02053 - Anarkisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Analitis

Anarchism in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual and Analytical Study

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji posisi anarkisme sebagai ideologi dalam kerangka ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan analisis konseptual terhadap literatur politik Islam, kajian ini menelusuri bagaimana "anarki" dan "anarkisme" diposisikan dalam berbagai formulasi teori politik Islam, mulai dari konsepsi klasik tentang hubungan agama dan politik, argumen Khomeini mengenai pemerintahan Islam, hingga arus reformis kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam sebagian besar formulasi ilmu politik Islam, anarki dipandang sebagai kondisi destruktif yang harus dihindari karena mengancam kohesi komunitas (ummah) dan memutus prasyarat normatif-institusional bagi tatanan sosial yang dibayangkan. Anarkisme sebagai ideologi penolakan total atas pemerintahan tidak memperoleh dukungan teoretis eksplisit dalam sumber-sumber politik Islam; perdebatan utama justru berkisar pada bentuk, legitimasi, dan batas otoritas, bukan peniadaan otoritas itu sendiri.

Kata kunci: anarkisme, ilmu politik Islam, anarki, syariah, otoritas, ummah, pemerintahan Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the position of anarchism as an ideology within the framework of Islamic political science. Employing a conceptual analysis approach to Islamic political literature, this study traces how "anarchy" and "anarchism" are positioned across various formulations of Islamic political theory—from classical conceptions of the relationship between religion and politics, to Khomeini's arguments on Islamic governance, to contemporary reformist currents. The findings indicate that in the majority of Islamic political science formulations, anarchy is regarded as a destructive condition to be avoided, as it threatens the cohesion of the community (ummah) and severs the normative-institutional prerequisites for the envisioned social order. Anarchism as a total rejection of government finds no explicit theoretical support in Islamic political sources; the principal debates instead revolve around the form, legitimacy, and limits of authority, rather than the elimination of authority itself.

Keywords: anarchism, Islamic political science, anarchy, sharia, authority, ummah, Islamic governance

________________________________________

1. Pendahuluan: Posisi "Anarkisme" dalam Kerangka Ilmu Politik Islam

Dalam kajian politik, perlu dibedakan antara "anarki" sebagai kondisi ketiadaan otoritas yang mengatur dan "anarkisme" sebagai ideologi yang menolak negara/pemerintahan. Dalam teori hubungan internasional yang dirujuk oleh Galindo, "anarki" berarti ketiadaan organisasi atau otoritas global, misalnya dalam sistem internasional (Freeman, 2021). Dalam kajian konflik Somalia, "anarki" juga dipakai untuk menunjuk kekacauan yang timbul dari ketiadaan negara atau negara gagal, dan solusi yang diajukan adalah penguatan institusi politik untuk membendung chaos akibat desorden (Medina, 2019). Pembedaan ini penting karena literatur politik Islam yang tersedia di sumber-sumber rujukan lebih sering mengevaluasi "anarki/kekacauan" sebagai keadaan yang mesti dicegah, sehingga penilaian terhadap "anarkisme" (sebagai penolakan pemerintahan) biasanya dapat dibaca melalui sikapnya terhadap bahaya "anarki" tersebut (Goldfarb & Souza, 2016; Medina, 2019; Raha, 1993).

Dalam korpus rujukan yang disediakan, beragam penulis menekankan bahwa Islam dalam pemahaman politik tertentu sering diposisikan sebagai sistem yang tidak memisahkan agama dan politik, serta mengandaikan keberadaan norma dan otoritas untuk menjaga komunitas (Epalza, 1996; Maldonado et al., 2009). Dengan premis ini, pertanyaan "anarkisme menurut ilmu politik Islam" terutama menjadi pertanyaan: apakah mungkin tatanan sosial-politik tanpa otoritas/negara selaras dengan gagasan bahwa komunitas Islam memerlukan kepemimpinan dan kerangka normatif (syariah/fikih) untuk menghindari kekacauan? (Correa, 2018; Epalza, 1996; Maldonado et al., 2009).

