01794 - Zelfstandig Delict dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual tentang Kemandirian Delik dalam Fikih Jinayah

Zelfstandig Delict in Islamic Law Perspective: A Conceptual Study on the Independence of Delict in Fiqh Jinayah

Abstract

This study examines the concept of zelfstandig delict (independent delict) from the perspective of Islamic criminal law (fiqh jinayah). The term zelfstandig delict refers to a criminal act that stands independently and does not depend on another criminal act in order to be prosecuted. Through a normative-conceptual approach, this study maps the equivalence between the concept of independent delict in the Dutch legal tradition and the concept of jarimah in Islamic jurisprudence. The analysis covers the definitional framework of jarimah, the elements (rukn) required for a jarimah to stand as an independent delict, the classification of hudud, qishash–diat, and ta'zir, as well as the principle of legality in Islamic law. The findings indicate that the concept of zelfstandig delict in Islamic law is most appropriately understood as a jarimah whose prohibition identity can be recognized and held accountable independently as an object of punishment, without requiring another delict as a prerequisite for its existence. This independence manifests in hudud and qishash–diat through Nash-based legality and maqashid protection, as well as in ta'zir through criminalization based on maslahah and judicial or governmental discretion. Contemporary applications of this concept include hate speech, contempt of court, blasphemy, land burning, corruption, and certain muamalah acts qualified as ghulul. This study also highlights that the independence of a delict does not eliminate the role of restorative considerations, pardon, and maslahah in the realization of punishment within the spectrum of Islamic criminal law.

Keywords: zelfstandig delict; independent delict; jarimah; fiqh jinayah; ta'zir; maqashid al-syari'ah

________________________________________

Abstrak

Kajian ini menelaah konsep zelfstandig delict (delik mandiri) dari perspektif hukum pidana Islam (fikih jinayah). Istilah zelfstandig delict merujuk pada tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada tindak pidana lain untuk dapat dipidana. Melalui pendekatan normatif-konseptual, kajian ini memetakan kesepadanan antara konsep delik mandiri dalam tradisi hukum Belanda dan konsep jarimah dalam fikih Islam. Analisis mencakup kerangka definisi jarimah, unsur (rukn) yang diperlukan agar suatu jarimah dapat berdiri sebagai delik mandiri, klasifikasi hudud, qishash–diat, dan ta'zir, serta asas legalitas dalam hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep zelfstandig delict dalam hukum Islam paling tepat dipahami sebagai jarimah yang identitas larangannya dapat dikenali dan dipertanggungjawabkan secara independen sebagai objek pemidanaan, tanpa memerlukan delik lain sebagai prasyarat eksistensinya. Kemandirian ini tampak pada hudud dan qishash–diat melalui legalitas berbasis nash dan perlindungan maqashid, serta pada ta'zir melalui kriminalisasi berbasis kemaslahatan dan diskresi hakim atau pemerintah. Penerapan kontemporer konsep ini mencakup ujaran kebencian, contempt of court, penodaan agama, pembakaran lahan, korupsi, dan perbuatan muamalah tertentu yang dikualifikasi sebagai ghulul. Kajian ini sekaligus menegaskan bahwa kemandirian delik tidak meniadakan peran pertimbangan pemulihan, pemaafan, dan kemaslahatan dalam realisasi pemidanaan dalam spektrum hukum pidana Islam.

Kata Kunci: zelfstandig delict; delik mandiri; jarimah; fikih jinayah; ta'zir; maqashid al-syari'ah

________________________________________

A. Pendahuluan

Delik dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia lazim dipakai untuk menunjuk "perbuatan yang dapat dihukum" karena melanggar ketentuan pidana, dan sering dipersamakan dengan istilah asing strafbaar feit (perbuatan yang dapat dipidana) (Batubara et al., 2023; Munajat, 2019). Dalam literatur yang membahas tindak pidana, delik juga dipahami sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana sehingga "membuat seseorang menjadi dapat dihukum" apabila rumusan deliknya terpenuhi (Batubara et al., 2023). Pada level terminologis, delik juga dijelaskan berasal dari bahasa Latin delictum sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang pidana (Elpipit, 2021).

Kesepadanan makna-makna ini penting karena zelfstandig delict (delik mandiri) dalam tradisi istilah hukum Belanda pada dasarnya menegaskan bahwa suatu tindak pidana berdiri sebagai delik tersendiri untuk dapat dipidana—yakni tidak mensyaratkan "tumpangan" pada delik lain agar pemidanaan dapat dilakukan—sejalan dengan konsepsi delik sebagai perbuatan yang telah dirumuskan dan diancam pidana oleh aturan (Batubara et al., 2023; Munajat, 2019).

