01925 - Keadilan: Konsep Normatif tentang Distribusi Hak, Kewajiban, dan Manfaat dalam Masyarakat dari Plato hingga Rawls

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Artikel ini mengkaji keadilan sebagai konsep normatif yang mengatur distribusi hak, kewajiban, dan manfaat dalam masyarakat, dengan menelusuri lintasan diskursus dari filsafat klasik (Plato) hingga teori modern (John Rawls), serta menempatkan filsafat Islam sebagai perspektif komplementatif yang khas. Melalui pendekatan kajian pustaka analitis, artikel ini menyintesiskan berbagai perspektif: keadilan sebagai harmoni fungsi pada Plato, keadilan sebagai fairness prosedural pada Rawls, dan keadilan sebagai neraca hak-kewajiban yang bertumpu pada fondasi transendental serta orientasi maqāṣid al-sharī'ah/maṣlaḥah dalam filsafat Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga tradisi berbagi perhatian pada pengaturan relasi sosial yang adil, tetapi berbeda pada fondasi normatifnya: Rawls bertumpu pada prosedur kontraktual yang tidak memihak, sementara filsafat Islam menautkan keadilan pada sumber ilahiah dan kemaslahatan sosial yang bertingkat. Pada tataran distribusi sosial-ekonomi, filsafat Islam menekankan amanah sumber daya, persaudaraan universal, larangan riba, serta instrumen distribusi seperti zakat dan skema profit-and-loss sharing sebagai wujud konkret keadilan distributif yang proporsional, bukan sekadar egalitarian.

Kata Kunci: keadilan, distribusi, hak dan kewajiban, Rawls, filsafat Islam, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

Abstract (English)

This article examines justice as a normative concept governing the distribution of rights, obligations, and benefits in society, tracing the discursive trajectory from classical philosophy (Plato) to modern theory (John Rawls), while positioning Islamic philosophy as a distinctive complementary perspective. Through an analytical literature review approach, this article synthesizes multiple perspectives: justice as functional harmony in Plato, justice as procedural fairness in Rawls, and justice as a balance of rights and obligations grounded in transcendental foundations and oriented toward maqāṣid al-sharī'ah/maṣlaḥah in Islamic philosophy. The findings indicate that all three traditions share a concern for fair regulation of social relations, yet differ in their normative foundations: Rawls relies on impartial contractual procedures, while Islamic philosophy anchors justice in divine sources and hierarchical social welfare. At the level of socio-economic distribution, Islamic philosophy emphasizes the trusteeship of resources, universal brotherhood, the prohibition of usury, and distributive instruments such as zakat and profit-and-loss sharing schemes as concrete expressions of proportional—rather than merely egalitarian—distributive justice.

Keywords: justice, distribution, rights and obligations, Rawls, Islamic philosophy, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan: Keadilan sebagai Konsep Normatif Distribusi dalam Kehidupan Bersama

Keadilan dalam kajian filsafat (termasuk filsafat hukum) dipahami sebagai tema yang terus diperdebatkan dan sukar diberi ukuran tunggal yang disepakati, sehingga rumusannya kerap dipandang relatif dan memantik perdebatan berkelanjutan (Asis, 2023; Nugraha & Wicaksana, 2021; Samsuri, 2018). Namun, justru karena "tujuan hukum" sering dipautkan dengan keadilan, pembahasan keadilan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat hukum dan refleksi normatif tentang bagaimana hak, kewajiban, serta manfaat sosial seharusnya dibagikan dalam masyarakat (Asis, 2023; Nugraha & Wicaksana, 2021; Samsuri, 2018). Dalam horizon ini, keadilan dapat diposisikan sebagai perangkat normatif untuk menilai apakah tatanan sosial (melalui institusi, kebijakan, dan praktik) telah mewujudkan distribusi hak dan kewajiban yang selaras serta pembagian manfaat dan beban yang tidak menindas (Nugraha & Wicaksana, 2021; Samsuri, 2018).

Sejumlah rujukan dalam daftar sumber menampilkan lintasan diskusi dari filsafat klasik (misalnya Plato) hingga teori modern (khususnya John Rawls) sebagai latar konseptual untuk membaca "distribusi yang adil" (Asis, 2023; Nugraha & Wicaksana, 2021; Samsuri, 2018). Pada saat yang sama, filsafat hukum Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip yang berkelindan dengan moralitas dan keyakinan transendental—yakni keadilan dipahami bersumber dari Tuhan Yang Maha Adil dan karena itu tidak dapat dipisahkan dari orientasi kemaslahatan (maqāṣid al-sharī'ah/maṣlaḥah) dalam pengaturan kehidupan manusia (Adlhiyati & Achmad, 2020; Iskandar, 2018; Kholifah, 2020). Dengan demikian, pembahasan keadilan dalam tulisan ini disusun sebagai sintesis: (i) kerangka normatif distribusi (hak–kewajiban–manfaat) dalam lintasan Plato–Rawls sebagai konteks filsafat politik/hukum, dan (ii) karakter khas filsafat Islam yang menambatkan keadilan pada sumber ilahiah serta tujuan kemaslahatan sosial (Asis, 2023; Iskandar, 2018; Nugraha & Wicaksana, 2021).

