02006 - Republikanisme dalam Filsafat Politik Kontemporer: Sintesis Neo-Republikanisme Pettit–Skinner dan Kerangka Dialog Lintas Tradisi

Abstract

This article presents an academic synthesis of contemporary neo-republicanism as developed principally by Philip Pettit and Quentin Skinner, based on a corpus of references drawn almost entirely from Western political philosophy in the analytic tradition. The central focus covers three normative axes: (1) freedom as non-domination, as distinct from mere non-interference; (2) the rule of law as a constitutive condition of republican freedom; and (3) citizen participation and contestation as instruments against domination. The article also examines internal debates within neo-republicanism regarding pluralism, multiculturalism, minority religion, and the risks of paternalism and institutional overreach. In addition, the article formulates a conceptual framework of questions that could serve as a basis for cross-traditional dialogue — including with Islamic political philosophy — while maintaining strict adherence to the evidence provided by the reference corpus. The conclusion affirms that contemporary republicanism is a robust normative program, yet one laden with unresolved internal debates concerning its history, institutional design, and the limits of anti-domination so that it does not itself become a form of state domination.

Keywords: republicanism, non-domination, rule of law, citizen participation, Philip Pettit, Quentin Skinner, neo-republicanism

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menyajikan sintesis akademik tentang neo-republikanisme kontemporer yang dikembangkan terutama oleh Philip Pettit dan Quentin Skinner, berdasarkan korpus rujukan yang hampir seluruhnya bersumber dari filsafat politik Barat dalam tradisi analitik. Fokus utama mencakup tiga poros normatif: (1) kebebasan sebagai non-dominasi, yang dibedakan dari sekadar non-interferensi; (2) rule of law sebagai kondisi konstitutif kebebasan republikan; dan (3) partisipasi serta kontestasi warga sebagai instrumen anti-dominasi. Artikel ini juga menelaah perdebatan internal dalam neo-republikanisme menyangkut pluralisme, multikulturalisme, agama minoritas, serta risiko paternalisme dan perluasan imperium negara yang berlebihan. Di samping itu, artikel ini merumuskan kerangka pertanyaan konseptual yang dapat dijadikan pijakan dialog lintas tradisi — termasuk dengan filsafat politik Islam — seraya tetap berpegang pada bukti yang disediakan oleh korpus rujukan. Kesimpulannya menegaskan bahwa republikanisme kontemporer merupakan program normatif yang kuat, namun sarat perdebatan internal yang belum tuntas menyangkut sejarahnya, desain institusional, dan batas anti-dominasi agar tidak berubah menjadi bentuk dominasi negara itu sendiri.

Kata Kunci: republikanisme, non-dominasi, rule of law, partisipasi warga, Philip Pettit, Quentin Skinner, neo-republikanisme

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kamus filsafat politik, republikanisme menempati posisi yang terus diperdebatkan. Ia bukan sekadar label bagi bentuk pemerintahan tanpa monarki, melainkan sebuah tradisi normatif yang memiliki klaim filosofis tersendiri atas konsep kebebasan, hukum, dan partisipasi publik. Dalam perkembangannya yang mutakhir — yang lazim disebut neo-republikanisme — tradisi ini menemukan ekspresi paling sistematis melalui karya Philip Pettit dan Quentin Skinner, dua tokoh yang merumuskan kembali ideal republikan dalam bahasa filsafat politik analitik kontemporer.

Artikel ini bertujuan menyajikan sintesis akademik tentang posisi dan perdebatan utama dalam neo-republikanisme berdasarkan korpus rujukan yang tersedia, yang hampir seluruhnya memetakan republikanisme Barat — khususnya kebangkitan neo-republikanisme dalam filsafat politik analitik — melalui tokoh-tokoh seperti Philip Pettit dan Quentin Skinner, serta perdebatan konseptual seputar kebebasan sebagai non-dominasi, rule of law, dan partisipasi/kontrol warga (Anctil, 2003; Roman, 2014; Spitz, 2008; Audier, 2007). Sejumlah rujukan bahkan menekankan lintasan "Eropa-Atlantik" (dari dunia klasik hingga modern) sebagai kerangka genealogi utama republikanisme (Nadeau, 2004; Roman, 2014).