Dalam hukum Islam, istilah yang lazim dipakai untuk tindak pidana ialah jinayah atau jarimah (Batubara et al., 2023; Jumali, 2014). Sejumlah tulisan menjelaskan bahwa jinayah/jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' dan diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir (Batubara et al., 2023; Jumali, 2014), serta bahwa fikih jinayah membahas perbuatan yang dilarang (jarimah) beserta hukumannya sebagai serangkaian ketentuan (Jumali, 2014; Nugroho, 2022).

Karena itu, pembahasan "delik mandiri" menurut hukum Islam perlu diletakkan sebagai usaha pemadanan konsep: bagaimana fikih jinayah membentuk suatu "delik" sebagai satuan perbuatan terlarang yang berdiri sendiri (memiliki dasar larangan dan konsekuensi sanksi), serta bagaimana kemandirian itu tampak dalam klasifikasi jarimah dan mekanisme penetapan sanksinya (Batubara et al., 2023; Jumali, 2014; Nugroho, 2022).

________________________________________

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual (normative-conceptual approach) dengan analisis kepustakaan (library research) terhadap literatur hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia. Bahan hukum primer meliputi al-Qur'an, hadis, dan qanun jinayat, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan konsep jarimah dan zelfstandig delict. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memetakan kesepadanan konsep antara tradisi hukum Belanda dan fikih jinayah, kemudian mengidentifikasi manifestasinya pada kategori hudud, qishash–diat, dan ta'zir.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Fikih Jinayah sebagai Kerangka: Sumber, Karakter Publik, dan Relasi Larangan–Sanksi

Beberapa rujukan menegaskan bahwa hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan bagian dari hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis untuk mengatur kejahatan manusia di tengah masyarakat (Munajat, 2019; Nugroho, 2022). Pada tataran konseptual, hukum pidana Islam juga dipahami sebagai hukum publik yang dilaksanakan oleh ulil amri (otoritas/pemerintah) (Munajat, 2019; Nugroho, 2022).

Penekanan sebagai hukum publik ini penting untuk membaca "kemandirian delik" secara fungsional: ketika sebuah perbuatan telah dikonstruksi sebagai jarimah, negara atau otoritas penegak hukum memiliki mandat untuk menegakkannya dalam koridor syariah, meskipun ruang hak individu dan pemaafan dapat memengaruhi bentuk sanksi pada jarimah tertentu, misalnya dalam skema qishash–diat (Nugroho, 2022).

Dalam konteks relasi norma dan sanksi, transformasi hukum pidana Islam dipaparkan sebagai keterkaitan antara "hukum pokok" (al-aḥkām al-aṣliyyah) yang berisi larangan dan "hukum pendukung" (al-aḥkām al-muayyidah) yang berisi sanksi; keduanya saling terhubung dalam bangunan jarimah dan pemidanaan (Abdillah & Suryani, 2018). Dengan membaca jarimah sebagai satuan larangan yang "disangga" oleh sanksi, maka "delik mandiri" dapat dipahami sebagai jarimah yang memiliki identitas perbuatan terlarang tersendiri serta konsekuensi pemidanaan yang dapat berdiri pada dirinya—baik sanksinya ditentukan nash (seperti pada hudud dan qishash–diat) maupun ditentukan melalui otoritas hakim atau pemerintah (seperti pada ta'zir) (Abdillah & Suryani, 2018; Jumali, 2014; Royani, 2018).

2. Jarimah sebagai "Delik" dalam Hukum Islam: Definisi, Unsur (Rukn), dan Asas Legalitas

Sejumlah karya yang mengkaji pidana Islam menegaskan kesepadanan jarimah dengan delik: jarimah dipahami sebagai larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir (Batubara et al., 2023; Jumali, 2014), dan pengertian jarimah "tidak berbeda" dari pengertian tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik pada hukum positif, meskipun basis normatif dan konseptualnya berada pada syariah (Rambe, 2015).

Untuk membuat suatu perbuatan "berdiri" sebagai jarimah (delik) yang dapat dipidana, kajian hukum pidana Islam juga menggunakan kerangka unsur/rukun: misalnya dibahas tiga komponen pokok kajian fikih jinayah yang mencakup al-rukn al-syar'i, al-rukn al-madi, dan al-rukn al-adabi (Jumali, 2014). Selain itu, unsur formal berupa adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman juga dijelaskan sebagai unsur formil (rukun syar'iy) dalam konstruksi jarimah (Rambe, 2015). Dengan demikian, "kemandirian" sebuah delik dalam perspektif pidana Islam tidak semata bergantung pada label, melainkan pada terpenuhinya rukun/unsur yang membuat perbuatan itu teridentifikasi sebagai jarimah yang dapat dipidana (Jumali, 2014; Rambe, 2015).

