02054 - Apartheid dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Analisis Berdasarkan Siyāsah Shar'iyyah dan Maqāṣid al-Sharī'ah

Abstract

This article examines the phenomenon of apartheid—the formal system of racial segregation and discrimination once implemented in South Africa—through the lens of Islamic political science, specifically through the frameworks of siyāsah shar'iyyah and maqāṣid al-sharī'ah. Using a normative-analytical approach grounded in classical and contemporary Islamic jurisprudential literature, this study demonstrates that apartheid, as a state project institutionalizing social separation through the principle of "separate development," is fundamentally incompatible with the ethical objectives of Islamic law. The maqāṣid framework—emphasizing justice ('adl), public interest (maṣlaḥah), equality (al-musāwāh), freedom (al-ḥurriyyah), and tolerance (al-samāḥah)—provides a robust evaluative standard against which apartheid's structural injustice can be condemned. Historical fragments of Muslim engagement with the anti-apartheid struggle in South Africa further illustrate how Islamic ethical-political reasoning has been mobilized in practice. This article also underlines the need for methodological caution against the politicization of maqāṣid discourse in ideological justifications.

Keywords: apartheid, Islamic political science, siyāsah shar'iyyah, maqāṣid al-sharī'ah, South Africa, racial segregation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena apartheid—sistem pemisahan ras secara resmi dan diskriminasi yang pernah diterapkan di Afrika Selatan—melalui perspektif ilmu politik Islam, khususnya kerangka siyāsah shar'iyyah dan maqāṣid al-sharī'ah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis yang berpijak pada literatur yurisprudensial Islam klasik dan kontemporer, kajian ini menunjukkan bahwa apartheid, sebagai proyek negara yang melembagakan pemisahan sosial melalui prinsip "separate development," secara fundamental tidak kompatibel dengan tujuan etis hukum Islam. Kerangka maqāṣid—yang menekankan keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), kesetaraan (al-musāwāh), kebebasan (al-ḥurriyyah), dan toleransi (al-samāḥah)—menyediakan standar evaluatif yang kuat untuk mengecam ketidakadilan struktural apartheid. Fragmen-fragmen historis tentang keterlibatan Muslim dalam perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan lebih lanjut mengilustrasikan bagaimana penalaran etis-politik Islam dimobilisasi dalam praktik. Artikel ini juga menekankan perlunya kehati-hatian metodologis terhadap politisasi wacana maqāṣid dalam justifikasi ideologis.

Kata Kunci: apartheid, ilmu politik Islam, siyāsah shar'iyyah, maqāṣid al-sharī'ah, Afrika Selatan, segregasi rasial

________________________________________

A. Pendahuluan

Apartheid merupakan salah satu sistem politik paling represif dalam sejarah modern, yakni sebuah rezim pemisahan ras secara resmi dan diskriminasi yang pernah diterapkan di Afrika Selatan. Sebagai objek kajian ilmu politik, apartheid tidak hanya relevan dalam ranah studi area (area studies) atau sejarah politik komparatif, tetapi juga menawarkan lahan yang subur bagi pengujian kerangka normatif berbasis etika agama—termasuk ilmu politik Islam.

Ilmu politik Islam, yang secara klasik dikembangkan melalui literatur al-aḥkām al-sulṭāniyyah dan al-siyāsah al-shar'iyyah, tidak memisahkan pertimbangan etis dari penilaian politik. Sebaliknya, tradisi ini memandang politik sebagai domain di mana nilai-nilai Ilahi harus diwujudkan demi kemaslahatan manusia dan amanah kekhalifahan. Dalam konteks inilah, apartheid perlu dikaji: bukan sekadar sebagai fakta historis, melainkan sebagai objek evaluasi normatif yang dapat diuji menggunakan perangkat konseptual maqāṣid al-sharī'ah.

Artikel ini bertujuan menganalisis apartheid melalui dua lensa utama: pertama, mendefinisikan apartheid sebagai fenomena politik berdasarkan deskripsi yang tersedia dalam sumber-sumber akademis; dan kedua, mengevaluasinya menggunakan kerangka siyāsah shar'iyyah dan maqāṣid al-sharī'ah sebagaimana dikembangkan dalam literatur Islam klasik dan kontemporer.

