02093 - Ekspansionisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Antara Syariah, Legitimasi, dan Praktik Kekuasaan

Abstrak

Expansionism in the Perspective of Islamic Political Science: Between Sharia, Legitimacy, and the Practice of Power

This article examines the concept of expansionism—defined as a state's policy to extend its territory or influence—through the lens of Islamic political science. Drawing on a synthesis of scholarship spanning international relations theory, Islamic political thought, historical sociology, and postcolonial criticism, the article argues that expansionism in the Islamic political tradition cannot be reduced to a single religious determinism. Rather, it operates at the intersection of sharia, political legitimacy, state capacity, and international context. Through historical cases—including the Umayyad and Ottoman dynasties—as well as contemporary dynamics such as Saudi–Iranian regional rivalry and transnational religious organizations, the article identifies five key analytical elements: (1) the subjects and agents of expansion; (2) the objects of expansion, whether territorial or influential; (3) justificatory narratives and religious legitimation; (4) normative limits and the problem of coercion; and (5) geopolitical context and theoretical frameworks. The article further demonstrates that in the contemporary global order, expansionism more frequently manifests as competition for regional hegemony and ideological influence, while at the discursive level it functions as a tool of securitization and identity-based propaganda.

Keywords: expansionism, Islamic political science, sharia, hegemony, legitimacy, Ottoman, Umayyad

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ekspansionisme—yang didefinisikan sebagai kebijakan suatu negara untuk memperluas wilayah atau pengaruhnya—melalui perspektif ilmu politik Islam. Bersandar pada sintesis lintas literatur yang mencakup teori hubungan internasional, pemikiran politik Islam, sosiologi historis, dan kritik pascakolonial, artikel ini berargumen bahwa ekspansionisme dalam tradisi politik Islam tidak dapat direduksi menjadi determinisme agama semata. Sebaliknya, ia beroperasi pada persimpangan antara syariah, legitimasi politik, kapasitas negara, dan konteks internasional. Melalui kasus-kasus historis—termasuk Dinasti Umayyah dan Utsmani—serta dinamika kontemporer seperti rivalitas regional Saudi–Iran dan organisasi keagamaan transnasional, artikel ini mengidentifikasi lima unsur analitis utama: (1) subjek dan agen ekspansi; (2) objek ekspansi, baik teritorial maupun pengaruh; (3) narasi justifikasi dan legitimasi religius; (4) batas normatif dan problem koersi; serta (5) konteks geopolitik dan kerangka teoretis. Artikel ini selanjutnya menunjukkan bahwa dalam tatanan global kontemporer, ekspansionisme lebih sering tampil sebagai perebutan hegemoni regional dan pengaruh ideologis, sementara pada tataran wacana ia berfungsi sebagai perangkat sekuritisasi dan propaganda identitas.

Kata kunci: ekspansionisme, ilmu politik Islam, syariah, hegemoni, legitimasi, Utsmani, Umayyah

________________________________________

1. Pendahuluan

Ekspansionisme merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian hubungan internasional dan ilmu politik komparatif. Secara umum, konsep ini merujuk pada orientasi kebijakan suatu negara untuk memperluas jangkauan kekuasaan, kepentingan, atau pengaruhnya melampaui batas yang telah ada. Namun, ketika dibaca melalui perspektif ilmu politik Islam—yakni kerangka analisis yang bertumpu pada tradisi pemikiran politik-hukum Islam—ekspansionisme tidak sekadar menjadi persoalan strategi kekuasaan. Ia turut menyentuh pertanyaan-pertanyaan normatif yang lebih dalam: untuk tujuan apa perluasan itu dibenarkan, bagaimana ia dilegitimasi secara religius, dan di mana batas-batas yang ditetapkan oleh syariah.

Artikel ini bertujuan menelaah konsep ekspansionisme melalui sintesis lintas literatur yang mencakup teori hubungan internasional, pemikiran politik Islam klasik dan kontemporer, sosiologi historis, serta kritik pascakolonial. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa ekspansionisme dalam tradisi politik Islam adalah fenomena yang kompleks, berlapis, dan tidak dapat dipahami melalui satu lensa tunggal.

________________________________________

2. Definisi Umum Ekspansionisme dalam Ilmu Politik

Dalam kajian hubungan internasional, ekspansionisme dapat dipahami sebagai orientasi kebijakan negara untuk memperluas jangkauan kekuasaan, kepentingan, atau pengaruhnya di luar batas yang telah ada—baik melalui instrumen politik, militer, maupun bentuk relasi lain antarnegara (ALTUN, 2022; Roldán-Figueroa, 2025). Sejumlah studi menempatkan ekspansionisme sebagai kecenderungan yang dapat diamati secara sistemik (misalnya dalam sektor politik dan militer), berlawanan dengan kecenderungan isolasionisme dalam sektor lain, misalnya ekonomi (Roldán-Figueroa, 2025). Pada saat yang sama, perspektif kritis dalam hukum internasional menekankan bahwa logika negara berdaulat modern kerap membawa dorongan inheren untuk ekspansi serta mengonstruksi "komunitas internasional" secara hierarkis, sehingga ekspansi tidak sekadar perilaku kontingen, melainkan juga dapat tertanam dalam struktur-politik kedaulatan (ALTUN, 2022).

