01824 - Aporia dalam Filsafat Islam: Kajian Analitis atas Kebuntuan Intelektual dan Produktivitasnya dalam Tradisi Falsafah, Kalām, Hukum, dan Estetika

Abstract

This article examines the concept of aporia—defined as an intellectual impasse arising when two seemingly valid arguments contradict each other—within the framework of Islamic philosophy. Drawing on a range of academic sources spanning classical and contemporary Islamic thought, this study argues that aporia functions not merely as a logical dead end, but as a productive analytical category across multiple domains: metaphysics, theology, jurisprudence, aesthetics, and political philosophy. The article traces aporia's role as a dialectical engine in the post-Avicennan tradition (particularly through the Shukūk genre), as an epistemological diagnosis in Islamic legal modernization, as an institutional double bind in political theology (Sayyid Qutb's ḥākimiyyah), and as a condition of meaning in early Islamic visual aesthetics. It is further argued that within Islamic theo-poetics, aporia may be reread not as an impassable wall but as a liminal space enabling creative imagination and revelation. The study concludes that aporia, though not uniformly adopted as an internal technical term in classical Islamic philosophy, serves as a powerful modern analytical instrument for mapping conceptual tensions within the Islamic intellectual tradition.

Keywords: aporia, Islamic philosophy, falsafah, kalām, Ibn Sīnā, ḥākimiyyah, Islamic aesthetics, epistemology

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep aporia—yang didefinisikan sebagai kebuntuan intelektual yang muncul ketika dua argumen yang tampak valid saling bertentangan—dalam kerangka filsafat Islam. Dengan berpijak pada berbagai sumber akademik yang mencakup pemikiran Islam klasik dan kontemporer, studi ini berargumen bahwa aporia tidak sekadar berfungsi sebagai jalan buntu logis, melainkan sebagai kategori analitis yang produktif dalam berbagai domain: metafisika, teologi, yurisprudensi, estetika, dan filsafat politik. Artikel ini menelusuri peran aporia sebagai motor dialektika dalam tradisi pasca-Ibn Sīnā (khususnya melalui genre Shukūk), sebagai diagnosis epistemologis dalam modernisasi hukum Islam, sebagai double bind institusional dalam teologi politik (konsep ḥākimiyyah Sayyid Qutb), serta sebagai kondisi pembentukan makna dalam estetika visual Islam awal. Lebih jauh, dikemukakan bahwa dalam kerangka teopoetik Islam, aporia dapat dibaca bukan sebagai dinding yang tidak dapat ditembus, melainkan sebagai ruang liminal yang memungkinkan imajinasi kreatif dan wahyu. Studi ini menyimpulkan bahwa aporia, meskipun tidak secara seragam diadopsi sebagai istilah teknis internal dalam filsafat Islam klasik, berfungsi sebagai instrumen analitis modern yang kuat untuk memetakan ketegangan konseptual dalam tradisi intelektual Islam.

Kata kunci: aporia, filsafat Islam, falsafah, kalām, Ibn Sīnā, ḥākimiyyah, estetika Islam, epistemologi

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam khazanah filsafat, aporia merupakan salah satu konsep yang paling mendasar sekaligus paling menantang. Secara leksikal, istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti "jalan buntu" atau "ketiadaan jalan keluar," dan dalam tradisi filsafat Barat istilah ini lazim dikaitkan dengan dialog-dialog Sokrates yang berakhir tanpa resolusi definitif. Namun, relevansi aporia tidak terbatas pada tradisi Yunani semata. Dalam perkembangan studi filsafat Islam, baik dalam dimensi historisnya maupun dalam analisis kontemporer terhadap problem-problem yang dihadapi pemikiran Islam, aporia telah menjadi kategori analitis yang signifikan.

