02055 - Aristokrasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Analisis Normatif dan Empiris

Abstract

This article examines the concept of aristocracy in the perspective of Islamic political science through a normative and empirical analysis approach. Aristocracy, understood as government by a small group based primarily on hereditary lineage, is analyzed in relation to key principles of Islamic politics such as sovereignty (al-hākimiyyah), justice, shūrā (deliberation), and moral equality among humans. Through a literature review of Islamic political thought—from classical to modern-critical—this article shows that hereditary aristocracy is often criticized as a historical deviation from the ethical-political ideals of Islam that emphasize justice and equality. Nevertheless, Islam does not prescribe a single mandatory form of government, as long as it aligns with the Shari'ah and values such as rule of law and public accountability. Empirically, aristocracy in Muslim societies appears in various forms: hereditary aristocracy (sultanates, royal courts), religious aristocracy (ulama, religious officials), and state-granted privilege aristocracy, as evidenced in cases from the Nusantara region (Sunda menak, Keraton Yogyakarta, Mataram Islam, Ternate, and Brunei). The conclusion reached is that aristocracy in Islamic political science is best understood as an object of normative analysis and evaluation, whose political legitimacy is measured by justice, rule of law, shūrā, and moral equality.

Keywords: aristocracy, Islamic political science, shūrā, justice, hereditary elite, Nusantara

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep aristokrasi dalam perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan analisis normatif dan empiris. Aristokrasi, yang dipahami sebagai pemerintahan oleh sekelompok kecil yang terutama berlandaskan garis keturunan, dianalisis dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip kunci politik Islam seperti kedaulatan (al-hākimiyyah), keadilan, shūrā (musyawarah), dan kesetaraan moral antarmanusia. Melalui kajian literatur pemikiran politik Islam—dari klasik hingga modern-kritis—artikel ini menunjukkan bahwa aristokrasi herediter kerap dikritik sebagai deviasi historis dari cita etis-politik Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan. Meski demikian, Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan yang baku, sepanjang selaras dengan Shari'ah serta nilai-nilai seperti rule of law dan akuntabilitas publik. Secara empiris, aristokrasi dalam masyarakat Muslim hadir dalam berbagai bentuk: aristokrasi herediter (kesultanan, keraton), aristokrasi religius (ulama, pejabat agama), dan aristokrasi berbasis privilege negara, sebagaimana dibuktikan dalam kasus-kasus dari kawasan Nusantara (menak Sunda, Keraton Yogyakarta, Mataram Islam, Ternate, dan Brunei). Kesimpulan yang dicapai adalah bahwa aristokrasi dalam ilmu politik Islam paling tepat dipahami sebagai objek analisis dan evaluasi normatif, yang legitimasi politiknya ditakar oleh keadilan, pelaksanaan hukum, shūrā, dan kesetaraan moral.

Kata kunci: aristokrasi, ilmu politik Islam, shūrā, keadilan, elite herediter, Nusantara

________________________________________

1. Pendahuluan

Aristokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang telah hadir dalam berbagai peradaban sepanjang sejarah, termasuk dalam masyarakat Muslim. Sebagai sistem pemerintahan oleh sekelompok kecil orang yang dianggap paling mulia atau terpilih berdasarkan keturunan, aristokrasi menghadirkan sejumlah pertanyaan mendasar dalam kajian ilmu politik Islam: sejauh mana bentuk pemerintahan semacam ini dapat dilegitimasi secara normatif-Islami? Bagaimana praktik aristokrasi hadir dan bertransformasi dalam masyarakat Muslim secara historis dan empiris?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika diletakkan dalam konteks pemikiran politik Islam modern yang terus berkembang, serta dalam konteks empiris masyarakat Muslim di kawasan Nusantara yang memiliki warisan panjang sistem kerajaan dan kesultanan. Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui kajian literatur yang mencakup pemikiran politik Islam klasik dan modern-kritis, serta studi kasus empiris dari berbagai wilayah.

