02052 - Anarki dalam Ilmu Politik Islam: Klarifikasi Makna dan Posisi Konseptual

Abstract

This article examines the concept of "anarchy" within the framework of Islamic political science by clarifying its terminological scope and mapping how Islamic political thought understands the problem of authority vacuum, order, and the relevance of anarchy as an analytical concept in the international system. The discussion is organized around three levels of analysis: domestic anarchy as the absence of legitimate authority, anarchy in contemporary socio-political practice as a label for political violence and law enforcement deterioration, and anarchy in international relations as the structural absence of a central global authority. Drawing on diverse sources within Islamic political thought—which is internally pluralistic and ijtihadi in character—this article argues that "anarchy according to Islamic political science" cannot be reduced to a single definition. It encompasses the problem of authority vacuum (which in certain Sunni traditions is not permitted to persist), the problem of legal-political order (where politics without law generates arbitrary rule), the ethical dimension of public correction through amar ma'ruf nahi munkar without resorting to violence, and the analytical dimension of international relations in which the anarchic international system may be managed through institutions, norms, and social construction of identity and interest.

Keywords: anarchy, Islamic political science, authority vacuum, international relations, political ethics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "anarki" dalam kerangka ilmu politik Islam dengan melakukan klarifikasi terminologi dan memetakan bagaimana tradisi pemikiran politik Islam memahami problem kekosongan otoritas, ketertiban, serta relevansi anarki sebagai konsep analitis dalam sistem internasional. Pembahasan diorganisasikan dalam tiga level analisis: anarki domestik sebagai ketiadaan otoritas yang sah, anarki dalam praktik sosial-politik kontemporer sebagai label bagi kekerasan politik dan kemerosotan penegakan hukum, serta anarki dalam hubungan internasional sebagai ketiadaan struktural otoritas pusat global. Dengan bertumpu pada beragam sumber dalam pemikiran politik Islam—yang secara internal bersifat pluralistik dan ijtihadi—artikel ini berargumen bahwa "anarki menurut ilmu politik Islam" tidak dapat direduksi menjadi satu definisi tunggal. Ia mencakup persoalan kekosongan otoritas yang dalam arus Sunni tertentu tidak dibiarkan berlarut-larut, persoalan ketertiban hukum-politik di mana politik tanpa hukum melahirkan kesewenang-wenangan, dimensi etika koreksi publik melalui amar ma'ruf nahi munkar tanpa kekerasan, serta dimensi analitis hubungan internasional di mana sistem yang anarkis dapat dikelola melalui institusi, norma, dan konstruksi sosial atas identitas dan kepentingan.

Kata Kunci: anarki, ilmu politik Islam, kekosongan otoritas, hubungan internasional, etika politik

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam ilmu politik, istilah anarki lazim dipakai dalam dua ranah berbeda: (i) ranah domestik sebagai kondisi ketiadaan pemerintahan/otoritas yang sah (vacuum of authority), dan (ii) ranah hubungan internasional sebagai sifat sistem internasional yang tidak memiliki otoritas pusat (pemerintahan dunia) di atas negara-negara (Karnavian, 2019; Rosyidin, 2022). Namun, dalam diskursus publik, "anarki" kerap tercampur dengan istilah anarkisme (sebuah teori/ideologi politik) dan/atau dilabelkan secara serampangan sebagai "tindakan anarkis" yang identik dengan kekerasan (Barung, 2023; Faradi, 2014).

Karena itu, penjelasan "anarki menurut ilmu politik Islam" perlu dimulai dengan klarifikasi terminologi dan kemudian memetakan bagaimana tradisi pemikiran politik Islam—yang secara internal beragam dan ijtihadi—memahami problem kekosongan otoritas, ketertiban, serta relevansi anarki sebagai konsep analitis dalam sistem internasional (Baidhawy, 2012; Ridwan, 2018; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

________________________________________

2. Klarifikasi Terminologi: Anarki, Anarkisme, dan "Tindakan Anarkis"

2.1 Anarkisme sebagai Teori Politik

Salah satu sumber kekacauan konseptual adalah penyamaan "anarki" dengan "anarkisme." Dalam kajian teoretik, anarkisme dijelaskan sebagai teori politik yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa hierarki (politik, ekonomi, sosial), dan mengajukan klaim bahwa "ketiadaan aturan-aturan" dapat menjadi format sosial yang memungkinkan kebebasan individu sekaligus kebersamaan sosial (Barung, 2023). Definisi ini menegaskan bahwa anarkisme adalah posisi normatif-teoretik tertentu, bukan otomatis sinonim "kerusuhan."

