02056 - Asimilasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual, Kebijakan, dan Studi Kasus

Abstract

Assimilation as a political concept refers to the process of absorbing minority groups into the dominant majority culture or political system. In the framework of Islamic political science, assimilation is not merely a neutral cultural process, but also carries significant implications for justice, minority protection, and religious freedom. This article examines the concept of assimilation from the perspective of Islamic political science through a conceptual approach and comparative case studies. The analysis covers the distinction between assimilation, integration, and multiculturalism; assimilation as state policy; the Fiqh al-Aqalliyāt framework as a normative-practical strategy for Muslim minorities; internal debates among Muslim thinkers regarding assimilation; and concrete case studies, namely Muslim Malays in Pattani, Thailand, and the Chinese minority in Indonesia. The findings show that coercive assimilation tends to become a mechanism of identity discrimination that conflicts with Islamic ethical principles of equality and minority protection. In contrast, pluralistic integration that maintains participatory equality is more in line with the values of Islamic political ethics. Coercive assimilation also consistently triggers identity resistance and the escalation of socio-political conflict.

Keywords: assimilation, Islamic political science, minority, integration, Fiqh al-Aqalliyāt, Pattani

________________________________________

Asimilasi sebagai konsep politik merujuk pada proses penyerapan kelompok minoritas ke dalam budaya atau sistem mayoritas yang dominan. Dalam kerangka ilmu politik Islam, asimilasi bukan sekadar proses kultural yang netral, melainkan juga memiliki implikasi signifikan terhadap keadilan, perlindungan minoritas, dan kebebasan beragama. Artikel ini mengkaji konsep asimilasi dari perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan konseptual dan studi kasus komparatif. Pembahasan mencakup pembedaan antara asimilasi, integrasi, dan multikulturalisme; asimilasi sebagai kebijakan negara; kerangka Fiqh al-Aqalliyāt sebagai strategi normatif-praktis bagi minoritas Muslim; perdebatan internal pemikir Muslim tentang asimilasi; serta studi kasus konkret Muslim Melayu Pattani di Thailand dan minoritas Tionghoa di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa asimilasi koersif cenderung menjadi mekanisme diskriminasi identitas yang bertentangan dengan prinsip etika Islam tentang kesetaraan dan perlindungan minoritas. Sebaliknya, integrasi pluralistik yang mempertahankan kesetaraan partisipasi lebih selaras dengan nilai-nilai etika politik Islam. Asimilasi koersif juga secara konsisten memicu resistensi identitas dan eskalasi konflik sosial-politik.

Kata kunci: asimilasi, ilmu politik Islam, minoritas, integrasi, Fiqh al-Aqalliyāt, Pattani

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam wacana ilmu sosial dan politik, pengelolaan kemajemukan identitas selalu menghadirkan pertanyaan mendasar: bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan perbedaan? Asimilasi hadir sebagai salah satu jawaban sekaligus sumber ketegangan yang tak kunjung tuntas. Sebagai konsep, asimilasi merujuk pada proses penyerapan kelompok minoritas ke dalam budaya atau sistem politik mayoritas—sebuah proses yang kerap mengandung dimensi kekuasaan, pemaksaan, dan penghapusan identitas.

Dalam perspektif ilmu politik Islam, persoalan asimilasi menjadi semakin kompleks karena ia bersentuhan langsung dengan prinsip-prinsip normatif Islam tentang keadilan ('adl), perlindungan terhadap kaum minoritas (ahl al-dhimmah), dan kebebasan beragama. Di satu sisi, komunitas Muslim di berbagai belahan dunia kerap menjadi objek kebijakan asimilasi oleh negara mayoritas non-Muslim. Di sisi lain, negara-negara dengan mayoritas Muslim pun tidak luput dari praktik-praktik asimilatif terhadap kelompok minoritas agama dan etnis di dalamnya.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis konsep asimilasi dalam kerangka ilmu politik Islam, dengan menelaah landasan konseptual, implikasi kebijakan, respons normatif tradisi Islam, perdebatan internal pemikir Muslim, serta studi kasus konkret. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang relasi antara asimilasi, kekuasaan, dan etika politik Islam.