Artikel ini bertujuan menelaah aporia sebagai konsep analitis dalam filsafat Islam secara komprehensif, dengan mencakup: (1) pengertian aporia dan konteks pemakaiannya; (2) aporia dalam tradisi falsafah Islam klasik, khususnya dalam milieu dialektis pasca-Ibn Sīnā; (3) ketegangan epistemologis antara akal ('aql) dan wahyu (naql) dalam kalām; (4) aporia dalam filsafat hukum dan politik Islam modern; serta (5) aporia dalam estetika dan teopoetik Islam. Dengan demikian, artikel ini memposisikan aporia bukan hanya sebagai "kebuntuan," tetapi sebagai sebuah modus pengungkapan problem yang memaksa penataan ulang definisi, asumsi, dan perangkat konseptual dalam filsafat Islam.

________________________________________

2. Pengertian Aporia dan Konteks Pemakaiannya

Dalam diskursus filsafat, aporia dipahami sebagai kebuntuan logis (logical impasse) yang menimbulkan frustrasi dan berakhir pada situasi "tidak tercapainya jawaban final" dalam sebuah penyelidikan argumentatif (Al-Azami, 2021). Kerangka ini terlihat jelas dalam pengajaran dialog Sokrates berbasis Plato (misalnya Euthyphro), ketika pembaca atau peserta dialog tiba pada bagian akhir yang tetap terbuka (open-ended) dan menyisakan "puzzling questions," sehingga pengalaman aporia menjadi bagian dari dinamika belajar filsafat itu sendiri (Al-Azami, 2021).

Dalam arti yang sejalan, aporia juga hadir sebagai istilah untuk menyebut problem metafisik yang diakui (misalnya dalam warisan Aristoteles), lalu ditangani oleh para metafisikawan sesudahnya—dan menurut satu kajian, "most of the creative minds that would wrestle with this problem belong to the Islamic world" (Lapitan, 2003). Dengan demikian, aporia dapat diposisikan bukan hanya sebagai "kebuntuan," tetapi juga sebagai modus pengungkapan problem yang memaksa penataan ulang definisi, asumsi, atau perangkat konseptual dalam filsafat (Al-Azami, 2021; Lapitan, 2003).

________________________________________

3. Aporia dalam Filsafat Islam: Catatan Metodologis tentang Istilah dan Fenomena

Sumber-sumber yang tersedia tidak menunjukkan bahwa para filsuf Muslim klasik secara seragam menggunakan kata Yunani "aporia" sebagai istilah teknis internal mereka; namun, kajian modern tentang filsafat Islam secara eksplisit memakai terminologi aporia untuk memetakan jenis-jenis keberatan, keraguan, dan kebuntuan konseptual yang muncul dalam tradisi falsafah dan teologi rasional Islam (Ibrahim, 2013; Ilyas et al., 2022).

Contoh yang sangat jelas adalah monograf A. Shihadeh tentang tradisi "Doubts on Avicenna," yang menyatakan bahwa bagian interpretatifnya memuat studi kasus terfokus yang menelaah "a selection of al-Masʿūdī's metaphysical aporias" sekaligus latar belakangnya "starting with Avicenna" (Ilyas et al., 2022). Shihadeh juga menekankan adanya sebuah "dialectical milieu" yang dibuka oleh sumber abad ke-12 ini, yang penting bagi sejarah filsafat Arab abad pertengahan dan teologi Islam (Ibrahim, 2013; Ilyas et al., 2022). Di sini, aporia berfungsi sebagai label analitis untuk menamai simpul-simpul persoalan metafisika yang timbul melalui praktik kritik-argumen (keberatan, sanggahan, rekonstruksi) dalam tradisi pasca-Ibn Sīnā (Ibrahim, 2013; Ilyas et al., 2022).

