02044 - Afirmasi Positif dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Tinjauan Siyasah Syar'iyyah, Maslahah, dan Perlindungan Martabat Manusia

Abstract

This article examines the concept of positive affirmation (affirmative action) from the perspective of Islamic political science, particularly through the framework of siyasah syar'iyyah, maslahah, and the protection of human dignity. Using a normative-analytical approach with library research method, this study synthesizes various academic sources on affirmative policy in the Indonesian context, including women's political representation, persons with disabilities, minority groups, and indigenous peoples. The findings show that positive affirmation in Islamic political science can be formulated as a public policy (siyasah) designed as ijtihad to protect human dignity and realize maslahah through proportional and temporary special treatment for structurally vulnerable groups, so that de facto equality is achieved without transforming it into permanent privilege. The instrument of quotas is not explicitly known in classical fiqh siyasah, but is not contrary to Islamic principles as long as it is directed at equality and capability. This article also identifies six normative criteria for positive affirmation to be in accordance with siyasah syar'iyyah: oriented toward maslahah and dignity protection, corrective and non-privileged, temporary and proportional, not nullifying democratic principles, attentive to capability building, and correcting unequal structures.

Keywords: affirmative action, siyasah syar'iyyah, maslahah, Islamic political science, positive discrimination

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep afirmasi positif (affirmative action) dari perspektif ilmu politik Islam, khususnya melalui kerangka siyasah syar'iyyah, maslahah, dan perlindungan martabat manusia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis studi kepustakaan, kajian ini mensintesis berbagai sumber akademis tentang kebijakan afirmatif dalam konteks Indonesia, meliputi keterwakilan perempuan dalam politik, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat adat. Temuan menunjukkan bahwa afirmasi positif dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai kebijakan publik (siyasah) yang dirancang sebagai ijtihad untuk melindungi martabat manusia dan mewujudkan kemaslahatan melalui perlakuan khusus yang proporsional dan sementara kepada kelompok yang mengalami ketertinggalan atau kerentanan struktural, sehingga tercapai kesetaraan de facto tanpa mengubahnya menjadi privilese permanen. Instrumen kuota tidak dikenal eksplisit dalam fikih siyasah klasik, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama diarahkan pada kesetaraan dan kapabilitas. Artikel ini juga mengidentifikasi enam kriteria normatif agar afirmasi positif selaras dengan siyasah syar'iyyah: berorientasi kemaslahatan dan perlindungan martabat, bersifat korektif dan non-privilese, sementara dan proporsional, tidak meniadakan prinsip demokrasi, memperhatikan pembangunan kapabilitas, serta mengoreksi struktur yang timpang.

Kata Kunci: afirmasi positif, siyasah syar'iyyah, maslahah, ilmu politik Islam, diskriminasi positif

________________________________________

1. Pendahuluan

Kebijakan afirmasi positif (affirmative action) merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang kerap diperdebatkan, baik dalam diskursus hukum tata negara, hak asasi manusia (HAM), maupun politik Islam. Di Indonesia, perdebatan ini semakin relevan mengingat keragaman kelompok yang secara historis mengalami marginalisasi, mulai dari perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, hingga masyarakat adat seperti orang asli Papua. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana ilmu politik Islam memandang dan melegitimasi kebijakan afirmasi positif sebagai instrumen keadilan?

Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan tersebut dengan menelaah konsep afirmasi positif melalui kerangka siyasah syar'iyyah, prinsip maslahah, dan kewajiban pemimpin dalam melindungi martabat manusia. Kajian ini bersifat normatif-analitis dengan mengandalkan studi kepustakaan (library research) yang mensintesis berbagai sumber akademis relevan dalam konteks kebijakan afirmatif di Indonesia.

________________________________________

2. Pembahasan

2.1. Pengertian Afirmasi Positif sebagai Kebijakan Politik

Dalam literatur kebijakan dan politik hukum di Indonesia, tindakan afirmatif (affirmative action) dipahami sebagai kebijakan yang ditujukan agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok lain dalam bidang yang sama (Asnawi, 2016). Dalam konteks hak asasi manusia dan konstitusionalisme Indonesia, tindakan afirmatif kerap dijelaskan sebagai "diskriminasi positif" (reverse discrimination) yang dapat dibenarkan untuk mempercepat tercapainya persamaan dan keadilan, termasuk misalnya dalam isu keterwakilan politik perempuan (Abdullah, 2022; Ruksin, 2018). Kerangka konstitusional yang sering dirujuk ialah Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas "kemudahan dan perlakuan khusus" guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi persamaan dan keadilan (Abdullah, 2022; Sweinstani, 2019; Wahidah, 2022).