________________________________________

B. Apartheid sebagai Fenomena Politik

Dalam sumber yang tersedia, apartheid dipotret terutama sebagai kebijakan negara yang menata masyarakat melalui prinsip "separate development" (pembangunan/kehidupan terpisah) dan membayangkan Afrika Selatan sebagai "terdiri dari banyak kebudayaan" yang masing-masing memiliki "esensi" berbeda yang "seharusnya dipupuk secara terpisah," sehingga radio dan ruang publik turut dijadikan sarana untuk membina pemisahan tersebut (Ingram, 2015). Dengan demikian, apartheid dapat dibaca—berdasarkan deskripsi ini—sebagai proyek politik negara yang menormalisasi pemisahan sosial berbasis identitas kelompok dan menstrukturkan ruang publik untuk mempertahankan pemisahan itu (Ingram, 2015).

Walaupun deskripsi di atas tidak merinci seluruh perangkat hukum dan administrasi apartheid, ia cukup untuk menegaskan ciri pokoknya sebagai rekayasa politik yang memformalkan pemisahan dan membentuk relasi kuasa yang timpang di ruang publik (Ingram, 2015). Dalam konteks studi Islam kontemporer tentang Afrika Selatan, isu "pasca-apartheid" juga hadir sebagai latar bagi perdebatan tentang bagaimana konstitusi pasca-apartheid mengakomodasi praktik keagamaan dalam negara sekuler, termasuk pertanyaan tentang kewajiban Muslim ketika norma negara sekuler dipersepsi bertentangan dengan kewajiban agama (Vahed, 2021).

________________________________________

C. Kerangka Ilmu Politik Islam: dari Fikih Politik ke Evaluasi Tujuan (Maqāṣid)

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa dalam khazanah klasik, isu-isu yang sekarang digolongkan sebagai ilmu politik—sistem pemerintahan, hubungan internasional, tata kelola, dan sejenisnya—banyak dibahas melalui medium fikih dan literatur al-aḥkām al-sulṭāniyyah (precepts of power), termasuk karya-karya yang membahas al-siyāsah al-shar'iyyah ('Alwānī, 1990). Di sini, "politik" bagi nalar Muslim dipahami sebagai "membuat pengaturan bagi umat manusia" selaras dengan nilai-nilai Ilahi demi realisasi tujuan-tujuan moral-peradaban dan amanah kekhalifahan (vicegerency) ('Alwānī, 1990). Konsekuensinya, penilaian politik—termasuk atas kebijakan negara—tidak berhenti pada efektivitas administratif, tetapi diarahkan pada kesesuaian dengan nilai dan tujuan normatif ('Alwānī, 1990).

Dalam kerangka ini, pembedaan antara sharī'ah dan fiqh menjadi penting secara metodologis. Beberapa sumber menegaskan bahwa sharī'ah dipahami sebagai ketentuan wahyu yang ideal dan fundamental, sedangkan fiqh adalah pemahaman manusia atas sharī'ah yang bersifat historis, plural, dan dapat berubah (al-Attar, 2017; Fadl, 2004; Rochmat, 2017; Towadi, 2017). Pembedaan ini krusial untuk analisis politik: kritik terhadap kebijakan negara yang menindas—misalnya memformalkan segregasi—tidak dapat "dipatahkan" hanya dengan klaim legal-formal, sebab fiqh selalu terbuka untuk diuji dengan standar tujuan etis yang lebih tinggi (al-Attar, 2017; Fadl, 2004; Towadi, 2017).

Pada level evaluatif, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan tinggi hukum Islam) tampil dalam sumber sebagai "entry point" bagi pemikiran Islam untuk isu-isu kontemporer, agar respons tidak terjebak pada daftar literal "boleh–tidak boleh" semata (Pervez, 2016; Willoughby, 2013). Pendekatan ini juga dipahami sebagai cara mengintegrasikan etika ke dalam perumusan hukum dan kebijakan (Willoughby, 2014), serta sebagai sarana "pembaruan" agar tidak jatuh pada literalisme (Pervez, 2016; Willoughby, 2013). Namun, sumber juga mengingatkan bahwa wacana maqāṣid dapat dipolitisasi untuk tujuan ideologis yang kontradiktif—misalnya ketika "hasil" tertentu dijadikan tujuan, bukan nilai-nilai etisnya—sehingga kehati-hatian metodologis diperlukan (Helmy, 2022).