Pada saat yang sama, istilah aporia dalam kajian Islam kontemporer juga dipakai di wilayah yang lebih luas—misalnya untuk menggambarkan kebuntuan epistemik ketika "legal modernization" direkonsiliasikan dengan "legal 'heritage'," yang oleh W. B. Hallaq dinyatakan telah menghasilkan aporia dan bahkan memperparahnya secara epistemik (Silfiana, 2020). Dalam filsafat politik modern Islam, aporia juga dipakai untuk menamai anomali konseptual dalam upaya menubuhkan kedaulatan Tuhan (ḥākimiyyah) dalam dunia institusi politik modern, sebagaimana dinyatakan Pasha ketika membaca Sayyid Qutb (Hamdani & Rahman, 2022). Artinya, dalam "ilmu filsafat Islam" (baik sejarah falsafah/kalām maupun analisis modern atas problem Islam dan modernitas), aporia dapat dipahami sebagai nama bagi kebuntuan konseptual yang muncul ketika dua tuntutan teoretis yang kuat saling mendesak tanpa solusi yang segera memadai (Al-Azami, 2021; Hamdani & Rahman, 2022; Silfiana, 2020).

________________________________________

4. Aporia Metafisik dan Tradisi Kritik Internal dalam Falsafah Islam

4.1 Dari Aporia Aristoteles menuju Kreativitas Metafisik di Dunia Islam

Salah satu kajian yang disediakan menempatkan aporia sebagai warisan problem metafisik Aristoteles: kritik Aristoteles terhadap Plato "led him to an aporia that he himself acknowledged," dan problem ini memicu upaya-upaya metafisik setelah Aristoteles untuk menghindari atau menyelesaikan aporia melalui redefinisi "secondary substance" (Lapitan, 2003). Kajian yang sama menyatakan bahwa para pemikir yang "wrestle with this problem" secara kreatif banyak berasal dari "Islamic world" (Lapitan, 2003). Klaim ini memberi dasar untuk menyebut bahwa dalam filsafat Islam, aporia tidak hanya berarti "buntu," tetapi juga menandai titik krisis teoritis yang memunculkan strategi konseptual baru (misalnya pergeseran identifikasi substansi, atau rancangan sintesis baru) (Lapitan, 2003).

4.2 Shukūk dan Aporia pada Tradisi Pasca-Avicenna (Ibn Sīnā)

Shihadeh menyajikan sebuah contoh konkret bagaimana aporia muncul sebagai "doubts/objections" dalam lingkungan dialektis abad ke-12: monografnya menyunting dan menafsirkan al-Masʿūdī's Shukūk sebagai komentar atas Ishārāt Ibn Sīnā, dengan penekanan bahwa studi ini menelaah "metaphysical aporias" al-Masʿūdī serta latar belakangnya dari Avicenna (Ilyas et al., 2022). Shihadeh juga menegaskan bahwa sumber ini "revealed a previously unknown dialectical milieu," sehingga membuka bab baru dalam sejarah filsafat Arab abad pertengahan dan teologi Islam (Ilyas et al., 2022).

Lebih jauh, Shihadeh menyatakan bahwa sintesis filosofis-teologis Fakhr al-Dīn al-Rāzī merupakan "end product of this dialectical milieu," sehingga tanpa milieu dialektis tersebut—secara khusus tanpa al-Masʿūdī dan arus yang diwakilinya—"there would have been no Fakhr al-Dīn" (yakni al-Rāzī) (Ibrahim, 2013). Ini memperlihatkan bahwa aporia dalam konteks falsafah Islam dapat dipahami sebagai motor dialektika: keberatan-keberatan metafisik yang memaksa rekonstruksi argumen dan berkontribusi pada pembentukan sintesis teologis-filosofis berikutnya (Ibrahim, 2013; Ilyas et al., 2022).

4.3 Aporia dalam Tradisi Sains-Filsafat Islam

Shihadeh juga menyebut bahwa "aporias" merupakan genre yang tidak hanya ada di metafisika, tetapi juga di kritik ilmiah, dengan contoh "Abū Bakr al-Rāzī's aporias on Galen" dan "Ibn al-Haytham's aporias on Ptolemy" (Ibrahim, 2013). Penyebutan ini penting karena menunjukkan keluasan medan: aporia dapat berarti keberatan rasional terhadap otoritas ilmiah/filosofis sebelumnya, yang berfungsi sebagai perangkat pembuka problem dan penantang konsensus (Ibrahim, 2013). Dengan demikian, dalam pembacaan akademik atas tradisi Islam, aporia dapat dipakai untuk menamai praktik kritik internal yang menghasilkan ketegangan produktif antara otoritas lama dan kebutuhan argumentatif baru (Ibrahim, 2013; Lapitan, 2003).

