02028 - Totalitarianisme dalam Diskursus Filsafat Islam: Antara Kritik Ideologisasi dan Tuntutan Loyalitas Total

Abstract (English)

This article examines the concept of totalitarianism within the discursive framework of Islamic philosophy by engaging critically with Hannah Arendt's and Karl Popper's theoretical contributions. The central argument is that "totalitarianism," as a modern form of power combining ideology and terror to pursue total domination over individuals and public life, cannot be equated with Islam as a religious tradition. Drawing on available literature, this article identifies three analytical pathways: first, the conceptual distinction between Islam and Islamism as a specific political-ideological mobilization of religious identity; second, the internal Islamic philosophical critique of the ideologization of religion, as exemplified by the Shari'ati–Soroush debate within revolutionary Iranian thought; and third, a critical reading of classical Islamic political philosophy—particularly al-Farabi—regarding the risks of legitimizing power through divine law in ways that render citizens rightless. The article concludes that a critique of totalitarianism compatible with Islamic philosophy is best positioned as a critique of total ideologization—including religious ideologization—that closes deliberation, renders arguments immune to criticism, and demands total loyalty, rather than an essentialization of Islam as inherently totalitarian.

Keywords: totalitarianism, Islamic philosophy, Islamism, ideologization of religion, Hannah Arendt, Karl Popper, total domination.

________________________________________

Abstrak (Indonesia)

Artikel ini mengkaji konsep totalitarianisme dalam kerangka diskursus filsafat Islam dengan melibatkan secara kritis kontribusi teoretis Hannah Arendt dan Karl Popper. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa "totalitarianisme," sebagai bentuk kuasa modern yang menggabungkan ideologi dan teror demi mengejar dominasi total atas individu dan ruang kehidupan publik, tidak dapat disamakan dengan Islam sebagai tradisi keagamaan. Berdasarkan literatur yang tersedia, artikel ini mengidentifikasi tiga jalur analitis: pertama, pembedaan konseptual antara Islam dan Islamisme sebagai mobilisasi ideologis-politis tertentu atas identitas keagamaan; kedua, kritik internal filsafat Islam atas ideologisasi agama, sebagaimana dicontohkan oleh perdebatan Shari'ati–Soroush dalam pemikiran Iran revolusioner; dan ketiga, pembacaan kritis atas filsafat politik Islam klasik—khususnya al-Farabi—berkenaan dengan risiko legitimasi kuasa melalui hukum ilahi yang dapat menjadikan warga tanpa hak. Artikel ini menyimpulkan bahwa kritik terhadap totalitarianisme yang kompatibel dengan filsafat Islam paling tepat diposisikan sebagai kritik atas ideologisasi total—termasuk ideologisasi keagamaan—yang menutup deliberasi, menjadikan argumen kebal terhadap kritik, dan menuntut loyalitas total, alih-alih sebagai esensialisme yang menganggap Islam secara inheren bersifat totalitarian.

Kata Kunci: totalitarianisme, filsafat Islam, Islamisme, ideologisasi agama, Hannah Arendt, Karl Popper, dominasi total.

________________________________________

1. Pendahuluan: Mengapa "Totalitarianisme" Perlu Dipahami secara Hati-Hati dalam Diskursus Filsafat Islam

Dalam literatur yang tersedia, "totalitarianisme" diperlakukan sebagai kategori yang penting tetapi problematik: ia sering dipakai untuk menamai bentuk kuasa politik modern yang melampaui kategori klasik (misalnya tirani/diktatur) dan biasanya dipahami bertumpu pada kombinasi ideologi dan teror, namun sekaligus bersifat lentur, ambigu, dan rawan dipakai secara ideologis sehingga menuntut pemakaian yang kritis dan kontekstual (Guaraldo, 2013; Qaderi, 2022). Bahkan, sudah pada saat karya Arendt tentang totalitarianisme terbit, istilah tersebut telah diperdebatkan lama tetapi tetap kekurangan definisi yang mapan, sehingga kritik terhadap pemakaian kategorinya sendiri menjadi bagian dari kajian totalitarianisme (-, 2024; Guaraldo, 2013). Karena itu, ketika tema "totalitarianisme menurut filsafat Islam" diajukan, kehati-hatian metodologis diperlukan: sumber-sumber yang tersedia lebih banyak membahas totalitarianisme dari Arendt/Popper dan perdebatan modern tentang Islamisme/politik Islam daripada menyajikan satu "doktrin" tunggal yang mapan sebagai "definisi filsafat Islam" tentang totalitarianisme (Open Society Unresolved, 2023; Wen & Jiang, 2024).

