02043 - Advokasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Konsep, Instrumen, dan Kerangka Operasional

Advocacy in the Perspective of Islamic Political Science: Concepts, Instruments, and Operational Framework

Abstract

This article examines the concept of advocacy within the framework of Islamic political science by synthesizing relevant literature on public policy advocacy, Islamic political thought, and civil society movements in Indonesia. Using a qualitative literature review approach, this study maps the definition, normative foundations, instruments, and indicators of the success of advocacy as a systematic effort to influence public policy through legal channels, lobbying, and campaigns. The findings show that advocacy in Islamic political science is not merely a technical activity of influencing policy, but is positioned as a form of contemporary da'wah oriented toward social justice and public interest (maslahah), grounded in the normative pillars of madani society: tawhid, humanism, deliberation (musyawarah), justice, and brotherhood. Advocacy instruments include legislative/juridical channels, political lobbying and dialogue as modern deliberative practice, public education campaigns, and civil society coalitions supported by religious actors. Ethically, Islamic advocacy is distinguished from risywah (bribery), bound by the principles of honesty, trustworthiness (amanah), and incremental change through democratic channels. The measure of success encompasses policy change and the strengthening of civil society bargaining power. This article concludes that advocacy in Islamic political science can be understood as policy-oriented da'wah that seeks to direct state authority toward justice and maslahah through legal procedures, deliberation, and ethical campaigns.

Keywords: advocacy, Islamic political science, public policy, da'wah, madani society, civil society

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep advokasi dalam kerangka ilmu politik Islam dengan melakukan sintesis terhadap literatur yang relevan mengenai advokasi kebijakan publik, pemikiran politik Islam, dan gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur kualitatif, studi ini memetakan definisi, landasan normatif, instrumen, dan indikator keberhasilan advokasi sebagai upaya sistematis memengaruhi kebijakan publik melalui jalur hukum, lobi, dan kampanye. Temuan menunjukkan bahwa advokasi dalam ilmu politik Islam bukan sekadar aktivitas teknis memengaruhi kebijakan, melainkan diposisikan sebagai bentuk dakwah kontemporer yang berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan publik (kemaslahatan), berpijak pada pilar-pilar normatif masyarakat madani: tauhid, humanisme, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Instrumen advokasi mencakup jalur legislasi/yuridikasi, lobi dan dialog politik sebagai praktik deliberasi modern, kampanye edukasi publik, serta koalisi masyarakat sipil yang ditopang aktor keagamaan. Secara etis, advokasi Islam dibedakan dari risywah (suap), terikat pada prinsip kejujuran, amanah, dan perubahan inkremental melalui kanal demokrasi. Ukuran keberhasilan mencakup perubahan kebijakan dan penguatan daya tawar masyarakat sipil. Artikel ini menyimpulkan bahwa advokasi dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai dakwah-kebijakan (policy-oriented da'wah) yang berupaya mengarahkan otoritas negara pada keadilan dan kemaslahatan melalui prosedur hukum, musyawarah, dan kampanye etis.

Kata kunci: advokasi, ilmu politik Islam, kebijakan publik, dakwah, masyarakat madani, masyarakat sipil

________________________________________

1. Pendahuluan

Advokasi merupakan salah satu konsep kunci dalam kajian ilmu politik dan kebijakan publik kontemporer. Secara definitif, advokasi dipahami sebagai upaya sistematis untuk memengaruhi kebijakan publik melalui jalur hukum, lobi, atau kampanye. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, advokasi semakin relevan seiring dengan terbukanya ruang partisipasi politik bagi berbagai aktor, termasuk organisasi keagamaan dan masyarakat sipil berbasis Islam.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana ilmu politik Islam memahami dan mengoperasionalkan konsep advokasi? Apakah advokasi dalam perspektif Islam sekadar adopsi dari kerangka ilmu politik umum, ataukah ia memiliki landasan normatif, instrumen, dan etika yang khas?

