01907 - Ideologi dalam Perspektif Filsafat Islam: Kajian Kritis atas Sistem Gagasan, Nilai, dan Keyakinan dalam Diskursus Politik Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ideologi dalam perspektif filsafat Islam secara kritis dan sistematis. Dengan menggunakan pendekatan analisis konseptual dan pemetaan diskursus, kajian ini menelusuri bagaimana tradisi filsafat dan ilmu-ilmu Islam memahami fungsi ide, nilai, dan keyakinan dalam ranah politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa ideologi dalam filsafat Islam dipahami sebagai sistem nilai-kepercayaan yang mengarahkan tindakan politik, dengan fondasi yang idealnya bersifat etis. Dua genre diskursus politik dalam khazanah Islam—fiqh dan filsafat—sama-sama menekankan signifikansi etika sebagai dasar politik. Filsafat Islam juga menuntut adanya justifikasi rasional-etik dalam ideologi, bukan semata dogma yang menutup penalaran. Secara kritis, filsafat Islam membedakan antara Islam sebagai sumber nilai etis dan Islamisme sebagai ideologi politik yang mengklaim totalitas formal. Kritik ideologis, sebagaimana dikembangkan oleh Arkoun, Abu Rabi', dan Hasan Hanafi, diposisikan sebagai metode untuk mencegah agama direduksi menjadi legitimasi kekuasaan semata. Simpulan kajian ini menegaskan bahwa ideologi menurut filsafat Islam bukanlah perangkat mobilisasi kekuasaan, melainkan kerangka nilai yang harus senantiasa terbuka terhadap kritik rasional, pembuktian etis berbasis maqāṣid dan maṣlaḥah, serta refleksi historis yang berkelanjutan.

Kata kunci: ideologi, filsafat Islam, Islamisme, maqāṣid, etika politik, kritik ideologi

________________________________________

Abstract

This article critically and systematically examines the concept of ideology from the perspective of Islamic philosophy. Employing a conceptual analysis and discourse mapping approach, this study explores how the tradition of Islamic philosophy and sciences understands the function of ideas, values, and beliefs in the political sphere. The findings indicate that ideology in Islamic philosophy is understood as a system of value-beliefs that directs political action, with a foundation that is ideally ethical in character. Two genres of political discourse in the Islamic intellectual tradition—fiqh and philosophy—both emphasize the significance of ethics as the basis of politics. Islamic philosophy also requires that ideology possess rational-ethical justification, rather than being merely dogma that forecloses reasoning. Critically, Islamic philosophy distinguishes between Islam as a source of ethical values and Islamism as a political ideology that claims formal totality. Ideological critique, as developed by Arkoun, Abu Rabi', and Hasan Hanafi, is positioned as a method to prevent religion from being reduced to mere political legitimation. This study concludes that ideology according to Islamic philosophy is not a tool of power mobilization, but rather a framework of values that must remain open to rational critique, ethical verification based on maqāṣid and maṣlaḥah, and sustained historical reflection.

Keywords: ideology, Islamic philosophy, Islamism, maqāṣid, political ethics, ideological critique

________________________________________

1. Pendahuluan: "Ideologi" sebagai Persoalan Filsafat Politik dalam Studi Islam

Dalam kajian filsafat politik, ideologi umumnya dipahami sebagai himpunan gagasan, nilai, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang menjadi dasar seseorang atau kelompok menentukan sikap politik dan mengarahkan tingkah laku politiknya (Roswantoro, 2020). Pemahaman ini selaras dengan pengertian ideologi dalam arti non-pejoratif sebagai sebuah sistem ide atau gagasan yang mencakup keyakinan dan cita-cita—termasuk keyakinan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi—yang membentuk orientasi tindakan (Muhammad, 2022). Dalam horizon ini, ideologi bukan sekadar "wacana abstrak," melainkan perangkat orientatif yang menstrukturkan penilaian, justifikasi, dan praksis kekuasaan di ruang publik (Muhammad, 2022; Roswantoro, 2020).