________________________________________

2. Pengertian Aristokrasi dan Kaitannya dengan Konsep Kebangsawanan

Dalam kajian ilmu politik, aristokrasi lazim dipahami sebagai pemerintahan oleh "sekelompok kecil" yang menempati posisi sosial-politik tertinggi (elite) dan memiliki hak/privilege untuk memerintah dibanding kelas sosial lain (Lubis, 1970). Dalam konteks kerajaan, aristokrasi sering didefinisikan sebagai kelas penguasa yang historis dan bersifat turun-temurun (hereditary ruling class), sehingga akses pada kepemimpinan ditentukan kuat oleh garis keturunan. Definisi ini sejalan dengan gambaran bahwa aristokrasi adalah "budaya politik elite" yang menempatkan aristokrat sebagai pihak yang menikmati keistimewaan yang tidak dimiliki kelas bawah, termasuk klaim "kelayakan memerintah" (Lubis, 1970).

Dalam studi tentang elite tradisional di Indonesia, istilah yang tampak seperti "kebangsawanan" juga dapat dianalisis sebagai aristokrasi. Misalnya, Lubis menegaskan bahwa konsep menak "lebih tepat dipikirkan sebagai 'aristocracy' daripada 'nobility'" karena klaim kebangsawanan sering tidak dapat dibuktikan secara historis, tetapi tetap berfungsi sebagai kategori kekuasaan-politik. Dengan demikian, secara analitis aristokrasi dalam politik dapat dipahami sebagai: (i) struktur kekuasaan minoritas; (ii) yang kerap dilegalkan/diinstitusikan melalui tradisi dan tata aturan; dan (iii) sering—meski tidak selalu—terkait dengan hereditas/keturunan (Lubis, 1970).

________________________________________

3. Prinsip-Prinsip Kunci Politik Islam sebagai Kerangka Penilaian Aristokrasi

Dalam literatur pemikiran politik Islam modern yang menimbang bentuk pemerintahan, terdapat penekanan bahwa Islam tidak selalu memberikan "model pemerintahan tunggal" yang baku. Parray, misalnya, menekankan bahwa umat Islam bebas menemukan bentuk pemerintahan yang paling sesuai, dengan syarat institusi dan bentuk itu selaras dengan Shari'ah. Pandangan ini juga tampil sebagai respons terhadap argumen bahwa Islam tidak memiliki model konstitusional yang definitif; Parray menyatakan bahwa Shari'ah tidak menetapkan satu model pemerintahan yang tidak dapat digugat, melainkan menyediakan konsep dan nilai yang dapat menjadi fondasi persepsi politik, termasuk nilai rule of law, tanggung jawab pemerintah, kesejahteraan umum, kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

Sejalan dengan itu, Amir—dalam pembacaan atas Mawdudi—merumuskan karakter negara Islam dengan tesis bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemegang kedaulatan, dan tidak ada individu, kelas, maupun kelompok—bahkan keseluruhan populasi—yang dapat mengklaim kedaulatan; serta bahwa otoritas legislasi mutlak berada pada Tuhan sehingga manusia tidak dapat memodifikasi hukum Ilahi secara independen.

Selain isu kedaulatan, politik Islam sering dipahami melalui prasyarat etis. Supriyanto merangkum satu norma penting: pemimpin (khalifah) tetap sah selama adil dan menjalankan hukum; bila menyimpang, ia harus diberhentikan (Ratnawati & Santoso, 2021). Dalam horizon ini, penilaian atas aristokrasi tidak berhenti pada "siapa memerintah" (kelompok kecil/keturunan), tetapi terutama pada keadilan, pelaksanaan hukum, dan akuntabilitas (Ratnawati & Santoso, 2021). Lebih jauh, Anwar menegaskan prinsip normatif yang sering dipakai untuk mengkritik feodalisme: Islam memandang status semua manusia setara dan pembeda utamanya adalah ketakwaan (Ashfaq & Roofi, 2021). Di tingkat prinsip, kesetaraan moral ini memberi basis normatif untuk mempertanyakan aristokrasi yang membakukan hierarki sosial-politik berdasarkan "darah biru" (Ashfaq & Roofi, 2021), meskipun—sebagaimana ditekankan Parray—Islam tetap membuka ruang untuk variasi bentuk institusional selama nilai dan rujukan hukumnya selaras dengan Shari'ah.

