02057 - Badan Legislatif dalam Perspektif Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyāsah): Kajian Konseptual dan Kelembagaan

Abstract

This article examines the concept of the legislative body in Islamic political science (fiqh siyāsah) through a conceptual and institutional approach. In modern political science, the legislative body is understood as an institution with the authority to enact laws (parliament or congress). In the Islamic political tradition, this concept is most closely associated with al-sulṭah al-tasyrī'iyyah (legislative power), which is institutionally equated with representative bodies such as ahl al-ḥall wa al-'aqd or majlis al-shūrā—both of which in contemporary terminology are often identified with parliament. The fundamental distinguishing feature of Islamic political science lies in its emphasis that legislative authority is not understood as "unlimited sovereignty" to enact any law, but rather operates under the supremacy of Islamic principles (sharī'ah) and the ideal of public welfare (maṣlaḥah/maqāṣid). This article also discusses the institutional functions of the legislative body—encompassing legislation, representation, deliberation (shūrā), and oversight (ḥisbah)—as well as its relationship with executive and judicial powers, the role of religious authority (fatwā) in positive law formation, and comparative illustrations from contemporary Muslim-majority states and Indonesia. The conclusion affirms that Islamic political science does not impose a single institutional form for the legislative body, but requires that the legislative process remain within the framework of justice, consultation, and public welfare.

Keywords: fiqh siyāsah, al-sulṭah al-tasyrī'iyyah, ahl al-ḥall wa al-'aqd, majlis al-shūrā, maṣlaḥah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep badan legislatif dalam ilmu politik Islam (fiqh siyāsah) melalui pendekatan konseptual dan kelembagaan. Dalam ilmu politik modern, badan legislatif dipahami sebagai lembaga yang berwenang membuat undang-undang (parlemen atau kongres). Dalam tradisi ilmu politik Islam, konsep ini paling dekat dengan al-sulṭah al-tasyrī'iyyah (kekuasaan legislatif), yang secara kelembagaan dipadankan dengan institusi representatif seperti ahl al-ḥall wa al-'aqd atau majlis al-shūrā—keduanya dalam terminologi kontemporer sering diidentikkan dengan parlemen. Ciri pembeda mendasar ilmu politik Islam terletak pada penekanan bahwa kewenangan legislasi tidak dipahami sebagai "kedaulatan tanpa batas" untuk membuat hukum apa pun, melainkan berada di bawah supremasi prinsip-prinsip Islam (syariah) dan ideal kemaslahatan (maṣlaḥah/maqāṣid). Artikel ini juga membahas fungsi-fungsi kelembagaan badan legislatif—yang mencakup legislasi, representasi, musyawarah (shūrā), dan pengawasan (ḥisbah)—serta relasinya dengan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, peran otoritas keagamaan (fatwa) dalam pembentukan hukum positif, dan ilustrasi komparatif dari negara-negara mayoritas Muslim kontemporer serta Indonesia. Kesimpulan menegaskan bahwa ilmu politik Islam tidak memaksakan satu bentuk kelembagaan tunggal bagi badan legislatif, tetapi menuntut agar proses legislasi tetap berada dalam koridor keadilan, konsultasi, dan kemaslahatan publik.

Kata Kunci: fiqh siyāsah, al-sulṭah al-tasyrī'iyyah, ahl al-ḥall wa al-'aqd, majlis al-shūrā, maṣlaḥah

________________________________________

I. Pendahuluan

Badan legislatif—lembaga yang berwenang membuat undang-undang atau parlemen/kongres—merupakan salah satu elemen sentral dalam kajian ilmu politik dan ketatanegaraan modern. Dalam tradisi ilmu politik Islam, pembahasan yang paling dekat dengan tema ini umumnya diletakkan dalam kerangka siyāsah (politik/pengelolaan urusan publik) dan fiqh siyāsah, yakni kajian fiqh tentang pengaturan urusan masyarakat dan negara agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta berorientasi kemaslahatan (Iriani et al., 2023; Kosasih et al., 2024).

Karena itu, "badan legislatif" dalam ilmu politik Islam lazim dipetakan pada konsep kekuasaan pembentukan hukum (al-sulṭah al-tasyrī'iyyah) yang secara historis dikaitkan dengan institusi representatif—sering disebut ahl al-ḥall wa al-'aqd atau majlis al-shūrā—dan dalam bahasa modern sering dipersamakan dengan parlemen (Kamali, 2014; Trinanda et al., 2022).

