01895 - Filsafat Politik Dalam Tradisi Islam: Konsep, Tokoh, Dan Perdebatan Kontemporer

Abstrak

Artikel ini mengkaji filsafat politik dalam tradisi Islam secara komprehensif, mencakup pengertian dan ruang lingkup, genealogi intelektual, konsep-konsep kunci, tokoh-tokoh utama, serta perdebatan kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis diskursus, kajian ini memetakan perkembangan filsafat politik Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat politik Islam berkembang di persilangan dua genre besar keilmuan Islam, yakni fiqh dan filsafat, dengan etika sebagai fondasi bersama. Konsep-konsep kunci seperti negara, keadilan, kekuasaan, kebebasan, dan legitimasi dikaji melalui kontribusi tokoh-tokoh seperti al-Fārābī, al-Māwardī, Ibn Rushd, dan Ibn Sīnā. Di era modern, filsafat politik Islam menjadi arena perdebatan tentang relasi agama dan negara, implementasi syariat, demokrasi, sekularisme, dan legitimasi kekuasaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa filsafat politik Islam tidak dapat dipahami sebagai doktrin tunggal, melainkan sebagai tradisi reflektif yang terus bernegosiasi antara nilai-nilai etis-keagamaan, tuntutan rasionalitas, dan realitas institusional modern.

Kata Kunci: filsafat politik Islam, etika politik, negara ideal, legitimasi, syariat, demokrasi

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines political philosophy in the Islamic tradition, encompassing its definition and scope, intellectual genealogy, key concepts, major thinkers, and contemporary debates. Employing a literature study and discourse analysis approach, this study maps the development of Islamic political philosophy from the classical to the contemporary period. The findings reveal that Islamic political philosophy developed at the intersection of two major Islamic scholarly genres, namely fiqh and philosophy, with ethics as their common foundation. Key concepts such as the state, justice, power, freedom, and legitimacy are examined through the contributions of thinkers such as al-Fārābī, al-Māwardī, Ibn Rushd, and Ibn Sīnā. In the modern era, Islamic political philosophy has become an arena of debate regarding the relationship between religion and the state, the implementation of sharia, democracy, secularism, and the legitimacy of political authority. This study concludes that Islamic political philosophy cannot be understood as a single doctrine, but rather as a reflective tradition that continuously negotiates between ethico-religious values, the demands of rationality, and the realities of modern institutions.

Keywords: Islamic political philosophy, political ethics, ideal state, legitimacy, sharia, democracy

________________________________________

PENDAHULUAN

Filsafat politik merupakan cabang filsafat yang mengkaji konsep-konsep fundamental seperti negara, keadilan, kekuasaan, kebebasan, dan legitimasi. Dalam konteks peradaban Islam, filsafat politik memiliki sejarah panjang dan kaya yang mencerminkan perpaduan antara warisan intelektual Yunani, tradisi keilmuan Islam, serta kebutuhan praktis penyelenggaraan kekuasaan. Meskipun demikian, diskursus filsafat politik Islam sering kali luput dari perhatian akademis yang memadai, terutama karena dominasi paradigma teologi politik berbasis fiqh yang menjadi arus utama tradisi keilmuan Islam.

Kajian terhadap filsafat politik Islam menjadi semakin relevan di era kontemporer, mengingat tantangan yang dihadapi dunia Muslim dalam menegosiasikan antara nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan sistem politik modern, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan negara-bangsa (nation-state). Perdebatan mengenai relasi agama dan negara, posisi syariat dalam sistem hukum positif, serta format kelembagaan modern terus berlangsung dan membutuhkan landasan pemikiran yang kokoh.

Artikel ini bertujuan untuk memetakan secara sistematis perkembangan filsafat politik dalam tradisi Islam, mulai dari pengertian dan ruang lingkupnya, genealogi intelektualnya, konsep-konsep kunci yang dikembangkan, tokoh-tokoh utama beserta kontribusinya, hingga perdebatan-perdebatan kontemporer yang masih berlangsung. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman yang lebih komprehensif tentang filsafat politik Islam sebagai tradisi intelektual yang dinamis dan relevan.

________________________________________

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) dengan metode analisis diskursus. Sumber-sumber yang dikaji mencakup karya-karya ilmiah berupa artikel jurnal, buku, dan prosiding yang membahas filsafat politik Islam dari berbagai perspektif, mulai dari kajian historis-filosofis hingga analisis kontemporer. Pemetaan dilakukan secara sistematis terhadap konsep-konsep kunci, tokoh-tokoh utama, dan perdebatan yang berkembang dalam tradisi filsafat politik Islam. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama, kesamaan, perbedaan, serta perkembangan pemikiran dari masa ke masa.

________________________________________

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Politik dalam Tradisi Islam

Dalam kerangka teori politik valuational, filsafat politik dipahami sebagai jenis teori politik yang memuat penilaian moral dan norma—yakni teori yang menimbang "baik-buruk" serta konsekuensi etis dari penyelenggaraan kekuasaan, dan karenanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi kehidupan kolektif (Karsayuda, 2015; Kian, 2018). Dalam pengertian ini, filsafat politik berbeda dari pendekatan non-valuational yang berfokus pada "fakta-fakta politik" tanpa mempersoalkan norma moral (Kian, 2018). Pembedaan lain yang relevan—dalam kajian politik Islam—ialah pemisahan antara studi politik sebagai deskripsi praksis kekuasaan dan studi "pemikiran/filsafat politik" sebagai cabang filsafat yang tekanannya pada gagasan-gagasan, konsepsi, dan argumentasi (Fauzan, 2017; Hanafi, 2015).