Namun, dalam wacana Islam kontemporer, istilah "ideologi" juga kerap muncul untuk menandai pergeseran dari agama sebagai sumber etika menjadi agama sebagai proyek politik. Sejumlah kajian mengenai relasi Islam–negara menegaskan adanya dua kecenderungan besar: (i) pihak yang mempertahankan Islam sebagai petunjuk moral, etika, dan spiritual; serta (ii) pihak yang menjadikan Islam sebagai ideologi—dengan implikasi persaingan, bahkan benturan, dengan ideologi lain, termasuk Pancasila dalam konteks Indonesia ("Meritokrasi, Populisme Kanan, dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024; Suyadi & Sutrisno, 2018). Karena itu, membahas "ideologi menurut filsafat Islam" menuntut pemetaan: (a) bagaimana tradisi filsafat dan ilmu-ilmu Islam memahami fungsi ide, nilai, dan keyakinan dalam politik; dan (b) bagaimana filsafat Islam mengkritik transformasi agama menjadi ideologi yang tertutup atau memonopoli kebenaran politik (Soetomo, 2020; Suyadi & Sutrisno, 2018).

________________________________________

2. Definisi Operasional: Ideologi Politik dan Kaitannya dengan Cara Pandang (Worldview)

Salah satu definisi yang eksplisit dalam literatur kajian politik Islam menyebut ideologi politik sebagai himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki individu atau kelompok; dari himpunan itu seseorang atau kelompok membentuk sikap terhadap persoalan politik dan menentukan perilaku politiknya (Roswantoro, 2020). Definisi ini menekankan dua hal: (i) dimensi kognitif-normatif berupa nilai dan kepercayaan, serta (ii) dimensi praksis berupa konsekuensi tindakan dan perilaku (Roswantoro, 2020).

Dalam tradisi Islam, konsep yang sering berfungsi sebagai fondasi ideologis—dalam arti "cara pandang menyeluruh"—adalah 'aqīdah atau worldview. Kajian tentang ekonomi-politik Islam, misalnya, menyatakan bahwa sistem—termasuk sistem ekonomi—berjalan seiring dengan sistem politik dan ideologi; bahkan ekonomi-ideologi berjalan bersama politik-ideologi (Fanani & Triani, 2023; "Meritokrasi, Populisme Kanan, dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024). Kerangka Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebagaimana dibaca para peneliti, menunjukkan cara pandang bahwa sistem ekonomi Islam hanya dapat terwujud jika sistem politik selaras dengan ideologi Islam, dan cara pandang itu dipahami sebagai berbasis worldview tertentu (Fanani & Triani, 2023). Pada titik ini, "ideologi" dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi praktis dari worldview (pandangan dunia) yang mengklaim totalitas, misalnya melalui slogan "syariah sebagai solusi" (Fanani & Triani, 2023).

Dengan demikian, untuk kepentingan filsafat Islam, ideologi dapat dipandang sebagai:

1. Struktur nilai-kepercayaan yang mengikat komunitas dan memberi orientasi tindakan politik (Muhammad, 2022; Roswantoro, 2020);

2. Artikulasi worldview ('aqīdah) dalam ranah sosial-politik yang berpotensi menjadi tertutup (dogmatis) atau terbuka (etis-kritis), bergantung pada cara penalaran dan tujuan moralnya (Fanani & Triani, 2023; "Meritokrasi, Populisme Kanan, dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024).

________________________________________

3. Dua Genre Diskursus Politik dalam Khazanah Islam: Fiqh dan Filsafat—Keduanya Bertumpu pada Etika

Kajian pemetaan "diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam" menyimpulkan bahwa sampai periode pertengahan, teori politik dalam studi Islam berkembang dalam dua genre: (i) fiqh dan (ii) filsafat (Soetomo, 2020). Keduanya berbeda perspektif, pendekatan, sumber etika, dan para eksponen, tetapi sama-sama menekankan signifikansi etika dalam politik atau menjadikan etika sebagai dasar politik (Soetomo, 2020). Dengan kata lain, dalam horizon filsafat Islam, ideologi sebagai sistem gagasan yang memandu tindakan politik idealnya tidak dapat dipisahkan dari struktur etika (Soetomo, 2020).

