01995 - Pragmatisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Kajian Konseptual dan Kontekstual

Pragmatism in the Perspective of Islamic Philosophy: A Conceptual and Contextual Study

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji pragmatisme klasik sebagaimana dikembangkan oleh Charles S. Peirce, William James, dan John Dewey, serta menelaah relevansinya dalam diskursus filsafat Islam. Pragmatisme dipahami sebagai tradisi filsafat yang menilai makna dan kebenaran suatu gagasan melalui konsekuensi praktisnya. Kajian ini menemukan bahwa ketiga tokoh pragmatisme klasik tersebut berbagi penekanan pada konsekuensi dan praktik, namun berbeda dalam cara memahami makna, kebenaran, pengalaman, dan penyelidikan. Dalam diskursus Islam, pragmatisme hadir dalam beberapa ranah: hukum ekonomi syariah, pendidikan Islam, teologi, dan tradisi intelektual Islam. Kajian ini menyimpulkan bahwa "pragmatisme menurut filsafat Islam" paling produktif dipahami sebagai cara menguji dan merekonstruksi gagasan melalui konsekuensi, bukan sebagai lisensi untuk menomorsatukan kegunaan jangka pendek tanpa batasan normatif.

Kata kunci: pragmatisme, filsafat Islam, konsekuensi praktis, hukum syariah, pendidikan Islam

________________________________________

Abstract

This article examines classical pragmatism as developed by Charles S. Peirce, William James, and John Dewey, and explores its relevance within Islamic philosophical discourse. Pragmatism is understood as a philosophical tradition that evaluates the meaning and truth of an idea through its practical consequences. The study finds that while all three classical pragmatists share an emphasis on consequences and practice, they differ in their understanding of meaning, truth, experience, and inquiry. Within Islamic discourse, pragmatism appears across several domains: Islamic economic law, Islamic education, theology, and the Islamic intellectual tradition. The study concludes that "pragmatism according to Islamic philosophy" is most productively understood as a means of testing and reconstructing ideas through consequences, rather than as a license to prioritize short-term utility without normative constraints.

Keywords: pragmatism, Islamic philosophy, practical consequences, Islamic law, Islamic education

________________________________________

1. Pendahuluan

Pragmatisme merupakan salah satu tradisi filsafat yang paling berpengaruh dalam pemikiran Barat modern. Dalam tradisi ini, suatu gagasan dipahami dan dinilai terutama melalui dampak atau konsekuensi praktisnya. Sejak kemunculannya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pragmatisme telah merambah ke berbagai bidang, mulai dari epistemologi, etika, hukum, hingga pendidikan.

Pertanyaan mengenai relevansi pragmatisme dalam konteks filsafat Islam menjadi semakin penting seiring dengan upaya para pemikir Muslim kontemporer untuk merespons tantangan modernitas. Di satu sisi, terdapat kekhawatiran bahwa pragmatisme dapat menggerus fondasi normatif dan aksiologis pemikiran Islam. Di sisi lain, terdapat argumen bahwa orientasi konsekuensi-praktis pragmatisme memiliki resonansi dengan sejumlah tradisi intelektual Islam.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan pokok-pokok pemikiran pragmatisme klasik menurut Peirce, James, dan Dewey; (2) mengidentifikasi titik temu dan ketegangan antara pragmatisme dengan berbagai ranah diskursus Islam; serta (3) merumuskan pemahaman yang lebih produktif tentang "pragmatisme dalam perspektif filsafat Islam."

________________________________________

2. Pragmatisme Klasik: Peirce, James, dan Dewey

2.1 Definisi Pragmatisme: Makna dan Kebenaran Diukur oleh Konsekuensi Praktis

Dalam tradisi pragmatisme klasik yang terutama diasosiasikan dengan Charles S. Peirce, William James, dan John Dewey, suatu gagasan dipahami dan dinilai terutama melalui dampak atau konsekuensi praktisnya—yakni "apa bedanya secara praktis" bila gagasan itu benar atau diterima (Dancy, 2016; Ismail, 2020; Nóbrega & Rêgo, 2020; Wescoat et al., 2025). Rumusan yang sering dipakai untuk menangkap inti ini adalah bahwa makna suatu konsep dijernihkan dengan menelusuri efek-efeknya yang mungkin memiliki practical bearings, dan bahwa kebenaran gagasan terkait dengan keberhasilan gagasan itu di dalam pengalaman dan praktik penyelidikan (Dancy, 2016; Ormerod, 2020; Wescoat et al., 2025).