Di dalam khazanah keilmuan Islam, diskursus politik teoretis (termasuk filsafat politik) dipetakan berkembang setidaknya melalui dua genre besar: disiplin fiqh dan disiplin filsafat (Iqbal, 2019). Masing-masing genre memiliki pendekatan, perspektif, serta sumber etik yang berbeda; namun keduanya sama-sama menekankan signifikansi etika dalam politik dan menjadikan etika sebagai karakter/basis politik (Iqbal, 2019). Karena itu, filsafat politik Islam sering tampil sebagai upaya merumuskan bagaimana konsep-konsep kenegaraan (negara, kepemimpinan, hukum, dan tujuan hidup bersama) harus ditata agar selaras dengan horizon etis-keagamaan (Fauzan, 2017; Iqbal, 2019).

2. Genealogi Intelektual: Fiqh, Filsafat, dan Dampak Penerjemahan Filsafat Yunani

Sejumlah kajian menegaskan bahwa filsafat politik Islam klasik–pertengahan tidak dapat dilepaskan dari perjumpaan dengan filsafat Yunani—terutama Plato dan Aristoteles—melalui proses penerjemahan dan transmisi ilmu (Fanani & Triani, 2023; Iqbal, 2019; Syaifuddin, 2018). Dalam konteks al-Fārābī, pengaruh Plato dan Aristoteles dinilai tampak jelas, termasuk pada konsepsi negara ideal dan orientasi pada kebajikan (Ahyar, 2018; Fanani & Triani, 2023). Bahkan, kajian tentang al-Madīnah al-Fāḍilah menegaskan bahwa karya tersebut sangat dipengaruhi tradisi Yunani, dan penerjemahan karya-karya Plato–Aristoteles menjadi salah satu jalur penting pembentukan horizon filsafat politik al-Fārābī (Ahyar, 2018; Syaifuddin, 2018).

Namun, perjumpaan itu tidak dipahami sebagai "penyalinan" belaka: beberapa kajian menekankan bahwa diskursus politik Islam mengolah warisan tersebut dalam bingkai ajaran Islam (misalnya melalui penautan antara metafisika, kenabian, dan politik) (Fanani & Triani, 2023; Habibah, 2020; "POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018). Pemetaan diskursus juga memperlihatkan bahwa hingga Abad Pertengahan, politik dibahas dalam dua genre—fiqh dan filsafat—dan keduanya sama-sama menjadikan etika sebagai fondasi politik, meskipun dengan perangkat konseptual yang berlainan (Fauzan, 2017; Iqbal, 2019). Pada sisi lain, kajian tafsir-politik seperti pembacaan atas Fath al-Qadīr menggarisbawahi bahwa diskursus politik yang sangat normatif dan rigid pada dogma dapat lebih tepat dipahami sebagai "teologi politik" ketimbang filsafat politik (dalam pengertian refleksi rasional-filosofis) (Fauzan, 2017; Hanafi, 2015).

3. Mengapa Filsafat Politik (Sering) Tampak "Tidak Berkembang" dalam Tradisi Islam?

Sejumlah penulis mengemukakan tesis bahwa tradisi filsafat politik dalam Islam tidak berkembang secara menonjol karena pengajaran/pengembangan pemikiran politik berlangsung dalam dua disiplin yang terpisah—fiqh dan filsafat—dan, ironisnya, yang dominan dalam tradisi keilmuan Islam adalah fiqh; akibatnya, paradigma yang kuat adalah paradigma teologi politik (Fauzan, 2017; Hanafi, 2015). Kerangka ini juga dipakai untuk menjelaskan mengapa pembahasan politik sering sangat normatif (bertumpu pada doktrin) alih-alih bergerak sebagai refleksi filosofis yang otonom (Fauzan, 2017; Hanafi, 2015).

Dalam horizon ini, filsafat politik Islam dapat dipahami sebagai medan tarik-menarik antara: (a) kebutuhan refleksi rasional-filosofis tentang kehidupan bersama; dan (b) dominasi kerangka normatif-fiqh yang menautkan politik pada penjagaan agama/syariat, termasuk dalam perdebatan modern tentang posisi syariat dalam negara demokratis dan bagaimana syariat "dipahami dan dipraktikkan" (Fauzan, 2017; Hanafi, 2015). Karena itu, persoalan relasi Islam–negara, posisi syariat, dan format kelembagaan modern menjadi isu yang berulang dalam diskursus politik Islam kontemporer (Anto, 2022; Fauzan, 2017).