________________________________________

2. Pengertian Asimilasi dalam Analisis Politik

Dalam ilmu sosial–politik, asimilasi lazim dipahami sebagai proses penyerapan kelompok minoritas ke dalam budaya dominan sehingga ciri khas kelompok minoritas itu berkurang atau hilang, dan relasi mayoritas–minoritas bergerak menuju keseragaman identitas publik (Hifza & Aslan, 2019; Kusuma, 2016). Dalam pilihan kebijakan negara (nation-state), asimilasi sering diposisikan sebagai salah satu dari dua opsi besar pengelolaan kemajemukan—asimilasi atau multikulturalisme—di mana asimilasi berarti kebudayaan minoritas "menyerahkan" warisan budayanya kepada pihak yang lebih kuat, bahkan dapat disertai pemaksaan (Kusuma, 2016). Karena itu, asimilasi bukan sekadar proses kultural netral, melainkan dapat menjadi alat kekuasaan yang bekerja melalui aturan, pendidikan, hukum, dan narasi identitas nasional (Kusuma, 2016; Sodiqin, 2016).

Sejumlah kajian juga menekankan bahwa istilah asimilasi kerap tumpang tindih dengan akulturasi, tetapi tetap dapat dibedakan: asimilasi cenderung mengarah pada hilangnya identitas asli (terutama pada kelompok kecil/minoritas), sedangkan integrasi menekankan koeksistensi dan partisipasi bersama tanpa menuntut lenyapnya identitas awal (Hifza & Aslan, 2019; Rivaie, 2011). Dengan demikian, dalam analisis politik, asimilasi perlu dibaca sebagai proses dan/atau kebijakan yang mengatur "siapa boleh tampak sebagai siapa" di ruang publik, dan sejauh mana identitas minoritas dianggap sah (Kusuma, 2016; Rivaie, 2011).

________________________________________

3. Pembedaan Penting: Asimilasi, Integrasi, dan Multikulturalisme

Literatur yang tersedia membedakan asimilasi dari integrasi secara tegas. Dalam konteks "pembauran" pada masa Orde Baru, asimilasi bahkan didefinisikan sebagai upaya menghilangkan identitas "kecinaan" secara berangsur, sedangkan integrasi justru berarti tetap mempertahankan identitas sebagai salah satu suku/komunitas yang sederajat (Putra, 2018). Pembedaan serupa juga muncul dalam kajian komunikasi antarbudaya: integrasi terjadi ketika kelompok migran/minoritas ingin mempertahankan budaya dan bahasa asal sekaligus berinteraksi sehari-hari dengan kelompok lain, dan ini berbeda dari asimilasi yang menuntut penyesuaian lebih jauh hingga hilangnya identitas khas (Rivaie, 2011).

Dalam studi integrasi ekonomi–politik, asimilasi juga dirumuskan sebagai kecenderungan mengadopsi budaya dominan dengan konsekuensi "hilangnya" identitas awal, sedangkan integrasi digambarkan sebagai relasi yang menekankan penghargaan antarkelompok tanpa rasa terancam (Hifza & Aslan, 2019). Bahkan dalam diskursus integrasi sosial pascakonflik, asimilasi dipahami sebagai kelanjutan dari cara pandang "penyatuan" yang berharap identitas minoritas menyatu dengan identitas dominan (Mujib, 2008). Karena itu, ketika asimilasi didefinisikan sebagai "penyerapan minoritas ke dalam sistem mayoritas," definisi itu konsisten dengan pemaknaan asimilasi sebagai model integrasi monistik (monistic integration) yang disepadankan dengan asimilasi kebudayaan (Sodiqin, 2016).

