politik; kondisi ini berkontribusi pada menguatnya politik kebencian (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Artikel tentang populisme Islam pascapilpres 2019 menekankan hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas sebagai cara yang menyulut keretakan; situasi ini menuntut keterlibatan aktor dialog (akademisi, aktivis, elite politik, pemuka agama, masyarakat) dan mendorong wacana Islam moderat tampil di ruang publik (Yudantiasa, 2020). Dengan demikian, ekuilibrium politik dapat "bergeser" bukan hanya karena perubahan koalisi formal, tetapi juga karena rekayasa simbolik dan kompetisi narasi yang memobilisasi dukungan atau delegitimasi lawan (Budiasa, 2017; Ronaldo & Darmaiza, 2021; Yudantiasa, 2020).

________________________________________

4. Ekuilibrium Politik Islam dalam Praktik Kontemporer Indonesia: Populisme, Identitas, dan Fragmentasi

4.1 Populisme Islam sebagai Konfigurasi Kekuatan (Koalisi Longgar dan Konsekuensi Polarisasi)

Kajian pilpres 2019 memperlihatkan populisme Islam digunakan sebagai strategi menggaet pemilih oleh kedua kubu; kemenangan dikaitkan dengan konfigurasi dukungan — misalnya dukungan NU dan kaum nasionalis pada Jokowi, serta basis "puritanisme" pada kubu Prabowo di sejumlah daerah (Sihidi et al., 2020). Literatur tentang Aksi Bela Islam (2016–2017) menunjukkan gerakan itu melibatkan banyak elemen dan memuat unsur populisme Islam seperti aliansi multikelas dan narasi "satu ummah," tetapi dinilai lebih sebagai populisme Islam semu (pseudo) karena aliansi tidak bertahan lama dan pemaknaan "ummah" beragam (Kusumo & Hurriyah, 2019). Perspektif lain tentang "populisme kanan" dan Islam populis menggambarkan Aksi Bela Islam sebagai koalisi longgar antara kelompok miskin kota (vigilant), kelas menengah religius, dan sebagian elite pemuka agama/politik/bisnis (Perdana, 2019). Keseluruhan temuan ini menunjukkan populisme dapat menjadi instrumen pembentukan ekuilibrium baru melalui mobilisasi massa, namun juga memproduksi polarisasi dan fragmentasi internal umat (Kusumo & Hurriyah, 2019; Perdana, 2019; Sihidi et al., 2020).

4.2 Politisasi Agama dan Politik Kebencian sebagai Distorsi Ekuilibrium

Politisasi agama didefinisikan sebagai menjadikan gagasan/simbol keagamaan menjadi objek dan instrumen demi kepentingan politik (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Studi tersebut menegaskan praktik politisasi agama terlihat kentara pada momen pemilu dan dapat memperkuat politik kebencian (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Kajian pascapilpres 2019 juga mengaitkan kontestasi yang tidak sehat dengan hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas, serta mendorong kebutuhan dialog dan narasi Islam moderat di ruang publik (Yudantiasa, 2020). Analisis wacana tentang narasi pencegahan populisme Islam menunjukkan diskursus "mencegah populisme Islam" terkait upaya pemerintah memberantas kelompok radikal/intoleran dan juga kontestasi kepentingan antara kelompok Islam tradisional (NU) yang dekat koalisi pemerintah dan kelompok Islam yang oposisi (Pratista & Herdiansyah, 2022). Dengan kata lain, politisasi agama dan kontra-politisasi — melalui label radikal/populis — sama-sama dapat menjadi alat pergeseran keseimbangan, misalnya mempersempit ruang lawan atau membangun legitimasi (Angretnowati & Karolus, 2022; Pratista & Herdiansyah, 2022; Ronaldo & Darmaiza, 2021).