Dalam korpus rujukan yang disediakan, kaitan paling langsung antara "Islam" dan "totalitarianisme" muncul melalui tiga jalur: (i) perdebatan tentang penggunaan istilah totalitarianisme pascaperistiwa 11 September untuk membaca terorisme dan Islamisme, termasuk kritik atas penyamaan reduktif "Islam = totaliter" (Guaraldo, 2013; Qaderi, 2022); (ii) pembedaan analitis antara Islam dan Islamisme—Islamisme dipahami sebagai interpretasi/politisasi tertentu, bukan identik dengan Islam—serta klaim yang juga diperdebatkan bahwa Islamisme dapat memiliki ciri-ciri totalitarian (Open Society Unresolved, 2023); dan (iii) diskusi filsafat politik dan sosiologi Islam modern, misalnya Iran revolusioner, tentang transformasi agama menjadi ideologi (Shari'ati) dan kritik ideologisasi agama (Soroush), yang menyediakan perangkat konseptual internal untuk mengkritik totalisasi politik atas nama agama (Open Society Unresolved, 2023; Traverso, 2017).

________________________________________

2. Definisi Kerja Totalitarianisme (Arendt dan Tradisi Teori Totalitarianisme) sebagai Basis Dialog dengan Filsafat Islam

2.1 Totalitarianisme sebagai Bentuk Kuasa Modern: Ideologi, Teror, dan Dominasi Total

Dalam tinjauan sejarah-konseptual, banyak penafsir mendefinisikan totalitarianisme sebagai bentuk kuasa baru yang melampaui kategori klasik dan bertumpu pada kombinasi ideologi dan teror (Guaraldo, 2013). Secara khusus, pembacaan yang menggunakan Arendt menekankan bahwa totalitarianisme berkaitan dengan ideologi, teror, dan total domination (dominasi total). Dalam kerangka Arendtian yang dikutip dalam diskusi tentang Islamisme, totalitarianisme ditandai oleh "dominasi permanen atas setiap individu dalam setiap ranah kehidupan" serta kemampuan gerakan totaliter untuk menuntut "loyalitas total" hingga hidup dan mati. Aksen "totalitas" ini juga hadir dalam deskripsi ilmu sosial mengenai totalitarianisme Soviet sebagai proyek kontrol penuh atas kehidupan warga, penghancuran masyarakat sipil dan institusi-institusi otonom—meliputi oposisi, pers, serikat, usaha privat, dan institusi agama—serta rekayasa nilai dan keyakinan melalui kontrol terstruktur atas pendidikan, media, dan propaganda (Müller, 2017).

Namun, beberapa rujukan juga menekankan bahwa konsep totalitarianisme tidak selalu cocok untuk menjelaskan asal-usul rezim-rezim tersebut: ia berguna untuk tipologi rezim, tetapi menjadi problematik bila dipakai untuk menganalisis sebab-sebab historis—asal-usul, durasi, dan basis sosial—karena dapat mendorong perbandingan selektif dan pengabaian dimensi sejarah yang penting (Guaraldo, 2013). Kritik semacam ini penting untuk menjaga diskursus "Islam dan totalitarianisme" agar tidak berubah menjadi pelabelan yang ahistoris (Guaraldo, 2013; Qaderi, 2022).

