01816 - Anti-Natalisme dalam Perspektif Filsafat Islam: Kajian Komparatif-Evaluatif

Abstract

Anti-natalism is a normative philosophical position that assigns negative value to reproduction, arguing that there should be fewer or no births at all, and in some formulations, that human or even sentient extinction would be morally preferable. This article conducts a comparative-evaluative study of anti-natalism—as developed in contemporary moral philosophy—against the normative framework of Islamic philosophy and ethics. The analysis proceeds in two steps: first, mapping the main arguments of anti-natalism (suffering, risk, lack of consent, critique of pronatalist hegemony, and sentiocentric extinction); second, evaluating those arguments against Islamic ethical-epistemological structures, including the principles of tawḥīd, purposivity of action, the plurality of Islamic bioethical methodologies, and the tradition of birth control within fiqh. The findings indicate that universal anti-natalism—which holds that procreation is always wrong and that extinction is an ethical ideal—is not supported by the available Islamic sources, and conflicts with the purposive-tawḥīd horizon that characterizes Islamic ethical cosmology. Nevertheless, certain limited anti-natalist critiques, particularly regarding pronatalist social hegemony, procreative risk, and the need for broader methodological reflection in Islamic reproductive ethics, can resonate with reformist currents within Muslim ethical discourse.

Keywords: anti-natalism, Islamic philosophy, procreative ethics, tawḥīd, bioethics, fiqh, suffering, extinction

________________________________________

Abstrak

Anti-natalisme adalah posisi filosofis normatif yang memberi nilai negatif pada reproduksi, dengan argumen bahwa seharusnya ada lebih sedikit atau tidak ada kelahiran sama sekali, dan dalam sejumlah formulasi, bahwa kepunahan manusia atau bahkan seluruh makhluk sentien merupakan pilihan yang lebih baik secara moral. Artikel ini melakukan kajian komparatif-evaluatif terhadap anti-natalisme—sebagaimana berkembang dalam filsafat moral kontemporer—dalam kaitannya dengan kerangka normatif filsafat dan etika Islam. Analisis dilakukan dalam dua langkah: pertama, memetakan argumen-argumen utama anti-natalisme (penderitaan, risiko, ketiadaan persetujuan, kritik atas hegemoni pronatalisme, dan kepunahan sentiosentris); kedua, mengevaluasi argumen-argumen tersebut terhadap struktur epistemologi-etis Islam, mencakup prinsip tawḥīd, purposivitas tindakan, pluralitas metodologi bioetika Islam, dan tradisi pengendalian kelahiran dalam fiqh. Temuan menunjukkan bahwa anti-natalisme universal—yang menyatakan bahwa prokreasi selalu salah dan kepunahan adalah ideal etis—tidak memperoleh dukungan dari sumber-sumber Islam yang tersedia dan bertabrakan dengan horizon makna purposif-tawḥīd yang menjadi ciri khas kosmologi etis Islam. Meskipun demikian, sejumlah kritik anti-natalisme yang lebih terbatas, khususnya mengenai hegemoni sosial pronatalisme, risiko prokreasi, dan kebutuhan refleksi metodologis yang lebih luas dalam etika reproduksi Muslim, dapat beresonansi dengan arus pembaruan dalam diskursus etika Muslim.

Kata Kunci: anti-natalisme, filsafat Islam, etika prokreasi, tawḥīd, bioetika, fiqh, penderitaan, kepunahan

________________________________________

1. Pendahuluan: Apa Itu Anti-Natalisme dan Mengapa Ia Menjadi Isu Etika

Dalam filsafat kontemporer, anti-natalisme lazim dipahami sebagai pandangan normatif yang memberi nilai negatif pada reproduksi dan menyimpulkan bahwa seharusnya ada lebih sedikit kelahiran atau bahkan tidak ada kelahiran sama sekali (Häyry & Sukenick, 2024; Sukenick, 2025). Dalam formulasi "analitik" yang diringkas dalam literatur bioetika kontemporer, anti-natalisme diposisikan sebagai klaim bahwa "selalu salah" untuk mempunyai anak, dan bahkan dapat berimplikasi bahwa lebih baik jika umat manusia punah (Sukenick, 2025). Literatur anti-natalisme juga menekankan bahwa posisi ini tidak tunggal: ia dapat dibangun melalui beragam argumen (misalnya kualitas hidup, risiko, ketiadaan persetujuan, asimetri baik–buruk), dan dapat diartikulasikan dengan berbagai tingkat "ketegasan" (misalnya anti-natalisme tanpa aktivisme, atau anti-natalisme yang bergerak ke arah tuntutan sosial-politik tertentu) (Häyry, 2024).