Dalam literatur kebijakan luar negeri, ekspansionisme juga sering dijelaskan sebagai perluasan kepentingan politik ke luar negeri yang dipengaruhi oleh kemampuan negara menerjemahkan sumber daya material menjadi agenda eksternal (Cingöz et al., 2025). Studi tentang dinamika ekspansionisme—misalnya pada Amerika Serikat—menunjukkan bahwa perilaku ekspansionis diperdebatkan melalui lensa teori (misalnya realisme berpusat negara) dan dipengaruhi oleh konfigurasi kelembagaan domestik (misalnya relasi eksekutif–legislatif) yang dapat mempercepat atau membatasi agenda ekspansi (Cingöz et al., 2025). Bahkan dalam uraian historiografis umum, ekspansionisme kerap diperlakukan sebagai spektrum kebijakan luar negeri yang dapat bergeser menuju atau menjauhi isolasionisme (Sabet, 2001).

________________________________________

3. Kerangka Ilmu Politik Islam: Negara, Syariah, dan Orientasi Tindakan

Dalam horizon "ilmu politik Islam"—yakni pembacaan politik yang bertumpu pada tradisi pemikiran politik-hukum Islam—salah satu titik tolak penting adalah gagasan bahwa teori-teori klasik kenegaraan dalam pemikiran politik Islam (misalnya yang dibahas melalui al-Mawardi, al-Juwayni, dan al-Ghazali) memposisikan negara terutama sebagai "konduktor" prinsip-prinsip syariah. Konsep-konsep tersebut sering kali disusun dengan merujuk pada preseden historis kekhalifahan serta realitas politik yang menyertainya (Nurrohman, 2014). Dalam pengertian ini, ekspansionisme sebagai kebijakan perluasan wilayah atau pengaruh tidak semata isu "strategi kekuasaan", melainkan juga terkait dengan pertanyaan: untuk tujuan normatif apa perluasan itu dibenarkan, dan bagaimana ia diletakkan dalam hubungan antara otoritas politik dan syariah (Nurrohman, 2014; Pietrasik, 2022).

Syariah sendiri dijelaskan—secara etimologis dan konseptual—sebagai "jalan" atau pathway yang harus diikuti, termasuk dimaknai sebagai "jalan menuju sumber air" (Pietrasik, 2022). Pada tingkat wacana, hal ini berkelindan dengan pandangan bahwa ajaran Islam dipahami banyak pemeluknya sebagai pedoman menyeluruh bagi kehidupan. Dalam sejumlah konteks, terdapat pula tuntutan agar syariah berlaku mengatasi hukum sekuler (Pietrasik, 2022). Di Indonesia, misalnya, diskursus implementasi syariah dipaparkan sebagai mencakup klaim bahwa hukum Islam dapat diberlakukan bagi Muslim dan dipandang efektif secara universal lintas domain—ekonomi, pidana, dan keluarga—serta secara historis berkelindan dengan politik-hukum. Dengan demikian, ketika ekspansionisme dibahas menurut ilmu politik Islam, analisisnya cenderung menyangkut relasi tujuan politik (kekuasaan, wilayah, pengaruh) dengan legitimasi syariah, serta bagaimana konsep-konsep normatif tersebut dinegosiasikan dalam realitas negara dan perubahan sistem internasional (Nurrohman, 2014).

Namun demikian, tradisi dan wacana Islam juga memuat ketegangan normatif yang relevan untuk menilai ekspansi. Al-Qur'an dipahami memuat prinsip "tidak ada paksaan dalam agama" (QS 2:256) dan "bagimu agamamu, bagiku agamaku" (QS 109:6). Pada saat yang sama, rujukan atas fikih klasik menunjukkan adanya ulama yang tetap mempertahankan pandangan hukuman mati untuk apostasi, sehingga isu paksaan atau koersi tetap menjadi titik problematis dalam pembahasan hubungan agama dan kekuasaan. Ketegangan normatif ini penting karena "ekspansionisme" sebagai kebijakan negara sering beririsan dengan pertanyaan tentang koersi, dominasi, dan legitimasi (ALTUN, 2022).