Sumber-sumber yang disediakan juga menekankan bahwa tindakan afirmatif bukanlah pemberian "hak istimewa" yang permanen, melainkan instrumen korektif untuk mengatasi ketimpangan akibat posisi awal yang tidak setara, misalnya karena pengalaman historis ketertinggalan perempuan dalam politik (Hidayati, 2015; Pratiwi, 2019). Dengan demikian, afirmasi positif dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang secara sengaja memberi perlakuan khusus kepada kelompok yang selama ini termarginalisasi, agar dapat mengejar ketertinggalan akses, kapasitas, dan representasi (Asnawi, 2016; Dhewy, 2019; Pratiwi, 2019).

2.2. Landasan Afirmasi Positif dalam Ilmu Politik Islam

2.2.1. Siyasah Syar'iyyah sebagai Teori Kebijakan Publik yang Berorientasi Kemaslahatan

Dalam perspektif siyāsah syar'iyyah (kebijakan atau pemerintahan menurut prinsip syariah), politik dipahami sebagai pengelolaan urusan publik untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (Kurniawan, 2016). Rujukan yang tersedia menegaskan bahwa tujuan politik hukum Islam adalah mengatur urusan pemerintahan dengan sistem yang menegakkan politik adil dan memprioritaskan kemaslahatan kehidupan manusia pada setiap zaman (Kurniawan, 2016). Sejalan dengan itu, pendekatan al-siyāsah al-shar'iyyah dapat dipakai sebagai kerangka untuk menyatakan negara dapat membentuk kebijakan atau peraturan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan diarahkan pada perlindungan kepentingan (maslahah) (Halili, 2015), termasuk melalui tindakan yang menopang fondasi kemaslahatan secara "positif" (mura'ātuha min jānib al-wujūd) (Halili, 2015).

Kerangka ini relevan bagi afirmasi positif karena kebijakan afirmatif pada dasarnya adalah strategi korektif yang dimaksudkan untuk memperbaiki ketimpangan sosial-politik yang menimpa kelompok tertentu. Dalam logika maslahah, kebijakan korektif dapat dibenarkan sejauh ia benar-benar berfungsi melindungi kepentingan publik dan memulihkan ketidakadilan (Halili, 2015; Kurniawan, 2016).

2.2.2. Kewajiban Pemimpin: Menjaga Jiwa, Akal, Harkat, dan Martabat

Sumber yang disediakan juga menegaskan bahwa dalam hukum Islam pemimpin berkewajiban menjaga jiwa, akal, harkat, dan martabat rakyatnya (Daulay, 2023). Dalam konteks perlindungan masyarakat dari kekerasan, misalnya kekerasan seksual, rujukan tersebut menyatakan pemimpin harus membentuk regulasi sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat, dan regulasi itu wajib ditaati, yang dihubungkan dengan QS. An-Nisa' (04): 59 (Daulay, 2023). Argumen normatif ini memperkuat basis politik Islam bahwa kebijakan publik, termasuk kebijakan afirmatif, dapat diposisikan sebagai instrumen tanggung jawab negara untuk melindungi kelompok rentan dan memastikan pemenuhan martabat manusia (Daulay, 2023; Halili, 2015).

2.2.3. Prinsip Non-Diskriminasi dan Kesetaraan sebagai Prasyarat Legitimasi Afirmasi

Beberapa rujukan menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan perlakuan diskriminatif berbasis jenis kelamin; kedudukan manusia setara kecuali dalam ketakwaan (Nadir, 2013), dan ajaran Islam memuat seruan keadilan bagi laki-laki dan perempuan (Nadir, 2013). Dalam isu kepemimpinan dan partisipasi politik, sejumlah kajian yang disediakan menyimpulkan bahwa kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan, misalnya kuota, tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama perempuan yang berpartisipasi memiliki kapasitas dan kapabilitas (Achmad, 2018; Maryani, 2019). Selain itu, kajian model ideal partisipasi perempuan dalam perspektif siyāsah al-shar'iyyah menegaskan bahwa negara memberikan hak yang setara bagi semua warga, dan hal ini selaras dengan Islam yang memandang kesetaraan hamba tanpa perbedaan etnis dan gender; hambatan keterlibatan perempuan lebih terkait kultur patriarkal daripada faktor ajaran agama itu sendiri (Malihah et al., 2024).