Permintaan pengguna—"anti-natalisme menurut ilmu filsafat Islam"—secara metodologis menuntut dua langkah: (i) memaparkan terlebih dahulu struktur argumen anti-natalisme sebagaimana berkembang dalam filsafat moral kontemporer (Häyry, 2024; RivkaWeinberg & Science, 2017); lalu (ii) menilai apakah premis-premis (metafisik, teologis, dan etis) yang dipakai anti-natalisme sejalan atau bertentangan dengan kerangka normatif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam wacana filsafat/etika Islam (yang dalam isu-isu biomedis modern sering berinteraksi dengan fiqh, kalām, dan moral philosophy), (Gallien, 2024; Moen, 2021). Berdasarkan sumber yang tersedia, perlu ditegaskan keterbatasan evidensial: tidak ada referensi yang secara eksplisit mengajukan "anti-natalisme" sebagai doktrin mapan dalam tradisi falsafa klasik; karena itu, analisis di bawah ini adalah evaluasi komparatif antara konsep anti-natalisme modern dan prinsip/kerangka etis Islam sebagaimana terpantul dalam diskursus epistemologi-etika dan bioetika Muslim kontemporer (Gallien, 2024; Moen, 2021).

________________________________________

2. Ragam Argumen Anti-Natalisme dalam Filsafat Moral Kontemporer

2.1 Definisi, Variasi Ruang Lingkup, dan Konsekuensi "Kepunahan"

Literatur mutakhir menegaskan definisi inti: anti-natalisme "memberi nilai negatif" pada reproduksi dan menyatakan bahwa seharusnya ada lebih sedikit atau tidak ada kelahiran (Häyry & Sukenick, 2024). Namun, anti-natalisme yang "tanpa kelahiran" menghadapi dua masalah konseptual yang sering ditekankan: (a) cakupan larangan kelahiran—apakah hanya manusia, semua makhluk sentien, atau bahkan lebih luas—dan (b) pembenaran atas konsekuensi kepunahan yang tampak tak terelakkan jika posisi itu diambil secara universal (Häyry & Sukenick, 2024). Debat internal ini melahirkan pembelahan antara anti-natalisme yang antroposentris (mengarah pada kepunahan sukarela manusia) dan anti-natalisme yang sentiosentris (mengarah pada kepunahan seluruh kehidupan sentien), dengan konsekuensi etis yang jauh lebih problematik ketika menyentuh kemungkinan "intervensi aktif" atas reproduksi makhluk lain (Häyry, 2025; Morioka, 2025).

2.2 Penderitaan, Risiko, dan Ketiadaan Persetujuan

Banyak versi anti-natalisme berangkat dari ide bahwa prokreasi memasukkan subjek baru ke dalam dunia yang mengandung penderitaan dan risiko, sementara individu yang akan lahir tidak dapat memberikan persetujuan (consent) atas "dipaksakannya" kondisi eksistensial tersebut (Häyry, 2024; Morioka, 2025). Dalam ekosistem debat etika prokreasi, ada pula pendekatan yang memusatkan perhatian pada prokreasi sebagai imposisi risiko kepada orang yang diciptakan, dan memperdebatkan kapan (jika pernah) imposisi risiko tersebut dapat dibenarkan (Häyry, 2024a). Dalam literatur anti-natalisme kontemporer, argumen-argumen standar (kualitas hidup, risiko hidup intolerabel, lack of consent, asimetri) dinilai sering gagal menghasilkan alasan yang "konkret dan meyakinkan"; karena itu sebagian filsuf anti-natalis mengalihkan fokus: bukan pada "calon individu" yang belum ada, tetapi pada orang-orang yang sudah ada dan struktur sosial pronatalis yang membentuk pilihan hidup mereka (Häyry, 2024b).