________________________________________

5. Aporia Teologis dan Epistemologi: Ketegangan serta Strategi Sintesis Naqlī–ʿAqlī

Walaupun tidak semua sumber menyebutnya dengan istilah "aporia," beberapa rujukan menjelaskan bahwa teologi Islam historis berhadapan dengan problem metodologis yang dapat dipahami sebagai bentuk kebuntuan: bagaimana menata hubungan antara akal (reason, 'aql) dan dalil naqlī (wahyu/otoritas teks). Satu artikel tentang Māturīdī menyatakan bahwa ia "made extensive use of reason as well as naqli evidence in solving problems related to Islamic theology" (Arfi, 2010). Artikel itu juga menyatakan terdapat "general feeling" bahwa jalan rasional dalam teologi Islam berkembang setelah masuknya filsafat Yunani, namun pada saat yang sama ditegaskan bahwa bahkan tanpa detail filsafat Yunani pun akan tetap ada "rational impulse" karena al-Qur'an dan teladan Nabi "is full of rational premises and rational explanations," dan "Islam … is not unconditional dogma" (Arfi, 2010). Dengan kerangka ini, problem aporia-like (kebuntuan argumentatif) diperlakukan bukan dengan meniadakan salah satu sisi, melainkan melalui pola sintesis: reason dan dalil naqlī diposisikan sebagai perangkat pemecahan masalah teologis (Arfi, 2010).

Pendekatan sintesis serupa juga ditunjukkan dalam kajian tentang Dāwūd al-Faṭānī, yang menyatakan bahwa ia berupaya "integrate the naqlī and 'aqlī approaches" serta "harmonize such distinctions in dealing with theological approaches especially that of Salaf and Khalaf's" (Arfan, 2018). Kajian ini menekankan sikap "middle course," dengan tesis bahwa wahyu "superior to the intellect and never contradictory," sehingga harmonisasi dilakukan untuk "guard against deviation and exceeding the proper limits of methodological practices" dalam tujuan teologis ma'rifat Allāh (Arfan, 2018). Dengan demikian, dalam epistemologi teologi Islam, fenomena kebuntuan argumentatif (misalnya ketika teks dan nalar tampak bertentangan) dijawab melalui model harmonisasi yang membatasi klaim akal namun tetap memberi ruang bagi penggunaan intelektual yang "qualified" (Arfan, 2018; Arfi, 2010).

Sejalan dengan itu, sebuah tulisan tentang "A New 'Ilm Kalām" menegaskan bahwa problem kontemporer (materialisme, positivisme, Marxisme, pragmatisme) sulit dihadapi dengan metode kalām klasik semata, sehingga bentuk kalām modern yang memadai harus memanfaatkan "appropriate scientific and philosophical method" tanpa meninggalkan "literature naql method," dan kesimpulannya adalah integrasi "literature and philosophic methodology" (Abu‐Rabi', 1995). Pernyataan ini memperkuat gambaran bahwa, dalam horizon ilmu kalām, aporia sebagai kebuntuan terhadap tantangan intelektual baru cenderung ditangani melalui rekonstruksi metodologis yang menggabungkan warisan naql dan perangkat filosofis-saintifik (Abu‐Rabi', 1995; Arfan, 2018).