________________________________________

4. Aristokrasi versus Shūrā: Pemerintahan Elite Berbasis Kriteria, Bukan Keturunan

Salah satu titik temu penting dalam diskursus politik Islam kontemporer adalah konsep shūrā (dewan musyawarah) sebagai mekanisme otoritas politik. Jong dan Ebrahimzadeh—dalam analisis atas tradisi diskursif Ahmad Moftizadeh—menyatakan bahwa dalam "pemerintahan Islam", shūrā memegang otoritas pusat dan absolut, terdiri dari individu yang memenuhi kriteria tertentu, dan keputusan kolektif diambil berdasarkan kekuatan argumentasi serta kesesuaiannya dengan prinsip Qurani. Dalam kerangka ini, "pemerintahan oleh segelintir orang" dapat muncul bukan karena keturunan, melainkan karena kualifikasi normatif-intelektual yang dipersyaratkan shūrā. Karena itu, politik Islam dapat membedakan antara: (a) aristokrasi herediter yang berbasis trah; dan (b) "elite deliberatif" yang berbasis kriteria, sebagaimana dituntut oleh mekanisme shūrā.

Namun, literatur yang sama juga memperlihatkan kritik tajam terhadap aristokrasi herediter. Jong dan Ebrahimzadeh mencatat argumen Moftizadeh bahwa aristokrasi Umayyah dan monarki Persia menggantikan bentuk pemerintahan Islam yang lebih berorientasi pada rakyat. Kritik serupa muncul dalam pembacaan atas Ali Shari'ati: Nugroho dan Surwandano menyebut bahwa dalam narasi Shari'ati, rezim Utsman dipahami sebagai "menghidupkan kembali aristokrasi", sementara Islam yang dibawa Nabi dipahami menarik karena membawa tatanan baru berbasis keadilan dan kesetaraan, sebagai antitesis atas aristokrasi lama yang tiranik dan monopolistik. Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam modern-kritis, aristokrasi herediter kerap diposisikan sebagai deviasi historis dari cita etis-politik Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan (Ashfaq & Roofi, 2021).

________________________________________

5. Aristokrasi Religius: Ketika Legitimasi "yang Terbaik" Berbasis Otoritas Keagamaan

Dalam sejarah dan praktik politik di berbagai masyarakat Muslim, "aristokrasi" tidak selalu identik dengan bangsawan keturunan; ada pula aristokrasi religius (religious aristocracy), yakni kelompok yang memperoleh kekuasaan karena dominasi kultik-ekonomi atau otoritas keagamaan. Agara dkk. menyebut konfigurasi pra-Islam di Arabia yang memperlihatkan aristokrasi religius di wilayah selatan dengan otoritas berbasis dominasi kultik dan ekonomi. Dalam kerangka politik Islam, mereka juga menegaskan ide bahwa Al-Quran dan hadis memberikan pedoman, tetapi diperlukan badan pemerintahan untuk menegakkan kepatuhan; Tuhan diposisikan sebagai sumber hukum, sehingga penguasa memiliki kewajiban religius untuk menaati dan mengimplementasikannya. Relasi saling-menguatkan antara keyakinan dan kekuasaan ini membuka ruang bagi kelompok-kelompok religius untuk menjadi pilar legitimasi rezim.

Contoh institusional yang eksplisit muncul pada Kesultanan Brunei. Black menjelaskan bahwa dalam struktur kelas sosial Brunei, tingkat setelah monarki adalah aristokrasi yang terfragmentasi; pada kelompok cheteria terdapat "aristokrasi proper" (manteri) dan "aristokrasi religius" (manteri ugama) (Chaney, 2012). Di Brunei pula ditunjukkan suatu konsep paralel dalam politik Muslim: Sultan sebagai wakil Tuhan (Allah's vice regent), dengan konstitusi yang mendukung pemerintahan oleh kehendak Ilahi dan konsolidasi kekuasaan eksekutif-legislatif-yudisial-religius pada satu figur (Chaney, 2012). Kasus ini penting bagi ilmu politik Islam karena memperlihatkan bagaimana aristokrasi—termasuk aristokrasi religius—dapat menjadi bagian formal dari tata negara monarki Muslim (Chaney, 2012), meskipun Black juga menekankan konsekuensi berupa pembatasan kebebasan-hak serta eksklusi perempuan dari posisi puncak kekuasaan (Chaney, 2012).