2.2 Arendt: Totalitarianisme sebagai Rupture dengan Standar Penilaian Biasa dan Kehancuran Pluralitas Ruang Publik

Salah satu tesis kunci dalam penerimaan Arendt adalah bahwa ia menangkap kualitas "mimpi buruk" totalitarianisme dan menandai totalitarianisme sebagai semacam rupture dengan standar penilaian dan kejahatan sehari-hari (Wen & Jiang, 2024). Dalam pengembangan Arendtian di studi geografi politik tentang kekerasan terorganisasi, teror dipahami dapat menghilangkan worldliness, pluralitas, dan kehidupan politik spontan, sehingga ruang publik dihancurkan melalui universalisasi teror (Mustafa et al., 2013). Dengan demikian, totalitarianisme bukan semata "represi" dalam arti biasa, melainkan juga pembongkaran kondisi-kondisi pluralitas yang membuat politik—sebagai tindakan dan penampakan publik—mungkin terjadi (Hovorun, 2016; Mustafa et al., 2013).

2.3 Popper: Totalitarianisme, Closed Society, dan Kritik atas Historicism serta Rekayasa Utopis

Dalam sumber yang tersedia, Popper tampil terutama sebagai pengkritik historicism teleologis—gagasan bahwa sejarah berkembang niscaya mengikuti hukum universal—dan filsafat-filsafat otoritarian yang memberi pembenaran bagi politik totaliter (Hansen, 2009; Hovorun, 2016). Ringkasan atas proyek Popper menyebut bahwa ia mengajukan kritik terhadap teori-teori historicism teleologis dan bahkan mengindikasikan kecenderungan "proto-totalitarian" dalam filsafat Plato, sambil "mendakwa" Plato, Hegel, dan Marx sebagai totalitarian karena mengandalkan historicism untuk menopang filsafat politik mereka (Burdman, 2024; Hansen, 2009). Di sisi lain, pembacaan Popper dalam diskursus pendidikan politik menekankan pembeda normatif-institusional: demokrasi memungkinkan pemerintah disingkirkan tanpa pertumpahan darah, sedangkan tirani tidak. Dalam pembahasan tentang toleransi, Popper juga dikutip bahwa gerakan yang menghasut intoleransi menempatkan diri "di luar hukum" dan bahwa penolakan untuk menoleransi intoleransi dipahami sebagai prioritas untuk melindungi sirkulasi informasi dan pertukaran gagasan yang terbuka (Borren & Vasterling, 2022).

Bagi tujuan "dialog" dengan filsafat Islam, yang paling relevan dari Popper dalam sumber-sumber ini adalah: (i) kecurigaan terhadap klaim yang menawarkan gambaran menyeluruh, dogmatis, dan holistik tentang realitas, dikaitkan dengan rasionalisme kritis Popper; dan (ii) kritik atas utopian social engineering yang dalam beberapa pembacaan dikaitkan dengan bahaya totalitarian bila utopia menjadi kekuasaan.

________________________________________

3. "Islam", "Islamisme", dan "Politik Islam": Kerangka Konseptual untuk Menghindari Reduksi "Islam = Totalitarianisme"

3.1 Islamisme sebagai Interpretasi: Tidak Identik dengan Islam

Salah satu kontribusi konseptual paling eksplisit dalam rujukan yang tersedia ialah pembedaan tegas antara Islamisme dan Islam: Islamisme dipaparkan sebagai interpretasi spesifik atas Islam, sementara Islamisme "bukan Islam" (Open Society Unresolved, 2023). Dalam ulasan atas argumentasi Tibi yang mengikuti Arendt, Islamisme dibaca sebagai "jenis baru totalitarianisme" pada dua tingkat—ideologi dan gerakan—sementara dimensi political rule Arendtian tidak sepenuhnya dipakai; pada pembacaan ini, ciri totalitarianisme yang ditekankan adalah tuntutan dominasi permanen atas individu dan tuntutan loyalitas total. Akan tetapi, bahkan ulasan tersebut menegaskan kesimpulan Tibi yang bersifat pembedaan: totalitarianisme dapat diabdikan pada Islamisme, tetapi bukan pada Islam. Dengan kata lain, dalam literatur ini, objek kritik "totalitarian" diarahkan pada politisasi/ideologisasi tertentu alih-alih pada Islam sebagai tradisi agama secara keseluruhan (Qaderi, 2022).