________________________________________

6. Aporia dalam Filsafat Hukum dan Politik Islam Modern

6.1 Aporia Modernisasi Hukum dan "Heritage"

Dalam filsafat hukum Islam modern, Hallaq menyatakan bahwa karena kebutuhan modernisasi hukum "remains little contested," maka timbul aporia yang lahir dari upaya rekonsiliasi antara "exigencies of modernity" dan "placing of a premium on legal 'heritage'," dan aporia tersebut bukan hanya muncul melainkan juga "exacerbates it epistemically" (Silfiana, 2020). Dalam kerangka ini, aporia berfungsi sebagai diagnosis filosofis atas kebuntuan epistemik: modernitas menuntut bentuk-bentuk hukum tertentu (misalnya kodifikasi), sementara "heritage" (warisan fiqh dan relasi sosial yang memproduksinya) memiliki logika perkembangan yang berbeda (Silfiana, 2020).

Hallaq juga menekankan bahwa modern codes/acts menggantikan relasi-relasi sosial yang sebelumnya memproduksi hukum Islam dan filsafat maqāṣid-nya, serta kode menuntut "order, clarity, concision and authority" dan "completeness and exclusivity" (Silfiana, 2020). Di sini, aporia bukan sekadar kontradiksi abstrak, melainkan ketegangan antara dua rezim pengetahuan-hukum yang menghasilkan kebuntuan pada level epistemologi dan institusi (Silfiana, 2020).

6.2 Aporia Institusionalisasi Ḥākimiyyah (Sayyid Qutb)

Dalam pembacaan Pasha atas Qutb, dinyatakan bahwa Qutb tidak memberi petunjuk yang memadai untuk melampaui distingsi antara kedaulatan dalam pengertian teologis dan kedaulatan dalam pengertian politik; akibatnya Qutb "is left with an aporia of instituting hakimiyyah on Earth" (Hamdani & Rahman, 2022). Pasha merumuskan struktur kebuntuan itu secara eksplisit: bila ada "Islamic state," ia berisiko "merely imitate modernity's resacralization," tetapi tanpa negara Islam, ḥākimiyyah "would remain unhinged from lay political authority" (Hamdani & Rahman, 2022). Dengan demikian, aporia di sini berarti double bind institusional: dua opsi yang tersedia sama-sama menimbulkan problem serius, sehingga proyek teoritis menghadapi kebuntuan implementatif (Hamdani & Rahman, 2022).

6.3 Aporia sebagai Perangkat Kritik dalam Wacana Islam–Barat dan Identitas Politik

Dalam kajian politik-sosiologis tentang "Euro-Islam," Arfi menyatakan bahwa memikirkan Euro-Islam mengandaikan "an aporiatic politics of 'Othering'," dan artikel itu mengusulkan kemungkinan "go beyond this aporia" melalui dekonstruksi konsep "identity" dan "other" serta perangkat Derrida (misalnya "negotiation") (Forghani & Koutlaki, 2018). Sementara itu, kajian tentang Derrida, Islam, dan Barat menyebut adanya "aporia of democracy" dan "aporia of Islamism" (dalam pembacaan atas ketegangan demokrasi dan Islamisme), yang menggambarkan situasi ketika masing-masing pihak "forced to destroy some part of itself in order to give it chance for a future" (González, 2021). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa dalam filsafat politik kontemporer terkait Islam, aporia sering dipakai untuk menamai kebuntuan konseptual pada level identitas, demokrasi, dan strategi politik—dan sekaligus menjadi pintu untuk pendekatan dekonstruktif atau negosiasi konseptual (Forghani & Koutlaki, 2018; González, 2021).

________________________________________

7. Aporia dalam Estetika dan Filsafat Seni Islam

Salah satu perluasan menarik istilah aporia dalam kajian Islam muncul dalam estetika dan sejarah seni. González menyatakan bahwa dalam filsafat dan estetika, aporia (bersama sublation Hegelian dan "hyperdialectic" Merleau-Ponty) dapat "produce nonmeaning," dan secara spesifik "aporia blocks meaning and thereby creates the absence or quasi-absence of meaning," termasuk "spectral meaning or residual meaning" (Aidulsyah, 2020). Dalam pembacaan González, kreativitas Umayyah dipahami "resides in the engagement of aporia as the new Islamic condition of meaning in visuality," yang dikaitkan dengan "Islam's logocentric metaphysics" (Aidulsyah, 2020).