2.3 "Imposing a Lifestyle": Kritik terhadap Hegemoni Pronatalisme

Salah satu artikulasi baru yang penting ialah argumen bahwa pronatalisme sebagai praktik sosial hegemonik mengimposisikan suatu gaya hidup dan narasi makna atas individu yang belum mampu menilai, dan hal itu dinilai sebagai problem moral tersendiri (Häyry, 2024b). Variasi yang sejalan juga tampak dalam pembahasan yang mengaitkan prokreasi dengan paksaan kultural—yakni orang tua secara praktis "membentuk" anak agar menerima mentalitas pronatalis sebelum anak mampu memilih secara otonom—dan menyatakan hal tersebut sebagai bentuk "korupsi diri" moral prokreator (Häyry, 2024b; RivkaWeinberg & Science, 2017).

Ringkasnya, anti-natalisme modern adalah keluarga pandangan yang plural: sebagian lebih berorientasi pada penderitaan/risiko, sebagian pada persoalan persetujuan, sebagian pada kritik struktur sosial, dan sebagian bergerak menuju visi kepunahan (manusia saja atau seluruh sentien) (Häyry, 2025; Häyry & Sukenick, 2024; Morioka, 2025).

________________________________________

3. Kerangka Filsafat dan Etika Islam untuk Menilai Prokreasi: Epistemologi, Sumber Normatif, dan Metodologi

3.1 Epistemologi Etika Islam yang Holistik dan Terpusat pada Tawḥīd

Sumber yang tersedia menggambarkan model pengetahuan-etika Islam sebagai holistik dan bertujuan: ilmu-ilmu (Islamik dan non-Islamik) dipahami saling terhubung serta "disubsumsi" di bawah tawḥīd, dan diarahkan pada tujuan lebih tinggi berupa "kembali kepada Ilahi"; tindakan duniawi dipahami berdampak pada keadaan tubuh dan jiwa di akhirat, sehingga pengetahuan dan praksis tidak dianggap "tanpa tujuan." Dalam pembacaan hermeneutik atas pemikiran Tariq Ramadan, tawḥīd ditekankan sebagai inti teologi yang memiliki komponen etis: kesadaran ketuhanan mendorong tanggung jawab moral "di hadapan Sang Pencipta dan sesama manusia" dan memotivasi komitmen pada keadilan dan transformasi realitas sosial. Dua sumber ini secara bersama menopang satu poin kritis untuk evaluasi anti-natalisme: apabila anti-natalisme bergantung pada premis "tidak ada makna penebus" bagi penderitaan (RivkaWeinberg & Science, 2017), maka sebuah kosmologi-etika yang menegaskan purposivitas tindakan dan horizon akhirat menyediakan struktur makna yang berbeda secara mendasar.

3.2 Relasi Akal–Wahyu dan Pluralitas Pendekatan Etika-Bioetika Muslim

Dalam isu-isu biomedis, respons Muslim kontemporer dapat dipetakan menurut metodologi penalaran: tekstual, kontekstual, dan para-tekstual (Gallien, 2024). Klasifikasi ini penting karena "anti-natalisme menurut filsafat Islam" tidak mungkin direduksi pada satu gaya inferensi normatif saja; sebagian pendekatan menahan diri dalam batas teks, sementara yang lain membuka ruang penalaran konteks dan moral philosophy (Gallien, 2024). Bahkan, sumber yang sama menyatakan adanya tradisi dalam falsafa dan teologi (Muʿtazilī-inspired kalām) yang memberi peran substantif bagi reason dalam deliberasi moral vis-à-vis teks (Gallien, 2024).

Dari sisi sejarah intelektual Islam yang lebih luas, beberapa sumber menegaskan bahwa perdebatan teologis awal kerap merupakan perdebatan eksegetis yang dibingkai dalam istilah moral-etis, terutama ketika menyangkut tanggung jawab moral manusia dan keadilan Tuhan (Qomaruzzaman & Busro, 2019). Sumber lain membahas bagaimana kritik "anti-filsafat" dalam Islam tidak harus meniadakan kegiatan berfilsafat itu sendiri—yakni seseorang dapat menolak posisi filosofis tertentu tanpa menolak rasionalitas/argumentasi sebagai praktik. Ini relevan karena anti-natalisme adalah doktrin filsafat moral modern; legitimasi membahasnya dalam kerangka Islam (sebagai perbincangan rasional) secara metodologis selaras dengan adanya tradisi argumentatif yang mengakui peran reason dalam kalām maupun falsafa (Gallien, 2024; Qomaruzzaman & Busro, 2019).