Di wilayah lain, Al-Amin menunjukkan bagaimana 'ulamā' dapat bertransformasi menjadi kelas berstatus tinggi yang "seperti aristokrasi": sebagian 'ulamā' menjadi kuat dan kaya, mengadopsi gaya hidup yang menandai status aristokratik, dan dalam konteks Borno, pengaruh mereka menguat karena sentralisasi negara serta pengenalan prinsip teokratis, hukum Islam, dan moralitas; berbagai jabatan penting (vizier, imam, mu'adhdhin, qāḍī, penasihat, dan lain-lain) jatuh ke tangan mereka. Bahkan Al-Amin menyatakan bahwa 'ulamā' diperingkatkan sangat tinggi dalam hierarki sosial—di atas bentuk aristokrasi lain—karena prestise keilmuan dalam Islam serta monopoli atas pengetahuan agama. Ini memperlihatkan bahwa dalam praktik politik masyarakat Muslim, "aristokrasi" dapat muncul dalam bentuk kelas pengetahuan-keagamaan yang memegang posisi struktural negara.

________________________________________

6. Aristokrasi dalam Sejarah Pemerintahan Muslim: antara Status Keturunan dan Status Jabatan

Kajian historis juga menunjukkan bahwa status aristokratik dalam dunia Islam tidak selalu ditentukan oleh kelahiran. Campopiano—dalam kajian tentang Irak dari akhir Sasanian hingga awal Islam—menegaskan bahwa status semakin berbasis pada posisi yang diberikan pemerintah pusat terkait fungsi publik, dan semakin kurang pada status kelahiran. Ini relevan untuk ilmu politik Islam karena memperlihatkan variasi mekanisme reproduksi elite: aristokrasi dapat "diterbitkan" melalui jabatan negara dan konsesi, bukan semata-mata keturunan. Pada saat yang sama, Campopiano juga menekankan relasi kontradiktif antara negara dan kelas penguasa dalam ekstraksi surplus, serta pentingnya pengaruh politik dalam memperoleh konsesi tanah yang dapat dikembangkan—termasuk melalui tenaga kerja budak. Dengan kata lain, elitisme politik-ekonomi dapat bertahan melalui state-granted privilege sekalipun tanpa klaim kebangsawanan murni.

Perbandingan institusional Eropa–Timur Tengah juga memberi konteks: Chaney menyatakan bahwa di Eropa terjadi pemisahan kekuasaan bertahap antara aristokrasi tanah, klerus, dan penguasa, sementara di Timur Tengah penguasa dapat mencegah pemisahan gaya Eropa melalui penggunaan tentara budak (Agara et al., 2022). Klaim ini tidak menyatakan "tiadanya elite" di dunia Islam, tetapi menunjukkan bahwa konfigurasi aristokrasi dan distribusi kekuasaan dapat berbeda secara struktural dibanding model Eropa (Agara et al., 2022), sehingga analisis "aristokrasi" dalam politik Islam perlu sensitif terhadap variasi institusional dan sejarah pembentukan negara (Agara et al., 2022).

