02060 - Bipartisanisme dalam Perspektif Ilmu Politik dan Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Bipartisanship in the Perspective of Political Science and Contemporary Islamic Political Thought

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep bipartisanisme—kerja sama antara dua partai politik besar untuk mencapai tujuan bersama—dari sudut pandang ilmu politik umum dan pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya melalui gagasan Nurcholish Madjid (Cak Nur). Dengan menggunakan pendekatan konseptual-analitis, artikel ini memetakan bipartisanisme ke dalam kerangka kompromi dan koalisi politik, menelaah kondisi yang memungkinkan atau menghambatnya, serta mengevaluasinya secara normatif-kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa bipartisanisme dapat dipahami sebagai praktik politik yang sah dalam konteks pemikiran Islam kontemporer apabila dijalankan secara rasional, inklusif, dan berorientasi kepentingan publik—bukan sekadar retorika atau instrumen elite. Artikel ini juga menegaskan bahwa bipartisanisme tidak identik dengan kebijakan yang baik, sehingga evaluasi etis atas substansi dan dampak kebijakan tetap diperlukan.

Kata kunci: bipartisanisme, kompromi politik, koalisi, pemikiran politik Islam, Nurcholish Madjid, demokrasi Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of bipartisanship—cooperation between two major political parties to achieve common goals—from the perspective of general political science and contemporary Islamic political thought, particularly through the ideas of Nurcholish Madjid (Cak Nur). Using a conceptual-analytical approach, this article maps bipartisanship within the framework of political compromise and coalition, examines the conditions that enable or hinder it, and evaluates it normatively and critically. The findings suggest that bipartisanship can be understood as a legitimate political practice in the context of contemporary Islamic thought when carried out rationally, inclusively, and in the public interest—not merely as rhetoric or an elite instrument. This article also affirms that bipartisanship is not synonymous with good policy, so ethical evaluation of its substance and impact remains necessary.

Keywords: bipartisanship, political compromise, coalition, Islamic political thought, Nurcholish Madjid, Indonesian democracy

________________________________________

1. Pendahuluan

Bipartisanisme merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu politik, terutama dalam konteks sistem dua partai. Secara umum, bipartisanisme dipahami sebagai kerja sama antara dua partai politik besar untuk mencapai tujuan bersama dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, relevansi dan implikasi konsep ini tidak terbatas pada sistem dua partai semata—ia juga muncul sebagai isu dalam konteks multipartai, termasuk dalam dinamika politik Indonesia yang melibatkan partai-partai berbasis Islam.

Kajian terhadap bipartisanisme menjadi semakin penting seiring meningkatnya polarisasi politik di berbagai negara demokratis. Dalam konteks ini, pertanyaan mengenai kondisi yang memungkinkan atau menghambat kerja sama lintas partai, serta evaluasi normatif atas nilai dan batasannya, menjadi relevan bagi akademisi maupun praktisi politik.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan definisi dan kerangka analitis bipartisanisme dalam literatur ilmu politik; (2) memetakannya ke dalam konsep kompromi dan koalisi; (3) menelaahnya dalam perspektif pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya melalui gagasan Nurcholish Madjid; (4) mengoperasionalisasikannya dalam konteks Indonesia; serta (5) mengevaluasinya secara normatif-kritis.

________________________________________

2. Definisi Bipartisanisme dalam Ilmu Politik

Dalam literatur ilmu politik, bipartisanisme umumnya dipahami sebagai kerja sama, persetujuan, dan kompromi antara dua partai politik besar dalam proses pembuatan kebijakan (Haward & Cooper, 2012). Definisi ini juga menegaskan bahwa bipartisanisme bukan berarti keseragaman posisi, dan kerja sama tidak identik dengan harmoni—kooperasi dapat tetap disertai ketegangan dan perbedaan (Haward & Cooper, 2012). Dalam konteks empiris legislasi, bipartisanisme sering dibahas sebagai kolaborasi lintas partai yang tampak, misalnya, pada perilaku dukungan kebijakan dan kerja sama prosedural di lembaga perwakilan (Curry & Roberts, 2024; Oldham, 2024).