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui sintesis literatur yang mencakup kajian advokasi kebijakan publik, pemikiran politik Islam di Indonesia, serta studi empiris tentang gerakan masyarakat sipil dan organisasi keagamaan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memetakan definisi advokasi secara akademis, tetapi juga merumuskan kerangka operasional advokasi menurut ilmu politik Islam yang dapat dijadikan rujukan bagi praktik dan kajian selanjutnya.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) kualitatif dengan teknik sintesis naratif. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang membahas advokasi kebijakan publik, politik Islam, masyarakat sipil, dan gerakan dakwah. Pemilihan sumber didasarkan pada relevansi tematik dan ketersediaan dalam basis data akademik. Analisis dilakukan dengan memetakan tema-tema utama, mengidentifikasi titik-titik persinggungan dan perbedaan antarperspektif, serta merumuskan kerangka konseptual yang integratif.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1. Advokasi dalam Perspektif Ilmu Politik: Titik Berangkat

Dalam literatur ilmu sosial-politik yang digunakan di Indonesia, advokasi dipahami sebagai usaha sistematis dan terorganisir untuk memengaruhi serta mendesak perubahan kebijakan publik secara bertahap (incremental), bukan revolusi, dan dilakukan melalui saluran serta perangkat demokrasi perwakilan, proses politik, dan legislasi dalam sistem yang berlaku (Sianturi & Khurun'in, 2020). Sejalan dengan itu, advokasi kebijakan secara praksis umumnya diarahkan pada "sasaran tembak" berupa kebijakan publik yang dibentuk melalui relasi dan kompromi di antara pemegang otoritas (eksekutif, legislatif, yudikatif), sehingga kebijakan perlu "dikawal dan diawasi" agar tidak berdampak negatif bagi warga (Kadriyah, 2024). Karena advokasi tidak berlangsung seketika, ia menuntut perencanaan matang serta strategi seperti membangun jaringan, mempererat komunikasi dengan pejabat/pihak politik, dan membangun opini publik (Kadriyah, 2024).

Kerangka ini juga konsisten dengan pemetaan strategi advokasi kebijakan yang membedakan jalur: (i) legislasi dan yuridikasi (misalnya penyusunan legal drafting), (ii) proses politik-birokrasi (kerja sama, lobi, audiensi, diskusi/FGD), serta (iii) sosialisasi-edukasi publik (sosialisasi, pendampingan, kampanye) (Nadia & Adiansa, 2023). Dengan demikian, rumusan bahwa advokasi adalah "upaya sistematis untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui jalur hukum, lobi, atau kampanye" koheren dengan definisi dan strategi advokasi kebijakan yang dijelaskan dalam literatur tersebut (Sianturi & Khurun'in, 2020).

3.2. Advokasi Menurut Ilmu Politik Islam: Reposisi dari "Perebutan Kekuasaan" ke "Pengawalan Kemaslahatan"

3.2.1. Politik Islam sebagai Politik Advokasi dan Agregasi Kepentingan Publik

Dalam pembacaan tentang arah politik Islam di Indonesia era Reformasi, dinyatakan secara eksplisit bahwa "politik Islam ke depan adalah politik advokasi dan agregasi isu dan kepentingan publik yang digali dari basis, komunitas atau kelas sosial" (Hafizen, 2022). Pernyataan ini penting karena meletakkan advokasi bukan sebagai aktivitas pinggiran, melainkan sebagai orientasi substantif politik Islam: mengartikulasikan kepentingan publik dari basis, lalu mengagregasikannya menjadi agenda yang diperjuangkan melalui mekanisme politik (Hafizen, 2022). Pada saat yang sama, gagasan ini juga menekankan partisipasi kewargaan dalam pengambilan kebijakan sebagai prasyarat republikanisme, serta pentingnya spirit etika Islam untuk mendorong partisipasi tersebut (Hafizen, 2022). Karena itu, advokasi dalam politik Islam diposisikan sebagai instrumen partisipasi yang menjembatani warga (umat) dengan proses kebijakan, bukan semata perebutan jabatan.

