01853 - Egalitarianisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Etika-Politik

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep egalitarianisme dalam perspektif filsafat Islam melalui pendekatan ontologis-teologis, epistemologis-hermeneutik, dan etika-politik. Dengan menggunakan metode analisis konseptual dan kajian literatur, artikel ini menunjukkan bahwa egalitarianisme dalam filsafat Islam tidak berdiri sebagai konsep impor semata, melainkan berakar pada fondasi tauhid, keadilan Ilahi (al-'adl), dan prinsip musāwah yang secara normatif meniscayakan perlakuan setara bagi seluruh manusia. Kajian ini juga menelaah artikulasi egalitarianisme melalui filsafat hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah) yang berkembang ke arah inklusif dan progresif, serta kontribusi feminisme Islam dalam menegaskan dimensi egaliter ajaran Islam. Di samping itu, artikel ini menampilkan ketegangan interpretatif yang ada antara pembacaan yang menautkan egalitarianisme pada genealogi liberalisasi Barat dengan pembacaan yang menegaskan legitimasi internalnya melalui tauhid, musāwah, dan maqāṣid yang diperluas. Disimpulkan bahwa egalitarianisme dalam filsafat Islam merupakan nilai yang bersifat teosentris sekaligus berdimensi sosial, yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan terkoneksi dengan horizon normatif wahyu.

Kata kunci: egalitarianisme, filsafat Islam, tauhid, musāwah, maqāṣid al-syarī'ah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of egalitarianism from the perspective of Islamic philosophy through ontological-theological, epistemological-hermeneutical, and ethical-political approaches. Employing conceptual analysis and literature review methods, this article demonstrates that egalitarianism in Islamic philosophy does not merely stand as an imported concept, but is rooted in the foundations of tawhid, Divine justice (al-'adl), and the principle of musāwah, which normatively necessitates equal treatment for all human beings. This study also examines the articulation of egalitarianism through Islamic legal philosophy (maqāṣid al-syarī'ah), which has developed toward an inclusive and progressive direction, as well as the contribution of Islamic feminism in affirming the egalitarian dimension of Islamic teachings. Furthermore, this article presents the interpretive tensions between readings that link egalitarianism to the genealogy of Western liberalization and readings that affirm its internal legitimacy through tawhid, musāwah, and expanded maqāṣid. It is concluded that egalitarianism in Islamic philosophy constitutes a value that is simultaneously theocentric and socially dimensional, rationally accountable, and connected to the normative horizon of revelation.

Keywords: egalitarianism, Islamic philosophy, tawhid, musāwah, maqāṣid al-syarī'ah

________________________________________

1. Pengantar: Egalitarianisme dan Posisi "Filsafat Islam"

Dalam pengertian yang sejalan dengan rumusan musāwah (kesetaraan), egalitarianisme di dalam diskursus keislaman dapat dipahami sebagai pandangan bahwa manusia diperlakukan setara dalam hak dan kewajiban, serta memperoleh kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensinya (Kaharudin et al., 2022; "Konsep Masyarakat dan Negara Tauhidi dalam Pemikiran Politik Murtadha Muthahhari," 2019). Dalam konteks wacana HAM modern, prinsip kesetaraan universal (universal equality) dan non-diskriminasi juga disebut sebagai bagian dari prinsip-prinsip pelaksanaan HAM, dan pemikiran filsafat Muhammad Iqbal dinilai relevan dengan prinsip-prinsip tersebut (Sahruji & Putra, 2022).