2.2 Miskonsepsi "Anarki" sebagai Identik dengan Kekerasan

Dalam persepsi sosial-politik kontemporer, "anarki" sering diasosiasikan dengan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politis tertentu (Faradi, 2014). Sumber tersebut juga menyatakan bahwa miskonsepsi ini diperkuat oleh kelompok yang menjadikan anarkisme sebagai identitas/ideologi politik disertai propaganda penggunaan kekerasan sebagai sarana mencapai target politis (Faradi, 2014). Dengan demikian, "anarki" dalam pengertian konseptual-politik (ketiadaan otoritas pusat) perlu dibedakan dari "kekerasan politik" yang kebetulan—dalam wacana populer—disebut "anarkis" (Faradi, 2014; Syafuri, 2020).

2.3 "Anarki" sebagai Label untuk Kemerosotan Penegakan Hukum dan Konflik Politik

Dalam konteks demokrasi dan penegakan hukum, sumber lain menautkan meningkatnya sikap "mau menang sendiri" yang berujung kekerasan dan anarki dengan melemahnya law enforcement dan merosotnya fungsi lembaga penegak hukum (Syafuri, 2020). Pada level politik lokal, dinamika kontestasi (misalnya pemilihan kepala desa) juga dilaporkan dapat memunculkan efek negatif—seperti perseteruan, kampanye hitam, perjudian, money politic—yang "berujung pada aksi anarkis" (Sutopo, 2021). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa kata "anarki/anarkis" dalam penggunaan praktis di Indonesia sering menunjuk pada situasi yang disertai kekerasan/kerusuhan sosial-politik, bukan sekadar "struktur tanpa otoritas pusat" (Sutopo, 2021; Syafuri, 2020).

________________________________________

3. Anarki Domestik (Ketiadaan Otoritas Sah) dalam Spektrum Pemikiran Politik Islam

3.1 Ketiadaan Model Pemerintahan Baku: Membuka Ruang Ijtihad, tetapi Tidak Sama dengan Membenarkan Vacuum Otoritas

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa sumber-sumber ajaran Islam tidak menyediakan teori baku sistem politik dan bentuk pemerintahan yang tunggal; yang tersedia lebih berupa "panduan etis" dan "kerangka umum" pengelolaan negara (Baidhawy, 2012). Sejalan dengan itu, keragaman konstitusi/praktik ketatanegaraan di dunia Islam dijelaskan antara lain oleh "ketiadaan aturan spesifik tentang ketatanegaraan" dalam sumber ajaran Islam (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Bahkan, disebut pula bahwa "ketiadaan sistem pemerintahan yang baku menurut Islam" mendorong sistem politik sering disandarkan pada praktik masa awal (Aziz, 2015). Di tingkat konseptual yang lebih populer, Islam dinyatakan tidak mengharuskan bentuk pemerintahan tertentu; yang ditekankan adalah pemerintahan berjalan sesuai nilai ajaran Islam (Arif, 2024), dan Islam dipandang dapat menerima beragam bentuk pemerintahan selama menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian (Alfi & Romadhoni, 2022).