Namun, ciri pembeda mendasar ilmu politik Islam adalah penekanan bahwa kewenangan legislasi tidak dipahami sebagai "kedaulatan tanpa batas" untuk membuat hukum apa pun, melainkan berada di bawah supremasi prinsip-prinsip Islam/syariah dan ideal-ideal kemaslahatan (maqāṣid/maṣlaḥah) (Batchelor, 2014). Nuansa inilah yang membuat "badan legislatif" dalam perspektif Islam sekaligus merupakan lembaga politik (representasi dan pengawasan) dan lembaga normatif (mengaitkan produk hukum dengan prinsip agama), sehingga perlu dijelaskan melalui terminologi, sumber legitimasi, bentuk kelembagaan, fungsi, dan batas-batas kewenangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis konsep badan legislatif dalam perspektif ilmu politik Islam, meliputi: (1) terminologi dan kerangka konseptual, (2) padanan konseptual dan sumber legitimasi, (3) bentuk kelembagaan, (4) fungsi-fungsi, (5) relasi antarlembaga, (6) proses pembentukan undang-undang, (7) interaksi dengan otoritas keagamaan, serta (8) ilustrasi komparatif kontemporer, termasuk konteks Indonesia.

________________________________________

II. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode analisis konseptual dan komparatif. Sumber data primer berupa literatur akademik dalam bidang fiqh siyāsah, ilmu politik Islam, dan hukum tata negara Islam yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal bereputasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk merekonstruksi konsep badan legislatif dalam perspektif ilmu politik Islam dan membandingkannya dengan praktik kelembagaan di berbagai konteks negara Muslim kontemporer.

________________________________________

III. Pembahasan

A. Terminologi Kunci: Siyāsah, Fiqh Siyāsah, dan Siyāsah Dustūriyyah/Tasyrī'iyyah

Secara konseptual, sejumlah literatur menegaskan bahwa siyāsah berkaitan dengan pengelolaan urusan publik/pemerintahan dan dapat dimaknai sebagai "mengatur/mengurus" demi kemaslahatan. Dalam nomenklatur keilmuan, fiqh siyāsah dipakai untuk menyebut cabang fiqh yang mengkaji urusan politik-kenegaraan dan relasi penguasa–warga untuk mencapai kemanfaatan umum serta mencegah mudarat (Iriani et al., 2023; Kosasih et al., 2024). Bahkan, terdapat catatan konseptual bahwa terjadi ambiguitas dalam sebagian tradisi akademik Indonesia antara "siyāsah" sebagai politik dan "hukum tata negara", tetapi tetap ditegaskan bahwa fiqh siyāsah pada intinya adalah politik yang dirujukkan pada nilai-nilai Islam—bukan sekadar studi konstitusi dalam pengertian positivistik (Kosasih et al., 2024).

Dalam pembidangan fiqh siyāsah, beberapa rujukan membagi ruang lingkupnya. Terdapat pembagian yang menempatkan siyāsah dustūriyyah (politik ketatanegaraan/legislasi) sebagai salah satu bagian penting fiqh siyāsah, dan ada pula pemetaan yang memasukkan siyāsah dustūriyyah, dauliyyah (luar negeri), dan māliyyah (keuangan/moneter) sebagai pembagian pokok. Pada tingkat yang lebih rinci, literatur juga menjelaskan bahwa siyāsah dustūriyyah lazim difokuskan pada regulasi dan legislasi yang dibutuhkan urusan negara agar sesuai prinsip agama dan menghadirkan kemaslahatan (Arif & Ariyansyah, 2022; Iriani et al., 2023). Dengan demikian, pembahasan "badan legislatif" paling langsung berada pada wilayah siyāsah dustūriyyah dan/atau siyāsah tasyrī'iyyah (politik pembentukan hukum) (Trinanda et al., 2022).