________________________________________

4. Asimilasi sebagai Kebijakan Negara: dari Penyeragaman hingga Politik Konformitas

Dalam kerangka kebijakan, berbagai sumber menegaskan bahwa asimilasi dapat menjadi politik konformitas: negara cenderung membangun keseragaman dan memperlakukan minoritas melalui logika penyesuaian sepihak, bukan pengakuan setara (Kusuma, 2016). Mundzir menyatakan bahwa asimilasi dapat berarti kebudayaan yang lebih kecil/lemah harus menyerahkan "heritage" kepada pihak yang lebih kuat, bahkan dengan pemaksaan; dan ia mengaitkan paradigma asimilasi dengan kecenderungan kebijakan yang rasis terhadap minoritas (Kusuma, 2016). Sejalan dengan itu, tulisan tentang integrasi bangsa juga mengingatkan bahwa strategi asimilasi dapat memunculkan ketegangan kultural dan regional, terutama ketika ada etnis mayoritas dominan dan etnis minoritas dengan identitas kuat; sehingga strategi kebhinnekaan (Bhinneka Tunggal Ika) dinilai lebih tepat sebagai perekat integrasi (Kusuma, 2016; Roszi & Mutia, 2018).

Kerangka ini penting untuk ilmu politik Islam karena ia menempatkan asimilasi sebagai isu kekuasaan dan keadilan (power–justice), bukan sekadar perubahan budaya. Dalam konteks minoritas agama di Indonesia, misalnya, Nurkhoiron menunjukkan adanya praktik "integrasi/asimilasi yang dipaksakan" ketika kelompok aliran kepercayaan didorong untuk bergabung ke agama-agama yang diakui; dan ia menekankan bahwa penguatan rezim HAM dapat meretas pemaksaan semacam itu ("HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DI MASYARAKAT MUSLIM PATTANI THAILAND (Integrasi, Konflik Dan Dinamikanya)," 2016; Kusuma, 2016). Artinya, dalam pembacaan politik, asimilasi sering bekerja melalui perangkat legal-administratif yang mengatur identitas warga dan legitimasi ekspresi keyakinan ("HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DI MASYARAKAT MUSLIM PATTANI THAILAND (Integrasi, Konflik Dan Dinamikanya)," 2016; Kusuma, 2016).

________________________________________

5. Kerangka Ilmu Politik Islam: Politik Berbasis Nilai Islam dan Isu Minoritas

Ilmu politik Islam didefinisikan sebagai aktivitas politik yang berakar pada nilai atau prinsip Islam, dengan variabel penting seperti etika Islam dan ketentuan hukum Islam (Yulianti et al., 2022). Di sisi lain, dakwah dan pemahaman Islam juga dipaparkan sebagai tidak terpisahkan dari ranah sosial-politik, karena "ajaran Islam tidak bisa dipisahkan dari sosio-politik" (Muryanti, 2014), sehingga pembahasan asimilasi dalam ilmu politik Islam dapat diarahkan pada dua fokus yang saling berkaitan:

Pertama, fokus normatif: bagaimana prinsip Islam dibaca untuk menilai kebijakan terhadap minoritas, mencakup keadilan, kebebasan beragama, dan hak politik.

Kedua, fokus praktis: bagaimana komunitas Muslim—sebagai minoritas atau mayoritas—merespons tekanan asimilasi melalui strategi sosial, hukum, pendidikan, dan politik.

Dalam fokus normatif, artikel tentang hadis dan kebebasan beragama menyatakan bahwa sebagian negara-negara Islam berpendapat Islam telah menjamin hak asasi dan menjamin keberagamaan (keyakinan) kaum minoritas (Hamid, 2019). Pada ranah hak politik, studi tentang hak politik non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim (Makassar) menegaskan prinsip pemenuhan hak politik non-Muslim adalah pelibatan mereka—langsung atau melalui perwakilan—dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan politik sebagai bagian dari "social contract" mengenai pemerintahan dan kontrol (Kusumowardhani, 2024). Klaim-klaim ini menyediakan landasan untuk menilai apakah asimilasi yang meniadakan identitas minoritas kompatibel atau justru bertentangan dengan orientasi perlindungan-hak yang ditegaskan dalam tradisi ilmu politik Islam (Hamid, 2019; "HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DI MASYARAKAT MUSLIM PATTANI THAILAND (Integrasi, Konflik Dan Dinamikanya)," 2016; Kusumowardhani, 2024).

