02058 - Balistik Kebijakan (Policy Diffusion) dalam Ilmu Politik Islam: Lintasan Penyebaran Kebijakan Syariah Lintas Yurisdiksi

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep policy diffusion (balistik kebijakan) dalam bingkai ilmu politik Islam, dengan menelusuri mekanisme, aktor, dan tahapan penyebaran kebijakan syariah lintas yurisdiksi. Dengan menggunakan kerangka siyāsa sharʿiyya sebagai landasan konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa difusi kebijakan dalam tradisi hukum Islam tidak berlangsung secara mekanis, melainkan melewati tahapan pemicu ijtihad, produksi legitimasi melalui fatwa, translasi ke regulasi negara, penyebaran lintas yurisdiksi, hingga lokalisasi sosial-budaya. Bukti empiris mencakup pengaruh reformasi hukum keluarga Imperium Ottoman (1917) terhadap Indonesia dan Malaysia, penyebaran Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah pada hukum dagang beberapa negara Arab, serta perbandingan model otoritas syariah-keuangan antara Indonesia dan Malaysia. Artikel ini menyimpulkan bahwa difusi kebijakan syariah berjalan efektif melalui medium fiqh, fatwa, dan kodifikasi, namun selalu mensyaratkan lokalisasi serta menghadapi hambatan ikhtilāf metodologis.

Kata kunci: policy diffusion, balistik kebijakan, siyāsa sharʿiyya, fatwa, fiqh, ilmu politik Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of policy diffusion in the framework of Islamic political science, tracing the mechanisms, actors, and stages of Sharia policy diffusion across jurisdictions. Drawing on the framework of siyāsa sharʿiyya as its conceptual foundation, this article demonstrates that policy diffusion within the Islamic legal tradition is not a mechanical process, but proceeds through stages of ijtihad triggers, legitimacy production through fatwas, translation into state regulations, cross-jurisdictional dissemination, and socio-cultural localization. Empirical evidence includes the influence of the Ottoman Empire's family law reform (1917) on Indonesia and Malaysia, the spread of Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah on commercial law in several Arab countries, and a comparative analysis of Sharia-financial authority models between Indonesia and Malaysia. The article concludes that Sharia policy diffusion operates effectively through the medium of fiqh, fatwas, and codification, yet always requires localization and faces constraints posed by methodological ikhtilāf.

Keywords: policy diffusion, siyāsa sharʿiyya, fatwa, fiqh, Islamic political science

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam studi kebijakan publik komparatif, policy diffusion merujuk pada proses penyebaran kebijakan dari satu negara atau daerah ke negara atau daerah lain. Dalam konteks ilmu politik Islam, fenomena ini memiliki dimensi yang khas karena melibatkan sistem normatif berbasis syariah yang melampaui batas-batas yurisdiksi negara-bangsa modern. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana proses difusi kebijakan berlangsung dalam bingkai politik Islam, dengan menelusuri landasan konseptual, aktor dan struktur otoritas, mekanisme penyebaran, serta ilustrasi empiris lintas negara dan daerah.

Policy diffusion dalam konteks ini dipahami sebagai pola pengaruh, inspirasi, dan peminjaman (borrowing) kebijakan atau hukum dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain yang dapat ditelusuri secara eksplisit melalui contoh sejarah: (i) reformasi hukum keluarga yang "dipelopori" Kesultanan atau Imperium Ottoman pada 1917 yang menginspirasi reformasi di negara-negara mayoritas Muslim lain, termasuk Indonesia dan Malaysia (Sykiainen, 2013), serta (ii) pengaruh Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah (kodifikasi bergaya Eropa namun merujuk fiqh Hanafi) yang jejak pengaruhnya "terlihat" pada hukum dagang di Uni Emirat Arab, Yordania, dan Yaman (Mangunjaya & Praharawati, 2019). Dengan demikian, "balistik" (lintasan) difusi kebijakan yang dimaksud bukan sekadar perpindahan teknis aturan, melainkan perpindahan model legitimasi syariah (melalui fiqh, fatwa, qanun/undang-undang) yang kemudian diterjemahkan sesuai konteks sosial-politik setempat (Erbil, 2022; Sykiainen, 2013).

