02045 - Agenda Setting dalam Ilmu Politik Islam: Konsep, Aktor, Mekanisme, dan Contoh Empiris

Agenda Setting in Islamic Political Science: Concepts, Actors, Mechanisms, and Empirical Examples

Abstract

This article examines the concept of agenda setting within the framework of Islamic political science, analyzing how Islamic values, symbols, and authority operate in collective political action and institutions. Agenda setting—classically understood as the media's ability to influence the salience of issues in public perception—acquires additional dimensions when analyzed in the context of Muslim-majority politics: namely, the contestation over who holds legitimate authority to define issues as "Islamic interests" and how those issues are brought into the public and policy arenas. Through a systematic review of empirical literature spanning Indonesia, Pakistan, Turkey, Malaysia, and Iran, this article identifies four main categories of agenda-setting actors: (1) mainstream and digital media, (2) Islamic political parties and electoral actors, (3) the state and official religious institutions, and (4) religio-political movements and entrepreneurs. The analysis further identifies three key mechanisms: issue salience transfer, attribute-level framing, and the competition of interests in translating public agendas into policy agendas. The findings indicate that in contemporary Islamic politics, agenda setting is fundamentally a contest over the authority to speak in the name of Islam, operating across media, public, and policy levels, and increasingly shaped by digital infrastructure and identity narrative struggles.

Keywords: agenda setting, Islamic political science, media salience, policy agenda, religio-political entrepreneurs, digital media

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep agenda setting dalam kerangka ilmu politik Islam, dengan menganalisis bagaimana nilai, simbol, dan otoritas Islam bekerja dalam tindakan kolektif dan institusi politik. Agenda setting—yang secara klasik dipahami sebagai kemampuan media memengaruhi penonjolan isu dalam persepsi publik—memperoleh dimensi tambahan ketika dianalisis dalam konteks politik masyarakat Muslim, yakni kontestasi tentang siapa yang memiliki otoritas legitim untuk mendefinisikan isu sebagai "kepentingan Islam" dan bagaimana isu tersebut dibawa ke ranah publik maupun kebijakan. Melalui tinjauan literatur empiris yang mencakup Indonesia, Pakistan, Turki, Malaysia, dan Iran, artikel ini mengidentifikasi empat kategori aktor agenda setting utama: (1) media arus utama dan digital, (2) partai politik Islam dan aktor elektoral, (3) negara dan institusi resmi agama, serta (4) gerakan dan entrepreneur religio-politik. Analisis lebih lanjut mengidentifikasi tiga mekanisme kunci: transfer salience isu, framing pada level atribut, dan kompetisi kepentingan dalam penerjemahan agenda publik menjadi agenda kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa dalam politik Islam kontemporer, agenda setting pada dasarnya adalah perebutan otoritas untuk berbicara atas nama Islam, yang beroperasi lintas level media, publik, dan kebijakan, serta semakin dibentuk oleh infrastruktur digital dan pertarungan narasi identitas.

Kata kunci: agenda setting, ilmu politik Islam, salience media, agenda kebijakan, entrepreneur religio-politik, media digital

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kajian ilmu politik kontemporer, kemampuan aktor—baik media maupun aktor politik—untuk menentukan isu-isu mana yang dianggap penting oleh publik dikenal sebagai agenda setting (penetapan agenda). Konsep ini telah lama menjadi salah satu pilar dalam studi komunikasi politik, namun relevansinya semakin luas ketika diterapkan pada konteks politik Islam, yang memiliki dimensi khas berupa perebutan otoritas keagamaan, legitimasi simbolik, dan kontestasi makna di ruang publik.

Artikel ini bertujuan memaparkan secara sistematis bagaimana agenda setting bekerja dalam konteks ilmu politik Islam, dengan menelusuri definisi dasarnya, perluasannya sebagai konsep politik-kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, mekanisme yang khas, serta ilustrasi empiris dari berbagai negara dengan populasi Muslim mayoritas.

________________________________________

2. Definisi Dasar Agenda Setting (Penetapan Agenda)

Dalam kajian komunikasi politik, agenda setting merujuk pada kemampuan media berita untuk memengaruhi bobot kepentingan (importance) yang diberikan publik pada topik-topik tertentu di "agenda publik" (Azim & Yasmin, 2023). Mekanisme kuncinya adalah transfer of salience: unsur yang dibuat menonjol dalam agenda media cenderung menjadi menonjol pula dalam agenda publik seiring waktu (Carlson, n.d.). Literatur agenda setting juga menekankan bahwa media "memfilter" isu dan membangun hierarki penonjolan berita, sehingga turut mengarahkan apa yang dianggap penting untuk diperhatikan (Azim & Yasmin, 2023).