________________________________________

6. Asimilasi dalam Politik Islam sebagai Problem Kebijakan: Ketika Ia Menjadi Pemaksaan Identitas

Pada titik ini, asimilasi menurut ilmu politik Islam dapat disintesiskan sebagai berikut: asimilasi adalah kebijakan/proses penyerapan identitas minoritas ke dalam identitas mayoritas yang berimplikasi langsung pada etika politik Islam mengenai keadilan, perlindungan minoritas, dan kebebasan beragama (Hamid, 2019; Kusuma, 2016; Yulianti et al., 2022). Ketika asimilasi bekerja melalui pemaksaan, berbagai sumber menunjukkan ia mudah berubah menjadi mekanisme diskriminasi.

Kasus aliran kepercayaan di Indonesia memperlihatkan bahwa pemaksaan integrasi/asimilasi ke agama resmi dipahami sebagai problem perlindungan HAM minoritas ("HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DI MASYARAKAT MUSLIM PATTANI THAILAND (Integrasi, Konflik Dan Dinamikanya)," 2016). Dalam kasus Ahmadiyah, Mundzir menilai kekerasan terhadap minoritas berhubungan dengan kegagalan negara menegakkan politik multikulturalisme dan kecenderungan pada politik konformitas/asimilasi yang menekan minoritas (Kusuma, 2016). Dua kasus ini memperlihatkan satu pola: asimilasi sebagai rezim penyeragaman dapat melemahkan proteksi minoritas dan membuka ruang marginalisasi ("HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DI MASYARAKAT MUSLIM PATTANI THAILAND (Integrasi, Konflik Dan Dinamikanya)," 2016; Kusuma, 2016).

Dari sisi konseptual, hal ini sejalan dengan peringatan bahwa asimilasi mengarah pada hilangnya identitas minoritas, sedangkan integrasi menekankan relasi penghargaan antarkelompok (Hifza & Aslan, 2019; Rivaie, 2011). Dengan demikian, dalam kerangka politik Islam berbasis etika, masalah utama bukan "ada/tidaknya interaksi lintas kelompok," melainkan apakah negara/kelompok dominan menuntut penghapusan identitas minoritas (asimilasi koersif) atau memfasilitasi kesetaraan partisipasi (integrasi pluralistik) (Hifza & Aslan, 2019; Kusuma, 2016; Kusumowardhani, 2024).

________________________________________

7. Respons Politik Islam dari Sisi Minoritas Muslim: Fiqh al-Aqalliyāt sebagai Strategi Bertahan tanpa Larut

Tradisi Islam menyediakan perangkat khas untuk konteks minoritas, yakni Fiqh al-Aqalliyāt (fikih minoritas). Nurhayati mendefinisikannya sebagai model fikih yang memelihara keterkaitan hukum syar'i dengan dimensi komunitas minoritas Muslim, khususnya di Barat (Mundzir, 2012). Ia digambarkan sebagai hasil reinterpretasi dalil atas dasar kemaslahatan (maslahah) sebagai spirit syariah, dan dirancang untuk memberi panduan tentang yang dilarang dan dibolehkan agar minoritas Muslim dapat menjalankan kewajiban sebagai Muslim di lingkungan non-Muslim (Mundzir, 2012). Secara politik, fikih minoritas ini penting karena ia menawarkan "jalan tengah" agar minoritas Muslim dapat beradaptasi tanpa harus menerima asimilasi total yang menghapus identitas keagamaan (Mundzir, 2012; Rivaie, 2011).