Akan tetapi, sumber-sumber yang sama juga menekankan bahwa pragmatisme klasik bukan satu doktrin tunggal: Peirce, James, dan Dewey berbagi penekanan pada konsekuensi dan praktik, tetapi berbeda dalam cara memahami makna, kebenaran, pengalaman, dan penyelidikan (Dancy, 2016; Godfrey-Smith, 2013; Imširović, 2024; Ismail, 2020).

2.2 Peirce: Pragmatic Maxim sebagai Metode Klarifikasi Makna dan Orientasi Penyelidikan

Peirce merumuskan pragmatisme terutama sebagai metode klarifikasi konsep, yang mengarahkan kita untuk mempertimbangkan efek-efek yang dapat dibayangkan memiliki konsekuensi praktis; gagasan tentang objek atau klaim menjadi jelas melalui konsekuensi tersebut (Dancy, 2016; Ormerod, 2020; Wescoat et al., 2025). Kerangka ini juga terkait dengan pemahaman Peirce tentang keyakinan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan (habits) dan tindakan; dalam beberapa pengembangan, "kebenaran" dipahami terkait dengan proses penyelidikan yang mengarah pada keluaran penyelidikan komunitas—bukan sekadar preferensi individu (Imširović, 2024; Ismail, 2020).

Sejalan dengan itu, literatur tentang pragmatisme klasik menekankan bahwa bagi Peirce makna tidak berhenti pada kegunaan sesaat, melainkan pada efek yang conceivable dan relevan bagi praktik penyelidikan, termasuk konsekuensi yang dapat bersifat tidak langsung atau berjangka panjang (Dancy, 2016; Ormerod, 2020).

Penting dicatat bahwa beberapa rujukan memperingatkan adanya reduksi populer: pragmatisme kerap disalahpahami sebagai klaim bahwa "benar = apa pun yang langsung bekerja." Peirce justru dipaparkan sebagai menghendaki konsekuensi praktis yang lebih luas—dapat mencakup pertimbangan yang jauh jangkauannya dan tidak sekadar hasil instan (Ormerod, 2020)—serta sebagai bagian dari logika penyelidikan yang menguji hipotesis melalui konsekuensi yang relevan bagi pengalaman dan penyelidikan (Dancy, 2016; Godfrey-Smith, 2013).

2.3 James: Metode Pragmatis sebagai Penilai "Perbedaan Praktis" dan Kebenaran sebagai Sesuatu yang "Terjadi" pada Ide dalam Pengalaman

James mempopulerkan pragmatisme dan merumuskan "metode pragmatis" dengan menanyakan: "apa perbedaan praktisnya" jika suatu gagasan dianggap benar dibanding alternatifnya (Nóbrega & Rêgo, 2020). Dalam paparan yang digunakan lintas bidang, James memindahkan titik berat dari pragmatisme Peirce yang lebih berorientasi logika-penyelidikan menuju eksplorasi konsekuensi keyakinan dalam pengalaman manusia (Dancy, 2016).

Sejumlah sumber merangkum James sebagai melihat kebenaran bukan semata sifat statis yang melekat, melainkan suatu status yang happens to an idea dalam aliran pengalaman ketika ide itu "bekerja" menuntun relasi yang memuaskan dengan bagian-bagian lain dari pengalaman (Dancy, 2016; Haack, 2005; Ismail, 2020).