Sejumlah rujukan dalam korpus ini menegaskan bahwa agenda setting dapat dipahami sebagai relasi antara beberapa ranah agenda: agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan/policy (Nasionalita & Nugroho, 2020; "Untitled," 2021). Agenda media merujuk pada isu yang diberi salience melalui pilihan, definisi, dan penekanan dalam konten media (Nasionalita & Nugroho, 2020; "Untitled," 2021). Agenda publik mengacu pada isu yang dianggap paling penting oleh publik—isu yang paling "salient" dalam perhatian kolektif (Nasionalita & Nugroho, 2020; "Untitled," 2021). Sementara itu, policy agenda berkaitan dengan isu yang diprioritaskan oleh pemerintah/pembuat kebijakan untuk ditindaklanjuti ("Untitled," 2021).

________________________________________

3. Agenda Setting sebagai Konsep Politik-Kebijakan

Dalam analisis kebijakan publik, agenda setting dipahami sebagai proses memasukkan isu publik ke dalam proses kebijakan agar isu tersebut dapat ditangani dengan instrumen kebijakan (Putra, 2021). Pada tahap ini, isu yang masuk agenda akan diseleksi melalui skala prioritas di antara banyak isu publik lain (Putra, 2021). Putra menekankan bahwa proses dari isu menuju agenda kebijakan bersifat "kritis" karena biasanya ada kompetisi ketat antarkepentingan dan kekuatan di masyarakat untuk menentukan isu mana yang menjadi prioritas (Putra, 2021).

Sejalan dengan itu, literatur kebijakan yang dikutip Hamzah dkk. memposisikan agenda setting sebagai salah satu tahap dalam rangkaian proses kebijakan—bersama formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi—dan membedakan antara systematic agenda (isu yang layak mendapat perhatian publik luas) dan government agenda (isu yang benar-benar ditangani secara serius oleh pembuat kebijakan) (Hamzah et al., 2019).

Kerangka multiple streams (Kingdon) dalam studi agenda setting juga menempatkan agenda setting sebagai tahap awal pembuatan kebijakan: isu menjadi prioritas ketika aliran masalah, kebijakan, dan politik bertemu sehingga membuka "jendela kebijakan" (Ravaghi et al., 2021). Dalam studi Ravaghi dkk. tentang Iran, proses ini dijelaskan sebagai konsistensi luas dengan multiple-streams framework, termasuk momen "turning point" adopsi hukum komprehensif pengendalian tembakau di parlemen Iran serta peran momentum politik tertentu (Ravaghi et al., 2021).

________________________________________

4. Agenda Setting dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Jika "ilmu politik Islam" dipahami sebagai kajian tentang bagaimana rujukan Islam—nilai, simbol, otoritas, dan klaim representasi—bekerja dalam tindakan kolektif dan institusi politik, maka agenda setting tidak hanya soal teknik komunikasi, melainkan juga kontestasi tentang siapa yang berwenang mendefinisikan isu sebagai "kepentingan Islam" dan bagaimana isu itu dibawa ke ranah publik maupun kebijakan. Piscatori menegaskan bahwa politik di masyarakat Muslim dapat dibingkai oleh beragam pandangan tentang apa yang Islam "membolehkan" atau "menuntut", serta tentang siapa yang dapat mendefinisikan aturan dan "set the agenda" (Piscatori, 2022). Dalam kerangka ini, "agenda keagamaan" yang dibawa ke ruang publik dapat menantang agenda negara, dan otoritas untuk mengartikulasikannya sering diperdebatkan (Piscatori, 2022).

Qodir, dengan kerangka ruang publik (Habermasian), menekankan bahwa ruang publik adalah ruang terbuka yang diperebutkan berbagai kekuatan sosial-kultural untuk didefinisikan dan diduduki; dalam konteks Indonesia, keberagaman varian Islam—politik dan populer—adalah bagian dari kontestasi ruang publik itu sendiri (Qodir, 2011). Qodir juga memberi catatan penting untuk dimensi media: bagi sebagian figur/kelompok dakwah populer, artikulasi dan visibilitasnya sangat ditentukan oleh media framing dan kalkulasi bisnis media; media menjadi "master" dari artikulasi mereka (Qodir, 2011).

Karena itu, dalam ilmu politik Islam—sebagai studi politik di masyarakat Muslim—agenda setting relevan bukan hanya untuk melihat "apa yang media soroti", tetapi juga untuk meneliti bagaimana isu-isu bernuansa Islam menjadi dominan melalui interaksi media–publik–negara–aktor keagamaan, dan bagaimana kontestasi itu memproduksi perubahan sikap politik-keagamaan (Piscatori, 2022; Qodir, 2011).