B. Padanan Konseptual Badan Legislatif: Al-Sulṭah Al-Tasyrī'iyyah

Beberapa rujukan secara eksplisit menyebut istilah al-sulṭah al-tasyrī'iyyah sebagai "kekuasaan membentuk dan menetapkan hukum/undang-undang" dalam pemerintahan Islam, yang dibedakan dari kekuasaan eksekutif (al-sulṭah al-tanfīdhiyyah) dan yudikatif (al-sulṭah al-qaḍā'iyyah) (Erlina, 2021; Kamali, 2014). Penegasan triadik (legislatif–eksekutif–yudikatif) ini juga dipakai dalam pembahasan "konstitusi dan lembaga konstitusional" di negara yang mengidentifikasi diri sebagai republik Islam maupun negara demokrasi yang memadukan agama dan demokrasi, seperti Iran, yang disebut memiliki lembaga legislatif (al-sulṭah al-tasyrī'iyyah) dalam kerangka trias politica (dengan tambahan wilāyat al-faqīh).

Dari sudut pandang fiqh siyāsah, kewenangan legislatif ini dipahami bukan hanya sebagai "membuat aturan", tetapi juga terkait kewajiban memastikan aturan tersebut selaras dengan sumber-sumber normatif Islam. Bahkan, ada rujukan yang menyatakan bahwa karena otoritas menetapkan syariah pada hakikatnya adalah otoritas Tuhan, tugas lembaga legislatif pada dasarnya "terbatas" pada menggali, memahami, dan menjelaskan hukum dari sumber-sumber syariah (al-Qur'an dan Sunnah), serta memastikan regulasi yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan keduanya (Kamali, 2014). Dengan kata lain, konsep al-sulṭah al-tasyrī'iyyah dalam ilmu politik Islam membawa muatan pembatasan normatif yang membedakannya dari gagasan kedaulatan legislasi absolut (Batchelor, 2014).

C. Sumber Legitimasi dan Batas Kedaulatan Legislasi: Supremasi Syariah dan Orientasi Maṣlaḥah

1. Perdebatan "Apakah Islam Memerlukan Legislasi Independen?"

Kamali menegaskan adanya pandangan sebagian komentator bahwa karena teori konstitusional Islam "mewajibkan" negara menjalankan syariah, maka seolah "tidak ada tempat" bagi legislasi independen, sehingga lembaga legislatif terpisah dianggap tidak diperlukan. Namun, rujukan yang sama juga menunjukkan bahwa dalam praktik kontemporer, majelis perwakilan di banyak negara Muslim memiliki otoritas untuk meloloskan hukum dan regulasi; hanya saja, berbeda dari model demokrasi Barat yang mengandaikan kedaulatan legislasi yang suprem, "padanan Islamnya" dipahami tidak berposisi sebagai pemegang kedaulatan absolut. Kerangka ini sejalan dengan uraian lain yang menyebut bahwa dalam kompetensi legislasi, badan legislatif dalam Islam "tidak supreme"—tidak setara dengan supremasi parlemen dalam model tertentu (Batchelor, 2014).

Dengan demikian, ilmu politik Islam mengakui kebutuhan institusional untuk memproduksi regulasi (termasuk untuk urusan baru), tetapi menolaknya jika dipahami sebagai "kedaulatan tanpa batas" untuk mengganti esensi ajaran Islam (Batchelor, 2014). Karena itu, badan legislatif dalam perspektif Islam bergerak dalam medan yang sekaligus politis (representasi, perumusan kebijakan) dan syar'i (kompatibilitas dengan prinsip syariah).

2. Ijmā' dan Representasi: Kehendak Publik tanpa Kedaulatan Absolut

Kamali juga menyatakan bahwa prinsip ijmā' memanifestasikan kehendak rakyat dan bahwa baik demokrasi Islam maupun demokrasi Barat sama-sama menolak despotisme serta menempatkan rakyat sebagai lokus otoritas dalam urusan politik dan pemerintahan. Pada saat yang sama, Kamali membedakan "kedaulatan absolut"—yang dapat membuat/membatalkan hukum apa pun—dari "kedaulatan eksekutif", dan menekankan bahwa yang mungkin dalam kerangka politik Islam adalah model otoritas eksekutif/administratif yang bekerja atas mandat rakyat tanpa mengubah esensi Islam dan syariah (Batchelor, 2014). Pemahaman ini memperkuat tesis bahwa legitimasi badan legislatif dalam politik Islam terikat pada mandat publik dan konsultasi (shūrā), tetapi dibatasi oleh komitmen pada prinsip-prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan (Batchelor, 2014).

