02059 - Bikameralisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Fiqh Siyasah atas Sistem Perwakilan Dua Kamar di Indonesia

Abstrak

Bicameralism in the Perspective of Islamic Political Science: A Fiqh Siyasah Study on the Two-Chamber Representative System in Indonesia

This study examines bicameralism through the lens of Islamic political science (fiqh siyasah), focusing on the Indonesian legislative system comprising the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPD). Employing a normative-analytical approach with literature review, this article synthesizes concepts of bicameralism in modern parliamentary theory with the normative principles of Islamic political thought, namely shura (deliberation), maslahah (public interest), and the control of power. The findings indicate that Islamic political thought does not prescribe a single model of parliamentary structure; rather, institutional design falls within the domain of ijtihad, evaluated against its capacity to fulfill shura, maslahah, and checks and balances. In the Indonesian context, the DPR–DPD configuration tends toward weak bicameralism due to the DPD's limited legislative authority, which undermines the objectives of meaningful deliberation and power equilibrium. From the fiqh siyasah perspective, this condition constitutes a deficit in substantive shura instruments. Accordingly, strengthening the DPD toward strong or symmetric bicameralism, while repositioning the People's Consultative Assembly (MPR) as a joint forum of DPR and DPD, represents a normative agenda aligned with the principles of shura, maslahah, and institutional justice in Islamic governance.

Keywords: bicameralism, fiqh siyasah, shura, maslahah, DPD, checks and balances

________________________________________

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bikameralisme melalui perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah), dengan fokus pada sistem legislatif Indonesia yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis studi kepustakaan, artikel ini mensintesiskan konsep bikameralisme dalam teori parlemen modern dengan prinsip-prinsip normatif pemikiran politik Islam, yaitu syura (musyawarah), maslahah (kemaslahatan), dan kontrol kekuasaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ilmu politik Islam tidak menetapkan model tunggal struktur parlemen; desain kelembagaan merupakan wilayah ijtihad yang dinilai berdasarkan kemampuannya memenuhi prinsip syura, maslahah, dan checks and balances. Dalam konteks Indonesia, konfigurasi DPR–DPD cenderung mengarah pada bikameralisme lemah akibat terbatasnya kewenangan legislatif DPD, yang menghambat terwujudnya musyawarah yang bermakna dan keseimbangan kekuasaan. Dari sudut pandang fiqh siyasah, kondisi ini merupakan defisit instrumen syura yang substantif. Oleh karena itu, penguatan DPD menuju bikameralisme kuat/simetris, sekaligus reposisi MPR sebagai forum bersama DPR dan DPD, merupakan agenda normatif yang selaras dengan prinsip syura, maslahah, dan keadilan kelembagaan dalam tata negara Islam.

Kata kunci: bikameralisme, fiqh siyasah, syura, maslahah, DPD, checks and balances

________________________________________

1. Pendahuluan

Sistem perwakilan merupakan salah satu elemen sentral dalam desain kelembagaan negara modern. Di antara berbagai pilihan desain yang tersedia, bikameralisme—sistem legislatif yang terdiri dari dua kamar atau majelis—telah banyak diadopsi oleh berbagai negara, baik yang berbentuk federal maupun kesatuan. Di Indonesia, pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem perwakilan mengalami perubahan signifikan dengan kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keduanya tergabung dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Namun, desain tersebut tidak luput dari perdebatan, baik dalam ranah teori konstitusi maupun kajian ilmu politik. Sebagian ahli mempertanyakan apakah konfigurasi MPR–DPR–DPD lebih tepat disebut bikameral atau trikameral, sementara yang lain menyoroti ketimpangan kewenangan antara DPR dan DPD yang menjadikan sistem ini cenderung dikategorikan sebagai bikameralisme lemah.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana desain bikameral ini dinilai dalam perspektif ilmu politik Islam atau fiqh siyasah. Kajian ini relevan mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dan diskursus ketatanegaraan Islam semakin berkembang sebagai salah satu kerangka analisis alternatif dalam ilmu hukum dan politik. Dengan mensintesiskan teori bikameralisme modern dan prinsip-prinsip fiqh siyasah—khususnya syura, maslahah, dan kontrol kekuasaan—artikel ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana bikameralisme dipahami dan dinilai dalam perspektif ilmu politik Islam, serta bagaimana implikasinya bagi desain sistem perwakilan di Indonesia?