Kerangka ilmu politik Islam yang paling relevan untuk membaca fenomena ini adalah siyāsa sharʿiyya (kebijakan publik berbasis syariah), yang dipahami sebagai cara penguasa melengkapi hukum keagamaan atau fiqh dengan kebijakan atau legislasi yang "melengkapi" atau setidaknya tidak bertentangan dengan fiqh, sambil tetap membutuhkan legitimasi keagamaan dari para mufti atau ulama (Qurtubi et al., 2024). Dalam konteks kontemporer Indonesia, praktik kebijakan publik bernuansa syariah juga dibaca sebagai produk kebijakan negara yang diwujudkan melalui undang-undang, peraturan, fatwa MUI, dan regulasi lain dalam ranah muʿāmalah, misalnya instrumen pembiayaan syariah (Hassan et al., 2019).

________________________________________

2. Landasan Konseptual: Syariah, Fiqh, Fatwa, dan Qanun sebagai "Medium" Difusi

2.1 Distingsi Syariah–Fiqh dan Konsekuensinya bagi Difusi Kebijakan

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, pembedaan konseptual antara syariah dan fiqh dipandang penting: syariah dipaparkan sebagai aturan dasar dari Allah untuk membimbing relasi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan; sedangkan fiqh dipahami sebagai hasil ijtihad (produk penalaran mujtahid) untuk menjawab kebutuhan hukum pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu (Nasir et al., 2023). Pembedaan ini berkaitan langsung dengan difusi kebijakan: yang "ditransfer" lintas yurisdiksi biasanya bukan syariah sebagai prinsip ilahi, melainkan fiqh dan produk-produk turunannya (fatwa, regulasi, putusan, kodifikasi) yang bersifat manusiawi dan kontekstual (Nasir et al., 2023).

Sejalan dengan itu, literatur tentang produk hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa hukum Islam "tumbuh dan berkembang" dalam beberapa bentuk produk pemikiran, khususnya fiqh, fatwa ulama, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan undang-undang (Iqbal et al., 2023; Yusuf et al., 2023). Karena produk-produk ini memang lahir dari kerja ijtihad dan respons terhadap kebutuhan sosial (Iqbal et al., 2023; Yusuf et al., 2023), maka secara konseptual ia lebih "mudah bergerak" melintasi batas yurisdiksi—misalnya menjadi inspirasi atau rujukan—dibandingkan syariah yang diposisikan sebagai sumber normatif dasar (Nasir et al., 2023; Yusuf et al., 2023).

2.2 Fatwa sebagai Instrumen Lintas-Batas: Responsif namun pada Dasarnya Tidak Mengikat

Fatwa dipaparkan sebagai opini atau pendapat hukum mufti yang lazimnya bersifat responsif terhadap pertanyaan mustaftī dan pada prinsipnya tidak memiliki daya ikat seperti putusan hakim (Mathar et al., 2022). Sejumlah kajian di Indonesia juga menegaskan bahwa fatwa dapat menjadi rujukan sosial-keagamaan yang penting, tetapi untuk menjadi hukum negara diperlukan pengakuan atau transformasi melalui institusi negara yang berwenang (Amin, 2017; Handayani et al., 2021). Dengan kata lain, fatwa dapat menjadi "kendaraan" difusi ide kebijakan lintas yurisdiksi—namun ia baru berubah menjadi rule yang mengikat ketika masuk ke proses legislasi atau regulasi negara (Amin, 2017; Handayani et al., 2021).

Dalam praktik Indonesia, hubungan fatwa–negara sering diposisikan sebagai pembagian peran: MUI mengeluarkan fatwa, sedangkan pemerintah mengatur dan mengeksekusi kebijakan (Khaera et al., 2022). Relasi semacam ini memperlihatkan bahwa difusi kebijakan "Islamik" tidak hanya menyangkut konten norma, tetapi juga menyangkut arsitektur otoritas, yakni siapa yang memberi legitimasi dan siapa yang menegakkan (Khaera et al., 2022).