D. Bentuk Kelembagaan: Ahl Al-Ḥall Wa Al-'Aqd dan Majlis Al-Shūrā sebagai Padanan Parlemen

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa dalam realitas historis, kekuasaan legislatif dalam pemerintahan Islam dijalankan melalui institusi ahl al-ḥall wa al-'aqd (Kamali, 2014), dan dalam bahasa modern lembaga ini sering mengambil bentuk majelis shūrā (parlemen) (Kamali, 2014). Rujukan lain menegaskan bahwa ahl al-ḥall wa al-'aqd dipahami sebagai orang-orang yang memiliki otoritas memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama rakyat, serta terkait pula dengan fungsi merumuskan dan menetapkan—termasuk mengangkat kepala negara (Fadlillah, 2022; Trinanda et al., 2022). Dengan demikian, ilmu politik Islam memandang badan legislatif bukan semata mesin legislasi, tetapi juga institusi representasi yang berfungsi menyalurkan aspirasi dan melakukan pengambilan keputusan kolektif melalui musyawarah (Trinanda et al., 2022).

Konteks Indonesia juga dipakai sebagai contoh artikulasi modern dari lembaga perwakilan: studi tentang penguatan parlemen bikameral Indonesia menyebut keterkaitan majlis shūrā dengan fungsi parlementer modern, bahkan menyatakan posisi Majlis Syura sebagai penentu kesepakatan kolektif dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan hukum dalam pemerintahan Islam, sehingga kedudukannya "sama" dengan parlemen yang menjalankan fungsi legislasi. Pada titik ini, terdapat integrasi istilah: badan legislatif (parlemen) dipahami sebagai bentuk modern dari majlis shūrā/ahl al-ḥall wa al-'aqd yang bekerja melalui prosedur deliberatif (Kamali, 2014; Trinanda et al., 2022).

E. Fungsi-Fungsi Badan Legislatif dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

1. Fungsi Legislasi (Tashrī'/Tasyrī'iyyah) sebagai Produksi Regulasi yang Syar'i dan Maslahat

Dalam beberapa rujukan, legislasi dalam kerangka fiqh siyāsah dipandu oleh siyāsah shar'iyyah yang memberi ruang diskresi kepada kepala negara untuk mengambil kebijakan administratif/prosedural demi keadilan dan tata kelola yang baik, termasuk "inisiatif ekstra-syariah" untuk urusan publik, selama tetap dalam orientasi pelaksanaan syariah. Pada saat yang sama, studi-studi siyāsah dustūriyyah menekankan bahwa legislasi/regulasi ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan, serta tidak boleh menyimpang dari "ruh" nilai-nilai ajaran Islam (Arif & Ariyansyah, 2022; Iriani et al., 2023; Kusmardani et al., 2023). Bahkan, pembahasan tentang legislasi kebijakan—misalnya RUU minuman beralkohol—secara eksplisit menautkan politik legislasi (al-siyāsah al-dustūriyyah) dengan tuntutan agar pembentukan hukum oleh legislatif dan kebijakan oleh organ negara sejalan dengan maqāṣid—"mengambil manfaat dan menolak kerusakan" (li jalb al-maṣāliḥ wa li daf' al-mafāsid).

Dalam literatur Indonesia, prinsip-prinsip pembentukan peraturan juga dikaji sebagai siyāsah tasyrī'iyyah yang berfungsi sebagai pedoman legislator agar tidak melanggar syariah sekaligus menghadirkan kemaslahatan (Trinanda et al., 2022). Dengan demikian, badan legislatif dalam ilmu politik Islam dipahami sebagai institusi yang memproduksi peraturan positif, tetapi idealnya bekerja dengan "kompas normatif" berupa kompatibilitas syariah dan tujuan kemaslahatan (Trinanda et al., 2022; Arif & Ariyansyah, 2022).