________________________________________

4. Ruang Politik Islam: Umma, Dār al-Islām, dan Ekspansi sebagai Proyek Pemersatuan

Dalam praktik politik kontemporer, konsep-konsep seperti Islam sebagai agama universal, pembentukan komunitas Muslim (umma), dan gagasan teritorialitas Islam (dār al-Islām) dapat diartikulasikan sebagai dasar ideologis bagi proyek perluasan pengaruh. Analisis tentang Republik Islam Iran, misalnya, menyatakan bahwa rezim memaknai Islam sebagai agama universal yang ditujukan untuk membentuk umma yang bersatu dalam suatu "wilayah Islam" (dār al-Islām) (Inayatullah, 1997). Dalam kerangka yang sama, rezim memposisikan diri sebagai representasi "yang benar" dari Islam dan memproyeksikan agenda memperluas umma dengan membawa orang ke bawah panji vilāyat-i faqīh (guardianship of the jurist), yang dalam praktik disebut "sering kali diberlakukan secara paksa" (Inayatullah, 1997). Kajian ini secara eksplisit mengaitkan hasrat ekspansionisme keagamaan dan alat kontrol—misalnya sentralitas Syiah atau Shi'a-centrism—dengan logika penundukan dan eksklusi internal, yang dibaca sebagai bagian dari "kolonialisme internal" (Inayatullah, 1997).

Poin tersebut tidak harus diterima sebagai deskripsi universal tentang politik Islam. Akan tetapi, ia menunjukkan bagaimana, dalam "ilmu politik Islam" sebagai bidang kajian yang memeriksa pertautan doktrin, legitimasi, dan praktik kekuasaan, ekspansionisme dapat bergeser dari ekspansi teritorial menjadi ekspansi religio-politik yang menuntut loyalitas ideologis (Inayatullah, 1997; Nurrohman, 2014). Hal ini juga menegaskan bahwa label "ekspansionisme Islam" dapat merujuk pada dinamika internal negara—penyeragaman dan eksklusi domestik—sekaligus proyeksi keluar berupa pengaruh regional (ALTUN, 2022; Inayatullah, 1997).

________________________________________

5. Ekspansi Awal Islam dan Terminologi "Pembukaan": Antara Narasi Sejarah dan Problem Koersi

Dalam narasi sejarah politik, ekspansi awal sering dihubungkan dengan penyebaran agama. Dalam konteks Bahrain, misalnya, dijelaskan bahwa ketika pasukan Muslim abad ketujuh berperang menyebarkan agama, mereka melakukan apa yang disebut fath al-Islam ("pembukaan Islam"), yang dipaparkan sebagai eufemisme untuk konversi masyarakat non-Muslim kepada "iman yang benar" (Oliver-Dee, 2021). Di sini, "ekspansi" tampil bukan sekadar perluasan kontrol, tetapi juga perubahan tatanan identitas-keagamaan yang dilekatkan pada legitimasi politik (Inayatullah, 1997; Oliver-Dee, 2021).

Namun demikian, pembacaan politik Islam tidak dapat mengabaikan bahwa diskursus Islam juga memuat prinsip anti-koersi dalam agama sebagaimana diacu melalui QS 2:256 dan QS 109:6. Karena itu, perbincangan "ekspansionisme menurut ilmu politik Islam" perlu dibedakan secara analitis: (i) ekspansi sebagai fakta sejarah dan strategi kekuasaan yang dapat mengandung koersi; (ii) ekspansi sebagai narasi legitimasi religius, misalnya "pembukaan"; dan (iii) norma tekstual yang menolak paksaan beragama (Oliver-Dee, 2021). Tegangan ini menjadi medan penting bagi analisis politik Islam yang berupaya membedakan ajaran normatif dari praktik kekuasaan (Nurrohman, 2014).

________________________________________

6. Ekspansionisme sebagai Kebijakan Dinasti: Kasus Umayyah dan Logika Penaklukan

Salah satu ilustrasi ekspansionisme sebagai orientasi kebijakan negara atau dinasti terlihat pada paparan tentang Dinasti Umayyah. Disebutkan bahwa ekspansi wilayah kekuasaan dilanjutkan pada masa Umayyah—dengan orientasi kebijakan politik untuk menaklukkan musuh politik melalui ekspansi—termasuk ekspansi ke India, serta pengutusan panglima dan penaklukan wilayah yang terkait dengan Byzantium (Naazer, 2022). Sumber yang sama juga mencatat bahwa gejolak politik internal pada masa Utsman bin Affan menyebabkan kekuasaan Islam goyah sehingga ekspansi sempat terhenti (Naazer, 2022). Hal ini menegaskan bahwa ekspansionisme dalam sejarah politik Islam tidak dapat dibaca sebagai dorongan tunggal "agama semata", melainkan juga sebagai kebijakan yang dipengaruhi stabilitas domestik dan kompetisi politik (Cingöz et al., 2025; Naazer, 2022).

Dengan demikian, dalam terminologi ilmu politik, Umayyah dapat dipahami menampilkan ekspansionisme sebagai strategi konsolidasi dan penundukan musuh, sementara dinamika internal—krisis legitimasi dan konflik—berperan sebagai variabel penghambat ekspansi (Cingöz et al., 2025; Naazer, 2022). Pembacaan semacam ini selaras dengan pendekatan yang menilai ekspansi sebagai kebijakan luar negeri yang memerlukan kapasitas negara serta koherensi politik domestik (Cingöz et al., 2025; Nurrohman, 2014).