2.3 Qanun/Undang-Undang dan Institusionalisasi Siyāsa Sharʿiyya

Difusi kebijakan sering "berhenti" pada level diskursus jika tidak ada institusionalisasi. Literatur siyāsa sharʿiyya menekankan bahwa penguasa dapat menyusun kebijakan publik untuk menegakkan fiqh atau aturan syariah dan sekaligus memperoleh legitimasi dari mufti atau ulama (Qurtubi et al., 2024). Dalam pembacaan atas kebijakan kontemporer Indonesia pada instrumen pembiayaan syariah, misalnya CWLS Retail, kebijakan syariah disebut termanifestasi melalui ragam instrumen: undang-undang, peraturan pemerintah atau menteri, fatwa MUI, dan regulasi lain (Hassan et al., 2019). Ini menggambarkan bahwa "lintasan" difusi kebijakan dalam politik Islam sering melewati tahap kodifikasi atau positivisasi agar dapat bekerja efektif sebagai kebijakan publik (Hassan et al., 2019; Qurtubi et al., 2024).

________________________________________

3. Aktor dan Struktur Otoritas yang Memungkinkan Difusi Kebijakan

3.1 Ulama/Mufti dan Lembaga Fatwa sebagai Simpul Difusi

Peran ulama dan lembaga fatwa dalam relasi negara–masyarakat digambarkan, antara lain, sebagai pemberi fatwa atau penasihat, mediator ulama–pemerintah, dan representasi umat dalam relasi kelembagaan (Hakim et al., 2023). Dalam studi tentang "birokratisasi fatwa" di Indonesia, dinyatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan MUI untuk membenarkan kebijakan publik terkait Islam, sementara ulama melalui MUI dapat memengaruhi kebijakan agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan empatik pada kepentingan Muslim (Witro et al., 2021). Artinya, ulama dan lembaga fatwa tidak hanya memproduksi norma keagamaan, tetapi juga dapat berperan sebagai broker kebijakan—sebuah prasyarat struktural bagi difusi kebijakan dalam politik Islam (Hakim et al., 2023; Witro et al., 2021).

Di level komparatif, beberapa negara menginstitusionalisasi otoritas fatwa dalam struktur negara; misalnya, Dār al-Iftāʾ Mesir disebut sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk pada 1895 (Witro et al., 2021), sementara dalam sejarah Malaysia posisi mufti berada di bawah sultan dan kelembagaan mufti "resmi" disebut berkembang setelah 1927 (Jahar & Shodiq, 2022). Varian institusional ini penting bagi difusi: model kelembagaan dapat menjadi rujukan (emulasi), tetapi juga menghasilkan perbedaan kapasitas dan efektivitas implementasi fatwa sebagai kebijakan (Jahar & Shodiq, 2022).

3.2 Otoritas Keuangan Syariah dan Hubungan "Independensi–Efektivitas"

Dalam ranah ekonomi atau keuangan, hubungan antara otoritas syariah dan otoritas finansial dipengaruhi kebijakan agama dan ekonomi politik: negara yang menjadikan Islam agama resmi cenderung menempatkan otoritas syariah dalam lingkup negara, sementara Indonesia menggabungkan model yang memberi independensi lebih luas kepada MUI sekaligus membentuk dewan-dewan syariah untuk urusan keuangan (Jahar & Shodiq, 2022). Kajian yang sama menegaskan adanya relasi tarik-menarik antara independensi dan efektivitas penerapan fatwa ekonomi syariah, yang kemudian berdampak pada pengawasan lembaga keuangan Islam (Jahar & Shodiq, 2022). Dalam perspektif difusi kebijakan, ini berarti adopsi model kelembagaan dari negara lain tidak otomatis efektif tanpa memperhitungkan konfigurasi independensi dan mekanisme finalitas keputusan, misalnya otoritas "final judgment" di Malaysia (Jahar & Shodiq, 2022).

________________________________________

4. Mekanisme (Saluran) Difusi Kebijakan dalam Politik Islam

4.1 Difusi melalui "Inspirasi Reformasi" dan Adaptasi Konteks Sosial

Studi reformasi hukum keluarga menegaskan bahwa reformasi di dunia Islam yang "didorong" oleh Imperium Ottoman pada 1917 menginspirasi berbagai negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia, untuk mereformasi hukum keluarga agar selaras dengan situasi dan kondisi umat di masing-masing negara (Sykiainen, 2013). Pada saat yang sama, kajian itu menunjukkan alasan perubahan juga dikaitkan dengan perbedaan realitas budaya (Indonesia berbeda dari Arab atau Timur Tengah) dan perubahan kondisi sosial, misalnya peran perempuan (Sykiainen, 2013). Ini menegaskan dua tahap difusi: (i) inspirasi atau transfer ide, dan (ii) lokalisasi atau adaptasi pada realitas sosial-politik (Sykiainen, 2013).