2. Fungsi Representasi dan Musyawarah (Shūrā)

Beberapa rujukan menekankan bahwa musyawarah bukan sekadar prosedur politik, tetapi dipandang sebagai kewajiban religius, dan Majlis Syura diposisikan sebagai forum kesepakatan kolektif dalam penetapan hukum. Dalam kajian tentang sistem pemilu dan fiqh siyasah, DPR (legislatif) dipetakan pada ahl al-ḥall wa al-'aqd/ahlu shūrā sebagai institusi perwakilan (Erlina, 2021; Fadlillah, 2022). Lebih jauh, kajian tentang kebijakan publik dalam siyāsah shar'iyyah menyebut bahwa mekanisme amar ma'rūf nahy munkar dapat dipahami sebagai "check and balancing mechanism" yang diinstitusionalisasi pada ahl al-ḥilli wal 'aqdi (parlemen), wilāyat al-ḥisbah, dan wilāyat al-qaḍā' (Moten, 2015). Ini menunjukkan bahwa representasi tidak berhenti pada artikulasi aspirasi, tetapi juga terkait koreksi dan akuntabilitas moral-politik (Moten, 2015; Putra, 2021).

3. Fungsi Pengawasan dan Akuntabilitas: Hisbah dan Checks and Balances

Dalam konteks fungsi pengawasan legislatif, studi tentang DPRD (legislatif daerah) di Indonesia menyebut secara eksplisit bahwa fungsi DPRD mencakup pembentukan peraturan, anggaran, dan pengawasan. Rujukan yang sama mengaitkan fungsi pengawasan ini dengan konsep fiqh siyāsah seperti ahl al-ḥall wa al-'aqd (representasi rakyat) dan teori hisbah sebagai mekanisme pengawasan dalam siyāsah dustūriyyah. Hal ini selaras dengan gagasan lain yang menempatkan konsolidasi checks and balances antara eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari tujuan kemaslahatan publik—misalnya melalui lensa maqāṣid al-siyāsah dan ḥifẓ al-ummah (Putra, 2021).

Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, badan legislatif idealnya menjalankan "fungsi ganda": (i) legislasi yang maslahat dan syar'i, (ii) representasi dan musyawarah, serta (iii) pengawasan akuntabel yang dapat dipahami sebagai pengejawantahan prinsip korektif—termasuk amar ma'rūf nahy munkar—dalam desain ketatanegaraan (Putra, 2021).

F. Relasi Legislatif dengan Eksekutif dan Yudikatif: Pemisahan Kekuasaan vs. Tumpang Tindih

1. Spektrum Desain Konstitusional dalam Pengalaman Islam

Kamali menjelaskan bahwa sejarah politik Muslim mengalami pergeseran paradigma dari Khulafā' Rāshidūn menuju dinasti dan kemudian negara-bangsa modern, yang turut mengubah relasi organ-organ negara dan peran syariah/ulama dalam tata negara. Dalam studi lain tentang pemisahan kekuasaan di sistem Saudi, disebutkan bahwa pada masa awal Islam, pemisahan kekuasaan tidak didefinisikan seperti dalam demokrasi modern; terdapat gambaran bahwa para khalifah memegang kekuasaan eksekutif dan mengirim hakim untuk menjalankan fungsi yudisial, sementara otoritas legislasi dilekatkan pada komite Ahl al-Haq wal-aqed. Studi ini juga menekankan adanya tumpang tindih eksekutif–legislatif dalam desain Saudi kontemporer sehingga majelis syura tidak dapat dipandang sebagai kekuasaan legislatif independen.

Literatur yang menekankan fleksibilitas prinsip konstitusional Islam juga menyatakan bahwa Islam tidak mendikte bentuk negara/konstitusi yang tunggal, melainkan menuntut kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang fundamental; akibatnya, variasi desain hubungan eksekutif–legislatif dimungkinkan sepanjang prinsip dasar dipenuhi (Batchelor, 2014). Ini penting untuk memahami badan legislatif dalam politik Islam: ia tidak selalu identik dengan "parlemen berdaulat" (sovereign parliament), melainkan bagian dari desain kekuasaan yang dapat bervariasi antarnegara (Batchelor, 2014).