Arah ini juga tampak dalam refleksi atas pemikiran politik Ibnu Sina yang menolak penyempitan politik sebagai sekadar perebutan kekuasaan elite; politik dipahami sebagai cara membangun relasi sosial demi negara yang adil dan makmur, serta menuntut komunikasi yang baik antara penguasa dan rakyat (Sari, 2019). Ibnu Sina menautkan etika kepemimpinan dengan nubuwwah (nilai-nilai kenabian) yang perlu diwujudkan pemimpin, dan menekankan kepatuhan warga pada hukum sebagai bagian dari pembentukan negara berbudi luhur (Sari, 2019). Klaim-klaim tersebut memperlihatkan bahwa dalam filsafat politik Islam klasik, fondasi gagasan politik cenderung etis-normatif—sebuah karakter yang penting untuk membedakan "ideologi sebagai orientasi nilai" dari "ideologi sebagai instrumentalisasi agama" (Sari, 2019; Soetomo, 2020).

________________________________________

4. Hubungan Wahyu dan Akal: Syarat Epistemologis agar Ideologi Tidak Menjadi Anti-Filsafat

Dalam sebagian persepsi populer, filsafat (akal) sering dikontraskan dengan agama (wahyu), dan ketegangan ini dapat memicu "resistensi ideologis" (Ahmad, 2017). Akan tetapi, studi tentang Al-Farabi menegaskan upaya rekonsiliasi: teori-teori filosofis—termasuk teori politik dan metafisika—digunakan untuk menghubungkan konsep filosofis dengan ilmu agama (Ahmad, 2017). Al-Farabi dipaparkan sebagai pemikir yang menguasai filsafat, meyakini sumber-sumber Islam, dan menerimanya melalui akal dan logika; bahkan disebut adanya hubungan timbal balik antara konsep kebenaran dalam filsafat dan konsep haqq dalam Islam, serta kemiripan konsep negara dan agama dalam hal kepatuhan pada pemerintah (Ahmad, 2017).

Dalam konteks "ideologi," implikasinya adalah: jika ideologi dipahami sebagai sistem gagasan yang memandu tindakan politik (Muhammad, 2022; Roswantoro, 2020), maka filsafat Islam menuntut ideologi itu memiliki justifikasi rasional-etik, bukan semata dogma yang menutup penalaran. Ketika tradisi tertentu memusuhi kalam, filsafat, dan tasawuf, hal itu dapat dipahami sebagai problem ideologis yang mengancam dinamika intelektual—misalnya dalam kritik terhadap Salafisme yang dipandang bermasalah karena memonopoli diskursus dan bersikap hostil terhadap tradisi intelektual seperti filsafat (Wasisto, 2021). Kritik tersebut sekaligus menegaskan bahwa filsafat sebagai ruang kritik merupakan perangkat untuk mencegah ideologi berubah menjadi klaim tunggal yang meniadakan keragaman intelektual Islam (Ahmad, 2017; Wasisto, 2021).

________________________________________

5. Dari "Islam sebagai Nilai Politik" ke "Islam sebagai Ideologi Politik": Islamisme dan Problem Al-Ḥākimiyyah

Sejumlah literatur menekankan pembedaan penting: Islam dapat memuat nilai-nilai politik, tetapi tidak niscaya memerintahkan bentuk pemerintahan tertentu (Burhanudin, 2021; Parhanudin, 2022). Dalam analisis kritis atas Islamisme Sayyid Quṭb dan konsep al-Ḥākimiyyah, dinyatakan bahwa ideologi tersebut mengampanyekan struktur politik yang diyakini berasal dari kehendak Tuhan, bukan dari kedaulatan rakyat; dan al-Ḥākimiyyah mengabaikan hukum serta sistem nilai buatan manusia, sehingga pihak yang menolak dapat dicap sebagai musuh (Burhanudin, 2021). Artikel yang sama juga menegaskan kritik normatif bahwa Islamisme melalui al-Ḥākimiyyah seharusnya dipahami sebagai struktur politik, bukan struktur iman; dan ide Quṭb merupakan interpretasi spesifik yang tidak identik dengan Islam sebagai ajaran, melainkan ideologi politik yang berbeda dari ajaran Islam (Burhanudin, 2021). Sejalan dengan itu, kajian "Sharia in Secular State" menyebut Islamisme sebagai proyek yang menjadikan Islam ideologi nasional atau global dan menuntut penerapan syariah secara total melalui instrumen negara; namun ditegaskan pula bahwa Islamisme lahir dari interpretasi spesifik dan tidak identik dengan Islam, melainkan ideologi politik yang berbeda dari ajaran agama (Parhanudin, 2022).