________________________________________

5. Aktor-Aktor Agenda Setting dalam Politik Islam

5.1 Media (Arus Utama dan Digital) sebagai Pembentuk Agenda Keislaman

Agenda setting secara klasik menekankan salience transfer dari media ke publik (Carlson, n.d.), dan kemampuan media memengaruhi derajat kepentingan yang publik berikan pada isu (Azim & Yasmin, 2023). Dalam konteks media dan isu Islam, Nasionalita & Nugroho menggarisbawahi gagasan bahwa media membentuk "realitas" yang kemudian direspons publik; agenda setting dipetakan melalui agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan (Nasionalita & Nugroho, 2020). Bahkan identitas media—misalnya media yang menyatakan diri berperspektif Islam—dapat memengaruhi cara isu diletakkan dan ditafsirkan (Nasionalita & Nugroho, 2020).

Transformasi penting muncul dalam era digital. Radwan dkk. menekankan bahwa digitalisasi membuat platform digital menjadi jangkar praktik komunikasi dan menggeser agenda setting dari elite gatekeepers menuju networked publics, yang memungkinkan framing dan counter-framing berlangsung cepat sekaligus mempercepat misinformasi; konsekuensinya, pemantauan real-time, fact-checking, dan respons krisis menjadi semakin penting (Radwan et al., 2025). Studi tentang gerakan dan media juga menunjukkan hubungan timbal balik: media baru dapat memengaruhi agenda media arus utama, dan ketika agenda media arus utama mengadopsi framing gerakan, agenda media dapat bertransformasi menjadi agenda publik (Azim & Yasmin, 2023).

5.2 Partai/Aktor Politik Islam sebagai Agenda Entrepreneurs

Dalam politik elektoral, agenda setting juga berarti kemampuan aktor politik mengajukan isu yang resonan bagi pemilih. Makruf mencatat bahwa pemimpin partai "Islamis" di Indonesia memoderasi agenda untuk memanfaatkan institusi demokrasi dalam kompetisi politik (Makruf, 2011). Ia juga memberi ilustrasi bahwa ketika PKS mengabaikan agenda "Islamist" dan mendorong agenda yang lebih umum—terutama anti-korupsi—PKS memperoleh lebih banyak suara (Makruf, 2011). Di sisi lain, Susdarwono—mengutip studi lain—menyatakan bahwa kegagalan partai politik Islam di Indonesia juga dikaitkan dengan ketidakmampuan melakukan agenda setting yang baik (Susdarwono, 2023).

Dalam bahasa ilmu agenda setting, ini berarti aktor politik bukan hanya "mengikuti" isu publik, tetapi berupaya mendefinisikan isu prioritas yang dianggap layak dukungan, dan kegagalan melakukan itu dapat berdampak pada performa elektoral (Makruf, 2011; Susdarwono, 2023).

5.3 Negara dan Institusi Resmi Agama: Pengendalian Agenda melalui Institusionalisasi

Dalam banyak konteks, negara bukan aktor netral. Munhanif & Ihsan menunjukkan bagaimana institusi politik membentuk ide-ide politik Islam dan manifestasinya; kepemimpinan Muslim dapat bertindak sebagai agen yang mendefinisikan kepentingan keagamaan berdasarkan penanda institusional (Munhanif & Ihsan, 2023). Dalam rezim Orde Baru, misalnya, ada dinamika integrasi kepentingan keagamaan ke dalam institusi negara yang sekaligus membatasi ruang gerak tertentu (Munhanif & Ihsan, 2023). Rosser dkk. juga menekankan ko-opsi elite Islam melalui pemberian pengaruh pada kementerian dan badan terkait negara—termasuk MUI—serta penyederhanaan partai yang menetralkan pengaruh elite agama, yang dapat dibaca sebagai strategi penataan arena dan agenda politik (Rosser et al., 2022). Dalam konteks yang sama, Munhanif & Ihsan mencatat adanya tekanan pada MUI untuk membenarkan kebijakan pemerintah, yang memperlihatkan bagaimana institusi "keagamaan" dapat terseret ke agenda negara (Munhanif & Ihsan, 2023).