________________________________________

D. Prinsip Normatif Politik Islam yang Relevan untuk Menilai Apartheid

1. Keadilan, Kemaslahatan, dan Delegitimasi Kebijakan yang Bertentangan dengan Nilai Etik

Sumber yang tersedia menegaskan sebuah kaidah evaluatif yang sangat tegas—dikaitkan dengan Ibn al-Qayyim—bahwa bila sebuah "hukum/fatwa/aturan yang diklaim sebagai sharī'ah" justru bertentangan dengan nilai Islam, maka ia harus dipandang batal sebagai sharī'ah; sharī'ah itu sendiri "berbasis pada kebijaksanaan dan pencapaian kesejahteraan manusia," dan "seluruhnya tentang keadilan, rahmat, kebijaksanaan, dan kebaikan" (Rasyidi, 2020). Dalam panel lain, ide sejenis ditegaskan: jika elemen yang membentuk sharī'ah—seperti "justice, mercy, wisdom, and wellbeing"—tidak hadir, maka itu "bukan sharī'ah," apa pun klaim orang (Willoughby, 2013). Dua penegasan ini menyediakan standar normatif untuk menguji kebijakan negara: kebijakan yang memproduksi ketidakadilan sistemik tidak kompatibel dengan tujuan etis sharī'ah sebagaimana dirumuskan dalam sumber (Rasyidi, 2020; Willoughby, 2013).

Dengan standar tersebut, apartheid—yang dalam sumber digambarkan sebagai kebijakan "separate development" yang menata masyarakat agar berkembang terpisah dan membangun ruang publik untuk menopang pemisahan—secara konseptual bergerak menjauh dari orientasi keadilan-kemaslahatan yang dituntut oleh maqāṣid (Ingram, 2015; Rasyidi, 2020). Penilaian ini tidak membutuhkan klaim historis tambahan: ia mengikuti logika evaluatif yang disediakan sumber, yakni menilai kebijakan publik dari kesesuaiannya dengan keadilan, rahmat, kebijaksanaan, dan kesejahteraan (Rasyidi, 2020; Willoughby, 2013).

2. Egalitarianisme (Al-Musāwāh), Kebebasan (Al-Ḥurriyyah), Toleransi (Al-Samāḥah) sebagai Horizon Politik-Etik

Sumber tentang Ibn 'Āshūr menempatkan hak asasi manusia dalam maqāṣid al-sharī'ah al-'āmmah melalui kerangka epistemologis yang mencakup al-musāwāh (egalitarianisme/kesetaraan), al-ḥurriyyah (kebebasan bertindak), dan al-samāḥah (toleransi), sebagai bagian dari pemaknaan tujuan sharī'ah secara menyeluruh (Umami & Ghofur, 2022). Dalam literatur tentang negara konstitusional berbasis sharī'ah menurut Yusuf al-Qaraḍāwī, nilai universal sharī'ah yang ditekankan meliputi kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, meskipun sumber itu juga menilai nilai-nilai tersebut "belum sepenuhnya ditegakkan" dalam praktik di Indonesia (Setowara, 2020). Selain itu, sumber tentang modernisme Islam menyatakan bahwa reformis modernis memajukan pendekatan maqāṣid sebagai indikasi bahwa prioritas Islam mencakup prinsip-prinsip modern seperti demokrasi, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintahan (Helmy, 2022).

Jika apartheid dipahami—berdasarkan sumber—sebagai proyek negara yang menginstitusikan pemisahan ruang sosial dan publik lewat "separate development," maka ia bertentangan dengan horizon al-musāwāh dan al-ḥurriyyah yang diposisikan sebagai bagian dari tujuan umum sharī'ah (Ingram, 2015; Umami & Ghofur, 2022). Dalam bahasa maqāṣid-demokrasi yang disebutkan sumber, apartheid juga sulit dipertahankan karena menormalisasi pemisahan dan ketimpangan, bukan "keadilan sosial" dan "hak asasi manusia" sebagai prioritas yang dikaitkan dengan pendekatan maqāṣid (Helmy, 2022; Umami & Ghofur, 2022).