________________________________________

2. Lintasan Plato–Rawls sebagai Konteks: Keadilan dan Distribusi Hak-Kewajiban

2.1 Plato: Keadilan sebagai Kebajikan dan Harmoni (Tata Fungsi dalam Polis)

Dalam sebagian rujukan, Plato diposisikan sebagai peletak awal pembicaraan filosofis tentang keadilan dalam kaitannya dengan "negara yang baik" dan kebajikan (Asis, 2023; Nugraha & Wicaksana, 2021; Samsuri, 2018). Keadilan dalam kerangka Plato digambarkan sebagai "kebajikan tertinggi" bagi negara yang baik, dan pribadi adil adalah pribadi yang mampu mengendalikan hasrat dengan akal (self-disciplined) (Samsuri, 2018). Sejalan dengan itu, beberapa sumber menekankan bahwa keadilan pada Plato berkorelasi dengan harmoni atau keselarasan: keadilan terwujud ketika struktur tugas dan fungsi warga diatur selaras dengan bakat dan kemampuannya demi ketertiban bersama, termasuk melalui peran negara dan hukum (Hasanuddin, 2018). Pembacaan ini menegaskan dimensi distributif pada Plato: keadilan bukan sekadar pembagian materi, melainkan keteraturan peran dan penempatan "tiap orang pada fungsinya" agar kesatuan sosial terpelihara (Hasanuddin, 2018; Samsuri, 2018).

Dalam bingkai distribusi hak dan kewajiban, perspektif Plato ini penting karena menautkan "adil" dengan ide kebaikan dan keteraturan internal masyarakat: keadilan dipahami sebagai prinsip pemersatu yang membuat masyarakat dapat menjaga kesatuannya, alih-alih sekadar agregat kepentingan individual (Samsuri, 2018). Dengan kata lain, keadilan dipahami sebagai norma yang mengarahkan pengaturan relasi sosial—yang implikasinya adalah penataan kewajiban-peran dan penerimaan "yang semestinya" bagi warga dalam tatanan sosial (Hasanuddin, 2018; Samsuri, 2018).

2.2 Aristoteles–Aquinas (sebagai Jembatan): Proporsionalitas dalam Keadilan Distributif

Walaupun fokus tulisan ini menyorot Plato hingga Rawls, beberapa rujukan yang disediakan menjelaskan bahwa diskursus keadilan distributif sering dijelaskan melalui pembedaan klasik antara keadilan distributif dan korektif, dengan penekanan bahwa "kesamaan" dalam keadilan dapat bersifat numerik atau proporsional (Adlhiyati & Achmad, 2020; Iskandar, 2018; Samsuri, 2018). Dalam konteks ini, keadilan distributif dipahami sebagai pembagian jasa, hak, dan kebaikan kepada anggota masyarakat berdasarkan prinsip "kesamaan proporsional", sementara keadilan korektif berfungsi menjaga atau memulihkan distribusi dari pelanggaran (Adlhiyati & Achmad, 2020; Iskandar, 2018). Kerangka proporsionalitas tersebut relevan sebagai jembatan menuju dua arah: (i) kritik terhadap penyamarataan yang mengabaikan perbedaan relevan, dan (ii) afirmasi bahwa "adil" dapat berarti pembagian yang sesuai porsi/tanggung jawab, bukan selalu "sama rata" (Adlhiyati & Achmad, 2020; Iskandar, 2018).

2.3 Rawls: Keadilan sebagai Fairness dan Struktur Dasar yang Membagi Hak-Kewajiban-Manfaat

Sejumlah rujukan menempatkan John Rawls sebagai tokoh modern yang mengajukan "justice as fairness" dan memusatkan keadilan pada struktur dasar masyarakat—yakni institusi sosial utama yang menentukan pembagian hak dan kewajiban dasar serta distribusi manfaat dan beban kerja sama sosial (Asis, 2023; Syibly, 2015). Dalam pembacaan ini, Rawls menegaskan bahwa ketika membahas ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, yang dirumuskan adalah prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban agar kerja sama sosial berlangsung fair dan seimbang. Karena itu, keadilan Rawls tidak semata hasil akhir, melainkan terkait prosedur yang tidak memihak (fair agreement) yang memungkinkan distribusi hak-kewajiban serta manfaat-beban diterima sebagai adil oleh semua pihak (Syibly, 2015).