Sementara itu, "filsafat Islam" dalam sejumlah literatur yang disediakan dipahami sebagai aktivitas berpikir radikal, sistematis, dan universal tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam (Gina, 2022; Lidinillah, 2022). Sejalan dengan itu, sebagian penulis menegaskan bahwa filsafat Islam berakar pada sumber wahyu (al-Qur'an dan Hadis) dan berfungsi sebagai upaya mengharmonisasikan kebenaran rasional-spekulatif dengan kebenaran wahyu (Tajuddin, 2021). Dengan kerangka ini, pertanyaan tentang egalitarianisme "menurut filsafat Islam" dapat diposisikan sebagai: (i) bagaimana fondasi ontologis-teologis Islam, misalnya tauhid dan keadilan Ilahi, membentuk etos kesetaraan; (ii) bagaimana prinsip kesetaraan dibahas dalam etika-politik Islam; dan (iii) bagaimana prinsip itu diartikulasikan melalui filsafat hukum (maqāṣid al-syarī'ah) dan wacana kontemporer, seperti HAM, masyarakat madani, dan feminisme Islam (Fahmy, 2009; Wardani, 2019; Zain & Zayyadi, 2023).

________________________________________

2. Fondasi Ontologis-Teologis: Tauhid sebagai Basis Anti-Hierarki dan Keadilan

Salah satu konstruksi filosofis yang secara eksplisit mengaitkan tauhid dengan egalitarianisme tampak pada gagasan "masyarakat tauhidi" dalam pemikiran Murtadha Muthahhari. Dalam rumusan ini, masyarakat tauhidi adalah implementasi pandangan dunia tauhid pada ranah sosiologis: Allah adalah penguasa tertinggi, dan rakyat "diperlakukan secara sama" sesuai perintah-perintah Allah; konsekuensinya, masyarakat tauhidi "meniscayakan egalitarianisme dan keadilan sebagai prinsip" (Zain & Zayyadi, 2023). Dengan demikian, dalam konstruksi tersebut, egalitarianisme bukan sekadar tuntutan sosial-pragmatis, melainkan konsekuensi dari orientasi ontologis bahwa pusat realitas dan sumber norma adalah Yang Tunggal (Zain & Zayyadi, 2023).

Keterkaitan tauhid dan keadilan sosial juga ditegaskan dalam kajian keadilan sosial Islam yang menempatkan monoteisme sebagai prinsip fundamental yang mendasari ajaran Islam; keadilan sosial dipandang sebagai implikasi dari prinsip tersebut (Mursidin, 2020). Dalam diskursus filsafat hukum dan maqāṣid al-syarī'ah, keadilan ditempatkan sebagai tema fundamental: keadilan dalam Islam dibahas sebagai "teologi keadilan Ilahi" yang dalam sejarah pemikiran Islam memunculkan perdebatan Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dan juga sebagai tema dasar filsafat hukum Islam melalui maqāṣid al-syarī'ah yang menegaskan orientasi syariat pada kemaslahatan sosial manusia. Kerangka ini menguatkan bahwa egalitarianisme di dalam filsafat Islam lazimnya dibaca tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan doktrin keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) sebagai tujuan normatif syariat (Fahmy, 2009).

Secara normatif-filosofis, ada pula pernyataan bahwa "semua manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menumbuhkan potensinya," dan keadilan tidak hanya menyangkut relasi antarmanusia, melainkan juga relasi manusia dengan Tuhan (Kaharudin et al., 2022). Klaim semacam ini dalam sumber yang disediakan menunjukkan artikulasi egalitarianisme sebagai bagian dari konsep keadilan yang teosentris (bertumpu pada keimanan) sekaligus berdimensi sosial (hak dan kesempatan setara) (Kaharudin et al., 2022; Mursidin, 2020).

________________________________________

3. Fondasi Epistemologis-Hermeneutik: Wahyu, Akal, dan "Filsafat Profetik"

Sejumlah rujukan menekankan bahwa filsafat Islam tidak semata-mata kelanjutan atau repackaging dari filsafat Yunani, melainkan memiliki akar dan inspirasi tekstual pada al-Qur'an dan Hadis (Tajuddin, 2021). Dalam satu rumusan, filsafat Islam dipahami sebagai upaya mengharmonisasikan kebenaran rasional-spekulatif dengan kebenaran absolut wahyu, sekaligus memberikan penjelasan rasional bagi ajaran Islam; karena itu ia disebut sebagai bentuk "hermeneutika filosofis" atas teks suci. Penekanan pada akar wahyu ini juga ditegaskan melalui kutipan bahwa "Islamic philosophy, like everything else Islamic, is deeply rooted in the Qur'an and Hadits" (Tajuddin, 2021). Dalam konsepsi semacam ini, egalitarianisme sebagai nilai etis-politik memperoleh legitimasi bukan hanya dari argumen sosiologis, tetapi dari cara filsafat Islam menautkan rasionalitas dengan sumber wahyu dalam pembentukan norma (Tajuddin, 2021).