Namun, pergeseran James ini juga menjadi sumber perdebatan internal dalam tradisi pragmatis. Misalnya, ada pembacaan bahwa James cenderung menekankan konsekuensi keyakinan bagi individu, sementara Peirce lebih menekankan konsekuensi yang relevan bagi pengujian penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara komunitas (Godfrey-Smith, 2013; Imširović, 2024; Ismail, 2020). Karena itu, di dalam pragmatisme klasik sendiri terdapat spektrum: dari orientasi yang lebih "eksperimental/penyelidikan" (Peirce) ke orientasi yang lebih "keyakinan–pengalaman" (James), dengan implikasi yang berbeda tentang bagaimana "kebenaran" dibenarkan (Dancy, 2016; Godfrey-Smith, 2013; Imširović, 2024; Ismail, 2020).

2.4 Dewey: Pragmatisme sebagai Logika Penyelidikan untuk Pemecahan Masalah Sosial dan Warranted Assertibility

Dewey mengembangkan pragmatisme sebagai teori penyelidikan yang sangat terkait dengan pemecahan masalah: penyelidikan dimulai dari situasi problematis dan bergerak melalui upaya rekonstruksi pengalaman untuk menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks tertentu (Dancy, 2016; Imširović, 2024). Dalam beberapa ringkasan, Dewey dipahami menekankan bukan "apa itu kebenaran" secara definisional, melainkan apa yang kebenaran lakukan dalam proses penyelidikan—yakni menjadi bagian dari proses pembenahan pemahaman melalui investigasi lebih lanjut atas efek-efek praktis (Dancy, 2016).

Kerangka Dewey ini sering diringkas lewat istilah warranted assertibility (keterbenaran yang terjamin dalam konteks penyelidikan), yang menempatkan "kebenaran" di dalam kerja pemecahan masalah, bukan korespondensi statis yang terlepas dari praktik (Dancy, 2016; Imširović, 2024).

Dalam pembacaan lain, Dewey juga diposisikan sebagai memperluas orientasi metode ilmiah atau prinsip penyelidikan ke ranah masyarakat dan budaya, sehingga pragmatisme menjadi paradigma untuk menyelesaikan problem sosial—bukan hanya isu epistemologi abstrak (Godfrey-Smith, 2013; Moxley, 2003). Karena itu, konsekuensi praktis pada Dewey sering dibahas sebagai konsekuensi tindakan dan kebijakan yang dapat diuji dalam pengalaman sosial, bukan sekadar konsekuensi psikologis keyakinan individual (Godfrey-Smith, 2013; Imširović, 2024; Moxley, 2003).

________________________________________

3. Pragmatisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Titik Temu dan Ketegangan

3.1 Pragmatisme sebagai "Bahasa Konsekuensi" dalam Wacana Hukum Islam Kontemporer

Dalam kajian tentang pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, pragmatisme digambarkan sebagai pendekatan yang menilai pengetahuan atau rumusan hukum melalui kegunaan dan kemampuan menjawab kebutuhan praktik, namun tetap dicari agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Moxley, 2003). Studi tersebut menyatakan bahwa gaya pragmatis yang dipakai bersifat complex-eclectic pragmatism yang direpresentasikan melalui makhārij al-fiqhiyyah dan disebut sebagai taysīr al-manhajī—yakni memilih pendapat yang lebih ringan dengan tetap berpegang pada metode yang dianggap paling kuat (Moxley, 2003). Tujuan utamanya dinyatakan agar fatwa betul-betul dapat menjawab kebutuhan dunia usaha sekaligus tetap sejalan dengan prinsip syariah (Moxley, 2003).

Yang penting untuk "perspektif filsafat Islam" di sini adalah bahwa sumber tersebut juga menegaskan adanya pembatasan normatif: maslahah tidak dipakai sebagai pertimbangan hukum secara "bebas/liberal," melainkan "dikembalikan" ke pertimbangan metodologis; bahkan disebutkan contoh pembolehan kontrak tertentu hanya dalam keadaan terpaksa (ḍarūrah) (Moxley, 2003). Dengan demikian, "pragmatisme" yang bekerja dalam contoh ini bukan identik dengan oportunisme tanpa batas, melainkan suatu orientasi konsekuensi-praktis yang ditata melalui perangkat metodologis dan batasan tertentu (Moxley, 2003).