Kewaspadaan terhadap demonisasi "Islam sebagai totaliter" juga ditegaskan dalam pembacaan Forti melalui resensi: ia mengkritik oposisi-oposisi reduktif yang "mendemonisasi" Islam sebagai inheren totalitarian (Qaderi, 2022). Ini menyediakan koreksi penting bagi setiap upaya merumuskan "totalitarianisme menurut filsafat Islam": fokus analisis perlu dipindahkan dari esensialisasi agama ke analisis bentuk-bentuk ideologisasi dan praktik kuasa yang menuntut totalitas (Qaderi, 2022).

3.2 Politik Islam sebagai Mobilisasi Identitas dan Persoalan "Ideologi vs. Teologi"

Dalam kajian hubungan ideologi dan agama, "politik Islam" (political Islam) didefinisikan sebagai mobilisasi identitas Islam untuk mengejar tujuan kebijakan publik, baik di dalam masyarakat Islam maupun dalam relasi dengan masyarakat lain (KAFKAS, 2023). Pada saat yang sama, kajian tersebut menekankan pentingnya gereja/komunitas beragama membedakan apa yang ideologis dan apa yang teologis; ideologi dapat menggantikan atau meniru agama dan berdampak kuat serta mempolarisasi lembaga keagamaan ketika ia mengidentifikasikan diri dengannya (KAFKAS, 2023). Dengan demikian, rujukan ini mendukung tesis metodologis bahwa pembicaraan tentang totalitarianisme yang melibatkan "Islam" sebaiknya menguji modus ideologisasi dan instrumentalisasi identitas agama, bukan menganggap agama identik dengan ideologi politik (KAFKAS, 2023).

3.3 Islamisme dan Political Religion: Kesamaan Struktural tanpa Reduksi Teologis

Dalam perdebatan political religions, Islamisme—dalam pemikiran al-Banna dan Qutb—dikatakan memiliki kemiripan dengan Komunisme dan Nasional-Sosialisme pada aspek pembacaan sejarah yang dualistik-radikal dan pemahaman politik sebagai perjuangan melawan kejahatan (Murray, 2007). Namun, perdebatan itu juga mencatat problem konseptual: jika political religion didefinisikan harus berbasis sekularisme dalam arti deifikasi entitas sekuler, kategori tersebut bisa tampak tidak cocok untuk Islamisme; karena itu diusulkan pemahaman alternatif bahwa tema sentralnya ialah radikalisasi pembedaan kawan-lawan dan politik sebagai "pembersihan" kejahatan dari dunia (Murray, 2007). Struktur argumen ini penting bagi filsafat Islam kontemporer karena menunjukkan bahwa kemiripan yang didiskusikan bersifat formal-struktural—cara memaknai sejarah dan musuh—dan tidak otomatis menyimpulkan bahwa Islam sebagai teologi identik dengan totalitarianisme (Murray, 2007; Qaderi, 2022).

________________________________________

4. Sumber Daya dari Diskursus Filsafat Islam Modern: Kritik Ideologisasi Agama (Iran) sebagai Kritik terhadap Kecenderungan Totalisasi

4.1 Dua Artikulasi Islam (Shari'ati vs. Soroush): dari "Islam sebagai Ideologi" ke Kritik Ideologi

Kajian sosiologi Islam tentang Iran revolusioner membedakan dua artikulasi Islam yang relevan untuk tema totalitarianisme: (i) Shari'ati yang mentransformasikan Islam menjadi ideologi perubahan sosial; dan (ii) Soroush yang—melalui kritik ideologi—memulihkan inti enigmatik Islam melalui pembedaan hermeneutik antara "agama" dan "pengetahuan tentang agama" (Open Society Unresolved, 2023). Di sini, "totalitarianisme" tidak disebut sebagai konsekuensi langsung, tetapi perangkat analisisnya jelas beririsan dengan kritik Arendt/Popper terhadap ideologi yang mengklaim penjelasan total: Arendt menggambarkan ideologi sebagai sistem penjelasan hidup-dunia yang mengklaim menjelaskan segalanya—masa lalu dan masa depan—tanpa koreksi pengalaman aktual (Gafița, 2021), sementara Popper dalam pembacaan rasionalisme kritis dicirikan oleh kecurigaan terhadap kecenderungan dogmatis yang menawarkan gambaran holistik-komprehensif tentang realitas.