Di luar Indonesia, literatur tentang Turki menunjukkan dimensi yang lebih "keras" dari kontrol agenda: Cizre & Çınar menyatakan bahwa dengan mengidentifikasi kelompok Islam dan Kurdi sebagai "musuh internal", militer efektif mengendalikan agenda publik (Cizre & Çınar, 2003). Pada level konseptual, Ozzano & Maritato menekankan bahwa sekularisme politik adalah ideologi yang berkompetisi dengan agama untuk kontrol agenda politik, dan dalam kasus Turki lembaga negara seperti Diyanet menjadi instrumen penting dalam pembentukan ulang masyarakat serta implementasi agenda pemerintah—termasuk isu keluarga (Ozzano & Maritato, 2018). Grigoriadis & Grigoriadis juga menekankan bahwa agama dapat dipakai dalam politik sebagai faktor agenda-setting, misalnya terkait isu perlindungan hak minoritas, dan bahwa agama tetap menjadi item penting dalam agenda politik (Grigoriadis & Grigoriadis, 2018).

5.4 Gerakan/Entrepreneur Religio-Politik: Mengangkat Grievance menjadi Agenda

Mietzner dkk. menempatkan religio-political entrepreneurs sebagai pendorong utama mobilisasi Islamis: mereka mengeksploitasi set grievance tertentu untuk mendorong agenda Islamis (Mietzner et al., 2018). Studi mereka di Indonesia menekankan bahwa sikap politik Islamis dapat meningkat setelah mobilisasi, dan meningkat secara konsisten di sekitar tema yang dipropagandakan penyelenggara—sebuah klaim yang selaras dengan logika agenda setting, yakni tema yang di-salience-kan aktor menjadi lebih dominan dalam sikap publik (Mietzner et al., 2018).

Pada konteks Pakistan, Denndörfer dkk. menyebut adanya upaya agenda-setting oleh pembelahan sektarian yang mengganggu pemilu melalui endorsement mazhab yang bersaing, serta fakta bahwa negara juga pernah mendukung kelompok Islam tertentu untuk menopang agenda politik negara (Denndörfer et al., 2022). Dalam dinamika populisme dan komunikasi, Abbas menegaskan bahwa media sosial berperan sentral dalam proliferasi informasi politik, agenda, dan berita; dalam kasus TLP, media sosial digunakan dengan membanjiri ruang digital dengan konten berbasis agenda yang membentuk pemahaman religius populer sesuai agenda politik partai (Abbas, n.d.).

________________________________________

6. Mekanisme Agenda Setting yang Relevan untuk Politik Islam

6.1 Penonjolan Isu (Salience) dan Hierarki Perhatian Publik

Definisi agenda setting sebagai kemampuan media memengaruhi tingkat kepentingan isu bagi publik (Azim & Yasmin, 2023) dan sebagai transfer salience dari agenda media ke agenda publik (Carlson, n.d.) memberikan fondasi untuk menganalisis bagaimana isu-isu bernuansa Islam—misalnya moralitas, syariah, identitas, atau moderasi—naik-turun dalam perhatian publik. Karena publik tidak mengalami semua peristiwa secara langsung, media membentuk realitas yang kemudian direspons publik, sehingga seleksi dan penekanan isu menjadi sangat menentukan (Carlson, n.d.; Nasionalita & Nugroho, 2020).

6.2 Level Agenda Setting: Isu dan Atribut (Framing/Attribute Agenda)

Literatur dalam korpus ini membedakan setidaknya dua level agenda setting. Studi agenda setting menempatkan "level pertama" pada penonjolan isu dalam konten media—berita, editorial, opini—dan "level kedua" pada atribut/karakteristik yang dilekatkan pada isu, yang memengaruhi bagaimana isu dipahami ("Untitled," 2021). Sulistyanto dkk. secara eksplisit mengembangkan pembacaan agenda setting dengan menambahkan dimensi "fantasy construction" pada agenda media dan agenda publik, yakni konstruksi narasi identitas politik dalam media digital yang berkorelasi positif dengan pembentukan kohesivitas kelompok dan bahkan dapat mendorong gerakan sosial (Sulistyanto et al., 2019).

Temuan ini penting bagi ilmu politik Islam karena menunjukkan bagaimana narasi identitas keagamaan-politik—misalnya konservatisme/radikalisme—dapat diproduksi sebagai atribut yang bukan sekadar "topik", melainkan paket makna yang mengikat solidaritas dan aksi kolektif (Mietzner et al., 2018; Sulistyanto et al., 2019).