________________________________________

7. Utsmani: Ekspansi sebagai Proyek Kekhalifahan, tetapi Tidak Tunggal Motifnya

7.1 Ekspansi sebagai Fungsi Politik-Militer Sultan

Dalam literatur tentang Turki Utsmani, ekspansi digambarkan sebagai fase penting. Satu kajian menyebut periode awal Utsmani sebagai fase perintisan ekspansi dan mengaitkannya dengan sistem politik yang menempatkan sultan sebagai khalifah (kepala pemerintahan) sekaligus al-fatih (pemimpin ekspansi atau pemimpin militer) (Idris, 2020). Kajian lain menyatakan bahwa ekspansi Utsmani pertama kali dilakukan ke Eropa Timur dengan tujuan penyebaran agama Islam; namun, Utsmani dipaparkan lebih memprioritaskan isu politik dan militer dibanding pendidikan, sehingga perkembangan peradaban non-fisik tertinggal dan tidak selalu menghasilkan Islamisasi sosial yang luas di wilayah taklukan (Grabo & Vugt, 2018). Sementara itu, studi tentang "tiga kerajaan besar Islam" juga menutup dengan kesimpulan bahwa kemajuan peradaban Utsmani terutama tampak pada ekspansi atau perluasan agama Islam (Restivo & Loughlin, 2000).

Ketiga rujukan ini memperlihatkan pola khas: ekspansionisme dibingkai sebagai (i) proyek kekhalifahan, (ii) strategi militer-politik, dan (iii) kanal penyebaran agama—tetapi juga diiringi pengakuan bahwa keberlanjutan pengaruh tidak otomatis terjamin ketika dimensi kebudayaan atau pendidikan tidak berkembang sebanding dengan dimensi militer (Idris, 2020; Restivo & Loughlin, 2000). Hal ini menguatkan argumen ilmu politik bahwa ekspansi bukan hanya penaklukan, tetapi juga problem institusionalisasi pengaruh setelah ekspansi terjadi (Cingöz et al., 2025; Grabo & Vugt, 2018).

7.2 Perdebatan Motif: Religius versus Konjungtur Politik (Köprülü dan "Ekspansionisme" Utsmani)

Literatur historiografi juga menunjukkan perdebatan tentang apakah ekspansi Utsmani didorong fervor agama. Studi mengenai kebijakan luar negeri Köprülü Fazıl Ahmed Pasha menegaskan bahwa tradisi historiografis sering melihat kebijakan era Köprülü sebagai ekspansi sadar yang didorong motivasi religius. Akan tetapi, laporan diplomat Eropa di Istanbul menunjukkan ekspansi tersebut bukan fenomena pra-rencana yang bermotivasi religius, melainkan respons terhadap problem mendesak dari konjungtur politik. Studi itu juga menolak penjelasan yang hanya bertumpu pada motivasi agama, dan mengusulkan pemahaman melalui parameter realisme neoklasik: individu, struktur negara, dan sistem internasional. Sejalan dengan itu, pengantar simposium tentang era Köprülü menekankan perlunya pertanyaan baru tentang bagaimana "Köprülü expansionism" harus diinterpretasikan.

Dengan demikian, "ekspansionisme menurut ilmu politik Islam"—ketika dibaca melalui kasus Utsmani—memerlukan kehati-hatian metodologis: ekspansi dapat dipersepsi religius oleh kronik internal dan sebagian peneliti, tetapi bisa juga dipahami sebagai kalkulasi kebijakan luar negeri dalam sistem internasional tertentu. Nuansa ini penting agar "ekspansionisme Islam" tidak direduksi menjadi determinisme agama, melainkan dipahami sebagai interaksi ide, institusi, dan konteks geopolitik (Cingöz et al., 2025).

7.3 Agen Sosial-Ekspansi: Ghazi dan Formasi Politik Perbatasan

Studi komparatif tentang asal-usul Utsmani dan Safawi menunjukkan bahwa ekspresi politik dari fusi peradaban di Anatolia terkait dengan kemunculan ordo persaudaraan Sufi-kesatria (para "Ghazi"), dan bahwa asosiasi futuwwa serta militia sukarela memainkan peran dalam tata kelola lokal Islamdom pada periode awal (Cevri̇oğlu, 2023). Dengan kata lain, ekspansionisme dalam sejarah politik Islam tidak hanya merupakan proyek negara puncak (sultan/khalifah), tetapi juga melibatkan aktor-aktor sosial-militer yang membentuk dinamika frontier dan kapasitas ekspansi (Cevri̇oğlu, 2023; Idris, 2020). Hal ini memperkaya analisis ilmu politik Islam: ekspansi tidak identik dengan satu "pusat", melainkan merupakan relasi antara struktur negara dan jaringan aktor religio-militer di ruang perbatasan (Cevri̇oğlu, 2023; Nurrohman, 2014).