Dengan demikian, dalam batas bukti sumber yang tersedia, "perspektif filsafat Islam" terhadap totalitarianisme dapat dibangun sebagai kritik terhadap reduksi agama menjadi ideologi total—Shari'ati sebagai contoh artikulasi ideologis—sekaligus pembelaan atas pemisahan konseptual antara agama dan klaim pengetahuan/interpretasi manusia tentang agama (Soroush), agar agama tidak dipaksa menjadi perangkat totalisasi politik (KAFKAS, 2023; Open Society Unresolved, 2023). Di titik ini, "Islam" tampil bukan sebagai label rezim, melainkan sebagai medan hermeneutik tempat kritik terhadap absolutisasi pengetahuan keagamaan menjadi ideologi politik dapat dirumuskan (KAFKAS, 2023; Open Society Unresolved, 2023).

4.2 "Ideologi" sebagai Modus Dominasi: Resonansi dengan Arendt tentang Propaganda dan Scientificality

Dalam refleksi Arendt yang dikutip di kajian pendidikan, propaganda totaliter dipahami menaikkan "keilmiahan ideologis" dan teknik prediksi menjadi metode efektif untuk menghindari diskusi, dengan memindahkan argumentasi dari kontrol masa kini ke klaim bahwa masa depan akan membuktikan kebenarannya (Kiçmari, 2018). Klaim Arendtian ini beresonansi dengan kritik terhadap ideologi yang memutlakkan narasi sejarah/prediksi dan meminggirkan deliberasi publik, yang juga menjadi salah satu garis kritik Popper terhadap historicism teleologis (Burdman, 2024; Hansen, 2009). Bagi diskursus filsafat Islam kontemporer, misalnya debat ideologisasi Islam, resonansi ini berguna sebagai perangkat untuk menguji kapan klaim-klaim "agama" atau "syariat" diperlakukan sebagai prediksi-teleologis yang menutup kritik dan perbincangan, sehingga bergerak ke arah modus kuasa yang total (Kiçmari, 2018; Open Society Unresolved, 2023).

________________________________________

5. Filsafat Politik Islam Klasik dan Problem "Totalisasi" melalui Hukum Ilahi: Catatan tentang Al-Farabi (melalui Literatur Sekunder yang Tersedia)

5.1 Al-Farabi, Plato, dan Risiko Struktur Otoritarian/Totalitarian dalam Satu Pembacaan

Salah satu rujukan menyatakan bahwa al-Farabi "dapat dipertimbangkan sebagai pendiri filsafat politik dalam Islam." Namun, rujukan lain yang membahas instrumen legitimasi kuasa mengajukan pembacaan kritis: ia menempatkan al-Farabi dekat dengan gagasan negara dalam Republic Plato dan menyatakan bahwa dalam gagasan politik al-Farabi terdapat struktur kuasa yang "firm and rationalized authoritarian/totalitarian", di mana nabi pembuat hukum (prophet-lawgiver) menempati posisi tertinggi negara, dan hak individual ditolak bukan oleh kehendak personal sang pemimpin, melainkan "oleh perintah hukum ilahi yang tak mungkin salah." Rujukan yang sama juga mengaitkan modus pembenaran kuasa semacam itu dengan penggunaan berlebihan ideologi, pemusatan kuasa, dan pemakaian agama serta hukum sebagai alat kekuasaan dalam tradisi politik kawasan.