4. Konsep-Konsep Kunci Filsafat Politik Islam: Negara, Keadilan, Kekuasaan/Otoritas, Kebebasan, dan Legitimasi

4.1 Negara dan Tujuan Hidup Bersama: Kebahagiaan dan Kemakmuran Kolektif

Dalam rekonstruksi al-Fārābī, negara (dan masyarakat) ditautkan pada tujuan etis-teleologis: kebahagiaan (sa'ādah). Kajian kontekstualisasi al-Fārābī menegaskan bahwa relasi negara–warga harus diidealkan berbasis nilai etis agar terwujud masyarakat yang mengenal kebenaran dan menegakkannya melalui kerja sama menuju kemakmuran bersama (Fanani & Triani, 2023). Dalam pembacaan atas Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah, kebahagiaan disebut sebagai tujuan akhir negara; pemimpin dituntut membimbing warga secara adil sesuai doktrin agama demi tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat (Fanani & Triani, 2023). Paparan tentang negara ideal al-Fārābī juga menekankan figur pemimpin ideal yang diibaratkan "hati" penggerak organ sosial, dengan model kepemimpinan yang dekat dengan kenabian (dibimbing wahyu) atau, jika nabi tidak ada, filsuf (dibimbing akal dan kebijaksanaan) (Habibah, 2020; Syaifuddin, 2018).

Penautan politik pada kebahagiaan juga dipahami melalui hubungan metafisika–politik: kajian tentang tradisi peripatetik al-Fārābī menyatakan bahwa ilmu politik dilihat sebagai perluasan/perkembangan metafisika, sehingga tujuan utama negara adalah membimbing warga menuju Tuhan (Habibah, 2020; "POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018). Kerangka ini memperlihatkan bahwa filsafat politik Islam (setidaknya dalam al-Fārābī) bukan sekadar teori institusi, tetapi juga teori tujuan hidup manusia dalam tatanan kolektif (Fanani & Triani, 2023; Habibah, 2020).

4.2 Keadilan: Hak Warga, Etika Pemerintahan, dan Orientasi Maslahah

Dalam tafsir-politik al-Shawkānī (melalui Fath al-Qadīr), gagasan "ketatanegaraan" dibahas dalam kerangka konstitusional yang terbatas pada: konsep kepemimpinan dan musyawarah, konsep hak warga untuk memperoleh keadilan, serta hak warga untuk hidup berasosiasi dan berkumpul (Hanafi, 2015). Dengan demikian, keadilan bukan hanya kebajikan penguasa, melainkan juga berkaitan dengan hak warga dalam tatanan politik (Hanafi, 2015). Pada sisi lain, diskursus etika politik al-Māwardī menekankan bahwa penguasa harus senantiasa mematuhi nilai etika dan moral; etika politik diposisikan sebagai tolok ukur untuk menjalankan kekuasaan secara bermartabat (Hanafi, 2016). Penekanan pada tanggung jawab moral dan keadilan juga muncul dalam pembacaan kontemporer atas etika politik al-Māwardī yang menilai prinsip-prinsip tersebut relevan bagi tata kelola yang baik dan masyarakat berkeadilan sosial (Hanafi, 2016; Sakhi et al., 2024).

Dalam perspektif filsafat hukum khilafah, ragam bentuk sistem politik Islam (khilafah, imamah, mulk/kerajaan, hingga bentuk nation-state) dipandang harus diarahkan pada pencapaian maslahah; ukuran maslahah dirujukkan pada prinsip-prinsip universal tertentu dalam tradisi maqāṣid al-sharī'ah (Asmawi, 2018). Artinya, keadilan dan kemaslahatan dipahami sebagai orientasi aksiologis yang melampaui nama/format kelembagaan politik—sekalipun perdebatan tentang bentuk negara tetap berlangsung (Anto, 2022; Asmawi, 2018).

4.3 Kekuasaan dan Otoritas: Relasi Agama–Negara dan Mandat Kepemimpinan

Dalam pemikiran al-Māwardī, definisi imām mencakup khalifah/raja/sultan/kepala negara, dan jabatan ini memuat "baju" agama sekaligus "baju" politik; karena itu, tidak ada dikotomi antara pemimpin politik dan pemimpin agama (Hanafi, 2016). Ia juga dipahami menegaskan bahwa pemimpin adalah amanah yang berasal dari Allah, sehingga kekuasaan dituntut tunduk pada nilai moral–religius (Hanafi, 2016). Dalam wacana relasi agama dan negara, teori-teori hubungan tersebut dipetakan antara lain sebagai "negara agama," "negara sekuler," dan "simbiotik," yang masing-masing menawarkan kerangka berbeda tentang sumber dan pembatas kekuasaan (Aziz, 2015; Musyaffa, 2022). Perbedaan kerangka ini penting karena ia menentukan bagaimana otoritas politik dibenarkan dan bagaimana agama diposisikan dalam institusi negara (Aziz, 2015; Musyaffa, 2022).

Sebagian wacana modern menyoroti ketegangan konseptual ketika dunia Muslim menerima penetrasi konsep negara-bangsa (nation-state), yang memunculkan tegangan historis-konseptual dalam relasi Islam dan politik (Maskuri, 2015). Dalam konteks ini, Arkoun (sebagaimana dibahas dalam kajian tentang otoritas dan kekuasaan) dihadirkan sebagai pemikir yang mengusulkan redefinisi otoritas/kekuasaan dengan menerima ide negara-bangsa beserta pandangan sekulernya, sambil mengupayakan apa yang disebut difusi/modernitas intelektual (Maskuri, 2015). Kerangka ini juga menegaskan bahwa rujukan filsafat pernah "dihilangkan" dari sumbangan ahli hukum dalam teori otoritas Islam, sehingga refleksi filosofis tentang otoritas menjadi medan kritik (Maskuri, 2015).