2. Nuansa "Fusi" Eksekutif–Legislatif dalam Sebagian Pemikiran Politik Islam

Dalam kajian politik Malaysia, disebutkan adanya pandangan—misalnya Muhammad Asad—bahwa sistem politik Islam seharusnya dibangun di atas "fusi" kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus menjaga relasi harmonis di antara keduanya; di sana juga dijelaskan bahwa kabinet merupakan bagian dari parlemen dan memimpin inisiatif legislasi di parlemen. Ini memperlihatkan bahwa, di samping diskursus "pemisahan kekuasaan", terdapat pula tradisi yang menekankan keterkaitan dekat eksekutif–legislatif dalam sistem parlementer sebagai bentuk praktik politik yang dianggap kompatibel dengan prinsip musyawarah dan tanggung jawab politik. Perbedaan ini menandakan bahwa "badan legislatif" dalam ilmu politik Islam tidak selalu dipahami dalam satu model institusional tunggal, melainkan dalam spektrum desain yang dinegosiasikan oleh pengalaman politik dan kerangka konstitusional masing-masing.

G. Proses Pembentukan Undang-Undang: Deliberasi, Ijtihad Kolektif, dan Pengujian Kesesuaian dengan Prinsip Islam

Dalam perspektif fiqh siyāsah, pembentukan hukum dipahami terkait ijtihad (penalaran hukum) dan musyawarah. Dalam kajian historis kodifikasi/legislasi hukum Islam, disebutkan adanya contoh institusionalisasi konsultatif seperti dewan konsultasi yang dipimpin Abū Ḥanīfah untuk menggabungkan pendapat melalui deliberasi (musyawarah). Di ranah kontemporer, ada rekomendasi desain konstitusional agar fuqahā' dilibatkan dalam penyusunan rancangan undang-undang untuk memastikan kesesuaiannya dengan klausul "tidak bertentangan dengan Islam" (repugnancy clause)—terutama ketika anggota eksekutif maupun legislatif tidak memiliki prasyarat pengetahuan fiqh/syariah (Arif et al., 2024). Ini menegaskan ciri khas politik Islam: proses legislasi tidak sekadar prosedur politik, melainkan juga prosedur normatif yang menuntut "review" kesesuaian dengan prinsip Islam (Arif et al., 2024).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, kajian siyāsah dustūriyyah juga memasukkan isu "pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan melalui proses legislasi" serta judicial review dan konvensi ketatanegaraan sebagai bagian dari ruang lingkupnya. Pada level kebijakan, pembahasan "open legal policy" menunjukkan bahwa proses legislasi bisa memiliki ruang tafsir yang luas, tetapi dalam perspektif siyāsah dustūriyyah ruang itu perlu dipagari agar tetap sejalan dengan kepentingan publik, keterbukaan, partisipasi, dan nilai-nilai ajaran Islam yang tidak boleh dilanggar (Kusmardani et al., 2023). Dengan demikian, badan legislatif diposisikan sebagai pusat produksi norma yang idealnya: deliberatif, berorientasi maslahat, dan memiliki mekanisme koreksi—baik melalui keterlibatan ulama/ahli maupun mekanisme uji konstitusional (Arif et al., 2024; Kusmardani et al., 2023).

H. Interaksi Badan Legislatif dengan Otoritas Keagamaan: Fatwa vs. Legislasi Positif

Ilmu politik Islam juga perlu membedakan antara otoritas normatif-keagamaan (misalnya fatwa) dan otoritas legislatif-negara (undang-undang/peraturan yang mengikat umum). Studi tentang posisi MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menegaskan bahwa fatwa MUI bukan jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat umum; agar menjadi hukum positif, fatwa perlu dipositivisasi melalui peraturan perundang-undangan oleh negara (Nurjaman et al., 2022). Sejalan dengan itu, kajian tentang urgensi legislasi larangan minuman beralkohol menekankan bahwa fatwa—misalnya fatwa MUI—tidak mengikat secara hukum positif sehingga diperlukan legislasi agar ketentuan menjadi mengikat seluruh warga. Ini menunjukkan bahwa badan legislatif dalam negara modern berperan sebagai "transformator" norma sosial-keagamaan menjadi norma hukum positif yang mengikat, melalui prosedur legislasi dan legitimasi ketatanegaraan (Nurjaman et al., 2022).