6.3 Dari Agenda Publik ke Agenda Kebijakan: Kompetisi Kepentingan dan Legitimasi Religius

Putra menekankan bahwa memasukkan isu ke tahap agenda setting kebijakan melibatkan kompetisi ketat antarkepentingan dan kekuatan sosial, dan isu diprioritaskan bila dipandang penting serta berdampak luas (Putra, 2021). Dalam konteks politik Islam, proses ini sering kali berkaitan dengan legitimasi religius—misalnya dakwah struktural—namun tidak selalu bermakna proyek negara Islam. Putra menegaskan bahwa kebijakan dakwah struktural dimaksudkan mengandung nilai ajaran Islam yang memotivasi masyarakat untuk mengamalkan ajaran, dan "tidak bertujuan" menjadikan Indonesia negara Islam atau membentuk konstitusi syariah murni (Putra, 2021).

Di Iran, Ravaghi dkk. menunjukkan contoh keterkaitan legitimasi religius dan agenda kebijakan melalui persetujuan fatwa larangan merokok sebagai prelude kebijakan pengendalian tembakau, serta bagaimana "policy window" terbuka ketika tiga aliran—problem, policy, dan politics—bertemu (Ravaghi et al., 2021). Ini memperlihatkan bahwa agenda setting dalam masyarakat Muslim dapat melibatkan perangkat normatif-religius dan institusional secara bersamaan (Putra, 2021; Ravaghi et al., 2021).

________________________________________

7. Ilustrasi Empiris: Bagaimana Agenda Setting Bekerja dalam Berbagai Konteks Politik Islam

7.1 Indonesia: Kontestasi Ruang Publik, Dakwah Kebijakan, dan Identitas Politik Digital

Qodir menegaskan bahwa varian Islam di Indonesia merupakan manifestasi kontestasi ruang publik, dengan Islam politik dan Islam populer menjadi lebih dominan dibanding varian progresif/neotradisional (Qodir, 2011). Dalam kerangka agenda setting, kontestasi itu tampak pada perebutan isu apa yang dianggap "Islamic" atau prioritas bagi umat, dan bagaimana media dapat menjadi pengendali artikulasi sebagian aktor melalui framing dan kalkulasi profit (Qodir, 2011). Nasionalita & Nugroho, melalui studi agenda media, menekankan bahwa agenda setting dapat dipetakan pada agenda media–publik–kebijakan, serta bagaimana media membentuk realitas yang direspons publik (Nasionalita & Nugroho, 2020).

Pada level kebijakan, Putra menjelaskan bahwa agenda setting adalah proses menjadwalkan isu publik menjadi agenda kebijakan, dan menempatkan kebijakan dakwah sebagai "agenda pemerintah" yang muncul dari isu serta diprioritaskan melalui kompetisi kepentingan (Putra, 2021). Putra juga menegaskan bahwa agenda dakwah struktural di berbagai daerah tidak dimaksudkan membentuk negara Islam, melainkan menginternalisasi nilai ajaran Islam dalam kebijakan publik (Putra, 2021).

Pada level politik-partai, Makruf menyatakan bahwa pemimpin partai Islamis memoderasi agenda untuk berkompetisi dalam demokrasi; PKS digambarkan memperoleh lebih banyak dukungan ketika menekankan agenda umum seperti anti-korupsi ketimbang agenda Islamis lama (Makruf, 2011). Sebaliknya, Susdarwono—mengutip studi lain—menyebut kegagalan partai Islam di Indonesia juga dikaitkan dengan ketidakmampuan agenda setting (Susdarwono, 2023). Dua rujukan ini bersama-sama menunjukkan bahwa dalam politik demokratis, "agenda Islam" tidak otomatis efektif; ia dinegosiasikan, dimoderasi, atau bahkan gagal jika tidak sesuai dengan preferensi publik dan dinamika kompetisi (Makruf, 2011; Susdarwono, 2023).

Dalam ruang digital, Sulistyanto dkk. meneliti agenda formation narasi identitas politik pada media digital konservatif dan menemukan korelasi positif antara agenda formation itu dengan kohesivitas kelompok PA 212, sehingga berpotensi memicu gerakan sosial (Sulistyanto et al., 2019). Mereka juga menyarankan perlunya regulasi pendirian media digital agar penyebaran hoaks dapat ditekan dan dimonitor (Sulistyanto et al., 2019). Radwan dkk. memberi konteks regional lebih luas: digitalisasi menggeser agenda setting dari gatekeeper elite menuju publik berjaringan, mempercepat framing/counter-framing sekaligus memperbesar risiko misinformasi sehingga fact-checking dan pemantauan real-time menjadi imperatif (Radwan et al., 2025). Kombinasi temuan ini menegaskan bahwa agenda setting dalam politik Islam kontemporer sangat dipengaruhi infrastruktur digital dan pertarungan narasi identitas (Radwan et al., 2025; Sulistyanto et al., 2019).