________________________________________

8. Dari Ekspansi Wilayah ke Ekspansi Pengaruh: Hegemoni, Institusi, dan Ekspansionisme Kontemporer

Dalam politik internasional kontemporer, ekspansionisme sering tampil sebagai perluasan pengaruh (hegemoni), bukan semata aneksasi wilayah. Studi mengenai Arab Saudi, misalnya, berargumen bahwa aktivisme regional Saudi tidak hanya membendung ancaman Iran, tetapi juga terkait klaimnya sebagai kekuatan hegemon regional. Saudi berupaya membangun hegemoni melalui pendapatan minyak, integrasi dengan kapitalisme global, retorika anti-Iran, dan pengaruh institusional di kawasan Teluk (Yalvaç, 2016). Namun demikian, studi itu juga menegaskan keterbatasannya: kegagalan memperoleh persetujuan bersama aktor regional, kegagalan di lapangan, serta perbedaan di internal GCC menjadi hambatan (Yalvaç, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa ekspansionisme sebagai hegemoni memerlukan lebih dari kekuatan material; ia menuntut konsensus dan institusionalisasi pengaruh (ALTUN, 2022; Yalvaç, 2016).

Ekspansi pengaruh juga dapat berlangsung melalui organisasi religius. Kajian tentang Muslim World League (MWL) menyatakan bahwa sejak pendiriannya, MWL dimaksudkan untuk memperluas jangkauan Saudi dan versi Wahabi Islam melalui program religius, kultural, bantuan, dan pendidikan. MWL diposisikan sebagai "lengan" Saudi untuk memperluas pemahaman Islam versi Saudi secara global. Sumber yang sama menambahkan bahwa Saudi melihat penyebaran Wahabisme sebagai jawaban terhadap ekspansionisme Iran pasca-1979 yang menekankan ekspor revolusi. Di sini ekspansionisme tampil sebagai kompetisi pengaruh ideologis antarnegara Muslim yang difasilitasi oleh institusi transnasional keagamaan (Yalvaç, 2016).

Dalam krisis Yaman, rivalitas Iran–Saudi juga dipaparkan melalui kategori proxy wars/cold wars dan dinamika ekspansionisme sektarian: Saudi diasosiasikan dengan slogan "ekspansionisme Salafi/Wahhabi", sedangkan Iran diposisikan mengejar "ekspansionisme Syiah", dan ketegangan ini memperdalam garis patahan sektarian di Timur Tengah (Kirabaev & Al-Janabi, 2019). Dengan demikian, dalam pembacaan ilmu politik Islam kontemporer, ekspansionisme dapat dianalisis sebagai hegemoni regional berbasis ideologi, bukan sekadar penaklukan teritorial (Kirabaev & Al-Janabi, 2019; Yalvaç, 2016).

________________________________________

9. Ekspansionisme sebagai Variabel Geopolitik Global: "Islam" Dipakai untuk Menahan Ekspansi Pihak Lain

Kajian kebijakan Barat juga menunjukkan bahwa "Islam" dapat diposisikan secara instrumental dalam strategi menahan ekspansionisme pihak lain. Studi tentang persepsi pemerintahan Inggris–Amerika terhadap Islam mencatat bahwa pada awal Perang Dingin, Sunni Islam dipandang sebagai "alat" sosio-kultural untuk melawan ekspansionisme Soviet. Dalam studi kebijakan luar negeri Turki, disebutkan bahwa Turki menjadi bagian aliansi Barat dan anggota NATO sebagai "tameng" menghadapi ekspansionisme komunis (Eskandari, 2023). Dari sisi Asia Selatan, analisis kebijakan Pakistan terhadap intervensi Soviet di Afghanistan memuat pembahasan tentang "Soviet expansionism" dan keyakinan bahwa Pakistan dapat menjadi target berikutnya dari ekspansionisme Soviet (Fusiek, 2022).

Rangkaian ini memperlihatkan bahwa ekspansionisme—dalam medan politik global—kerap dikonstruksi sebagai ancaman yang memobilisasi aliansi. "Islam" sebagai identitas sosial dapat diposisikan sebagai benteng ideologis terhadap ekspansionisme komunis (Eskandari, 2023). Bagi ilmu politik Islam, hal ini penting karena memperlihatkan bahwa ekspansionisme tidak hanya "dilakukan oleh" negara Muslim; ia juga merupakan kategori yang mengatur relasi kuasa global yang melibatkan dunia Muslim sebagai arena, alat, atau sasaran strategi (ALTUN, 2022; Fusiek, 2022).