Dua catatan kehati-hatian perlu ditegaskan berdasarkan sumber-sumber ini. Pertama, klaim tentang "totalitarian" pada al-Farabi adalah pembacaan sekunder—bukan kutipan langsung dari teks al-Farabi dalam paket referensi ini—sehingga ia harus dipahami sebagai interpretasi kritis tertentu, bukan konsensus definitif. Kedua, pembacaan tersebut tetap relevan bagi pertanyaan yang diajukan karena menunjukkan satu jalur "filsafat Islam" untuk mendiskusikan totalitarianisme: bukan dengan mengatakan "Islam totaliter," melainkan dengan menilai bagaimana teologi-hukum bisa dipakai sebagai instrumen legitimasi yang menutup ruang hak dan opini warga, sehingga mendekati pola dominasi total (KAFKAS, 2023).

5.2 Miranda/Credenda, "Negative Political Consciousness", dan Pembuatan Warga menjadi Rightless

Masih dalam rujukan yang sama, dijelaskan dua instrumen kuasa—miranda dan credenda—yang dapat ditemukan lintas peradaban, termasuk negara-negara Islam abad pertengahan, dan penyalahgunaannya dapat membangkitkan negative political consciousness dengan tujuan menjadikan orang "rightless and powerless." Kerangka ini sejalan dengan penekanan Arendtian atas kehancuran ruang publik dan penaklukan individu—meski rujukan ini tidak mengembangkan perbandingan Arendt secara rinci—ia tetap memberi kosakata yang dapat dipakai dalam diskursus filsafat politik Islam untuk menguji mekanisme legitimasi yang mengarah pada depolitisasi warga (Mustafa et al., 2013).

________________________________________

6. Totalitarianisme, Kekerasan, dan Klaim Keagamaan dalam Konteks Kontemporer: Batas Negara dan Nonnegara (ISIS, Taliban, TTP)

Dalam literatur kontemporer yang disediakan, problem totalitarianisme juga disentuhkan pada aktor kekerasan politik Islamis, tetapi dengan nuansa yang berbeda-beda. Studi tentang ISIS menekankan kaburnya batas analitis antara "kekerasan negara" dan "kekerasan nonnegara" karena ISIS sebagai aktor nonnegara yang mengklaim teritori menggunakan spektrum koersinya sendiri, sekaligus memiliki karakter keyakinan yang dual antara yang ideologis dan religius dalam repertoar kekerasannya (Ghamari-Tabrizi, 2004). Editorial jurnal tentang totalitarianisme dan demokrasi mencatat bahwa bentuk-bentuk jihadist political Islam dipersepsikan sebagai ancaman bagi "free world" dan memunculkan pertanyaan tentang common grounds struktural dengan totalitarianisme abad ke-20, termasuk agenda untuk memeriksa "Islamic State" dari sisi "totalitarianism content," sambil menekankan perlunya membedakan Islam modern dari praktik/pemikiran Islam periode yang lebih tua. Dalam studi tentang Taliban, rezim Taliban pascapengambilalihan Afghanistan disebut beroperasi dari ideologi totalitarian, dan analisisnya dibatasi pada bukti peristiwa sampai Maret 2022 ("Booknotes, April 2017," 2017). Sementara itu, kajian geografi politik tentang TTP di Swat mengembangkan tesis Arendtian bahwa kekerasan spektakuler menghancurkan ruang publik dengan meniadakan pluralitas dan tindakan spontan melalui universalisasi teror (Mustafa et al., 2013).

Bagi "filsafat Islam," signifikansi kumpulan studi ini bukan untuk menyimpulkan "Islam = totalitarianisme," melainkan untuk menunjukkan bahwa: (i) aktor yang mengklaim legitimasi Islam dapat mempraktikkan bentuk koersif yang menghancurkan ruang publik, selaras dengan diagnosis Arendtian tentang teror (Ghamari-Tabrizi, 2004; Mustafa et al., 2013); (ii) label totalitarian atas fenomena semacam itu diperdebatkan dan perlu dibedakan dari "Islam" sebagai tradisi teologis yang lebih luas (Qaderi, 2022); dan (iii) analisis memerlukan ketelitian pada status aktor—negara/nonnegara—dan bentuk kekerasan yang dijalankan (Ghamari-Tabrizi, 2004).