7.2 Pakistan: Agenda Sektarian, Agenda Populis, dan Pemanfaatan Media Sosial

Denndörfer dkk. menyatakan bahwa pembelahan sektarian di Pakistan berusaha melakukan agenda-setting dan mengintervensi pemilu melalui endorsement mazhab yang bersaing, yang meningkatkan ketegangan religius dan memengaruhi keputusan politik; mereka juga menyatakan pemerintah Pakistan berulang kali mendukung kelompok Islam tertentu untuk agenda politik negara (Denndörfer et al., 2022). Ini menggambarkan agenda setting sebagai arena konflik antara aktor negara dan non-negara dalam mendefinisikan isu "agama" sebagai prioritas publik dan politik (Denndörfer et al., 2022).

Di ranah digital-populis, Abbas menekankan bahwa media sosial menjadi pusat proliferasi informasi politik, agenda, dan berita dalam kehidupan sehari-hari; dalam kasus TLP, media sosial dipakai secara efektif dengan membanjiri ruang digital dengan konten berbasis agenda yang membentuk pemahaman religius populer sesuai agenda politik partai (Abbas, n.d.). Dengan demikian, agenda setting di Pakistan—berdasarkan dua rujukan ini—tampak sebagai kombinasi kompetisi sektarian, strategi negara, dan instrumentalisasi media sosial untuk membangun dominasi narasi (Abbas, n.d.; Denndörfer et al., 2022).

7.3 Turki: Agenda Keamanan, Institusi Agama Negara, dan Kompetisi Agama–Sekularisme

Cizre & Çınar menyatakan bahwa aktor militer dapat mengidentifikasi kelompok Islam dan Kurdi sebagai musuh internal sehingga efektif mengontrol agenda publik (Cizre & Çınar, 2003). Ozzano & Maritato memberi kerangka bahwa sekularisme politik berkompetisi dengan agama untuk kontrol agenda politik, dan dalam sejarah Turki modern lembaga seperti Diyanet merupakan perangkat negara untuk menata ulang masyarakat; pada dekade terakhir, agenda keluarga tradisional menguat dan Diyanet berperan selaras sekaligus membantu implementasi agenda pemerintah (Ozzano & Maritato, 2018). Grigoriadis & Grigoriadis melengkapi dengan argumen bahwa agama dapat digunakan sebagai faktor agenda-setting dalam politik, termasuk dalam isu-isu hak minoritas, dan agama tetap menjadi item penting dalam agenda politik dan politik kewargaan (Grigoriadis & Grigoriadis, 2018).

Secara sintesis, tiga rujukan ini menunjukkan bahwa agenda setting di Turki mencakup dimensi koersif (agenda keamanan), dimensi institusional (Diyanet), dan dimensi ideologis (kompetisi sekularisme–agama) (Cizre & Çınar, 2003; Grigoriadis & Grigoriadis, 2018; Ozzano & Maritato, 2018).

7.4 Iran: Agenda Setting Kebijakan dan Legitimasi Normatif melalui Fatwa

Ravaghi dkk. menjelaskan agenda setting pengendalian tembakau di Iran sebagai proses yang konsisten dengan multiple streams framework; mereka menyatakan bahwa upaya pembatasan produksi dan promosi tembakau berkontribusi pada agenda setting dan berujung pada persetujuan fatwa larangan merokok sebagai pendahulu kebijakan lain, serta menyebut adopsi hukum komprehensif pengendalian tembakau pada 2006 sebagai titik balik (Ravaghi et al., 2021). Dalam perspektif ilmu politik Islam, contoh ini relevan karena memperlihatkan bagaimana perangkat normatif Islam (fatwa) dan proses institusional negara (legislasi) dapat berjalin dalam penetapan agenda kebijakan (Ravaghi et al., 2021).

7.5 Malaysia: Perebutan Agenda "Hak Asasi" dan Tuduhan Agenda "Barat"

Chan menganalisis fenomena NGO kanan (Islamis) yang tidak sekadar menolak agenda HAM, tetapi mengapropriasi bahasa HAM dan berpartisipasi dalam proses formal sambil secara halus mendefinisikan ulang dan mensubversi komitmen inti agenda HAM—misalnya untuk melemahkan komitmen negara melindungi kebebasan beragama, hak seksualitas, dan minoritas gender (Chan, 2023). Mereka juga menunjukkan strategi "getting in"—mencari legitimasi lewat partisipasi institusional—dan "pushing out"—mobilisasi tekanan populis untuk menstigma aktor HAM sebagai tidak Islami/terlalu liberal/"mengusung agenda Barat" (Chan, 2023). Dalam kacamata agenda setting, studi ini menunjukkan bahwa perebutan agenda tidak selalu terjadi lewat penonjolan isu baru, tetapi juga lewat perebutan definisi dan batas makna suatu agenda (HAM) agar selaras dengan proyek politik tertentu (Chan, 2023).