________________________________________

7. Aristokrasi di Nusantara: Legitimasi Tradisional, Kolonialisme, dan Islam sebagai Sumber Otoritas

7.1 Kaum Menak (Sunda): Aristokrasi sebagai Elite Politik yang Memanfaatkan Agama

Lubis menempatkan kaum menak sebagai elite politik yang harus beradaptasi terhadap perubahan agama dan politik, serta menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan mereka memiliki signifikansi sosial-politik; praktik keagamaan berfungsi sebagai sumber otoritas yang terkait dengan upaya mempertahankan kekuasaan. Lubis juga mencatat praktik kolonial: pemerintah Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 mengangkat kaum menak—terutama bupati—sebagai pemimpin Islam di kabupaten. Dalam salah satu contoh, seorang bupati menyatakan bahwa "kesetaraan" tidak mungkin karena tidak dapat membandingkan orang biasa dengan aristokrasi—dan Lubis menafsirkan bahwa takdir manusia menurut Islam digunakan sebagai justifikasi untuk menolak perubahan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana "aristokrasi" dalam masyarakat Muslim kolonial dapat memadukan otoritas tradisional, struktur administratif kolonial, dan simbolik agama untuk mempertahankan hierarki (Ashfaq & Roofi, 2021).

7.2 Keraton Yogyakarta: Aristokrasi Herediter dan Basis Nilai Jawa-Islam

Ratnawati dan Santoso menjelaskan bahwa teori aristokrasi dianggap penting untuk membaca sistem politik kerajaan, sekaligus mendefinisikan aristokrasi sebagai kelas penguasa historis yang turun-temurun. Dalam Keraton Yogyakarta, aturan paugeran dipaparkan sebagai tradisi yang—secara kontroversial—menyatakan bahwa hanya keturunan laki-laki yang boleh naik takhta, sehingga memicu konflik suksesi ketika tidak ada ahli waris laki-laki; mereka menyimpulkan bahwa teori aristokrasi tidak selalu bisa diterapkan pada semua kerajaan dan kebijakan diskresif diperlukan untuk meminimalkan konflik. Ratnawati dan Santoso juga menekankan bahwa Keraton berdiri di atas paugeran dan pranatan yang berbasis nilai Jawa dan ajaran Islam; konsep gelar yang menyatakan Sultan sebagai "khalifah" yang diutus menegakkan nilai Islam dipakai sebagai dasar kepemimpinan. Ini menunjukkan bagaimana aristokrasi herediter dapat dilegitimasi dengan narasi religius dalam monarki Muslim lokal (Chaney, 2012).

7.3 Mataram Islam (Surakarta–Yogyakarta): Aristokrasi, Birokrasi, dan Kontrol atas Tanah dan Kerja

Sugiyarto dkk. menggambarkan sistem pemerintahan Mataram Islam yang menempatkan raja sebagai pusat otoritas dan pemilik aparatus birokrasi (prijaji), sementara di lingkungan istana bangsawan memiliki status lebih tinggi daripada aparatus birokrasi dan memiliki hak mewariskan kekuasaan (Nordholt, 2003). Studi yang sama menegaskan bahwa pejabat tinggi dan aristokrat kerajaan memiliki hak untuk memungut pajak tanah dan tenaga kerja, sedangkan petani hanya menikmati bagian kecil dari hasil kerja lahan (Nordholt, 2003). Bagi ilmu politik Islam—sebagai analisis kekuasaan dalam masyarakat Muslim—ini menunjukkan bahwa aristokrasi herediter dapat terjalin dengan rezim ekonomi-politik agraria melalui hak ekstraksi yang dilembagakan, dan tidak otomatis identik dengan mekanisme shūrā yang berbasis kriteria deliberatif (Nordholt, 2003).

7.4 Aristokrasi Pasca-Otoritarian: Kebangkitan Kembali Sultan/Raja dan Jejak Kolonial

Dalam konteks Indonesia modern, Nordholt menyatakan bahwa selain kebangkitan adat, terdapat pula kembalinya aristokrasi lokal (sultan dan raja). Ia menekankan akar kolonialnya: posisi aristokrasi regional menguat dalam negara kolonial akhir ketika Belanda menerapkan indirect rule yang menampilkan aristokrat lokal sebagai wajah "tradisional" dari otoritas kolonial; setelah kemerdekaan banyak aristokrasi dipandang sebagai sekutu konservatif kolonial dan kehilangan pengaruh, namun kemudian muncul lagi. Dalam artikel lain, Nordholt juga menjelaskan bahwa pada awal 1950-an korps administrasi sipil Kementerian Dalam Negeri—yang didominasi pamong praja Jawa—beraliansi dengan aristokrasi regional luar Jawa; pada masa Orde Baru, rezim juga merekrut agen lokal dari keturunan aristokrasi lama. Rangkaian argumen ini memperlihatkan bagaimana aristokrasi di masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya merupakan "fenomena tradisi", tetapi juga produk ko-evolusi antara administrasi negara modern, warisan kolonial, dan jaringan patronase.