4.4 Kebebasan dan Partisipasi: Batas, Prinsip, dan Reinterpretasi

Kebebasan (al-ḥurriyah) menjadi salah satu tema eksplisit dalam pembacaan atas al-Fārābī: ia menyerukan adanya kebebasan bagi semua orang, tetapi kebebasan itu dipahami dalam relasi dengan tujuan etis negara dan bimbingan pemimpin agar warga tetap berada pada "jalan yang benar" sesuai doktrin agama (Fanani & Triani, 2023). Kajian yang sama menekankan bahwa konsep kebebasan al-Fārābī kemudian ditafsirkan ulang oleh sarjana Muslim berikutnya sebagai kebebasan yang bukan "tanpa batas" (Fanani & Triani, 2023). Dalam wacana kontemporer Iran, kebebasan juga ditempatkan sebagai tema utama filsafat politik; studi tentang Abdolkarim Soroush menegaskan bahwa kebebasan, keadilan, demokrasi, dan sekularisme merupakan tema utama dalam kajian filsafat politik, dan dalam dimensi politik kebebasan diidentikkan dengan demokrasi (Bunardi, 2021).

Dalam konteks Ibn Rushd, kajian tentang pemikirannya menonjolkan rasionalisme sebagai basis rekonstruksi politik serta tema kebebasan, kesetaraan, dan pluralisme (Muthhar, 2016). Kajian lain tentang demokrasi Ibn Rushd menjelaskan bahwa ia mengedepankan kemerdekaan/kebebasan, namun bukan kebebasan tanpa regulasi; kebebasan harus bergerak sesuai prinsip-prinsip agama, dan demokrasi dipahami sebagai integrasi "rasio dan agama" serta "ilmu dan iman" dalam negara (Aravik & Hamzani, 2019; Muthhar, 2016). Dengan demikian, dalam beberapa tradisi filsafat politik Islam, kebebasan kerap ditempatkan sebagai konsep normatif yang harus berkorespondensi dengan prinsip religius dan tujuan etis kolektif (Aravik & Hamzani, 2019; Fanani & Triani, 2023).

4.5 Legitimasi: Kedaulatan Tuhan, Penerimaan Sosial, dan Kinerja Pemerintahan

Dalam diskursus politik Islam modern, salah satu titik krusial adalah legitimasi dan kedaulatan. Kajian tentang teori politik modern (dalam pembacaan Arkoun) menyebut keunikan teori politik Maududi yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan Allah, bukan manusia (Sumarkan, 2012). Dalam diskursus lain, disebut pula bahwa Khomeini ketika berbicara tentang kedaulatan menyatakan kedaulatan milik Allah semata (Muthhar, 2016). Di sisi lain, sebuah studi (yang menekankan "basis legitimasi" dalam sudut pandang Islam) menyatakan bahwa legitimasi sistem pemerintahan memiliki fondasi ganda: kehendak rakyat/anggota masyarakat dan (dalam kerangka Islam) dimensi religius; selain itu, performa/efisiensi administrasi juga dipandang krusial untuk membangun dan mempertahankan legitimasi otoritas ("Untitled," 2018).

Kerangka konseptual legitimasi juga dibahas dalam teori hukum–politik kontemporer: legitimasi dapat dipahami sebagai keyakinan bahwa institusi/aturan itu "pantas" dan "adil," dan analisis legitimasi dalam filsafat politik dan teori hukum dibedakan antara bentuk deskriptif (apakah dipandang sah oleh subjeknya) dan bentuk normatif (apakah memenuhi kondisi tertentu untuk layak ditaati) (Yusuf, 2017). Walau kajian tersebut berfokus pada konteks transitional justice, pembedaan deskriptif–normatif ini memberi perangkat konseptual untuk membedakan: (a) legitimasi sebagai penerimaan sosial terhadap otoritas; dan (b) legitimasi sebagai pembenaran normatif yang mensyaratkan keadilan dan kepantasan ("Untitled," 2018; Yusuf, 2017).

5. Figur dan Tradisi Utama dalam Filsafat Politik Islam

5.1 Al-Fārābī: Negara Utama, Etika Politik, Metafisika, dan Kepemimpinan Ideal

Pemetaan diskursus politik Islam menempatkan al-Fārābī sebagai figur penting dengan spektrum tema luas: bentuk negara dan pemerintahan, karakteristik pemimpin, kekuasaan, gagasan negara utama, hingga peran dan fungsi syarī'ah dalam politik (Iqbal, 2019). Kajian khusus tentang negara ideal al-Fārābī menegaskan bahwa pemimpin ideal dianalogikan sebagai "hati" yang menggerakkan organ sosial; idealnya sosok seperti Nabi (dibimbing wahyu), dan jika tidak ada nabi, filsuf (dibimbing akal dan kebijaksanaan) (Syaifuddin, 2018). Studi lain menggarisbawahi bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir negara, masyarakat merupakan elemen penting pembentukan negara, dan negara seharusnya berbasis nilai etis yang mendorong kerja sama untuk kemakmuran (Fanani & Triani, 2023).