________________________________________

8. Implikasi Analitis

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat empat implikasi analitis utama ketika agenda setting dianalisis sebagai "politik Islam."

Pertama, agenda setting adalah perebutan otoritas berbicara atas nama Islam. Piscatori menekankan bahwa siapa yang dapat mendefinisikan aturan dan "set the agenda" dalam masyarakat Muslim adalah persoalan yang diperdebatkan (Piscatori, 2022). Munhanif & Ihsan menunjukkan bagaimana kepemimpinan Muslim dapat mendefinisikan kepentingan keagamaan melalui penanda institusional, sekaligus menggambarkan tekanan institusional agar lembaga keagamaan membenarkan agenda pemerintah (Munhanif & Ihsan, 2023).

Kedua, agenda setting beroperasi lintas level: media → publik → kebijakan. Kerangka tiga agenda (media–publik–kebijakan) dan level isu–atribut menyediakan perangkat untuk meneliti bagaimana isu-isu bernuansa Islam diproduksi, diberi atribut—misalnya identitas politik—lalu mendorong preferensi publik dan tindakan kebijakan (Nasionalita & Nugroho, 2020; "Untitled," 2021). Putra menegaskan bahwa tahap agenda setting kebijakan adalah arena kompetisi antarkekuatan sosial, dan skala prioritas menentukan isu mana yang masuk kebijakan (Putra, 2021).

Ketiga, era digital mengubah struktur kekuasaan agenda setting sekaligus meningkatkan risiko distorsi. Radwan dkk. menekankan pergeseran dari gatekeeper elite ke publik berjaringan, percepatan framing/counter-framing, serta kebutuhan fact-checking dan pemantauan real-time karena misinformasi meningkat (Radwan et al., 2025). Sulistyanto dkk. menunjukkan bagaimana agenda formation di media digital dapat membangun kohesivitas kelompok dan memicu gerakan sosial, sekaligus memunculkan kebutuhan regulasi untuk menekan hoaks (Sulistyanto et al., 2019).

Keempat, negara dapat memonopoli atau mengarahkan agenda melalui institusi dan securitization. Di Turki, kontrol agenda publik terkait keamanan tampak dalam analisis Cizre & Çınar (Cizre & Çınar, 2003), dan peran Diyanet dalam implementasi agenda pemerintah tampak pada Ozzano & Maritato (Ozzano & Maritato, 2018). Di Indonesia, Rosser dkk. menunjukkan ko-opsi elite Islam dan penataan kurikulum sebagai bagian dari agenda politik tertentu (Rosser et al., 2022). Di Pakistan, Denndörfer dkk. menegaskan bahwa negara dapat mendukung kelompok Islam tertentu untuk agenda politiknya (Denndörfer et al., 2022).

________________________________________

9. Kesimpulan

"Agenda setting menurut ilmu politik Islam" dapat dirumuskan sebagai proses kontestasi untuk menonjolkan, mendefinisikan, dan memprioritaskan isu—sering kali bernuansa nilai, simbol, dan otoritas Islam—di ruang publik dan ruang kebijakan, melalui interaksi media (arus utama dan digital), aktor politik (partai dan negara), serta aktor keagamaan/gerakan (ulama, ormas, NGO, dan religio-political entrepreneurs) (Nasionalita & Nugroho, 2020; Piscatori, 2022; Qodir, 2011).

Secara mekanistik, konsep ini tetap bertumpu pada kemampuan mengalihkan salience dari agenda media ke agenda publik (Azim & Yasmin, 2023; Carlson, n.d.), tetapi dalam konteks politik Islam ia memperoleh dimensi tambahan berupa perebutan legitimasi "apa yang Islami", siapa yang berwenang mengartikulasikannya, dan bagaimana ia diterjemahkan menjadi agenda kebijakan melalui kompetisi kepentingan serta perangkat institusional—termasuk fatwa dan institusi resmi agama (Munhanif & Ihsan, 2023; Putra, 2021; Ravaghi et al., 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abbas, Q. (n.d.). Anti-Blasphemy Activism In Pakistan: A Study Of The Popularity Of Tehreek Labbaik Pakistan. https://doi.org/10.26686/wgtn.21391344

Azim, S., & Yasmin, F. S. (2023). The Role of Mainstream and New Media in Developing Social Movements: A Case of Shahbagh Movement. Social Science Review, 39(1), 57–73. https://doi.org/10.3329/ssr.v39i1.64874

