02095 - Electoral Threshold dalam Sistem Pemilu Indonesia: Tinjauan Komparatif dan Perspektif Fiqh Siyasah

Electoral Threshold in the Indonesian Electoral System: A Comparative Review and Fiqh Siyasah Perspective

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep electoral threshold (ambang batas) dalam sistem pemilu Indonesia, dengan fokus pada perbedaan konseptual antara electoral threshold (ET) dan parliamentary threshold (PT), evolusi regulasi ambang batas sejak era Reformasi, serta dampaknya terhadap sistem kepartaian—khususnya partai-partai Islam. Kajian dilakukan melalui pendekatan analisis literatur dengan merujuk pada studi-studi kepemiluan, hukum tata negara, dan ilmu politik Islam (fiqh siyasah). Hasil kajian menunjukkan bahwa PT sebagai instrumen desain pemilu memiliki dua sisi yang saling bertegangan: di satu sisi, PT dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat stabilitas relasi eksekutif–legislatif; di sisi lain, PT secara empiris dan normatif dapat menekan partai kecil, mengurangi pluralisme, serta memunculkan persoalan keadilan representasi. Dalam perspektif fiqh siyasah, PT dapat dievaluasi sebagai kebijakan ijtihadi yang perlu diuji melalui prinsip kemaslahatan umum (maslahah) dan keadilan politik, bukan semata-mata sebagai instrumen teknokratis yang netral nilai. Kajian ini juga menyertakan perbandingan dengan sistem ambang batas Turki sebagai ilustrasi dampak ekstrem ambang batas nasional yang tinggi terhadap representasi.

Kata kunci: electoral threshold, parliamentary threshold, partai Islam, fiqh siyasah, sistem pemilu Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of electoral threshold in the Indonesian electoral system, focusing on the conceptual distinction between the electoral threshold (ET) and the parliamentary threshold (PT), the evolution of threshold regulations since the Reform Era, and their impact on the party system—particularly Islamic parties. The study employs a literature review approach, drawing on studies in electoral studies, constitutional law, and Islamic political science (fiqh siyasah). The findings indicate that the PT, as an electoral design instrument, embodies two competing dimensions: on one hand, it is intended to simplify the party system and strengthen the stability of executive–legislative relations; on the other hand, empirically and normatively, it may suppress small parties, reduce pluralism, and raise questions of representational justice. From the fiqh siyasah perspective, the PT can be evaluated as an ijtihadi policy that must be assessed through the principles of public interest (maslahah) and political justice, rather than merely as a value-neutral technocratic instrument. The study also includes a comparison with Turkey's threshold system as an illustration of the extreme impact of high national thresholds on representation.

Keywords: electoral threshold, parliamentary threshold, Islamic parties, fiqh siyasah, Indonesian electoral system

________________________________________

1. Pendahuluan

Ambang batas (threshold) dalam sistem pemilu merupakan salah satu instrumen desain kelembagaan yang paling berpengaruh dalam menentukan komposisi lembaga legislatif. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, perdebatan mengenai ambang batas tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga menyentuh isu-isu mendasar mengenai keadilan representasi, pluralisme politik, dan stabilitas pemerintahan. Sejak Pemilu 2004, rezim ambang batas telah mengalami perubahan signifikan—baik dalam bentuk maupun besarannya—yang berdampak langsung pada peta kepartaian, termasuk nasib partai-partai yang berbasis Islam.

Artikel ini hadir untuk mengkaji secara komprehensif konsep electoral threshold dalam sistem pemilu Indonesia dengan tiga fokus utama. Pertama, memetakan perbedaan konseptual antara electoral threshold (ET) dan parliamentary threshold (PT) yang kerap dipertukarkan secara keliru dalam diskursus kepemiluan Indonesia. Kedua, menelusuri evolusi regulasi ambang batas dan dampaknya terhadap sistem kepartaian, dengan perhatian khusus pada partai-partai Islam. Ketiga, mengevaluasi legitimasi dan implikasi kebijakan ambang batas dari perspektif fiqh siyasah sebagai kerangka ilmu politik Islam.

Dengan pendekatan analisis literatur yang bersumber dari kajian-kajian kepemiluan, hukum tata negara, dan ilmu politik Islam, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi ambang batas dalam arsitektur demokrasi Indonesia.