Argumen paralel muncul dalam studi komparatif kewarisan (Turki, Saudi Arabia, Indonesia) yang menyimpulkan bahwa perubahan hukum di tiap negara berkaitan erat dengan kondisi sosial-budaya, dinamika politik, dan arus ideologi yang berkembang (Erbil, 2022). Dengan demikian, difusi kebijakan dalam politik Islam tidak dapat dibaca sebagai "copy–paste", melainkan sebagai proses "pemilihan dan penyesuaian" yang ditentukan oleh struktur sosial dan dinamika politik setempat (Erbil, 2022; Sykiainen, 2013).

4.2 Difusi melalui Kodifikasi Fiqh dan Pengaruh Lintas-Yurisdiksi (Majallah)

Kasus Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah memberi contoh difusi melalui kodifikasi: Majallah disebut memuat kaidah fiqhiyyah (disebut "99 prinsip") yang bersumber dari Hanafi, dan pengaruhnya dinyatakan "cukup luas" yang dapat dilihat pada hukum dagang di Uni Emirat Arab, Yordania, dan Yaman (Mangunjaya & Praharawati, 2019). Mekanisme ini menunjukkan difusi kebijakan melalui legal form (kodifikasi bergaya modern) yang memudahkan rujukan lintas negara dibandingkan tradisi fiqh yang tersebar dalam kitab-kitab (Mangunjaya & Praharawati, 2019).

4.3 Difusi melalui Model Otoritas Syariah–Negara dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah Indonesia, DSN-MUI dijelaskan sebagai institusi yang memproduksi fatwa untuk menjawab kebutuhan lembaga keuangan syariah, dan fatwa DSN-MUI diposisikan sebagai rujukan strategis bagi pembuat kebijakan, termasuk karena UU Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) memuat ketentuan kepatuhan syariah dan keterkaitan dengan fatwa DSN-MUI (Andriansyah, 2023). Dalam kajian lain, dasar yuridis daya ikat fatwa DSN-MUI dalam konteks tertentu disebut terkait dengan UU No. 21 Tahun 2008, misalnya Pasal 26, serta regulasi Bank Indonesia yang relevan (Imaniyati & Adam, 2017). Ini memperlihatkan "lintasan" dari fatwa (opini) menjadi kebijakan yang mengikat melalui perangkat negara (Andriansyah, 2023; Imaniyati & Adam, 2017).

Model Malaysia berbeda: otoritas syariah ditempatkan dalam struktur negara, dan setelah Malaysian Central Bank Law No. 701/2009, fatwa dewan terkait disebut menjadi "final judgment" untuk perbedaan pendapat di Sharia Supervisory Board dan rujukan penyelesaian sengketa ekonomi Islam (Jahar & Shodiq, 2022). Perbedaan Indonesia–Malaysia ini, sebagaimana ditunjukkan dalam studi komparatif hubungan otoritas syariah dan finansial, juga memperlihatkan bahwa desain institusional dapat menjadi objek "pembelajaran lintas negara" sekaligus menghasilkan variasi efektivitas (Jahar & Shodiq, 2022).

4.4 Difusi melalui Metodologi Ijtihad: Takhayyur, Talfiq, ʿUrf, dan Maṣlaḥah

Difusi kebijakan sering memerlukan "teknik kompatibilisasi" agar norma yang beredar lintas yurisdiksi dapat diterapkan. Studi tentang Malaysia menunjukkan otoritas keagamaan, misalnya departemen mufti tiap negara bagian, bersikap berhati-hati, terbuka, dan memberi pilihan (takhayyur) serta talfiq kepada masyarakat, dengan mengacu pada fleksibilitas hukum seperti istiṣlāḥ, ʿurf, dan keselarasan dengan maqāṣid al-sharīʿah (Jauhari et al., 2023). Di Indonesia, analisis atas fatwa MUI terkait tata cara shalat tenaga kesehatan dengan APD menyebut penggunaan metode talfiq manhajī dan orientasi kemaslahatan (maqāṣid) sebagai basis pertimbangan (Khoir, 2022).