Kaitan penting lainnya ialah asas legalitas. Dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, eksistensi asas legalitas dalam hukum Islam dipaparkan melalui rumusan prinsip "tidak ada tindak pidana dan sanksi tanpa ada nash" untuk kategori hudud, qishash, dan juga ta'zir (Riski, 2022). Penegasan ini relevan untuk zelfstandig delict karena menunjukkan bahwa sebuah delik, agar dapat berdiri sendiri sebagai objek pemidanaan, memerlukan dasar normatif yang melegitimasi kriminalisasi dan pemidanaan—baik berupa nash yang tegas maupun dasar syar'i yang memungkinkan penetapan sanksi melalui kewenangan penguasa atau hakim pada wilayah ta'zir (Riski, 2022; Royani, 2018). Dengan kata lain, kemandirian delik dalam hukum Islam berkorelasi dengan dasar larangan dan otoritas pemidanaan yang jelas dalam struktur syariah (Riski, 2022; Royani, 2018).

3. Klasifikasi Jarimah dan "Kemandirian Delik": Hudud, Qishash–Diat, dan Ta'zir

Literatur yang membahas hukum pidana Islam secara konsisten membagi jarimah ke dalam tiga kategori besar: hudud, qishash–diat, dan ta'zir (Jumali, 2014; Royani, 2018). Pembagian ini sering dijelaskan berbasis aspek berat-ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya ketentuan sanksi oleh al-Qur'an dan Hadis (Jumali, 2014; Royani, 2018).

Dalam konteks Aceh, misalnya, dijelaskan pula bahwa kaidah-kaidah pidana Islam dapat dibedakan ke dalam qishash, hudud, dan ta'zir, dan bahkan ditekankan bahwa qishash, diyat, dan ta'zir adalah kaidah pidana yang "secara jelas menunjukkan perbuatan hukumnya (delik) dan sekaligus sanksinya," sementara kesalahpahaman sering muncul karena publik hanya melihat sanksinya, bukan perumusan deliknya (Royani, 2018). Pernyataan ini memberi pijakan yang kuat untuk menjelaskan "delik mandiri": pada kategori tertentu dalam hukum Islam, perbuatan pidana (jarimah) dan sanksinya dirumuskan sebagai satu kesatuan sehingga delik tampil sebagai entitas normatif yang jelas dan berdiri sendiri (Abdillah & Suryani, 2018; Royani, 2018).

Pada hudud dan qishash–diat, kemandirian delik tampak lebih "tegas" karena jenis perbuatan dan kerangka sanksinya diposisikan dekat dengan nash—baik dominan hak Allah pada hudud maupun dimensi hak manusia yang lebih menonjol pada qishash–diat (Muhajarah, 2018; Royani, 2018). Adapun pada ta'zir, kemandirian delik tetap ada (sebagai perbuatan terlarang menurut syara'), tetapi kadar atau bentuk sanksinya tidak ditentukan dalam nash dan diserahkan kepada pemerintah atau hakim, sehingga ruang diskresi (ijtihad) lebih besar (Abdillah, 2018; Royani, 2018).

Karena "delik mandiri" dalam definisi ini menekankan bahwa pemidanaan tidak bergantung pada delik lain, maka ketiga kategori tersebut sama-sama dapat memproduksi delik yang berdiri sendiri; perbedaannya terletak pada sumber penentuan sanksi (nash versus diskresi ulil amri/hakim) dan pada mekanisme eksekusi serta syarat-syarat penerapan (Abdillah, 2018; Royani, 2018).

4. Hudud dan Qishash–Diat sebagai Model "Delik Mandiri" yang Ketat: Larangan Berbasis Nash dan Orientasi Perlindungan Maqashid

Hukum pidana Islam dipaparkan bertujuan memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat demi tegaknya keadilan dan kebenaran (Hamsir, 2019), dan orientasinya kerap dijelaskan melalui maqashid al-syari'ah (pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) (Hasanah, 2019; Royani, 2018). Dalam konteks ini, delik yang berdiri sendiri tidak selalu ditentukan oleh "akibat nyata pada pihak lain," melainkan dapat ditentukan oleh larangan syar'i yang dibaca sebagai perlindungan moral dan kemaslahatan masyarakat.