3.3 Etika Islam Tidak Dapat Direduksi pada Fiqh Semata

Dalam konteks bioetika reproduksi, terdapat kritik internal bahwa etika medis Islam—terutama pada tema "kesehatan reproduksi perempuan"—sering terkungkung oleh otoritas jurist-laki-laki dan genre fiqh, dan karenanya perlu mengintegrasikan multiple epistemologies Islam agar menjadi wacana yang lebih etis (Szocik, 2024). Sumber lain juga menegaskan bahwa fiqh historis tidak pernah menjadi satu-satunya sistem bimbingan moral bagi Muslim (al-Khatib, 2019). Kedua poin ini berdampak langsung pada pertanyaan anti-natalisme: evaluasi filosofis Islam atas prokreasi tidak semata-mata "apa hukum fiqh"-nya, melainkan juga bagaimana etika, teologi, dan pertimbangan kemaslahatan/keadilan dipadukan dalam deliberasi moral yang lebih luas (al-Khatib, 2019; Gallien, 2024; Szocik, 2024).

________________________________________

4. Prokreasi dalam Tradisi Normatif Islam

4.1 Pronatalisme dalam Relasi Perkawinan yang Licit, namun Tanpa Menilai Childlessness sebagai Kesalahan Moral

Salah satu rujukan menyatakan secara eksplisit bahwa tradisi hukum Yahudi, Islam, dan Kristen memiliki karakter pronatalis dalam relasi perkawinan yang licit (al-Khatib, 2019). Dalam analisis teologis-komparatif tentang teknologi reproduksi, dinyatakan bahwa dari perspektif Muslim (dan Kristen), perkawinan direkomendasikan terutama untuk menjaga propriety seksual; prokreasi adalah outcome "alami" jika dikehendaki Tuhan, tetapi bila tidak terjadi, seseorang tidak dapat disalahkan atau dianggap kurang sebagai Muslim/Kristen (Moen, 2021). Gabungan dua pernyataan ini penting: (i) ada orientasi pronatalis dalam kerangka pernikahan yang sah (al-Khatib, 2019), namun (ii) ketiadaan anak tidak dengan sendirinya menjadi stigma moral atau kesalahan religius (Moen, 2021). Dengan demikian, sumber yang tersedia tidak mendukung anti-natalisme universal, tetapi juga tidak mendukung klaim bahwa Islam mewajibkan setiap pasangan harus bereproduksi dalam semua keadaan (Moen, 2021).

4.2 Pengendalian Kelahiran Diakui dalam Tradisi Fiqh (dengan Batas-batasnya)

Sumber yang membahas sejarah dan tradisi "birth control" menyatakan bahwa, meskipun berangkat dari perhatian sekuler dan pengetahuan anatomis, rulings Islam tentang pengendalian kelahiran hadir dalam konteks keyakinan akan kuasa Tuhan; namun para jurist Muslim mengakui bahwa abstaining from sex menjamin non-conception dan birth control membatasi kemungkinan kehamilan (al-Khatib, 2019). Ini menunjukkan bahwa (setidaknya dalam sebagian tradisi normatif yang dirangkum oleh sumber tersebut) keputusan untuk mencegah konsepsi bukanlah sesuatu yang asing secara prinsipil dalam fiqh (al-Khatib, 2019)—sebuah poin yang menjadi relevan saat membedakan anti-natalisme (larangan moral universal) dari pilihan non-prokreasi yang bersifat situasional/bersyarat.

4.3 Sebagian Argumen Tekstualis Menilai "Menginterupsi Prokreasi" Bertentangan dengan Tujuan Pernikahan

Dalam peta metodologis bioetika Muslim, sumber yang sama mengutip posisi yang menilai bahwa apa pun yang mengarah pada "disruption of marriage" dan "interruption of procreation" bertentangan dengan tujuan yang Islam kehendaki melalui pernikahan; bahkan, pandangan tersebut menjadikan aborsi sebagai contoh "menginterupsi prokreasi" dan dinilai kategoris tidak boleh (Gallien, 2024). Poin ini tidak mewakili keseluruhan spektrum etika Islam (karena sumber yang sama menekankan pluralitas metodologi) (Gallien, 2024), tetapi ia menunjukkan bahwa ada jalur penalaran Islam tertentu yang secara eksplisit memandang prokreasi sebagai bagian integral dari tujuan pernikahan, sehingga anti-natalisme universal akan berhadapan dengan resistensi normatif yang kuat pada jalur ini (Gallien, 2024; Moen, 2021).