________________________________________

2. Pengertian Electoral Threshold (Ambang Batas) dalam Sistem Pemilu

2.1 Distingsi Konseptual: ET dan PT

Dalam literatur kepemiluan Indonesia, istilah ambang batas yang "harus dipenuhi partai untuk masuk parlemen" lebih tepat dirujuk sebagai parliamentary threshold (PT), yakni "minimum vote requirement" atau persentase/perolehan suara minimum yang harus dicapai partai agar memperoleh kursi/representasi di parlemen (Fuad et al., 2024; Nurjaman, 2023). Sejumlah karya juga menggunakan istilah electoral threshold (ET), tetapi ET dalam pengalaman Indonesia pernah dipakai sebagai pembatas kelolosan partai untuk menjadi peserta pemilu berikutnya, bukan selalu sebagai syarat memperoleh kursi parlemen. Misalnya, regulasi awal pasca-Reformasi dinilai "poorly designed" karena ET tidak melarang perolehan kursi saat itu, melainkan membatasi partai untuk ikut pemilu berikutnya dengan nama yang sama (Susdarwono, 2023). Karena itu, menjelaskan "electoral threshold untuk masuk parlemen" perlu membedakan ET dan PT agar tidak terjadi kekeliruan konseptual (Nurjaman, 2023; Fuad et al., 2024).

2.2 Kerangka Normatif-Politik Ambang Batas

Secara normatif-politik, ambang batas—baik ET/PT maupun ambang batas pencalonan presiden—dipahami sebagai instrumen desain sistem pemilu yang memengaruhi akses partai pada arena representasi dan kompetisi elektoral (Nurjaman, 2023; Gümüşçü, 2012). Dalam kerangka hukum pemilu Indonesia, PT juga dipaparkan sebagai syarat "minimum nationally valid vote support" agar partai masuk distribusi kursi DPR (Fuad et al., 2024), selaras dengan penjelasan bahwa PT adalah "threshold number of votes or percentage of votes required" untuk memperoleh representasi legislatif (Nurjaman, 2023).

________________________________________

3. Evolusi Ambang Batas di Indonesia dan Kaitannya dengan Penyederhanaan Sistem Kepartaian

Kajian hukum dan politik pemilu menunjukkan bahwa rezim ambang batas mulai digunakan dalam Pemilu 2004 dan kemudian juga diadopsi pada Pemilu 2009 (Gümüşçü, 2012), dengan perubahan dari ET menuju PT sebagaimana dicatat dalam studi yang menekankan bahwa ET "kemudian changed to a parliamentary threshold" pada pemilu-pemilu berikutnya (Nurjaman, 2023). Sejalan dengan itu, studi tentang dinamika kepartaian pasca-Soeharto menegaskan bahwa pada tahap awal, ET dirumuskan sedemikian rupa sehingga partai yang gagal memenuhi ambang batas masih bisa memperoleh kursi, tetapi dibatasi untuk kontestasi berikutnya dengan nama yang sama. Pola ini ikut mendorong banyaknya partai baru menjelang Pemilu 1999. Setelah itu, ambang batas dinaikkan—misalnya, ketentuan kelayakan ikut pemilu berikutnya dinaikkan dari 2% menjadi 3%—namun dinilai belum efektif menurunkan jumlah partai karena partai dapat "simply change their names."

Perubahan yang lebih menentukan terjadi ketika regulasi ambang batas "finally revised to make it an effective parliamentary threshold" menjelang Pemilu 2009. Dalam diskursus kebijakan, PT sering dinyatakan memiliki tujuan penyederhanaan partai atau membatasi partai kecil/baru masuk DPR (Nurjaman, 2023). Dalam konteks Pemilu 2024, studi kebijakan PT menyebut PT ditetapkan 4% dan diatur dalam UU No. 7/2017 (Nurjaman, 2023), sedangkan kajian lain menempatkan kenaikan ke 4% sebagai desain yang dimaksudkan menyederhanakan partai (Rahmayanti & Amir, 2021). Terdapat pula catatan bahwa rancangan kebijakan berikutnya sempat memunculkan usulan PT 5% (Rahmayanti & Amir, 2021), yang menandakan ambang batas adalah arena kontestasi kepentingan dan perdebatan antarkekuatan politik (Nurjaman, 2023; Rahmayanti & Amir, 2021).