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-analitis dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data berupa literatur ilmiah, antara lain artikel jurnal, kajian ketatanegaraan, dan telaah fiqh siyasah yang relevan dengan topik bikameralisme dan sistem perwakilan Islam. Analisis dilakukan melalui sintesis konseptual antara teori parlemen modern dan prinsip-prinsip normatif ilmu politik Islam untuk menghasilkan penilaian kritis atas desain sistem perwakilan dua kamar di Indonesia.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Bikameralisme (Dua Kamar) dalam Teori Parlemen Modern

Dalam kajian ketatanegaraan dan ilmu politik modern, parlemen pada umumnya dipahami sebagai lembaga perwakilan yang menjalankan fungsi pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dengan variasi fungsi antarnegara yang ditentukan oleh desain konstitusinya (Widayati, 2015). Salah satu variasi struktur parlemen adalah bikameralisme, yakni parlemen yang terdiri dari dua kamar atau majelis (Manan, 2017; Widayati, 2015).

Secara konseptual, bikameralisme dipaparkan sebagai struktur dua kamar yang lazim disebut majelis tinggi (upper house) dan majelis rendah (lower house) (Widayati, 2015). Penamaan "tinggi" dan "rendah" dalam literatur tersebut tidak dimaksudkan sebagai hubungan hierarkis—bukan berarti satu kamar "lebih tinggi" dari yang lain—melainkan sebagai penanda diferensiasi kamar dan basis representasi (Manan, 2017; Widayati, 2015). Dalam penjelasan lain, pembedaan dua kamar ini sering dihubungkan dengan fungsi representasi: majelis tinggi kerap dikaitkan dengan keterwakilan kewilayahan atau fungsional tertentu, sedangkan majelis rendah dengan keterwakilan rakyat berdasarkan proporsi politik penduduk (Manan, 2017).

Literatur juga mencatat kecenderungan bahwa negara kesatuan sering diasosiasikan dengan unikameral dan negara federal dengan bikameral, namun sekaligus menegaskan bahwa pola ini tidak bersifat absolut karena terdapat variasi desain konstitusional antarnegara (Widayati, 2015). Dengan demikian, bikameralisme dipahami terutama sebagai pilihan desain institusional yang ditetapkan konstitusi untuk mengorganisasi fungsi representasi dan legislasi (Manan, 2017; Widayati, 2015).

________________________________________

3.2 Ragam Bikameralisme: Kuat–Simetris vs. Lemah–Asimetris

Dalam diskursus kelembagaan, bikameralisme tidak dipandang tunggal; ia memiliki spektrum kekuatan hubungan antarkamar. Salah satu kategorisasi yang muncul adalah perbedaan antara bikameralisme kuat/simetris—dua kamar relatif berimbang dalam fungsi dan kewenangan—dan bikameralisme lemah/asimetris, yakni satu kamar lebih dominan (Andriyan, 2018; Manan, 2017). Literatur yang membahas opsi penguatan sistem perwakilan menempatkan "bikameralisme kuat/simetris" sebagai alternatif untuk memperbaiki relasi antarlembaga perwakilan dan mengurangi dominasi satu kamar (Andriyan, 2018; Firmansyah & Siregar, 2023).

Dalam pembacaan lain mengenai variasi bikameralisme, ditegaskan pula bahwa sistem dua kamar dapat berbentuk seimbang atau tidak seimbang, dan contoh ketidakseimbangan tersebut dikaitkan dengan konteks Indonesia—dengan catatan adanya perdebatan lain tentang bentuk kamar parlemen Indonesia (Firmansyah & Siregar, 2023; Maskur et al., 2022). Dengan demikian, kategori kuat/lemah dipakai untuk menilai apakah dua kamar benar-benar menjalankan mekanisme representasi dan legislasi yang saling mengimbangi atau justru melahirkan dominasi satu kamar (Andriyan, 2018; Manan, 2017).