________________________________________

2. Asumsi Kunci dalam Ilmu Politik Islam: Keterpautan Agama–Politik dan Fungsi Norma Hukum

Sejumlah rujukan menggambarkan bahwa dalam "Islam klasik" maupun dalam artikulasi "Islam politik/islamisme", agama dan politik kerap dipahami tidak terpisah. Maldonado dkk. menegaskan bahwa dalam bentuk klasiknya, politik "tidak dipisahkan" dari doktrin agama, dan bahwa syariah berfungsi sebagai sistem legal yang mencakup ranah publik dan privat (Maldonado et al., 2009). Sejalan dengan itu, Gallego merumuskan dasar ideologis gerakan politik berinspirasi Islam sebagai konsepsi Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan individu—dari ibadah hingga perilaku dalam masyarakat dan sistem politik—dan konkretisasinya dalam fikih (yurisprudensi) (Galindo, 2011). Marín Guzmán juga secara eksplisit menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan agama dan politik dalam kerangka pembacaan fundamentalisme sebagai respons politik (Gómez, 2004), dan Pereira menggambarkan proyek "menggabungkan" agama dan politik dengan menjadikan rujukan pada Al-Qur'an dan tradisi menurut otoritas ulama sebagai basis legitimasi politik (Bosemberg, 1997).

Dalam formulasi yang lebih teoretis tentang negara, Amoretti menyatakan bahwa konsep "negara Islam" dalam teori politik Islam politik Afrika Utara dipahami sebagai sistem relasi dan institusi politik yang menjamin "pemerintahan Islam" dengan syariah sebagai rujukan hukum-administratif dan moral yang fundamental (Epalza, 1996). Pada titik ini, beberapa sumber menambahkan bahwa teori politik Islam dalam pembacaan Anderson melalui Yılmaz berbeda dari demokrasi liberal karena: (i) menekankan otoritas demi preservasi komunitas, (ii) menganggap hukum Islam mengatur publik sekaligus privat, dan (iii) memandang penguasa bertanggung jawab kepada Tuhan, sehingga oposisi formal dapat dilihat sebagai pengkhianatan/apostasi (Rodríguez, 2020).

Implikasi langsung untuk anarkisme secara konseptual: bila sebuah tatanan ideal dipahami memerlukan norma hukum komprehensif dan perangkat otoritas untuk menjamin keteraturan komunitas, maka penolakan terhadap semua bentuk pemerintahan/negara akan dipandang berisiko memproduksi kondisi anarki yang dalam berbagai rujukan justru diasosiasikan dengan kekacauan sosial-politik (Epalza, 1996; Maldonado et al., 2009; Medina, 2019; Rodríguez, 2020). Pernyataan ini bukan klaim normatif di luar sumber, melainkan konsekuensi analitis dari cara sumber-sumber tersebut mengonseptualkan syariah/fikih dan otoritas sebagai prasyarat keteraturan (Epalza, 1996; Galindo, 2011; Maldonado et al., 2009).

________________________________________

3. "Anarki" sebagai Kondisi yang Ditolak: Otoritas sebagai Kebutuhan untuk Fungsi Komunitas

Beberapa rujukan menyatakan secara eksplisit bahwa komunitas Islam memerlukan otoritas untuk menjamin fungsi sosial-politiknya. Figueroa menyebut bahwa komunitas (ummah) memiliki kewajiban-kewajiban yang diturunkan dari Islam, dan cara menjamin buen funcionamiento komunitas berada pada otoritas Islam (Goldfarb & Souza, 2016). Dalam kerangka yang mirip, Amoretti memasukkan "kebutuhan (darūra) akan otoritas politik" yang dipahami sebagai arah politik dan spiritual sebagai elemen dasar struktur negara Islam dalam teori Islam politik (Epalza, 1996).