________________________________________

4. Rasionalitas Politik Ambang Batas: Stabilitas Pemerintahan versus Representasi

Sejumlah literatur memaparkan rasionalitas ambang batas sebagai mekanisme untuk menata hubungan eksekutif–legislatif dan stabilitas pemerintahan. Dalam analisis ambang batas dari perspektif sistem presidensial Indonesia, disebutkan bahwa jika PT tinggi, jumlah partai di parlemen lebih sedikit dan posisi presiden lebih kuat, serta PT "created to stabilize the relationship between the Executive and the Legislature" (Gümüşçü, 2012). Dengan kata lain, argumen stabilitas dan efektivitas pemerintahan sering menjadi justifikasi institusional bagi peningkatan ambang batas.

Namun, literatur yang sama kuatnya menegaskan adanya trade-off normatif terhadap representasi. Studi dampak PT bagi partai kecil menekankan bahwa penerapan PT "poses significant challenges for small parties or new parties," membatasi pluralisme, dan dapat "reduce inclusive and fair representation" (Nurjaman, 2023). Kajian lain bahkan menyatakan PT kerap "gives injustice," menghasilkan "wasted voter vote acquisition," dan meningkatkan disproportionalitas kursi, sehingga diusulkan penghapusan PT sebagai upaya demokratisasi parlemen. Dalam konteks ambang batas pencalonan presiden, keberatan normatif juga muncul: ambang batas yang terlalu tinggi dinilai dapat "stifle electoral competitiveness," membatasi pilihan pemilih, dan bahkan berpotensi memunculkan skenario calon tunggal (Herdiansah, 2021). Meskipun keberatan ini spesifik pada ambang batas pencalonan presiden, logika dasarnya—yakni pembatasan kompetisi dan pilihan—membantu membaca dampak pembatasan institusional terhadap kualitas demokrasi (Gümüşçü, 2012; Herdiansah, 2021).

________________________________________

5. Perspektif Ilmu Politik Islam: Fiqh Siyasah sebagai Kerangka Evaluasi Ambang Batas

5.1 Titik Pijak Normatif: Shura, Bay'ah, dan Representasi

Dalam diskursus politik Islam (siyasah Islam/fiqh siyasah), sejumlah istilah kunci seperti ummah, shura (musyawarah), dan bai'ah sering diposisikan sebagai bagian dari kosakata normatif politik Islam. Dalam pembacaan yang membandingkan prinsip Islam dan demokrasi, disebutkan bahwa terdapat kompatibilitas karena Islam menekankan konsultasi dan bay'ah dalam pembentukan negara, dan tenet ini dinilai mirip dengan nilai inti demokrasi seperti representasi, kebebasan berpendapat, dan pemilihan (Diamantina et al., 2021). Dengan pijak ini, aturan pemilu modern—termasuk ambang batas—dapat dievaluasi dari segi seberapa jauh ia menjaga kanal representasi melalui pemilihan dan mencegah distorsi akses warga/kelompok pada institusi perwakilan (Nurjaman, 2023; Diamantina et al., 2021).

5.2 Ambang Batas sebagai Kebijakan Ijtihadi dan Uji Maslahah (Maqasid)

Kajian "perspektif hukum Islam" tentang ambang batas pencalonan presiden menyatakan bahwa rekonstruksi kebijakan ambang batas diperlukan karena rentan memicu "friction and tug-of-war between political parties," dan secara eksplisit mengaitkan perumusan ambang batas dengan ijtihad maslahi dan maqashid syariah (Gümüşçü, 2012). Di sini ambang batas diperlakukan sebagai ranah kebijakan publik yang harus diuji kemaslahatannya, termasuk pertanyaan tentang asal-usul teori ambang batas, cara memformulasikan besaran, fungsi, serta "reasonableness principle" (Gümüşçü, 2012). Walaupun fokus kajian ini adalah ambang batas pencalonan presiden, pola argumentasinya—bahwa kebijakan ambang batas perlu dinilai melalui maslahah dan kewajaran—secara metodologis relevan ketika menilai PT yang membatasi akses representasi legislatif (Nurjaman, 2023; Gümüşçü, 2012).