Dalam perspektif filsafat Islam, problem ideologisasi seperti ini dapat dibaca sebagai transformasi "agama sebagai sumber nilai" menjadi "agama sebagai desain institusional tunggal" yang mengunci ruang ijtihad politik. Literatur tentang khilafah versus nation-state menegaskan bahwa khilafah dipahami sebagai bentuk yang menyatukan agama dan politik—negara sebagai institusi politik sekaligus religius—tetapi ditegaskan bahwa Islam tidak mewajibkan struktur khilafah dan tidak menerima bentuk administrasi yang permanen sebagai kewajiban agama (Faiz & Mujibuddin, 2023). Dengan demikian, filsafat Islam dalam pembacaan kritis kontemporer cenderung memisahkan: (a) nilai-nilai politik Islam dari (b) klaim ideologi politik tertentu yang dianggap "satu-satunya format islami" (Burhanudin, 2021; Faiz & Mujibuddin, 2023).

________________________________________

6. Tipologi Peran Agama dalam Politik: Ideologi, Etika, atau Sub-Ideologi

Literatur tentang syariat Islam dalam negara hukum Pancasila mengklasifikasikan peran agama dalam politik ke dalam tiga bentuk: (i) agama sebagai ideologi politik, (ii) agama sebagai landasan etika, moral, dan spiritual, serta (iii) agama sebagai sub-ideologi (Suyadi & Sutrisno, 2018). Kerangka yang mirip juga muncul dalam studi "Sharia in Secular State" yang menyebut kategori: agama sebagai ideologi politik; agama sebagai dasar etika, moral, dan spiritual; serta agama sebagai sub-ideologi (Parhanudin, 2022). Tipologi ini berguna untuk merumuskan "ideologi menurut filsafat Islam" secara lebih presisi: filsafat Islam tidak harus menolak "ideologi" sebagai sistem nilai—karena politik memang membutuhkan orientasi nilai—tetapi menuntut pembedaan antara nilai etis Islam dan ideologi politik yang mengklaim totalitas formal (Burhanudin, 2021; Parhanudin, 2022; Suyadi & Sutrisno, 2018).

Selaras dengan itu, tradisi pemikiran Sunni sebagaimana dibaca dalam kajian tentang Abdurrahman Wahid disebut fleksibel merespons isu politik dan tidak memperlakukan Al-Qur'an dan hadis sebagai "sejenis ideologi" (Gerung, 2016). Pernyataan ini menunjukkan adanya orientasi filsafat politik Islam yang berhati-hati terhadap "pembekuan" wahyu menjadi ideologi politis yang rigid (Gerung, 2016; Suyadi & Sutrisno, 2018).

________________________________________

7. Post-Islamisme sebagai Kritik Internal atas Rigiditas Ideologi Islamisme

Dalam kajian tentang kebijakan negara terkait penerapan syariah dan perubahan pola gerakan Islam di Indonesia, post-Islamisme dipahami sebagai proyek untuk melampaui Islamisme dalam ranah sosial, politik, dan intelektual; ia muncul sebagai alternatif terhadap ideologi Islamisme yang lebih kaku (Muktafi et al., 2022). Di sana, Islamisme dipahami sebagai ideologi gerakan yang diterjemahkan menjadi strategi politik yang bisa demokratis maupun tidak demokratis (Muktafi et al., 2022). Kerangka ini penting bagi filsafat Islam karena menunjukkan adanya dinamika internal umat dalam merumuskan kembali hubungan agama dan politik: dari ideologi yang kaku ke orientasi yang lebih akomodatif terhadap demokrasi, sembari tetap menonjolkan sisi keislaman (Muktafi et al., 2022).

