02027 - Toleransi dalam Filsafat Islam: Prinsip Etis dan Politis tentang Penghargaan terhadap Perbedaan

Tolerance in Islamic Philosophy: Ethical and Political Principles of Respect for Difference

Abstract

This article examines the concept of tolerance (tasāmuḥ) within the horizon of contemporary Islamic philosophy, focusing on its ethical and political dimensions in the context of religious plurality. Through a literature review approach, this study synthesizes various scholarly works on Islamic moderation (wasatiyyah), interfaith dialogue, and social practices of tolerance in Indonesia and the broader Muslim world. The findings reveal that tolerance in Islamic philosophy is not merely a passive strategy of non-interference, but an active ethical commitment rooted in metaphysical foundations such as the recognition of diversity as sunnatullah (God's will), human dignity, and the principle of no compulsion in religion (lā ikrāha fī al-dīn). Epistemologically, tolerance is sustained through rational theology (kalam), historical-critical reading of religious discourse, and interfaith dialogue that trains intellectual humility and respect for differing views. Politically, tolerance demands institutional guarantees of freedom of conscience, equality (al-musāwah), justice (al-'adālah), and vigilance against the instrumentalization of religion and identity politics. This study concludes that Islamic tolerance can be maintained as a robust public ethic and political principle without collapsing into theological relativism, nor justifying discrimination or coercion in the name of religious claims.

Keywords: tolerance, Islamic philosophy, religious moderation, wasatiyyah, pluralism, interfaith dialogue

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep toleransi (tasāmuḥ) dalam horizon filsafat Islam kontemporer, dengan fokus pada dimensi etis dan politisnya dalam konteks pluralitas keagamaan. Melalui pendekatan kajian pustaka, studi ini mensintesis berbagai karya ilmiah tentang moderasi Islam (wasatiyyah), dialog antaragama, dan praktik toleransi sosial di Indonesia dan dunia Muslim yang lebih luas. Temuan menunjukkan bahwa toleransi dalam filsafat Islam bukan sekadar strategi pasif tanpa-interferensi, melainkan komitmen etis aktif yang berakar pada fondasi metafisis berupa pengakuan keragaman sebagai sunnatullah, martabat manusia, serta prinsip larangan pemaksaan dalam agama (lā ikrāha fī al-dīn). Secara epistemologis, toleransi ditopang melalui teologi rasional (kalam), pembacaan historis-kritis atas wacana keagamaan, dan dialog lintas iman yang melatih kerendahan hati intelektual serta penghormatan terhadap pandangan berbeda. Secara politis, toleransi menuntut jaminan institusional atas kebebasan nurani, kesetaraan (al-musāwah), keadilan (al-'adālah), dan kewaspadaan terhadap instrumentalisasi agama dan politik identitas. Studi ini menyimpulkan bahwa toleransi Islam dapat dipertahankan sebagai etika publik dan prinsip politis yang kokoh tanpa jatuh pada relativisme teologis, sekaligus tanpa membenarkan diskriminasi atau koersi atas nama klaim keagamaan.

Kata kunci: toleransi, filsafat Islam, moderasi beragama, wasatiyyah, pluralisme, dialog lintas iman

________________________________________

1. Pendahuluan

Toleransi merupakan salah satu konsep sentral dalam wacana etika publik dan filsafat politik kontemporer. Dalam konteks masyarakat yang semakin majemuk, pertanyaan tentang bagaimana mengelola perbedaan keyakinan, praktik, dan identitas tanpa mengorbankan komitmen iman masing-masing pihak menjadi semakin mendesak. Filsafat Islam, dengan kekayaan tradisi intelektualnya, menawarkan kerangka konseptual yang khas untuk menjawab tantangan tersebut.

Dalam pembacaan filsafat Islam kontemporer yang beririsan dengan etika publik, toleransi—sering dipadankan dengan tasāmuḥ—dipahami sebagai prinsip etis-politis untuk menghargai perbedaan keyakinan, praktik, dan identitas, tanpa harus menghapus komitmen iman masing-masing pihak. Sejumlah studi menekankan bahwa moderasi (wasatiyyah) adalah keseimbangan antara keteguhan keyakinan dan keterbukaan terhadap yang berbeda, sehingga keyakinan tetap "berporos" pada penghormatan terhadap keyakinan lain (Eliza et al., 2024; Marjani, 2023; Yuslih & Muhajir, 2023). Dalam pengertian ini, toleransi tidak direduksi menjadi sikap apatis, melainkan menuntut kapasitas hidup bersama secara adil di tengah keragaman (Huda et al., 2023).