Hal ini tampak pada perbandingan yang menyatakan bahwa KUHP memandang perbuatan meminum minuman keras bukan suatu delik selama tidak membahayakan orang lain, sementara hukum pidana Islam menganggapnya sebagai jarimah "walaupun pelakunya tidak membahayakan orang lain" karena hukum Islam berpijak pada akhlak mulia dan kemaslahatan masyarakat, termasuk individu itu sendiri (Fitrah, 2021; Kholid, 2022). Argumen ini memperlihatkan ciri penting "delik mandiri" dalam horizon syariah: sebuah perbuatan dapat berdiri sebagai jarimah karena karakter terlarangnya menurut syara', bukan karena harus "menempel" pada delik lain atau harus menunggu konsekuensi terhadap orang lain (Fitrah, 2021; Kholid, 2022).

Pada saat yang sama, sumber-sumber yang membahas dinamika integrasi fikih jinayah ke hukum nasional juga menyebut contoh delik yang dalam fikih jinayah dipandang sebagai jarimah, tetapi belum diakomodasi sebagai delik dalam KUHP, seperti delik meminum khamr, riddah, dan baghyu (pemberontakan) (Fitrah, 2021). Fakta ini tidak hanya menunjukkan perbedaan daftar kriminalisasi, melainkan juga menunjukkan bahwa dalam fikih jinayah, perbuatan-perbuatan tertentu diperlakukan sebagai delik yang berdiri sendiri berdasarkan konstruksi moral–maqashidi dan dasar nash/ijtihad, terlepas dari apakah sistem hukum positif mengkriminalisasinya atau tidak (Fitrah, 2021; Riski, 2022). Dengan demikian, kategori hudud dan qishash–diat menyediakan contoh "delik mandiri" yang relatif ketat dari sisi legalitas (terkait nash), sekaligus diproyeksikan sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan (maqashid) (Hasanah, 2019; Riski, 2022).

5. Ta'zir sebagai Ruang Utama "Delik Mandiri" Kontemporer: Kriminalisasi Berbasis Maslahat dan Diskresi Hakim/Pemerintah

Sejumlah studi menunjukkan bahwa banyak perbuatan yang dipandang merusak kemaslahatan publik tetapi tidak dirinci sanksinya dalam al-Qur'an dan Hadis cenderung ditempatkan pada wilayah ta'zir. Ta'zir dijelaskan sebagai hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan bentuk dan hukumannya oleh syara', dan diserahkan kepada pemerintah atau hakim (Royani, 2018). Dalam konteks ini, jarimah ta'zir dipahami sebagai jarimah yang "belum ditentukan kadar hukumannya" dalam syariah (Abdillah, 2018), dan dalam kajian contempt of court dinyatakan bahwa jika ketentuan hukumannya tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis, maka hakim dapat memutus berdasarkan ijtihad yang disebut ta'zir (Tirta, 2024). Karakter ini menjadikan ta'zir sangat relevan untuk menjelaskan zelfstandig delict dalam hukum Islam pada masa kini: delik-delik dapat dirumuskan sebagai perbuatan terlarang yang berdiri sendiri, sementara pilihan jenis sanksinya bersifat adaptif sesuai kebijakan dan kemaslahatan (Abdillah, 2018; Tirta, 2024).

a. Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Kajian menyatakan bahwa ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang dapat dipidana ta'zir dan memerlukan pendekatan sosial dalam penanggulangannya (Abdillah, 2018). Kajian lain juga menegaskan bahwa perbuatan ujaran kebencian tergolong jarimah ta'zir, yakni jarimah yang tidak ditentukan bentuk maupun sanksinya dalam nash (Jumali, 2014). Dengan menempatkan hate speech sebagai jarimah ta'zir, perbuatan itu diperlakukan sebagai delik mandiri (bukan sekadar "turunan" dari delik lain), namun sanksinya bergantung pada penilaian otoritas (ulil amri/hakim) dan konsekuensi yang ditimbulkan (Abdillah, 2018; Jumali, 2014).