Dengan demikian, dalam horizon filsafat Islam, "ideologi" tidak diperlakukan sebagai entitas statis, melainkan sebagai medan kritik dan reformulasi rasional-etik—terutama ketika ideologi menjadi instrumen dominasi dan homogenisasi, sebagaimana kritik terhadap kecenderungan ekstremis yang mengubah Islam dari agama menjadi ideologi-politik demi kepentingan kelompok, sehingga Islam menjadi alat dominasi dan penyeragaman (Efendi et al., 2022). Nuansa ini menegaskan bahwa filsafat Islam dapat bersifat reflektif-kritis terhadap ideologi, bukan sekadar afirmatif (Efendi et al., 2022; Muktafi et al., 2022).

________________________________________

8. Kritik Filosofis terhadap Fungsi Ideologis: dari Arkoun hingga Abu Rabi'

Sejumlah studi menekankan bahwa problem besar dalam sejarah intelektual Islam modern adalah ketika Islam direduksi menjadi legitimasi ideologis belaka, sementara kritik filsafat dan ilmu sosial dikeluarkan dari studi Islam, sehingga terjadi kevakuman intelektual (Iqbal, 2019). Dalam pembacaan atas kritik sejarah Islam modern, Arkoun dikutip melihat bahwa sejarah Islam sebagai ladang berpikir dan sistem norma sering dijadikan legitimasi ideologis; salah satu gejalanya adalah studi hadis dan syariah yang menutup diri dari kritik filsafat dan ilmu sosial (Iqbal, 2019). Sejalan dengan itu, kajian tentang Abu Rabi' menegaskan perlunya membuka studi Islam pada perspektif ilmu sosial dan filsafat; Islam dapat dilihat sedikitnya dalam beberapa aspek, termasuk aspek filosofis dan ideologis—yakni Islam sebagai problem filsafat dan ideologi dalam pemikiran Arab-Islam—dan keterkaitan antaraspek membuka peluang penggunaan disiplin lain untuk memahami Islam (Simon, 2020). Di titik ini, kritik ideologis diposisikan sebagai metode untuk menyingkap fungsi sosial-politik dari teks atau pemikiran tertentu (Iqbal, 2019; Simon, 2020).

Arah kritik tersebut selaras dengan seruan pembaruan metodologis: Arkoun dikemukakan mendorong umat Islam mengevaluasi kembali tradisi Islam dan mengkritik ortodoksi serta dogmatisme yang mencampuradukkan wahyu dan non-wahyu dalam pemikiran Islam (Nasikhin et al., 2022). Hasan Hanafi, dalam studi yang sama, ditampilkan menggunakan metode Marxian dan teori kritis untuk menganalisis agama dengan menekankan konteks sosial-politiknya, serta menggunakan filsafat dan berpikir kritis untuk persoalan keagamaan dan filosofis (Nasikhin et al., 2022). Secara sintesis, referensi ini mendukung tesis bahwa "ideologi menurut filsafat Islam" tidak cukup diletakkan sebagai perangkat mobilisasi, melainkan harus tunduk pada kritik epistemologis, historis, dan etis agar tidak berubah menjadi dogmatisme politik (Iqbal, 2019; Nasikhin et al., 2022).

________________________________________

9. Ideologi, Hegemoni, dan Kritik Ideologi: Kontribusi Teori Sosial untuk Filsafat Islam

Kritik ideologi dalam ranah media dan kekuasaan menunjukkan bahwa ideologi dapat beroperasi sebagai mekanisme hegemoni: media tidak netral ketika dikuasai politik informasi atau ekonomi-politik informasi, sementara konsep hegemoni menjadi strategis dalam praktik media (Muhammad, 2022). Dalam kerangka ini, ideologi juga dapat dipahami sebagai sarana yang menopang kepentingan tertentu—sebagaimana pembacaan atas Marx dan ideologi sebagai "kesadaran palsu"—dan beroperasi melalui distorsi bahasa dan politik (Muhammad, 2022). Perspektif semacam ini relevan bagi filsafat Islam kontemporer ketika menilai bagaimana simbol, slogan, atau narasi keagamaan berfungsi ideologis dalam kontestasi kekuasaan (Muhammad, 2022; Simon, 2020).