Di tingkat teori kepemimpinan, kajian tentang implikasi teori emanasi menunjukkan keterkaitan antara emanasi, teori kenabian, dan politik al-Fārābī—khususnya kepemimpinan (imām)—serta bahwa kepemimpinan ideal memanifestasikan atribut ilahi melalui kebijaksanaan, keadilan, dan kebajikan; pemimpin tidak semata penguasa politik tetapi juga pembimbing spiritual menuju kesempurnaan intelektual dan moral (Habibah, 2020). Dengan demikian, filsafat politik al-Fārābī menampilkan integrasi antara dimensi spiritual-temporal dalam kepemimpinan dan penataan negara (Fanani & Triani, 2023; Habibah, 2020).

5.2 Al-Māwardī: Pemerintahan, Etika Kekuasaan, dan Integrasi Agama–Negara

Al-Māwardī dipresentasikan sebagai ilmuwan yang membahas administrasi pemerintahan dan filsafat politik dalam bentuk konsepsi khilafah, dan disebut sebagai ilmuwan Muslim pertama yang membukukan masalah tata pemerintahan dan filsafat politik dalam bentuk negara Khilafah Islamiyyah (Lukito, 2020). Dalam pembacaan etika politiknya, politik dipotret sebagai ruang yang sering didominasi pertarungan kekuasaan dan kepentingan; karena itu al-Māwardī dijadikan rujukan untuk merekonstruksi etika politik agar kekuasaan dijalankan bermartabat dan tidak membenarkan segala cara (Hanafi, 2016). Konsep al-Māwardī juga menegaskan tidak adanya dikotomi pemimpin politik dan pemimpin agama; jabatan imām/khalīfah mengemban mandat politik dan agama sekaligus (Hanafi, 2016).

Namun, relevansi konsep politik klasik al-Māwardī terhadap politik modern diperdebatkan. Kajian yang mengontekstualisasikan khilafah al-Māwardī menyimpulkan bahwa "semangat" konsep politik klasiknya terletak pada distribusi kekuasaan, dan hal itu dinilai tidak sejalan dengan semangat pemisahan kekuasaan dalam konsep politik modern; meski demikian, nilai-nilai dasar seperti keadilan, pengelolaan masalah, dan transparansi dinilai masih relevan (Lukito, 2020). Dengan demikian, al-Māwardī kerap dibaca bukan hanya sebagai model institusional "kuno," tetapi juga sebagai sumber nilai etika pemerintahan yang dapat diadaptasi secara terbatas (Lukito, 2020; Sakhi et al., 2024).

5.3 Ibn Rushd: Rasionalisme, "Republik dan Hukum," serta Kebebasan yang Terikat Prinsip

Kajian tentang pemikiran politik Ibn Rushd menekankan rasionalisme sebagai dasar rekonstruksi politik—yakni penggunaan kriteria ilmiah dalam merumuskan pandangan politik—serta memuat tema kebebasan (al-ḥurriyah), kesetaraan (al-musāwah), dan pluralisme (Muthhar, 2016). Kajian lain menafsirkan pemikiran politiknya dengan istilah al-Jumhūriyyah wa al-aḥkām ("republik dan hukum"), dan menempatkan integrasi ilmu–amal, serta harmoni antara syariat dan akal sebagai prasyarat menata negara (termasuk negara ideal) (Aravik & Hamzani, 2019). Dalam konsepsi ini, kebebasan/kemerdekaan dikedepankan, tetapi dipahami tidak tanpa regulasi: kebebasan harus berjalan sesuai prinsip-prinsip agama (Aravik & Hamzani, 2019; Muthhar, 2016).

5.4 Ibn Sīnā: Politik sebagai Akhlak, Komunikasi Sosial, dan Nilai Kenabian

Kajian tentang Ibnu Sina menolak reduksi politik sebagai semata pertarungan elite untuk merebut jabatan; politik dipahami sebagai cara manusia berkomunikasi dan membangun relasi sosial demi negara yang adil dan makmur, sehingga politik "milik bersama" (Soetomo, 2020). Dalam kerangka ini, politik menurut Ibnu Sina diposisikan dekat dengan akhlak: akhlak membatasi hasrat manusia agar tindakan selaras norma agama (Soetomo, 2020). Pemikiran politik Ibnu Sina juga diarahkan pada nilai-nilai nubuwwah: pemimpin seharusnya menerapkan nilai karakter kenabian, sedangkan rakyat menaati hukum; interaksi keduanya membentuk negara yang berbudi luhur (Soetomo, 2020). Dengan demikian, Ibnu Sina menawarkan jembatan etis antara karakter pemimpin, ketaatan pada hukum, dan kualitas relasi penguasa–masyarakat (Soetomo, 2020; TINA, 2023).