Sejalan dengan itu, toleransi juga dijelaskan sebagai praktik "mengendapkan diri" (enduring) dalam menghadapi perbedaan religius—bukan indifference—yakni sebuah kerja moral untuk menahan dorongan meniadakan yang berbeda sambil tetap menyadari adanya perbedaan substantif (Utomo et al., 2023). Literatur moderasi beragama di Indonesia pun menegaskan bahwa toleransi yang diidealkan menuntut pengakuan pluralitas sebagai realitas sosial dan penerimaan perbedaan, bukan sekadar membiarkan pihak lain ada.

Namun, filsafat Islam di ruang publik juga berhadapan dengan ketegangan konseptual antara "toleransi/kerukunan" dan "pluralisme" sebagai doktrin teologis. Beberapa diskursus fatwa dan perdebatan intelektual menunjukkan bahwa istilah "pluralisme agama" kerap dipahami sebagai relativisme atau sinkretisme—yakni semua agama dianggap sama benar—sehingga ditolak oleh sebagian otoritas keagamaan. Sementara dalam studi agama, pluralisme sering dipahami sebagai koeksistensi damai dan saling menghormati (Agbaria, 2022). Karena itu, dalam filsafat Islam, toleransi lazim dipertahankan sebagai etika hidup bersama yang tidak identik dengan kewajiban menyamakan kebenaran doktrinal semua agama (Agbaria, 2022).

Artikel ini bertujuan merekontruksi dan mensintesis konsep toleransi dalam filsafat Islam berdasarkan literatur ilmiah yang relevan, mencakup landasan metafisis-antropologis, epistemologis, prinsip etis, prinsip politis, batas konseptual toleransi, serta praktik sosial-budayanya.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review) yang bersifat analitis-sintetis. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas toleransi, moderasi Islam (wasatiyyah), pluralisme agama, dialog antaragama, dan pendidikan multikultural dalam konteks filsafat Islam, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Sintesis dilakukan secara tematik berdasarkan kategori konseptual utama: landasan metafisis, landasan epistemologis, prinsip etis, prinsip politis, batas toleransi, dan praktik sosial-budaya.

________________________________________

3. Landasan Metafisis-Antropologis: Keragaman sebagai Sunnatullah dan Martabat Manusia

Banyak kerangka moderasi menegaskan bahwa keragaman manusia adalah fakta yang tak terhindarkan, sering disebut "sunnatullah", sehingga harus dikelola dengan penghormatan, bukan penyeragaman. Hal ini tampak dalam kajian yang menghubungkan moderasi dengan penerimaan perbedaan dan penolakan sikap ekstrem yang lahir dari pemahaman dangkal terhadap agama (Marjani, 2023). Studi tentang praktik toleransi berbasis budaya juga menyebut bahwa komunitas Muslim memaknai keragaman agama dan identitas sebagai ketetapan yang tidak bisa dinafikan, lalu memformulasikan toleransi sebagai cara menjaga harmoni (Huda et al., 2023).

Pada level etika normatif, sebagian literatur merumuskan fondasi toleransi melalui prinsip martabat manusia dan keyakinan bahwa pluralitas adalah kehendak Tuhan yang tidak berubah. Karimullah et al. merangkum fondasi toleransi Islam antara lain: (i) prinsip martabat manusia; (ii) pengakuan pluralisme sebagai kehendak Tuhan, misalnya dirujuk pada QS Yunus: 99; dan (iii) keyakinan bahwa manusia tidak memikul tanggung jawab atas pilihan hidup orang lain. Kerangka seperti ini menggeser toleransi dari sekadar "strategi sosial" menjadi konsekuensi etis dari cara Islam memandang manusia dan keberagaman.