Implikasinya: dalam ilmu politik Islam, afirmasi positif dapat dipahami sebagai ijtihad kebijakan untuk mewujudkan keadilan substantif ketika kesetaraan formal tidak cukup menghapus ketimpangan (Achmad, 2018; Malihah et al., 2024; Ruksin, 2018).

2.3. Kuota sebagai Ijtihad Kebijakan dalam Fikih Siyasah

Rujukan tentang implementasi kuota caleg perempuan di Gresik menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada pembahasan yang secara eksplisit membicarakan penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen (Achmad, 2018). Namun rujukan yang sama menegaskan bahwa dari perspektif fikih siyasah, kebijakan kuota keterwakilan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama calon memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin (Achmad, 2018). Kajian lain juga menyimpulkan bahwa aturan formal kuota 30% keterwakilan perempuan ditetapkan dalam sistem hukum atau konstitusi, dan dalam perspektif Islam kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam karena selaras dengan prinsip kesetaraan dalam kepemimpinan, dengan syarat kualitas dan kapabilitas terpenuhi (Maryani, 2019).

Secara sintesis, posisi rujukan-rujukan tersebut menunjukkan suatu pola: (i) Islam tidak mewariskan instrumen "kuota" sebagai norma tekstual baku dalam fikih siyasah klasik, tetapi (ii) Islam menyediakan prinsip-prinsip normatif, yaitu keadilan, kesetaraan, perlindungan martabat, dan maslahah, yang memungkinkan negara merumuskan instrumen kebijakan kontemporer, termasuk afirmasi positif, sebagai ijtihad untuk menutup kesenjangan struktural (Achmad, 2018; Daulay, 2023; Kurniawan, 2016; Malihah et al., 2024).

2.4. Afirmasi Positif dalam Praktik: Contoh Isu dan Pelajaran dengan Pembacaan Politik Islam

2.4.1. Keterwakilan Perempuan: Afirmasi sebagai Koreksi Ketertinggalan Historis

Dalam rujukan politik kepartaian, dinyatakan bahwa karena pengalaman historis perempuan dalam politik tertinggal dari laki-laki, maka perlakuan khusus untuk meningkatkan kapasitas dan akses perempuan terhadap kekuasaan perlu dilakukan; sekaligus ditegaskan bahwa kebijakan afirmatif tidak sama dengan pemberian "hak istimewa" (Hidayati, 2015). Dalam perspektif politik hukum dan HAM, tindakan afirmatif kuota 30% bagi perempuan dipandang sebagai tindakan diskriminatif positif yang dapat dibenarkan menurut ketentuan HAM internasional dan UUD 1945, terutama dengan rujukan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (Abdullah, 2022).

Namun, rujukan yang mengkaji praktik partai politik menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi sering dipahami elite partai sebatas aspek administratif untuk memenuhi ketentuan undang-undang, bahkan dimanfaatkan untuk mencalonkan perempuan dari lingkaran dekat elite tanpa mempertimbangkan keterampilan dan pengalaman politik (Dhewy, 2019). Studi lain pada partai Islam juga menilai bahwa keterbukaan partai terhadap partisipasi perempuan tidak selalu diikuti upaya mengubah struktur dan relasi gender yang timpang; perempuan tetap harus bersaing dalam mekanisme yang dianggap "netral gender" tetapi dalam praktiknya tidak menguntungkan agenda politik perempuan (Hidayati, 2015; Pratiwi, 2019). Dalam perspektif politik Islam, kondisi ini dapat dibaca sebagai kegagalan kebijakan afirmatif untuk mencapai tujuan substantifnya (maslahah/keadilan), karena instrumen afirmasi tidak diikuti transformasi institusional yang menghilangkan sebab ketimpangan (Dhewy, 2019; Halili, 2015; Kurniawan, 2016).

Rujukan kasus Gresik menambahkan pelajaran penting: implementasi kuota dalam daftar calon dapat sesuai aturan pemilu, tetapi tidak otomatis menghasilkan representasi kursi yang sebanding; studi itu mencatat persentase caleg perempuan dalam daftar calon tetap dan hasil kursi terpilih yang lebih rendah, sekaligus menegaskan bahwa dari perspektif fikih siyasah kebijakan kuota tidak bertentangan dengan Islam selama kapabilitas terpenuhi (Achmad, 2018). Ini menunjukkan bahwa afirmasi positif perlu dirancang tidak hanya sebagai "syarat pencalonan", tetapi juga sebagai kebijakan ekosistem yang mencakup pendidikan politik, kaderisasi, dan pencegahan kekerasan atau intimidasi politik agar tujuan kesetaraan substantif tercapai (Dhewy, 2019; Malihah et al., 2024).