________________________________________

3.3 Bikameralisme di Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945: DPR–DPD dan Perdebatan "Bikameral vs. Trikameral"

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa pasca-amandemen UUD 1945 terjadi perubahan struktur lembaga perwakilan, dan secara fungsional Indonesia dipahami mengadopsi sistem dua kamar melalui keberadaan DPR dan DPD yang tergabung dalam keanggotaan MPR (Firmansyah & Siregar, 2023). Namun, pada saat yang sama, terdapat perdebatan apakah desain tersebut sebaiknya disebut bikameral atau justru "tiga kamar/trikameral" (MPR, DPR, dan DPD) (Andriyan, 2018; Firmansyah & Siregar, 2023). Bahkan, ada rujukan yang menyebut sebagian ahli menilai Indonesia bukan murni bikameral karena konfigurasi dan praktik kewenangannya, melainkan cenderung "tiga kamar" (Andriyan, 2018; Firmansyah & Siregar, 2023; Maskur et al., 2022).

Dalam desain konstitusional pasca-amandemen, DPD dipahami hadir untuk mewakili unsur kedaerahan, sedangkan DPR mewakili representasi politik; tujuan desain ini antara lain dikaitkan dengan upaya menghindari monopoli kekuasaan legislasi dan memperkuat kualitas keterwakilan rakyat daerah (Failaq & Arelia, 2022). Literatur lain juga menegaskan bahwa pembentukan DPD mengubah prinsip pengisian perwakilan menjadi dua representasi: representasi politik melalui partai di DPR dan representasi wilayah atau daerah melalui jalur perseorangan nonpartai di DPD, sebagai konsekuensi logis desain parlemen dua kamar yang menuntut pembeda (ingredients) antara kamar pertama dan kedua (Failaq & Arelia, 2022).

Akan tetapi, beberapa kajian menyimpulkan bahwa sistem perwakilan Indonesia tergolong bikameralisme lemah, karena kewenangan DPD dalam legislasi lebih terbatas dibanding DPR (Adesandra & Marshanda, 2022). Bahkan terdapat formula yang lebih tajam bahwa gagasan dua kamar di Indonesia "lebih tepat disebut sistem satu setengah kamar," karena DPD lebih banyak memberi masukan sementara keputusan final berada pada DPR. Sejalan dengan itu, argumen penguatan DPD sering ditempatkan sebagai agenda untuk menata kembali check and balances internal parlemen dan mengurangi ketimpangan kewenangan antarkamar (Adesandra & Marshanda, 2022; Andriyan, 2018).

________________________________________

3.4 Kerangka Ilmu Politik Islam/Fiqh Siyasah: Tidak Menentukan Bentuk Tunggal, Menekankan Prinsip

3.4.1 Ketiadaan Ketentuan Bentuk Negara yang Pasti dan Konsekuensi Ijtihad Kelembagaan

Dalam literatur yang membahas ketatanegaraan Islam, dinyatakan bahwa dalam referensi sejarah Islam tidak dijumpai ketentuan yang pasti mengenai bentuk dan konsep sistem pemerintahan yang "dikehendaki," sehingga memunculkan beragam penafsiran (Nugraha, 2018). Kajian sejarah-konstitusional Islam juga menyatakan bahwa perdebatan bentuk negara di kalangan intelektual Muslim antara lain didorong oleh ketidakjelasan dalil yang spesifik, dan secara historis terdapat keragaman bentuk negara yang dipraktikkan umat Islam dari masa klasik hingga modern (Bustamin & Jaya, 2019). Pada periode kekhilafahan, disebutkan tidak ditemukan konstitusi tertulis sebagai dasar bernegara, bahkan kekuasaan khalifah digambarkan sangat sentralistik (Bustamin & Jaya, 2019). Sementara pada era nation-state, variasi konstitusi negara-negara berpenduduk Muslim dipengaruhi pula oleh faktor historis dan pengaruh Barat melalui kolonialisme (Bustamin & Jaya, 2019).

Dari sudut metodologi kajian, fiqh siyasah diposisikan sebagai bidang yang bersifat dinamis—mengakomodasi metode ijtihad dalam fiqh serta menggunakan beragam pendekatan (filosofis, legal, empiris, birokrasi, etika) dan ilmu pendukung—sehingga tidak terikat pada satu model metodologi yang tunggal (Djusfi et al., 2020). Konsekuensinya, pertanyaan tentang bikameralisme "menurut ilmu politik Islam" lebih tepat diperlakukan sebagai soal ijtihad kelembagaan: bukan mencari "format baku" dua kamar dalam nash, melainkan menguji apakah desain dua kamar memenuhi prinsip-prinsip normatif siyasah syar'iyyah (Djusfi et al., 2020; Nugraha, 2018).