Sejalan dengan itu, kajian fiqh siyasah tentang kerja sama politik (ta'awun siyasi) menyebut secara langsung bahwa pada tahap pemilu legislatif, partai "fight it out individually to escape the threat of the parliamentary threshold (4%)" (Romli, 2020). Studi tersebut menegaskan bahwa prinsip fiqh siyasah seperti siyasa 'adilah, istishlah al-'ammah, dan siyasat al-dunya wa hirasat al-din harus menjadi bingkai etika politik (Romli, 2020). Dengan demikian, dari sudut ilmu politik Islam yang berbasis fiqh siyasah dalam literatur ini, legitimasi ambang batas dapat diuji terutama pada dua hal: (i) apakah ia mewujudkan kemaslahatan umum dan keteraturan politik—misalnya stabilitas hubungan eksekutif–legislatif (Gümüşçü, 2012)—dan (ii) apakah ia menimbulkan ketidakadilan representasi atau delegitimasi—misalnya menyingkirkan suara pemilih/partai kecil (Nurjaman, 2023).

5.3 Sintesis Kriteria Evaluatif Fiqh Siyasah terhadap PT

Dengan merangkum dua kutub argumen di atas, ilmu politik Islam dalam pengertian fiqh siyasah yang digunakan studi-studi rujukan dapat memposisikan PT sebagai instrumen siyasa (kebijakan) yang sah sepanjang memenuhi orientasi keadilan dan kemaslahatan (Gümüşçü, 2012; Romli, 2020). Namun, literatur juga menunjukkan risiko PT: ia dapat "limit the diversity of political views represented," menekan partai kecil, memicu ketidakpuasan politik, dan "undermine the legitimacy of the political system" bila terlalu tinggi atau tidak proporsional (Nurjaman, 2023). Maka, sintesis berbasis sumber yang tersedia mengarah pada tesis terbatas berikut: PT dapat dibenarkan secara kebijakan bila benar-benar memperkuat stabilitas/efektivitas relasi pemerintahan (Gümüşçü, 2012), tetapi perlu ditinjau ulang bila dampak dominannya adalah eksklusi representasi dan ketidakadilan politik (Nurjaman, 2023), serta bila besaran dan fungsinya tidak memiliki landasan rasional yang memadai (Gümüşçü, 2012; Nurjaman, 2023).

________________________________________

6. Ambang Batas dan Dampaknya pada Partai-Partai Islam di Indonesia

6.1 Ambang Batas sebagai Determinan Kelangsungan Hidup Partai Islam dalam Kompetisi Elektoral

Literatur tentang politik Islam Indonesia pasca-Orde Baru menyatakan secara eksplisit bahwa jumlah partai Islam yang dapat ikut pemilu dari waktu ke waktu menyusut dan "fate is determined primarily by the required electoral or parliamentary threshold" (Fossati et al., 2021). Studi yang menelusuri dinamika sistem kepartaian juga mencatat perubahan "criteria for entry of political parties into parliament" dari satu pemilu ke pemilu lain, yang berkontribusi pada dinamika sistem partai dan penurunan performa partai tertentu, termasuk partai Islam (Al-Fatih & Esfandiari, 2022). Dalam kerangka ini, ambang batas tidak hanya instrumen teknis, melainkan political gatekeeping yang ikut memetakan siapa yang berhak tampil sebagai representasi di DPR (Fossati et al., 2021; Nurjaman, 2023).

Secara empiris dalam deskripsi beberapa studi, partai Islam mengalami kesulitan melewati ambang batas dan jumlahnya menurun "as they do not meet the threshold" (Al-Fatih & Esfandiari, 2022). Pada pemilu tertentu ketika PT diberlakukan, hanya sebagian partai Islam yang dapat bertahan, sedangkan partai lain tersisih karena tidak melewati PT (Qolbu & Wulandari, 2024; Susdarwono, 2023). Hal ini memperlihatkan bagaimana aturan ambang batas berinteraksi dengan fragmentasi internal dan perubahan preferensi pemilih yang juga dibahas sebagai faktor lemahnya daya saing partai Islam (Al-Fatih & Esfandiari, 2022).

6.2 Kasus Transformasi PK → PKS sebagai Respons terhadap Ambang Batas

Beberapa rujukan menjadikan kasus Partai Keadilan (PK)–PKS sebagai ilustrasi langsung dampak ambang batas. Disebutkan bahwa PK "failed to surpass the electoral threshold," sehingga diperlukan perubahan—termasuk perubahan nama—menjadi PKS sebagai langkah strategis. Studi lain menjelaskan bahwa PKS terbentuk setelah PK gagal memenuhi ambang batas minimal pada 1999; PK memperoleh sekitar 1,3% suara dan memiliki 7 legislator, yang diposisikan sebagai kegagalan memenuhi ET (Al-Hamdi, 2017), sementara rujukan lain menyebut 1,36% dengan 7 kursi (Qolbu & Wulandari, 2024). Literatur juga menyatakan PKS "formed after its predecessor, the Justice Party (PK), failed to meet the minimal electoral threshold in 1999" (Nasiwan, 2021). Dengan demikian, pada level strategi organisasi, ambang batas bekerja sebagai tekanan institusional yang mendorong restrukturisasi partai agar dapat kembali menjadi peserta pemilu dan/atau melampaui PT (Susdarwono, 2023).