Namun, "ketiadaan bentuk baku" tidak identik dengan legitimasi atas vacuum of authority. Perdebatan relasi agama-negara diposisikan sebagai wilayah ijtihadiyah yang selalu terbuka diperdebatkan karena tidak ada dasar normatif dan preseden historis yang definitif (Ridwan, 2018). Tetapi, pada saat yang sama, sumber yang sama menegaskan bahwa dalam pandangan Sunni "tidak memberikan keadaan berlarut-larut kosong (vacuum) tanpa adanya suatu pemerintahan," dan ini dibedakan dari Khawarij yang membolehkan komunitas tanpa imam bila umat mampu mengatur dirinya sendiri (Ridwan, 2018). Artinya, dalam spektrum pemikiran politik Islam, ada ketegangan produktif antara (i) fleksibilitas desain institusional, dan (ii) penolakan (setidaknya pada arus Sunni tertentu) atas kekosongan otoritas yang berkepanjangan (Alfi & Romadhoni, 2022; Ridwan, 2018).

3.2 Konstitusi Madinah sebagai Antitesis "Stateless Society"

Dalam horizon historis, Konstitusi Madinah diposisikan sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur kehidupan internal Muslim, tetapi juga mempersatukan mereka dengan Yahudi dan sekutunya, serta mengubah status sosial dari "stateless society" menjadi "state society" (Ali, 2021). Rujukan ini juga menyebut bahwa syarat pembentukan negara sebagaimana diproyeksikan dalam Konstitusi Madinah meliputi bangsa, wilayah tertentu, dan pemerintahan (Ali, 2021). Dengan sudut pandang ini, "anarki domestik" (dalam arti ketiadaan pemerintahan/otoritas yang sah) dapat dibaca sebagai kondisi yang secara historis diatasi melalui pembentukan tatanan normatif-institusional yang memungkinkan masyarakat bertransformasi menjadi masyarakat bernegara (Ali, 2021; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

3.3 Stabilitas Politik dan Pencegahan Anarki: Contoh Pembacaan Realis-Etik Al-Ghazali

Dalam literatur komparatif, al-Ghazali digambarkan "perlu menerima perubahan yang berlaku dan realitas politik kontemporer" serta menerima pemerintahan di bawah penguasa kesultanan Turki demi mengekalkan stabilitas masyarakat "bagi mengelak berlakunya anarki" (Long et al., 2022). Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa "menghindari anarki" dapat menjadi alasan stabilitarian yang membuat pemikir menerima konfigurasi kekuasaan tertentu, sekalipun konfigurasi itu bukan ideal normatif; dengan kata lain, "anti-anarki" bisa berfungsi sebagai argumen realis-etik dalam teori politik Islam (Khalid, 2019; Long et al., 2022).

Dalam konteks Nusantara, corak fikih siyasah abad XVII–XIX dipaparkan cenderung menempatkan fikih siyasah sebagai etika politik (bukan semata fikih tata negara), dengan orientasi pada ideal "raja yang adil dan rakyat yang beradab" sebagai pilar negara dan kehidupan bermasyarakat yang ideal (Khalid, 2019). Kerangka etika politik semacam ini dapat dipahami sebagai strategi konseptual untuk mencegah disintegrasi ketertiban politik yang dalam wacana modern sering dilabel sebagai "anarki" (Khalid, 2019; Syafuri, 2020).

3.4 Hukum, Politik, dan Anarki: Ketiadaan Hukum sebagai Pemicu Kesewenang-wenangan

Relasi hukum dan politik juga dipakai untuk menjelaskan risiko anarki: adagium yang dikutip menyatakan "politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis), hukum tanpa politik akan jadi lumpuh" (Karsayuda, 2015). Dalam pembacaan ini, "anarki" bukan hanya vacuum institusional, melainkan juga situasi di mana kekuasaan bergerak tanpa kendali normatif-legal sehingga memicu kesewenang-wenangan (Karsayuda, 2015; Syafuri, 2020). Maka, pencegahan "anarki" menurut kerangka politik-hukum dapat dipahami sebagai upaya menjaga keterjalinan (interdependensi) antara otoritas politik dan rambu-rambu legal-etis (Arif, 2024; Karsayuda, 2015).