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa dalam korpus ini tidak tersedia pembahasan eksplisit tentang "republikanisme menurut filsafat Islam" — misalnya, pembacaan atas sumber-sumber filsafat politik Islam atau metodologi hermeneutik yang menghubungkannya dengan teori non-dominasi. Karena itu, artikel ini tidak mengajukan klaim substantif tentang apa dan bagaimana republikanisme "menurut filsafat Islam" tanpa melampaui bukti pada rujukan yang disediakan.

Sebagai alternatif yang tetap evidensial, artikel ini: (i) menyajikan sintesis akademik tentang republikanisme neo-Romawi/neo-republikanisme (Pettit–Skinner) sebagaimana dipaparkan dalam rujukan (Anctil, 2003; Spitz, 2008; Roman, 2014; Audier, 2007); dan (ii) merumuskan kerangka pertanyaan — bukan kesimpulan doktrinal — yang dapat dipakai jika kelak hendak mendialogkannya dengan suatu tradisi filsafat politik lain, termasuk Islam, dengan tetap membatasi diri pada unsur-unsur republikanisme yang memang didukung oleh rujukan (Audier, 2007; Desmons, 2019; Latour, 2015; Roman, 2014; Spitz, 2008).

________________________________________

2. Republikanisme Kontemporer: Posisi dan Tokoh Kunci

Rujukan menandai kemunculan suatu arus "republikan" kontemporer yang mengklaim membuka jalan tengah di antara liberalisme (Rawlsian) dan kritik komunitarian, dengan perhatian khas pada dominasi dan ketergantungan yang dapat bertahan bahkan dalam rezim konstitusional yang menjamin hak individu (Spitz, 2008). Dalam peta ini, dua figur paling menonjol yang disebut adalah Philip Pettit dan Quentin Skinner, sekalipun keduanya memiliki perbedaan konseptual penting dalam merumuskan kebebasan republikan dan relasinya dengan hukum (Audier, 2007; Spitz, 2008). Korpus juga menempatkan formalisasi konseptual "republik" sebagai teori kebebasan dan pemerintahan — yang sering dihubungkan dengan Pettit — sebagai salah satu titik simpul kebangkitan neo-republikanisme (Nadeau, 2004).

Satu ciri yang berulang ialah klaim bahwa republikanisme kontemporer menolak reduksi kebebasan pada dikotomi dua konsep (negatif vs. positif) yang umum diasosiasikan dengan Isaiah Berlin, dengan menawarkan pemahaman ketiga tentang kebebasan: kebebasan sebagai non-dominasi (Spitz, 2008). Sintesis lain menegaskan bahwa pembacaan historis-konseptual tentang republikanisme — melalui Cicero hingga Rousseau, dan melalui jalur Skinner–Pettit — mengikat kebebasan warga pada status kewargaan dalam suatu tata hukum yang sah (Audier, 2007; Roman, 2014), bukan semata "keadaan alamiah" pra-politik (Roman, 2014).

________________________________________

3. Inti Normatif: Kebebasan sebagai Non-Dominasi (Bukan Sekadar Non-Interferensi)

3.1 Mengapa Non-Dominasi "Berbeda"

Dalam korpus, non-dominasi muncul sebagai kritik atas gagasan bahwa kebebasan cukup dipahami sebagai tidak adanya interferensi aktual (non-interference). Argumennya: seseorang dapat saja tidak diinterferensi, tetapi tetap berada dalam kondisi ketergantungan/kerentanan pada kehendak arbitrer pihak lain — sebuah bentuk ketidakbebasan yang ditangkap oleh konsep dominasi (Spitz, 2008). Karena itu, kebebasan republikan dipahami lebih menuntut: "bebas" berarti tidak berada di bawah kuasa pihak lain, baik kuasa itu sedang dipakai maupun hanya berpotensi dipakai secara arbitrer. Penjelasan ini juga menggarisbawahi klaim bahwa non-interference bisa "menoleransi" dominasi arbitrer selama individu kebetulan terlindungi atau diuntungkan, sehingga tidak cukup untuk kebebasan yang "lebih menuntut."