Pada tingkat komparatif institusi fatwa, perbedaan fatwa DSN-MUI (Indonesia) dan Al-Lajnah Ad-Dāimah (Saudi) tentang jual beli emas tidak tunai dijelaskan dengan menonjolkan peran metodologis: DSN-MUI membolehkan dengan syarat tertentu, misalnya emas tidak menjadi alat tukar resmi, sedangkan fatwa Saudi melarang penundaan pembayaran dalam pertukaran tertentu (Dreßler, 2015). Studi itu juga menekankan pentingnya ʿurf sebagai dasar pembentukan hukum atau fatwa sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama (Dreßler, 2015). Perbedaan ini menunjukkan bahwa difusi kebijakan lintas negara menghadapi kendala ikhtilāf metodologis, sehingga yang menyebar bukan selalu "hasil akhir aturan", tetapi bisa berupa "kerangka argumentasi", misalnya ʿurf–maṣlaḥah (Dreßler, 2015; Jauhari et al., 2023; Khoir, 2022).

________________________________________

5. Model "Lintasan Balistik" Difusi Kebijakan dalam Politik Islam

Berdasarkan gabungan bukti pada literatur di atas, lintasan (balistik) difusi kebijakan dalam politik Islam dapat disintesis sebagai urutan tahap berikut.

Tahap 1 — Pemicu (problem/krisis/modernisasi ekonomi) memunculkan kebutuhan ijtihad kebijakan. Kebutuhan pembaruan muncul ketika masalah sosial terus berkembang sementara teks dasar (nash) tidak bertambah; sehingga ijtihad dan produk responsif seperti fatwa dipandang diperlukan (Iqbal et al., 2023; Mathar et al., 2022; Nasir et al., 2023). Dalam ekonomi syariah Indonesia, kemunculan produk atau aktivitas keuangan baru membuat fatwa DSN-MUI menjadi rujukan operasional bagi pelaku dan pembuat kebijakan (Andriansyah, 2023; Mokodenseho et al., 2024).

Tahap 2 — Produksi legitimasi: ijtihad kolektif, fatwa, dan pemilihan metodologi. MUI atau DSN dipaparkan menggunakan argumen fiqh dan kaidah fiqhiyyah secara luas dalam fatwa, misalnya fatwa perbankan syariah (Mokodenseho et al., 2024), dan metodologi DSN-MUI dijelaskan sebagai mutawassiṭah (moderasi) antara pendekatan tekstualis dan liberal (Kuru, 2022). Dalam konteks negara, praktik ijtihad kolektif juga dipakai untuk memperkuat otoritas epistemik, termasuk membuka ruang keterlibatan keahlian non-ilmu Islam dalam deliberasi fatwa (Witro et al., 2021).

Tahap 3 — Translasi ke kebijakan negara melalui siyāsa sharʿiyya dan positivisasi (qanun/UU/regulasi). Secara teoretis, siyāsa sharʿiyya memotret bagaimana kebijakan penguasa melengkapi fiqh dengan regulasi yang kompatibel dan memperoleh legitimasi dari mufti atau ulama (Qurtubi et al., 2024). Secara empiris di Indonesia, fatwa DSN-MUI diposisikan sebagai rujukan bagi kebijakan perbankan syariah melalui UU No. 21 Tahun 2008 dan regulasi otoritas moneter atau keuangan (Andriansyah, 2023; Imaniyati & Adam, 2017).

Tahap 4 — Difusi lintas yurisdiksi (inspirasi atau pengaruh) melalui kodifikasi dan "model" kelembagaan. Contoh eksplisit difusi lintas yurisdiksi terlihat ketika reformasi Ottoman 1917 menginspirasi reformasi Indonesia–Malaysia (Sykiainen, 2013), dan ketika Majallah memengaruhi hukum dagang di beberapa negara Arab (Mangunjaya & Praharawati, 2019). Pada aspek kelembagaan, variasi model otoritas syariah–negara (Indonesia vs Malaysia vs sebagian Timur Tengah) menunjukkan adanya "ruang perbandingan" yang dapat mendorong pembelajaran lintas negara, dengan catatan efektivitas terkait desain finalitas otoritas dan tingkat independensi (Jahar & Shodiq, 2022).