3.2.2. Landasan Normatif: Masyarakat Madani dan Lima Pilar Etika-Politik

Konsepsi masyarakat madani yang dirujuk pada pengalaman masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin menekankan lima pilar: tauhid, humanisme, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Dalam kacamata ilmu politik Islam, pilar-pilar ini dapat dibaca sebagai horizon normatif yang mengarahkan advokasi kebijakan:

1. Tauhid memberi orientasi moral-etik dalam tindakan politik;

2. Humanisme mengikat advokasi pada perlindungan martabat manusia;

3. Musyawarah mengarahkan advokasi pada prosedur deliberatif;

4. Keadilan mengarahkan substansi advokasi pada koreksi ketimpangan; dan

5. Persaudaraan menuntut kerja kolektif serta penghindaran fragmentasi sosial.

Pemosisian ini selaras dengan kritik atas partai politik (termasuk partai Islam) yang dinilai seharusnya menerjemahkan nilai Islam substantif ke dalam advokasi kebijakan programatik—misalnya orientasi pro-keadilan ('adalah), kejujuran (amanah), pembelaan terhadap rakyat kecil (mustadz'afin), dan penolakan kesewenang-wenangan serta korupsi—agar advokasi kebijakan tidak jatuh pada pragmatisme elektoral. Dengan demikian, dalam politik Islam, advokasi idealnya merupakan praktik institusional yang menghubungkan etika (nilai) dan kebijakan (policy), bukan sekadar retorika identitas.

3.2.3. Advokasi sebagai Bentuk Dakwah Kontemporer melalui Kebijakan Publik

Dalam studi mengenai legislator perempuan Muslim di DPRD DKI Jakarta, advokasi kebijakan berbasis nilai Islam diposisikan sebagai bagian dari dakwah kontemporer yang dilakukan melalui jalur struktural (institusional), termasuk "advokasi kebijakan syariah" (Syofii & Alfirdaus, 2020). Studi tersebut menggambarkan integrasi peran legislasi dengan dakwah, misalnya melalui strategi lobi yang dipahami berbeda secara etis—"lobi … untuk kepentingan aspirasi masyarakat banyak"—serta koordinasi dengan dinas-dinas pemerintah sebagai bagian dari kerja kebijakan (Syofii & Alfirdaus, 2020). Bahkan, kebijakan publik berbasis nilai Islam disebut sebagai bentuk dakwah yang "strategis dan terstruktur" ketika dilakukan melalui posisi di lembaga legislatif untuk memperjuangkan alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan umat (Syofii & Alfirdaus, 2020). Maka, dalam ilmu politik Islam (sebagaimana dipraktikkan dalam studi itu), advokasi tidak berhenti pada seruan moral, tetapi diwujudkan sebagai kerja institusional yang mengubah (atau mengarahkan) kebijakan (Syofii & Alfirdaus, 2020).

Literatur dakwah Islam moderat juga menekankan bahwa gerakan dakwah mendorong umat Islam terlibat dalam kegiatan politik positif, termasuk pemilihan umum dan "advokasi untuk kebijakan yang adil," serta mengingatkan pemimpin pada tanggung jawab moral untuk keadilan sosial dan perlindungan hak minoritas. Ini memperluas pengertian advokasi dalam politik Islam: bukan hanya memperjuangkan kepentingan "umat" secara sempit, tetapi juga mengikat advokasi pada keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan sebagai mandat moral.

3.3. Instrumen Advokasi dalam Politik Islam

3.3.1. Jalur Hukum dan Legislasi

Kerangka strategi advokasi kebijakan menempatkan legislasi-yuridikasi sebagai salah satu tahap, termasuk penyusunan rancangan regulasi (legal drafting) yang sesuai konstitusi dan sistem ketatanegaraan (Nadia & Adiansa, 2023). Dalam praktik advokasi kebijakan publik, advokasi dapat berbentuk litigasi maupun nonlitigasi; misalnya advokasi nonlitigasi dipetakan sebagai advokasi di luar persidangan, dan dalam konteks tertentu dilakukan melalui sosialisasi, kampanye, audiensi, serta FGD dengan pemerintah (Marwa et al., 2021), sejalan dengan strategi politik-birokrasi dan sosialisasi-mobilisasi (Marwa et al., 2021; Nadia & Adiansa, 2023). Literatur lain juga menekankan bahwa advokasi kebijakan publik perlu mengawal proses pengesahan kebijakan agar tidak melahirkan dampak negatif, mengingat pemerintah/badan publik tidak selalu mewakili kepentingan universal (Kadriyah, 2024).