2.4.2. Penyandang Disabilitas: Afirmasi sebagai Solusi Anti-Diskriminasi

Dalam isu disabilitas, rujukan tentang peran ormas Islam di Surakarta menyatakan bahwa perlindungan dan pemajuan HAM kelompok rentan seperti penyandang disabilitas tidak boleh diabaikan, serta menggarisbawahi bahwa kebijakan afirmasi (affirmative action) dapat diajukan sebagai solusi untuk mengatasi diskriminasi negara terhadap penyandang disabilitas; rujukan ini juga memetakan beberapa cara pemberian kebijakan afirmatif, termasuk melalui pengaturan kuota (Triputra, 2017). Kajian lain menegaskan kewajiban negara menetapkan peraturan yang melindungi hak disabilitas dan mengawasi pelaksanaannya, serta mengaitkannya dengan pengamalan ajaran Islam yang menempatkan disabilitas setara dengan manusia lain dan melarang ketidakadilan, yang dikaitkan dengan QS. al-Maidah ayat 8 (Kadriyah, 2024).

Pada level kebijakan ketenagakerjaan sektor publik, rujukan lain menyebut Indonesia mengadopsi skema kuota melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 dengan jumlah minimum dua persen pekerja penyandang disabilitas pada institusi pemerintah sebagai tindakan afirmatif untuk mempromosikan HAM (Putri & Ribawati, 2023). Tetapi rujukan yang sama mengkritik bahwa implementasi kesempatan kerja masih berbasis model medis disabilitas dan syarat medis tertentu, sehingga kebijakan afirmatif dapat gagal memberikan peluang setara bagi disabilitas untuk melamar pekerjaan sesuai minat dan latar pendidikan (Putri & Ribawati, 2023). Dari sudut pandang politik Islam berbasis maslahah, ini menegaskan bahwa legitimasi afirmasi positif tidak cukup pada deklarasi normatifnya; ia menuntut desain implementasi yang benar-benar menghapus hambatan substantif, bukan menciptakan hambatan baru (Daulay, 2023; Kurniawan, 2016; Putri & Ribawati, 2023).

Dalam konteks hak politik, rujukan tentang pemilu menegaskan bahwa tindakan afirmatif merupakan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesempatan, dengan basis Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, khususnya agar ada kesamaan dan keadilan dalam bidang politik (Sweinstani, 2019). Ini konsisten dengan argumen bahwa afirmasi positif dapat berfungsi sebagai "jembatan" menuju kesetaraan de facto, bukan sekadar persamaan formal (Abdullah, 2022; Ruksin, 2018).

2.4.3. Kelompok Minoritas dan Masyarakat Adat: Afirmasi sebagai Hak Khusus yang Bukan Privilese

Rujukan tentang perlindungan minoritas dalam perspektif HAM menegaskan bahwa kelompok minoritas rentan menjadi korban pelanggaran HAM sehingga membutuhkan perlindungan hukum; rujukan itu juga menekankan bahwa minoritas memiliki "hak khusus" yang bukan privilese, melainkan hak yang diberikan agar martabat kelompok minoritas dapat diangkat (Wahidah, 2022). Kerangka ini selaras dengan logika afirmasi positif sebagai koreksi atas kerentanan struktural (Abdullah, 2022; Ruksin, 2018).

Dalam konteks Papua, rujukan mengenai afirmasi politik menyatakan bahwa afirmasi bidang politik merupakan salah satu kekhususan otonomi; kebijakan ini dipahami sebagai perlakuan khusus untuk memberi peran kepada orang asli Papua dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan guna menjamin perubahan kualitas orang asli Papua, dan dinyatakan sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (Handayani, 2022). Dari perspektif politik Islam (siyasah syar'iyyah), kebijakan semacam ini dapat dipahami sebagai upaya negara menjaga kemaslahatan dan melindungi kelompok yang mengalami ketertinggalan atau kerentanan politik, selama tetap diarahkan pada keadilan publik dan tidak berubah menjadi privilese permanen (Halili, 2015; Handayani, 2022; Kurniawan, 2016).