Lebih tajam lagi, Quehl menegaskan prinsip otoritas: (a) komunitas harus dipandu pemimpin, dan (b) untuk menghindari desorden y anarquía, komunitas Islam harus menerima bahkan penguasa yang tidak adil selama ia Muslim (Raha, 1993). Formulasi ini penting karena menunjukkan bahwa ketakutan akan "anarki" dapat menjadi argumen untuk mempertahankan struktur pemerintahan, bahkan ketika kualitas keadilan penguasa dipersoalkan (Raha, 1993; Rodríguez, 2020). Dengan demikian, dalam sebagian tradisi politik yang terekam di sumber, anti-anarki lebih diprioritaskan daripada idealisme anti-otoritas, dan hal itu membuat ide "masyarakat tanpa hierarki/pemerintahan" sulit diterima sebagai orientasi politik yang sahih (Raha, 1993; Rodríguez, 2020).

Rujukan empiris modern juga memakai "anarki" sebagai istilah untuk keruntuhan tertib politik. Studi Somalia menyatakan anarki/ketiadaan negara menghasilkan kekacauan, dan karena itu "prioritas" adalah penguatan institusi politik (Medina, 2019). Walaupun Somalia bukan argumen normatif teologi-politik, cara pemakaian konsep "anarki" di sini konsisten dengan pola evaluatif dalam sumber-sumber politik Islam yang menempatkan anarki sebagai kondisi destruktif (Donelli, 2012; Medina, 2019; Raha, 1993).

________________________________________

4. Argumen Khomeini: Tanpa "Pemerintahan Islam" → "Kacau dan Anarki"

Dalam sumber Freeman, dinyatakan secara eksplisit bahwa menurut Khomeini, jika "kehendak ilahi" tentang kekuasaan eksekutif berdasarkan hukum Islam (syariah) tidak dihormati, maka akan "tak terelakkan jatuh ke dalam chaos dan anarki"; dan bahwa tanpa pemerintahan Islam penerapan fondasi Islam tidak mungkin, sehingga kehidupan menjadi "tidak-Islam" dan inherently chaotic (Donelli, 2012). Artikel Mena memperkuat kerangka ini dengan mengutip posisi Khomeini bahwa "Islam dalam semua aspeknya berbicara tentang politik" serta menegaskan "kebutuhan pemerintahan Islam" sebagai bagian dari fondasi politik Republik Islam (Correa, 2018).

Dari dua rujukan ini, terlihat pola argumentatif yang relevan untuk pertanyaan tentang anarkisme:

1. Islam dipahami sebagai sumber teori/pedoman politik yang memadai dan mandiri (Correa, 2018);

2. Penerapan syariah/fondasi Islam diposisikan membutuhkan perangkat pemerintahan (Donelli, 2012; Epalza, 1996);

3. Ketiadaan pemerintahan atau penolakan terhadapnya diasosiasikan dengan "anarki/kekacauan" (Donelli, 2012; Raha, 1993).

Karena itu, dalam horizon "ilmu politik Islam" ala Khomeini, anarkisme jika dipahami sebagai penolakan pemerintahan/negara akan dibaca bukan sebagai emansipasi, melainkan sebagai kondisi yang menghalangi penerapan fondasi Islam dan membuka jalan pada kekacauan (Correa, 2018; Donelli, 2012). Klaim ini bersandar langsung pada hubungan kausal yang dibuat Khomeini sendiri di dalam rujukan: tanpa pemerintah Islam → tidak ada penerapan fondasi → chaos/anarki (Donelli, 2012), serta pada penegasan bahwa Islam adalah "politik" dan memerlukan kerangka pemerintahan (Correa, 2018).

________________________________________

5. Preseden Awal: Perdebatan tentang Legitimasi Penguasa (Bukan Penolakan Pemerintahan)

Sumber Figueroa memberikan contoh sejarah-teoretis bahwa konflik politik awal tidak selalu dibingkai sebagai "agama vs. sekularisme", melainkan sebagai pilihan antara suatu pemerintahan yang masih menjaga fondasi ummah versus "anarki", yakni kekuatan destruktif tribalisme (Goldfarb & Souza, 2016). Ini menunjukkan bahwa "anarki" diposisikan sebagai opsi yang harus dihindari, bahkan ketika pemerintah yang ada juga diperdebatkan legitimasi dan kualitas moralnya (Goldfarb & Souza, 2016; Raha, 1993).