Pada saat yang sama, tradisi filsafat Islam digambarkan memiliki dinamika dialektika internal: ia lahir dalam sejarah perjumpaan dengan tradisi filsafat, termasuk Yunani, dan memunculkan perdebatan tentang penerimaan atau penolakan filsafat, namun beberapa sumber tetap menekankan akar Qur'an-Sunnah sebagai inspirasi dan prinsip (Lidinillah, 2022). Karena itu, pembacaan egalitarianisme "menurut filsafat Islam" perlu memperhatikan bahwa legitimasi nilai, termasuk kesetaraan, dibangun melalui negosiasi antara (i) inspirasi wahyu dan (ii) kerja rasional-kritis yang khas filsafat, bukan semata transplantasi ide modern (Lidinillah, 2022).

Implikasinya, egalitarianisme dalam filsafat Islam cenderung dipahami sebagai nilai yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sekaligus terkoneksi dengan horizon normatif wahyu, yakni "filsafat profetik/kenabian" dalam istilah yang digunakan untuk menekankan keterkaitan itu (Tajuddin, 2021). Namun, sumber-sumber yang disediakan tidak memberikan daftar ayat atau hadis spesifik tentang kesetaraan; karena itu, penautan langsung ke teks tertentu tidak dapat diklaim secara rinci di sini tanpa melampaui evidensi yang tersedia (Tajuddin, 2021).

________________________________________

4. Artikulasi Etika-Politik: Musāwah, 'Adl, Syūrā, dan Masyarakat Madani

Di tingkat filsafat politik dan etika bernegara, prinsip egalitarianisme muncul sebagai salah satu prinsip umum. Dalam kajian tentang Pancasila dan "spirit Islam" dalam negara, disebutkan prinsip-prinsip umum yang "harus diimplementasikan" dalam sebuah negara: asy-syūrā (musyawarah), al-'adl (keadilan), al-ḥurriyyah (kebebasan), dan al-musāwah (egalitarian) (Maulana, 2017). Dengan demikian, egalitarianisme diposisikan sebagai nilai normatif yang berdampingan dengan keadilan, kebebasan, dan musyawarah (Maulana, 2017).

Dalam pemikiran Nurcholish Madjid sebagaimana diringkas dalam studi filsafat politiknya, konsep civil society yang diterjemahkan sebagai "masyarakat madani" mencakup elemen egality, penghormatan pada orang lain, partisipasi aktif, ketundukan pada hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah. Dengan menempatkan egality dalam paket nilai masyarakat madani, sumber ini menunjukkan bahwa kesetaraan dilihat sebagai prasyarat etis bagi tatanan sosial-politik yang berkeadaban, berkeadilan, dan plural (Maulana, 2017). Pada sisi lain, kajian tentang nilai moderasi beragama juga mendefinisikan musāwah sebagai kesetaraan seluruh manusia dalam hak dan kewajiban, sehingga memperlihatkan bahwa kesetaraan dipakai sebagai perangkat etika sosial untuk menahan ekstremisme dan pemaksaan ("Konsep Masyarakat dan Negara Tauhidi dalam Pemikiran Politik Murtadha Muthahhari," 2019; Rofiqi et al., 2023).

Dengan demikian, dalam sintesis filsafat politik Islam dari sumber-sumber yang disediakan, egalitarianisme tampil setidaknya dalam dua bentuk: (i) sebagai prinsip normatif bernegara bersama keadilan, kebebasan, dan musyawarah (Maulana, 2017); dan (ii) sebagai ciri tatanan masyarakat beradab (madani) yang ditopang hukum, keadilan, toleransi, dan partisipasi. Keduanya bergerak dalam satu horizon yang sama: menolak relasi sosial yang hierarkis secara tidak adil, dan menuntut tata kelola sosial yang mengakui kesetaraan martabat serta hak ("Konsep Masyarakat dan Negara Tauhidi dalam Pemikiran Politik Murtadha Muthahhari," 2019).