Namun, sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan bahwa bipartisanisme tidak selalu stabil dan dapat berubah mengikuti konteks politik: konflik partisan dapat menurunkan penilaian publik terhadap institusi legislatif (Harbridge & Malhotra, 2011), sementara preferensi publik atas "proses bipartisan" tidak otomatis mengalahkan identitas partisan ketika warga menilai kebijakan (Harbridge et al., 2014). Dengan demikian, secara analitis bipartisanisme perlu dibedakan dari sekadar retorika "menyeberang lorong" (across the aisle), karena aktor politik dapat memanfaatkan tema bipartisan secara strategis dalam komunikasi publik (Rhodes, 2014).

________________________________________

3. Memetakan Bipartisanisme ke Konsep Kunci: Kompromi dan Koalisi

Karena bipartisanisme menekankan kerja sama dua kubu besar (Haward & Cooper, 2012), ia dapat diposisikan sebagai bentuk khusus dari kompromi politik. Teori kompromi menekankan bahwa kompromi memang sulit tetapi diperlukan dalam demokrasi; hambatan kompromi dapat diperkuat oleh dinamika "kampanye permanen" yang mendorong sikap tidak kompromistis (uncompromising mindset), sedangkan tata kelola (governing) menuntut sikap yang lebih kompromistis—yakni kesediaan memberi konsesi dan menghormati lawan untuk dapat berkolaborasi dalam legislasi (Gutmann & Thompson, 2010). Pada level praktik, kerja sama lintas partai juga dapat dipahami sebagai bagian dari bisnis koalisi dalam demokrasi modern, di mana koalisi dapat terbentuk oleh kedekatan ideologis, pragmatisme politik, atau kombinasi keduanya melalui kompromi (Chalik, 2021).

Dari sisi institusional, penelitian tentang legislasi juga menegaskan bahwa bipartisanisme tidak hanya bergantung pada "niat baik", melainkan dapat dipengaruhi oleh aturan dan veto points. Misalnya, kajian tentang legislatur negara bagian menunjukkan bahwa ketika mayoritas menguasai seluruh veto institusional, "partisan governance" lebih mungkin terjadi, tetapi pembuatan kebijakan bipartisan tetap sering muncul bahkan ketika kondisi institusional tampak ideal untuk dominasi partisan; wawancara mengungkap adanya alasan non-institusional yang mendorong bipartisanisme terlepas dari kontrol veto (Oldham, 2024). Ini menguatkan bahwa bipartisanisme dapat dipicu oleh campuran insentif institusional dan sosial-politik (Gutmann & Thompson, 2010; Oldham, 2024).

________________________________________

4. Bipartisanisme dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam Kontemporer

4.1. Batas Evidensi dan Pintu Masuk yang Tersedia

Sumber-sumber yang tersedia tidak memuat pemaparan langsung tentang konsep bipartisanisme dalam kerangka klasik "ilmu politik Islam" (misalnya perumusan konseptual oleh tradisi fikih siyasah atau teori kenegaraan Islam), sehingga klaim definisional-tekstual yang spesifik tentang bipartisanisme sebagai konsep terminologis Islam tidak dapat ditetapkan dari referensi yang tersedia. Karena itu, pembacaan "menurut ilmu politik Islam" di sini harus dibatasi pada pemikiran politik Islam kontemporer yang memang ada dalam sumber, khususnya gagasan Nurcholish Madjid (Cak Nur) tentang Islam, demokrasi, inklusivitas, dan rasionalitas dalam urusan publik (Hamudy & Hamudy, 2020), serta kajian empiris tentang dinamika kompromi dan koalisi partai-partai Islam dalam politik Indonesia (Chalik, 2021).

Dengan batasan ini, "bipartisanisme menurut ilmu politik Islam" dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama lintas kelompok politik (dua kekuatan besar atau dua blok utama) yang dinilai sah dan bernilai sejauh selaras dengan orientasi etis-politik Islam yang digambarkan Cak Nur: Islam bukan terutama "struktur formal negara" atau sekadar komposisi hukum pemerintahan, melainkan manifestasi tawḥīd yang melahirkan sikap ḥanīf, inklusif, demokratis, dan menghormati pluralisme (Hamudy & Hamudy, 2020). Kerja sama lintas partai—termasuk format bipolar "dua partai besar" sebagaimana definisi bipartisanisme (Haward & Cooper, 2012)—dengan demikian dapat dibaca sebagai selaras dengan horizon inklusivitas dan penghormatan pluralisme yang dinyatakan Cak Nur (Hamudy & Hamudy, 2020; Haward & Cooper, 2012).