3.4.2 Prinsip Musyawarah (Syura) sebagai Basis Legitimasi Proses Pengambilan Keputusan

Literatur menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Islam, musyawarah dipandang sebagai kewajiban: penguasa "harus bermusyawarah" dalam perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan (Nugraha, 2018). Dalam kajian pendidikan politik Islam berbasis sumber-sumber Islam, siyasah dipahami mencakup urusan rakyat dan negara melalui hukum, aturan, dan kebijakan; dan prinsip kepemimpinan yang ditekankan meliputi musyawarah, amanah, dan keadilan (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Dengan demikian, norma syura menyediakan landasan untuk mengembangkan desain institusional yang memperluas ruang konsultasi dan deliberasi, tanpa harus terikat pada satu struktur parlemen tertentu (Nugraha, 2018; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

3.4.3 Checks and Balances dan Diferensiasi Kekuasaan dalam Pembacaan Ketatanegaraan Islam

Salah satu kajian menyatakan bahwa dalam fiqh siyasah, sistem ketatanegaraan Islam telah mengenal pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam institusi tasyri'iyah, tanfidziyah, dan qada'iyah (Nugraha, 2018). Kajian yang sama juga menegaskan urgensi kontrol timbal balik (checks and balances) sebagai bagian penting dari penyelenggaraan negara (Nugraha, 2018). Namun, literatur tentang prototipe Negara Madinah juga memuat nuansa historis: Nabi di Madinah disebut sebagai pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial sekaligus, walau dalam praktik beliau mendelegasikan tugas eksekutif dan yudisial kepada sahabat yang kapabel (Setyawan et al., 2024).

Nuansa ini menunjukkan bahwa literatur yang tersedia memuat dua penekanan yang perlu didialogkan: (i) pembacaan normatif fiqh siyasah tentang pemisahan atau pembedaan fungsi kelembagaan (Nugraha, 2018), dan (ii) fakta historis konsolidasi otoritas pada kepemimpinan Nabi dengan praktik delegasi (Setyawan et al., 2024). Keduanya sama-sama digunakan untuk menguatkan prinsip bahwa tata kelola kekuasaan harus diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan kezaliman, meski formatnya dapat beragam (Nugraha, 2018; Setyawan et al., 2024).

3.4.4 Siyasah Syar'iyyah sebagai Orientasi Maslahah (Kemaslahatan)

Definisi siyasah syar'iyyah yang dikutip dalam salah satu kajian menekankan bahwa pengelolaan urusan umum pemerintahan harus menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan, tanpa bertentangan dengan ketentuan dan prinsip umum syariat (Nugraha, 2018). Kerangka maslahah ini penting karena memberi "alat uji" bagi desain kelembagaan: suatu bentuk institusi—termasuk parlemen dua kamar—dinilai dari fungsinya dalam mewujudkan kemaslahatan, bukan semata dari kesesuaiannya dengan bentuk historis tertentu (Djusfi et al., 2020; Nugraha, 2018).

________________________________________

3.5 Memaknai Bikameralisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Sintesis Prinsip Syura–Maslahah–Kontrol Kekuasaan

3.5.1 Dua Kamar sebagai Mekanisme Memperluas Representasi dan Menghindari Monopoli

Dalam teori bikameralisme modern, dua kamar dipahami mewakili kepentingan atau entitas yang berbeda dan bukan relasi hierarkis; majelis tinggi sering dikaitkan dengan representasi kewilayahan atau fungsional dan majelis rendah dengan representasi politik-populasi (Manan, 2017; Widayati, 2015). Di Indonesia, desain DPR (representasi politik) dan DPD (representasi teritorial) juga dipahami sebagai restrukturisasi parlemen dua kamar untuk mencegah monopoli kekuasaan legislatif serta meningkatkan kualitas keterwakilan daerah (Failaq & Arelia, 2022). Ketika prinsip ini dibaca dengan kerangka siyasah syar'iyyah, logikanya dapat dipautkan pada orientasi kemaslahatan dan pencegahan mudarat: menghindari dominasi tunggal dalam legislasi dan memperluas kanal aspirasi adalah tujuan yang kompatibel dengan gagasan pengelolaan urusan publik demi maslahah (Nugraha, 2018).