Sejumlah rujukan menegaskan secara eksplisit bahwa Pettit memposisikan non-dominasi sebagai interpretasi kebebasan yang tidak boleh disamakan dengan non-interference, karena yang ditolak adalah "mastery/maîtrise" pihak lain atas diri kita. Dalam perumusan yang juga dikutip, non-dominasi dijelaskan sebagai posisi di mana — berkat perangkat sosial tertentu — orang lain menahan diri untuk tidak menjalankan kuasa dominasi atas kita. Dengan demikian, fokusnya bukan hanya pada ada/tidaknya gangguan, melainkan pada struktur relasi kuasa yang membuat gangguan arbitrer mungkin terjadi (Spitz, 2008).

3.2 Upaya "Melampaui" Dikotomi Berlin dan Perdebatan Internal

Korpus yang sama menampilkan non-dominasi sebagai upaya untuk "memecah" dikotomi Berlin antara kebebasan negatif (non-interference) dan kebebasan positif (self-government/autonomy), dengan menyatakan adanya "jalan ketiga" (Spitz, 2008). Namun, rujukan juga memuat kritik bahwa Pettit mungkin tidak sepenuhnya berhasil melampaui dikotomi Berlin, dan bahwa relasi antara non-dominasi, kebebasan negatif, serta kebebasan positif tetap diperdebatkan (Anctil, 2003). Kritik lain menyoroti bahwa penyamaan "non-interference" dengan ideal yang "khusus liberal" juga telah dipersoalkan.

Selain itu, literatur dalam korpus menekankan bahwa Skinner dan Pettit memang menawarkan interpretasi yang tidak identik, meskipun sama-sama memandang kebebasan republikan sebagai status (warga bebas vs. mereka yang didominasi kehendak orang lain) dan bukan "hak alamiah" jenis tertentu (Audier, 2007). Dalam kerangka ini, kebebasan republikan dipahami menuntut adanya tatanan hukum-institusional yang membatasi kuasa negara melalui kontrol konstitusional, sehingga kebebasan bukan sekadar "kebolehan melakukan apa yang diinginkan tanpa gangguan," melainkan kondisi yang dijaga oleh desain institusional (Audier, 2007).

________________________________________

4. Pemerintahan Berdasarkan Hukum: Rule of Law sebagai Kondisi Konstitutif Kebebasan

4.1 Hukum Bukan Sekadar Pembatas, Melainkan "Pembentuk" Kebebasan

Salah satu tesis kuat dalam korpus adalah bahwa republikanisme memandang kebebasan dan hukum sebagai terjalin erat: hukum tidak hanya membatasi, tetapi berperan menciptakan kondisi kebebasan warga (Roman, 2014). Sebuah rujukan merumuskan hal ini sebagai "ko-originaritas" hukum dan kebebasan: hukum tidak dipandang semata kendala bagi "manusia alamiah," melainkan institusi yang membuat kebebasan individual mungkin terwujud (Roman, 2014). Argumen ini sejalan dengan penegasan bahwa tradisi republikan — sebagaimana ditunjukkan Skinner dan Pettit — menurunkan kebebasan warga dari status politis dalam suatu state of law yang legitimate, bukan dari keadaan pra-politik (Audier, 2007; Roman, 2014).