Dalam perspektif politik Islam yang menekankan musyawarah, jalur legislasi dan yuridikasi dapat dipahami sebagai mekanisme formal untuk memastikan deliberasi publik terinstitusionalisasi, sekaligus sebagai sarana mengikat kekuasaan pada prosedur dan akuntabilitas (Nadia & Adiansa, 2023). Pada titik ini, advokasi menjadi kerja "pengawalan" kebijakan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Kadriyah, 2024).

3.3.2. Lobi dan Dialog Politik sebagai Praktik Musyawarah Modern

Strategi advokasi kebijakan secara eksplisit memasukkan lobi dan audiensi sebagai bagian dari proses politik-birokrasi (Marwa et al., 2021; Nadia & Adiansa, 2023). Studi tentang legislator perempuan Muslim menunjukkan praktik lobi yang dipahami sebagai kerja memperjuangkan aspirasi publik dan dilakukan melalui koordinasi dengan birokrasi (dinas) (Syofii & Alfirdaus, 2020). Dalam kasus lain, keterlibatan organisasi ulama dalam politik elektoral juga disebut mencakup deklarasi dukungan yang bertujuan melakukan "lobi dan advokasi" untuk mendorong isu yang mereka kehendaki agar menjadi kebijakan (Alifka & Rachmayani, 2020). Dengan demikian, lobi dalam konteks advokasi (termasuk dalam ruang politik Islam) dipahami sebagai perangkat pengaruh kebijakan yang beroperasi melalui relasi dan komunikasi politik, bukan transaksi ilegal (Alifka & Rachmayani, 2020; Nadia & Adiansa, 2023; Syofii & Alfirdaus, 2020).

Namun, literatur tentang risywah (suap) menegaskan bahwa risywah adalah perbuatan tercela dan dilarang dalam Islam (dirujuk pada Al-Qur'an dan hadis), karena sarat manipulasi dan kezaliman (Adam et al., 2022). Ini memberikan batas etika yang relevan bagi advokasi politik Islam: lobi sebagai musyawarah dan komunikasi politik dapat dibenarkan sebagai instrumen advokasi, tetapi risywah sebagai suap dilarang (Adam et al., 2022; Syofii & Alfirdaus, 2020). Dengan demikian, pembedaan konseptual antara lobi advokatif dan risywah menjadi penting dalam merumuskan advokasi "Islami" yang berkeadaban (Adam et al., 2022; Syofii & Alfirdaus, 2020).

3.3.3. Kampanye, Edukasi Publik, dan Politik Informasi

Kerangka advokasi kebijakan menempatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat (kampanye, pendampingan, edukasi) sebagai strategi kunci (Marwa et al., 2021; Nadia & Adiansa, 2023). Dalam advokasi RUU/UU TPKS, misalnya, jaringan masyarakat sipil melakukan rangkaian advokasi mulai dari penelitian, pendokumentasian kasus, dialog dengan pemerintah dan DPR, hingga kampanye dan edukasi publik untuk mendukung pengesahan kebijakan (Pratiwi, 2023). Studi lain tentang advokasi UU TPKS menegaskan bentuk aktivisme yang dapat dikategorikan: merumuskan substansi hukum-kebijakan, melakukan lobi/dialog dengan pemerintah, serta edukasi dan kampanye publik (media sosial maupun akar rumput) (Dalimunthe, 2023). Dalam riset mengenai strategi NGO dalam ratifikasi RUU TPKS, kampanye dipahami sebagai wujud "politik simbolis," dilakukan secara luring (turun ke jalan) maupun daring (media sosial/situs web) (HARIS, 2015).