________________________________________

5. Egalitarianisme, HAM, dan Pembaruan: Iqbal serta Pergeseran Maqāṣid ke Human Rights

5.1 Iqbal dan Kesetaraan Universal dalam Kerangka HAM

Studi tentang kontribusi filsafat Iqbal bagi penegakan HAM menegaskan bahwa pemikiran Iqbal dinilai relevan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan HAM yang secara internasional mencakup universal equality dan non-discrimination, selain prinsip keterkaitan dan tak-terbagi (interconnectedness, interdependence, indivisibility) (Sahruji & Putra, 2022). Dengan demikian, egalitarianisme dapat dipahami sebagai bagian dari konsepsi universal HAM yang dibaca kompatibel dalam studi tersebut dengan humanisme dan etika-religius Iqbal (Sahruji & Putra, 2022).

5.2 Maqāṣid Progresif: Dari Proteksi ke Pengembangan dan Kesetaraan

Di ranah filsafat hukum Islam kontemporer, beberapa sumber menekankan kebutuhan rekonstruksi maqāṣid agar lebih inklusif dan akomodatif terhadap isu modern. Konstruksi "maqāṣid syarī'ah progresif" dipaparkan sebagai pergeseran dari maqāṣid klasik yang dinilai eksklusif menuju maqāṣid yang inklusif; nilai universal-inklusif yang disebutkan mencakup konstitusionalisme, HAM, kesetaraan, pluralisme, demokrasi, dan rule of law (Fahmy, 2009). Dalam pembacaan ini, egalitarianisme berkelindan dengan HAM dan tata kelola hukum modern sebagai bagian dari nilai universal yang dapat diwujudkan melalui orientasi maqāṣid (Fahmy, 2009).

Kecenderungan serupa tampak dalam paparan tentang Jasser Auda: ia disebut menggeser paradigma maqāṣid klasik yang dianggap cenderung individual, kaku, sempit, dan hierarkis menuju orientasi development and human rights (Wardani, 2019). Dalam artikel lain yang mengaitkan maqāṣid Auda dengan pendidikan Islam multidisipliner, ditegaskan bahwa sebagian ulama kontemporer menilai maqāṣid klasik cenderung terlalu umum dan individual serta "tidak mengandung nilai universal seperti prinsip keadilan dan kebebasan," sehingga mendorong Auda melakukan peninjauan ulang maqāṣid melalui "pendekatan sistem" (Nawawi, 2020). Rangkaian sumber ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam filsafat Islam kontemporer sering dibahas melalui idiom maqāṣid: egalitarianisme diletakkan dalam satu gugus nilai universal bersama keadilan, kebebasan, dan HAM (Fahmy, 2009; Nawawi, 2020).

5.3 Moderasi Beragama, Maqāṣid, dan Martabat Manusia

Kajian fikih moderasi beragama yang menggunakan pendekatan maqāṣid Auda menegaskan adanya dimensi perlindungan kehormatan dan martabat manusia (hifẓ 'irḍ) yang sejalan dengan upaya menjunjung nilai kemanusiaan, termasuk keselamatan jiwa (hifẓ nafs), serta menempatkan toleransi dan sikap akomodatif pada budaya lokal sebagai perwujudan ajaran universal Islam (rahmatan lil 'alamin) (Rofiqi et al., 2023). Walaupun studi ini tidak merumuskan egalitarianisme sebagai istilah utama, ia memperlihatkan satu koridor penting: etika hukum (maqāṣid) diarahkan untuk melindungi martabat manusia dan menata kehidupan bersama secara toleran, yang secara konseptual dekat dengan prasyarat sosial bagi kesetaraan relasional antarkelompok (Fahmy, 2009; Rofiqi et al., 2023).