5.5 Tafsir-Politik (al-Shawkānī): Musyawarah, Keadilan, dan Hak Asosiasi sebagai Unsur Konstitusional

Dalam pembacaan atas al-Shawkānī, politik dalam tafsir Fath al-Qadīr dipahami berisi gagasan "konstitusional" yang berfokus pada kepemimpinan dan musyawarah, hak warga memperoleh keadilan, serta hak warga untuk hidup berasosiasi dan berkumpul (Hanafi, 2015). Namun, kajian yang sama menekankan sifat normatif-rigid dari pembahasan politik al-Shawkānī, sehingga lebih tepat dipahami sebagai teologi politik ketimbang filsafat politik dalam pengertian refleksi rasional yang lebih luas (Fauzan, 2017; Hanafi, 2015). Nuansa ini penting: di satu sisi ada kontribusi pada konsep-konsep ketatanegaraan; di sisi lain coraknya tetap sangat normatif-doktriner (Fauzan, 2017; Hanafi, 2015).

6. Perdebatan Modern–Kontemporer: Negara-Bangsa, Syariat, Demokrasi, dan Sekularisme

6.1 Tipologi Relasi Agama–Negara dan Model Implementasi Syariat

Dalam konteks modern, relasi Islam–negara sering dipetakan ke dalam tiga kecenderungan besar: (1) sekularisme (keterpisahan agama dari negara), (2) model komplementer/simbiotik, dan (3) model integralistik (Musyaffa, 2022). Tipologi sejenis juga muncul dalam pembahasan relasi agama–negara untuk konteks negara-bangsa: teori negara agama, teori negara sekuler, dan teori simbiotik dianggap relevan diterapkan dalam konteks nation-state (Aziz, 2015). Pemetaan ini selaras dengan studi tentang penerapan syariah di negara modern yang menyatakan adanya tiga model: integrasi agama–negara (syariah menjadi hukum positif) sebagaimana Arab Saudi dan Republik Islam Iran, model negara sekuler (pemisahan agama dari negara) sebagaimana Turki, dan model simbiosis-interseksional sebagaimana Indonesia (Anto, 2022). Studi tersebut juga menegaskan bahwa perbedaan model dipengaruhi keragaman latar sosio-historis-ekonomi-politik tiap negara (Anto, 2022).

Di sisi lain, debat mengenai "keharusan" bentuk negara Islam/khilafah memperlihatkan perbedaan tajam antarpemikir. Studi tentang 'Alī 'Abd al-Rāziq menegaskan bahwa ia berpandangan fungsi Nabi adalah pemimpin keagamaan, dan pemisahan urusan agama–negara dapat membebaskan beban kewajiban pemimpin yang tidak mampu memikul fungsi ganda; ia menilai dalil kewajiban fungsi ganda itu tidak ditemukan secara langsung maupun kias (Sajadi, 2022). Sementara studi komparatif Ali Abdul Raziq–Rashid Rida menyatakan Rashid Rida meyakini khilafah wajib ditegakkan berdasarkan syariah dan ijma', sedangkan Ali Abdul Raziq berpandangan tidak ada kewajiban mengikat mendirikan khilafah dan umat bebas memilih ideologi negara; ia berargumen bahwa al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur bentuk negara yang wajib diterapkan (Bara et al., 2022). Perbedaan ini menunjukkan bahwa filsafat politik Islam modern bukan satu suara, melainkan spektrum argumentasi tentang dasar normatif negara dan bentuk institusinya (Bara et al., 2022; Sajadi, 2022).

6.2 Iran Pasca Revolusi: Wilāyat al-Faqīh, Tauhid sebagai Dasar Hukum, dan "Theo-democracy"

Kajian tentang konsep negara Khomeini menyatakan bahwa inti konsepsinya adalah pemerintahan melalui kepemimpinan ulama (Wilāyat al-Faqīh), dengan tauhid sebagai landasan undang-undang ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024). Studi tersebut juga menekankan bahwa demokrasi Iran dipahami sebagai "theo-democracy" dan bahwa posisi faqih berfungsi mengontrol demokrasi agar selaras dengan nilai Islam dan mandat revolusi ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024). Ini memperlihatkan satu model legitimasi dan desain institusional yang menegaskan integrasi agama–politik sekaligus mengakui mekanisme demokratis dalam bentuk tertentu (Anto, 2022; "Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024).

6.3 Kebebasan, Demokrasi, dan Sekularisme dalam Wacana Kontemporer: Soroush dan al-Jābirī

Dalam perdebatan pascarevolusi Iran, Soroush dipaparkan sebagai tokoh yang membangun relasi agama–politik berbasis kebebasan dan keadilan; tema kebebasan, keadilan, demokrasi, dan sekularisme menjadi pusat kajian filsafat politik (Bunardi, 2021). Secara konseptual, ia membedakan kebebasan politik dan kebebasan filosofis; dalam dimensi politik, kebebasan identik dengan demokrasi (Bunardi, 2021). Sementara itu, al-Jābirī menelusuri akar kecenderungan otoriter-despotic dalam sistem politik Arab modern pada level "nalar politik bawah sadar" (qabīlah, ghanīmah, 'aqīdah) dan mengusulkan transformasi menuju sistem partai egaliter-profesional, fiskal produktif, dan pola pikir rasional-objektif (Izudin, 2018). Ia juga menekankan perlunya pembebasan sistem politik dari sentralisasi ideologi untuk membuka jalan bagi demokrasi dalam tradisi Arab-Islam (Izudin, 2018). Kedua tokoh ini menunjukkan bahwa filsafat politik Islam kontemporer dapat bergerak dari kritik epistemik–ideologis menuju desain institusional dan etika kebebasan (Bunardi, 2021; Izudin, 2018).