7.5 Ternate (Maluku): Aristokrasi yang Bertahan lewat Strategi Ekonomi-Politik Tanah

Kurniadi menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia yang baru berdiri pernah berupaya menghapus aristokrasi melalui regulasi tanah—melarang aristokrasi memiliki tanah dan menetapkan batas kepemilikan—tetapi sentimen masyarakat Maluku terhadap aristokrasi tidak padam. Ia menelusuri bagaimana Sultan Ternate dapat bertahan dalam politik pasca-otoritarian dengan mentransformasi aristokrasi pesisir menjadi aristokrasi berbasis tanah dan "menyiasati" Basic Agrarian Law (BAL) 1960 melalui pengalihan pengelolaan/kepemilikan kepada komunitas adat sembari mempertahankan kontrol ekonomi. Kurniadi juga menekankan pengaruh Islam pada struktur sosial-politik komunitas adat dan menyebut ketegangan yang memuncak ketika muncul klaim "twin sultan" yang menantang aspek paling penting dari masyarakat Islam Ternate yang male-dominated. Kasus ini memperlihatkan bahwa aristokrasi di wilayah Muslim dapat bertahan melalui rekayasa institusi ekonomi-politik sekaligus bernegosiasi dengan norma sosial keagamaan.

________________________________________

8. Dampak dan Problem Aristokrasi menurut Horizon Normatif Politik Islam

8.1 Ketegangan dengan Prinsip Kesetaraan dan Anti-Feodalisme

Anwar menegaskan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan status manusia dengan pembedanya adalah ketakwaan (Ashfaq & Roofi, 2021). Pada saat yang sama, ia menggambarkan feodalisme di Indonesia sebagai sistem kasta yang menempatkan kelompok aristokrasi sebagai "blue-blood" dengan karakter feodal, dan menyatakan bahwa hierarki pendidikan dapat melestarikan feodalisme serta menumbuhkan aristokrasi alih-alih demokrasi (Ashfaq & Roofi, 2021). Secara normatif, ini memperkuat argumen bahwa aristokrasi herediter berpotensi bertentangan dengan etos kesetaraan dan pembebasan dari feodalisme yang diartikulasikan dalam kerangka pendidikan dan moralitas Islam (Ashfaq & Roofi, 2021).

8.2 Keadilan dan Akuntabilitas sebagai Kriteria Legitimasi

Supriyanto merumuskan standar bahwa pemimpin bertahan selama adil dan menjalankan hukum, dan wajib diganti bila menyimpang (Ratnawati & Santoso, 2021). Dalam kerangka ini, aristokrasi—sekalipun diterima sebagai bentuk institusi historis—dinilai terutama dari kapasitasnya menjaga keadilan dan kepatuhan pada hukum (Ratnawati & Santoso, 2021). Parray menegaskan keselarasan nilai-nilai seperti rule of law, tanggung jawab pemerintah, dan keadilan dengan ajaran Islam, sehingga aristokrasi tidak bisa dilegitimasi hanya karena keturunan, tetapi harus diuji melalui nilai-nilai tersebut (Ratnawati & Santoso, 2021).

8.3 Risiko Konflik Suksesi dan Eksklusi Gender

Ratnawati dan Santoso menunjukkan konflik suksesi ketika tradisi aristokrasi monarki mensyaratkan ahli waris laki-laki; mereka mengusulkan kebijakan diskresif untuk mengurangi konflik. Black juga menunjukkan bahwa dalam monarki absolut Brunei, perempuan—bersama minoritas—dikecualikan dari posisi kekuasaan dan takhta, dan hal ini dapat berubah "jika itu kehendak Sultan" (Chaney, 2012). Dua studi ini memperlihatkan bahwa aristokrasi herediter dapat melahirkan problem representasi dan inklusi—terutama gender—dalam masyarakat Muslim modern (Chaney, 2012).