b. Penodaan Agama

Studi tentang pencegahan penodaan agama di Indonesia menjelaskan bahwa dalam fikih jinayah tidak ada nash al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan secara detail sanksi penodaan agama, sehingga penerapan hukuman ta'zir berbasis kearifan hakim digunakan untuk menjerat pelakunya (Rambe, 2015). Pola yang sama tampak pada contempt of court: Indonesia belum memiliki undang-undang khusus contempt of court, dan dalam perspektif hukum Islam contempt of court adalah perbuatan terlarang; sanksinya menyesuaikan bentuk perbuatan dan akibatnya, dan jika tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis maka hakim memutus dengan ijtihad ta'zir (Tirta, 2024). Kedua contoh ini memperlihatkan bagaimana delik dapat "mandiri" dalam hukum Islam—yakni dipandang sebagai perbuatan terlarang yang patut dipidana—meskipun detail sanksinya tidak diikat oleh ketentuan nash yang spesifik, melainkan oleh kerangka ta'zir yang diskresioner (Rambe, 2015; Tirta, 2024).

c. Korupsi

Dalam isu korupsi, beberapa tulisan menegaskan bahwa korupsi dalam khazanah fikih klasik belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, sehingga analisis kontemporer menggunakan kerangka ta'zir dan kemaslahatan umum (Ramadhanti & Solihin, 2021). Kajian lain menyatakan bahwa berbagai istilah yang berkonotasi unsur tindak pidana korupsi—misalnya risywah, ghulul, ghasab, khiyanah, dan fasad—pada praktiknya banyak termasuk kategori jarimah ta'zir, sehingga tindak pidana korupsi dapat dikatakan termasuk jarimah ta'zir; konsekuensinya, ragam hukuman ('uqubat) ta'zir menjadi relatif, temporal, dan kondisional (Jamaa, 2016). Dengan demikian, korupsi dapat dipahami sebagai "delik mandiri" dalam perspektif pidana Islam melalui konstruksi jarimah ta'zir, meskipun ia tidak "diturunkan" secara langsung dari satu teks sanksi tunggal, melainkan dibangun dari prinsip larangan khianat/ghulul dan orientasi maqashid (terutama pemeliharaan harta) (Jamaa, 2016; Ramadhanti & Solihin, 2021).

d. Pembakaran Lahan dan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Pada tindak pidana pembakaran lahan, kajian menyatakan sanksinya dikategorikan sebagai ta'zir karena termasuk jarimah yang diatur oleh nash tetapi tidak ditentukan sanksinya sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan ulil amri (Karomah, 2020). Struktur argumennya menegaskan kemandirian delik: perbuatannya dipandang sebagai jarimah yang berdiri sendiri (dilarang syariat dan juga dilarang dalam hukum positif), sedangkan bentuk sanksi dalam perspektif pidana Islam masuk wilayah ta'zir yang memberi ruang kebijakan demi menjaga kemaslahatan, termasuk kelestarian lingkungan dan ketenteraman masyarakat (Hasanah, 2019; Karomah, 2020).

Hal serupa muncul pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia; kajian menyimpulkan tindakan tersebut termasuk "ghulul" (mengalihkan objek dalam penguasaan yang melibatkan hak orang lain) dan diancam dengan ta'zir (Fatakh, 2015). Karena ghulul diperlakukan sebagai bentuk jarimah dalam analisis fikih jinayah, maka ia dapat berdiri sebagai delik mandiri yang dasar larangannya jelas, meskipun bentuk sanksinya berada pada domain ta'zir (Fatakh, 2015; Royani, 2018).

6. Kemandirian Delik dan Bentuk Delik: Formal–Material serta "Delik Selesai oleh Perbuatan" sebagai Analogi

Walaupun zelfstandig delict (delik mandiri) berbeda dari pembedaan delik formal dan delik material, beberapa rujukan tentang delik formal membantu menjelaskan bagaimana suatu delik dapat dianggap "selesai" oleh dilakukannya perbuatan yang dilarang. Dalam analisis perkara fidusia, misalnya, disebutkan bahwa delik tersebut masuk kategori delik formal, yakni delik dianggap terpenuhi dengan dilakukannya tindakan yang dilarang (mengalihkan, menggadaikan, dan lain-lain yang dilarang) (Fatakh, 2015). Definisi serupa juga muncul dalam pembahasan tindak pidana formil: perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan dianggap selesai ketika pelaku melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang (Elpipit, 2021). Penekanan "selesai oleh perbuatan" memperlihatkan salah satu bentuk kemandirian delik pada level struktur rumusan: pemidanaan tidak bergantung pada munculnya akibat tertentu, melainkan cukup pada terjadinya perbuatan terlarang sebagaimana unsur delik (Elpipit, 2021; Fatakh, 2015).