González juga membedakan logosentrisme Barat sebagai produk pikiran manusia yang mutable, sedangkan "Islamic logocentrism emanates from the divine order dictated by God's sacred supernatural speech written down in the Quran" (Aidulsyah, 2020). Dengan demikian, dalam horizon filsafat seni Islam, aporia dapat dipakai untuk menamai suatu modus pembentukan makna: bukan sekadar buntu argumentatif, melainkan "pemblokiran makna" yang justru mengkondisikan bentuk-bentuk makna residual dalam seni anikonik dan ornamentasi awal Islam (Aidulsyah, 2020).

________________________________________

8. Aporia Teologis sebagai "Ruang Liminal": Kemungkinan Pembacaan Sufistik-Teopoetik

Tidak semua tradisi membaca aporia sebagai hambatan yang harus "ditutup." Takács, melalui sebuah proyek teologi komparatif yang memakai "Islamic theo-poetics," menyatakan bahwa aporia "are inverted": ia bukan "impassable walls," melainkan "liminal spaces" tempat "creative imagination and revelation emerge" ("SALAFĪ IDEOLOGY: A NEED FOR AN ENLIGHTENMENT FROM IMĀM AL-MĀTURĪDĪ'S SUNNI SYNTHETIC THEOLOGY," 2021). Takács juga menegaskan bahwa perhatian pada "poetics of aporetics" menawarkan cara lain memahami peran aporia dalam teologi: yakni untuk "cultivate (infinite) desire for God" ("SALAFĪ IDEOLOGY: A NEED FOR AN ENLIGHTENMENT FROM IMĀM AL-MĀTURĪDĪ'S SUNNI SYNTHETIC THEOLOGY," 2021).

Dalam sintesis dengan sumber-sumber lain di atas, ini menunjukkan adanya spektrum konseptual: aporia dapat menjadi pengalaman frustratif dalam dialog-dialektika (model Sokrates) (Al-Azami, 2021), dapat menjadi simpul kritik metafisik dalam tradisi falsafah-kalām (Ibrahim, 2013; Ilyas et al., 2022), tetapi juga dapat dibaca sebagai ruang transisional yang produktif bagi pengalaman religius dan imajinasi kreatif dalam kerangka teopoetik ("SALAFĪ IDEOLOGY: A NEED FOR AN ENLIGHTENMENT FROM IMĀM AL-MĀTURĪDĪ'S SUNNI SYNTHETIC THEOLOGY," 2021).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, "aporia menurut ilmu filsafat Islam" dapat dirumuskan secara akademik dalam empat dimensi utama sebagai berikut.

Pertama, sebagai kebuntuan dialektis: aporia adalah titik ketika penyelidikan argumentatif berakhir pada kebuntuan logis yang bersifat terbuka dan mendidik (warisan model Sokrates) (Al-Azami, 2021).

Kedua, sebagai simpul problem metafisik dan kritik internal: dalam kajian modern atas tradisi falsafah Islam, aporia dipakai untuk menamai keberatan metafisik (misalnya dalam tradisi pasca-Ibn Sīnā melalui Shukūk) yang membentuk milieu dialektis dan memengaruhi sintesis teologis-filosofis berikutnya (Ibrahim, 2013; Ilyas et al., 2022).

Ketiga, sebagai diagnosis kebuntuan epistemik modern: dalam filsafat hukum dan politik Islam modern, aporia menandai kebuntuan yang lahir dari rekonsiliasi problematis antara modernitas dan warisan hukum, atau antara kedaulatan teologis dan institusi politik modern (Hamdani & Rahman, 2022; Silfiana, 2020).

Keempat, sebagai kategori estetika dan teopoetik: aporia juga dipakai untuk memahami pemblokiran makna (nonmeaning/residual meaning) dalam estetika visual Islam awal, serta dalam teopoetik sebagai ruang liminal yang memungkinkan imajinasi kreatif dan wahyu, bukan sekadar dinding buntu (Aidulsyah, 2020; "SALAFĪ IDEOLOGY: A NEED FOR AN ENLIGHTENMENT FROM IMĀM AL-MĀTURĪDĪ'S SUNNI SYNTHETIC THEOLOGY," 2021).