Konsekuensinya, badan legislatif dalam perspektif ilmu politik Islam kontemporer bukan hanya "pembaca teks" syariah, tetapi juga pengelola pluralitas sumber normatif (fiqh, fatwa, nilai sosial) yang harus diterjemahkan menjadi aturan publik yang memenuhi prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam format hukum negara (Nurjaman et al., 2022; Trinanda et al., 2022). Dalam bahasa lain, badan legislatif menjadi arena pertemuan fiqh (diskursus normatif) dan qanun/undang-undang (produk negara), yang juga berpotensi memunculkan ketegangan otoritas antara ulama dan otoritas politik—sebagaimana dicatat dalam kajian kodifikasi/taqnīn yang melihat adanya "pergeseran otoritas" dari fiqh-ulama menuju qanun-negara melalui parlemen.

I. Ilustrasi Kontemporer: Parlemen dan Legislasi dalam Beberapa Sistem

Sebagai ilustrasi variasi desain lembaga legislatif di dunia Muslim dan negara berkonstitusi yang menegaskan peran Islam, berikut beberapa contoh yang dapat dikemukakan.

Pertama, Iran. Studi komparatif lembaga konstitusional menyebut Iran mengikuti model trias politica (eksekutif–legislatif–yudikatif) dengan tambahan wilāyat al-faqīh. Studi lain menjelaskan bahwa Iran memiliki beberapa badan legislatif, termasuk Islamic Shura Council (parlemen) yang berfungsi mengajukan rancangan undang-undang, menyetujui menteri, dan mengawasi presiden. Ini menegaskan fungsi legislatif sebagai legislasi dan pengawasan dalam kerangka "Islamic republic".

Kedua, Maldives. Kajian sistem hukum Maladewa menyebut kekuasaan membuat hukum berada pada parlemen (People's Majlis), dengan anggota yang dipilih rakyat untuk masa jabatan tertentu dan jumlah kursi tertentu. Ini menunjukkan pengakuan model parlemen elektif di negara yang menegaskan Islam dalam konstitusinya.

Ketiga, Kesultanan Utsmani. Studi tentang Kanunname menyebut legislasi dikeluarkan dalam bentuk firman sultan, dan sebelum menerbitkannya sultan biasanya berdiskusi dengan Shaykh al-Islam. Uraian ini memperlihatkan model hubungan penguasa–otoritas keagamaan dalam produksi norma negara, yang berbeda dari parlemen modern tetapi tetap menunjukkan dimensi konsultatif dalam legislasi historis.

Ilustrasi-ilustrasi ini menegaskan kesimpulan penting dalam ilmu politik Islam: bentuk kelembagaan legislatif dapat beragam, tetapi isu kuncinya adalah bagaimana otoritas normatif Islam (syariah/fiqh) dan mandat publik (representasi) diintegrasikan ke dalam proses legislasi, pengawasan, dan tata kelola.

J. Konteks Indonesia: Parlemen Bikameral dan Siyāsah Dustūriyyah

Dalam konteks Indonesia modern, studi tentang penguatan parlemen bikameral menjelaskan struktur parlemen yang terdiri dari DPR (mewakili kepentingan nasional) dan DPD (mewakili kepentingan daerah/kelompok tertentu), tetapi pengaturan kewenangan DPD dinilai belum mencerminkan prinsip bikameral yang setara. Dalam perspektif siyāsah dustūriyyah, studi tersebut menekankan ruang lingkup kajian yang meliputi pembentukan/perubahan peraturan melalui proses legislasi, judicial review, dan praktik/konvensi ketatanegaraan. Bahkan, diusulkan strategi "konvensi ketatanegaraan"—melalui veto RUU tertentu yang diputus tanpa melibatkan DPD—sebagai cara memperkuat posisi DPD agar sistem double check dan check and balance lebih berjalan. Ini memperlihatkan bagaimana konsep badan legislatif dalam ilmu politik Islam—yang menekankan musyawarah, representasi, dan pencegahan despotisme—dapat dipakai sebagai lensa normatif untuk mengkritik desain kelembagaan modern dan mendorong keseimbangan kekuasaan (Putra, 2021).

Pada level legislatif daerah, rujukan lain menegaskan fungsi legislatif DPRD mencakup pembentukan peraturan, anggaran, dan pengawasan, serta menilai penguatan fungsi pengawasan selaras dengan konsep fiqh siyāsah—representasi ahl al-ḥall wa al-'aqd serta pengawasan melalui hisbah. Dengan demikian, badan legislatif dalam pengalaman Indonesia dapat dibaca sebagai arena aktualisasi nilai-nilai fiqh siyāsah (musyawarah, pengawasan, kemaslahatan) dalam format konstitusional negara-bangsa (Putra, 2021).