Dalam kerangka Transnational Advocacy Network (TAN), politik informasi dipahami sebagai kemampuan menyediakan informasi yang tidak tersedia dan mengemasnya agar dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan advokasi (perubahan kebijakan atau promosi norma) (HARIS, 2015; Yeni, 2017). Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan advokasi organisasi seperti Amnesty International (taktik: information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics) (Yeni, 2017) maupun jaringan NGO lain pada isu KBGO/UU TPKS (HARIS, 2015). Meskipun TAN berasal dari studi jejaring advokasi transnasional, kategorinya membantu menjelaskan dimensi komunikasi kebijakan (data, simbol, tekanan, akuntabilitas) yang juga relevan bagi advokasi berbasis nilai keagamaan selama ia bergerak dalam kanal demokrasi dan pembentukan opini publik (HARIS, 2015; Nadia & Adiansa, 2023; Yeni, 2017).

Dalam politik Islam, penguatan kampanye dan komunikasi politik juga diikat oleh etika: kajian tentang strategi komunikasi politik Rasulullah SAW menekankan kejujuran dan kedisiplinan sebagai dasar kampanye, serta pentingnya komunikasi yang mengedepankan integritas dan toleransi (Rahmandani & Samsuri, 2019). Ini mempertegas bahwa kampanye advokasi dalam perspektif Islam tidak semata soal efektivitas persuasi, tetapi juga soal standar moral dalam menyampaikan pesan politik (Rahmandani & Samsuri, 2019).

3.3.4. Koalisi Masyarakat Sipil dan Dukungan Aktor Agama

Studi tentang koalisi masyarakat sipil dalam advokasi relokasi di Semarang menegaskan bahwa advokasi sebagai proses politik tidak dapat dilepaskan dari jejaring dan relasi politik dengan pemangku kebijakan; kemampuan membangun relasi dan jaringan menjadi kunci efektivitas, dan strategi dapat mencakup kampanye informasi serta pemantauan (monitoring) kebijakan ("Untitled," 2018). Dalam studi lain mengenai promosi inklusi sosial oleh Lakpesdam PCNU, keberhasilan mendorong kebijakan inklusif dipengaruhi oleh keterampilan aktor menginventarisasi isu dan membangun kerja sama; latar keberhasilan juga dikaitkan dengan dukungan penuh aktor agama kepada aktor politik ("Jaringan Advokasi Transnasional," 2024). Ini relevan bagi politik Islam karena menunjukkan secara empiris bagaimana otoritas/aktor keagamaan dapat memperkuat daya dorong advokasi kebijakan dalam konfigurasi politik lokal ("Jaringan Advokasi Transnasional," 2024).

Pada level konseptual, advokasi oleh organisasi masyarakat sipil juga dipahami sebagai aktivitas politik untuk memengaruhi kebijakan, merepresentasikan partisipasi warga-pengambil keputusan, dan sering ditujukan pada kelompok yang tidak mampu mewakili kepentingannya sendiri ("Untitled," 2018). Sejalan dengan itu, literatur tentang masyarakat sipil di era internet menekankan bahwa ruang media sosial membuka peluang advokasi dan kampanye bagi masyarakat sipil untuk memengaruhi proses kemanusiaan/konflik, meskipun juga mengandung risiko karena tidak adanya pembatasan ekspresi (Nazwa et al., 2024). Ini memperluas instrumen advokasi politik Islam kontemporer: koalisi dan kampanye dapat berlangsung dalam ruang luring maupun daring, tetapi tetap harus diarahkan pada tujuan kebijakan dan akuntabilitas (Nadia & Adiansa, 2023; Nazwa et al., 2024; "Untitled," 2018).

3.4. Advokasi Berbasis Teks dan Tradisi Islam: Contoh FNKSDA dan Reposisi NU

Kajian tentang Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) menunjukkan bahwa teks-teks hadis digunakan secara diskursif dalam kampanye dan diskusi perjuangan sosial-ekologis, dan bahwa keterpisahan NU dari panggung politik formal (kembali ke khittah sebagai organisasi kemasyarakatan) dipahami memberi kebebasan untuk advokasi dan pemberdayaan masyarakat (Ulfiah & Budiman, 2021). Pada titik ini, advokasi dalam politik Islam tampil dalam dua bentuk yang saling terkait: (i) legitimasi normatif berbasis teks agama (hadis) untuk membingkai isu dan menguatkan argumentasi, serta (ii) organisasi keagamaan sebagai aktor masyarakat sipil yang melakukan kampanye/diskusi/advokasi tanpa harus menjadi partai politik (Ulfiah & Budiman, 2021).