________________________________________

6. Egalitarianisme dalam Filsafat Hukum Islam: Kesetaraan di Depan Hukum dan Akses Keadilan

Dalam kajian bantuan hukum berbasis tafsir dan hukum Islam, konsep bantuan hukum disebut dipengaruhi oleh pemikiran hukum Islam tentang "persamaan di depan hukum (equality before the law)" dan "hak untuk mendapatkan keadilan (access to justice)" (Busthomi et al., 2024). Dalam sumber ini, ketiga konsep, yakni legal rights, equality before the law, dan access to justice, dianggap sebagai kerangka filosofis yang melatarbelakangi adanya bantuan hukum dalam penegakan hukum Islam (Busthomi et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa egalitarianisme dalam filsafat hukum Islam dapat termanifestasi secara institusional melalui mekanisme yang menjamin kesetaraan posisi warga di hadapan hukum dan akses yang setara untuk memperoleh keadilan (Busthomi et al., 2024).

Di sisi lain, diskursus filsafat hukum dan maqāṣid al-syarī'ah juga menekankan bahwa hukum Islam diorientasikan untuk "menciptakan dan melindungi kemaslahatan sosial" manusia, dan teori kemaslahatan itu berkembang dalam tradisi usul fikih, yang disebut mulai diperkenalkan oleh al-Juwayni, dikembangkan oleh al-Ghazali, dan disistematisasi oleh al-Shatibi. Kerangka "kemaslahatan sosial" ini menyediakan basis teleologis bagi kebijakan hukum yang menolak diskriminasi dan relasi tidak setara yang merusak maslahat, meskipun sumber yang disediakan tidak merinci parameter operasional kesetaraan dalam setiap bidang hukum (Fahmy, 2009).

Dengan demikian, pada ranah filsafat hukum Islam, egalitarianisme dapat disintesiskan sebagai (i) prinsip kesetaraan prosedural di depan hukum dan akses terhadap keadilan (Busthomi et al., 2024), serta (ii) tujuan teleologis hukum untuk kemaslahatan sosial yang dalam konstruksi kontemporer secara eksplisit dapat memuat nilai kesetaraan dan HAM dalam maqāṣid progresif (Fahmy, 2009).

________________________________________

7. Egalitarianisme Gender: Kontribusi Feminisme Islam

Dalam wacana epistemologi dan aktivisme, artikel tentang "Pengetahuan Feminis Indonesia" menyatakan bahwa feminisme Islam (Islamic feminism) mendasarkan gagasannya pada ajaran Islam yang humanis, inklusif, dan egaliter; orientasinya adalah pemberdayaan spiritual-moral perempuan, penghapusan ketidakadilan, dan promosi kesetaraan gender dalam seluruh bidang kehidupan (Sholihan, 2010). Sumber yang sama juga menyatakan bahwa feminis Islam berkontribusi pada produksi gagasan egalitarianisme dan aktivisme gender dengan menempatkan perempuan sebagai pusat kebebasan mereka, serta berupaya "menemukan kembali" pengetahuan yang tersembunyi tentang prinsip egaliter Islam yang tertimbun oleh budaya patriarkal (Sholihan, 2010).

Dengan demikian, di dalam salah satu arus pemikiran kontemporer, egalitarianisme tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai proyek epistemik: membongkar struktur pengetahuan patriarkal dan menegaskan kembali dimensi egaliter ajaran Islam sebagai otoritas yang membebaskan (Sholihan, 2010). Akan tetapi, sumber-sumber yang disediakan tidak memetakan secara rinci bagaimana perdebatan internal fikih dan usul fikih merespons semua klaim feminisme Islam; yang tersedia adalah karakterisasi normatif dan agenda emansipatorisnya (Fahmy, 2009; Sholihan, 2010).