Kerangka ini juga beririsan dengan dilema minoritas Muslim yang digambarkan dalam studi minoritas Muslim Filipina: diskriminasi dapat berbentuk asimilasi sosial paksa yang menghilangkan identitas Islam; dan isu minoritas terkait integrasi nasional muncul melalui sektor pendidikan, hukum, ekonomi, dan bahasa (Hanafie, 2017). Dengan demikian, "politik Islam" pada level minoritas bukan semata tuntutan formal kekuasaan, melainkan juga strategi normatif-praktis untuk menjaga identitas dan hak hidup dalam struktur mayoritas (Hanafie, 2017; Mundzir, 2012).

________________________________________

8. Perdebatan Internal Pemikir Muslim: Asimilasi Penuh vs. Koeksistensi Kultural

Literatur yang ada menunjukkan bahwa di kalangan pemikir Muslim sendiri terdapat perbedaan posisi tentang asimilasi di Barat. Fauzia menjelaskan bahwa Fethullah Gülen mendorong koeksistensi kultural yang tidak membahayakan tradisi keagamaan, sedangkan Tariq Ramadan menyerukan "asimilasi budaya" di mana Muslim menanggalkan kultur asal dan berasimilasi penuh ke dalam kehidupan budaya Eropa (Thontowi, 2017). Artikel lain tentang Ramadan bahkan menyatakan bahwa bagi Ramadan proses asimilasi dipandang mutlak agar Islam dapat bertahan di Eropa, disertai seruan ijtihad untuk memahami budaya Eropa—misalnya tentang berpakaian dan peninjauan ulang kewajiban jilbab (Aslan et al., 2020; Thontowi, 2017).

Namun demikian, Nadia menekankan bahwa konstruksi identitas Muslim Eropa seharusnya mendialogkan pesan universal Islam dengan konteks Eropa agar tidak terjebak pada alienasi dan asimilasi (Junedi, 2022). Sementara itu, kajian problematika minoritas Muslim di Barat menyoroti bahwa sejumlah negara Barat mengembangkan kebijakan yang mengajarkan inklusivitas, pluralitas, dan penghormatan, dengan jawaban kunci berupa "coexistence" (hidup berdampingan) meskipun berbeda keyakinan dan kebiasaan (Erasiah et al., 2023). Rangkaian sumber ini menunjukkan bahwa "asimilasi" dalam perspektif politik Islam kontemporer bukan konsep tunggal: ia diperdebatkan antara asimilasi penuh (Ramadan) dan koeksistensi/integrasi (Gülen; juga gagasan dialog kontekstual agar tidak jatuh pada asimilasi) (Erasiah et al., 2023; Thontowi, 2017).

________________________________________

9. Studi Kasus: Muslim Melayu Pattani di Thailand

9.1 Jalur-Jalur Asimilasi: Politik, Pendidikan, Budaya, dan Hukum

Sodiqin menjelaskan bahwa asimilasi budaya terhadap Muslim Melayu Pattani ditempuh melalui politik, pendidikan, budaya, dan hukum (Syahrul, 2020). Jalur politik bekerja melalui ideologi "nation, king, religion" yang menundukkan semua warga dalam satu nasionalisme (Sofiana et al., 2022; Syahrul, 2020). Jalur pendidikan dilakukan melalui kebijakan standardisasi: kewajiban pengajaran bahasa dan sejarah Thai serta ajaran Buddha; bahkan disebutkan bahwa pada tahun 1921 pemerintah mewajibkan pengajaran bahasa Thai dan ajaran agama Buddha di pendidikan dasar (Sofiana et al., 2022; Syahrul, 2020). Jalur budaya ditempuh melalui migrasi penduduk dari utara ke selatan dan pembentukan "peaceful village" (Syahrul, 2020). Jalur hukum dilakukan melalui intervensi yang membatasi berlakunya hukum Islam dan menghapus peradilan Islam (kewenangan Dato' Yuthithams) dengan konsolidasi ke peradilan sipil dan pemberlakuan hukum sipil Thai di Pattani (Syahrul, 2020).