Figueroa juga menyinggung posisi Khawarij: hanya yang paling layak boleh memerintah, dan jika ia berbuat zalim/berdosa berat, ia harus diturunkan bahkan dengan paksa (Goldfarb & Souza, 2016). Poin ini menambah nuansa penting: tradisi politik Islam yang terekam di sini membuka ruang resistensi terhadap penguasa yang tidak adil, tetapi resistensi itu tetap mengandaikan adanya pemerintahan/otoritas yang sah (yakni mengganti penguasa), bukan meniadakan pemerintahan sebagai institusi (Goldfarb & Souza, 2016; Raha, 1993; Rodríguez, 2020). Dengan kata lain, yang dipersoalkan adalah siapa dan bagaimana memerintah, bukan apakah pemerintahan perlu ada—karena "anarki" justru dipahami sebagai ancaman sosial-politik (Goldfarb & Souza, 2016; Raha, 1993).

Pada saat yang sama, Figueroa mencatat adanya arus yang dikaitkan dengan Murji'ah yang merekomendasikan netralitas politik dan menyerahkan penghakiman kepada Tuhan (Goldfarb & Souza, 2016). Namun, dalam rujukan yang disediakan, arus ini ditampilkan sebagai strategi mengelola keterlibatan politik, bukan sebagai dukungan terhadap masyarakat tanpa pemerintahan (Goldfarb & Souza, 2016; Rodríguez, 2020). Maka, bahkan contoh "quietism" ini tidak memberikan landasan langsung bagi anarkisme sebagai ideologi anti-negara di dalam bukti yang tersedia (Goldfarb & Souza, 2016; Mauriello, 2019).

________________________________________

6. Sintesis: Mengapa Anarkisme Sulit Kompatibel dengan Banyak Konsepsi Politik Islam dalam Sumber?

Berdasarkan rujukan-rujukan yang menekankan (i) Islam sebagai kerangka pengaturan menyeluruh, (ii) syariah/fikih sebagai korpus normatif yang mengatur publik–privat, dan (iii) kebutuhan otoritas untuk fungsi ummah, maka penolakan menyeluruh terhadap negara/pemerintahan akan menghadapi setidaknya tiga keberatan struktural dalam "ilmu politik Islam" sebagaimana tergambar di sumber.

6.1 Keberatan Normatif-Institusional: Penerapan Syariah/Fikih Diasosiasikan dengan Kebutuhan Otoritas

Syariah dipahami mencakup seluruh aspek hidup dan tidak memisahkan ranah politik-religius (Maldonado et al., 2009), sementara fikih dipaparkan sebagai konkretisasi normatif yang "mencakup semuanya" dari ritual hingga hukuman sosial (Galindo, 2011). Teori negara Islam dalam Islam politik menempatkan syariah sebagai rujukan fundamental dan memasukkan "kebutuhan otoritas politik" sebagai elemen dasar (Epalza, 1996). Dalam logika Khomeini, tanpa pemerintahan Islam penerapan fondasi Islam tidak mungkin, dan akibatnya adalah kekacauan/anarki (Correa, 2018; Donelli, 2012). Dalam kerangka ini, anarkisme yang dipahami sebagai menolak institusi pemerintahan akan dipandang memutus mekanisme yang diasumsikan memungkinkan berfungsinya tata normatif Islam di ruang publik (Donelli, 2012; Epalza, 1996; Rodríguez, 2020).