3. Politik Islam sebagai Tata Kelola Etis, bukan Sekadar "Negara Memonopoli Makna Sharī'ah"

Sumber tentang "Good Governance in Islam" memperingatkan bahwa bahasa sharī'ah problematik bukan karena ia tidak kompatibel dengan HAM, melainkan karena ia dapat "memberdayakan negara"; negara kerap "mengontrol makna sharī'ah" dan pada akhirnya mengontrol tubuh-tubuh Islam di dalam batasnya (Willoughby, 2012). Sejalan dengan itu, kajian tentang Malaysia menekankan bahwa apropriasi negara atas fragmen fiqh tidak identik dengan terwujudnya "negara Islam" ideal, dan proses tersebut dapat menyingkirkan ruang uṣūl al-fiqh (metodologi interpretatif) (Moustafa, 2013). Peringatan metodologis ini penting untuk menilai apartheid: rezim pemisahan yang dilembagakan negara menunjukkan bagaimana hukum dan politik dapat menjadi instrumen dominasi struktural, sehingga kritik Islam berorientasi maqāṣid menuntut agar kekuasaan koersif negara tidak dipakai untuk merusak nilai-nilai etis—keadilan, kesetaraan, dan kebebasan (Umami & Ghofur, 2022; Willoughby, 2012).

________________________________________

E. Apartheid sebagai Problem Hak dan Perlindungan: Maqāṣid dan HAM dalam Pembacaan Politik Islam

Sumber tentang perlindungan minoritas Rohingya menyatakan bahwa prinsip maqāṣid selaras dengan prinsip-prinsip HAM internasional dan diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar—misalnya kebebasan beragama dan perlindungan jiwa—dalam konteks perlindungan kelompok rentan (Towadi, 2017). Sumber lain menegaskan bahwa tujuan hukum Islam berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan manusia (kemaslahatan), dan dalam konteks hukum pidana Islam dirumuskan sebagai perlindungan atas aspek-aspek fundamental seperti kehidupan/jiwa, akal, harta, dan kehormatan/martabat (Yasir et al., 2022). Walaupun kedua sumber ini membahas konteks berbeda, keduanya menyediakan perangkat konseptual untuk membaca apartheid sebagai kebijakan yang berpotensi merusak perlindungan martabat dan kesetaraan warga, karena apartheid—dalam deskripsi sumber—memformat ruang publik melalui pemisahan yang dilembagakan (Ingram, 2015; Towadi, 2017).

Dengan demikian, dalam perspektif ilmu politik Islam, apartheid dapat diposisikan sebagai antitesis dari orientasi maqāṣid yang mengharuskan kebijakan publik dinilai dari kontribusinya pada kemaslahatan dan perlindungan manusia, bukan dari kapasitasnya menata segregasi (Rasyidi, 2020; Towadi, 2017). Dalam bahasa yang lebih metodologis, penilaian itu sejalan dengan seruan agar persoalan kontemporer tidak ditangani "hanya dengan fiqh" yang dangkal, tetapi melalui fikr Islāmī yang berorientasi tujuan-etis (maqāṣid) (Pervez, 2016; Willoughby, 2014).

________________________________________

F. Afrika Selatan: Ilustrasi Respons dan Pengalaman Muslim terhadap Apartheid

Sumber-sumber yang tersedia memberi beberapa fragmen ilustratif tentang keterlibatan dan pengalaman Muslim dalam lanskap apartheid dan pasca-apartheid.