6.3 PT dan Tekanan terhadap Partai Islam Lain (PPP, PBB) serta Perilaku Koalisi

Literatur juga memperlihatkan bahwa PT menekan partai-partai kecil/menengah, termasuk partai berakar Islam. Kajian tentang PT mencontohkan PPP sebagai kasus kegagalan melewati PT pada Pemilu 2024 dan menautkannya dengan dampak PT terhadap pluralisme politik serta representasi yang inklusif (Nurjaman, 2023). Studi lain menyatakan bahwa PBB "always fails to pass the PT" sehingga tidak memiliki wakil di DPR, kecuali pada Pemilu 1999 ketika rezim ET berlaku. Deskripsi historis lain menyebut beberapa partai Islam tidak memenuhi PT 2,5% pada Pemilu 2009 (Susdarwono, 2023). Seluruh contoh ini konsisten dengan argumen bahwa PT adalah hambatan struktural bagi partai kecil dan dapat menyederhanakan representasi di DPR (Nurjaman, 2023).

Dari sisi perilaku elite, studi fiqh siyasah tentang ta'awun siyasi menunjukkan bahwa salah satu orientasi koalisi/kerja sama politik adalah memastikan partai melampaui PT, dengan menyebut PT 4% sebagai ancaman langsung bagi kelangsungan partai (Romli, 2020). Hal ini selaras dengan catatan bahwa perubahan regulasi pemilu membuat partai mengambil strategi untuk "survive" dalam kompetisi, termasuk melalui moderasi dan koalisi. Bahkan terdapat temuan bahwa, untuk bertahan dan memenuhi ambang batas, partai dapat terdorong "shift 'to the middle' by 'diluting' their ideological base"—sebuah dinamika yang relevan bagi partai Islam yang ingin mempertahankan identitas sekaligus melampaui PT.

________________________________________

7. Ambang Batas dalam Perbandingan: Turki dan Efek High Threshold pada Representasi

Literatur Turki menunjukkan contoh ekstrem ambang batas nasional yang tinggi. Sistem pemilu Turki disebut menggunakan perwakilan proporsional dengan ambang batas nasional 10%. Studi lain menegaskan ambang batas 10% "entered" dalam pemilu Turki sejak 1983, dan juga dicatat adanya ambang batas nasional 10% beserta ambang batas distrik yang bahkan lebih tinggi, bervariasi menurut besar-kecilnya konstituensi (Nurjaman, 2023a). Di bawah desain ini, ambang batas tinggi dapat "keep several parties out of the parliament," sehingga berdampak langsung pada komposisi parlemen dan kemungkinan terbentuknya pemerintahan satu partai.

Dampak representasi juga tampak dari strategi aktor untuk menghindari exclusion effect. Studi tentang politik Kurdi mencatat bahwa dalam Pemilu 2007, DTP mengikuti pemilu dengan kandidat independen untuk "pass the electoral threshold of 10%." Praktik semacam ini memperlihatkan bahwa high threshold tidak hanya menyederhanakan sistem partai, tetapi juga memicu adaptasi strategis yang dapat mengubah pola representasi dan kompetisi. Dalam kacamata evaluasi kebijakan—termasuk evaluasi fiqh siyasah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan—pengalaman Turki menegaskan bahwa ambang batas tinggi memang dapat menciptakan governability tertentu, tetapi sekaligus dapat memperbesar risiko eksklusi representasi (Nurjaman, 2023a; Romli, 2020).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, ambang batas masuk parlemen (PT) adalah instrumen desain pemilu yang dimaksudkan antara lain untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat stabilitas relasi eksekutif–legislatif (Gümüşçü, 2012), tetapi secara empiris dan normatif juga dapat menekan partai kecil/baru, mengurangi pluralisme, serta memunculkan persoalan keadilan representasi dan legitimasi (Nurjaman, 2023b).