Beberapa sumber yang disediakan juga menegaskan dua prinsip keadilan Rawls: (i) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sejauh kompatibel dengan kebebasan serupa bagi semua orang, dan (ii) ketidaksamaan sosial-ekonomi hanya dibenarkan bila diatur sehingga menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan terkait dengan jabatan/kedudukan yang terbuka bagi semua berdasarkan persamaan kesempatan yang layak (Asis, 2023; Nugraha & Wicaksana, 2021; Samsuri, 2018). Dengan demikian, Rawls menyediakan kerangka normatif distribusi: kebebasan dasar didistribusikan secara setara, sementara distribusi manfaat sosial-ekonomi boleh berbeda secara proporsional bila perbedaan itu menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung serta menjaga akses kesempatan yang adil (Asis, 2023; Nugraha & Wicaksana, 2021).

Kerangka Plato–Rawls ini memberi konteks untuk melihat filsafat Islam: diskursus keadilan Islam juga bergerak pada pertanyaan distribusi (hak–kewajiban–manfaat), tetapi dengan fondasi transendental (keadilan ilahi) dan orientasi maqāṣid/maṣlaḥah sebagai tujuan hukum dan kehidupan sosial (Adlhiyati & Achmad, 2020; Iskandar, 2018; Kholifah, 2020).

________________________________________

3. Keadilan dalam Filsafat Islam: Fondasi, Konsep, dan Orientasi Normatif

3.1 Keadilan sebagai Prinsip yang Tak Terpisah dari Hak dan Kewajiban

Beberapa rujukan dalam korpus ini menegaskan bahwa dalam Islam, pembicaraan keadilan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hak dan kewajiban; pemberian dan penetapan hak seseorang/kelompok mensyaratkan prinsip keadilan sebagai prasyarat normatif (Kholifah, 2020; Nugroho, 2023). Keadilan dalam filsafat hukum Islam juga dirumuskan secara filosofis sebagai "keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban" (sering disebut dalil "neraca hukum" atau "takaran hak dan kewajiban") (Iskandar, 2018). Rumusan ini menyiratkan bahwa keadilan bukan hanya "siapa memperoleh apa", melainkan juga relasi timbal balik: klaim atas hak selalu memanggil pemenuhan kewajiban, dan pelaksanaan kewajiban mengandaikan pengakuan terhadap hak (Iskandar, 2018; Kholifah, 2020).

Sumber lain dalam daftar ini menguatkan bahwa Islam "mengatur segala hak dan kewajiban secara adil terhadap siapa pun" dalam berbagai relasi sosial (keluarga, masyarakat, dan relasi politik), sehingga keadilan beroperasi sebagai prinsip normatif lintas ranah (Syafuri & Wahyudin, 2022). Dengan demikian, dalam kerangka distribusi sosial, "keadilan Islam" dapat dipahami sebagai pengaturan yang menyeimbangkan hak–kewajiban sekaligus memastikan bahwa distribusi manfaat dan beban sosial tidak jatuh pada kezaliman (ẓulm) (Hasanuddin, 2018; Iskandar, 2018; Kholifah, 2020).

3.2 Sumber Transendental: Keadilan Berasal dari Tuhan Yang Maha Adil (Anti-Kezaliman)

Filsafat hukum Islam dalam rujukan yang tersedia menegaskan dimensi transendental: keadilan dalam Islam bersumber dari Tuhan Yang Maha Adil, sehingga harus diyakini bahwa Tuhan tidak berlaku zalim kepada hamba-Nya (Iskandar, 2018). Karena itu, konstruksi keadilan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari moralitas dan keyakinan transendental, sebab keduanya dipandang saling terjalin (Iskandar, 2018). Rujukan teologis dalam daftar sumber juga menguatkan bahwa dalam teologi Islam, pemenuhan hak seseorang/kelompok tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan; artinya, diskursus keadilan dipahami menembus filsafat, moral, teologi, dan hukum (Nugroho, 2023).

Penekanan transendental ini memiliki implikasi normatif pada distribusi: keadilan bukan sekadar konvensi sosial, melainkan memiliki bobot etis-religius—ketidakadilan dikaitkan dengan ẓulm (kezaliman), dan menghindari kezaliman menjadi dasar mengapa praktik yang merugikan pihak lain harus ditolak (Ajib, 2013; Hasanuddin, 2018). Dengan demikian, "adil" dalam filsafat Islam bukan hanya koherensi prosedural, tetapi juga keselarasan moral-transendental yang menolak tindakan merugikan dan menindas (Hasanuddin, 2018; Iskandar, 2018).