8.4 Kritik "Aristokrasi sebagai Kemunduran" dalam Tradisi Pemikiran Kritis Islam

Nugroho dan Surwandano menampilkan kritik Shari'ati bahwa kebangkitan aristokrasi dipahami terkait tirani, ketidakadilan, dan monopolisme; Islam justru dipahami membawa tatanan baru berbasis keadilan dan kesetaraan. Jong dan Ebrahimzadeh juga menegaskan narasi Moftizadeh bahwa aristokrasi Umayyah dan monarki Persia menggantikan bentuk pemerintahan Islam yang berorientasi rakyat. Bahkan dalam konteks Kaukasus, Цветкова menunjukkan bahwa Imam Shamil memaknai ghazawat sebagai perjuangan untuk kesetaraan melawan aristokrasi despotik yang melampaui haknya, dan bahwa fungsi administratif dipercayakan kepada qadi dan mufti (spesialis hukum Islam). Secara sintesis, tradisi kritik ini memperlakukan aristokrasi herediter sebagai struktur yang rawan menyimpang dari cita keadilan dan kesetaraan politik Islam.

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, aristokrasi—dipahami sebagai kekuasaan sekelompok kecil yang kerap berlandaskan keturunan—bukanlah satu-satunya atau model baku yang "ditetapkan" Islam, sebab sebagian pemikir menekankan bahwa Islam tidak mengunci umat pada satu bentuk pemerintahan tertentu selama selaras dengan Shari'ah dan nilai-nilai seperti keadilan serta rule of law (Ratnawati & Santoso, 2021). Akan tetapi, dalam tradisi pemikiran kritis (Shari'ati/Moftizadeh), aristokrasi herediter sering dikritik sebagai bentuk kemunduran historis yang menggantikan pemerintahan yang lebih berorientasi rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan-kesetaraan.

Dalam praktik empiris, aristokrasi dapat muncul sebagai aristokrasi keturunan (keraton, sultanate) maupun aristokrasi religius (ulama/kelas agama), yang memperoleh legitimasi melalui institusi negara, kolonialisme, dan otoritas simbolik Islam (Chaney, 2012). Karena itu, "aristokrasi menurut ilmu politik Islam" paling tepat dipahami sebagai objek analisis dan evaluasi normatif: ia dapat hadir dalam sejarah dan institusi masyarakat Muslim, tetapi legitimasi politiknya—dalam horizon pemikiran Islam yang dirujuk di sini—tetap ditakar oleh keadilan, pelaksanaan hukum, musyawarah (shūrā), dan kesetaraan moral manusia (Ratnawati & Santoso, 2021; Ashfaq & Roofi, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Agara, T., Usamotu, B. O., & Akinrinde, O. O. (2022). Doctrinaire schism and the politics of religious sectarianism in Islam: Understanding the root cause of sectarian and religious terrorism in the Middle-East and North Africa. De Securitate Et Defensione O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(1), 179–201. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.12

Ashfaq, M., & Roofi, Y. (2021). Elite political culture as problematic for liberal democracy in Pakistan: A critical study. Journal of South Asian Studies, 9(3), 235–241. https://doi.org/10.33687/jsas.009.03.3929

Chaney, É. (2012). Separation of powers and the medieval roots of institutional divergence between Europe and the Islamic Middle East (hlm. 116–127). https://doi.org/10.1057/9781137034014_7

Lubis, N. H. (1970). Religious thoughts and practice of the kaum menak: Strengthening traditional power. Studia Islamika, 10(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v10i2.629

Nordholt, H. S. (2003). Renegotiating boundaries: Access, agency and identity in post-Soeharto Indonesia. Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 159(4), 550–589. https://doi.org/10.1163/22134379-90003742

Ratnawati, R., & Santoso, P. (2021). Gender politics of Sultan Hamengkubuwono X in the succession of Yogyakarta palace. Cogent Social Sciences, 7(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1976966