6.2 Keberatan Ketertiban-Komunitas: Anarki Diposisikan sebagai Ancaman bagi Kohesi Ummah

Figueroa mengontraskan ummah dengan tribalisme dan menempatkan "anarki" sebagai kekuatan destruktif tribalisme yang mengancam (Goldfarb & Souza, 2016). Quehl menegaskan bahwa untuk mencegah desorden/anarki, komunitas menerima pemimpin bahkan jika tidak adil selama Muslim (Raha, 1993). Dalam konteks empiris, Correa menggambarkan anarki akibat ketiadaan negara sebagai pemicu kekacauan yang menuntut penguatan institusi politik (Medina, 2019). Bila anarki dibingkai sebagai ancaman kohesi dan keteraturan, maka ideologi yang mengarahkan masyarakat untuk hidup tanpa hierarki/otoritas akan sulit dibingkai sebagai tujuan politik yang diinginkan dalam horizon ini (Goldfarb & Souza, 2016; Medina, 2019; Raha, 1993).

6.3 Keberatan Legitimasi-Otoritas: Penekanan Tanggung Jawab Penguasa dan Delegitimasi Oposisi Formal

Dalam ringkasan Anderson melalui Yılmaz, penguasa dalam teori politik Islam dipandang bertanggung jawab kepada Tuhan, dan oposisi formal dapat dianggap sebagai pengkhianatan/apostasi (Rodríguez, 2020). Pereira juga menggambarkan kecenderungan legitimasi politik yang ditautkan pada otoritas penafsiran ulama atas Al-Qur'an dan tradisi (Bosemberg, 1997). Kedua rujukan ini tidak langsung membahas anarkisme, tetapi menunjukkan bahwa dalam sejumlah konsepsi, problem politik kerap diselesaikan melalui penguatan otoritas yang mengklaim legitimasi religius, bukan dengan membubarkan otoritas (Bosemberg, 1997; Rodríguez, 2020). Itu berarti "anti-pemerintahan" bukan hanya dipersoalkan karena risiko anarki, tetapi juga karena bertabrakan dengan skema legitimasi yang menempatkan otoritas sebagai penjaga komunitas dan norma (Bosemberg, 1997; Rodríguez, 2020).

________________________________________

7. Nuansa dan Perdebatan Kontemporer: Kritik terhadap "Negara Islam" Bukanlah Anarkisme

Sumber-sumber yang disediakan juga menunjukkan bahwa "ilmu politik Islam" tidak monolitik, dan ada arus yang mengkritik penyatuan koersif syariah dan negara—tetapi kritik ini tidak otomatis menjadi anarkisme (penolakan pemerintahan), melainkan mengarah pada rekonfigurasi relasi Islam–negara.

Pertama, An-Na'im berargumen bahwa "negara Islam" itu inkoheren secara konseptual dan keliru secara historis, dan bahwa ketika prinsip syariah dipaksakan dengan otoritas koersif negara, ia berubah menjadi ekspresi kehendak politik negara, bukan lagi norma Islam sebagai sistem normatif (Mauriello, 2019). Namun, ia tetap menegaskan perlunya pemisahan institusional Islam dan negara sekaligus mengakui relasi organik Islam dan politik, dengan basis "alasan publik" dalam legislasi (Mauriello, 2019). Ini adalah proyek negara-sekuler dengan partisipasi warga beriman, bukan proyek tanpa negara/pemerintahan (Bosemberg, 2000; Mauriello, 2019).

Kedua, Medina menempatkan "kewargaan" sebagai konsep sekuler hasil modernitas Barat yang membantu diferensiasi sehat agama–politik, sambil mendorong dialog antara demokrasi pluralis dan tradisi politik Islam (Bosemberg, 2000). Sekali lagi, ini mengandaikan komunitas politik dan institusi kewargaan, bukan ketiadaan pemerintahan (Bosemberg, 2000).

Ketiga, Arkoun dan Abu Zayd melalui Boiso menekankan perlunya pembaruan hermeneutika (tafsir) untuk melampaui konsepsi tertutup dan otoriter dalam sistem juridiko-politik berakar Islam; mereka mengkritik penggunaan "seruan ideologis" yang melegitimasi otoritas teo-politik tak tergugat dan berujung pada rezim diktatorial (Rabadán, 2024). Kritik terhadap otoritarianisme teo-politik ini mengarah pada demokratisasi/humanisasi penafsiran dan model politik yang lebih kompatibel dengan nilai demokratis modern (Rabadán, 2024), bukan pada penghapusan pemerintahan sebagai institusi.