________________________________________

8. Nuansa dan Kontroversi: Egalitarianisme antara Akar Islam dan Tuduhan "Impor" Barat

Tidak semua pihak menerima "kesetaraan" serta pluralisme, feminisme, dan demokratisasi sebagai bagian dari pembaruan pemikiran Islam tanpa keberatan. Kajian genealogi liberalisasi pemikiran Islam menyebut bahwa doktrin-doktrin seperti relativisme, nihilisme, pluralisme, equality, feminisme, dan demokratisasi merupakan doktrin yang berperan penting dalam liberalisasi pemikiran keagamaan di Barat, dan kemudian "bermain" dalam benak para eksponen liberalisasi pemikiran Islam dengan rasionalitas yang hampir sama dengan program sekularisasi (Arif, 2014). Dalam pembacaan ini, equality mudah ditempatkan sebagai konsep yang dicurigai berasal dari genealogi pemikiran Barat modern-postmodern, bukan dari akar tradisi intelektual Islam (Arif, 2014).

Namun, rujukan lain justru menegaskan akar internal nilai-nilai egaliter dalam Islam: misalnya melalui konsep masyarakat tauhidi yang meniscayakan egalitarianisme (Zain & Zayyadi, 2023), prinsip umum bernegara yang memasukkan al-musāwah (Maulana, 2017), rumusan musāwah sebagai kesetaraan hak dan kewajiban manusia ("Konsep Masyarakat dan Negara Tauhidi dalam Pemikiran Politik Murtadha Muthahhari," 2019), serta klaim bahwa Islam menawarkan hak dan kesempatan yang setara bagi manusia untuk bertumbuh (Kaharudin et al., 2022). Bahkan, dalam konteks Indonesia, studi tentang moderasi beragama mencatat adanya stigma sebagian kalangan Muslim yang memandang pengarusutamaan moderasi beragama sebagai liberalisasi dan sekularisasi; penelitian itu berusaha menunjukkan paralelitas moderasi beragama dengan orientasi maqāṣid (kemaslahatan universal) (Rofiqi et al., 2023).

Dengan demikian, terdapat ketegangan interpretatif: sebagian memandang egalitarianisme sebagai "doktrin Barat" yang menggeser kerangka normatif Islam (Arif, 2014), sementara yang lain menegaskannya sebagai ekspresi nilai Islam, yakni tauhid, keadilan, dan musāwah, yang dapat diformulasikan ulang melalui filsafat hukum dan etika sosial (Fahmy, 2009; Maulana, 2017; Rofiqi et al., 2023; Zain & Zayyadi, 2023).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, egalitarianisme "menurut filsafat Islam" dapat disintesiskan dalam beberapa tesis yang saling terkait.

Pertama, fondasi ontologis-teologisnya berpusat pada tauhid dan keadilan Ilahi, yang dalam konstruksi tertentu, misalnya masyarakat tauhidi Muthahhari, secara eksplisit meniscayakan perlakuan setara dan prinsip egalitarianisme (Zain & Zayyadi, 2023), serta dalam diskursus keadilan sosial dipandang sebagai implikasi monoteisme (Mursidin, 2020).

Kedua, fondasi epistemologis-hermeneutiknya bertumpu pada upaya filsafat Islam mengharmonisasikan akal dan wahyu serta keterakaran pada al-Qur'an dan Hadis atau "filsafat profetik" (Tajuddin, 2021), sehingga nilai kesetaraan dibaca sebagai norma etis yang harus rasional sekaligus berjejaring dengan horizon wahyu (Lidinillah, 2022).

Ketiga, artikulasi etika-politiknya muncul melalui prinsip musāwah dalam paket nilai kenegaraan bersama syūrā, 'adl, dan ḥurriyyah (Maulana, 2017), penguatan masyarakat madani yang memasukkan egality sebagai unsur, dan pemaknaan musāwah sebagai kesetaraan hak dan kewajiban manusia ("Konsep Masyarakat dan Negara Tauhidi dalam Pemikiran Politik Murtadha Muthahhari," 2019).

Keempat, artikulasi hukum dan pembaruannya bergerak melalui maqāṣid: dari kemaslahatan sosial menuju maqāṣid progresif yang secara eksplisit memuat HAM dan kesetaraan (Fahmy, 2009), serta melalui gagasan Auda yang menggeser maqāṣid ke orientasi development dan human rights (Nawawi, 2020; Wardani, 2019). Di tingkat prosedural, kesetaraan juga tampil sebagai equality before the law dan access to justice dalam kerangka bantuan hukum (Busthomi et al., 2024).