Pertama, keterlibatan ulama dalam front anti-apartheid. Dalam studi tentang kontestasi otoritas Islam di Afrika Selatan, disebutkan bahwa sebagian ulama—khususnya yang terkait MJC—berpartisipasi dalam aktivitas anti-apartheid melalui serikat buruh dan organisasi politik seperti ANC, dan corak Islam mereka "bersedia menerima subordinasi kepentingan Muslim" demi membangun "front luas" melawan apartheid (Vahed, 2021). Ini menunjukkan bahwa, pada level praksis politik, sebagian aktor Muslim memaknai perjuangan melawan apartheid sebagai agenda moral-politik yang dapat melampaui kepentingan komunal sempit (Vahed, 2021), selaras dengan kerangka bahwa politik Islam adalah pengaturan kehidupan manusia menurut nilai etis demi amanah peradaban ('Alwānī, 1990; Rasyidi, 2020).

Kedua, ingatan intelektual tentang represi terhadap praktik Islam. Dalam laporan panel IIIT/ISNA, dikutip sebuah contoh bahwa Muslim dapat "merekonstruksi Islam" ketika "dirampas" dari kesempatan menjalankan praktiknya; contoh yang disebut ialah Afrika Selatan di masa apartheid yang "melarang semua aktivitas dan ritual Islam" dan menghukum pelanggar dengan dipenjara dan/atau dicabut propertinya (Willoughby, 2013). Karena pernyataan ini hadir sebagai "contoh" dalam laporan panel, kehati-hatian diperlukan untuk memperlakukannya sebagai klaim historis yang telah diverifikasi oleh sumber lain dalam daftar ini; namun, ia tetap relevan sebagai ilustrasi bagaimana apartheid dipersepsi dapat berkorelasi dengan pembatasan kehidupan keagamaan, yang dalam kerangka maqāṣid berkaitan dengan perlindungan agama dan martabat manusia (Towadi, 2017; Willoughby, 2013).

Ketiga, narasi tokoh sufi Nusantara di Afrika Selatan. Sumber tentang wacana intelektual Melayu-Indonesia menyatakan bahwa dalam historiografi Islam Afrika Selatan, Muhammad Yusuf al-Maqassari dipandang sebagai "bapak komunitas" dan dikaitkan dengan perjuangan menentang "politik diskriminasi warna (apartheid)" (Huda, 2018). Pernyataan ini dinyatakan sebagai klaim "sejarawan Islam di Afrika Selatan" dalam sumber, sehingga fungsinya terutama sebagai penunjuk adanya memori kolektif Muslim yang mengaitkan otoritas religius dengan resistensi terhadap diskriminasi politik ('Alwānī, 1990; Huda, 2018).

Fragmen-fragmen ini konsisten dengan pertanyaan besar yang juga muncul pada era pasca-apartheid: bagaimana komunitas Muslim menegosiasikan kewajiban agama dan kewargaan dalam negara sekuler, dan bagaimana otoritas-otoritas internal berkompetisi dalam menjawabnya (Vahed, 2021). Dalam kerangka fikih-politik, isu tersebut memang termasuk bagian dari fiqh al-mu'āmalāt yang mencakup transaksi sosial-politik dan tata hubungan warga dengan sistem politik (Abu-Saud, 1993; 'Alwānī, 1990).

________________________________________

G. Kesimpulan

Berdasarkan perangkat analisis yang tersedia, apartheid—sebagai politik "separate development" dan pemisahan ruang publik—dapat dinilai dalam ilmu politik Islam berbasis maqāṣid sebagai kebijakan negara yang problematik karena bergerak berlawanan dengan standar keadilan, rahmat, kebijaksanaan, dan kesejahteraan yang disebut sebagai inti orientasi sharī'ah (Ingram, 2015; Rasyidi, 2020; Willoughby, 2013). Kerangka maqāṣid al-sharī'ah al-'āmmah yang menonjolkan kesetaraan (al-musāwāh), kebebasan (al-ḥurriyyah), dan toleransi (al-samāḥah), serta kecenderungan modernis yang mengaitkan maqāṣid dengan demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemerintahan, semakin memperkuat kesimpulan normatif tersebut (Helmy, 2022; Setowara, 2020; Umami & Ghofur, 2022).