Di sisi lain, syura sebagai kewajiban deliberatif bagi penguasa dalam perkara kebijakan dan pembuatan undang-undang menuntut adanya proses konsultasi yang bermakna (Nugraha, 2018; Sodiqin & Radiamoda, 2021). Karena itu, dalam sintesis ilmu politik Islam, bikameralisme dapat dipahami sebagai instrumen kelembagaan yang potensial untuk menginstitusikan musyawarah lebih luas—terutama jika dua kamar benar-benar merepresentasikan entitas berbeda dan diberi ruang deliberasi yang efektif (Manan, 2017; Nugraha, 2018).

3.5.2 Kamar Kedua dan Konsep Ahl al-Halli wa al-'Aqdi: Titik Temu dan Batas Perbandingan

Dalam literatur yang menilai sistem bikameral Indonesia dari perspektif maslahah, dibahas perbandingan antara fungsi legislasi DPD dan Ahl al-Halli wa al-'Aqdi dalam sistem ketatanegaraan Islam. Kajian tersebut menyatakan bahwa fungsi legislasi keduanya "berbeda," dan meskipun sama-sama dikaitkan dengan ranah legislasi, kewenangan Ahl al-Halli wa al-'Aqdi dipandang lebih jelas, sedangkan kewenangan legislasi DPD dinilai tidak sejelas itu, terutama setelah pengaturan tertentu. Kajian yang menganalisis al-Mawardi juga menempatkan Ahl al-Halli wa al-'Aqdi sebagai aktor penting dalam prosedur pengangkatan kepala negara (imam/khalifah), yang menunjukkan adanya tradisi politik Islam tentang lembaga kolektif tertentu dalam proses politik kenegaraan (Hanif, 2022).

Namun, rujukan yang sama juga menegaskan adanya perbedaan prasyarat kelembagaan: misalnya, dalam sistem Ahl al-Halli wa al-'Aqdi, anggota harus Muslim, adil, dan laki-laki; sedangkan dalam sistem parlemen modern, anggota tidak harus beragama Islam dan perempuan dapat menjadi anggota parlemen. Hal ini penting untuk dicatat sebagai batas analitik: ilmu politik Islam (fiqh siyasah) dalam sumber yang tersedia tidak menegaskan bahwa Ahl al-Halli wa al-'Aqdi "setara" dengan desain kamar kedua dalam bikameralisme modern; yang tersedia justru menekankan perbedaan karakter, keanggotaan, dan kejelasan kewenangan (Hanif, 2022). Karena itu, "kamar kedua" dalam negara modern dapat dibaca sebagai bentuk ijtihad representasi, tetapi tidak dapat secara otomatis diidentikkan dengan Ahl al-Halli wa al-'Aqdi tanpa rekonstruksi normatif yang memadai (Djusfi et al., 2020).

3.5.3 Checks and Balances Internal Parlemen sebagai Perluasan Gagasan Kontrol Kekuasaan

Argumen penting dalam penguatan bikameralisme Indonesia adalah kebutuhan mekanisme check and balances antarkamar; salah satu kajian menyebut sistem dua kamar dipilih untuk mewujudkan check and balances antarkamar di parlemen serta menyederhanakan unsur perwakilan pusat (Adesandra & Marshanda, 2022). Kajian lain menempatkan keberadaan DPR dan DPD pasca-amandemen sebagai bagian dari sistem kontrol antarlembaga (legislatif, eksekutif, yudikatif) sehingga dapat saling mengendalikan dan menyeimbangkan (Nugraha, 2018). Dalam kerangka fiqh siyasah, pembacaan tentang pemisahan atau pembedaan fungsi tasyri'iyah–tanfidziyah–qada'iyah dan urgensi kontrol timbal balik memberi dasar normatif untuk menilai positif setiap desain kelembagaan yang mencegah pemusatan kekuasaan dan membuka ruang koreksi (Djusfi et al., 2020; Nugraha, 2018).

Karena itu, bikameralisme—sepanjang tidak menjadi simbolik belaka—dapat diposisikan sebagai salah satu cara institusional untuk menjalankan tujuan kontrol kekuasaan demi kemaslahatan (menghindari mudarat politik), sejalan dengan definisi siyasah syar'iyyah yang berorientasi maslahah (Adesandra & Marshanda, 2022; Nugraha, 2018).