3.3 Maqāṣid al-Sharī'ah/Maṣlaḥah sebagai Kerangka Tujuan (Teleologi) Keadilan Islam

Rujukan filsafat hukum Islam yang tersedia menautkan keadilan dengan teori maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat) dan konsep maṣlaḥah (kemaslahatan/public benefit) (Adlhiyati & Achmad, 2020; Iskandar, 2018). Secara khusus, keadilan dalam perspektif al-Shāṭibī dipahami terkait kemaslahatan yang diklasifikasikan menjadi tiga tingkat: ḍarūriyyāt (kebutuhan primer/keniscayaan), ḥājiyyāt (kebutuhan), dan taḥsīniyyāt (pelengkap/kemewahan) (Iskandar, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam, pada tataran normatif, dievaluasi menurut apakah suatu aturan/kebijakan memelihara kebutuhan primer, kebutuhan penunjang, dan penyempurna kehidupan manusia (Iskandar, 2018).

Sumber lain menambahkan bahwa maṣlaḥah dalam filsafat hukum Islam dipahami sebagai dasar-orientasi sebuah produk hukum, dan secara etimologis dipahami identik dengan "kebaikan" (al-khair), "kemanfaatan" (an-naf'), dan "kebaikan/keindahan moral" (al-ḥusn) (Khasanah, 2021). Dalam perspektif ini, distribusi yang adil dalam masyarakat diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan publik, sehingga hukum dan kebijakan dinilai adil bila berkontribusi pada pemeliharaan dan realisasi maṣlaḥah pada tingkat-tingkatnya (Iskandar, 2018; Khasanah, 2021). Dengan kata lain, filsafat Islam memberi teleologi yang eksplisit: keadilan adalah prinsip, sementara maqāṣid/maṣlaḥah adalah orientasi yang menilai apakah distribusi hak–kewajiban dan manfaat–beban benar-benar memelihara kehidupan manusia (Iskandar, 2018; Khasanah, 2021).

________________________________________

4. Keadilan Distributif dalam Islam: Amanah, Persaudaraan Universal, dan Instrumen Distribusi

4.1 Amanah Sumber Daya dan Persaudaraan Universal sebagai Basis Keadilan Sosial-Ekonomi

Dalam rujukan ekonomi Islam yang tersedia, keadilan sosial dalam Islam dijelaskan bertumpu pada komitmen spiritual dan konsep persaudaraan universal, dengan premis bahwa sumber daya adalah "amanah suci" dari Tuhan dan harus digunakan untuk merealisasikan maqāṣid al-sharī'ah (Hasanuddin, 2018; Marilang, 2018; Nazra, 2023). Kerangka ini memperluas makna distribusi adil: distribusi bukan hanya soal efisiensi ekonomi, melainkan mandat moral untuk menggunakan amanah sumber daya secara jujur dan fair demi pemenuhan kehidupan manusia (Hasanuddin, 2018; Nazra, 2023).

Sejalan dengan itu, beberapa sumber menegaskan bahwa keadilan menempati posisi sentral dalam sistem ekonomi Islam dan secara umum dipahami sebagai keadaan di mana masyarakat memperoleh perlakuan setara, menikmati hak hidup, serta tidak ada pihak yang dirugikan; sementara keadilan menuntut agar sumber daya didistribusikan secara berimbang melalui instrumen-instrumen ekonomi Islam (Asytuti, 2017; Hasanuddin, 2018). Sintesis kedua titik ini menegaskan ciri normatif filsafat Islam: keadilan distributif adalah mandat etis berbasis persaudaraan dan amanah, yang menolak struktur distribusi yang menimbulkan kerugian sistemik pada pihak tertentu (Hasanuddin, 2018; Nazra, 2023).

4.2 Larangan Riba dan Prinsip "Tidak Merugikan" sebagai Ekspresi Anti-Kezaliman

Dalam konteks praktik, rujukan yang tersedia menyatakan bahwa Islam melarang riba dan berusaha membangun masyarakat berbasis kejujuran dan fairness, sehingga prinsip keadilan diwujudkan melalui aturan transaksi yang tidak menindas (Nazra, 2023). Studi lain menegaskan bahwa ketidakadilan dipahami sebagai ẓulm (kezaliman) dan indikator keadilan dalam aktivitas perbankan dapat dikaitkan dengan ada/tidaknya unsur "merugikan"; praktik ribawi dipandang berpotensi merugikan pihak terkait (Kholifah, 2020). Rujukan lain dalam ekonomi Islam menegaskan kuatnya penekanan Islam pada keharusan menegakkan keadilan sosio-ekonomi dan membenci kezaliman (ẓulm) (Al-Butary, 2021), yang konsisten dengan garis besar bahwa keadilan distributif Islam menolak mekanisme ekonomi yang menghasilkan kerugian sepihak dan menormalisasi eksploitasi (Kholifah, 2020; Nazra, 2023).