Tahap 5 — Lokalisasi (penyesuaian pada sosial-budaya, dinamika politik, dan ideologi) serta potensi kontestasi. Difusi tidak meniadakan lokalisasi: reformasi hukum keluarga Indonesia–Malaysia disebut mempertimbangkan realitas budaya dan kondisi sosial yang berbeda dari Arab atau Timur Tengah (Sykiainen, 2013), dan perubahan hukum, misalnya kewarisan, dipengaruhi kondisi sosial-budaya, dinamika politik, dan ideologi mainstream (Erbil, 2022). Pada saat yang sama, praktik fatwa atau kebijakan dapat dinegosiasikan dengan identitas budaya-keagamaan lokal, seperti contoh negosiasi kebijakan Covid-19 dengan identitas religio-kultural Minangkabau (Khaera et al., 2022).

________________________________________

6. Ilustrasi Empiris: Contoh Lintas Negara dan Daerah

6.1 Ottoman 1917 → Reformasi Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia (Difusi Ide + Lokalisasi)

Sykiainen menyatakan reformasi hukum keluarga di dunia Islam yang dipelopori Ottoman pada 1917 menginspirasi negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia, untuk mereformasi hukum keluarga agar selaras dengan kondisi umat setempat (Sykiainen, 2013). Pada saat yang sama, kajian itu menegaskan bahwa perubahan di Indonesia juga ditopang pertimbangan realitas budaya yang berbeda serta perubahan kondisi sosial (Sykiainen, 2013). Ini memperlihatkan difusi sebagai "transfer gagasan reformasi" yang kemudian dilokalisasi, bukan duplikasi literal (Sykiainen, 2013).

6.2 Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah → Pengaruh pada Hukum Dagang Beberapa Negara Arab (Difusi lewat Kodifikasi)

Mangunjaya dan Praharawati menekankan bahwa Majallah memuat kaidah fiqhiyyah yang bersumber dari fiqh Hanafi (disebut "99 prinsip") dan pengaruhnya cukup luas, terlihat pada hukum dagang di Uni Emirat Arab, Yordania, dan Yaman (Mangunjaya & Praharawati, 2019). Ini menunjukkan difusi kebijakan melalui artefak hukum modern (kodifikasi) yang mempercepat peredaran norma lintas negara (Mangunjaya & Praharawati, 2019).

6.3 Model Otoritas Syariah–Keuangan: Malaysia vs Indonesia (Difusi Model Kelembagaan sebagai Opsi, dengan Trade-off)

Jahar dan Shodiq menunjukkan Malaysia menempatkan otoritas syariah dalam struktur negara (dengan independensi tertentu), dan setelah Central Bank Law 701/2009 fatwa dewan syariah menjadi rujukan final bagi perbedaan pendapat serta penyelesaian sengketa ekonomi Islam (Jahar & Shodiq, 2022). Pada sisi lain, Indonesia memberi independensi lebih luas kepada MUI dan membentuk dewan syariah untuk urusan keuangan (Jahar & Shodiq, 2022). Studi tersebut menegaskan independensi dan efektivitas penerapan fatwa saling terkait dan memengaruhi pengawasan lembaga keuangan Islam (Jahar & Shodiq, 2022). Dalam logika difusi, model Malaysia dapat menjadi "template" bagi negara lain yang menginginkan finalitas otoritas, tetapi juga mengubah relasi independensi otoritas keagamaan (Jahar & Shodiq, 2022).

6.4 Perbedaan Fatwa Indonesia–Saudi pada Isu Emas (Batas Difusi karena Ikhtilāf Metodologis)

Jauhari et al. menjelaskan bahwa DSN-MUI membolehkan jual beli emas tidak tunai dengan syarat tertentu, sedangkan fatwa Al-Lajnah Ad-Dāimah Saudi melarang penundaan pembayaran dalam pertukaran tertentu (Dreßler, 2015). Studi itu menekankan ʿurf sebagai dasar penting pembentukan hukum atau fatwa (selama sejalan prinsip syariah) dan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama (Dreßler, 2015). Perbedaan hasil ini memperlihatkan bahwa difusi kebijakan lintas negara sering terhambat oleh perbedaan metodologi istinbath, sehingga adopsi kebijakan memerlukan kerja lokalisasi metodologis, misalnya ʿurf–maṣlaḥah (Dreßler, 2015; Jauhari et al., 2023).