Di ranah pendidikan Islam, kritik ideologis ditegaskan sebagai kebutuhan untuk mereposisi pendidikan Islam di tengah hegemoni kapitalisme global, dan untuk menyelaraskan ideologi pendidikan dengan Pancasila serta nilai-nilai Islam humanistik; strategi yang ditekankan adalah praktik diskursif yang dibebaskan dari kepentingan instrumental-pragmatis dan merefleksikan demokrasi yang sejalan dengan Pancasila dan nilai Islam (Evkuran, 2016). Artikel ini juga menegaskan rekonsepsi Islam sebagai "agama kritis" yang relevan sebagai landasan rekonstruksi filsafat, termasuk filsafat pendidikan Islam (Evkuran, 2016). Pada level filsafat, hal ini menyiratkan bahwa ideologi sebagai sistem gagasan yang memandu tindakan harus selalu terbuka terhadap kritik rasional dan koreksi etis—bukan perangkat indoktrinasi yang menutup diskursus (Evkuran, 2016; Muhammad, 2022).

________________________________________

10. Orientasi Maqāṣid dan Etika: Fondasi Aksiologis agar Ideologi Tetap Manusiawi

Salah satu kontribusi filsafat kontemporer dalam hukum Islam menekankan bahwa maqāṣid perlu diteorikan secara etis. Dalam pembacaan atas Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān, ditegaskan bahwa rasionalisasi hukum Islam yang sahih adalah maṣlaḥah yang dipahami sebagai khuluq (etika); moderasi dipahami sebagai akomodasi aspek legal dan etis hukum Islam, serta direkomendasikan pendekatan filsafat moral bagi hukum Islam (Zarkasyi et al., 2020). Kerangka ini penting untuk "ideologi menurut filsafat Islam" karena memberikan tolok ukur: ideologi politik yang mengklaim berbasis Islam harus diuji pada orientasi etis (maṣlaḥah/khuluq) dan kapasitasnya memelihara moderasi, bukan sekadar pada formalitas simbolik atau klaim sakralitas politik (Burhanudin, 2021; Suyadi & Sutrisno, 2018; Zarkasyi et al., 2020).

Korelasi "etika sebagai dasar politik" yang ditemukan dalam pemetaan diskursus politik Islam—baik fiqh maupun filsafat (Soetomo, 2020)—berjumpa dengan penekanan maṣlaḥah sebagai rasionalisasi etis (Zarkasyi et al., 2020). Secara sintesis, filsafat Islam mengarahkan agar ideologi dipahami sebagai arsitektur nilai yang menuntun tindakan politik menuju kebaikan bersama, bukan sebagai absolutisasi format kekuasaan tertentu (Soetomo, 2020; Zarkasyi et al., 2020).

________________________________________

11. Sintesis Konseptual: Ideologi menurut Filsafat Islam

Berdasarkan sintesis lintas-sumber di atas, "ideologi menurut filsafat Islam" dapat dirumuskan dalam beberapa proposisi yang saling terkait:

Pertama, ideologi sebagai sistem nilai-kepercayaan yang mengarahkan tindakan politik. Hal ini sesuai dengan definisi ideologi politik sebagai himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang menentukan sikap dan perilaku politik (Roswantoro, 2020), dan selaras dengan pengertian ideologi sebagai sistem ide yang mencakup keyakinan serta cita-cita sosial-politik (Muhammad, 2022).