4.3 Fragmentasi Politik Islam dan Kepentingan Elite

Sumber tentang fragmentasi politik Islam pascareformasi menyatakan kekuatan politik Islam makin terfragmentasi tajam; fragmentasi dinilai lebih disebabkan kepentingan elite ketimbang perbedaan ideologi (Miftahussurur, 2017). Sumber yang sama menilai perjuangan penegakan syariat sering bersifat artifisial dan politik Islam gagal melakukan transformasi sosial-ekonomi-politik karena watak elitis (Miftahussurur, 2017). Pada level praktik kepartaian dan koalisi, studi koalisi pilpres 2019 menegaskan pelemahan komitmen ideologi dan orientasi pembagian kekuasaan (Hermanto, 2019), sementara kajian pragmatisme politik menekankan degradasi nilai etika ketika aktor menghalalkan cara demi kepentingan elektoral (Hadinatha, 2018). Maka, ekuilibrium politik yang terbentuk di antara faksi-faksi politik Islam sering merupakan ekuilibrium pragmatis (keseimbangan kepentingan elite), bukan ekuilibrium normatif (keadilan/kemaslahatan) (Hadinatha, 2018; Hermanto, 2019; Miftahussurur, 2017).

________________________________________

5. Dimensi Negara, Kapasitas, dan Regulasi: Ekuilibrium antara Negara dan Gerakan Islam (Moderat–Radikal)

Kajian tentang mobilisasi Islamis damai menekankan peran partisipasi politik dan kapasitas negara, serta menunjukkan bahwa jika ormas Islam yang ada hanya kelompok Islamis radikal, ketidakmampuan negara dapat menjadi "entry point" yang meningkatkan dukungan pada kelompok radikal (Testriono, 1970). Kajian tentang politik pluralisme dan kebijakan pelarangan HTI serta tidak diperpanjangnya legalitas FPI menggambarkan bagaimana negara menggunakan wacana menjaga pluralisme untuk memperoleh legitimasi kebijakan terhadap kelompok yang dianggap berseberangan dengan Pancasila (Angretnowati & Karolus, 2022). Sumber itu juga menekankan adanya aktor non-negara seperti NU dalam politik toleransi, dan menunjukkan ambiguitas wacana pluralisme dalam sistem politik yang dinilai tidak liberal (Angretnowati & Karolus, 2022).

Dalam ranah keamanan, studi "Islam, militansi, dan pertahanan negara" menegaskan hubungan Islam dan militansi kompleks; meski Islam pada dasarnya tidak mendukung kekerasan, penafsiran teks dan faktor sosial-politik dapat berkontribusi pada militansi, sehingga strategi menjaga keseimbangan mencakup pendidikan agama moderat, langkah kontra-ideologis, dan tata kelola inklusif (Sarjito, 2023). Kerangka ini konsisten dengan seruan pascapilpres 2019 agar narasi Islam damai dan toleran menjadi dominan di ruang publik serta konflik ditransformasikan melalui dialog (Rohim, 2024; Yudantiasa, 2020). Maka, ekuilibrium politik dalam ilmu politik Islam kontemporer juga menyangkut rekayasa institusional dan kebijakan untuk menyeimbangkan kebebasan politik-keagamaan dengan perlindungan pluralisme dan keamanan (Angretnowati & Karolus, 2022; Sarjito, 2023; Testriono, 1970).

________________________________________

6. Ekuilibrium pada Level Internasional (sebagai Konteks): Aktor Non-Negara, Sekuritisasi, dan Perang Proksi

Walau pembahasan utama artikel ini berfokus pada ekuilibrium politik dalam politik Islam yang umumnya bersifat domestik, beberapa sumber menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan juga bekerja pada level geopolitik dan memengaruhi lanskap politik Islam.