________________________________________

4. Landasan Epistemologis: Iman-Akal, Kerendahan Hati Pengetahuan, dan Tradisi Kalam

Dalam filsafat Islam, toleransi tidak hanya soal "hasil" berupa hidup damai, tetapi juga soal cara mengetahui dan menafsir. Marjani (2023) menunjukkan bahwa praktik moderasi atau toleransi sering terhambat oleh eksklusivitas kebenaran teologis; karena itu diperlukan "resolusi iman dan rasio" melalui dialog lintas iman, pendidikan teologi inklusif, dan penajaman berpikir kritis agar moderasi dapat berjalan. Kerangka ini menempatkan toleransi sebagai pekerjaan epistemik: mengelola klaim kebenaran agar tidak berubah menjadi dominasi atas yang lain.

Di sinilah kalam (teologi rasional) dipahami relevan. Eliza et al. (2024) menegaskan bahwa pendalaman kalam membantu seseorang memahami khilāfiyyah (perbedaan pendapat) dan sejarah keragaman tafsir dalam Islam; ia mendorong dialog dan debat ilmiah yang melatih penghormatan terhadap pandangan berlawanan serta menumbuhkan moderasi dalam sikap sosial keagamaan (Marjani, 2023). Bahkan, kalam dinyatakan menyediakan perangkat intelektual dan prinsip etik—seperti kasih sayang, keadilan, dan respek pada orang lain—yang menopang toleransi dan inklusivitas (Marjani, 2023), selaras dengan temuan pesantren yang membangun moderasi dari kombinasi etika Qur'ani dan rasionalitas (Eliza et al., 2024; Yuslih & Muhajir, 2023).

________________________________________

5. Prinsip Etis Toleransi dalam Filsafat Islam

5.1 Kebebasan Beragama dan Larangan Pemaksaan

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa toleransi dalam Islam berkaitan langsung dengan hak untuk memilih keyakinan serta menjalankan ibadah tanpa paksaan. Kajian sufisme-moderasi menegaskan kebebasan beragama dengan merujuk QS al-Baqarah: 256 ("tidak ada paksaan dalam agama") sebagai pijakan bahwa iman tidak sah jika dipaksa. Dalam pembacaan lain, toleransi dipahami sebagai pengakuan eksistensi agama lain beserta sistem dan cara ibadahnya, serta pemberian kebebasan untuk mempraktikkan keyakinan masing-masing. Kerangka hak dan kebebasan ini juga diletakkan sebagai basis etis relasi antarmanusia yang berbeda iman dalam diskursus toleransi dan dialog.

Prinsip kebebasan ini dipertegas oleh studi seni-budaya yang mengkategorikan internalisasi toleransi ke dalam prinsip "kebebasan beragama", "menghormati eksistensi agama lain", dan "kebebasan berbuat baik serta berlaku adil kepada siapa pun" (Huda et al., 2023). Dengan demikian, dalam filsafat Islam, toleransi bukan hadiah mayoritas kepada minoritas, melainkan konsekuensi moral dari pengakuan kebebasan subjek beriman di ruang sosial (Huda et al., 2023).

5.2 Kesetaraan (Al-Musāwah), Keadilan (Al-'Adālah), dan Solidaritas Sosial

Etika toleransi dalam Islam sering disusun dalam kosakata kebajikan sosial: kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Studi tentang multikulturalisme Islam di pedesaan Jawa Timur menyatakan bahwa praktik relasi lintas agama dibingkai oleh "semangat etis Islam" seperti al-musāwah (kesetaraan), al-ḥurriyah (kebebasan), dan al-'adālah (keadilan). Prinsip serupa juga diintegrasikan ke dalam pendidikan multikultural pesantren modern melalui materi yang memasukkan al-ḥurriyah, al-musāwah, dan ta'āwun (tolong-menolong) sebagai prinsip etika sosial religius (Saihu & Sarnoto, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa toleransi tidak berhenti pada "tidak mengganggu", tetapi menuntut struktur relasi yang setara dan adil (Saihu & Sarnoto, 2020).

Dalam horizon "kebaikan bersama" (common good), Ali (2022) menekankan bahwa perbedaan agama saja tidak cukup untuk mencapai kebaikan publik; para agen religius perlu menegosiasikan identitas partikular dan moralitas universal serta menafsir ulang norma secara kontekstual di masyarakat plural. Kerangka ini konsisten dengan pemahaman toleransi sebagai etika publik yang memerlukan keadilan dan partisipasi, bukan semata koeksistensi pasif.