________________________________________

10. Ekspansionisme, Kolonialisme, dan Hegemoni Pengetahuan: Kritik Pascakolonial yang Relevan bagi Politik Islam

Dalam tradisi kritik pascakolonial, ekspansionisme Barat dipahami melampaui perluasan wilayah: ia juga melibatkan rekonstruksi epistemologis yang menantang konstruksi pengetahuan lokal. Kajian tentang historiografi Euro-sentris di Asia Tenggara menegaskan bahwa aktor-aktor Eropa secara bertahap membenarkan tujuan ekspansionisme Eropa, yang tidak terbatas pada teritori geografis melainkan juga "rekonstruksi epistemologis" atas sejarah dan pengetahuan. Kajian lain menegaskan bahwa ekspansionisme kolonialis Barat dan Eurosentrisme dipahami sebagai komponen penting dalam kerangka teori pascakolonial (Benlahcene, 2023). Dalam pembacaan terhadap travelling theories (Said dan Hanafi), Orientalisme juga dipaparkan sebagai penjelasan dan pembenaran politik kolonial—misalnya "Russian Orientalism" sebagai justifikasi kolonial Rusia di Asia Tengah—serta dikritik ketika dipisahkan dari soal kuasa dan ekspansionisme Barat. Dalam diskursus Hassan Hanafi, "Occidentalism" diposisikan sebagai upaya menantang hegemoni Barat atas kesadaran Timur, sementara narasi modernisasi di dunia Islam juga dipaparkan berangkat dari ancaman eksternal berupa ekspansionisme.

Aspek legal-teologis ekspansionisme kolonial juga terlihat dalam kajian tentang Requerimiento dan teori dominion Spanyol: ia mengkaji justifikasi yuridis-teologis untuk perang dan perbudakan atas Amerindian, serta menghubungkannya dengan ekspansionisme Castilia—termasuk preseden ekspansionisme di Afrika Utara. Studi tentang konstruksi Islam dalam antologi Eropa awal-modern menunjukkan bagaimana "ancaman" ekspansionisme Spanyol diperdebatkan melalui wacana perbedaan religius dan politik di Eropa (Khalifa, 2022). Bagi ilmu politik Islam, rangkaian ini relevan karena memperlihatkan ekspansionisme sebagai mekanisme dominasi yang dapat bekerja melalui hukum, teologi, dan produksi pengetahuan—bukan hanya pasukan dan wilayah.

Dalam konteks respons dunia non-Barat, kritik terhadap modernisasi juga menekankan ekspansionisme Barat sebagai latar. Telaah tentang konsep "Ottoman modernization" menyatakan bahwa teori modernisasi dipandang sebagai konstruksi politik dan fenomena historis yang berbeda dari mekanisme resistensi masyarakat non-Barat—yang mencakup solusi autentik—terhadap ekspansionisme Barat, serta mencatat bahwa setelah Ottomanisme gagal, Islamisme diadopsi sebagai gaya politik berbeda. Maka, ekspansionisme dalam "ilmu politik Islam" juga dapat diletakkan dalam bingkai resistensi, hegemoni, dan persaingan wacana antara pusat global dan masyarakat Muslim.

________________________________________

11. Ekspansionisme sebagai "Ancaman" yang Dikonstruksi: Securitization dan Propaganda tentang "Ekspansi Islam"

Dalam teori keamanan, ancaman dapat dikonstruksi melalui wacana. Studi tentang pidato Putin (2022) menggunakan teori securitization untuk menunjukkan bagaimana "ekspansi Barat" dibingkai sebagai ancaman eksistensial guna membenarkan langkah luar biasa (MacDonald, 2018). Walaupun contoh ini tidak khusus tentang "Islam", ia memperlihatkan bahwa ekspansionisme dapat dioperasionalkan sebagai narasi ancaman yang memobilisasi dukungan politik (ALTUN, 2022; MacDonald, 2018).

Sebaliknya, istilah "ekspansionisme Islam" juga dapat menjadi label polemik dalam konflik identitas. Dalam kajian tentang migrasi paksa Tiv di Nigeria Tengah, penulis menyatakan bahwa melalui sistem pemerintahan tidak langsung, kelas penguasa Hausa-Fulani melanjutkan ekspansionisme Islam ke Nigeria Tengah—dengan pendekatan damai dan militan—dan menyatakan bahwa hal ini membawa manfaat spiritual sekaligus ekonomi bagi kelas politik Sokoto. Namun, sumber yang sama juga mencatat bahwa hubungan "ekspansionisme nomadik" dengan ekspansi Islam dipandang contestable. Hal ini menunjukkan bahwa pelabelan "ekspansionisme Islam" dapat bersifat argumentatif dan diperdebatkan secara empiris.

Dalam konteks Eropa Tenggara, kajian tentang nasionalisme dan propaganda menyebut bahwa narasi kontemporer dapat memposisikan pihak tertentu sebagai pembela Barat melawan "ekspansionisme Islam"—misalnya di Bosnia-Herzegovina—seraya pada saat yang sama memobilisasi identitas dan ancaman eksternal untuk menyatukan kelompok nasional. Dengan demikian, analisis ilmu politik Islam perlu membedakan antara (i) ekspansionisme sebagai kebijakan nyata, (ii) ekspansionisme sebagai wacana ancaman yang di-securitize, dan (iii) ekspansionisme sebagai label propaganda dalam konflik identitas (MacDonald, 2018).