2.4.4. Muallaf sebagai Preseden Perlakuan Khusus dalam Kebijakan Kesejahteraan

Rujukan pekerjaan sosial tentang muallaf menyatakan bahwa muallaf dapat dipahami sebagai kelompok minoritas yang memerlukan perhatian dan termasuk kelompok yang berhak mendapatkan perlakuan berbeda; dalam perspektif Islam, muallaf juga termasuk mustahik (penerima zakat) yang berarti kelompok yang memerlukan perhatian khusus (Safiudin, 2022). Rujukan tersebut bahkan menyebut istilah mu'allafah quluubuhum mengandung pesan "politik penjinakkan hati" sebagai sarana politik untuk menunjukkan kelembutan dan kedamaian Islam (Safiudin, 2022). Dalam sintesis politik Islam, ini dapat dibaca sebagai contoh bahwa perlakuan khusus (targeted redistribution/targeted assistance) dapat dibenarkan demi tujuan kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan, sebuah logika yang sejalan dengan afirmasi positif modern selama tujuannya adalah maslahah dan pemulihan ketimpangan (Halili, 2015; Kurniawan, 2016; Safiudin, 2022).

2.5. Batasan Normatif Afirmasi Positif: Sementara, Proporsional, dan Berhenti ketika Kesetaraan Tercapai

Sumber yang disediakan secara eksplisit menekankan bahwa dalam prinsip kesetaraan, tindakan afirmatif (diskriminasi positif) muncul karena perlakuan sama pada posisi awal yang berbeda dapat melanggengkan ketimpangan; karena itu tindakan afirmatif hanya boleh digunakan dalam ukuran tertentu hingga kesetaraan tercapai, dan bila kesetaraan telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dapat lagi dibenarkan (Ruksin, 2018). Argumen serupa juga dinyatakan dalam kajian implementasi nilai HAM global dalam sistem hukum Indonesia: bila perlakuan sama terus diberlakukan, perbedaan akan terus berlangsung; tindakan afirmatif hanya dapat digunakan sampai kesetaraan dicapai dan tidak dibenarkan ketika kesetaraan sudah terwujud (Abdullah, 2022). Dalam isu keterwakilan perempuan, rujukan politik hukum di Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan afirmatif konstitusional, ia perlu didukung batas-batas tertentu dan tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi (Abdullah, 2022).

Dalam kerangka siyasah syar'iyyah, batasan ini dapat diletakkan sebagai "rambu maslahah": kebijakan afirmasi positif sah sejauh benar-benar mewujudkan keadilan, melindungi martabat manusia, dan bersifat korektif terhadap ketimpangan; tetapi ia harus dijaga agar tidak berubah menjadi ketidakadilan baru atau kepentingan sempit yang merusak kemaslahatan publik (Daulay, 2023; Kurniawan, 2016; Malihah et al., 2024).

2.6. Rumusan Konseptual: Afirmasi Positif menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, afirmasi positif menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai:

Kebijakan publik (siyasah) yang dirancang sebagai ijtihad untuk melindungi martabat manusia dan mewujudkan kemaslahatan melalui perlakuan khusus yang proporsional dan sementara kepada kelompok yang mengalami ketertinggalan/kerentanan struktural, sehingga tercapai kesetaraan de facto tanpa mengubahnya menjadi privilese permanen.

Rumusan ini konsisten dengan orientasi maslahah siyasah syar'iyyah (Halili, 2015; Kurniawan, 2016), kewajiban pemimpin melindungi harkat dan martabat rakyat (Daulay, 2023), dan prinsip bahwa tindakan afirmatif hanya sah sampai kesetaraan tercapai (Abdullah, 2022; Ruksin, 2018).

________________________________________

3. Kriteria Normatif Afirmasi Positif yang Selaras dengan Siyasah Syar'iyyah

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, terdapat enam kriteria normatif minimal agar afirmasi positif selaras dengan siyasah syar'iyyah, sebagai berikut.

Pertama, berorientasi kemaslahatan dan perlindungan martabat, bukan sekadar simbol administratif (Daulay, 2023; Dhewy, 2019; Kurniawan, 2016).

Kedua, bersifat korektif dan non-privilese: hak khusus untuk mengangkat martabat kelompok rentan, bukan hak istimewa permanen (Hidayati, 2015; Wahidah, 2022).

Ketiga, sementara dan proporsional: berhenti ketika kesetaraan telah tercapai (Abdullah, 2022; Ruksin, 2018).

Keempat, tidak meniadakan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat: afirmasi konstitusional tetapi dibatasi agar tidak melanggar prinsip demokrasi (Abdullah, 2022).