5.3 Dialog, Pengenalan, dan Pengendalian Diri (Virtue Ethics)

Berbagai karya menempatkan dialog lintas iman sebagai mekanisme etis toleransi: dialog memperluas pemahaman sekaligus mencegah stereotip dan dominasi. Marjani (2023) secara eksplisit menekankan perlunya dialog lintas iman, pendidikan inklusif, dan penekanan nilai moral universal untuk mengatasi eksklusivisme teologis yang menghambat moderasi. Eliza et al. (2024) menambahkan bahwa kalam mendorong dialog dan debat antarperspektif teologis yang melatih keterampilan mengartikulasikan keyakinan secara hormat dan memahami pandangan berlawanan (Marjani, 2023). Pendekatan Arkoun yang mengusulkan pembacaan historis-kritis atas wacana keagamaan juga dipahami sebagai jalan untuk membangun dialog humanis dan toleran, karena tidak ada tafsir yang disakralkan secara tertutup dari kritik sosial ilmiah (Bosra & Umiarso, 2020).

Kerangka kebajikan ini juga tampak pada konsep "toleransi sebagai aksiologi": studi tentang Gus Dur menyebut "Depth Islam" sebagai cara beragama yang melampaui literalitas untuk menemukan spirit kemanusiaan, keragaman, dan perdamaian, yang kemudian menopang pluralisme dan toleransi (Farha & Prasetyo, 2023). Karena itu, toleransi dalam filsafat Islam dapat dibaca sebagai kebajikan intelektual-moral: kerendahan hati epistemik, kesediaan berdialog, dan pengendalian diri di ruang publik (Utomo et al., 2023; Farha & Prasetyo, 2023).

5.4 Toleransi Aktif: dari "Membiarkan" menuju "Melindungi"

Beberapa literatur membedakan toleransi minimal (non-interference) dan toleransi aktif. Studi tentang Pesantren Bali Bina Insani memperkenalkan konsep "organic/active tolerance": bukan hanya menerima perbedaan, tetapi juga berkontribusi melindungi pihak yang berbeda, seraya pesantren bersikap inklusif dan tidak mempersoalkan perbedaan etnis, ras, budaya, dan agama dalam kerja profesional. Dalam kerangka pendidikan pluralisme, Saihu dan Sarnoto (2020) juga memakai istilah "active tolerance" sebagai sikap kebersamaan, saling memahami, dan saling menghormati—lebih dari sekadar membiarkan orang lain eksis (Fahmi et al., 2023). Model toleransi aktif ini menguatkan dimensi etis-politik toleransi sebagai praksis perlindungan hak dan martabat "yang lain" (Yang-Guiping, 2021).

________________________________________

6. Prinsip Politis Toleransi: Kebebasan Sipil, Partisipasi, dan Tata Kelola Keragaman

6.1 Negara dan Kebaikan Bersama: Kebebasan Nurani, Ibadah, dan Perhimpunan

Dalam horizon politik, Ali (2022) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memastikan toleransi, kebebasan nurani dan ibadah, serta hak berkumpul, agar banyak suara—termasuk suara religius—dapat berpartisipasi dalam kebaikan bersama. Kerangka ini menjadikan toleransi bukan hanya kebajikan privat, tetapi juga prinsip institusional yang harus dijamin. Di tingkat lokal, studi Sukoreno menunjukkan peran fasilitatif pemerintah desa yang membantu pendanaan perayaan keagamaan publik tidak hanya untuk mayoritas tetapi juga minoritas, yang memperkuat kohesi sosial.

6.2 Preseden Normatif: Piagam Madinah dan Tata Hidup Multikomunitas

Sebagian literatur menautkan toleransi Islam dengan preseden politik Nabi. Karimullah et al. (2023) menyebut inisiatif Nabi membangun kebersamaan berbasis pluralisme yang melahirkan Piagam Madinah. Dalam kajian deradikalisasi, Piagam Madinah juga dibaca sebagai "jiwa moderasi" yang memungkinkan identitas agama tetap ada tanpa asimilasi menjadi satu agama, serta menjadi mekanisme harmoni dan koeksistensi (Ali, 2022). Dengan demikian, filsafat politik Islam dapat membaca toleransi sebagai desain normatif untuk mengelola pluralitas identitas dalam satu komunitas politik (Ali, 2022).