3.5 Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Etika Politik: Kanal Koreksi Non-Kekerasan

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar dipaparkan sebagai etika politik Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, bukan kepentingan satu kelompok, dan sebagai dasar membangun masyarakat Muslim yang kuat dan beradab (Arif, 2024). Implementasinya juga dapat berupa kritik masyarakat kepada pemerintah (Arif, 2024). Jika "anarki" dalam praktik sering dipersepsikan sebagai ledakan kekerasan akibat konflik politik dan lemahnya penegakan hukum (Sutopo, 2021; Syafuri, 2020), maka amar ma'ruf nahi munkar (dalam bentuk kritik etis) dapat diposisikan sebagai mekanisme koreksi sosial-politik yang tidak harus jatuh pada kekerasan yang dilabel "anarkis" (Arif, 2024; Faradi, 2014). Sejalan dengan orientasi non-anarkis ini, sebuah rujukan tentang tradisi Nurçuluk menyatakan gerakan tersebut menghindari konsep "revolusi" karena akan menimbulkan perbuatan anarkis, dan perbuatan anarkis dipandang bertentangan dengan keimanan serta spirit keislaman (Hamsah, 2018).

________________________________________

4. Anarki dalam Hubungan Internasional: Dari "Absennya Pemerintahan Dunia" hingga Konstruksi Sosial Anarki

4.1 Anarki sebagai Struktur: Ketiadaan Pemerintahan Dunia

Dalam literatur politik internasional, sistem dunia disebut anarkis karena absennya "single global government" (pemerintahan dunia) (Karnavian, 2019). Dalam kerangka yang sama, konflik antarnegara disebut kerap terjadi karena sifat anarki struktur internasional (Siswanto, 2018). Bahkan, analisis realisme-struktural menyatakan bahwa anarki memberi insentif kuat bagi negara untuk terus mengakumulasi kekuasaan maksimum demi menjamin posisi hegemoniknya (Basyar, 2020), dan perspektif serupa digunakan untuk menjelaskan strategi negara dalam kompetisi geopolitik di kawasan (Basundoro, 2020). Rangkaian ini menegaskan bahwa "anarki" dalam hubungan internasional bukan sekadar kekacauan moral, melainkan kondisi struktural "tanpa otoritas pusat" yang membentuk perilaku negara (Basyar, 2020; Karnavian, 2019).

4.2 Realisme versus Liberalisme: Perbedaan Respons Negara terhadap Anarki

Dalam pemetaan paradigmatik, realisme dan liberalisme dipaparkan sama-sama mengakui bahwa tren kerja sama ekonomi tidak otomatis mengubah struktur dasar hubungan internasional; "anarki tetap ada" (Rosyidin, 2022). Perbedaan keduanya terletak pada respons negara: realisme menekankan anarki membuat negara berada dalam situasi tidak pasti yang memicu hubungan konfliktual, sedangkan liberalisme percaya negara dapat bekerja sama dalam suasana anarki melalui institusi internasional sebagai "jembatan informasi" (Rosyidin, 2022). Dengan demikian, "anarki" tidak harus diperlakukan sebagai sinonim "perang terus-menerus," tetapi sebagai kondisi yang membuka beberapa kemungkinan respons: kompetisi atau institusionalisasi kerja sama (Rosyidin, 2022; Siswanto, 2018).

4.3 Konstruktivisme: Anarki Bukan "Given," melainkan Terbentuk

Berbeda dari penerimaan "anarki sebagai given," paradigma konstruktivis menerima sistem internasional anarkis tetapi menegaskan bahwa anarki bukan sesuatu yang apa adanya; ia terbentuk dari identitas dan kepentingan negara yang dikonstruksi secara sosial (Hanifan, 2021). Disebut pula bahwa anarki terbentuk dari interaksi antarnegara dan relasi identitas–kepentingan yang menentukan variasi reaksi negara terhadap "musuh" dan "teman" (Hanifan, 2021). Nuansa ini penting untuk menghindari reduksi anarki menjadi dalil tunggal tentang keniscayaan konflik; sebaliknya, anarki dapat berubah maknanya bergantung pada konstruksi identitas, norma, dan praktik (Hanifan, 2021; Rosyidin, 2022).