Korpus juga memuat formulasi khas Pettit (sebagaimana dibahas Spitz) bahwa rule of law dalam pengertian republikan berhubungan dengan non-dominasi bukan secara kausal, melainkan secara intrinsik/konstitutif: non-dominasi "terkonstitusi" oleh perangkat institusional dan legal yang melindungi warga (Spitz, 2008). Dengan kata lain, kebebasan sebagai non-dominasi tidak berdiri tanpa arsitektur hukum yang menutup ruang kuasa arbitrer (Audier, 2007; Spitz, 2008).

4.2 Interferensi yang "Tidak Arbitrer" dan Kompatibilitas dengan Kebebasan

Rujukan juga menyediakan kriteria penting: interferensi — misalnya oleh hukum — dapat kompatibel dengan kebebasan jika interferensi itu tidak arbitrer, yakni jika relasinya diarahkan pada kepentingan relevan dari individu/kelompok yang menjadi objeknya. Dalam literatur lain yang menerapkan kerangka Pettit ke konteks kebijakan, interferensi negara dinilai dapat diterima bila tidak dijalankan sebagai dominasi, tetapi justru selaras dengan kebutuhan/kepentingan pihak yang dilindungi dan memperkuat kapasitas kontrol mereka atas nasibnya tanpa menjadikan mereka subjek (Laborde, 2009). Klaim-klaim ini menunjukkan bahwa, dalam neo-republikanisme, bukan "jumlah hukum" yang terutama menentukan bebas/tidak bebas, melainkan apakah hukum itu bekerja sebagai anti-dominasi atau sebagai sarana dominasi (Laborde, 2009; Spitz, 2008).

4.3 Nuansa: Kritik terhadap Retorika "Hukum = Kebebasan"

Sekalipun demikian, korpus juga menyimpan peringatan kritis. Beberapa keberatan menilai bahwa "retorika" Pettit tentang hubungan intim hukum dan kebebasan dipersoalkan: sulit menegaskan hubungan yang lebih "intim" antara hukum dan kebebasan daripada liberalisme, kecuali jika orang mengadopsi visi moral/positif tentang kebebasan yang membuat ketaatan pada hukum konstitutif bagi kebebasan (dan karenanya mendekati autodeterminasi). Kekhawatiran lain menegaskan risiko bahwa memaksimalkan non-dominasi "mengorbankan" hak dan justru meningkatkan bahaya imperium negara jika tidak dijaga oleh batasan hak dasar. Dengan demikian, "pemerintahan berdasarkan hukum" dalam republikanisme bukan slogan yang tanpa syarat, melainkan bagian dari perdebatan tentang jenis hukum, batasan institusional, dan relasinya dengan hak.

________________________________________

5. Partisipasi Warga: dari "Kebajikan Sipil" hingga Demokrasi Kontestasi

5.1 Partisipasi sebagai Sarana Anti-Dominasi (Sering Bersifat Instrumental)

Beberapa rujukan menekankan bahwa institusi negara dalam republikanisme dipahami sebagai pendorong partisipasi warga untuk memperkuat hukum, hak, dan kebebasan, dengan menuntut transparansi, aksesibilitas, dan "publisitas" institusional. Dalam pembacaan neo-republikan, keterlibatan sipil dan "kebajikan" sering diperlakukan secara instrumental: bukan karena mengandaikan doktrin "hidup baik" tertentu, melainkan sebagai salah satu sarana — di samping rule of law, dispersi kekuasaan, dan hak-hak kontra-majoritarian — untuk melindungi kebebasan privat dari dominasi (Anctil, 2003). Bahkan, rujukan yang mendiskusikan Machiavelli dari sudut republikan menegaskan bahwa partisipasi didorong untuk proteksi kebebasan fundamental, bukan karena partisipasi diperlakukan sebagai ideal hidup baik (Gaboriaux et al., 2023).