Dengan demikian, dalam filsafat Islam, distribusi manfaat ekonomi harus bersih dari kezaliman: bukan hanya "membagi hasil", tetapi juga memastikan mekanisme perolehan hasil itu adil, tidak merugikan, dan selaras dengan norma syariah yang berorientasi kemaslahatan (Al-Butary, 2021; Khasanah, 2021; Nazra, 2023).

4.3 Profit-and-Loss Sharing sebagai Model Keadilan: Imbalan Sebanding Risiko dan Usaha

Dalam rujukan tentang keuangan syariah, keadilan dijelaskan memiliki dua dimensi: pihak penyedia dana berhak atas imbalan, tetapi imbalan itu harus sebanding dengan risiko dan usaha, serta ditentukan oleh profit (keuntungan) (Nazra, 2023). Implementasi prinsip ini ditunjukkan melalui skema muḍārabah dan mushārakah (profit and loss sharing) (Nazra, 2023). Kerangka ini memperlihatkan "keadilan distributif plus" dalam Islam: distribusi keuntungan tidak dilepaskan dari kontribusi, risiko, dan kerja sama yang jujur—sehingga beban dan manfaat didistribusikan secara proporsional dalam hubungan ekonomi (Hasanuddin, 2018; Nazra, 2023).

Sintesisnya, filsafat Islam menempatkan "distribusi adil" sebagai integrasi antara (i) larangan atas mekanisme eksploitatif (misalnya riba) dan (ii) dorongan kepada skema kerja sama yang membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai risiko-usaha (Kholifah, 2020; Nazra, 2023).

4.4 Zakat sebagai Instrumen Distribusi dan Keadilan Sosial

Beberapa rujukan menempatkan zakat sebagai instrumen distribusi yang secara inheren memuat nilai keadilan dan kesejahteraan sosial (Nasution & Razali, 2021; Rizani et al., 2023). Dalam satu kajian, zakat dipahami bukan sekadar amal karitatif, melainkan kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbārī) melalui mekanisme pengambilan dari muzakki oleh amil dan penyaluran kepada mustahiq (Aris, 2021). Kajian lain menegaskan bahwa Islam menjadikan zakat sebagai "hak orang miskin" yang terdapat dalam harta orang mampu, sehingga zakat menginstitusionalisasi dimensi hak (bukan sekadar belas kasih) dalam redistribusi (Nasution & Razali, 2021). Dengan demikian, zakat bekerja sebagai perangkat normatif dan institusional untuk mendistribusikan manfaat sosial kepada pihak yang membutuhkan (Nasution & Razali, 2021; Rizani et al., 2023).

Dalam kerangka filsafat ekonomi Islam yang bertumpu pada tauhid (sebagai nilai tertinggi), zakat juga dipahami terkait nilai keadilan sebagai bagian dari maṣlaḥah; keadilan menuntut adanya distribusi dan redistribusi kekayaan yang adil dan merata (Aris, 2021). Secara sintesis, zakat dapat dipahami sebagai wujud konkret dari prinsip keadilan distributif Islam: sumber daya sebagai amanah harus diedarkan agar tidak terpusat dan agar kesejahteraan manusia terdukung (Aris, 2021; Nasution & Razali, 2021; Nazra, 2023).

________________________________________

5. Keadilan Islam sebagai Proporsionalitas: Tidak Selalu "Sama Rata", tetapi Seimbang Hak–Beban Tanggung Jawab

5.1 Prinsip Keadilan Berimbang dalam Waris: Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Sejumlah rujukan dalam daftar sumber menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak identik dengan "pembagian yang sama besar" (equal) dalam semua kasus, melainkan sering dirumuskan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan (keadilan berimbang) (B. J. Nasution, 2014; Syaikhu, 2019). Dalam konteks waris, rujukan menyatakan bahwa pembacaan keadilan harus mempertimbangkan proporsionalitas yang terkait beban tanggung jawab: misalnya, penjelasan bahwa laki-laki memikul kewajiban ganda (untuk diri dan keluarga), sehingga ketika dihubungkan antara bagian yang diterima dan kewajiban/tanggung jawab, kadar manfaat dapat dipandang seimbang bagi laki-laki dan perempuan (B. J. Nasution, 2014). Formulasi ini menunjukkan corak "proporsional": keadilan dipahami melalui relasi hak dengan beban yang dipikul, bukan semata kesetaraan numerik (B. J. Nasution, 2014; Syaikhu, 2019).