4.4 Norma dan Aktor Non-Negara: Dunia Bisa "Kurang Anarki" tanpa Pemerintah Dunia

Masih dalam konteks absennya pemerintahan dunia, rujukan lain menyatakan dominasi aktor negara mulai berubah dengan munculnya aktor non-negara (misalnya NGO internasional) yang turut menentukan ketertiban dunia (Karnavian, 2019). Bahkan ditegaskan bahwa kekuatan aktor-aktor tersebut dapat mendorong ketaatan negara pada norma, sehingga "meski suatu pemerintahan dunia tidak muncul, dunia telah menjadi lebih tertib dan kurang anarki" karena penghormatan/ketundukan pada konstruksi norma (Karnavian, 2019). Klaim ini kompatibel dengan tesis liberal tentang fungsi institusi/norma dalam mengelola interaksi di bawah anarki (Rosyidin, 2022), dan sekaligus beresonansi dengan pandangan konstruktivis bahwa norma/ide membentuk praktik dan makna anarki itu sendiri (Hanifan, 2021).

________________________________________

5. Sintesis: "Anarki Menurut Ilmu Politik Islam" sebagai Problem Otoritas, Etika, dan Tatanan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, "anarki menurut ilmu politik Islam" paling aman dipahami sebagai konsep berlapis:

Pertama, pada level domestik, anarki dapat dimaknai sebagai kondisi kekosongan otoritas sah (vacuum) atau kekuasaan tanpa kendali hukum yang berujung kesewenang-wenangan (Karsayuda, 2015; Ridwan, 2018). Dalam spektrum pemikiran politik Islam, ketiadaan model pemerintahan baku membuka ruang ijtihad kelembagaan (Alfi & Romadhoni, 2022; Baidhawy, 2012; Sodiqin & Radiamoda, 2021), tetapi setidaknya pada arus Sunni tertentu, vacuum berkepanjangan tanpa pemerintahan tidak dibiarkan (Ridwan, 2018). Secara historis, Konstitusi Madinah ditampilkan sebagai contoh pembentukan tata kelola yang mengubah masyarakat dari stateless menjadi state society (Ali, 2021), dan secara etis, tradisi seperti al-Ghazali dapat menerima konfigurasi politik tertentu demi mencegah instabilitas/anarki (Long et al., 2022).

Kedua, pada level praksis sosial-politik kontemporer, "anarki/anarkis" kerap menjadi label untuk kekerasan politik, konflik horizontal, dan kemerosotan penegakan hukum (Sutopo, 2021; Syafuri, 2020). Karena itu, ilmu politik Islam—sejauh dibaca dari kerangka etika politik—memerlukan mekanisme koreksi non-kekerasan seperti kritik publik berbasis amar ma'ruf nahi munkar (Arif, 2024) dan penolakan terhadap "revolusi" yang melahirkan tindakan anarkis sebagaimana dicontohkan pada tradisi tertentu (Hamsah, 2018).

Ketiga, pada level hubungan internasional, anarki adalah asumsi struktural tentang absennya otoritas pusat global (Karnavian, 2019), yang memengaruhi kompetisi kekuasaan (Basundoro, 2020; Basyar, 2020), tetapi tidak menutup ruang kerja sama melalui institusi/norma (Rosyidin, 2022). Bahkan, anarki dapat dipahami sebagai sesuatu yang dikonstruksi melalui identitas dan kepentingan, bukan realitas yang sepenuhnya "tetap" (Hanifan, 2021).

________________________________________

6. Kesimpulan

Dengan bertumpu pada rujukan yang tersedia, "anarki menurut ilmu politik Islam" tidak dapat direduksi menjadi satu definisi tunggal. Ia mencakup: (i) persoalan vacuum otoritas yang—dalam arus Sunni tertentu—tidak dibiarkan berlarut-larut (Ridwan, 2018); (ii) persoalan ketertiban hukum-politik, di mana "politik tanpa hukum" dapat melahirkan kesewenang-wenangan/anarki (Karsayuda, 2015); (iii) dimensi etika politik yang mendorong koreksi sosial tanpa kekerasan melalui amar ma'ruf nahi munkar (Arif, 2024) dan penghindaran tindakan "anarkis" (Hamsah, 2018); dan (iv) dimensi analitis hubungan internasional yang memandang sistem internasional sebagai anarkis karena ketiadaan pemerintahan dunia, namun dapat dikelola melalui institusi, norma, dan konstruksi sosial atas identitas–kepentingan (Hanifan, 2021; Karnavian, 2019; Rosyidin, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alfi, A. M., & Romadhoni, Moh. W. (2022). Pendekatan politis dalam studi Islam. Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 8(1), 96–115. https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i1.662