Selain itu, studi yang sama menempatkan pembahasan "bagaimana paradigma Islam menilai pragmatisme" melalui pintu epistemologi, dengan menyebut latar bahwa tradisi filsafat Barat tertentu dipahami berangkat dari kerangka epistemologi yang mengakui sumber pengetahuan terutama pada rasio dan pengalaman empiris (Moxley, 2003). Dengan kata lain, "pragmatisme menurut filsafat Islam" dalam sumber ini tampil sebagai perdebatan tentang batas-batas epistemik dan metodologis dari penalaran berbasis konsekuensi dalam kerangka hukum Islam (Moxley, 2003).

3.2 Pragmatic Eclecticism Bukan Hal Baru: Akar dalam Tradisi Hukum Islam

Masih dalam konteks hukum Islam, sumber yang sama mengutip bahwa pragmatisme dalam hukum Islam "bukan sesuatu yang baru" dan berakar dari tradisi hukum klasik melalui konsep yang disebut pragmatic eclecticism (Moxley, 2003). Klaim ini penting karena menunjukkan bahwa, setidaknya dalam sebagian literatur yang tersedia, terdapat upaya untuk menegaskan kompatibilitas historis tertentu: bahwa praktik pemilihan pendapat atau solusi yang efektif dan kontekstual dapat dipahami sebagai memiliki padanan dalam sejarah tradisi hukum Islam (Moxley, 2003).

Namun, sumber itu juga menekankan bahwa perbedaan mazhab dan perbedaan pendekatan merupakan tradisi ilmiah, sehingga "pragmatisme" tidak hadir sebagai satu-satunya prinsip, melainkan sebagai salah satu cara membaca dinamika metodologis yang sudah plural (Moxley, 2003).

3.3 Pendidikan Islam: Pragmatisme-Instrumental sebagai Orientasi Praktik dan Inovasi dengan Penegasan Fondasi Akidah

Dalam literatur tentang pendidikan Islam di Indonesia, terdapat karakterisasi bahwa praktik pendidikan Islam secara implementatif menunjukkan corak "Pragmatis–Instrumental", yang terlihat pada tujuan, konsep guru, dan metode pembelajaran yang menekankan dimensi keahlian atau keterampilan serta kegunaan praktis pendidikan (Afdhal, 2023). Sumber ini mengaitkan pragmatisme dengan penilaian gagasan, teori, atau rencana tindakan menurut konsekuensi dan implikasinya, serta menegaskan fokus pragmatisme pada praktik (Afdhal, 2023). Pada saat yang sama, sumber tersebut menyatakan adanya gagasan keseimbangan urusan dunia–akhirat dalam tujuan pendidikan Islam (Afdhal, 2023).

Sumber lain tentang inovasi pendidikan Islam secara eksplisit menyebut bahwa pragmatisme menentukan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktis, dan bahkan menegaskan bahwa "kegunaan praktis" dipahami bukan sebagai verifikasi "kebenaran objektif" semata, melainkan berkaitan dengan pemenuhan kepentingan subjektif individu (Hannes & Lockwood, 2011). Yang khas untuk "perspektif Islam" dalam artikel itu ialah kesimpulan bahwa 'aqidah ṣaḥīḥah diposisikan sebagai "kunci dan langkah awal" dalam menjaga kemurnian inovasi pendidikan Islam, sementara pragmatisme ditawarkan sebagai proses inovasi berbasis langkah-langkah sistematis—kritik reflektif, diagnosis, inventarisasi, refleksi, pengujian hipotesis, analisis publik, dan implementasi (Hannes & Lockwood, 2011). Ini memperlihatkan bentuk sintesis yang sering dicari dalam diskursus pendidikan Islam: menerima prosedur "uji konsekuensi/implementasi" ala pragmatis, tetapi menegaskan fondasi keyakinan tertentu sebagai prasyarat normatif (Hannes & Lockwood, 2011).