Dalam fikih jinayah, argumentasi yang menyatakan minum khamr dipandang jarimah walaupun tidak membahayakan orang lain menunjukkan logika yang serupa: larangan dan kriminalisasi tidak selalu mensyaratkan akibat eksternal, tetapi dapat berdiri pada larangan syar'i yang diarahkan pada akhlak mulia dan kemaslahatan (Fitrah, 2021; Kholid, 2022). Dengan demikian, meskipun kategori formal–material bukan konsep eksklusif hukum Islam, beberapa pola nalar yang digunakan dalam fikih jinayah dapat memperlihatkan bagaimana delik diperlakukan sebagai satuan mandiri yang cukup "hidup" oleh terjadinya perbuatan yang dilarang menurut syara' (Fitrah, 2021; Riski, 2022).

7. Kemandirian Delik, Delik Aduan, dan Peran Hak Korban: Nuansa pada Wilayah Qishash–Diat dan Ta'zir

Dalam hukum positif Indonesia, beberapa tindak pidana tertentu dikategorikan sebagai delik aduan (memerlukan pengaduan), misalnya dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terdapat ketentuan bahwa beberapa bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual tertentu merupakan delik aduan (Fatoni, 2019). Perdebatan serupa juga muncul dalam konteks delik zina: sejumlah kajian integrasi fikih jinayah mengusulkan agar delik zina diubah dari delik aduan menjadi delik biasa (Fitrah, 2021; Kholid, 2022).

Data ini penting untuk membedakan dua hal: "delik mandiri" (zelfstandig) tidak identik dengan "delik aduan" atau "delik biasa"; delik mandiri berfokus pada berdirinya perbuatan sebagai delik tersendiri, sedangkan delik aduan atau delik biasa berkaitan dengan syarat prosedural penuntutan dalam sistem tertentu (Fatoni, 2019; Kholid, 2022).

Dalam hukum pidana Islam, nuansa "hak korban" dan "pemaafan" lebih sering dibahas sebagai bagian dari mekanisme pemidanaan pada jarimah tertentu, bukan sebagai "ketergantungan pada delik lain." Kajian yang menawarkan permaafan dan diat sebagai alternatif pidana penjara pada tindak pidana pembunuhan biasa menjelaskan bahwa permaafan dalam hukum pidana Islam adalah pengampunan dari keluarga korban atas tindak pidana pembunuhan qishash–diat, dan para ahli fikih sepakat bahwa permaafan menggantikan pidana qishash menjadi pidana diat, walaupun diperselisihkan mekanisme penetapan diat-nya. Ini menunjukkan: delik pembunuhan tetap berdiri sebagai jarimah, tetapi bentuk sanksi dan proses penyelesaiannya dapat dipengaruhi oleh posisi hak korban atau keluarga korban dalam skema qishash–diat (Hasanah, 2019).

Pada wilayah ta'zir, pemaafan dan perdamaian juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi gugur atau berubahnya hukuman dalam praktik. Studi tentang pasal 332 KUHP (melarikan perempuan di bawah umur) menyimpulkan bahwa tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan yang membebaskan terdakwa karena pencabutan pengaduan dan perdamaian dinilai tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam karena sesuai dengan konsep ta'zir, di mana hukuman dapat gugur apabila ada perdamaian dan pemaafan dari korban dan walinya (Mendrofa & Siregar, 2023). Penjelasan ini penting sebagai nuansa: "delik mandiri" dalam Islam tidak berarti "selalu harus dihukum tanpa mempertimbangkan relasi korban–pelaku," melainkan bahwa delik berdiri sebagai larangan syar'i; sedangkan realisasi uqubah dapat mempertimbangkan prinsip maslahat, pemulihan, dan otoritas hakim dalam koridor ta'zir (Mendrofa & Siregar, 2023; Royani, 2018).

8. Percobaan (Poging) dan "Kemandirian Delik": dari Perdebatan Hukum Positif ke Kategorisasi Ta'zir

Isu yang dekat dengan perbincangan "delik berdiri sendiri" dalam doktrin pidana ialah apakah percobaan (poging) merupakan delik yang berdiri sendiri atau tidak, dan apa dasar patut dipidananya percobaan (Ramly, 2019). Dalam kajian yang membandingkan hukum pidana positif dan fikih jinayah mengenai poging pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), disebutkan bahwa para ulama memasukkan poging (percobaan) dalam jarimah ta'zir (Ramly, 2019).