7. Sintesis: Ciri-Ciri Umum Filsafat Politik Islam

Berdasarkan sintesis atas sumber-sumber yang tersedia, beberapa ciri umum filsafat politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, etika sebagai fondasi politik: baik tradisi fiqh maupun filsafat sama-sama menekankan etika sebagai dasar politik (Hanafi, 2016; Iqbal, 2019). Politik yang dipahami semata perebutan kekuasaan dianggap merusak, sehingga etika diperlukan untuk menuntun orientasi kekuasaan (Hanafi, 2016; Soetomo, 2020).

Kedua, tujuan teleologis negara: khususnya dalam tradisi al-Fārābī, tujuan negara adalah kebahagiaan (dunia–akhirat) dan kemakmuran bersama melalui kerja sama etis (Fanani & Triani, 2023; Syaifuddin, 2018). Hubungan metafisika–politik juga membuat tujuan negara dipahami sebagai pembimbingan menuju Tuhan (Habibah, 2020; "POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018).

Ketiga, kepemimpinan sebagai isu sentral: pemimpin ideal dalam al-Fārābī mencakup dimensi wahyu/akal (nabi atau filsuf), sedangkan dalam al-Māwardī jabatan imām/khalīfah memuat mandat agama dan politik (Hanafi, 2016; Syaifuddin, 2018). Dalam Khomeini, kepemimpinan ulama (Wilāyat al-Faqīh) menjadi inti konsep negara ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024).

Keempat, keragaman posisi tentang bentuk negara dan syariat: ada model integrasi, sekuler, dan simbiosis-interseksional dalam penerapan syariat (Anto, 2022); ada perbedaan mendasar tentang kewajiban khilafah (Rashid Rida vs. Ali Abdul Raziq) (Bara et al., 2022; Sajadi, 2022).

Kelima, kebebasan dan demokrasi diperdebatkan dalam batas normatif: al-Fārābī menyerukan kebebasan tetapi bukan tanpa batas (Fanani & Triani, 2023); Ibn Rushd menekankan kebebasan dengan regulasi prinsip agama (Aravik & Hamzani, 2019); Soroush mengaitkan kebebasan politik dengan demokrasi (Bunardi, 2021).

Keenam, legitimasi diperdebatkan antara "kedaulatan Tuhan," penerimaan sosial, dan kinerja pemerintahan: kedaulatan Allah menjadi dasar penting dalam teori Maududi dan pernyataan kedaulatan dalam wacana Khomeini (Muthhar, 2016; Sumarkan, 2012); sementara legitimasi juga dipautkan pada kehendak rakyat dan kinerja/efisiensi administrasi ("Untitled," 2018), serta dapat dianalisis sebagai legitimasi deskriptif dan normatif (Yusuf, 2017).

________________________________________

KESIMPULAN

Filsafat politik dalam tradisi Islam—sebagaimana tergambar dalam pemetaan diskursus politik Islam—berkembang di persilangan fiqh dan filsafat, dengan penekanan kuat pada etika sebagai fondasi politik (Fauzan, 2017; Iqbal, 2019). Dalam figur-figur kunci seperti al-Fārābī, al-Māwardī, Ibn Rushd, dan Ibn Sīnā, filsafat politik Islam tampil sebagai refleksi normatif tentang tujuan negara (kebahagiaan/kemaslahatan), desain kepemimpinan, batas kebebasan, serta tata hubungan penguasa–warga (Aravik & Hamzani, 2019; Fanani & Triani, 2023; Hanafi, 2016; Soetomo, 2020).

Di era modern-kontemporer, filsafat politik Islam sekaligus menjadi arena perdebatan mengenai nation-state, implementasi syariat, demokrasi, sekularisme, serta legitimasi—dengan posisi yang beragam dan sering saling bertentangan, misalnya dalam perdebatan kewajiban khilafah dan model penerapan syariah di negara modern (Anto, 2022; Bara et al., 2022). Dengan demikian, "filsafat politik menurut filsafat Islam" paling tepat dipahami bukan sebagai satu doktrin tunggal, melainkan sebagai tradisi reflektif yang terus bernegosiasi antara nilai-nilai etis-keagamaan, tuntutan rasionalitas, dan realitas institusional modern (Bunardi, 2021; Iqbal, 2019; Izudin, 2018).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, M. (2018). Almawardi dan konsep khilafah Islamiyyah: Relevansi sistem politik Islam klasik dan politik modern. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 15(1), 1. https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123

Anto, P. (2022). Pemikiran politik Aristoteles dan relevansinya bagi kemajemukan religius di Indonesia. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 5(1). https://doi.org/10.14421/lijid.v5i1.3217

Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2019). Homo Islamicus dan imperfect state: Konsep manusia dan al-Madinah al-Fadilah menurut al-Farabi. Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 4(1). https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i1.714