________________________________________

5. Menilai Anti-Natalisme dengan Kerangka Etika Islam

5.1 Penderitaan dan "Ketiadaan Makna Penebus": Titik Benturan Metafisik-Etis

Sebagian pembela anti-natalisme memformulasikan argumen bahwa jika membawa makhluk baru ke dunia itu berarti membawa penderitaan tanpa makna penebus yang jelas, maka prokreasi bermasalah secara moral; bahkan, upaya "menciptakan makna" dinilai dilakukan dengan mengimposisikan mentalitas pronatalis kepada anak sebelum mereka mampu memilih (Häyry, 2024b; RivkaWeinberg & Science, 2017). Namun, kerangka epistemik-etis Islam yang digambarkan dalam studi tentang al-Yūsī menolak premis "ketiadaan makna" sebagai latar: model Islam dipahami purposeful, dan menganggap tindakan duniawi terkait dengan keadaan tubuh-jiwa di akhirat; keseluruhan ilmu diarahkan oleh tawḥīd pada tujuan "return to the Divine." Pembacaan atas Ramadan juga menekankan bahwa tawḥīd membawa konsekuensi etis berupa tanggung jawab sebelum Pencipta dan sesama manusia serta komitmen pada keadilan dan transformasi realitas.

Maka, sejauh anti-natalisme modern bertumpu pada nihilisme makna atau ketiadaan horizon teleologis sebagai premis penguat, sumber-sumber Islam yang tersedia menyediakan struktur makna teologis-etis yang berbeda, sehingga argumen anti-natalis jenis ini tidak dapat ditransfer begitu saja tanpa "mengganti" fondasi metafisiknya (RivkaWeinberg & Science, 2017).

Catatan kehati-hatian: sumber-sumber yang tersedia memang menyatakan Islam "purposeful" dan bertawḥīd, serta menghubungkan tawḥīd dengan etika tanggung jawab dan keadilan, tetapi tidak merinci satu teori "teodise" tentang penderitaan. Karena itu, klaim yang bisa dipertahankan dari sumber yang ada adalah: premis anti-natalisme yang mengandalkan ketiadaan makna penebus tidak kompatibel dengan kerangka epistemik-etis Islam yang menegaskan purposivitas dan orientasi tawḥīd (RivkaWeinberg & Science, 2017).

5.2 "Imposisi Gaya Hidup" dan Problem Otoritas/Agensi: Titik Temu Parsial, bukan Justifikasi Anti-Natalisme Universal

Argumen anti-natalisme berbasis "imposing a lifestyle" menyatakan bahwa pronatalisme hegemonik mengimposisikan gaya hidup yang sulit ditinggalkan, dan bahwa pemaknaan hidup yang dipaksakan pada individu muda yang rentan dapat menjadi kesalahan moral (Häyry, 2024b). Dalam etika medis Islam tentang kesehatan reproduksi perempuan, terdapat kritik paralel: wacana sering dibatasi oleh otoritas jurist-laki-laki dan kerangka fiqh yang sempit; karena itu diperlukan integrasi epistemologi etika yang lebih plural (Szocik, 2024). Di sini terdapat titik temu parsial: baik kritik anti-natalis atas hegemoni pronatalisme (Häyry, 2024b) maupun kritik Ayubi atas keterbatasan otoritas dan kerangka fiqh (Szocik, 2024) sama-sama menyoroti masalah "siapa yang menentukan" dan bagaimana norma sosial-keagamaan dapat membatasi agensi dan suara subjek reproduksi.

Namun, titik temu ini tidak identik dengan kesimpulan anti-natalisme universal. Sumber Hasso menegaskan bahwa fiqh bukan satu-satunya sistem bimbingan moral bagi Muslim (al-Khatib, 2019), dan sumber Dabbagh dkk. menegaskan pluralitas metodologi bioetika Muslim (tekstual, kontekstual, para-tekstual) (Gallien, 2024). Dua hal ini memungkinkan sebuah sintesis yang lebih sempit: kritik atas dominasi narasi/otoritas dapat menjadi alasan untuk memperbaiki deliberasi etis prokreasi dalam Islam, tanpa harus menerima doktrin bahwa prokreasi selalu salah (al-Khatib, 2019; Gallien, 2024; Häyry, 2024b; Szocik, 2024).