________________________________________

3.6 Evaluasi Kritis: Mengapa "Bikameralisme Lemah" Sulit Memenuhi Syura dan Maslahah secara Optimal?

Literatur yang mengkaji praktik Indonesia menyoroti problem bahwa kewenangan DPD dalam fungsi legislasi lebih terbatas dibanding DPR, sehingga parlemen Indonesia diklasifikasikan sebagai weak bicameralism. Dalam studi perbandingan dengan Prancis, ditegaskan bahwa Prancis dipandang memiliki peran lebih berimbang antara Senat dan Assemblée Nationale, sedangkan Indonesia menunjukkan ketimpangan yang tajam dalam fungsi legislasi. Di tingkat konseptual, kritik serupa muncul bahwa kewenangan DPD "dikerdilkan" sementara DPR terlalu superior, yang dinilai tidak lazim dalam praktik bikameral yang ideal; solusi yang diajukan adalah penguatan DPD agar terwujud strong bicameral yang menopang checks and balances internal parlemen (Adesandra & Marshanda, 2022).

Dalam perspektif maslahah yang dipakai salah satu kajian, ketidakseimbangan tersebut dinilai makin problematik ketika putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 92/PUU-X/2012) yang memperluas otoritas legislasi DPD disebut tidak terakomodasi dalam formulasi UU No. 17 Tahun 2014, sehingga terdapat pasal-pasal yang kembali mempersempit kewenangan konstitusional DPD. Kajian itu kemudian menyimpulkan bahwa DPD belum ditempatkan setara dengan DPR dan Presiden dalam menjalankan otoritas sebagai lembaga legislatif pasca UU No. 17 Tahun 2014. Dari kacamata fiqh siyasah, problem ini dapat dibaca sebagai defisit instrumen musyawarah yang bermakna: jika kamar kedua tidak punya daya ikut-memutus dalam legislasi, maka fungsi syura sebagai konsultasi substantif atas urusan publik berisiko menjadi formalitas (Nugraha, 2018).

Dengan demikian, dalam sintesis "bikameralisme menurut ilmu politik Islam," literatur yang tersedia cenderung mengarahkan pada tesis berikut: bukan jumlah kamar (dua) yang menentukan nilai maslahatnya, melainkan kualitas syura, keseimbangan kewenangan, dan efektivitas kontrol kekuasaan (Nugraha, 2018). Bikameralisme yang lemah—dengan kamar kedua sebatas masukan—lebih rentan gagal memenuhi tujuan check and balances yang sering dijadikan justifikasi utama pembentukan kamar kedua (Adesandra & Marshanda, 2022).

________________________________________

3.7 Implikasi Normatif (Ius Constituendum) yang Relevan dengan Prinsip Politik Islam

Sejumlah literatur menawarkan arah penataan kelembagaan untuk memperkuat dua kamar di Indonesia. Usulan yang muncul antara lain: (i) DPD mempunyai wewenang legislasi, pengawasan, dan anggaran; (ii) DPD ikut membahas dan ikut memutuskan seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibahas DPR; (iii) DPD memiliki hak inisiatif mengajukan RUU dengan pembatasan bidang terkait urusan daerah; serta (iv) MPR direkonstruksi sebagai "rumah bersama" atau forum sidang bersama DPR dan DPD (Amaluddin, 2021). Usulan lain yang sejalan adalah menggeser paradigma MPR menjadi forum persidangan bersama DPR–DPD dan menempatkan DPR–DPD setara dalam fungsi dan kewenangan untuk menguatkan sistem dua kamar. Di level pilihan desain, terdapat pula tawaran eksplisit untuk mengadopsi bikameralisme kuat/simetris sebagai strategi reposisi lembaga legislatif (Adesandra & Marshanda, 2022; Andriyan, 2018).

Jika dikembalikan pada prinsip politik Islam yang ditekankan rujukan-rujukan di atas, arah penguatan tersebut dapat dibaca sebagai upaya:

1. Memperluas syura dalam legislasi melalui pelibatan yang bukan sekadar konsultatif (Nugraha, 2018; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

2. Menegakkan maslahah dengan menutup peluang monopoli kekuasaan legislasi dan menguatkan representasi entitas (politik dan teritorial) (Nugraha, 2018).

3. Memperkuat kontrol kekuasaan melalui checks and balances internal parlemen yang lebih nyata (Adesandra & Marshanda, 2022; Nugraha, 2018).