Kajian hadis kewarisan tentang 'aṣabah memperkuat argumentasi proporsionalitas tersebut: penerapan sistem 'aṣabah dipahami tidak diskriminatif, melainkan memuat nilai keadilan distributif karena ukuran keadilan waris tidak selalu kesamaan peruntukan, melainkan proporsionalitas berdasarkan besar-kecilnya beban tanggung jawab, serta keseimbangan hak dan kewajiban (Darussamin et al., 2023). Dengan demikian, filsafat Islam dalam tema distribusi menekankan bahwa "adil" dapat bermakna proporsional—yakni pembagian yang mempertimbangkan tanggung jawab, kebutuhan, dan struktur kewajiban dalam sistem hukum keluarga Islam secara menyeluruh (Darussamin et al., 2023; Syaikhu, 2019).

5.2 Keadilan Sosial Modern Islam: Sayyid Qutb dan Prioritas Kesempatan Kerja

Dalam salah satu rujukan tentang Sayyid Qutb, keadilan distributif Islam dikaitkan dengan pengakuan terhadap kepemilikan pribadi yang tetap dibatasi oleh prinsip anti-konsentrasi kekayaan, transfer bagi si miskin, penolakan riba, dan kewajiban menghindari kemewahan (Rahman, 2022). Dalam kerangka keadilan sosial, Qutb juga menekankan bahwa persamaan kesempatan—misalnya kewajiban masyarakat menyediakan lapangan kerja bagi individu yang membutuhkan—harus didahulukan daripada santunan sosial untuk mewujudkan keadilan (Rahman, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa "distribusi adil" dalam filsafat Islam modern tidak hanya redistribusi hasil, melainkan juga distribusi kesempatan yang memungkinkan individu mencapai kecukupan melalui kerja (Rahman, 2022).

Di saat yang sama, rujukan tersebut menegaskan bahwa Qutb memandang keadilan sosial tidak selalu sejalan dengan kemauan individu karena ia adalah keadilan untuk individu dan masyarakat sekaligus (Rahman, 2022). Dengan demikian, keadilan distributif Islam dalam pembacaan Qutb menggabungkan (i) dimensi kesempatan (opportunity) dan (ii) dimensi koreksi struktur distribusi agar manfaat sosial tidak terkonsentrasi (Rahman, 2022), yang koheren dengan orientasi maqāṣid/maṣlaḥah sebagai kemaslahatan sosial (Iskandar, 2018; Khasanah, 2021).

________________________________________

6. Perbandingan Analitis: Islam, Plato, dan Rawls pada Isu Distribusi Hak–Kewajiban–Manfaat

6.1 Titik Temu: Keadilan sebagai Pengaturan Relasi Sosial dan Distribusi

Secara konseptual, terdapat titik temu penting antara diskursus Plato–Rawls dan filsafat Islam: keadilan dipahami sebagai prinsip yang mengatur relasi sosial dan menjaga keteraturan hidup bersama, termasuk melalui pembagian peran/hak/kewajiban serta distribusi manfaat dan beban (Samsuri, 2018; Iskandar, 2018). Plato menautkan keadilan dengan kebajikan negara dan harmoni fungsi warga (Hasanuddin, 2018; Samsuri, 2018), sementara Rawls memusatkan keadilan pada struktur dasar masyarakat yang membagi hak-kewajiban serta manfaat-beban kerja sama sosial (Syibly, 2015). Dalam filsafat Islam, tema "neraca hak dan kewajiban" dan penolakan kezaliman menegaskan bahwa keadilan adalah syarat relasi sosial yang bermoral, bukan sekadar alat administratif (Iskandar, 2018; Kholifah, 2020).

Selain itu, Rawls menekankan bahwa ketidaksamaan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan bila memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung dan tetap menjaga persamaan kesempatan yang fair (Asis, 2023; Nugraha & Wicaksana, 2021). Secara fungsional-institusional, sejumlah rujukan ekonomi Islam memosisikan instrumen seperti zakat sebagai mekanisme distribusi untuk memberi ruang bagi yang membutuhkan dan menopang kesejahteraan (Nasution & Razali, 2021; Rizani et al., 2023), yang dapat dibaca sebagai upaya memastikan manfaat sosial tidak hanya dinikmati kelompok kuat—selaras dengan perhatian Rawls pada pihak kurang beruntung, walau dasar normatifnya berbeda (Iskandar, 2018).