4.2. Landasan Normatif-Praktis: Mengapa Kerja Sama Lintas Partai Menjadi Masuk Akal

Cak Nur menekankan bahwa dalam urusan duniawi yang membutuhkan pemikiran rasional dan objektif, umat sebaiknya menggunakan "lensa sekuler" (dalam pengertian metode rasional untuk urusan publik), dan ia membedakan gagasan sekularisasi (sebagai kebutuhan cara pandang rasional) dari sekularisme (Hamudy & Hamudy, 2020). Dalam perspektif ini, kerja sama lintas partai untuk tujuan bersama dapat dipahami sebagai strategi rasional di arena politik modern—bukan sebagai kompromi akidah—karena politik kenegaraan diperlakukan sebagai ranah ijtihad rasional dan objektif (Hamudy & Hamudy, 2020). Kerja sama semacam itu juga konsisten dengan karakter Islam yang, menurut Cak Nur, mendorong sikap inklusif, demokratis, dan penghormatan pluralisme sosial (Hamudy & Hamudy, 2020).

Pada saat yang sama, Cak Nur juga mengkritik kecenderungan elite politik yang "menggunakan" umat (Muslim) demi kepentingan pribadi, alih-alih menjadikan Islam sebagai pemandu moral di arena politik (Hamudy & Hamudy, 2020). Kritik ini relevan untuk membaca risiko bipartisanisme yang hanya bersifat simbolik atau taktis: literatur kepresidenan menunjukkan bahwa tema bipartisan dapat dipakai sebagai postur retoris strategis dalam konteks polarisasi, tanpa berarti aktor benar-benar lebih konsensus-minded; retorika bipartisan dapat berfungsi untuk membangun kontras positif terhadap konflik partisan atau mengaburkan posisi ideologis (Rhodes, 2014). Dengan menggabungkan dua titik ini, "bipartisanisme" dalam pembacaan politik Islam kontemporer ala Cak Nur perlu dibedakan antara: (a) kerja sama substantif yang rasional dan berorientasi kepentingan publik/pluralisme, dan (b) kerja sama/retorika yang instrumental dan berisiko menjauh dari tuntutan moral politik (Hamudy & Hamudy, 2020; Rhodes, 2014).

________________________________________

5. Operasionalisasi dalam Konteks Indonesia: Koalisi, Kompromi, dan Posisi Partai-Partai Islam

Kajian tentang koalisi partai-partai Islam di Indonesia menegaskan bahwa koalisi adalah "bisnis sehari-hari" demokrasi modern, termasuk dalam pemilihan eksekutif di berbagai level (Chalik, 2021). Studi tersebut menyatakan bahwa dinamika politik telah mendorong pembentukan koalisi secara pragmatis di antara partai-partai yang berbeda ideologi (Chalik, 2021), sehingga secara konsep dekat dengan ide bipartisanisme sebagai kerja sama lintas perbedaan demi tujuan bersama (Chalik, 2021; Haward & Cooper, 2012). Dalam analisis itu, koalisi partai-partai Islam didorong oleh tiga logika: kesamaan ideologis, pragmatisme politik untuk memperoleh posisi/keuntungan, dan kompromi yang menggabungkan kesamaan ideologis serta pragmatisme (Chalik, 2021). Ini menunjukkan bahwa praktik "bekerja bersama" lintas garis politik di arena yang mayoritas Muslim tidak tunggal bentuknya—ada spektrum dari koalisi ideologis hingga koalisi pragmatis (Chalik, 2021).

Lebih lanjut, studi yang sama menekankan bahwa partai-partai Islam sering menjadi kekuatan subordinat dalam peta politik yang lebih luas dan cenderung membangun koalisi dengan partai-partai yang mapan dalam menjalankan pemerintahan (Chalik, 2021). Dari sudut pandang konsep, pola ini memperlihatkan bahwa kerja sama lintas partai (termasuk yang menyerupai bipartisanisme bila dua kekuatan dominan bekerja sama) dapat muncul bukan hanya karena kesamaan nilai, tetapi juga karena struktur kompetisi dan kebutuhan akses terhadap kekuasaan eksekutif (Chalik, 2021; Oldham, 2024). Ini sejalan dengan temuan institusional bahwa bipartisanisme dapat tetap terjadi bahkan tanpa paksaan veto points tertentu, karena ada alasan non-institusional yang mendorong minoritas ikut dalam pembuatan kebijakan (Oldham, 2024).