Namun, perlu dicatat bahwa literatur tentang Islam juga menegaskan adanya perbedaan historis dan konseptual antara lembaga modern dan lembaga klasik (misalnya Ahl al-Halli wa al-'Aqdi), termasuk perbedaan syarat keanggotaan dan struktur otoritas. Karena itu, "bikameralisme Islami" dalam pengertian fiqh siyasah—berdasarkan sumber yang tersedia—lebih tepat dipahami sebagai bikameralisme yang memenuhi prinsip syura, keadilan, dan maslahah, bukan sebagai penyalinan satu model klasik tertentu (Djusfi et al., 2020; Nugraha, 2018).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, bikameralisme menurut ilmu politik Islam (fiqh siyasah) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Islam (dalam rujukan yang diberikan) tidak menetapkan bentuk tunggal parlemen, dan sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan keragaman serta ketiadaan ketentuan pasti tentang format pemerintahan; karena itu desain dua kamar merupakan wilayah ijtihad kelembagaan (Bustamin & Jaya, 2019; Djusfi et al., 2020; Nugraha, 2018).

2. Ukuran "keislaman" suatu desain perwakilan lebih ditentukan oleh prinsip syura (musyawarah bermakna), orientasi maslahah, dan mekanisme kontrol kekuasaan, bukan oleh jumlah kamar semata (Nugraha, 2018; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

3. Dalam konteks Indonesia, literatur menilai praktik DPR–DPD cenderung weak bicameralism karena kewenangan DPD terbatas, sehingga tujuan check and balances dan perluasan musyawarah belum optimal (Adesandra & Marshanda, 2022).

4. Karena itu, agenda yang sering muncul adalah menguatkan kamar kedua (DPD) menuju strong/symmetric bicameralism dan mereposisi MPR sebagai forum bersama DPR–DPD, sebagai upaya memperbaiki keseimbangan kewenangan, memperluas syura, dan menegakkan maslahah (Amaluddin, 2021; Andriyan, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adesandra, & Marshanda, A. (2022). Refleksi konstitusi terhadap peranan lembaga perwakilan dalam bingkai negara demokrasi Indonesia (perspektif ilmu negara). Jurnal Sultan Riset Hukum Tata Negara, 1(1), 27–36. https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3186

Amaluddin, Z. (2021). Sistem bikameral di Indonesia sebagai fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah ditinjau dari perspektif maslahah. Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 7(1), 36–49. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v7i1.407

Andriyan, D. N. (2018). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perspektif teori bicameralisme. Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 1(1), 79–94. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1742

Bustamin, B., & Jaya, R. (2019). Urgensi checks and balances ketatanegaraan Indonesia dan Islam. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 18(2), 221. https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740

Djusfi, A. R., Thariq, P. A., & Aulia, E. (2020). Partisipasi partai politik lokal dalam perpolitikan nasional pada keanggotaan DPD. Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 4(2). https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2841

Failaq, M. R. F., & Arelia, F. A. (2022). Merancang konstitusionalisme dalam amandemen penguatan DPD RI. Sanskara Hukum Dan Ham, 1(02), 25–36. https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.57

Firmansyah, A. T., & Siregar, A. (2023). Reposisi kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat yang bermakna (studi perbandingan antara Indonesia dengan Prancis). Wijaya Putra Law Review, 2(2), 159–184. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.170

Hanif, D. (2022). Analisis fiqh siyasah tentang khilafah menurut al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Shulthaniyyah. Lex Renaissance, 7(1), 153–166. https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12

Manan, F. (2017). Relasi eksekutif-legislatif dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia. JWP (Jurnal Wacana Politik), 2(2). https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14198

Maskur, A., Humaidi, H., & Ibrahim, N. (2022). Deliar Noer: Sebuah biografi politik, 1951–1999. Fajar Historia Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan, 6(1), 60–71. https://doi.org/10.29408/fhs.v6i1.4655

Nugraha, H. S. (2018). Gagasan amandemen ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lex Renaissance, 3(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art11

Setyawan, M. A., Sulkifli, Muh. S. A. A., Rain, T. J. F., & Kurniati, K. (2024). Urgensi etika Islam dalam politik kontemporer. Aksioreligia, 2(2), 56–64. https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i2.554

Sodiqin, A., & Radiamoda, A. M. (2021). Dinamika konstitusi Islam: Dari periode kekhilafahan hingga nation-state. Journal of Islamic Law, 2(2), 138–167. https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.241

Widayati, W. (2015). Sistem parlemen berdasarkan konstitusi Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 415. https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.415-424