________________________________________

12. Sintesis: Unsur-Unsur Ekspansionisme bila Dibaca melalui Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis lintas rujukan di atas, "ekspansionisme menurut ilmu politik Islam" dapat dirumuskan sebagai kebijakan memperluas wilayah atau pengaruh yang dibaca melalui hubungan antara syariah, legitimasi religius, dan praktik kekuasaan negara serta aktor-aktor terkait. Unsur-unsur analitis yang menonjol adalah sebagai berikut.

Pertama, subjek dan agen ekspansi. Negara atau dinasti—misalnya Umayyah dan Utsmani—bertindak sebagai pelaksana kebijakan ekspansi (Idris, 2020; Naazer, 2022; Restivo & Loughlin, 2000). Di samping itu, aktor sosial-militer dan jaringan religius—misalnya Ghazi dan asosiasi futuwwa—menopang ekspansi frontier dan tata kelola (Cevri̇oğlu, 2023). Organisasi transnasional—misalnya MWL—juga berfungsi sebagai instrumen perluasan pengaruh ideologis-keagamaan.

Kedua, objek ekspansi: wilayah dan/atau pengaruh. Ekspansi teritorial sebagai penaklukan dan perluasan kendali—misalnya narasi futuhat dan ekspansi Utsmani serta ekspansi Umayyah—menjadi salah satu objek utama (Idris, 2020; Naazer, 2022; Restivo & Loughlin, 2000). Ekspansi pengaruh atau hegemoni juga berlangsung melalui institusi, retorika, dan persaingan legitimasi regional—misalnya hegemoni Saudi dan kompetisi dengan Iran (Kirabaev & Al-Janabi, 2019; Yalvaç, 2016).

Ketiga, justifikasi dan narasi legitimasi. Narasi religius tentang "pembukaan/penyebaran"—misalnya fath al-Islam sebagai eufemisme konversi—menjadi salah satu instrumen legitimasi (Oliver-Dee, 2021). Legitimasi negara sebagai "konduktor syariah" dalam tradisi pemikiran politik Islam juga memainkan peran penting (Nurrohman, 2014; Pietrasik, 2022). Legitimasi legal-teologis dalam ekspansionisme kolonial Eropa—misalnya Requerimiento dan teori dominion—menjadi pembanding penting, sebagaimana wacana religius dipakai dalam rivalitas politik Eropa (Khalifa, 2022).

Keempat, batas normatif dan problem koersi. Prinsip tekstual non-koersi beragama—QS 2:256 dan QS 109:6—merupakan rujukan normatif penting, tetapi diiringi kontroversi dalam tradisi hukum klasik mengenai apostasi. Dalam praktik kontemporer, ekspansi religio-politik dapat dinilai problematik ketika dilaporkan dijalankan secara paksa, sebagaimana pembacaan atas kasus Iran (Inayatullah, 1997).

Kelima, konteks geopolitik dan teori. Ekspansionisme tidak selalu bermotif agama saja; studi tentang era Köprülü menekankan respons atas konjungtur politik dan menawarkan pembacaan realisme neoklasik. Ekspansionisme juga menjadi kategori strategis global: Islam diperlakukan sebagai "alat" menghadapi ekspansionisme Soviet, dan aliansi dibangun untuk menahan ekspansi komunis (Eskandari, 2023). Ekspansionisme sebagai wacana ancaman dapat di-securitize untuk membenarkan kebijakan luar biasa (MacDonald, 2018), dan label "ekspansionisme Islam" dapat bersifat diperdebatkan serta berfungsi propagandistik.

________________________________________

13. Kesimpulan

Dalam "ilmu politik Islam", ekspansionisme paling produktif dipahami bukan hanya sebagai "kebijakan memperluas wilayah atau pengaruh", tetapi sebagai fenomena yang berada pada persimpangan antara syariah, legitimasi, kekuasaan, dan konteks internasional (Nurrohman, 2014). Sejarah dinasti—Umayyah dan Utsmani—menunjukkan ekspansi sebagai strategi politik-militer yang kerap dilegitimasi melalui narasi religius, tetapi juga dibatasi oleh dinamika domestik dan konjungtur geopolitik (Idris, 2020; Naazer, 2022). Di era modern, ekspansionisme lebih sering tampil sebagai perebutan hegemoni regional dan ekspansi pengaruh ideologis-institusional—misalnya dalam rivalitas Saudi–Iran (Kirabaev & Al-Janabi, 2019; Yalvaç, 2016). Sementara itu, pada level wacana global, ekspansionisme dapat menjadi perangkat securitization maupun propaganda identitas (MacDonald, 2018).