6.5 Difusi Subnasional (Pusat–Daerah): Aceh sebagai Contoh Kontestasi dan Institusionalisasi Lokal

Pada level daerah, studi tentang Aceh menunjukkan kontestasi otoritas antara pemerintah dan ulama dalam pembentukan hukum perkawinan, termasuk munculnya dualisme hukum dan isu kepastian hukum pascapemberlakuan kebijakan otonomi khusus (Lefèvre, 2017). Studi tentang MPU Aceh menegaskan lembaga ulama ini memiliki misi memberi masukan atau pertimbangan bagi kebijakan daerah dari perspektif syariah (Wardhani, 2023). Walau ini bukan difusi lintas negara, kasus Aceh memperlihatkan bahwa "lintasan difusi" kebijakan syariah juga terjadi di dalam negara (pusat–daerah) dan bisa memunculkan dualisme atau kompetisi otoritas ketika sumber legitimasi (negara vs ulama) berjalan paralel (Lefèvre, 2017; Wardhani, 2023).

________________________________________

7. Implikasi Teoretis bagi Policy Diffusion dalam Ilmu Politik Islam

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya terdapat lima implikasi teoretis yang dapat dirumuskan.

Pertama, difusi kebijakan cenderung berjalan melalui medium fiqh, fatwa, dan kodifikasi, bukan melalui klaim syariah sebagai norma ilahi yang tunggal; karena fiqh dan fatwa diposisikan sebagai produk ijtihad yang kontekstual dan responsif (Mathar et al., 2022; Nasir et al., 2023; Yusuf et al., 2023).

Kedua, efektivitas difusi bergantung pada institusionalisasi, yakni apakah fatwa atau ijtihad diterjemahkan menjadi kebijakan mengikat melalui mekanisme negara (siyāsa sharʿiyya, legislasi, regulasi) (Andriansyah, 2023; Hassan et al., 2019; Imaniyati & Adam, 2017; Qurtubi et al., 2024).

Ketiga, lokalisasi adalah tahap niscaya: perubahan hukum dipengaruhi kondisi sosial-budaya, dinamika politik, dan ideologi; sehingga kebijakan yang "menyebar" perlu disesuaikan agar kompatibel dengan konteks setempat (Erbil, 2022; Sykiainen, 2013).

Keempat, ikhtilāf metodologis membatasi difusi "hasil akhir" dan mendorong difusi "kerangka argumentasi", misalnya penggunaan ʿurf, maṣlaḥah, talfiq, dan takhayyur, untuk menghubungkan norma dengan kebutuhan lokal (Dreßler, 2015; Jauhari et al., 2023; Khoir, 2022).

Kelima, desain relasi otoritas syariah–negara (independensi vs finalitas) memengaruhi difusi: model Malaysia dan Indonesia menunjukkan variasi tata kelola yang dapat dipelajari lintas negara, namun memiliki konsekuensi berbeda pada efektivitas pengawasan dan posisi otoritas keagamaan (Jahar & Shodiq, 2022).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berbasis contoh yang terdokumentasi, "balistik kebijakan" (policy diffusion) dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai lintasan penyebaran gagasan atau produk kebijakan syariah yang bergerak melalui medium fiqh, fatwa, dan kodifikasi atau legislasi; menyeberang yurisdiksi lewat inspirasi reformasi (Ottoman 1917 → Indonesia/Malaysia) (Sykiainen, 2013) dan lewat kodifikasi (Majallah → beberapa negara Arab) (Mangunjaya & Praharawati, 2019); serta efektif bila didukung arsitektur siyāsa sharʿiyya yang menghubungkan legitimasi ulama atau mufti dengan kewenangan implementasi negara (Hassan et al., 2019; Qurtubi et al., 2024). Proses ini selalu menuntut lokalisasi sosial-politik (Erbil, 2022; Sykiainen, 2013) dan dapat terhambat oleh ikhtilāf metodologis yang membuat difusi lebih realistis terjadi pada level "kerangka istinbath", misalnya ʿurf–maṣlaḥah, talfiq, dan takhayyur, ketimbang pada level "putusan tunggal" yang seragam lintas negara (Dreßler, 2015; Jauhari et al., 2023; Khoir, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Amin, M. (2017). Fatwa and the development of Islamic financial industry: A lesson from Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 9(2), 331–350. https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5353

Andriansyah, Y. (2023). Analysis of fatwas by the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama on the stock market. Millah Journal of Religious Studies, 525–552. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art9