6.3 Kewaspadaan terhadap Instrumentalisasi Politik Agama

Literatur moderasi juga memperingatkan bahwa toleransi mudah rusak ketika keragaman menjadi arena dominasi. Marjani (2023) secara eksplisit menasihatkan "menjauh dari politik identitas" sebagai bagian dari strategi menguatkan moderasi dan toleransi. Kajian toleransi di Aceh menunjukkan bagaimana kesalahpahaman tentang pluralisme—yang diposisikan sebagai ideologi yang mengancam—berkorelasi dengan ketegangan sosial dan ancaman pada pluralitas keyakinan. Studi fatwa MUI dan Malaysia memperlihatkan bahwa definisi "pluralisme agama" yang direduksi menjadi relativisme atau sinkretisme dapat memicu konsekuensi hukum-sosial yang problematik bagi ruang publik pluralistik (Agbaria, 2022). Hal ini memperlihatkan dimensi politis toleransi: ia menuntut kewaspadaan terhadap perebutan makna konsep yang berdampak pada kebijakan dan relasi mayoritas-minoritas (Agbaria, 2022).

________________________________________

7. Batas Toleransi: antara Penghormatan dan Relativisme

Filsafat Islam tentang toleransi cenderung memelihara dua tesis sekaligus.

Pertama, toleransi tidak identik dengan relativisme. "Tolerance limitation" dalam Islam menegaskan bahwa toleransi tidak berarti orang bebas berpindah agama setiap saat atau mencampur ritual semua agama tanpa aturan yang mengikat; toleransi adalah pengakuan eksistensi agama lain dan pemberian kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Hambali (2023) juga mencatat adanya dua kubu tentang pluralisme; sebagian menolak "pluralisme agama" karena dikhawatirkan merusak akidah, meskipun nilai penghormatan dalam pluralitas dapat menopang moralitas dan mencegah intoleransi. Perdebatan fatwa menunjukkan hal serupa: pluralisme dalam pengertian relativisme atau sinkretisme ditolak, sementara koeksistensi damai dan saling menghormati tetap dibutuhkan (Agbaria, 2022; Karimullah et al., 2023).

Kedua, toleransi menuntut pengakuan hak dan martabat "yang lain". Hambali (2023), dengan lensa Levinas, menegaskan bahwa toleransi mensyaratkan pengakuan dan penghormatan atas identitas "Yang Lain" sebagai subjek etis yang berhak hidup bebas dari diskriminasi dan penindasan; toleransi bukan sekadar "membiarkan berbeda", tetapi memperluas penghargaan melalui perlakuan adil dan respek (Yang-Guiping, 2021). Prinsip ini konsisten dengan seruan toleransi aktif atau organik yang melibatkan perlindungan terhadap yang berbeda (Fahmi et al., 2023).

Dua tesis ini memperlihatkan bahwa batas toleransi dalam filsafat Islam bukan terutama pada penghapusan klaim iman, melainkan pada pemisahan antara "keteguhan keyakinan" dan "legitimasi penindasan/koersi": iman boleh eksklusif, tetapi ruang sosial harus menjamin kebebasan dan keadilan bagi yang berbeda (Yang-Guiping, 2021).

________________________________________

8. Praksis Toleransi sebagai Etika Hidup Bersama: Pelajaran dari Kasus-Kasus Sosial-Budaya

Filsafat Islam yang menekankan etika publik menjadi lebih jelas bila dilihat melalui praksis. Sejumlah studi lapangan menunjukkan toleransi sebagai habitus sosial yang dihidupi.

Tradisi Ngejot (Muslim–Hindu, Lombok Barat) menggambarkan toleransi sebagai keterlibatan aktif: saling membantu mengamankan hari besar masing-masing dan memaknai relasi lintas agama sebagai persaudaraan (basemen). Studi ini juga mengutip pemahaman toleransi sebagai penerimaan terhadap sesuatu yang berbeda—opini, budaya, keyakinan—yang bertujuan membangun rasa aman dan nyaman.

Tradisi Nyadran dan Tundun (Lamongan) dianalisis sebagai pengikat sosial yang mengurangi prasangka melalui dialog dan pertukaran cerita antarkelompok iman; sekaligus disejajarkan dengan maqāṣid al-sharī'ah seperti pemeliharaan agama, jiwa, dan akal. Hal ini memperlihatkan kompatibilitas antara etika sosial budaya dan tujuan normatif syariah dalam menjaga harmoni.