6.2 Perbedaan Mendasar: Fondasi Prosedural-Kontraktual Rawls vs. Fondasi Transendental-Maqāṣid Islam

Perbedaan kunci yang tampak dalam rujukan adalah fondasi normatifnya. Rawls merumuskan keadilan sebagai fairness melalui kesepakatan yang fair dan prosedur yang tidak memihak untuk menentukan prinsip-prinsip distribusi dalam struktur dasar masyarakat (Syibly, 2015). Sebaliknya, filsafat hukum Islam menegaskan bahwa keadilan bersumber dari Tuhan Yang Maha Adil dan terjalin dengan moralitas serta keyakinan transendental (Iskandar, 2018; Nugroho, 2023). Selain itu, filsafat Islam mengarahkan penilaian keadilan pada orientasi maqāṣid al-sharī'ah/maṣlaḥah—yakni kemaslahatan yang bertingkat (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt) sebagai ukuran tujuan hukum dan kebijakan (Iskandar, 2018; Khasanah, 2021).

Perbedaan fondasi ini juga berimplikasi pada cara memahami "sama" dan "adil". Sejumlah rujukan Islam menegaskan bahwa keadilan tidak mesti dimaknai sebagai sama rata; keadilan bisa proporsional dan berimbang dengan tanggung jawab dan kebutuhan (Darussamin et al., 2023; B. J. Nasution, 2014; Syaikhu, 2019). Sebaliknya, dalam bacaan atas Rawls, distribusi kebebasan dasar menuntut kesetaraan, sedangkan ketidaksamaan sosial-ekonomi harus dibenarkan dengan kriteria manfaat bagi yang kurang beruntung dan persamaan kesempatan (Asis, 2023; Nugraha & Wicaksana, 2021). Dengan demikian, Islam dan Rawls sama-sama berbicara tentang distribusi hak dan manfaat, tetapi Islam menekankan proporsionalitas berbasis beban-kewajiban dan maqāṣid, sedangkan Rawls menekankan fairness prosedural dalam struktur dasar dengan dua prinsip yang menyusun batas legitimasi ketidaksamaan (Iskandar, 2018).

6.3 Nuansa Kritik Internal: Rawls "Lebih Banyak Bicara Distribusi Kekayaan" (dalam Sebagian Pembacaan)

Salah satu rujukan yang tersedia memberikan catatan kritis bahwa Rawls dinilai "lebih banyak berbicara tentang distribusi kekayaan", sehingga dipersoalkan apakah ia membahas "keadilan" atau terutama "distribusi kekayaan" (Soleh, 2018). Catatan ini penting sebagai nuansa: diskursus keadilan Rawls dalam daftar sumber tidak dipresentasikan secara tunggal-positif, melainkan juga menerima kritik tentang ruang lingkup dan paradigma yang digunakan (Soleh, 2018). Nuansa tersebut dapat menjadi pembanding dengan filsafat Islam yang dalam rujukan-rujukan ekonomi dan hukum Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip lintas ranah (bukan hanya ekonomi), mencakup aspek moral, hukum, dan sosial (Hasanuddin, 2018; Iskandar, 2018; Nugroho, 2023).

________________________________________

7. Kesimpulan: Karakter Keadilan menurut Filsafat Islam dalam Distribusi Sosial

Berdasarkan rujukan yang tersedia, keadilan menurut filsafat Islam dapat disintesis sebagai konsep normatif yang: (i) mengatur keselarasan hak dan kewajiban (neraca hak-kewajiban) (Iskandar, 2018; Kholifah, 2020); (ii) bertumpu pada fondasi transendental bahwa keadilan bersumber dari Tuhan Yang Maha Adil dan menolak kezaliman (Iskandar, 2018; Nugroho, 2023); dan (iii) berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah/maṣlaḥah sebagai tujuan hukum dan kebijakan publik, dengan hierarki kemaslahatan (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt) (Iskandar, 2018; Khasanah, 2021). Pada tataran distribusi manfaat dan beban sosial-ekonomi, filsafat Islam menekankan amanah sumber daya, persaudaraan universal, larangan riba sebagai anti-kezaliman, serta mendorong mekanisme kerja sama yang fair (misalnya profit-and-loss sharing) (Kholifah, 2020; Marilang, 2018; Nazra, 2023). Instrumen zakat, dalam rujukan-rujukan yang disediakan, tampil sebagai mekanisme distribusi yang melembagakan hak kaum miskin atas harta orang mampu dan menopang keadilan sosial (Aris, 2021; Nasution & Razali, 2021; Rizani et al., 2023).