Dreßler, M. (2015). Rereading Ziya Gökalp: Secularism and reform of the Islamic state in the late Young Turk period. International Journal of Middle East Studies, 47(3), 511–531. https://doi.org/10.1017/s0020743815000525

Erbil, A. (2022). Legalistic discourse in sixteenth-century Ottoman political thought: A literature review. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 20(39), 233–260. https://doi.org/10.55842/talid.1022277

Hakim, M. L., Prasojo, Z. H., Masri, M. S. B. H., Faiz, M. F., Mustafid, F., & Busro, B. (2023). Between exclusivity and inclusivity of institutions: Examining the role of the Indonesian Ulema Council and its political fatwa in handling the spread of Covid-19. Khazanah Hukum, 5(3), 230–244. https://doi.org/10.15575/kh.v5i3.30089

Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2021). The urgency of regulating fintech peer to peer lending sharia in Indonesia. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.036

Hassan, W. Z. W., Muslim, N., Latiff, R. A., Sallihudin, N. R., & Citra, P. (2019). Practice in certain school and fanatic inclination to one school: A study among Malaysian Shafi'i Mazhab within Islamic civilization context. Journal of Engineering and Applied Sciences, 15(2), 586–595. https://doi.org/10.36478/jeasci.2020.586.595

Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2017). The fatwa position of DSN-MUI in the national banking system. Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, 33(1), 142. https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2128

Iqbal, M., Bashir, N., & Ali, I. (2023). An analysis of the evaluation of Islamic laws in Pakistan from 1988 to 1999. Qlantic Journal of Social Sciences and Humanities, 4(4), 123–133. https://doi.org/10.55737/qjssh.926321627

Jahar, A. S., & Shodiq, S. (2022). Social and religious dimensions of children's inheritance in Turkey, Saudi Arabia and Indonesia. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 46(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v46i1.870

Jauhari, W., Muhaimin, A. W. A., & Khan, M. D. A. (2023). Implementation of the concept of ʿurf and maslahah in buying and selling gold with non-cash payment (comparative study of fatwa DSN-MUI and fatwa Al-Lajnah Ad-Dāimah Li Al-Buhūṡ Al-ʿIlmiyyah Wa Al-Iftāʾ Saudi Arabia). Suhuf, 35(1), 66–76. https://doi.org/10.23917/suhuf.v35i1.22638

Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati, K. (2022). The paradigm of Islamic legal products in Indonesia. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364

Khoir, N. (2022). The position of Negeri Serdang Sultanate (1865–1946) towards Islamic legal development. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 46(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v46i2.902

Kuru, A. T. (2022). Muslim politics between Sharia and democracy. Muslim Politics Review, 1(1), 23–39. https://doi.org/10.56529/mpr.v1i1.50

Lefèvre, C. (2017). Beyond diversity (hal. 116–141). https://doi.org/10.1515/9783110423327-006

Mangunjaya, F. M., & Praharawati, G. (2019). Fatwas on boosting environmental conservation in Indonesia. Religions, 10(10), 570. https://doi.org/10.3390/rel10100570

Mathar, A., Hardianti, H., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2022). Islamic legal thought implementation in Indonesia. Journal of Social Science, 3(4), 898–905. https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386

Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., Hasibuan, K., & Rahman, R. (2024). Analysis of the influence of fiqh and maqasid al-Syariah in the formation of Islamic legal policy in Indonesia. West Science Islamic Studies, 2(01), 30–37. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590

Nasir, M., Aniza, A., Muzakkir, M., & Roni, M. (2023). The contestation of authority in Islamic marriage law Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(2), 369. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7896

Qurtubi, A. N., Sugianto, E., & Kelibia, M. U. (2024). Legality of Bitcoin in the perspective of fiqh muamalah. West Science Islamic Studies, 2(03), 172–180. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i03.1133

Sykiainen, L. (2013). The Arab Spring and Islamic legal thought. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2258422

Wardhani, N. E. (2023). Existence of fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on Sharia principles: Between spiritual and regulatory. Journal of Social Research, 2(9), 3162–3168. https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1373

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and essence of fatwas on Islamic economic law in Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174

Yusuf, M., Hasanudin, H., Azhari, F., Abduh, M. R., & Farhanah, S. A. (2023). Islamic banks: Analysis of the rules of fiqh on the fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council. International Journal of Law Environment and Natural Resources, 3(1), 21–37. https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.44