Pertama, studi sekuritisasi hubungan Arab Saudi–Muslim Brotherhood menekankan meningkatnya aktor non-negara menantang konsep state-centric dan gerakan Islamis adalah aktor politik berpengaruh yang melampaui negara; gerakan Islamis juga kerap dijadikan sasaran negara dalam melakukan keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah (Kalbuadi, 2020). Kedua, analisis perang proksi Arab Saudi–Iran menyatakan kedua negara menjadi aktor utama perimbangan kekuatan (balance of power) dalam mengejar hegemoni regional melalui aliansi, dukungan proksi, dan kompetisi persenjataan; dinamika ini memengaruhi turbulensi kawasan dan konflik kontemporer, misalnya di Suriah dan Yaman (Basundoro, 2020). Ketiga, studi eksternalisasi konflik Yaman menunjukkan keterlibatan aktor eksternal (Saudi dan koalisinya, AS, Inggris, Prancis, Iran, ISIS) serta menyebut eskalasi terjadi karena kedekatan geografis, kesamaan identitas/ideologi, dan peluang-kepentingan pihak asing (Heriamsal et al., 2024). Keempat, studi Lebanon menunjukkan adanya dua kekuatan militer berimbang (LAF dan Hizbullah), dan persaingan ini menjadi tantangan domestik-internasional terkait legitimasi publik (Wihananto & Machmudi, 2021).

Keempat rujukan ini menegaskan bahwa ekuilibrium politik dalam dunia Islam tidak dapat dipisahkan dari (i) kompetisi aktor negara, (ii) peran aktor non-negara, dan (iii) intervensi eksternal yang dapat membentuk atau merusak titik keseimbangan domestik (Basundoro, 2020; Heriamsal et al., 2024; Kalbuadi, 2020; Wihananto & Machmudi, 2021). Konteks ini relevan bagi ilmu politik Islam karena memperlihatkan bahwa "keseimbangan kekuatan" sering tidak murni internal-umat, melainkan terstruktur oleh relasi internasional (Basundoro, 2020; Testriono, 1970).

________________________________________

7. Sintesis: Prinsip-Prinsip Ekuilibrium Politik Menurut Ilmu Politik Islam

Berangkat dari seluruh sumber yang telah dikaji, "ekuilibrium politik" dalam politik Islam dapat disintesiskan sebagai berikut.

Pertama, ekuilibrium sebagai hasil interaksi dan kontestasi kelompok: kebijakan/arah politik muncul sebagai posisi seimbang dari pertarungan pengaruh kelompok, tetapi berpotensi memihak kelompok terkuat (AR, 2019; Muslimin & Daeli, 2012).

Kedua, ekuilibrium sebagai moderasi dan jalan tengah: tradisi Aswaja menekankan keseimbangan/jalan tengah (tawassuthiyah), kompromi, kebersamaan, dan stabilitas; moderasi (wasathiyah) juga dijadikan basis teologis untuk toleransi dan kohesi sosial yang dapat menyeimbangkan komunitas (Daulay et al., 2023; Zubaidi, 2021).

Ketiga, ekuilibrium institusional melalui pengawasan dan partisipasi: DPR sebagai kanal pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, serta governance yang menuntut peran warga untuk memonitor akuntabilitas, adalah mekanisme untuk mencegah monopoli kuasa (Muslimin & Daeli, 2012; Panggabean & Harahap, 2024).

Keempat, ekuilibrium melalui koalisi (tahāluf) yang idealnya berorientasi keadilan: konsep normatif koalisi dalam tradisi awal Islam dipahami suci dan membela yang terzalimi, tetapi praktik kontemporer sering bergeser menjadi transaksional dan pragmatis (Hadinatha, 2018; Hawari, 2019; Hermanto, 2019).

Kelima, ekuilibrium dalam ruang publik lewat dialog dan kontra-politisasi kebencian: populisme, hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas mengganggu dialog; karenanya dibutuhkan intensifikasi dialog dan penguatan wacana Islam moderat agar konflik dapat ditransformasikan secara produktif (Pratista & Herdiansyah, 2022; Ronaldo & Darmaiza, 2021; Yudantiasa, 2020).