Rumusan ini tidak mengandaikan bahwa seluruh tradisi Islam klasik memakai istilah "aporia" secara internal; namun, sumber-sumber yang ada menunjukkan bahwa istilah tersebut berfungsi sebagai kategori analitis yang produktif dalam studi filsafat Islam—baik untuk memetakan problem metafisik klasik (Avicenna dan para pengkritiknya), maupun untuk mendiagnosis ketegangan konseptual modern (hukum, kedaulatan, demokrasi), dan bahkan untuk membaca konfigurasi makna dalam seni serta teologi teopoetik (Aidulsyah, 2020; Hamdani & Rahman, 2022; Ibrahim, 2013; Ilyas et al., 2022; "SALAFĪ IDEOLOGY: A NEED FOR AN ENLIGHTENMENT FROM IMĀM AL-MĀTURĪDĪ'S SUNNI SYNTHETIC THEOLOGY," 2021; Silfiana, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abu‐Rabi', I. M. (1995). Fi Masadir al Turath al Siyasi al Islami. American Journal of Islam and Society, 12(2), 270–273. https://doi.org/10.35632/ajis.v12i2.2379

Aidulsyah, F. (2020). The Paradigm of Al-Quran As The Main Element of Islamic Civilization. Tsaqafah, 16(1), 127. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3460

Al-Azami, U. (2021). Book Review: The Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought, by Andrew F. March. Political Theory, 49(6), 1062–1066. https://doi.org/10.1177/00905917211011271

Arfan, A. (2018). Tolerance in Fikih's Mazhab of Santri in Malang. Justicia Islamica, 15(2), 139–156. https://doi.org/10.21154/justicia.v15i2.1456

Arfi, B. (2010). "Euro-Islam": Going Beyond the Aporiatic Politics of Othering. International Political Sociology, 4(3), 236–252. https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2010.00103.x

Forghani, M., & Koutlaki, S. A. (2018). Teaching Socrates to First-year Philosophy Students in Iran, Based on Plato's Euthyphro. Journal of Classics Teaching, 19(38), 36–41. https://doi.org/10.1017/s205863101800020x

González, V. (2021). Aporia in Umayyad Art or the Degree Zero of the Visual Forms' Meaning in Early Islam. Journal of Material Cultures in the Muslim World, 1(1–2), 6–33. https://doi.org/10.1163/26666286-12340002

Hamdani, Z., & Rahman, M. T. (2022). Rationalism in Harun Nasution's Epistemology of Islamic Law. Focus, 3(1), 12–21. https://doi.org/10.26593/focus.v3i1.5823

Ibrahim, Z. (2013). Ibn Hazm. American Journal of Islam and Society, 30(2), i–vi. https://doi.org/10.35632/ajis.v30i2.1129

Ilyas, M., Ismail, Z., Zulfidar, F., Syarfuni, S., & Masrizal, M. (2022). Education Transformation Model of Traditional Pesantren in Aceh Province of Indonesia. Al-Ishlah Jurnal Pendidikan, 14(4), 7197–7204. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i4.2348

Lapitan, E. (2003). To Be or Not To Be: The Imprint of Ibn Sina and Ibn Rushd on Aquinas's Philosophy of Being. Philippiniana Sacra, 38(112), 123–142. https://doi.org/10.55997/ps1004xxxviii112a4

SALAFĪ IDEOLOGY: A NEED FOR AN ENLIGHTENMENT FROM IMĀM AL-MĀTURĪDĪ'S SUNNI SYNTHETIC THEOLOGY. (2021). The Maturidiyya. https://doi.org/10.47980/moturidiy/2021/1/3

Silfiana, R. (2020). A Traditional and Modern Education System of Pondok Pesantren in Perspective Philosophy of Education. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 43. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.6894