Keempat, dalam konteks Iran pasca-1979, Mauriello menunjukkan bahwa institusionalisasi wilāyat al-faqīh memperlihatkan model di mana legitimasi religius dan legitimasi populer/politik saling melegitimasi (Mavlyautdinov & Glushkova, 2021). Ini menegaskan bahwa bahkan di model teokratis-konstitusional sekalipun, diskursusnya adalah soal sumber legitimasi, bukan peniadaan struktur negara (Correa, 2018; Mavlyautdinov & Glushkova, 2021).

Berdasarkan bukti yang tersedia, perdebatan internal yang paling jelas bukanlah "negara vs. tanpa negara", tetapi "bagaimana relasi Islam–negara ditata, bagaimana syariah beroperasi, dan bagaimana otoritas dilegitimasi/dibatasi" (Mauriello, 2019; Mavlyautdinov & Glushkova, 2021). Karena itu, anarkisme sebagai anti-negara total tidak tampil sebagai posisi yang memperoleh justifikasi teoretis eksplisit dalam sumber-sumber politik Islam yang diberikan; yang tampak justru penolakan terhadap "anarki" sebagai kekacauan (Correa, 2018; Goldfarb & Souza, 2016), dan/atau kritik terhadap bentuk negara tertentu misalnya negara Islam koersif/otoritarian, bukan kritik terhadap institusi pemerintahan itu sendiri (Mauriello, 2019; Rabadán, 2024).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, "ilmu politik Islam" cenderung menilai "anarki" (kekacauan akibat ketiadaan otoritas) sebagai keadaan yang harus dihindari, karena ia mengancam "fungsi" komunitas (ummah) dan memutus prasyarat normatif-institusional bagi tata sosial yang dibayangkan (Goldfarb & Souza, 2016; Medina, 2019; Raha, 1993). Banyak formulasi menyatakan bahwa Islam dipahami sebagai sistem regulatif menyeluruh (agama–politik tidak terpisah; syariah/fikih mengatur publik–privat), sehingga keberadaan otoritas/pemerintahan dipandang perlu untuk menjaga keteraturan dan/atau memungkinkan penerapan norma (Donelli, 2012; Epalza, 1996; Galindo, 2011; Maldonado et al., 2009). Dalam horizon Khomeini, bahkan dinyatakan eksplisit bahwa tanpa pemerintahan Islam akan jatuh ke dalam "chaos dan anarki" (Donelli, 2012), serta bahwa Islam "membahas politik" dan menuntut kerangka pemerintahan (Correa, 2018).

Namun, sumber-sumber juga menunjukkan adanya arus reformis yang mengkritik inkoherensi "negara Islam" dan mendorong pemisahan institusional Islam–negara, pembenaran "alasan publik", atau pembaruan hermeneutika untuk melawan otoritarianisme—tetapi arus ini tetap bergerak dalam horizon politik kenegaraan (negara-sekuler, demokratisasi, konstitusionalitas), bukan horizon tanpa pemerintahan (Mauriello, 2019; Rabadán, 2024). Dengan demikian, berdasarkan bukti dalam referensi yang disediakan, anarkisme sebagai ideologi penolakan total atas pemerintahan/negara tidak memperoleh dukungan teoretis eksplisit; sebaliknya, "anarki" justru hadir sebagai kondisi negatif yang ditolak (Correa, 2018; Goldfarb & Souza, 2016), sementara perdebatan utama berkisar pada bentuk, legitimasi, dan batas otoritas, bukan peniadaan otoritas itu sendiri (Mauriello, 2019; Mavlyautdinov & Glushkova, 2021; Rabadán, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Bosemberg, L. E. (1997). Neoliberalismo, reformas y apertura en Irán: ¿un nuevo país? Historia Crítica, (15), 51–65. https://doi.org/10.7440/histcrit15.1997.03