Korpus juga menunjukkan bahwa dalam satu pendekatan — yang dikaitkan dengan kebebasan sebagai non-dominasi versi Skinner dan generalisasi teoretis Pettit — partisipasi politik bisa dipersempit menjadi persetujuan melalui pemilihan wakil dan kemampuan menyatakan opini publik yang berseberangan, suatu ciri yang dekat dengan pemerintahan representatif (Latour, 2018). Tetapi rujukan yang sama membedakan pendekatan kedua yang lebih menuntut, yakni partisipasi sebagai autogovernment yang jauh melampaui kontrol representatif (Latour, 2018).

5.2 Demokrasi Kontestasi: Kontrol Warga atas Keputusan dan Imperium

Dalam korpus, sebuah konsep penting ialah "demokrasi kontestasi" (contestatory democracy) yang diasosiasikan dengan Pettit, di mana kebebasan sebagai non-dominasi menuntut kemungkinan untuk menantang keputusan kolektif yang buruk atau tidak adil. Argumen lain menyatakan bahwa promosi kebebasan sebagai non-dominasi memerlukan bukan hanya sistem konstitusional legislasi, tetapi juga kapasitas untuk menahan imperium pemerintah atas yang diperintah; harus ada cara memastikan keputusan wakil benar-benar selaras dengan ide dan kepentingan warga (Latour, 2015). Analisis ini mengaitkan legitimasi prosedur kontestasi dengan kondisi ruang publik yang memungkinkan penilaian dan sanggahan publik atas keputusan politik (Latour, 2015).

Namun, korpus juga memuat kritik: bila institusi-institusi independen kontra-majoritarian yang menjadi forum kontestasi tidak berada di bawah kontrol demokratis yang ketat, institusi itu bisa tampak sebagai "kontestasi terhadap demokrasi" alih-alih instrumen perbaikan demokrasi. Bahkan, ada penilaian bahwa versi Pettit tentang demokrasi kontestasi dapat tampak "terlalu aseptik" dibanding tuntutan partisipasi yang lebih kaya (Latour, 2018). Dengan demikian, partisipasi/kontestasi merupakan medan di mana republikanisme bukan hanya menawarkan ideal normatif, tetapi juga memunculkan sengketa tentang desain institusional dan sumber legitimasi (Latour, 2015, 2018).

________________________________________

6. Kesetaraan dan Kondisi Material sebagai Dimensi Kebebasan Non-Dominasi

Salah satu kontribusi penting dalam korpus adalah penegasan bahwa republikanisme kontemporer membedakan dirinya dari liberalisme dengan perhatian terhadap dominasi dan ketergantungan yang dapat diproduksi/diulang oleh ketimpangan material, sehingga ketimpangan dapat "menggerogoti" realitas dan nilai kebebasan (Spitz, 2008). Dalam pembacaan lain terhadap "momen revolusioner," ditekankan bahwa keaslian bahasa republikan juga terletak pada implikasi kesetaraan dalam konsep kebebasan: kesetaraan sebagai "means of independence" dan sumber daya pengembangan dimasukkan ke dalam pengertian kebebasan, bukan sekadar tambahan eksternal (Sintomer, 2010). Artinya, kebebasan sebagai non-dominasi tidak mudah dipisahkan dari persoalan struktur sosial-ekonomi yang menimbulkan ketergantungan dan dominasi (Sintomer, 2010; Spitz, 2008).

Di bidang ekonomi, rujukan yang membahas pembenaran pasar dalam kerangka Pettit menyatakan bahwa justifikasi republikan atas pasar bersifat mengurangi dominasi dalam pertukaran; namun, argumen itu dinilai memerlukan penguatan melalui egalitarianisme material agar pertukaran sungguh terjadi "antar yang setara" sejak awal, bukan hanya lewat redistribusi belakangan. Klaim ini konsisten dengan penekanan bahwa non-dominasi berurusan dengan relasi kuasa — termasuk yang berakar dalam struktur sosial — dan bukan semata aturan formal (Sintomer, 2010; Spitz, 2008).