Keenam, ekuilibrium negara–masyarakat untuk mencegah radikalisasi dan menjaga pluralisme: kapasitas negara, regulasi ruang agama, pendidikan moderat, kontra-ideologi, dan tata kelola inklusif diposisikan sebagai strategi "keseimbangan" antara ekspresi keagamaan dan keamanan/kerukunan (Angretnowati & Karolus, 2022; Sarjito, 2023; Testriono, 1970).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan kajian atas sumber-sumber yang tersedia, ekuilibrium politik menurut ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai keseimbangan kekuatan yang terbentuk melalui interaksi kompetitif-kooperatif di antara aktor negara, partai, ormas, ulama/kiai-pesantren, masyarakat sipil, media, serta — dalam konteks tertentu — aktor eksternal (AR, 2019; Kalbuadi, 2020; Muslimin & Daeli, 2012; Sanusi & Gumilar, 2019). Pada sisi normatif, ekuilibrium sering diidealkan sebagai jalan tengah (tawassuthiyah/wasathiyah) yang menjaga stabilitas sekaligus menuntut keadilan, akuntabilitas, dan tata kelola inklusif (Daulay et al., 2023; Panggabean & Harahap, 2024; Sarjito, 2023; Zubaidi, 2021). Namun pada sisi empiris, sumber-sumber juga memperlihatkan ekuilibrium sering berubah menjadi kompromi pragmatis elite, fragmentasi, dan pertarungan narasi — yang termanifestasi melalui politisasi agama, populisme, dan pelabelan radikalisme — sehingga menggeser keseimbangan dari deliberasi ke polarisasi (Hermanto, 2019; Miftahussurur, 2017; Pratista & Herdiansyah, 2022; Ronaldo & Darmaiza, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

AR, A. M. (2019). Syariat dan perundang-undangan: Proses kebijakan dan konten peraturan daerah keagamaan di Bulukumba. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9378

Angretnowati, Y., & Karolus, M. L. (2022). Negara, gerakan Islam pasca-fundamentalis dan masa depan demokrasi di Indonesia: Kekuasaan simbolik dan upaya konsolidasi. Politika Jurnal Ilmu Politik, 13(2), 369–393. https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393

Aziz, R. A. (2021). Kiai dan politik elektoral: Peran Kiai Yusuf Chudlori dalam pemenangan kandidat Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kecamatan Tegalrejo. Jurnal Polgov, 2(2), 223–276. https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1678

Basundoro, A. F. (2020). Perang proksi kontemporer Arab Saudi-Iran sebagai bentuk turbulensi Timur Tengah: Sebuah analisis geopolitik. Jurnal Penelitian Politik, 17(1), 1. https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.847

Budiasa, M. (2017). Mediatisasi aksi massa Islam 2 Desember 2016. Profetik Jurnal Komunikasi, 10(1), 35. https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1220

Chalik, A. (2016). Elite lokal yang berbasis pesantren dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Jawa Timur. Karsa Journal of Social and Islamic Culture, 23(2), 364. https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.744

Daulay, A. F., Basyr, M., Citra, Y., Lestari, I., & Habibah, H. R. (2023). Implementasi pengaruh moderasi beragama pada masyarakat Karo, Desa Simacem, Kabupaten Karo, Sumatera Utara kawasan relokasi Siosar Puncak 2000. Tarbiatuna Journal of Islamic Education Studies, 4(1), 225–236. https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v4i1.5279

Hadinatha, M. F. (2018). Jejak pragmatisme dalam politik di Indonesia (Era 2009–2017). Kalimah, 16(2). https://doi.org/10.21111/klm.v16i2.2872

Hawari, N. (2019). Tahâluf siyâsi dalam praktik politik partai Islam di Indonesia. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 43(2), 222. https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.692

Heriamsal, K., Manurung, F. B., & Rahmat, R. K. (2024). Eksternalisasi konflik internal Yaman dalam kerangka analisis internationalization of conflict theory. Hasanuddin Journal of International Affairs, 4(01), 31–43. https://doi.org/10.31947/hjirs.v4i01.32859

Hermanto, B. (2019). Positioning ideologi partai politik dalam pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur pada pemilihan presiden tahun 2019. Jurnal Transformative, 5(1), 1–15. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.1