________________________________________

IV. Kesimpulan

Secara sintesis, badan legislatif dalam ilmu politik Islam paling tepat dipahami sebagai kekuasaan/organ pembentukan hukum (al-sulṭah al-tasyrī'iyyah) yang secara kelembagaan sering dipadankan dengan institusi representatif seperti ahl al-ḥall wa al-'aqd atau majlis al-shūrā dan dalam bahasa modern berwujud parlemen (Kamali, 2014; Trinanda et al., 2022). Kekhasan perspektif Islam terletak pada: (i) pembatasan kedaulatan legislasi (tidak absolut), (ii) orientasi pada kesesuaian dengan prinsip syariah dan kemaslahatan, dan (iii) keterkaitan dengan musyawarah serta akuntabilitas/pengawasan (hisbah, checks and balances) (Batchelor, 2014; Moten, 2015).

Variasi desain—mulai dari model tumpang tindih eksekutif–legislatif hingga model yang menguatkan pemisahan—menunjukkan bahwa ilmu politik Islam tidak memaksakan satu bentuk kelembagaan tunggal, tetapi menuntut agar proses legislasi tetap berada dalam koridor keadilan, konsultasi, dan kemaslahatan publik.

________________________________________

Referensi

Arif, M. Y. A., & Ariyansyah, A. (2022). Functions of the Village Consultative Body on the Implementation of Village Government in the Perspective of Fiqh Siyasah. Constitutional Law Society, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.36448/cls.v1i1.3

Arif, M. Y. A., Amri, W., & Makiin, I. D. A. (2024). Constitutionality of Open Legal Policy Making Law Number 3 of 2022 Concerning the State Capital in the Perspective of Siyasa Dusturiyyah. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14995

Batchelor, D. A.-F. (2014). Renewal and Reform for a Post-Karzai Afghanistan: A Critical Appraisal of the 2004 Constitution. ICR Journal, 5(1), 25–42. https://doi.org/10.52282/icr.v5i1.420

Erlina, F. (2021). Untitled. Matan Journal of Islam and Muslim Society, 3(2), 167. https://doi.org/10.20884/1.matan.2021.3.2.4599

Fadlillah, I. (2022). Participation of Former Corruption Prisoner in Elections in Islamic Perspective. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 11(1), 54–77. https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i1.6533

Iriani, D., Budiono, A., Fauzan, M., Mahfiana, L., Ningrum, E., & Masykuroh, E. (2023). Problematics of Intolerance Conflict Between Religious People in Islamic Law Politics in the Digitalization Era (hlm. 1242–1250). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_141

Kamali, M. H. (2014). Separation of Powers: An Islamic Perspective. ICR Journal, 5(4), 471–488. https://doi.org/10.52282/icr.v5i4.370

Kosasih, A., Sirajuddin, M. D. M., Fauzan, F., & Kusmidi, H. (2024). Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyah Perspective. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 9(1), 335. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.10047

Kusmardani, A., Khosyi'ah, S., Mukhlas, O. S., Nurrohman, N., & Saepullah, U. (2023). The Development of Ideas on The Reform and Transformation of Islamic Family Law Into Legislation in Islamic Countries. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4(5), 644–662. https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.296

Moten, A. R. (2015). Malaysia as an Islamic State: A Political Analysis. Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 1(2), 1–69. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol1no2.1

Nurjaman, A., Arzam, A., Yusuf, M., Witro, D., & Musadad, A. (2022). Nahdlatul Ulama Theological Basis in Accepting the Concept of Guided Democracy 1959–1965. Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(2), 345–362. https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5964

Putra, A. (2021). Indonesia's Presidential Threshold As Open Legal Policy in Election: As a Base for Muslim Studies. Jurnal Al-Tasyrī'iyyah, 121–131. https://doi.org/10.24252/jat.vi.28791

Trinanda, D., Abrar, A., Taufik, M., Husni, F., & Yati, F. (2022). Maṣlahah and Justice in the Formulation of the Law: A Critic on the Formulation of Job Creation Law. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 21(1), 53. https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.4718