Dengan demikian, memahami ekspansionisme melalui perspektif ilmu politik Islam bukan berarti melegitimasi ekspansi atas nama agama, melainkan menganalisis secara kritis bagaimana agama, kekuasaan, dan konteks geopolitik saling membentuk dalam praktik perluasan wilayah atau pengaruh sepanjang sejarah dan hingga masa kini.

________________________________________

Daftar Pustaka

ALTUN, F. (2022). A critical review of "Ottoman modernization" concept in the context of historical sociology. Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 107–130. https://doi.org/10.31679/adamakademi.1069441

Benlahcene, B. (2023). Civilizing role of the "religious idea" in Malek Bennabi's thought. Journal of Islamic Thought and Civilization, 13(1). https://doi.org/10.32350/jitc.131.01

Cevri̇oğlu, M. H. (2023). An evaluation of Köprülü Fazıl Ahmed Pasha's foreign policy. Review of Middle East Studies, 57(1), 121–139. https://doi.org/10.1017/rms.2024.21

Cingöz, M., Özev, M., & İZOL, R. (2025). Saudi Arabia's quest for regional hegemony on the basis of opposition to Iran. Journal of Asian and African Studies, 61(2), 1350–1366. https://doi.org/10.1177/00219096251313551

Eskandari, S. (2023). Internal colonialism in Iran: Gender and resistance against the Islamic regime. International Journal Middle East Studies, 55(4), 739–743. https://doi.org/10.1017/s002074382300140x

Fusiek, D. A. (2022). Putin's great patriotic war: Russia's securitization of the West and humiliation narratives surrounding the 2022 invasion of Ukraine. Hapsc Policy Briefs Series, 3(1), 105–113. https://doi.org/10.12681/hapscpbs.30999

Grabo, A., & Vugt, M. van. (2018). Voting for a male warrior or female peacekeeper? Testing the evolutionary contingency hypothesis in the 2016 U.S. presidential elections. Evolutionary Psychology, 16(2). https://doi.org/10.1177/1474704918773267

Idris, M. (2020). Islam, Rawls, and the disciplinary limits of late twentieth-century liberal philosophy. Modern Intellectual History, 18(4), 1034–1057. https://doi.org/10.1017/s1479244320000499

Inayatullah, S. (1997). The future of science in the Islamic world. American Journal of Islam and Society, 14(3), 77–81. https://doi.org/10.35632/ajis.v14i3.2282

Khalifa, M. A. M. A. (2022). Travelling theories. British Journal of Translation Linguistics and Literature, 2(2), 90–103. https://doi.org/10.54848/bjtll.v2i2.25

Kirabaev, N., & Al-Janabi, M. (2019). The issue of understanding Muslim culture. https://doi.org/10.2991/assehr.k.191217.237

MacDonald, D. B. (2018). Conclusions. https://doi.org/10.7765/9781526137258.00014

Naazer, M. A. (2022). Determinants of Pakistan's policy towards Soviet intervention in Afghanistan. Journal of South Asian Studies, 10(2), 283–296. https://doi.org/10.33687/jsas.010.02.4264

Nurrohman, N. (2014). Pesantren responses to religious tolerance, pluralism and democracy in Indonesia. International Journal of Nusantara Islam, 2(1), 69–82. https://doi.org/10.15575/ijni.v2i1.49

Oliver-Dee, S. (2021). Courting Islam: The evolution of perceptions of Islam within the British and American governments from the European colonial period to the War on Terror. Journal of College of Sharia & Islamic Studies, 39(1), 172–191. https://doi.org/10.29117/jcsis.2021.0291

Pietrasik, K. (2022). Izabela Plesiewicz-Świerczyńska, Od konfliktu do konfliktu. Relacje japońsko-amerykańskie 1853–1941 [From conflict to conflict. Japanese-American relations 1853–1941], Wydawnictwo Glow Book, Sieradz 2021, pp. 307. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (21), 228–228. https://doi.org/10.4467/23538724gs.22.034.16150

Restivo, S., & Loughlin, J. (2000). The invention of science. Cultural Dynamics, 12(2), 135–149. https://doi.org/10.1177/092137400001200202

Roldán-Figueroa, R. (2025). The Requerimiento and the theological "knot" of European expansionism: Jews, Muslims, and the Arawakan-speaking peoples of the Caribbean in Juan López de Palacios Rubios's juridical theory of dominion (1512). Critical Research on Religion, 13(2), 133–150. https://doi.org/10.1177/20503032251344343

Sabet, A. G. E. (2001). From wealth to power. American Journal of Islam and Society, 18(4), 149–156. https://doi.org/10.35632/ajis.v18i4.1988

Yalvaç, F. (2016). Türk dış politikasının tarihsel materyalist bir analizi: Sınıf, devlet ve hegemonya. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 13(52), 3–22. https://doi.org/10.33458/uidergisi.463081