Kelima, memperhatikan kapabilitas dan pembangunan kapasitas: kebijakan kuota tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama peserta memiliki kapasitas, namun harus diikuti penguatan kapasitas agar tujuan substantif tercapai (Achmad, 2018; Dhewy, 2019; Maryani, 2019).

Keenam, mengoreksi struktur yang timpang seperti patriarki dan bias institusional, karena hambatan sering bukan dari ajaran agama melainkan dari kultur dan sistem sosial (Dhewy, 2019; Malihah et al., 2024; Pratiwi, 2019).

________________________________________

4. Kesimpulan

Dalam ilmu politik Islam, khususnya melalui kerangka siyasah syar'iyyah, afirmasi positif dapat dipahami sebagai ijtihad kebijakan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dengan memberi perlakuan khusus yang terukur kepada kelompok yang rentan atau termarginalisasi (Daulay, 2023; Kurniawan, 2016). Rujukan-rujukan tentang kuota perempuan menegaskan instrumen kuota tidak dikenal eksplisit dalam fikih siyasah klasik, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama diarahkan pada kesetaraan dan kapabilitas (Achmad, 2018; Maryani, 2019), serta dikelola agar tidak berhenti pada pemenuhan administratif belaka (Dhewy, 2019). Pada saat yang sama, rujukan HAM menegaskan tindakan afirmatif adalah diskriminasi positif yang legitimate hanya sementara sampai kesetaraan tercapai (Abdullah, 2022; Ruksin, 2018), sebuah batasan yang dapat disepadankan dengan prinsip maslahah agar kebijakan afirmasi tetap menjaga keadilan publik (Halili, 2015; Kurniawan, 2016).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2022). Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam. El-Hadhanah Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, 2(1), 91–107. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1739

Achmad, I. A. (2018). Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik. Jurist-Diction, 1(1), 164. https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9734

Asnawi, H. S. (2016). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. Jurnal Konstitusi, 10(2), 239. https://doi.org/10.31078/jk1023

Daulay, R. M. A.-A. (2023). Pemasyarakatan Profetik: Tinjauan Politik Profetik terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 3(1), 42–53. https://doi.org/10.33474/an-natiq.v3i1.18984

Dhewy, A. (2019). Women and Democracy. Jurnal Perempuan, 24(2). https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.328

Halili, H. (2015). Implementasi Konvensi Anti Diskriminasi Perempuan dalam Politik Hukum Indonesia. Jurnal Penelitian Humaniora, 17(2). https://doi.org/10.21831/hum.v17i2.3099

Handayani, D. E. (2022). Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019. El-Hikmah Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam, 16(1), 31–48. https://doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193

Hidayati, A. (2015). Implementasi Kuota 30% Calon Legislatif Perempuan di Gresik pada Pemilu Tahun 2014. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(02), 261–282. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.261-282

Kadriyah, S. M. (2024). Kilas Balik Peran Dakwah Anggota Legislatif Perempuan di DKI Jakarta. Ad-DA'WAH, 22(2), 16–32. https://doi.org/10.59109/addawah.v22i2.61

Kurniawan, N. (2016). Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Jurnal Konstitusi, 11(4), 714. https://doi.org/10.31078/jk1146

Malihah, L., Zabidi, H., Atkia, N., Apifah, N. N., & Haryanti, P. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 24(2), 1094. https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.4904

Maryani, D. (2019). Tindakan Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). Al Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1450

Nadir, N. (2013). Politik Hukum Pidana dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga sebagai Wujud Pengakuan dan Perlindungan HAM. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 5(1), 145–160. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i1.287

Pratiwi, A. M. (2019). The Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament in Regency/City-level Legislative Council Period 2014-2019. Jurnal Perempuan, 24(2), 151. https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.323

Putri, N. I., & Ribawati, E. (2023). Islamophobia di Australia: Minoritas dalam Sekularisme. Jurnal Kajian Islam Modern, 10(01), 1–6. https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.303

Ruksin, R. U. (2018). Institusi Minoritas dan Struktur Sosial di India. Harmoni, 17(1), 7–26. https://doi.org/10.32488/harmoni.v17i1.289

Safiudin, S. (2022). Politik Hukum Pengangkatan Orang Asli Papua dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Papua. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 4(1), 129–148. https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.916

Sweinstani, M. K. D. (2019). Partai Islam, Tafsir Agama, dan Representasi Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan. Politika Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 179. https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.170-185

Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(2), 279–300. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6

Wahidah, U. (2022). Negara Hukum Pancasila dan Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. El-Bait Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i1.1