________________________________________

6. Kondisi yang Memungkinkan atau Menghambat Bipartisanisme

6.1. Aturan dan Kebutuhan Membangun Mayoritas

Literatur legislatif menekankan bahwa proses pembuatan undang-undang sering menuntut pembangunan koalisi lintas institusi dan karena itu dapat "memerlukan" dukungan bipartisan, terutama saat pemerintahan terbelah; bahkan di bawah pemerintahan terpadu, perbedaan internal dan perbedaan antarkamera dapat menghasilkan koalisi pemenang yang besar dan bipartisan (Curry & Roberts, 2024). Di tingkat aturan, kebutuhan dukungan lintas partai juga dikaitkan dengan mekanisme seperti ambang prosedural yang membuat dukungan dua pihak menjadi penting (Curry & Roberts, 2024). Dalam studi legislatur negara bagian, aturan dan veto points dapat meningkatkan insentif "partisan governance", tetapi bipartisanisme tetap sering terjadi dan tidak semata ditentukan oleh kontrol veto (Oldham, 2024).

6.2. Relasi Interpersonal, Reputasi, dan Hambatan Sosial

Selain aturan, relasi interpersonal antarpembuat kebijakan terbukti berkaitan dengan kolaborasi bipartisan; ketika relasi itu rusak, kolaborasi lintas partai dapat menurun dan efektivitas legislasi terdampak (Curry & Roberts, 2024). Eksperimen lapangan di legislatif negara bagian juga menunjukkan bahwa diskusi dalam kaukus bipartisan dapat meningkatkan dukungan terhadap RUU tertentu, dengan mekanisme seperti reputasi dan resiprositas, sementara pemilih partisan dan media dipotret sebagai hambatan bagi bipartisanisme (Zelizer, 2021). Kerangka "mindsets of compromise" menambah penjelasan bahwa resistensi kompromi juga bersumber dari dinamika demokrasi elektoral yang mendorong kecurigaan dan kecenderungan "mengalahkan" lawan, sedangkan tata kelola menuntut perubahan psikologis menuju kehendak bekerja sama (Gutmann & Thompson, 2010).

6.3. Persepsi Publik dan Insentif Elektoral

Sumber berbasis eksperimen survei menunjukkan bahwa konflik partisan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif, dan dukungan terhadap citra "bipartisan" dapat berbeda menurut kekuatan identifikasi kepartaian (misalnya independen/partisan lemah versus partisan kuat) (Harbridge & Malhotra, 2011). Namun, eksperimen lain menunjukkan bahwa meskipun warga dapat mengenali proses bipartisan, preferensi terhadap proses bipartisan tidak otomatis mengalahkan preferensi partisan dalam menilai kebijakan (Harbridge et al., 2014). Ini penting bagi pembacaan politik Islam kontemporer: sekalipun gagasan normatif seperti inklusivitas dan penghormatan pluralisme ditekankan (Hamudy & Hamudy, 2020), insentif kompetisi elektoral dan identitas partisan publik dapat tetap membuat kerja sama lintas partai menjadi rapuh (Harbridge et al., 2014; Harbridge & Malhotra, 2011).

________________________________________

7. Evaluasi Normatif-Kritis: Bipartisanisme Tidak Identik dengan Kebijakan Baik

Dua peringatan dari literatur membantu mencegah romantisasi bipartisanisme. Pertama, ada kritik bahwa fokus berlebihan pada "bipartisanisme" (sebagai label) dapat mengalihkan perhatian dari substansi kebijakan dan justru menghambat adopsi kebijakan antipemiskinan yang efektif (Skidmore, 2013). Kedua, model formal tentang kualitas legislasi bipartisan menyimpulkan bahwa kita tidak dapat menyimpulkan kualitas (welfare-improving) suatu kebijakan hanya dari fakta bahwa ia bipartisan, karena perilaku dukungan/oposisi juga dipengaruhi kalkulasi reputasi dan persepsi kompetensi partai oleh pemilih (Bethlendy, 2025).