Dalam bahasa ilmu politik Islam yang digunakan literatur rujukan—yakni fiqh siyasah dan perspektif hukum Islam—penilaian PT paling masuk akal dilakukan sebagai uji kebijakan (ijtihad) yang ditimbang melalui prinsip kemaslahatan umum dan keadilan politik (Gümüşçü, 2012; Romli, 2020), dengan tetap memperhatikan bahwa demokrasi dalam pembacaan tertentu memiliki kesesuaian dengan prinsip konsultasi dan bay'ah yang menopang representasi dan pemilihan (Diamantina et al., 2021).

Sumber-sumber yang ditelaah tidak menyediakan rumusan fiqh siyasah yang secara eksplisit menetapkan "angka PT yang ideal" untuk parlemen. Namun, mereka menyediakan dua simpul penting untuk kerangka analisis: (i) PT tinggi dipandang dapat memperkuat stabilitas pemerintahan (argumen governability) (Gümüşçü, 2012), dan (ii) PT dapat melahirkan ketidakadilan representasi serta mendorong delegitimasi bila menutup akses kelompok/partai tertentu secara berlebihan (argumen representasi dan keadilan) (Nurjaman, 2023b). Dengan demikian, menurut ilmu politik Islam dalam batas evidensi rujukan ini, PT seharusnya diperlakukan sebagai kebijakan yang perlu justifikasi maslahah dan pengendalian mudarat, bukan sekadar instrumen teknokratis yang netral nilai (Gümüşçü, 2012; Romli, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Fatih, S., & Esfandiari, F. (2022). Presidential threshold in Indonesian election: An Islamic law perspective. Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(1), 55. https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.14145

Al-Hamdi, R. (2017). Moving towards a normalised path: Political Islam in contemporary Indonesia. Jurnal Studi Pemerintahan, 8(1). https://doi.org/10.18196/jgp.8150

Diamantina, A., Wardhani, L. T. A. L., Ramadhan, D. A., & Yakub, S. (2021). Elimination of parliamentary threshold and efforts of democratization in parliament. https://doi.org/10.4108/eai.29-6-2021.2312591

Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2021). Why democrats abandon democracy: Evidence from four survey experiments. Party Politics, 28(3), 554–566. https://doi.org/10.1177/1354068821992488

Fuad, A. N., Syafaq, H., & Rofhani, R. (2024). The identity of political Islam in a democratic regime: The ideology of the Prosperious Justice Party (PKS), Indonesia and the Justice and Development Party (AKP), Turkey. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 18(2), 167–194. https://doi.org/10.15642/islamica.2024.18.2.167-194

Gümüşçü, Ş. (2012). The emerging predominant party system in Turkey. Government and Opposition, 48(2), 223–244. https://doi.org/10.1017/gov.2012.13

Herdiansah, A. G. (2021). Intra-party conflict and the emergence of Islamic-based parties in the post-2019 election in Indonesia. Journal of Governance, 6(2). https://doi.org/10.31506/jog.v6i2.12700

Nasiwan, N. (2021). A shift of political education to the market's needs: A criticism for the development of a value-based political education of Partai Keadilan Sejahtera. Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, 18(2), 324–333. https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.44173

Nurjaman, A. (2023a). Islamic movements and the future of democracy in post-Suharto Indonesia era. Hayula Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 7(1), 33–50. https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.03

Nurjaman, A. (2023b). The decline of Islamic parties and the dynamics of party system in post-Suharto Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 27(2), 192. https://doi.org/10.22146/jsp.79698

Qolbu, N. Z., & Wulandari, L. (2024). The impact of the parliamentary threshold policy on small parties: The failure of the Partai Persatuan Pembangunan to meet the parliamentary threshold in the 2024 election. Journal of Law Politic and Humanities, 4(4), 453–461. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.382

Rahmayanti, M., & Amir, I. (2021). Juridical analysis of implementing the presidential threshold in the presidential election of Indonesia. Jurnal Al-Dustur, 4(1), 83–107. https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1477

Romli, L. (2020). Electoral power structure of Islamic parties in reform era Indonesia. Politik Indonesia Indonesian Political Science Review, 5(2), 192–213. https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i2.22865

Susdarwono, E. T. (2023). Analysis of the failure of Islamic political parties in gaining votes in Indonesia general elections. Langgas Jurnal Studi Pembangunan, 2(1), 18–27. https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i1.11371