________________________________________

7. Pluralisme, Multikulturalisme, dan Agama: Republikanisme "Kritis" dan Ketegangan Internal

7.1 Multikulturalisme dan Non-Dominasi

Satu rujukan memeriksa bagaimana sebagian pemikir neo-republikan (Pettit, Maynor, Laborde) memberi perhatian pada multikulturalisme dan menguji apakah "multikulturalisme republikan" masuk akal; di situ ditegaskan bahwa Pettit — dengan mengaitkan tradisi republikan pada ideal non-dominasi — menilai aspirasi multikultural dapat didukung melalui ideal tersebut (Anctil, 2003). Namun, rujukan yang sama menilai bahwa upaya Pettit menyesuaikan republikanisme dengan pluralisme menciptakan ketegangan di dalam konsep komunitas republikan (Anctil, 2003). Ini menunjukkan bahwa penerapan non-dominasi ke masyarakat plural adalah proyek teoretis terbuka, bukan hasil final (Anctil, 2003).

7.2 Republikanisme Kritis (Laborde): Dominasi, Paternalisme, dan Partisipasi Minoritas

Korpus juga memuat perumusan "republikanisme kritis" yang menempatkan non-soumission/non-domination sebagai inti republikanisme progresif, sekaligus mengajukan "dilema paternalistik" tentang kapan — jika pernah — orang boleh "dipaksa untuk bebas" (Desmons, 2019). Dalam debat tentang praktik keagamaan minoritas, ditegaskan bahwa larangan hanya patut diberlakukan bila praktik itu melanggar hukum republikan — misalnya mencederai kebebasan dan kesetaraan semua — bukan karena "menyinggung" moralitas yang dominan (Desmons, 2019). Pada saat yang sama, rujukan ini mengkritik "kulturalisasi" nilai republikan (kebebasan–kesetaraan–persaudaraan) menjadi loyalitas pada kultur tertentu; pendekatan "kritis" justru bertujuan menarik kembali hambatan utama — sosioekonomi, politik, simbolik — yang menghalangi partisipasi kewargaan penuh anggota minoritas (Desmons, 2019).

Ulasan lain atas Laborde menegaskan bahwa definisi Pettit atas kebebasan sebagai non-dominasi mengecualikan relasi kuasa yang menempatkan pihak terdominasi pada posisi sosial subaltern atau rentan, meskipun secara efektif mereka mungkin masih punya ruang bertindak. Ulasan itu juga menekankan bahwa republikanisme kritis menggabungkan filsafat politik non-dominasi dengan "sosiologi dominasi," agar ideal republikan tidak tergelincir menjadi penetapan identitas nasional yang intoleran. Dengan demikian, dalam korpus, isu agama/minoritas bukan sekadar persoalan "toleransi," melainkan uji terhadap apakah ideal non-dominasi benar-benar sensitif pada dominasi struktural dan simbolik (Desmons, 2019).

________________________________________

8. Perdebatan Metodologis dan Kritik: Genealogi, Partisipasi, dan Risiko Konseptual

Korpus juga menampilkan kritik-kritik yang relevan untuk menilai kekuatan dan keterbatasan republikanisme.

Pertama, genealogi dan "mystification." Ada peringatan bahwa ketika suatu "tradisi" republikan yang dianggap terpadu — dengan beberapa ciri generik — ditumpangkan begitu saja pada teori non-dominasi Pettit dan kemudian "diambil alih" Skinner untuk ditentangkan pada ideal autogovernment, konstruksi filiasi itu berisiko menjadi "mystification" (Latour, 2018). Ini menggarisbawahi bahwa sejarah gagasan republikan bukan garis lurus yang mudah disatukan (Latour, 2018).