Bosemberg, L. E. (2000). Historia, diversidad, transformación y sentido del fundamentalismo islámico: una introducción. Historia Crítica, (20), 143–160. https://doi.org/10.7440/histcrit20.2000.05

Correa, J. A. M. (2018). Estado fallido, nueva guerra y paz como entelequia: consideraciones sobre el conflicto armado, social y político en Somalia. Ciudad Paz-Ando, 11(1), 62–73. https://doi.org/10.14483/2422278x.12325

Donelli, F. (2012). Le radici ottomane della Turchia di Erdoğan. Diacronie, N° 12, 4. https://doi.org/10.4000/diacronie.2545

Epalza, M. de. (1996). Estructuras de acogida de los moriscos emigrantes de España en el Mágreb (siglos XIII al XVIII). Alternativas Cuadernos De Trabajo Social, (4), 35. https://doi.org/10.14198/altern1996.4.3

Freeman, A. R. (2021). Más allá de la Revolución: estudio comparado del pensamiento político de Ali Shariati y Ruholá Jomeini. Miscelánea De Estudios Árabes Y Hebraicos Sección Árabe-Islam, 70(0). https://doi.org/10.30827/meaharabe.v70i0.15282

Galindo, A. (2011). Las relaciones entre China y Arabia Saudita: la diplomacia del petróleo. Estudios De Asia Y África, 35–63. https://doi.org/10.24201/eaa.v46i1.2015

Goldfarb, M. P. L., & Souza, V. K. M. D. (2016). O Jardim de Allah: Reflexões Antropológicas do Discurso Ambiental Islâmico. Revista Fragmentos De Cultura - Revista Interdisciplinar De Ciências Humanas, 26(2), 221. https://doi.org/10.18224/frag.v26i2.4896

Gómez, M. A. (2004). HUNTINGTON, Samuel P., El choque de civilizaciones: y la reconfiguración del orden mundial, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1997, 448 pp.; ALÍ, Tariq, El choque de los fundamentalismos; cruzadas, yihads y modernidad, Madrid, Alianza Editorial, 2002, 440 pp. Pasado Y Memoria Revista De Historia Contemporánea, (3). https://doi.org/10.14198/pasado2004.3.15-20

Maldonado, A. M., Velásquez, G. G., & García, J. O. (2009). La crisis del orden mundial. Globalización y terrorismo. Revista De Relaciones Internacionales Estrategia Y Seguridad, 4(1), 129–158. https://doi.org/10.18359/ries.153

Mauriello, R. (2019). La wilāyat al-faqih después de la Revolución. El vali-ye faqih en la Constitución y el nezām de la República islámica de Irán. Araucaria, (41), 495–513. https://doi.org/10.12795/araucaria.2019.i41.23

Mavlyautdinov, I. S., & Glushkova, S. Y. (2021). Islam, politics, education, and modernity. Revista on Line De Política E Gestão Educacional, 3448–3458. https://doi.org/10.22633/rpge.v25iesp.6.16098

Medina, G. V. (2019). La ciudadanía desde el pensamiento social religioso comparado islamocristiano. Estudios Eclesiásticos Revista De Investigación E Información Teológica Y Canónica, 94(370), 597–622. https://doi.org/10.14422/ee.v94.i370.y2019.005

Rabadán, G. M. (2024). Nacionalismo mesiánico en Irán: el caso del presidente Maḥmud Aḥmadineĵād y la figura del Mahdi. Miscelánea De Estudios Árabes Y Hebraicos Sección Árabe-Islam, 73, 217–244. https://doi.org/10.30827/meaharabe.v73.28310

Raha, R. A. (1993). El "Dahir Beréber" contra los bereberes. Aldaba, (21), 161–166. https://doi.org/10.5944/aldaba.21.1993.20275

Rodríguez, R. P. (2020). Un análisis constructivista del pensamiento de la Hermandad Musulmana de Egipto y su propuesta identitaria de democracia para el mundo árabe. Cupea Cuadernos De Política Exterior Argentina, (127), 43–62. https://doi.org/10.35305/cc.vi127.35