Peringatan ini beresonansi dengan kritik Cak Nur terhadap kecenderungan elite yang menjadikan identitas (umat) sebagai alat kepentingan, bukan panduan moral (Hamudy & Hamudy, 2020). Dalam sintesis ini, bipartisanisme yang bernilai dalam kerangka politik Islam kontemporer bukan sekadar "dua partai sepakat", melainkan kerja sama yang rasional-objektif di ranah publik (Hamudy & Hamudy, 2020), sekaligus tidak mengabaikan evaluasi etis atas substansi dan dampaknya (Bethlendy, 2025; Skidmore, 2013).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan definisi umum yang tersedia, bipartisanisme adalah kerja sama, kesepakatan, dan kompromi antara dua partai besar untuk mencapai tujuan bersama dalam proses politik/kebijakan (Haward & Cooper, 2012). Dalam pembacaan "ilmu politik Islam" yang dapat ditopang oleh sumber yang tersedia, terutama melalui pemikiran Cak Nur, kerja sama lintas partai dapat dipahami sebagai praktik politik yang sah dan bahkan relevan ketika ia:

1. Selaras dengan visi Islam sebagai kekuatan spiritual yang melahirkan sikap inklusif, demokratis, dan menghormati pluralisme (Hamudy & Hamudy, 2020);

2. Dijalankan dengan rasionalitas dan objektivitas dalam urusan publik (politik duniawi) (Hamudy & Hamudy, 2020); dan

3. Tidak direduksi menjadi sekadar retorika/label atau instrumen elite, karena retorika bipartisan dapat digunakan secara strategis tanpa komitmen konsensus yang substantif (Rhodes, 2014), serta bipartisanisme sendiri tidak menjamin kualitas kebijakan (Bethlendy, 2025) dan dapat mengalihkan fokus dari substansi kebijakan (Skidmore, 2013).

Akhirnya, karena referensi yang diberikan tidak menyediakan basis konseptual dari tradisi klasik teori politik Islam, kesimpulan di atas harus dipahami sebagai konseptualisasi berbasis pemikiran politik Islam kontemporer Indonesia (Cak Nur) dan temuan empiris mengenai kompromi/koalisi partai Islam, bukan sebagai definisi terminologis yang mapan dalam seluruh korpus "ilmu politik Islam" (Chalik, 2021; Hamudy & Hamudy, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Bethlendy, L. (2025). The quality of bipartisan legislation. Legislative Studies Quarterly, 51(1). https://doi.org/10.1111/lsq.70048

Chalik, A. (2021). The half-hearted compromise within Indonesian politics: The dynamics of political coalition among Islamic political parties (1999-2019). Journal of Indonesian Islam, 15(2), 487–514. https://doi.org/10.15642/jiis.2021.15.2.487-514

Curry, J. M., & Roberts, J. M. (2024). Interpersonal relationships, bipartisanship, and January 6th. American Political Science Review, 119(3), 1542–1548. https://doi.org/10.1017/s000305542400114x

Gutmann, A., & Thompson, D. F. (2010). The mindsets of political compromise. Perspectives on Politics, 8(4), 1125–1143. https://doi.org/10.1017/s1537592710003270

Hamudy, N. A., & Hamudy, M. I. A. (2020). Cak Nur on politics: Indonesian political Islam and the role of Islamic politics. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 20(1), 97–113. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.554

Harbridge, L., & Malhotra, N. (2011). Electoral incentives and partisan conflict in Congress: Evidence from survey experiments. American Journal of Political Science, 55(3), 494–510. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2011.00517.x

Harbridge, L., Malhotra, N., & Harrison, B. F. (2014). Public preferences for bipartisanship in the policymaking process. Legislative Studies Quarterly, 39(3), 327–355. https://doi.org/10.1111/lsq.12048

Haward, M., & Cooper, N. J. (2012). Australian interests, bifocalism, bipartisanship, and the Antarctic Treaty System. Polar Record, 50(1), 60–71. https://doi.org/10.1017/s0032247412000459

Oldham, R. L. (2024). Partisan governance and minority party vetoes: Evidence from state legislatures. Legislative Studies Quarterly, 49(3), 617–648. https://doi.org/10.1111/lsq.12449

Rhodes, J. H. (2014). Party polarization and the ascendance of bipartisan posturing as a dominant strategy in presidential rhetoric. Presidential Studies Quarterly, 44(1), 120–142. https://doi.org/10.1111/psq.12090

Skidmore, M. J. (2013). "Bipartisanship" as a detriment to anti-poverty efforts: Some contrarian comments. Poverty & Public Policy, 5(3), 282–292. https://doi.org/10.1002/pop4.38

Zelizer, A. (2021). Talking shops: The effects of caucus discussion on policy coalitions. American Journal of Political Science, 66(4), 902–917. https://doi.org/10.1111/ajps.12636