3.4 Tradisi Intelektual Islam: Doubt–Belief–Inquiry sebagai Lensa untuk Membaca Kemajuan Ilmu

Dalam studi yang memakai kerangka Peirce untuk membaca pengembangan ilmu dalam tradisi intelektual Islam, pragmatisme dipaparkan sebagai menuntut hubungan dinamis antara keyakinan dan keraguan untuk mendorong logic of inquiry (Elkjær & Simpson, 2011). Dengan lensa ini, tradisi kalam dan filsafat Islam dibaca sebagai memiliki semangat kemajuan: keraguan yang muncul dari berbagai pernyataan mendorong ilmuwan Muslim untuk mengkritisi dan meneliti lebih lanjut sehingga berkontribusi pada pengembangan keilmuan (Elkjær & Simpson, 2011).

Artikel tersebut juga memaparkan salah satu kontribusi Peirce melalui gagasan practical bearing, yakni keterkaitan dengan efek yang dapat diamati atau hasil pelaksanaan operasi dalam situasi eksperimental, dalam rangka logika penyelidikan ilmiah (Elkjær & Simpson, 2011). Dalam bingkai itu, "pragmatisme menurut filsafat Islam" dapat tampil sebagai cara merekonstruksi narasi bahwa tradisi intelektual Islam mengandung mekanisme kritik–penyelidikan yang bergerak melalui konsekuensi dan verifikasi, bukan semata repetisi dogma (Elkjær & Simpson, 2011).

3.5 Teologi Islam: Doktrin sebagai Web of Beliefs yang Dinilai melalui Efektivitas Praktis

Dalam kajian yang mempertemukan teolog Muslim Sherman A. Jackson dengan William James, "dimensi pragmatis" dalam teologi Islam dipahami melalui gagasan bahwa doktrin-doktrin tentang Tuhan membentuk web of beliefs yang memiliki practical effectiveness dalam menumbuhkan kebiasaan melihat dan bertindak untuk menghadapi tantangan pengalaman tertentu (Haack, 2005). Studi itu juga menekankan bahwa Jackson sekaligus menantang aspek Jamesian dengan menginterogasi kategori "experience" dan perannya dalam verifikasi keyakinan, termasuk kritik bahwa "experience" dapat memainkan peran yang tidak kritis (Haack, 2005).

Implikasi pentingnya: sumber ini menyatakan bahwa dogmatic theology tetap dapat bersifat pragmatis, sehingga teologi yang tebal tidak mesti dipahami sebagai anti-praktis (Haack, 2005). Dalam konteks pertanyaan ini, hal tersebut merupakan contoh langsung bagaimana "pragmatisme" dapat dipakai untuk membaca aspek filsafat atau teologi Islam: doktrin tidak hanya diperdebatkan secara abstrak, tetapi juga dilihat melalui habitus dan konsekuensi praktisnya—sekaligus dengan kewaspadaan metodologis terhadap klaim pengalaman (Haack, 2005).

3.6 Resonansi Historis Indo-Islamik dan Tokoh Muslim (Iqbal): Principled Pragmatism dan Akar Asia Selatan

Sebuah tinjauan tentang pragmatisme dalam studi kebijakan air menunjukkan adanya resonansi antara pragmatisme modern dan sejumlah filsafat pra-kolonial Indic serta Indo-Islamik; misalnya, filsafat karma dipaparkan mengevaluasi tindakan melalui konsekuensi yang mungkin terjadi—dalam hidup ini dan masa depan—yang dinilai beresonansi dengan penilaian ide atau tindakan melalui konsekuensi pada Peirce dan James (Wescoat et al., 2025).