Ekawati menegaskan bahwa pemerintah Thailand mewajibkan asimilasi budaya Thai (Buddhisme) terhadap Muslim minoritas, dan bahwa kebijakan asimilasi gencar melalui jalur pendidikan, politik, budaya, dan hukum karena posisi budaya Pattani tersubordinasi oleh budaya Thai mayoritas (Sinaga & Yusril, 2021). Dengan demikian, asimilasi di Pattani bukan sekadar interaksi sosial alamiah, melainkan rekayasa institusional yang menyasar bahasa, pendidikan, hukum, dan simbol identitas (Sinaga & Yusril, 2021; Syahrul, 2020).

9.2 Bentuk Pemaksaan Identitas dan Dampak Psikososial

Kusuma menggambarkan kebijakan asimilasi budaya di Thailand sebagai asimilasi yang dipaksa sejak rezim Jenderal Phibul Songkhram, dengan Thai-Buddha sebagai identitas tunggal. Kebijakan ini melarang penggunaan nama, bahasa, dan identitas Melayu Islam lain dalam kehidupan masyarakat; bahkan untuk diterima di sekolah negeri dan bekerja di instansi pemerintah, identitas Melayu Muslim relatif harus ditanggalkan (Razakova et al., 2024). Kusuma juga menyatakan kebijakan ini merupakan "perang psikologi" melalui kekerasan kultural untuk menghapus budaya Melayu Islam, menimbulkan culture shock berat, tekanan psikologis, serta stigma bahwa Melayu Muslim adalah kelompok kriminal yang memunculkan kecurigaan etnis Thai (Razakova et al., 2024). Narasi ini memperlihatkan bagaimana asimilasi beroperasi sebagai politik identitas yang mengubah akses warga pada pendidikan/kerja sekaligus menata persepsi mayoritas terhadap minoritas (Kusuma, 2016; Razakova et al., 2024).

Himam juga menegaskan bahwa Muslim dipaksa menanggalkan identitas Melayu Islam dan menggantinya dengan identitas bercorak Thailand dan Buddha, serta menyebut minoritas Melayu Muslim di selatan menghadapi diskriminasi kompleks dan teror berkala; konflik berkepanjangan memicu sebagian kecil masyarakat melakukan perlawanan (Rohman & Mukhibat, 2017). Jadi, asimilasi koersif di sini berkelindan dengan diskriminasi dan dinamika konflik (Razakova et al., 2024; Rohman & Mukhibat, 2017; Sinaga & Yusril, 2021).

9.3 Resistensi: dari "Dekulturisasi" hingga Tuntutan Otonomi/Kemerdekaan

Sodiqin menyatakan proyek asimilasi ini ditolak karena dipandang sebagai upaya dekulturisasi kultur Melayu Muslim yang menjadi identitas, dan resistensi bertujuan dari otonomi Pattani hingga keinginan menjadi negara merdeka (Syahrul, 2020). Sumber lain menegaskan bahwa masyarakat Pattani memaknai setiap upaya integrasi/asimilasi pemerintah sebagai dekulturisasi, bahkan mempertahankan identitas dipahami sebagai "jihad keagamaan" (Sinaga & Yusril, 2021; Sofiana et al., 2022). Jamaludin juga mengaitkan lahirnya PULO dengan kebijakan asimilasi di sektor pendidikan yang melarang bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan mendorong penyeragaman identitas; PULO dipaparkan ingin memisahkan diri karena kebijakan Thai dianggap mengasimilasi Muslim Patani ke Thai-Buddha sehingga identitas Muslim-Melayu (bahasa, budaya, agama) hilang (Hufron et al., 2022).