5.3 Risiko terhadap Anak vs. Kewajiban Memperbaiki Kondisi: Kecenderungan Islam pada Mitigasi Harm, bukan Larangan Universal

Dalam etika prokreasi sekuler, prokreasi dipahami sebagai imposisi risiko dan diperdebatkan kapan risiko itu permissible (Häyry, 2024a). Dalam diskursus etika-bioetika Islam yang tersedia, perhatian normatif yang kuat tampak pada perlindungan nasab/lineage dan hak-hak pihak terkait. Misalnya, studi tentang pelarangan surrogacy gestasional-genetik di Sunni menyebut pertimbangan fatwa yang meliputi "protection of lineage (hifz al nasab)" serta hak sosial dan etis bagi anak, perempuan surrogate, dan orang tua yang menghendaki anak (Pinkham, 2023). Dalam diskursus genetik, disebutkan pula bahwa lembaga fiqh internasional menuntut genetic screening bagi newborns untuk intervensi dini dalam kasus yang dapat disembuhkan, dan praktik-praktik tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi modern terkait preservasi lineage dari penyakit genetik (Kamitsuka, 2021).

Secara struktural, ini menunjukkan orientasi berbeda dari anti-natalisme: ketimbang menyimpulkan "jangan ada kelahiran" sebagai solusi umum, sebagian diskursus normatif Islam yang dirujuk lebih menonjolkan kerangka regulasi dan mitigasi mudarat (misalnya menjaga kejelasan nasab dan menekan risiko penyakit melalui screening/intervensi) (Kamitsuka, 2021; Pinkham, 2023).

Pada saat yang sama, sumber Ishak & Haneef menegaskan bahwa absennya prokreasi tidak membuat seseorang bersalah secara moral-keagamaan (Moen, 2021), dan Hasso menegaskan tradisi pengendalian kelahiran diakui dalam fiqh (al-Khatib, 2019). Dua poin ini memungkinkan kesimpulan yang lebih bernuansa: sumber yang tersedia mendukung bahwa Islam dapat menerima non-prokreasi dalam kondisi tertentu (misalnya melalui pengendalian kelahiran atau karena prokreasi tidak terjadi), tetapi sumber yang sama tidak memberi dasar untuk menggeneralisasi menjadi anti-natalisme universal (al-Khatib, 2019; Moen, 2021; Pinkham, 2023).

5.4 Anti-Natalisme Kepunahan Sentien dan Problem Intervensi: Tidak Ditopang oleh Sumber Islam yang Tersedia

Literatur anti-natalisme sentiosentris menyatakan bahwa jika anti-natalisme diterapkan pada semua makhluk sentien, ia dapat mengimplikasikan (dan kadang menuntut) intervensi aktif untuk menghentikan reproduksi makhluk lain, yang berisiko melibatkan koersi atau kekerasan (Häyry, 2025; Morioka, 2025). Sumber tentang etika hewan dalam Islam menilai bahwa wacana "Islam antroposentris" tidak cukup dinyatakan begitu saja dan antroposentrisme diperlakukan sebagai problem moral yang memerlukan engagement. Namun, sumber etika hewan tersebut tidak menyimpulkan anti-natalisme lintas-spesies; dan sumber-sumber Islam lain yang tersedia juga tidak membangun argumen "kepunahan makhluk sentien" sebagai kewajiban moral (Szocik, 2024). Karena itu, klaim yang dapat dipertahankan dari evidensi yang ada hanyalah: beberapa bentuk anti-natalisme modern bergerak ke arah konsekuensi intervensi-lintas-spesies yang sangat kontroversial (Häyry, 2025; Morioka, 2025), sementara sumber Islam yang diberikan tidak menyediakan dasar tekstual-filosofis untuk menyatakan bahwa Islam mendukung agenda tersebut (Szocik, 2024).