Formulasi ini memperlihatkan bahwa fikih jinayah menyediakan landasan untuk memidana "perbuatan yang belum selesai" sebagai jarimah yang dapat berdiri sebagai objek ta'zir, bergantung pada penilaian otoritas dan kemaslahatan (Ramly, 2019; Royani, 2018). Dengan kata lain, pada wilayah ta'zir, konstruksi "delik mandiri" dapat meluas hingga tahap percobaan, karena ia diperlakukan sebagai perbuatan tercela yang patut diberi hukuman edukatif atau pencegahan meskipun delik pokok belum sepenuhnya terwujud (Abdillah, 2018; Ramly, 2019).

9. Qanun Jinayat Aceh sebagai Ilustrasi Positifisasi Jarimah: Jarimah (Delik) dan Uqubat (Sanksi) dalam Satu Sistem

Dalam konteks Indonesia, Aceh sering dijadikan contoh bagaimana fikih jinayah dipositifkan dalam bentuk qanun. Qanun jinayat Aceh dijelaskan sebagai qanun yang substansinya berisi tentang jarimah (delik/tindak pidana) dan uqubat (pidana/sanksi) (Halim, 2014). Secara konseptual, penjelasan mengenai qanun juga menegaskan perbedaan istilah syariah (sisi ketuhanan), fikih (konstruksi kognitif hasil ijtihad), dan qanun sebagai hukum positif yang dikonstruksi dari fikih dan 'urf, sehingga penerapan "syariat" dalam format negara sering bekerja pada level "qanun" sebagai produk legislasi (Abdillah & Suryani, 2018; Halim, 2014).

Bagi pembahasan delik mandiri, qanun menyediakan ilustrasi konkret: jarimah dirumuskan sebagai delik yang berdiri sendiri dalam norma positif daerah, dan uqubat-nya ditetapkan sebagai konsekuensi pemidanaan yang dapat dioperasionalkan oleh lembaga peradilan, seraya tetap berada dalam perdebatan integrasi dan kebutuhan reorientasi pemidanaan (Fitrah, 2021; Halim, 2014).

Di sisi lain, sejumlah kajian menekankan bahwa pembacaan pidana Islam tidak boleh berhenti pada sanksinya saja, melainkan pada perumusan delik dan tujuan perlindungannya (Abdillah & Suryani, 2018; Royani, 2018). Penekanan ini selaras dengan misi zelfstandig delict: kemandirian delik mensyaratkan kejelasan objek larangan (apa perbuatannya) dan kerangka pemidanaan (bagaimana konsekuensi normatifnya), sehingga fokus tidak semata pada bentuk hukuman, melainkan pada konstruksi jarimah sebagai delik yang berdiri sebagai satuan norma (Abdillah & Suryani, 2018; Royani, 2018).

________________________________________

D. Simpulan

Berdasarkan definisi jarimah sebagai perbuatan terlarang menurut syara' yang diancam had atau ta'zir (Batubara et al., 2023; Jumali, 2014), serta kerangka rukun/unsur jarimah (al-rukn al-syar'i, al-rukn al-madi, al-rukn al-adabi, dan unsur formal berupa nash larangan) (Jumali, 2014; Rambe, 2015), zelfstandig delict dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai jarimah yang identitas larangannya dapat dikenali dan dipertanggungjawabkan secara independen sebagai objek pemidanaan.

Kemandirian ini tampak: (i) pada hudud dan qishash–diat yang mendekat pada asas legalitas berbasis nash dan proteksi maqashid (Hasanah, 2019; Riski, 2022); (ii) pada ta'zir yang memungkinkan kriminalisasi dan pemidanaan berbagai perbuatan yang merusak kemaslahatan walaupun nash tidak merinci sanksinya, dengan diskresi ulil amri/hakim (Abdillah, 2018; Royani, 2018; Tirta, 2024); dan (iii) pada keluasan ta'zir yang dapat mencakup bentuk-bentuk kontemporer seperti hate speech, contempt of court, penodaan agama, pembakaran lahan, korupsi, hingga perbuatan muamalah tertentu yang dikualifikasi sebagai ghulul (Abdillah, 2018; Fatakh, 2015; Jamaa, 2016; Karomah, 2020; Rambe, 2015; Tirta, 2024).

Pada saat yang sama, fikih jinayah juga menampilkan nuansa bahwa kemandirian delik tidak meniadakan peran pertimbangan maslahat, pemulihan, dan pemaafan dalam realisasi pemidanaan, sebagaimana tampak pada mekanisme permaafan–diat pada jarimah pembunuhan maupun kemungkinan gugurnya hukuman ta'zir karena perdamaian atau pemaafan dalam kasus tertentu (Mendrofa & Siregar, 2023).