Kedua, fondasi ideologi dalam Islam idealnya bersifat etis. Diskursus politik Islam—baik dalam fiqh maupun filsafat—sama-sama menekankan etika sebagai karakter dasar politik (Soetomo, 2020); pemikiran Ibnu Sina menempatkan nilai-nilai kenabian dan kepatuhan pada hukum sebagai basis negara berbudi luhur (Sari, 2019). Kerangka maqāṣid etis juga memperkuat bahwa rasionalisasi hukum, dan oleh implikasi orientasi politik, bertumpu pada maṣlaḥah dan khuluq (Zarkasyi et al., 2020).

Ketiga, relasi wahyu–akal adalah syarat agar ideologi tidak menjadi anti-intelektual. Al-Farabi dipaparkan menghubungkan filsafat dan agama, menerima sumber Islam dengan akal dan logika, serta menunjukkan hubungan timbal balik antara konsep kebenaran dan haqq, antara filosof dan imam, serta antara negara dan agama (Ahmad, 2017). Sebaliknya, ideologi yang memusuhi filsafat, kalam, dan tasawuf berisiko memonopoli Islam dan memiskinkan dinamika intelektual (Wasisto, 2021).

Keempat, filsafat Islam mengkritik ideologisasi agama yang memutlakkan struktur politik tertentu (Islamisme). Kritik terhadap Quṭb menilai al-Ḥākimiyyah sebagai proposal struktur politik yang menegasikan hukum dan nilai buatan manusia serta mengeras dalam logika kawan–lawan; dan ditekankan bahwa Islamisme adalah ideologi politik yang berbeda dari ajaran Islam (Burhanudin, 2021). Kajian lain menegaskan Islamisme sebagai ideologi yang menuntut penerapan syariah total melalui instrumen negara, tetapi tetap dibedakan dari Islam sebagai agama (Parhanudin, 2022). Wacana khilafah juga dipersoalkan: Islam tidak mewajibkan struktur khilafah sebagai format tunggal (Faiz & Mujibuddin, 2023).

Kelima, kritik ideologis adalah bagian inheren dari filsafat Islam modern. Arkoun dan Abu Rabi' menyoroti bahaya ketika Islam dijadikan legitimasi ideologis belaka dan menuntut pembukaan studi Islam pada kritik filsafat dan ilmu sosial (Iqbal, 2019; Simon, 2020); Arkoun juga dikemukakan mengkritik ortodoksi dan dogmatisme serta mendorong evaluasi ulang tradisi (Nasikhin et al., 2022). Kritik ideologi dalam pendidikan Islam menekankan praktik diskursif bebas kepentingan instrumental sebagai basis demokrasi dan nilai Islam-humanistik (Evkuran, 2016).

________________________________________

12. Penutup

Dengan menempatkan ideologi sebagai sistem gagasan-nilai yang mengarahkan tindakan politik (Muhammad, 2022; Roswantoro, 2020), filsafat Islam cenderung mengarahkan ideologi ke tiga horizon normatif: (i) etika sebagai fondasi politik (Sari, 2019; Soetomo, 2020; Zarkasyi et al., 2020); (ii) rasionalitas-kritis dalam relasi wahyu dan akal (Ahmad, 2017; Iqbal, 2019; Nasikhin et al., 2022); dan (iii) kewaspadaan terhadap ideologisasi agama yang memutlakkan format kekuasaan—Islamisme dan khilafisme—serta menutup pluralitas penafsiran (Burhanudin, 2021; Faiz & Mujibuddin, 2023; Wasisto, 2021).

Dengan demikian, "ideologi menurut filsafat Islam" bukan sekadar perangkat mobilisasi kekuasaan, melainkan kerangka nilai yang harus selalu terbuka terhadap kritik, pembuktian etis (maṣlaḥah), dan refleksi historis agar agama tidak direduksi menjadi justifikasi politik semata (Iqbal, 2019; Zarkasyi et al., 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, K. B. (2017). Imajinasi kebangsaan di Nusantara: Suatu kajian bibliografis. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 13(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2017.0072.168-203

Burhanudin, J. (2021). Islamic book and Islam in Indonesia: A historical perspective. Insaniyat: Journal of Islam and Humanities, 6(1), 29–41. https://doi.org/10.15408/insaniyat.v6i1.21946