Sumber yang sama juga menempatkan Muhammad Iqbal sebagai salah satu figur Asia Selatan awal abad ke-20 yang dapat mencontohkan akar historis principled pragmatism, dan menekankan bahwa pengalaman estetik, nilai, serta prinsip berperan penting dalam pragmatisme Dewey maupun dalam "water poetics" Dewey, Iqbal, dan Tagore (Wescoat et al., 2025). Bagi pertanyaan "pragmatisme menurut filsafat Islam," bagian ini menunjukkan bahwa—setidaknya dalam sebagian literatur—terdapat upaya mengaitkan dan membandingkan orientasi konsekuensi-praktis pragmatisme modern dengan bentuk-bentuk penalaran bernuansa etis–aksiologis di ruang intelektual Indo-Islamik (Wescoat et al., 2025).

________________________________________

4. Catatan Kritis: Bahaya Penyederhanaan dan Pluralitas Internal Pragmatisme

Dua jenis kehati-hatian tampak penting bila pragmatisme dipakai dalam diskursus filsafat Islam.

Pertama, ada kehati-hatian terhadap stereotip bahwa pragmatisme hanya berarti "yang penting berhasil secara instan." Sejumlah literatur menegaskan bahwa pragmatisme—khususnya Peirce—menuntut penelusuran konsekuensi yang conceivable dan dapat mencakup konsekuensi tidak langsung atau berjangka panjang, termasuk pertimbangan estetis, moral, dan intelektual; reduksi "truth = what works" secara sempit dinilai sebagai distorsi (Ormerod, 2020). Hal ini penting karena diskursus Islam yang menekankan batasan normatif—misalnya pembatasan penggunaan maslahah secara bebas dalam fatwa—dapat memerlukan versi pragmatisme yang tidak jatuh pada utilitarianisme dangkal (Moxley, 2003; Ormerod, 2020).

Kedua, pragmatisme klasik adalah tradisi yang tidak sepenuhnya padu. Ada sumber yang menekankan perbedaan internal serius: misalnya, Peirce dan Dewey sama-sama menempatkan metode eksperimental atau penyelidikan sebagai inti, tetapi ada kritik Dewey bahwa James mencampuradukkan kepentingan eksperimental atas konsekuensi hipotesis dengan kepentingan moral atas konsekuensi keyakinan atau nilai bagi karakter dan tindak-laku (Godfrey-Smith, 2013). Sumber lain merangkum perbedaan teori kebenaran: Peirce menautkan kebenaran pada hasil akhir penyelidikan komunitas, James menekankan bagaimana kebenaran "menuntun" dan "bekerja" dalam pengalaman, dan Dewey menautkan kebenaran pada penyelesaian masalah melalui warranted assertibility (Dancy, 2016; Imširović, 2024; Ismail, 2020).

Dalam konteks "filsafat Islam," pluralitas ini berarti bahwa ketika istilah "pragmatisme" dipakai—misalnya dalam hukum syariah, pendidikan Islam, atau teologi—perlu dijelaskan versi mana yang diadopsi: apakah yang lebih Peircean (logika penyelidikan), Jamesian (konsekuensi keyakinan dalam pengalaman), atau Deweyan (pemecahan masalah sosial), atau bentuk hibrid yang dibatasi perangkat metodologis Islam (Elkjær & Simpson, 2011; Godfrey-Smith, 2013; Haack, 2005; Hannes & Lockwood, 2011; Moxley, 2003).

________________________________________

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan tiga simpulan utama sebagai berikut.

Pertama, pragmatisme klasik menegaskan bahwa makna suatu konsep dijernihkan dengan menelusuri konsekuensi praktisnya (Peirce), dan kebenaran suatu gagasan dinilai melalui "perbedaan praktis" yang ditimbulkannya serta bagaimana ia "terjadi" dalam pengalaman (James), serta melalui fungsi gagasan dalam pemecahan masalah penyelidikan dan sosial (Dewey) (Dancy, 2016; Imširović, 2024; Nóbrega & Rêgo, 2020; Ormerod, 2020; Wescoat et al., 2025).