Oleh karena itu, "delik mandiri" menurut hukum Islam paling tepat dipahami bukan sebagai "delik yang selalu dihukum tanpa syarat," melainkan sebagai delik yang memiliki dasar larangan sendiri dalam syariah atau fikih (melalui nash atau ijtihad yang sah), sehingga tidak membutuhkan delik lain sebagai prasyarat eksistensinya untuk dapat diproses secara pidana, sementara bentuk dan implementasi sanksinya tetap bergerak dalam spektrum hudud–qishash/diat–ta'zir dan orientasi maqashid al-syari'ah (Hasanah, 2019; Riski, 2022; Royani, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, J. (2018). Gagasan reaktualisasi teori pidana Islam dan relevansinya bagi pembangunan hukum di Indonesia. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10(1), 63–95. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356

Abdillah, J., & Suryani, S. (2018). Model transformasi fiqh jinâyah ke dalam hukum pidana nasional (kritik nazhariyat al-'uqûbah terhadap materi KUHP). Masalah-Masalah Hukum, 47(2), 98. https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.98-110

Batubara, F., Harun, H., Nazori, A., J, S. H., Wardani, R. K., & Yusuf, M. (2023). Aspek pidana dalam undang-undang jaminan fidusia menurut hukum pidana Islam (analisis putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN.Jmb). Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam, 14(1), 30–43. https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1348

Elpipit, E. (2021). Telaah maqashid syari'ah terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 167–198. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.11

Fatakh, A. (2015). Kejahatan pidana khusus korupsi di Indonesia perspektif hukum Islam progresif dalam integritas hukum nasional. Al-Mizan, 11(1), 15–32. https://doi.org/10.30603/am.v11i1.151

Fatoni, S. (2019). Fungsionalisasi nilai Islam dan local wisdom dalam pembaruan hukum pidana. Justicia Islamica, 16(1), 21–40. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1598

Fitrah, F. A. (2021). Perbandingan hukum terkait pembentukan pasal penghinaan terhadap peradilan, perzinahan, dan santet dalam RKUHP Indonesia. Sign Jurnal Hukum, 2(2), 122–137. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93

Halim, M. (2014). Konsep kewenangan sebagai landasan formulasi hukuman tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14(1), 51. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.81

Hamsir, H. (2019). Pengajaran ilmu hukum dalam kelas model/kreasi pembelajaran menghubungkan teori dengan info-info peristiwa hukum "pidana" dari media cetak (analisis studi kepuasan). Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(2), 208. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7018

Hasanah, L. (2019). Perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 12(1), 85–106. https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4491

Jamaa, L. (2016). Tantangan modernitas hukum pidana Islam. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 261–272. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4456

Jumali, E. (2014). Penerapan sanksi pidana ta'zîr bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Asy-Syari'ah, 16(2), 113–124. https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631

Karomah, A. (2020). Pandangan hukum Islam tentang korban kejahatan dalam konteks hukum positif Indonesia. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 9(2). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1574

Kholid, I. (2022). Analisis yuridis poging pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana positif dan fikih jinayah. Sakina: Journal of Family Studies, 6(3). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1827

Mendrofa, R. H., & Siregar, R. S. (2023). Analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap aliran sesat sebagai modus operandi. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 5(6), 3344–3361. https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.1138

Muhajarah, K. (2018). Akibat hukum perceraian bagi anak dan istri yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga: studi kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 12(3), 337. https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2092

Munajat, M. (2019). Transformasi hukum pidana Islam dalam tata hukum Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(1), 1–13. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2124

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of distinguishing elements in the case of default and fraud in contracts. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Ramadhanti, C. A., & Solihin, U. I. (2021). Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak usia 14 tahun dalam konteks Islam menghapuskan tindak pidana berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Wajah Hukum, 5(2), 644. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.449

Rambe, M. S. (2015). Proses akomodasi hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 225–246. https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1846

Ramly, A. (2019). Transplantasi organ tubuh sebagai pengganti hukuman qhisas dalam hukum Islam (studi terhadap delik pelukaan mata). Sasi, 25(2), 146–154. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.218

Riski, M. (2022). Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menerbitkan qanun jinayat dalam sistem hukum tata negara. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 7(1), 147. https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12763

Royani, Y. M. (2018). Kajian hukum Islam terhadap ujaran kebencian/hate speech dan batasan kebebasan berekspresi. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 5(2), 211–237. https://doi.org/10.31942/iq.v5i2.2551

Tirta, D. C. (2024). Application of diversion to children as perpetrators of crimes of sexual violence perspective of positive law and Islamic law (case study at Jambi Police). Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 3(1), 464–477. https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2242