Kedua, apakah non-dominasi menyapu bersih problem dominasi? Dalam diskusi atas Machiavelli dan neo-republikanisme, ditegaskan pentingnya menganalisis dominasi, karena dominasi dinilai sebagai "yang tak terpikirkan" dalam sebagian tradisi politik; bahkan debat non-interference vs. non-domination dianggap belum lengkap tanpa analisis tentang apa yang diimplikasikan oleh dominasi (Gaboriaux et al., 2023). Dalam ulasan atas pembacaan Vatter tentang kebebasan Machiavelli, juga dinyatakan bahwa neo-republikan memilih non-dominasi karena non-interference dianggap tidak memadai; namun, Vatter menilai konsepsi non-dominasi pun bisa tidak memuaskan bila "non" (peniadaan dominasi) tidak dipahami secara radikal, sebab legitimasi dominasi — misalnya atas nama keadilan/kesetaraan — tidak otomatis menghapus aspek dominasi yang bertentangan dengan kebebasan (Spitz, 2009). Ini menunjukkan adanya perdebatan internal tentang apakah non-dominasi benar-benar menutup semua bentuk dominasi, atau malah melegitimasi beberapa dominasi "beralasan" (Spitz, 2009).

Ketiga, kontinuitas historis dipersoalkan. Ada kritik eksplisit bahwa sejumlah tesis Pocock–Skinner–Pettit lebih banyak "dipostulatkan" daripada dibuktikan dan dalam beberapa kasus tampak salah. Ini penting karena klaim republikanisme sering bertumpu pada narasi tradisi panjang untuk memberi bobot normatif pada konsep non-dominasi (Nadeau, 2004; Roman, 2014; Spitz, 2008).

Secara keseluruhan, korpus menggambarkan republikanisme kontemporer sebagai program normatif yang kuat — anti-dominasi, pro-hukum, pro-kontrol warga — tetapi juga sarat perdebatan internal: tentang sejarahnya, tentang partisipasi, tentang status hukum, dan tentang batas anti-dominasi agar tidak berubah menjadi imperium negara atau paternalisme (Latour, 2018; Desmons, 2019; Spitz, 2009).

________________________________________

9. Kerangka Pertanyaan untuk Dialog Lintas Tradisi

Karena rujukan yang disediakan tidak memuat bahan tentang filsafat politik Islam, korpus ini tidak memungkinkan penyusunan posisi "republikanisme menurut filsafat Islam" sebagai doktrin yang terverifikasi. Akan tetapi, jika pertanyaan pengguna dimaksudkan sebagai dialog konseptual, maka dari sisi republikanisme — berdasarkan korpus ini — ada tiga poros yang secara evidensial menjadi pusat, dan yang akan menjadi variabel-variabel pembanding bila kelak dihadapkan pada tradisi lain:

1. Konsep kebebasan sebagai status anti-dominasi (bukan sekadar non-interference, dan bukan identik dengan autogovernment) (Spitz, 2008; Audier, 2007).

2. Ko-konstitusi hukum dan kebebasan: kebebasan ditopang oleh rule of law dan desain institusional yang membatasi kuasa arbitrer (Audier, 2007; Roman, 2014; Spitz, 2008).

3. Partisipasi/kontrol warga sebagai instrumen anti-dominasi — mulai dari partisipasi yang bersifat representatif sampai institusi kontestasi — beserta perdebatan tentang apakah itu cukup demokratis (Latour, 2015, 2018).

Jika "menurut filsafat Islam" diartikan sebagai pembacaan normatif Islam atas tiga poros di atas, maka — secara metodologis — dibutuhkan korpus tambahan yang: (i) membahas konsep kebebasan/ketundukan/dominasi dalam filsafat Islam; (ii) teori hukum, legitimasi, dan institusi; serta (iii) teori partisipasi dan kewargaan; lalu dibandingkan dengan definisi non-dominasi dan rule of law sebagaimana dipertahankan dan diperdebatkan dalam korpus neo-republikan ini (Audier, 2007; Desmons, 2019; Roman, 2014; Spitz, 2008). Tanpa rujukan tersebut, setiap kesimpulan "Islam mengatakan X tentang republikanisme" akan melampaui bukti dalam sumber yang tersedia.