Kelima, dalam isu gender, feminisme Islam dipresentasikan sebagai arus yang menegaskan ajaran Islam yang inklusif dan egaliter untuk menghapus ketidakadilan dan memajukan kesetaraan gender, sekaligus sebagai proyek epistemik melawan struktur patriarkal (Sholihan, 2010).

Akhirnya, sumber-sumber yang disediakan juga memperlihatkan bahwa egalitarianisme adalah locus perdebatan kontemporer: ada pembacaan yang menautkannya pada genealogi liberalisasi Barat (Arif, 2014), namun ada pula pembacaan yang menegaskan akar dan legitimasi internalnya melalui tauhid, musāwah, keadilan, serta maqāṣid yang diperluas (Fahmy, 2009; Maulana, 2017; Mursidin, 2020; Rofiqi et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Arif, S. (2014). Filsafat Islam antara tradisi dan kontroversi. Tsaqafah, 10(1), 1. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i1.61

Busthomi, Y., Alivi, J. S., & Haris, A. (2024). Educational thought of Islamic philosophers perspective of Islamic philosophy of education. Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 27–50. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.7405

Fahmy, H. (2009). Genealogi liberalisasi pemikiran Islam. Ulumuna, 13(1), 109–140. https://doi.org/10.20414/ujis.v13i1.374

Gina, A. (2022). Pengetahuan feminis Indonesia: Refleksi, aksi, dan praxis. Jurnal Perempuan, 27(2). https://doi.org/10.34309/jp.v27i2.705

Kaharudin, R. G., Rodiah, I., Razimi, M. S. A., & Mukri, Moh. (2022). Overview of the philosophy of science on the nature of interdisciplinary Islamic studies. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 22(1), 27–52. https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.10290

Konsep masyarakat dan negara tauhidi dalam pemikiran politik Murtadha Muthahhari. (2019). Jurnal Politik Profetik, 7(2), 272–289. https://doi.org/10.24252/profetik.v7i2a6

Lidinillah, M. A. (2022). Kontribusi pemikiran filsafat Iqbal bagi penegakan hak asasi manusia. Al Adalah, 25(2), 247–260. https://doi.org/10.35119/aladalah.v25i2.296

Maulana, A. M. R. (2017). Filsafat Islam: Sebuah identifikasi pandangan hidup. Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 15(1), 37. https://doi.org/10.21111/klm.v15i1.834

Mursidin, I. I. (2020). Philosophical thought of Al-Kindi and Al-Farabi. Jurnal Al-Dustur, 3(1). https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.718

Nawawi, N. (2020). Konstruksi maqashid syari'ah progresif: Dari maqashid eksklusif menuju inklusif. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 14(1), 109–136. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i1.604

Rofiqi, R., Fuad, Ah. Z., & Bakar, M. Y. A. (2023). Modernisasi & demokratisasi pendidikan Islam. Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, 12(01), 495–518. https://doi.org/10.32806/jf.v12i01.6519

Sahruji, I., & Putra, J. S. (2022). Sirajuddin Zar thinking construction about cosmology. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 8(2), 94. https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4494

Sholihan, S. (2010). Al-Hikmah Al-Muta'Âliyyah pemikiran metafisika eksistensialistik Mulla Shadra. Ulumuna, 14(1), 21–38. https://doi.org/10.20414/ujis.v14i1.226

Tajuddin, M. S. (2021). Filsafat politik Nurcholish Madjid. Jurnal Politik Profetik, 9(2), 173. https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a1

Wardani, W. (2019). Integrasi ilmu keislaman dan filsafat: Perspektif filsafat ilmu. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 18(1), 1. https://doi.org/10.18592/jiiu.v18i1.3014

Zain, M. F., & Zayyadi, A. (2023). Measuring Islamic legal philosophy and Islamic law: A study of differences, typologies, and objects of study. El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law, 1–12. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7472