________________________________________

7. Benih Normatif untuk Kritik Totalitarianisme yang Kompatibel dengan Filsafat Islam (berdasarkan Sumber yang Tersedia)

7.1 Tradisi Filsafat Islam yang Menolak "Solusi Politik" Koersif: Indikasi dari Wawancara Filsafat Kontemporer

Satu rujukan berbentuk percakapan filsafat menyatakan bahwa "dalam filsafat Islam terdapat tradisi-tradisi di mana praktik Islam justru dilarang mengambil solusi politik" dan bahwa terdapat larangan spesifik untuk menggunakan pedang guna mengonversi siapa pun kepada Islam (Shokri, 2017). Walaupun pernyataan ini tidak merinci mazhab atau argumen tekstualnya, ia tetap relevan sebagai indikasi bahwa dalam horizon filsafat Islam—sebagaimana dipahami penutur rujukan tersebut—tersedia sumber-sumber normatif yang menolak totalisasi koersif atas iman dan identitas (Shokri, 2017). Dalam konteks definisi Arendt tentang totalitarianisme sebagai dominasi atas setiap individu dalam setiap ranah kehidupan dan tuntutan loyalitas total, larangan terhadap konversi paksa dan penolakan "solusi politik" bagi praktik Islam dapat dibaca sebagai arah etis yang berlawanan dengan proyek dominasi total (Shokri, 2017).

7.2 Kritik terhadap "Ideologi Total" dan Perlindungan Ruang Diskusi: Jembatan Arendt–Popper untuk Diskursus Islam

Arendt dipahami menolak upaya menjelaskan totalitarianisme dengan "bahasa agama" atau menyamakannya dengan "secular religion" secara serampangan, meskipun ia mengakui dimensi "immanent redemption" dalam gerakan totaliter (Wen & Jiang, 2024). Pada saat yang sama, Arendt mendefinisikan ideologi sebagai sistem penjelasan yang mengklaim menjelaskan segalanya tanpa koreksi pengalaman dan, dalam pembahasan tentang kampus, ideologi dan utopia diperlakukan sebagai pola yang mencontohkan negara totaliter (Gafița, 2021). Popper dalam ringkasan rasionalisme kritis dikaitkan dengan kewaspadaan terhadap kecenderungan dogmatis-holistik dalam memahami realitas, serta perlunya mempertahankan kerangka masyarakat terbuka dan diskusi terbuka (Borren & Vasterling, 2022). Karena itu, dalam batas rujukan yang tersedia, sebuah kritik totalitarianisme yang "kompatibel" dengan filsafat Islam modern dapat diposisikan sebagai kritik atas ideologisasi total—termasuk ideologisasi keagamaan—yang menutup diskusi, memindahkan argumen ke prediksi yang kebal kritik, dan menuntut loyalitas total (Gafița, 2021; Kiçmari, 2018).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, "totalitarianisme" paling kuat didefinisikan sebagai bentuk kuasa modern yang menggabungkan ideologi dan teror serta mengejar dominasi total atas individu dan ruang hidup, termasuk tuntutan loyalitas total (Guaraldo, 2013; Müller, 2017). Arendt dipahami unggul dalam menangkap kualitas rupture totalitarianisme dengan standar penilaian biasa dan dalam menunjukkan bagaimana teror menghancurkan pluralitas ruang publik (Hovorun, 2016; Mustafa et al., 2013; Wen & Jiang, 2024), sementara Popper dikaitkan dengan kritik terhadap historicism teleologis, kewaspadaan pada dogmatisme holistik, dan pembelaan diskusi terbuka serta institusi demokrasi yang memungkinkan pergantian pemerintah tanpa pertumpahan darah (Hansen, 2009).