Ali, Y. F. (2021). The implementation of the Medina Constitution in modern state administration: A theoretical viewpoint. Asy-Syari'ah, 23(1). https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10747

Arif, D. (2024). Implementasi prinsip amar makruf nahi munkar sebagai etika politik. Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 4(3), 1309–1319. https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.1065

Aziz, J. A. (2015). Pemikiran politik Islam Muhammad 'Abid al-Jabiri: Telaah terhadap buku al-'Aql al-Siyâsi al-'Arabî: Muhaddidâtuh wa Tajalliyâtuh. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 39(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.42

Baidhawy, Z. (2012). Memecahkan kebuntuan teoretik hubungan Islam dan politik. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 12(2), 259. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.259-272

Barung, A. A. Y. (2023). Gerakan mahasiswa di Indonesia dan tantangannya terhadap hegemoni negara. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 10(2), 1. https://doi.org/10.22146/jps.v10i2.82612

Basundoro, A. F. (2020). Perang proksi kontemporer Arab Saudi-Iran sebagai bentuk turbulensi Timur Tengah: Sebuah analisis geopolitik. Jurnal Penelitian Politik, 17(1), 1. https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.847

Basyar, M. H. (2020). Etika perang dalam Islam dan teori just war. Jurnal Penelitian Politik, 17(1), 17. https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.854

Faradi, A. A. (2014). Epistemologi anarkhis Paul Feyerabend dan implikasinya terhadap pemikiran Islam. Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, 2(2). https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.02.239-254

Hamsah, U. (2018). Membaca pemikiran Bediuzzaman Said Nursi tentang signifikansi agama dan identitas bagi kemajuan sosial. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 8(2), 351–372. https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.2.293-314

Hanifan, H. (2021). Blokade Qatar oleh empat negara Semenanjung Arab dilihat dari paradigma konstruktivis. Jurnal PIR: Power in International Relations, 5(2), 97. https://doi.org/10.22303/pir.5.2.2021.97-110

Karnavian, M. T. (2019). Polri dalam penanganan insurgensi di Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisian, 11(2), 14. https://doi.org/10.35879/jik.v11i2.78

Karsayuda, M. R. (2015). Politik hukum nasional legislasi hukum ekonomi syariah. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 7(1), 39–46. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510

Khalid, A. S. (2019). Fiqh siyasah Nusantara abad XVII–XIX. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 18(1), 96–117. https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i1.11477

Long, A. S., Hakim, L., Jubba, H., & Zakaria, W. F. A. W. (2022). Epistokrasi dalam wacana politik al-Ghazali dan Brennan. Islamiyyat, 44(IK), 17–28. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-44ik-3

Ridwan, R. (2018). Paradigma relasi agama dan negara dalam Islam. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 1(2), 173–184. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.2139

Rosyidin, M. (2022). Realisme versus liberalisme: Suatu perbandingan paradigmatis. Indonesian Perspective, 7(2). https://doi.org/10.14710/ip.v7i2.50775

Siswanto, S. (2018). Kepemimpinan Donald Trump dan turbulensi tatanan dunia. Jurnal Penelitian Politik, 15(1), 49. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i1.735

Sodiqin, A., & Radiamoda, A. M. (2021). Dinamika konstitusi Islam: Dari periode kekhilafahan hingga nation-state. Journal of Islamic Law, 2(2), 138–167. https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.241

Sutopo, U. (2021). Pilkades langsung dalam tinjauan fiqh siyasah (studi kritis pilkades langsung di Indonesia perspektif maslahat). Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 2(2), 182–200. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2591

Syafuri, B. (2020). Membangun demokrasi dan perlindungan HAM. Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 9(2). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1571