Kerangka ini juga kompatibel dengan gagasan bahwa politik Islam masa depan adalah politik advokasi dan agregasi kepentingan publik dari basis (Hafizen, 2022), karena FNKSDA memperlihatkan bagaimana basis pesantren dan tradisi keagamaan dapat menjadi sumber framing isu serta mobilisasi dukungan untuk advokasi kebijakan sumber daya alam (Hafizen, 2022; Ulfiah & Budiman, 2021). Dalam bahasa masyarakat madani, praktik tersebut beririsan dengan pilar humanisme, keadilan, dan persaudaraan, karena advokasi diarahkan pada pembelaan kelompok termarjinalkan oleh kebijakan ekonomi tertentu (Ulfiah & Budiman, 2021).

3.5. Indikator Keberhasilan dan Tantangan Advokasi dalam Politik Islam

3.5.1. Ukuran Keberhasilan: Perubahan Kebijakan dan Penguatan Daya Tawar Masyarakat

Dalam evaluasi dampak advokasi, dirujuk bahwa dampak dapat dilihat pada (i) tingkat kebijakan (perubahan kebijakan/program/perilaku yang mengarah pada tujuan advokasi) dan (ii) tingkat masyarakat madani (organisasi rakyat yang melakukan advokasi semakin memiliki daya tawar terhadap aktor lain) (Ruslinia et al., 2023). Literatur advokasi kebijakan juga menekankan bahwa keberhasilan memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas aktor (kapasitas intelektual, komunikasi gagasan, relasi politik, pengorganisasian kekuatan, dan kemampuan membangun opini publik) (Kadriyah, 2024). Studi koalisi advokasi CSR di Bojonegoro—yang menunjukkan kegagalan advokasi—juga menekankan pentingnya memperhitungkan konteks politik, pengelolaan sumber daya, serta kebutuhan membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan; absennya integrasi kekuatan politik dapat melemahkan soft power advokasi (Nadia & Adiansa, 2023). Sintesisnya: advokasi dalam politik Islam (yang berorientasi keadilan) tetap memerlukan prasyarat teknis-politik berupa kapasitas aktor, jejaring, dan strategi pengaruh agar tujuan kebijakan dapat dicapai (Kadriyah, 2024; Nadia & Adiansa, 2023; Ruslinia et al., 2023).

3.5.2. Tantangan Normatif: Kontestasi antara Norma HAM Universal dan Kerangka Syariah

Dalam isu-isu tertentu, advokasi dalam konteks politik Islam berhadapan dengan kontestasi norma. Studi tentang kampanye penolakan hukuman mati menyatakan adanya argumen bahwa hukum Islam (dirujuk melalui Cairo Declaration oleh OIC tentang HAM Islam) mendukung hukuman mati dan memandangnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam kondisi tertentu, misalnya keadaan darurat dan proses yang berbasis Islam (Prakusya & Sabiq, 2024). Di sisi lain, studi tentang advokasi penghapusan hukuman mati di Malaysia mencatat adanya perbedaan pandangan Islam/Syariah dan Barat mengenai HAM, dengan penekanan bahwa konsep HAM dalam Islam bersifat ilahi dan tidak mudah dinegosiasikan (Yeni, 2017). Dua rujukan ini tidak identik, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa advokasi kebijakan dalam ruang politik Islam kerap menuntut kerja framing yang sensitif terhadap justifikasi syariah dan perdebatan tentang norma HAM (Prakusya & Sabiq, 2024; Yeni, 2017). Konsekuensinya, advokasi "menurut ilmu politik Islam" bukan hanya soal memilih jalur (hukum-lobi-kampanye), melainkan juga soal mengelola legitimasi normatif agar argumentasi kebijakan dapat diterima dalam struktur sosial-politik yang religius (Prakusya & Sabiq, 2024; Yeni, 2017).

________________________________________

4. Rumusan Operasional: Kerangka Advokasi Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis di atas, advokasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan melalui lima dimensi berikut.