Tradisi Giliran (Temanggung) menunjukkan pluralitas sebagai sumber nilai "harmoni, toleransi, integrasi" yang dilembagakan lewat praktik pertemuan serentak tiap komunitas agama (Ipandang et al., 2022). Studi ini menegaskan bahwa ketertiban sosial pada komunitas plural dibangun melalui pembiasaan praktik bersama yang menginternalisasi toleransi (Ipandang et al., 2022).

Seni pertunjukan di Kendal diposisikan sebagai dialog lintas budaya Islam Jawa yang menginternalisasi toleransi melalui prinsip kebebasan beragama, penghormatan atas eksistensi agama lain, dan kebebasan berbuat baik serta adil bagi semua (Huda et al., 2023). Hal ini menghubungkan estetika budaya dengan etika publik toleransi (Huda et al., 2023).

Kumpulan bukti ini menyokong tesis bahwa toleransi dalam filsafat Islam tidak berhenti pada abstraksi teologis, tetapi menubuh dalam institusi sosial, tradisi, dan pendidikan yang mengatur cara warga saling mengakui, bekerja sama, dan melindungi hak dasar satu sama lain (Huda et al., 2023; Ipandang et al., 2022).

________________________________________

9. Diskusi: Merumuskan Toleransi sebagai Prinsip Etis-Politis Islam

Berdasarkan sintesis di atas, toleransi menurut filsafat Islam—sebagaimana direkonstruksi dari literatur yang tersedia—dapat dirumuskan ke dalam tujuh poin sebagai berikut.

Pertama, pengakuan normatif atas realitas keragaman, yang sering dipahami sebagai sunnatullah, mengharuskan pengelolaan perbedaan melalui etika publik (Huda et al., 2023).

Kedua, keseimbangan keyakinan dan penghormatan (moderasi/wasatiyyah): iman tidak ditanggalkan, tetapi tidak boleh menjadi dasar dominasi (Yuslih & Muhajir, 2023).

Ketiga, jaminan kebebasan beragama tanpa paksaan dan perlindungan hak menjalankan ibadah.

Keempat, keadilan dan kesetaraan sebagai syarat toleransi yang substantif, bukan toleransi simbolik (Saihu & Sarnoto, 2020; Yang-Guiping, 2021).

Kelima, dialog dan rasionalitas sebagai mekanisme epistemik-moral untuk mengelola klaim kebenaran dan mencegah ekstremisme (Bosra & Umiarso, 2020; Marjani, 2023).

Keenam, toleransi aktif atau organik: kesediaan tidak hanya membiarkan, tetapi ikut melindungi dan memfasilitasi kehidupan pihak lain secara profesional dan adil (Yang-Guiping, 2021).

Ketujuh, kewaspadaan politis terhadap manipulasi istilah "pluralisme" dan instrumentalisasi agama yang dapat menggerus ruang publik pluralistik (Agbaria, 2022).

Rumusan ini sekaligus menampung nuansa perdebatan: toleransi Islam dapat kuat sebagai etika dan politik hidup bersama tanpa harus jatuh pada klaim teologis bahwa semua agama sama benar, tetapi juga tanpa membenarkan diskriminasi atau koersi atas nama klaim iman (Agbaria, 2022; Yang-Guiping, 2021).

________________________________________

10. Simpulan

Toleransi dalam filsafat Islam adalah prinsip etis-politis yang kompleks dan berlapis, jauh melampaui sekadar sikap "membiarkan yang berbeda". Ia berakar pada fondasi metafisis pengakuan keragaman sebagai sunnatullah dan martabat manusia, ditopang secara epistemologis oleh tradisi kalam dan dialog rasional, serta dioperasionalkan melalui prinsip-prinsip etis seperti kebebasan beragama, kesetaraan, keadilan, dan toleransi aktif. Secara politis, toleransi menuntut jaminan institusional dan kewaspadaan terhadap instrumentalisasi agama untuk kepentingan dominasi.