Carlson, S. J. (n.d.). Mass Media's Cultivation Effect On Islamic, Muslim, And Qur'anic Prejudice. https://doi.org/10.30707/etd2016.carlson.s

Chan, N. (2023). 'Human Rights…But for the Majority': The Appropriation and Subversion of the Human Rights Agenda by Right-Wing NGOs in Malaysia. Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 12(1), 1–26. https://doi.org/10.1017/trn.2023.1

Cizre, Ü., & Çınar, M. (2003). Turkey 2002: Kemalism, Islamism, and Politics in the Light of the February 28 Process. South Atlantic Quarterly, 102(2–3), 309–332. https://doi.org/10.1215/00382876-102-2-3-309

Denndörfer, L., Strauer, V., & Thebes, S. (2022). "Does the bullet deliver where the ballot has failed?" Contemporary Challenges the Global Crime Justice and Security Journal, 3, 45–69. https://doi.org/10.2218/ccj.v3.7073

Grigoriadis, I. N., & Grigoriadis, T. (2018). The political economy of Kulturkampf: evidence from imperial Prussia and republican Turkey. Constitutional Political Economy, 29(3), 339–369. https://doi.org/10.1007/s10602-018-9262-5

Hamzah, M., Syafaruddin, S., & Akhyar, S. (2019). Leadership Policy in Developing of Islamic School Education Curriculum at Darularafah Boarding School in Deli Serdang Regency. Jurnal Tarbiyah, 26(1). https://doi.org/10.30829/tar.v26i1.422

Makruf, J. (2011). Islam, Democracy, and the Road to Moderation: Testing the Political Commitment of Indonesian Muslim Activist. ICR Journal, 2(3), 517–528. https://doi.org/10.52282/icr.v2i3.629

Mietzner, M., Muhtadi, B., & Halida, R. (2018). Entrepreneurs of Grievance. Bijdragen Tot De Taal- Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 174(2–3), 159–187. https://doi.org/10.1163/22134379-17402026

Munhanif, A., & Ihsan, M. (2023). Ideas, Politics, and The Making of Muslim Democracy: An Historical Trajectory in Indonesia. Studia Islamika, 30(3), 525–560. https://doi.org/10.36712/sdi.v30i3.38203

Nasionalita, K., & Nugroho, C. (2020). Media Agenda on Yogyakarta Sultanate Succession. Jurnal Kajian Jurnalisme, 4(1), 61. https://doi.org/10.24198/jkj.v4i1.24071

Ozzano, L., & Maritato, C. (2018). Patterns of Political Secularism in Italy and Turkey: The Vatican and the Diyanet to the Test of Politics. Politics and Religion, 12(3), 457–477. https://doi.org/10.1017/s1755048318000718

Piscatori, J. (2022). Thinking About Muslim Politics. Muslim Politics Review, 1(1), 3–21. https://doi.org/10.56529/mpr.v1i1.49

Putra, R. A. (2021). Structural Da'wah Through Public Policy (Analysis of Da'wah Encounter and Government Legitimacy in Indonesia). Qaulan Journal of Islamic Communication, 2(2), 117–133. https://doi.org/10.21154/qaulan.v2i2.3463

Qodir, Z. (2011). Public sphere contestation: configuration of political Islam in contemporary Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 1(1), 123. https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.123-149

Radwan, A. F., Barakji, F., & Lugo-Ocando, J. (2025). Editorial. Public Relations Inquiry, 15(1), 3–8. https://doi.org/10.1177/2046147x251389242

Ravaghi, H., Tourani, S., Khodayari-Zarnaq, R., Aghapour, B., Pishgoo, A., & Arabloo, J. (2021). Agenda-setting of tobacco control policy in Iran: a retrospective policy analysis study. BMC Public Health, 21(1). https://doi.org/10.1186/s12889-021-12339-7

Rosser, A., King, P. D. C., & Widoyoko, D. (2022). The Political Economy of the Learning Crisis in Indonesia. https://doi.org/10.35489/bsg-rise-2022/pe01

Sulistyanto, A., Sovianti, R., & Syaifuddin, S. (2019). The Agenda Formation of the Fantasy of Identity Politics in the Digital Media and its Effect towards Cohesiveness of 212 Alumni Brotherhood. https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.21

Susdarwono, E. T. (2023). Analysis of the Failure of Islamic Political Parties in Gaining Votes in Indonesia General Elections. Langgas Jurnal Studi Pembangunan, 2(1), 18–27. https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i1.11371

Untitled. (2021). Euras Journal of Social Sciences, 2(1). https://doi.org/10.17932/ejoss.2021.023/2022.201