Rangkaian bukti ini menegaskan satu tesis politik yang kuat: asimilasi koersif dapat berujung pada resistensi identitas dan eskalasi konflik, karena minoritas memaknai kebijakan asimilasi sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas religio-etnik (Hufron et al., 2022; Syahrul, 2020).

________________________________________

10. Studi Kasus Pembanding: Asimilasi Minoritas di Indonesia (Tionghoa) dan Problem Efektivitasnya

Kasus Indonesia memberi contoh bahwa asimilasi juga dapat berupa strategi politik kebudayaan yang dinilai gagal. Mujib menilai asimilasi agama pada masa Orde Baru—yang dimaksudkan mereduksi konflik "pribumi vs. Tionghoa"—justru memperdalam jurang; konversi agama dipakai sebagai strategi politik untuk memperoleh identitas yang "diterima" dalam bingkai nasionalisme Indonesia, namun tanpa disertai pengakuan kultural yang setara (Mujib, 2008).

________________________________________

11. Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa asimilasi, dalam perspektif ilmu politik Islam, adalah fenomena yang melampaui sekadar perubahan budaya. Ia adalah arena pertarungan kekuasaan, identitas, dan keadilan. Beberapa simpulan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, asimilasi secara konseptual berbeda dari integrasi dan multikulturalisme: asimilasi menuntut hilangnya identitas minoritas, sedangkan integrasi memfasilitasi partisipasi tanpa menghapus identitas asal.

Kedua, ketika asimilasi diterapkan sebagai kebijakan negara secara koersif, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip etika politik Islam yang menjamin keadilan, perlindungan minoritas, dan kebebasan beragama.

Ketiga, tradisi Islam merespons tekanan asimilasi melalui Fiqh al-Aqalliyāt sebagai strategi normatif-praktis yang memungkinkan adaptasi tanpa kehilangan identitas keagamaan.

Keempat, di kalangan pemikir Muslim kontemporer, perdebatan tentang asimilasi masih berlangsung—antara pendukung asimilasi penuh (Ramadan) dan pendukung koeksistensi kultural (Gülen)—yang mencerminkan kompleksitas tantangan minoritas Muslim di era global.

Kelima, studi kasus Pattani dan Indonesia mempertegas bahwa asimilasi koersif secara konsisten menghasilkan resistensi identitas, eskalasi konflik, dan kegagalan integrasi nasional yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dalam kerangka ilmu politik Islam, integrasi pluralistik yang menghargai dan melindungi identitas minoritas jauh lebih selaras dengan nilai-nilai Islam dibandingkan asimilasi koersif yang menuntut penghapusan identitas. Negara yang berpijak pada etika Islam semestinya membangun model tata kelola kemajemukan yang mengakui perbedaan sebagai keniscayaan, bukan sebagai ancaman yang harus diseragamkan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aslan, A., Hifza, H., & Suhardi, M. (2020). Dinamika Pendidikan Islam di Thailand pada Abad 19-20. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), 38–54. https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.476

Erasiah, E., Pratama, F. S., Seskia, Cajuniati, & Ummah, I. K. (2023). A Historical Overview of Muslim Minority Identity and Positioning in the Philippines. Tsaqofah, 21(1), 67–84. https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v21i1.7966

Hamid, I. A. (2019). Pedagogi Identitas Keagamaan: Official Knowledge dan Interkulturalisme Pendidikan Islam di Papua. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 7(1), 37–54. https://doi.org/10.15642/jpai.2019.7.1.37-54

Hanafie, H. (2017). Integrasi Bangsa dan Neo Weberian State (NWS). JRP (Jurnal Review Politik), 7(2), 239–266. https://doi.org/10.15642/jrp.2017.7.2.239-266

Hifza, H., & Aslan, A. (2019). Problematika Pendidikan Islam Melayu Patani Thailand. Al-Ulum, 19(2), 387–401. https://doi.org/10.30603/au.v19i2.864