Kalbuadi, R. (2020). Overview of securitization in the dynamics of relations between Saudi Arabia and the Muslim Brotherhood post-Arab Spring. Jurnal Icmes, 4(2), 125–147. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.79

Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2019). Populisme Islam di Indonesia: Studi kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI tahun 2016–2017. Jurnal Politik, 4(1), 87. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172

Mashudi, M. (2014). Reformulasi hubungan agama dengan negara: Dialog pemikiran Yusuf al-Qardhawy dengan ulama klasik tentang politik kenegaraan dan implikasinya bagi perpolitikan di Indonesia. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 22(1), 211–242. https://doi.org/10.21580/ws.22.1.265

Masitah, D., & Muharam, M. M. (2022). Hegemoni agama (kyai) dalam pemilihan Wali Kota Pasuruan 2020. Jurnal El-Riyasah, 12(2), 234. https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14065

Miftahussurur, M. (2017). Pasang surut dan fragmentasi politik Islam di Indonesia. Dialog, 34(2), 26–43. https://doi.org/10.47655/dialog.v34i2.156

Muslimin, M., & Daeli, S. (2012). Kepemimpinan nasional, budaya politik, dan partisipasi publik. Jurnal Bina Praja, 04(03), 161–168. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.161-168

Panggabean, I. B., & Harahap, A. M. (2024). Perspektif Islam tentang dinasti politik (studi kasus isu dinasti politik tahun 2023–2024). Kamaya Jurnal Ilmu Agama, 7(2), 1–15. https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3169

Perdana, A. (2019). Populisme kanan, Islam dan konteks Indonesia. Maarif, 14(1), 29–42. https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.47

Pratista, B. T., & Herdiansyah, A. G. (2022). Mencegah perkembangan populisme Islam: Analisis wacana kritis terhadap narasi Menteri Agama tentang radikalisme di Indonesia. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 18(2), 60–80. https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.14396

Prayetno, P., Pinem, W., Iqbal, M., & Ramadhan, T. (2023). Patronase politik dalam konsep kewarganegaraan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Jurnal Kewarganegaraan, 20(2), 118–131. https://doi.org/10.24114/jk.v20i2.44552

Rohim, A. N. (2024). Dakwah Islam moderat dan realitas politik di Indonesia. Ad-Da'wah, 22(1), 17–33. https://doi.org/10.59109/addawah.v22i1.60

Ronaldo, R., & Darmaiza, D. (2021). Politisasi agama dan politik kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. Indonesian Journal of Religion and Society, 3(1), 33–48. https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150

Sanusi, A., & Gumilar, G. (2019). Peran Ma'ruf Amin dalam meraih suara masyarakat Muslim pada pemilihan presiden 2019. Lentera Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, 3(1). https://doi.org/10.21093/lentera.v3i1.1407

Sarjito, A. (2023). Agama Islam, militansi, dan pertahanan negara: Kebijakan menjaga keseimbangan. Himmah Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 7(2), 776–806. https://doi.org/10.47313/jkik.v7i2.2866

Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Suhermanto, D. F. (2020). Pertarungan populisme Islam dalam pemilihan presiden 2019. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(2), 174–189. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8516

Supriyadi, M. (2015). Mengukur politisasi agama dalam ruang publik: Komunikasi SARA dalam perdebatan rational choice theory. Jurnal Keamanan Nasional, 1(3). https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.32

Testriono, T. (1970). Mobilisasi Islamis damai di dunia Muslim: Peran partisipasi politik dan kapasitas negara. Studia Islamika, 17(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v17i2.465

Wihananto, A. J., & Machmudi, Y. (2021). Lebanon. Jurnal Icmes, 5(2), 143–161. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i2.105

Yudantiasa, M. R. (2020). The face of Islam after the 2019 presidential election: Democracy and the challenge of dialogue. Dialog, 43(2), 265–274. https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.373

Zubaidi, A. (2021). Ahlussunah wal jamaah's political practices in post-reform Indonesia. Al-Risalah, 12(2), 273–296. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1400

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(1), 69. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782