________________________________________

10. Simpulan

Berdasarkan rujukan yang disediakan, republikanisme kontemporer (neo-republikanisme) dipahami terutama sebagai teori kebebasan dan pemerintahan yang memusatkan kebebasan pada non-dominasi, menempatkan rule of law dan perangkat institusional sebagai kondisi konstitutif kebebasan, dan mengandalkan partisipasi/kontrol warga — termasuk mekanisme kontestasi — sebagai sarana mencegah dominasi, seraya menyadari risiko paternalisme, ketegangan pluralisme, dan problem desain institusional (Anctil, 2003; Spitz, 2008; Audier, 2007; Spitz, 2009; Laborde, 2009).

Namun, korpus ini tidak menyediakan dasar untuk merumuskan "republikanisme menurut filsafat Islam" secara substantif; yang dapat dilakukan secara evidensial ialah menyajikan kerangka neo-republikan tersebut dan menunjukkan poros-poros konseptual yang akan diuji jika dialog lintas tradisi hendak dilakukan (Audier, 2007; Nadeau, 2004; Roman, 2014; Spitz, 2008). Dengan demikian, artikel ini semoga menjadi pijakan yang solid bagi pengkajian lebih lanjut — baik dalam tradisi republikanisme itu sendiri maupun dalam upaya membangun dialog yang evidensial dan metodologis dengan tradisi-tradisi filsafat politik lainnya.

________________________________________

Daftar Pustaka

Anctil, D. (2003). Petites nations et républicanisme. Horizons Philosophiques, 13(2), 93. https://doi.org/10.7202/801239ar

Audier, S. (2007). Tocqueville et la tradition républicaine. Cahiers de Philosophie de l'Université de Caen, 44, 171–245. https://doi.org/10.4000/cpuc.1863

Desmons, O. (2019). Le républicanisme, une solution de rechange au libéralisme politique? Philosophiques, 46(1), 95–118. https://doi.org/10.7202/1062014ar

Gaboriaux, C., Passard, C., & Seoane, A. (2023). Convoquer la République, un argument-piège? Mots, 133, 9–21. https://doi.org/10.4000/mots.32331

Laborde, C. (2009). Républicanisme critique vs républicanisme conservateur: repenser les «accommodements raisonnables». Critique Internationale, 44(3), 19–33. https://doi.org/10.3917/crii.044.0019

Latour, S. G. de. (2015). Le rôle de l'identité nationale dans le républicanisme critique. Le Philosophoire, 43(1), 73–99. https://doi.org/10.3917/phoir.043.0073

Latour, S. G. de. (2018). Le multiculturalisme, un projet républicain? Les Ateliers de l'Éthique, 4(2), 43–54. https://doi.org/10.7202/1044451ar

Nadeau, C. (2004). Machiavel. Philosophiques, 30(2), 321–351. https://doi.org/10.7202/008644ar

Roman, S. (2014). D'après Machiavel. Pour une conception dynamique de la constitution. Droits, 59(1), 231–246. https://doi.org/10.3917/droit.059.0231

Sintomer, Y. (2010). De Leonardo Bruni à Francesco Guicciardini: actualité de l'humanisme civique? Raisons Politiques, 36(4), 5–23. https://doi.org/10.3917/rai.036.0005

Spitz, J.-F. (2008). La philosophie politique républicaine aujourd'hui. Un état des lieux. Politique et Sociétés, 20(1), 7–23. https://doi.org/10.7202/040248ar

Spitz, J.-F. (2009). Républicanisme et libéralisme dans le moment révolutionnaire. Annales Historiques de la Révolution Française, 358, 19–45. https://doi.org/10.4000/ahrf.11518