________________________________________

6. Sintesis: Posisi "Anti-Natalisme" Mana (jika Ada) yang Mungkin Kompatibel dengan Filsafat Islam?

Berdasarkan sumber yang tersedia, kompatibilitas paling masuk akal bukanlah pada anti-natalisme universal (bahwa prokreasi selalu salah), melainkan pada beberapa tesis yang lebih terbatas berikut.

Pertama, seriusnya tanggung jawab moral dalam keputusan prokreasi. Kritik anti-natalis terhadap hegemoni pronatalisme dan "imposisi gaya hidup" menyoroti aspek pendidikan/narasi sosial yang membentuk pilihan reproduksi (Häyry, 2024b). Dalam wacana etika medis Islam, ada kritik bahwa deliberasi reproduksi perlu melibatkan lebih banyak epistemologi dan tidak menyempit pada otoritas fiqh yang gendered (Szocik, 2024), serta pengakuan bahwa fiqh bukan satu-satunya sistem bimbingan moral (al-Khatib, 2019). Ini membuka ruang bagi evaluasi filosofis Islam yang lebih reflektif terhadap motif dan struktur sosial prokreasi—tanpa harus menyimpulkan larangan universal (al-Khatib, 2019; Gallien, 2024; Szocik, 2024).

Kedua, kebolehan non-prokreasi dalam keadaan tertentu (atau ketiadaan prokreasi tanpa "kesalahan moral"). Islam dalam sumber yang tersedia digambarkan pronatalis dalam relasi pernikahan yang licit (al-Khatib, 2019), namun menegaskan bahwa jika prokreasi tidak terjadi, manusia tidak patut disalahkan atau direndahkan secara religius (Moen, 2021). Ditambah pengakuan historis fiqh terhadap mekanisme non-konsepsi melalui abstinence dan birth control (al-Khatib, 2019), maka keputusan untuk tidak memiliki anak tidak otomatis bertentangan dengan kerangka normatif Islam—meskipun ini berbeda dari anti-natalisme yang menilai prokreasi selalu salah (al-Khatib, 2019; Moen, 2021).

Ketiga, preferensi etika Islam pada mitigasi mudarat (nasab, kesehatan) ketimbang "mengakhiri kelahiran." Pertimbangan hifz al-nasab dalam isu surrogacy (Pinkham, 2023) dan kebijakan genetic screening/intervensi dini untuk menjaga lineage dari penyakit genetik (Kamitsuka, 2021) memperlihatkan pola normatif yang cenderung mengelola risiko dan menjaga struktur tanggung jawab-kekerabatan, bukan menarik kesimpulan bahwa solusi moralnya adalah meniadakan kelahiran (Kamitsuka, 2021; Pinkham, 2023). Pola ini dapat menjadi kritik internal terhadap anti-natalisme yang menempuh jalan kepunahan sebagai horizon etis (Sukenick, 2025).

Dengan demikian, bila istilah "anti-natalisme" dipakai secara longgar untuk mencakup setiap pandangan yang menilai prokreasi "sering problematik" dan menuntut refleksi etis yang serius, maka ada sejumlah tema yang dapat selaras dengan etika Islam (tanggung jawab, kritik hegemoni sosial, perlindungan pihak rentan) (al-Khatib, 2019; Häyry, 2024b; Pinkham, 2023; Szocik, 2024). Namun bila anti-natalisme dipakai dalam pengertian filosofis-analitik yang ketat—yakni prokreasi selalu salah dan idealnya menuju kepunahan—maka sumber-sumber yang tersedia lebih mendukung bahwa kerangka normatif Islam berbeda: ia pronatalis dalam pernikahan licit (al-Khatib, 2019), menempatkan hidup-aksi dalam horizon makna tawḥīd dan akhirat, mengakui childlessness bukan kesalahan moral (Moen, 2021), dan cenderung pada mitigasi mudarat (nasab, genetik) daripada larangan universal (Kamitsuka, 2021; Pinkham, 2023).

________________________________________

7. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, anti-natalisme dalam filsafat moral kontemporer adalah keluarga doktrin yang memberi nilai negatif pada reproduksi, dengan variasi ruang lingkup (manusia vs. semua sentien) dan konsekuensi kepunahan (Häyry, 2025; Häyry & Sukenick, 2024; Morioka, 2025). Argumen kontemporer juga mencakup kritik atas hegemoni pronatalisme sebagai bentuk imposisi gaya hidup dan narasi makna (Häyry, 2024b; RivkaWeinberg & Science, 2017).