Pertama, orientasi tujuan (maqasid/kemaslahatan dalam bahasa kebijakan): advokasi diarahkan pada keadilan sosial dan pembelaan kepentingan publik, khususnya kelompok rentan, sebagaimana ditekankan oleh konsep masyarakat madani (keadilan-humanisme) dan kritik atas advokasi kebijakan yang kehilangan nilai substantif Islam.

Kedua, sumber legitimasi: advokasi dapat menggunakan nilai dan teks agama (misalnya hadis dalam kampanye/diskusi) sekaligus bekerja melalui institusi demokratis dan masyarakat sipil (Hafizen, 2022; Ulfiah & Budiman, 2021).

Ketiga, instrumen dan jalur, yang meliputi:

• Jalur hukum/legislasi-yuridikasi (legal drafting, pengawalan regulasi; litigasi/nonlitigasi) (Kadriyah, 2024; Marwa et al., 2021; Nadia & Adiansa, 2023);

• Lobi-dialog politik sebagai praktik musyawarah modern dan koordinasi birokrasi (Alifka & Rachmayani, 2020; Nadia & Adiansa, 2023; Syofii & Alfirdaus, 2020);

• Kampanye-edukasi publik melalui sosialisasi, riset, dan komunikasi (termasuk media sosial) untuk membangun dukungan dan framing (HARIS, 2015; Nazwa et al., 2024; Pratiwi, 2023);

• Koalisi dan jejaring (termasuk dukungan aktor agama) untuk memperkuat daya tekan dan akses pada pengambil kebijakan ("Jaringan Advokasi Transnasional," 2024; "Untitled," 2018).

Keempat, etika advokasi: dilakukan secara bertahap (incremental) melalui kanal demokrasi, bukan revolusi (Sianturi & Khurun'in, 2020); membedakan lobi advokatif dari risywah yang dilarang (Adam et al., 2022; Syofii & Alfirdaus, 2020); serta mengikat kampanye pada kejujuran, kedisiplinan, dan integritas komunikasi politik (Rahmandani & Samsuri, 2019).

Kelima, ukuran keberhasilan: perubahan kebijakan dan penguatan daya tawar masyarakat sipil/kelompok terdampak (Ruslinia et al., 2023), ditopang kualitas aktor dan kemampuan membangun opini publik serta relasi politik (Kadriyah, 2024; Nadia & Adiansa, 2023; "Untitled," 2018).

Dengan kerangka ini, advokasi dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai praktik dakwah-kebijakan (policy-oriented da'wah) yang berupaya mengarahkan negara dan otoritas publik pada keadilan dan kemaslahatan melalui prosedur legal, musyawarah (lobi/dialog), dan kampanye etis—seraya menjaga batas moral Islam (anti-risywah, amanah, keadilan) dan mengelola kontestasi norma dalam isu-isu publik (Hafizen, 2022; Adam et al., 2022; Prakusya & Sabiq, 2024; Yeni, 2017).

________________________________________

5. Penutup

Artikel ini menunjukkan bahwa advokasi dalam perspektif ilmu politik Islam bukan sekadar adopsi teknis dari kerangka umum ilmu kebijakan publik, melainkan merupakan praktik yang memiliki landasan normatif, instrumen, dan etika yang khas. Advokasi dalam politik Islam diposisikan sebagai orientasi substantif—bukan aktivitas pinggiran—yang mengartikulasikan kepentingan publik melalui mekanisme demokrasi, sekaligus diikat pada nilai-nilai maqasid syariah dan etika masyarakat madani.

Secara praktis, instrumen advokasi Islam mencakup jalur legislasi, lobi sebagai musyawarah modern, kampanye edukasi publik, dan koalisi berbasis masyarakat sipil yang dapat ditopang oleh otoritas keagamaan. Secara etis, advokasi Islam mensyaratkan pembedaan tegas antara lobi advokatif yang sah dengan risywah yang diharamkan, serta mengikat seluruh strategi komunikasi pada prinsip kejujuran dan amanah.