Efendi, B., Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, S. E. (2022). The reconstruction of values in handling terrorism based on Pancasila. International Journal of Law Reconstruction, 6(1), 29. https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i1.21017

Evkuran, M. (2016). On Salafism as a crisis theology and social movement: An analysis on Salafi ideology and its impacts on the Muslim world. Eurasian Journal of Religious Studies, 5(1), 114–121. https://doi.org/10.26577/ejrs-2016-1-174

Faiz, Abd. A., & Mujibuddin, M. (2023). Dissemination of religious moderation for the millennial generation in the Jendral Sudirman Mosque Yogyakarta. Al-Qalam, 29(1), 1. https://doi.org/10.31969/alq.v29i1.1218

Fanani, Z., & Triani, T. (2023). Islam dan perubahan politik: Studi pergeseran pemikiran Sayyid Qutb tentang politik Islam. Tsaqofah: Sanaamul Quran Jurnal Wawasan Keislaman, 3(2), 135–150. https://doi.org/10.62096/tsaqofah.v3i2.48

Gerung, R. (2016). Feminist pedagogy: A political position. Jurnal Perempuan, 21(3), 265–271. https://doi.org/10.34309/jp.v21i3.132

Iqbal, I. (2019). Diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 2(1), 1. https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1876

Meritokrasi, populisme kanan, dan revitalisasi diskursus publik: Perspektif filosofis Michael Sandel. (2024). Proceedings of the National Conference on Indonesian Philosophy and Theology, 2(1), 233–256. https://doi.org/10.24071/snf.v2i1.8484

Muhammad, I. (2022). Understanding the problem of Islamic women's leadership in Indonesia: An ecofeminism analysis. Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, 6(1), 99. https://doi.org/10.30983/it.v6i1.5560

Muktafi, M., Haidary, A. H. A., & Zamzami, M. (2022). Rereading Sayyid Quṭb's Islamism and political concept of al-Ḥākimiyyah: A critical analysis. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 24(1), 271–310. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no1.8

Nasikhin, N., Ismutik, I., & Albab, U. (2022). Philosophy of Islamic science in Al-Farabi's perspective. Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam, 3(1), 20–34. https://doi.org/10.35961/rsd.v3i1.411

Parhanudin, Muh. A. (2022). Meta concept of horizon ilmu and its application on Islamic political thought department of UIN Mataram. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(2), 110–131. https://doi.org/10.20414/politea.v4i2.4732

Roswantoro, A. (2020). Understanding the contestation of multi political parties in Indonesia through Nietzsche's conflictive-agonistic power and Elias's figurative power conception. Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 20(1), 1–15. https://doi.org/10.14421/esensia.v20i1.1619

Sari, D. (2019). Kuasa dan moral: Refleksi filsafat sosial dan politik Islam Ibnu Sina. Dialogia, 16(2), 198–217. https://doi.org/10.21154/dialogia.v16i2.1503

Simon, J. C. (2020). Pendidikan Kristiani di era post-truth: Sebuah perenungan hermeneutis Paul Ricoeur. Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, 5(1), 93–110. https://doi.org/10.30648/dun.v5i1.330

Soetomo, G. (2020). Radikalisme di Indonesia: Sejarah rekonstruksi dan dekonstruksi. Jurnal Indo-Islamika, 6(1), 108–138. https://doi.org/10.15408/idi.v6i1.14798

Suyadi, S., & Sutrisno, S. (2018). A genealogical study of Islamic education science at the Faculty of Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 56(1), 29–58. https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.29-58

Wasisto, M. A. (2021). Reflecting on Kejawen: Javanese esoteric teachings in Indonesian national development. Udayana Journal of Law and Culture, 5(2), 96. https://doi.org/10.24843/ujlc.2021.v05.i02.p01

Zarkasyi, H. F., Zarkasyi, A. F., Prayogo, T. I., & Da'i, R. A. N. R. (2020). Ibn Rushd's intellectual strategies on Islamic theology. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 20(1), 19. https://doi.org/10.22373/jiif.v20i1.5786