Asmawi, A. (2018). Filosofi hukum khilafah (Tinjauan ontologis, epistemologis dan aksiologis). Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 6(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.215-240

Aziz, J. A. (2015). Pemikiran politik Islam Muhammad 'Abid al-Jabiri: Telaah terhadap buku al-'Aql al-Siyāsī al-'Arabī: Muḥaddidātuh wa Tajalliyātuh. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 39(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.42

Bara, U. A., Muliadi, M., & Rusliana, I. (2022). Studi komparatif pemikiran filsafat politik Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida mengenai khilafah. Jurnal Riset Agama, 2(3), 166–181. https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19439

Bunardi, A. (2021). Pemikiran filsafat politik Abdolkarim Soroush. Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 7(1), 87–110. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i1.134

Fanani, Z., & Triani, T. (2023). Islam dan perubahan politik (Studi pergeseran pemikiran Sayyid Qutb tentang politik Islam). Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman, 3(2), 135–150. https://doi.org/10.62096/tsaqofah.v3i2.48

Fauzan, F. (2017). Pemikiran politik Ibnu Rusyd. Kalam, 9(2), 347. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.336

Habibah, A. N. (2020). Konsep negara ideal dalam pemikiran al-Farabi: Telaah kitab Ārā' Ahl Madīnah al-Fāḍilah. Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf, 5(2), 134–152. https://doi.org/10.53429/spiritualis.v5i2.65

Hanafi, Y. (2015). Pemikiran politik al-Shawkānī dalam Fath al-Qadīr. Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, 4(1), 53. https://doi.org/10.15642/mutawatir.2014.4.1.53-69

Hanafi, Y. (2016). Pemikiran politik dalam tafsir Fath al-Qadir: Pembacaan atas konsep ketatanegaraan dalam al-Quran yang ditulis al-Shawkany. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 11(2), 145. https://doi.org/10.18592/jiu.v11i2.737

Iqbal, I. (2019). Diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 2(1), 1. https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1876

Izudin, A. (2018). Gerakan sosial dan nalar Islam progresif: Mencari titik temu kerangka metateori. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, 1(2), 281. https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-04

Karsayuda, M. R. (2015). Politik hukum nasional legislasi hukum ekonomi syariah. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 7(1), 39–46. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510

Kian, L. (2018). Political and religious contributions in economic development. IJBE (Integrated Journal of Business and Economics), 2(1), 104. https://doi.org/10.33019/ijbe.v2i1.63

Lukito, R. (2020). Enigma pluralisme bangsa: Memposisikan peran perguruan tinggi Islam. Sukma: Jurnal Pendidikan, 4(1), 1–23. https://doi.org/10.32533/04101.2020

Maskuri, M. (2015). Relasi politik dan agama di tengah ketidakpastian ideologi. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9(1), 83–104. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i1.87

Meritokrasi, populisme kanan, dan revitalisasi diskursus publik: Perspektif filosofis Michael Sandel. (2024). Proceedings of the National Conference on Indonesian Philosophy and Theology, 2(1), 233–256. https://doi.org/10.24071/snf.v2i1.8484

Musyaffa, M. R. (2022). Politik Islam dunia dan Islamofobia dalam perspektif neorealisme. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(2), 412–420. https://doi.org/10.58344/jmi.v1i2.42

Muthhar, Moh. A. (2016). Kontekstualisasi filsafat politik al-Fārābī dalam pemikiran politik modern. Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman, 3(1), 28–54. https://doi.org/10.36835/maraji.v3i1.61

Politik dalam Islam: Makna, tujuan dan falsafah (Kajian atas konsep era klasik). (2018). Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, 4(1), 114–130. https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5653

Sajadi, D. (2022). Thinking of 'Alī 'Abd al-Rāziq on Islam and the country. Al-Risalah, 14(1), 32–46. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2198

Sakhi, D. F. A., Amin, P. A. I., & Kurniati, K. (2024). Etika politik Islam dalam masyarakat kontemporer: Perspektif al-Mawardi. Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora, 10(2), 95–106. https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3052

Soetomo, G. (2020). Radikalisme di Indonesia: Sejarah rekonstruksi dan dekonstruksi. Jurnal Indo-Islamika, 6(1), 108–138. https://doi.org/10.15408/idi.v6i1.14798

Sumarkan, S. (2012). Islam dan politik kenegaraan perspektif Muhammad Arkoun. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2(2), 119–138. https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.119-138

Syaifuddin, H. (2018). Islam dan negara: Otoritas dan kekuasaan dalam pemikiran Islam. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 6(1), 85–101. https://doi.org/10.18860/ua.v6i1.6174

TINA, A. (2023). Revolusi etika politik teori filsafat kontemporer terhadap konsep etika Ibn Sina. Siginjai: Jurnal Sejarah, 3(1), 50–65. https://doi.org/10.22437/js.v3i1.24880

Untitled. (2018). Clinical Social Work and Health Intervention, 9(3). https://doi.org/10.22359/cswhi_9_3

Yusuf, H. O. (2017). Transitional justice in the Middle East and North Africa – Taking account of Islam. Muslim World Journal of Human Rights, 14(1). https://doi.org/10.1515/mwjhr-2017-0010