Dalam konteks "dari Plato hingga Rawls", filsafat Islam dapat dibaca berdialog dengan dua tradisi: dari Plato, Islam berbagi perhatian bahwa keadilan terkait keteraturan dan integrasi sosial yang menjaga kesatuan masyarakat (Hasanuddin, 2018; Samsuri, 2018), sementara dari Rawls, Islam bersinggungan pada problem distribusi hak–kewajiban dan perhatian terhadap pihak yang rentan, meski Islam menambatkannya pada maqāṣid/maṣlaḥah dan prinsip proporsionalitas (keadilan berimbang) alih-alih sekadar prosedural-kontraktual (Darussamin et al., 2023; Iskandar, 2018). Sintesis ini menunjukkan bahwa keadilan menurut filsafat Islam bukan hanya slogan moral, melainkan kerangka normatif yang menstrukturkan distribusi hak-kewajiban serta manfaat-beban secara adil melalui orientasi kemaslahatan dan penolakan kezaliman (Al-Butary, 2021; Iskandar, 2018; Khasanah, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak keadilan dalam regulasi poligami: Kajian filsafat keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Undang: Jurnal Hukum, 2(2), 409–431. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431

Ajib, G. (2013). Bunga pinjaman dalam perspektif keadilan (Studi kasus bunga pinjaman di KPRI Nusantara IAIN Walisongo). Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 1–32. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.688

Al-Butary, B. (2021). Konsep murabahah dalam diktum filsafat ekonomi Islam. Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(1). https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.9357

Aris, M. L. (2021). Eksistensi nilai al-'adalah pada kebijakan zakat di Indonesia. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 9(1), 36–54. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.226

Asis, L. F. (2023). Konsep keadilan: Pendekatan filsafat hukum. Tarunalaw: Journal of Law and Syariah, 1(02), 184–191. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.160

Asytuti, R. (2017). Rekonsepsi ekonomi Islam dalam perilaku dan motivasi ekonomi. Religia, 14(1). https://doi.org/10.28918/religia.v14i1.34

Darussamin, Z., Adynata, A., Zailani, Z., Armansyah, A., & Zikri, A. (2023). Analisis hadis-hadis 'aṣabah dalam konteks kewarisan Islam (Studi terhadap pemaknaan dan implementasi). Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 7(2), 397. https://doi.org/10.29240/alquds.v7i2.6652

Hasanuddin, I. (2018). Keadilan sosial: Telaah atas filsafat politik John Rawls. Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, 17(2), 193–204. https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205

Iskandar, Z. (2018). Teori keadilan: Pengaruh pemikiran etika Aristoteles kepada sistem etika Ibn Miskawaih. https://doi.org/10.33753/madani.v2i1.37

Khasanah, K. (2021). Telaah integratif filsafat hukum publik dan teori maṣlaḥah terhadap kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 37–52. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041

Kholifah, A. (2020). Penerapan keadilan dalam pembangunan ekonomi dengan kebijakan investasi melalui bank syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (Jeskape), 4(2), 333–356. https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.709

Marilang, M. M. (2018). Keadilan sosial terhadap anak luar nikah. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(2), 381. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7549

Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. Yustisia: Jurnal Hukum, 3(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106

Nasution, M. S., & Razali, R. (2021). Zakat dan keadilan sosial: Analisis terhadap Kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid. At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(1), 13–24. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1160

Nazra, W. A. (2023). Filsafat hukum mengajarkan keadilan hukum. https://doi.org/10.31219/osf.io/7cufd

Nugraha, X., & Wicaksana, P. (2021). Keadilan proporsional sebagai landasan filosofis pengaturan perizinan pendirian tempat ibadah di Indonesia. Jurnal Jatiswara, 36(2), 177–192. https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.300

Nugroho, S. (2023). Limitations on the exclusive rights of intellectual property right holders (Social justice perspective). Al-Adl: Jurnal Hukum, 15(2), 404. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.9683

Rahman, M. T. (2022). Prinsip-prinsip keadilan distributif dalam pemikiran Sayyid Qutb. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 2(2), 211–216. https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.17779

Rizani, R., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Integrasi keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial dalam putusan pengadilan. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory, 1(4), 567–583. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.179

Samsuri, M. (2018). Konsep keadilan hukum (Konsep barat, konsep Islam, dan konsep Pancasila). Mamba'ul Ulum, 14(2), 45–60. https://doi.org/10.54090/mu.40

Soleh, A. K. (2018). Mencermati teori keadilan sosial John Rawls. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 5(1), 175–192. https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6152

Syafuri, H. B., & Wahyudin, M. (2022). The purpose of law in the study of legal philosophy. Formosa Journal of Sustainable Research, 1(6), 941–954. https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i6.1628

Syaikhu, S. (2019). Kewarisan Islam dalam perspektif keadilan gender. El-Mashlahah, 8(2). https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323

Syibly, M. R. (2015). Keadilan sosial dalam keuangan syariah. Millah: Journal of Religious Studies, 15(1), 73–100. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4