Pada saat yang sama, sumber juga mengingatkan bahwa bahasa sharī'ah dan maqāṣid dapat dipolitisasi untuk membenarkan agenda tertentu, sehingga kritik terhadap sistem diskriminatif seperti apartheid perlu menjaga disiplin metodologis agar tidak jatuh pada justifikasi ideologis yang mengaburkan tujuan etisnya (Helmy, 2022; Moustafa, 2013; Willoughby, 2012).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abu-Saud, M. (1993). The Methodology of the Islamic Behavioral Sciences. American Journal of Islam and Society, 10(3), 382–395. https://doi.org/10.35632/ajis.v10i3.2493

al-Attar, M. (2017). Food Ethics: A Critique of Some Islamic Perspectives on Genetically Modified Food. Zygon®, 52(1). https://doi.org/10.1111/zygo.12328

'Alwānī, Ṭāhā J. al. (1990). Political Science in the Legacy of Classical Islamic Literature. American Journal of Islam and Society, 7(1), 9–14. https://doi.org/10.35632/ajis.v7i1.2663

Fadl, K. A. E. (2004). Islam and the Challenge of Democracy. https://doi.org/10.1515/9781400873203

Helmy, Y. (2022). From Islamic Modernism to Theorizing Authoritarianism. American Journal of Islam and Society, 38(3–4), 36–70. https://doi.org/10.35632/ajis.v38i3-4.2934

Huda, N. (2018). Continuity and Change of the Islamic Intellectual Discourse in Indonesia Malay World. Journal of Malay Islamic Studies, 2(2), 147–166. https://doi.org/10.19109/jmis.v2i2.2542

Ingram, B. D. (2015). Public Islam in Post-Apartheid South Africa: The Radio Islam Controversy. Critical Research on Religion, 3(1), 72–85. https://doi.org/10.1177/2050303215577490

Moustafa, T. (2013). Judging in God's Name: State Power, Secularism, and the Politics of Islamic Law in Malaysia. Oxford Journal of Law and Religion, 3(1), 152–167. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwt035

Pervez, S. (2016). The International Institute of Islamic Thought Intellectual Panels. American Journal of Islam and Society, 33(3), 157–161. https://doi.org/10.35632/ajis.v33i3.933

Rasyidi, A. S. (2020). The Significant and Arguments for the Renewal of Maqāṣid al-Sharī'ah. Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies, 1(1), 45. https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i1.12723

Rochmat, S. (2017). President Abdurrahman Wahid's Efforts to Consolidate the Democratic Transition from the Soeharto Authoritarian Regime. Insaniyat Journal of Islam and Humanities, 1(2). https://doi.org/10.15408/insaniyat.v1i2.5473

Setowara, M. S. (2020). The Yusuf Qardhawi's Thought on al-Daulah al-Shar'iyyah al-Dustūriyyah and Its Relevance to the Concept of Indonesian Polity. Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies, 1(2). https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i2.14912

Towadi, M. (2017). The Application of Sharia Maqashid on the Protection of the Rights of Minority of Muslim Rohingya in Regional ASEAN (Indonesia-Malaysia). Journal of Indonesian Legal Studies, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16637

Umami, U., & Ghofur, A. (2022). Human Rights in Maqāṣid al-Sharī'ah al-Āmmah: A Perspective of Ibn 'Āshūr. Al-Ahkam, 32(1), 87–108. https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.9306

Vahed, G. (2021). Covid-19, Congregational Worship, and Contestation over "Correct" Islam in South Africa. Journal for the Study of Religion, 34(1), 1–30. https://doi.org/10.17159/2413-3027/2021/v34n1a4

Willoughby, J. (2012). Good Governance in Islam. American Journal of Islam and Society, 29(4), 148–157. https://doi.org/10.35632/ajis.v29i4.1192

Willoughby, J. (2013). IIIT Intellectual Panels at the ISNA 49th Annual Convention. American Journal of Islam and Society, 30(1), 144–152. https://doi.org/10.35632/ajis.v30i1.1172

Willoughby, J. (2014). Islamic Law and Ethics. American Journal of Islam and Society, 31(4), 149–154. https://doi.org/10.35632/ajis.v31i4.1083

Yasir, Moh., Widodo, J., & Ashar, A. (2022). Islamic Law and National Law (Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law). Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(2), 82. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4952