Kedua, kerangka etika Islam yang dapat ditarik dari sumber yang tersedia menekankan holisme dan purposivitas yang berporos pada tawḥīd dan orientasi "return to the Divine," serta menautkan etika pada tanggung jawab sebelum Pencipta dan sesama manusia. Dalam bioetika Muslim, metodologi penalaran beragam (tekstual, kontekstual, para-tekstual), dan ada kritik agar etika reproduksi tidak direduksi pada fiqh/otoritas yang sempit (Gallien, 2024; Szocik, 2024).

Ketiga, pada isu prokreasi, sumber-sumber yang diberikan menggambarkan Islam pronatalis dalam relasi pernikahan licit (al-Khatib, 2019), tetapi tidak menganggap absennya prokreasi sebagai kesalahan moral (Moen, 2021), dan mengakui keberadaan tradisi pengendalian kelahiran dalam fiqh (al-Khatib, 2019).

Keempat, anti-natalisme universal (prokreasi selalu salah; kepunahan sebagai ideal) tidak memperoleh dukungan dari evidensi yang tersedia, dan juga bertabrakan dengan horizon makna purposif-tawḥīd yang ditunjukkan sumber (Sukenick, 2025; al-Khatib, 2019; Moen, 2021). Namun, beberapa kritik anti-natalis yang lebih terbatas—misalnya kritik terhadap hegemoni sosial pronatalisme dan tuntutan refleksi etis atas risiko dan struktur otoritas—dapat beresonansi dengan kebutuhan pembaruan metodologis dan perluasan epistemologi dalam etika reproduksi Muslim (Gallien, 2024; Häyry, 2024b; Szocik, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Gallien, C. (2024). Al-Yūsī, Tawḥīd and the theological structure of Islamic knowledge. Islamic Studies Journal, 2(1), 3–24. https://doi.org/10.1163/29502276-20240016

Häyry, M. (2024a). Bioethics and the value of human life. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 34(2), 220–230. https://doi.org/10.1017/s0963180124000331

Häyry, M. (2024b). Confessions of an antinatalist philosopher. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 35(3), 190–208. https://doi.org/10.1017/s0963180123000634

Häyry, M. (2025). Human antinatalism and the limits of bipolar pessimism. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 34(4), 671–685. https://doi.org/10.1017/s0963180126100061

Häyry, M., & Sukenick, A. (2024). Antinatalism, extinction, and the end of procreative self-corruption. https://doi.org/10.1017/9781009455299

Kamitsuka, M. D. (2021). Women's reproductive authority in religious ethics. Journal of Religious Ethics, 49(2), 219–225. https://doi.org/10.1111/jore.12344

Moen, O. M. (2021). Pessimism counts in favor of biomedical enhancement: A lesson from the anti-natalist philosophy of P. W. Zapffe. Neuroethics, 14(2), 315–325. https://doi.org/10.1007/s12152-021-09458-8

Morioka, M. (2025). The paradox of sentiocentric antinatalism: The obligation of extinction or the obligation of survival? Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 34(4), 634–645. https://doi.org/10.1017/s0963180126100188

Pinkham, K. J. F. (2023). "Would you change things?": Natal choices in Arrival and What Happened to Monday (hlm. 189–216). https://doi.org/10.59682/kriterium.52.h

Qomaruzzaman, B., & Busro, B. (2019). Tolerance Islam theology of education hermeneutic reading of Tariq Ramadan thought. QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies), 7(2), 203. https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.5128

RivkaWeinberg, & Science, r. (2017). I am Rivka Weinberg, philosopher and author of 'The Risk of a Lifetime: How, When, and Why Procreation May be Permissible'. AMA about procreative ethics, bioethics and the metaphysics of life and death. https://doi.org/10.15200/winn.151180.01468

Sukenick, A. (2025). The end of sentience. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 34(4), 646–662. https://doi.org/10.1017/s0963180126100127

Szocik, K. (2024). To never exist is always best: A critique of the metaphysics of pronatalism in contemporary bioethics. Bioethics, 39(1), 145–150. https://doi.org/10.1111/bioe.13376

al-Khatib, M. (2019). The ethical limits of genetic intervention: Genethics in philosophical and fiqhi discourses (hlm. 169–200). https://doi.org/10.1163/9789004392137_008