Dalam jalur "filsafat Islam" yang dapat ditarik dari rujukan yang tersedia, fokus analitis yang paling dapat dipertanggungjawabkan bukanlah menyematkan label totalitarian pada Islam sebagai agama, melainkan: (i) membedakan Islam dari Islamisme/politik Islam sebagai mobilisasi ideologis identitas agama (KAFKAS, 2023); (ii) memanfaatkan kritik internal atas ideologisasi agama—misalnya Soroush terhadap Shari'ati—untuk menahan klaim pengetahuan keagamaan menjadi ideologi total (Open Society Unresolved, 2023); dan (iii) menguji secara kritis bagaimana legitimasi hukum ilahi atau instrumen ideologis dapat dipakai untuk membuat warga rightless dan mendekati struktur dominasi total, sebagaimana dibaca dalam satu interpretasi atas al-Farabi dan tradisi legitimasi kuasa. Sejalan dengan Forti, kehati-hatian juga diperlukan agar analisis totalitarianisme tidak berubah menjadi oposisi reduktif yang mendemonisasi Islam sebagai inheren totalitarian (Guaraldo, 2013; Qaderi, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

-, A. A. (2024). Crisis of democracy and modern fundamentalism: A reflection of Karl Popper's critical rationalism. International Journal for Multidisciplinary Research, 6(4). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i04.25369

Booknotes, April 2017. (2017). Philosophy, 92(3), 491–496. https://doi.org/10.1017/s0031819117000195

Borren, M., & Vasterling, V. L. M. (2022). Hannah Arendt. https://doi.org/10.5040/9781350927933.123

Burdman, J. (2024). Book review: Totalitarianism: A borderline idea in political philosophy by Simona Forti. Political Theory, 52(6), 990–994. https://doi.org/10.1177/00905917241269227

Gafița, V. (2021). Landmarks of the viral-metamorphic theory: A new interpretation of right-wing totalitarianism (II). Codrul Cosminului, 27(1), 149–170. https://doi.org/10.4316/cc.2021.01.008

Ghamari-Tabrizi, B. (2004). Contentious public religion: Two conceptions of Islam in revolutionary Iran. International Sociology, 19(4), 504–523. https://doi.org/10.1177/0268580904047371

Guaraldo, O. (2013). Totalitarianism and the social sciences: Revisiting a "forgotten debate." Redescriptions Political Thought Conceptual History and Feminist Theory, 16(1), 160–171. https://doi.org/10.7227/r.16.1.9

Hansen, H. (2009). Islamism and western political religions. Religion Compass, 3(6), 1026–1041. https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2009.00179.x

Hovorun, C. (2016). Ideology and religion. Kyiv-Mohyla Humanities Journal, 0(3), 23. https://doi.org/10.18523/kmhj73933.2016-3.23-35

KAFKAS, F. M. (2023). Abject women in Holy Spider. Molesto Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 6(1), 490–505. https://doi.org/10.33406/molesto.1312120

Kiçmari, S. (2018). The history continues: Reflections about the theory of the end of history from Francis Fukuyama. Sociology Study, 8(1). https://doi.org/10.17265/2159-5526/2018.01.004

Murray, S. J. (2007). Ethics at the scene of address. Symposium, 11(2), 415–445. https://doi.org/10.5840/symposium200711238

Mustafa, D., Brown, K. E., & Tillotson, M. (2013). Antipode to terror: Spaces of performative politics. Antipode, 45(5), 1110–1127. https://doi.org/10.1111/anti.12014

Müller, M. (2017). Terror or terrorism? The "Islamic State" between state and nonstate violence. Digest of Middle East Studies, 26(2), 442–462. https://doi.org/10.1111/dome.12117

Open Society Unresolved. (2023). https://doi.org/10.7829/j.ctv2cw0rjr

Qaderi, H. (2022). Through wild Germany. Durchs Wilde Deutschland. International Journal of Political Science and Public Administration, 2(1), 49–57. https://doi.org/10.51483/ijpspa.2.1.2022.49-57

Shokri, M. (2017). Theory of negative political consciousness: The case of reliance on the credenda and the medieval justification of political power. Open Journal of Social Sciences, 05(09), 209–225. https://doi.org/10.4236/jss.2017.59015

Traverso, E. (2017). Totalitarianism between history and theory. History and Theory, 56(4), 97–118. https://doi.org/10.1111/hith.12040

Wen, R., & Jiang, S. (2024). Simona Forti: Totalitarianism: A borderline idea in political philosophy. Filozofia, 79(8), 950–953. https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.8.8