Hufron, A., Cato, C., & Maulana, M. A. (2022). Menggagas Definisi Operasional Soal Pendidikan Multikultural. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(4), 5754–5761. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3469

Hukum Islam dan Budaya Lokal di Masyarakat Muslim Pattani Thailand (Integrasi, Konflik dan Dinamikanya). (2016). Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 14(1), 31–50. https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.2016.pp31-50

Junedi, J. (2022). Pemikiran Tariq Ramadan dan Islam di Swiss. Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, 2(2), 46–56. https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i2.644

Kusuma, B. M. A. (2016). Masyarakat Muslim Thailand dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya. Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, 13(1), 109–120. https://doi.org/10.14421/hisbah.2016.131-06

Kusumowardhani, I. (2024). Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Negara-Negara Barat. Jurnal Keislaman, 7(1), 38–56. https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.3787

Mujib, I. (2008). Pembauran Agama dan Strategi Politik Kebudayaan: Kontestasi Identitas Etnis dalam Narasi Masyarakat Multikultur. El Harakah: Jurnal Budaya Islam, 10(3), 167. https://doi.org/10.18860/el.v10i3.4757

Mundzir, I. (2012). Negara, Hak-Hak Minoritas Agama, dan Multikulturalisme (Kasus Kekerasan terhadap Ahmadiyah). Jurnal Indo-Islamika, 2(2), 183–195. https://doi.org/10.15408/idi.v2i2.1174

Muryanti, M. (2014). Nasionalisme dalam Pandangan Etnik Minoritas di Yogyakarta. Dialog, 37(1), 75–86. https://doi.org/10.47655/dialog.v37i1.56

Putra, A. E. (2018). Menumbuhkan Sikap Keterbukaan terhadap yang Lain: Perspektif Silang Budaya (Cross-Cultural). Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 13(1), 97–110. https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i1.2946

Razakova, B. S., Homon, A., Biletska, I., Kieliszek, Z., Miller, A., Limaj, E., Vorovsky, S., Koniukh, A., & Glinchenko, O. (2024). Untitled. European Chronicle, 9(2). https://doi.org/10.59430/euch/2.2024

Rivaie, W. (2011). Asimilasi Nilai Kekeluargaan Lintas Etnik. JIV: Jurnal Ilmiah Visi, 6(1), 93–105. https://doi.org/10.21009/jiv.0601.10

Rohman, M., & Mukhibat, M. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Sosio-Kultural Berbasis Etno-Religi di MAN Yogyakarta III. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 12(1), 31. https://doi.org/10.21043/edukasia.v12i1.1771

Roszi, J. P., & Mutia, M. (2018). Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial. Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 3(2), 171. https://doi.org/10.29240/jf.v3i2.667

Sinaga, M., & Yusril, Y. (2021). Ethnic Tensions in China: Xinjiang Conflict in Constructivism Perspective. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 4(2), 105–112. https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.264

Sodiqin, A. (2016). Hukum Islam dan Budaya Lokal di Masyarakat Muslim Pattani Thailand (Integrasi, Konflik dan Dinamikanya). Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 14(1), 31–50. https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.524

Sofiana, F., Wulandari, T., Wahidaturrahmah, N., & Asiyah, A. (2022). Teori Dasar Pendidikan Multikultur dari Aspek Pengertian Sejarah dan Gagasan-Gagasannya. Journal of Education and Instruction (JOEAI), 5(1), 123–133. https://doi.org/10.31539/joeai.v5i1.3230

Syahrul, F. (2020). Potret Kekuatan Multikulturalisme dalam Institusi Politik. Journal Publicuho, 3(1), 21. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11069

Thontowi, J. (2017). Kebijakan Presiden Trump dan Respons Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 369–392. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art2

Yulianti, I., Kurniawati, Y., & Winarko, A. (2022). Enrichment Materi Pembelajaran Sejarah tentang Peranan Peranakan Arab pada Masa Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 5(1), 1–8. https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.30197