Studi-studi tentang praktik sosial-budaya di Indonesia—mulai dari tradisi Ngejot, Nyadran, Giliran, hingga seni pertunjukan Islam Jawa—memperkuat tesis bahwa toleransi bukan abstraksi semata, melainkan habitus yang hidup dalam institusi sosial, tradisi, dan pendidikan. Pada akhirnya, filsafat Islam menawarkan model toleransi yang mampu mempertahankan keteguhan iman sekaligus menjamin kebebasan, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang berbeda—suatu kontribusi yang relevan bagi wacana etika publik global.

________________________________________

Daftar Pustaka

Agbaria, A. K. (2022). Education for Religious Pluralism in Islam: One Book or Series of Books, a Singular Message or Myriad Messages? Religions, 13(4), 283. https://doi.org/10.3390/rel13040283

Ali, M. (2022). Religious Difference and the Common Good: Reflection on Toleration and Participation in Contemporary America and Indonesia. Ilmu Ushuluddin, 9(1), 1–14. https://doi.org/10.15408/iu.v9i1.29327

Bosra, M., & Umiarso, U. (2020). Theological Moderation in the Islamic Boarding School (Pesantren): Phenomenological Prophetic Social Study in Pesantren in East Java. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 25(1), 117. https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.2369

Eliza, E., Karni, A., Ashadi, A., & Hadi, R. T. (2024). Kalam Science and Its Urgency in the Context of Religious Moderation (Islam Wasathiyah). Ijish (International Journal of Islamic Studies and Humanities), 7(1), 1–19. https://doi.org/10.26555/ijish.v7i1.10121

Fahmi, M., Hilmy, M., & Prasetia, S. A. (2023). Organic Tolerance and Harmony in the Pesantren Bali Bina Insani. Ulumuna, 26(2), 500–524. https://doi.org/10.20414/ujis.v26i2.567

Farha, F. N., & Prasetyo, K. B. (2023). Giliran Tradition as a Social Practice of Religious Plurality in Kalisat Community, Temanggung, Central Java. JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 7(2), 143–156. https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.14703

Hambali, R. Y. A. (2023). The Dilemma of Religious Tolerance: Levinasian Critique and Proposal. International Journal of Nusantara Islam, 11(2), 300–312. https://doi.org/10.15575/ijni.v11i2.31226

Huda, N., Ma'arif, M. J., Ningrum, I. K., Rohman, T., & Taufiq, A. (2023). Maintaining Tolerance and Religious Harmony Through Nyadran and Tundun: Sociological, Philosophical, and Maqāṣid al-Sharī'ah Perspectives. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 9(1), 78–90. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i1.989

Ipandang, Iqbal, M., & Khasmir. (2022). Religious Moderation Based on Value of Theology: A Qualitative Sociological Study in Islamic Boarding Schools (Pesantren) in Southeast Sulawesi Indonesia. European Journal of Theology and Philosophy, 2(5), 18–26. https://doi.org/10.24018/theology.2022.2.5.76

Karimullah, S. S., Faizin, M., & Islami, A. (2023). Internalization of Islamic Moderation Values in Building a Civilization of Love and Tolerance. Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 94–125. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6345

Marjani, G. I. (2023). Overcoming Theological Dilemmas: Fostering Religious Moderation through the Resolution of Faith and Rationality. Religious Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya, 7(2), 115–128. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i2.28311

Saihu, & Sarnoto, A. Z. (2020). Deradicalization of Religion through Pluralism Education Methods in Islamic Religious Education in Bali, Indonesia. Technium Social Sciences Journal, 9, 79–94. https://doi.org/10.47577/tssj.v9i1.1047

Utomo, S. T., Marhumah, M., Karwadi, K., & Suwandi, M. A. (2023). Magnum Opus of Mohammed Arkoun; Cultural Resilience Amidst Pluralism. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 25(2), 177–187. https://doi.org/10.21580/ihya.25.2.18235

Yang-Guiping, F. (2021). Unify Religious and Ethnic Identity: Can it be New Approaches for Community Development in Contemporary Muslim China? Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 5(1), 55–78. https://doi.org/10.14421/jpm.2021.051-03

Yuslih, M., & Muhajir, A. (2023). Portrait of Tolerance and Religious Harmony of Muslims and Hindus in Ngejot Tradition in Golong Village, West Lombok Regency. Fenomena, 22(2), 135–148. https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.143