Kedua, dalam beberapa diskursus yang merepresentasikan "perspektif Islam," pragmatisme dipakai untuk membaca dan mengarahkan berbagai ranah: (a) hukum ekonomi syariah, di mana orientasi konsekuensi praktis diinstitusikan melalui perangkat metodologis seperti taysīr al-manhajī, dengan pembatasan agar tidak menjadi pertimbangan maslahah yang bebas (Moxley, 2003); (b) pendidikan Islam, di mana pragmatisme-instrumental dipakai untuk menautkan pengetahuan dengan keterampilan dan inovasi, tetapi dalam sebagian argumen tetap diberi fondasi normatif seperti 'aqidah ṣaḥīḥah (Afdhal, 2023; Hannes & Lockwood, 2011); (c) teologi Islam, di mana doktrin dibaca melalui efektivitas praktisnya membentuk kebiasaan hidup, sekaligus disertai kritik metodologis terhadap klaim "experience" yang tidak teruji (Haack, 2005); serta (d) tradisi intelektual Islam, di mana dinamika keraguan–keyakinan dipakai sebagai pendorong penyelidikan dan kemajuan ilmu dalam kalam dan filsafat (Elkjær & Simpson, 2011).

Ketiga, karena pragmatisme sendiri bersifat plural dan sering disederhanakan, "pragmatisme menurut filsafat Islam" sebagaimana tercermin pada sumber-sumber di atas paling produktif dipahami sebagai cara menguji dan merekonstruksi gagasan lewat konsekuensi, bukan sebagai lisensi untuk menomorsatukan kegunaan jangka pendek tanpa batasan (Godfrey-Smith, 2013; Moxley, 2003; Ormerod, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afdhal, A. (2023). Moh Sjafei's taxonomy: Brain, heart, and hand learning. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda Bermakna Mulia, 9(2), 296. https://doi.org/10.31602/jmbkan.v9i2.10622

Dancy, G. (2016). Human rights pragmatism: Belief, inquiry, and action. European Journal of International Relations, 22(3), 512–535. https://doi.org/10.1177/1354066115600038

Elkjær, B., & Simpson, B. (2011). Pragmatism: A lived and living philosophy. What can it offer to contemporary organization theory? (pp. 55–84). https://doi.org/10.1108/s0733-558x(2011)0000032005

Godfrey-Smith, P. (2013). Quine and pragmatism (pp. 54–68). https://doi.org/10.1002/9781118607992.ch3

Haack, S. (2005). On legal pragmatism: Where does "the path of the law" lead us? The American Journal of Jurisprudence, 50(1), 71–105. https://doi.org/10.1093/ajj/50.1.71

Hannes, K., & Lockwood, C. (2011). Pragmatism as the philosophical foundation for the Joanna Briggs meta-aggregative approach to qualitative evidence synthesis. Journal of Advanced Nursing, 67(7), 1632–1642. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05636.x

Imširović, M. (2024). Pragmatic foundations in cooperative dynamics: A reflective analysis. Open Journal of Political Science, 14(03), 531–550. https://doi.org/10.4236/ojps.2024.143030

Ismail, S. binti. (2020). Matthew Lipman's pragmatism: The relevance of philosophy for children (P4C) to children's education in Malaysia. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 3(1), 167. https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2276

Moxley, R. A. (2003). Pragmatic selectionism: The philosophy of behavior analysis. The Behavior Analyst Today, 4(3), 289–305. https://doi.org/10.1037/h0100020

Nóbrega, F. F. B., & Rêgo, G. B. (2020). The European Court of Human Rights decision on the 'burqa ban' and the critical analysis of the pragmatic experimental logic. Revista de Direito Internacional, 17(1). https://doi.org/10.5102/rdi.v17i1.5889

Ormerod, R. (2020). Pragmatism in professional practice. Systems Research and Behavioral Science, 38(6), 797–816. https://doi.org/10.1002/sres.2739

Wescoat, J. L., Koshul, B. B., & Muhammad, A. (2025). Principled pragmatism in water resources research: An historical and philosophical perspective on studies in South Asia and beyond. Water Resources Research, 61(12). https://doi.org/10.1029/2025wr040155