Temuan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan, khususnya studi komparatif tentang efektivitas berbagai instrumen advokasi dalam konteks politik lokal di Indonesia, serta kajian tentang bagaimana kontestasi norma antara kerangka syariah dan HAM universal dinavigasi oleh aktor-aktor advokasi Muslim dalam praktik nyata.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adam, M., Nababan, F. A., Abror, M. Y., & Yusa, M. Y. (2022). Peran Women's International League For Peace And Freedom dalam pemberdayaan perempuan Afghanistan. Transformasi Global, 9(1), 54–69. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.009.01.5

Alifka, S. S., & Rachmayani. (2020). Advokasi HAM People With Albanism (PWA) oleh Under The Same Sun (UTSS) di Tanzania tahun 2010–2015. Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 17(1), 13–24. https://doi.org/10.36451/jisip.v17i1.32

Dalimunthe, A. R. (2023). Jargon "HMI Bersuara" dan tantangan kepemimpinan modern: Studi kritis atas efektifitas dan penerapannya. Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 3(1), 8–15. https://doi.org/10.57251/hij.v3i1.1340

HARIS, M. S. (2015). Partisipasi politik NU dan kader Muslimat dalam lintas sejarah. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 15(2), 283. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.267

Hafizen. (2022). Strategi komunikasi pembangunan dan pemberdayaan komunitas penghayat kepercayaan di Kabupaten Kulonprogo. Mauizoh: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 7(2), 145–162. https://doi.org/10.30631/mauizoh.v7i2.64

Jaringan advokasi transnasional dalam upaya pelestarian kawasan Arktik dari eksplorasi minyak di Norwegia tahun 2016–2018. (2024). Transformasi Global, 10(2), 192–225. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.010.02.7

Kadriyah, S. M. (2024). Kilas balik peran dakwah anggota legislatif perempuan di DKI Jakarta. Ad-Da'wah, 22(2), 16–32. https://doi.org/10.59109/addawah.v22i2.61

Marwa, M. H. M., Muhammadi, F., & Syuhada, M. N. (2021). Mitigasi perkawinan anak di tengah pandemi Covid-19 melalui sekolah pra nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(2), 123–134. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.16870

Nadia, & Adiansa, D. (2023). Laki-laki sebagai sekutu gerakan feminis: Pelibatan laki-laki sebagai strategi gerakan advokasi yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil dalam mendorong pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Perempuan, 28(2), 161–173. https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.849

Nazwa, W. S., Sampurna, A., Barus, J. R., Ginting, D. R., & Siregar, R. A. (2024). Strategi komunikasi politik Rasulullah SAW. Network Media, 7(2), 247–254. https://doi.org/10.46576/jnm.v7i2.4585

Prakusya, L. E., & Sabiq, F. (2024). Risiko risywah dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. Rayah Al-Islam, 8(1), 296–305. https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.931

Pratiwi, A. M. (2023). Partisipasi dan agensi: Perempuan muda selama advokasi UU TPKS. Jurnal Perempuan, 28(2), 117–131. https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.842

Rahmandani, F., & Samsuri, S. (2019). Malang Corruption Watch sebagai gerakan masyarakat sipil dalam membangun budaya anti-korupsi di daerah. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(1), 49–59. https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n1.p49-59.2019

Ruslinia, A., Alfa, A. A., & Triantama, F. (2023). Analisis aktor non-negara dan ketahanan psikologi: Studi kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO). Jurnal Ketahanan Nasional, 29(2), 178. https://doi.org/10.22146/jkn.86516

Sianturi, Y. K., & Khurun'in, I. (2020). Amnesty International dan penghapusan hukuman mati di Malaysia. Transformasi Global, 7(2), 235–257. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.02.4

Syofii, M., & Alfirdaus, L. K. (2020). Koalisi masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan relokasi warga Tambakrejo Kota Semarang. Jurnal Politik Profetik, 8(1), 112–135. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a5

Ulfiah, U., & Budiman, A. (2021). Promosi inklusi sosial di Indonesia: Studi kasus pada organisasi masyarakat sipil di Kuningan Jawa Barat dan Bulukumba Sulawesi Selatan. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(3), 851–866. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20939

Untitled. (2018). Feminist Dissent, (3). https://doi.org/10.31273/fd.n3.2018

Yeni, S. E. (2017). Perempuan berdaya tawar: Tantangan dan peluang partisipasi politik perempuan. Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama, 1(1). https://doi.org/10.31958/agenda.v1i1.946