01795 - Zichtbaar Recht dalam Perspektif Hukum Islam: Hukum yang Tampak dalam Praktik Kehidupan Masyarakat

Abstract

This article examines the concept of zichtbaar recht — law as it visibly manifests in social practice — through the lens of Islamic law in the Indonesian context. Using a sociological-normative approach, this study maps the intersection between Sharia norms, ijtihad, customary practices ('urf), socio-religious institutions, and positive state law. The analysis covers multiple domains: family law (polygamy, marriage registration, guardianship, ijbār, and divorce), inheritance law (customary inheritance, gift-bequest, and substitute heirs), waqf (philanthropic institutions and their governance), and muamalah (from traditional markets to digital financial technology). The findings demonstrate that zichtbaar recht in Islamic law is not merely a matter of what is written in classical fiqh texts or legislative articles, but rather what is genuinely practiced by Muslim communities alongside the power relations, cultural dynamics, and institutional negotiations that accompany it. Indonesia's legal pluralism — shaped by the colonial legacy of reception theory and the ongoing positivization of Islamic law through instruments such as the Kompilasi Hukum Islam (KHI) — creates a landscape in which Islamic law appears simultaneously as formal and normative practice, with constant negotiation in various social arenas. This article concludes that the study of zichtbaar recht in Islamic law demands two simultaneous endeavors: an honest empirical description of actual social practices, and a rigorous normative-methodological evaluation to ensure that visible practices remain aligned with maqāṣid al-sharī'ah, justice, and public welfare (maṣlaḥah).

Keywords: zichtbaar recht, Islamic law, legal sociology, legal pluralism, maqāṣid al-sharī'ah, Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep zichtbaar recht — hukum yang tampak dalam praktik sosial — melalui perspektif hukum Islam dalam konteks Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-normatif, kajian ini memetakan titik temu antara norma syariah, ijtihad, kebiasaan ('urf), institusi sosial-keagamaan, dan hukum positif negara. Analisis mencakup berbagai ranah: hukum keluarga (poligami, pencatatan perkawinan, wali, ijbār, dan talak), hukum kewarisan (waris adat, hibah-wasiat, dan ahli waris pengganti), wakaf (institusi filantropi dan tata kelolanya), serta muamalah (dari pasar tradisional hingga teknologi keuangan digital). Temuan menunjukkan bahwa zichtbaar recht dalam hukum Islam bukan sekadar apa yang tertulis dalam kitab fiqh klasik atau bunyi pasal perundang-undangan, melainkan apa yang benar-benar dikerjakan masyarakat Muslim beserta relasi kuasa, budaya, dan negosiasi institusional yang menyertainya. Pluralisme hukum Indonesia — yang dibentuk oleh warisan kolonial teori resepsi dan proses positivisasi hukum Islam melalui instrumen seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) — menciptakan lanskap tempat hukum Islam tampil sekaligus sebagai praktik formal dan normatif, dengan negosiasi yang terus berlangsung di berbagai arena sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa studi zichtbaar recht dalam hukum Islam menuntut dua kerja simultan: deskripsi empiris yang jujur atas praktik sosial yang benar-benar berlangsung, dan evaluasi normatif-metodologis yang ketat agar praktik yang tampak tidak menjauh dari maqāṣid al-syarī'ah, keadilan, dan kemaslahatan.

Kata kunci: zichtbaar recht, hukum Islam, sosiologi hukum, pluralisme hukum, maqāṣid al-syarī'ah, Indonesia

________________________________________

I. Pendahuluan

Zichtbaar recht sebagai hukum yang tampak dalam praktik, dan relevansinya bagi hukum Islam.

Dalam pengertian yang dikemukakan, zichtbaar recht dimaknai sebagai "hukum yang tampak atau nyata; hukum yang terwujud dalam praktik kehidupan masyarakat." Kerangka ini sejalan dengan cara sejumlah kajian hukum Islam membaca hubungan antara norma syariah dan realitas sosial: hukum Islam tidak hanya hadir sebagai teks normatif (al-Qur'an, Sunnah, dan metodologi usul fikih), tetapi juga sebagai "hukum yang hidup" (living tradition) yang dapat terbaca pada praktik sosial umat, institusi-institusi keagamaan, dan bahkan kebijakan publik yang mengadopsi atau menegosiasikan nilai-nilai syariah (Anita, 2018; Fuad, 2014). Dalam pembacaan orientalis yang dibahas dalam literatur hukum Islam, konsep "praktik yang hidup" (living tradition) bahkan dijelaskan sebagai salah satu cara komunitas Muslim awal merumuskan hukum, ketika praktik administratif populer dan tradisi komunitas berproses menjadi doktrin mazhab (Anita, 2018; Fuad, 2014). Karena itu, mengkaji zichtbaar recht dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya berarti menelaah bagaimana norma syariah "menjadi nyata" sebagai perilaku, kebiasaan, institusi, dan perangkat hukum — serta bagaimana realitas tersebut kadang selaras, kadang menyimpang, dan kadang menegosiasikan ulang teks (Anita, 2018; Fuad, 2014).

Pendekatan sosiologis terhadap hukum Islam memberikan pijakan langsung untuk memotret hukum yang tampak ini, karena sosiologi hukum Islam dipahami sebagai ilmu sosial yang mempelajari pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan penempatan (implementasi) hukum Islam di masyarakat (Efendi, 2018; Jafar et al., 2018). Kajian implementasi hukum Islam di Indonesia juga menegaskan bahwa pluralisme hukum (hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat) menciptakan dinamika yang membuat keberlakuan hukum Islam tidak selalu identik antara norma dan praktik; sebagian hukum Islam tampil formal (masuk ke hukum positif), sementara sebagian lain tampil normatif sebagai praktik keagamaan individual dan sosial (Chotban, 2020; Efendi, 2018). Dengan demikian, zichtbaar recht dalam horizon hukum Islam bukan sekadar "apa isi kitab" atau "apa bunyi pasal", melainkan "apa yang benar-benar dikerjakan masyarakat Muslim" beserta relasi kuasa, budaya, dan institusi yang menyertainya (Chotban, 2020; Efendi, 2018).

________________________________________

II. Kerangka Konseptual: Dari Sumber Normatif ke Hukum yang Tampak (Ijtihad, 'Urf, dan Maqāṣid)

Secara metodologis, literatur yang membahas perkembangan hukum Islam menegaskan bahwa sistematisasi sumber hukum (al-Qur'an, Sunnah, ijmā', qiyās) menandai fondasi pengembangan hukum Islam, dan pembahasan tentang Sunnah berkelindan dengan bagaimana komunitas mengangkat praktik menjadi otoritas hukum (Anita, 2018; Fuad, 2014). Di sisi lain, diskursus pembaruan hukum Islam menunjukkan bahwa ijtihad — beserta relasinya dengan ijmā' — merupakan isu kunci untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam merespons problem baru; Fazlur Rahman, misalnya, dikaji sebagai pemikir yang menyoroti ketidakserasian hubungan "Sunnah–ijmā'–ijtihad" dalam sejarah metodologi hukum Islam sehingga berdampak pada lahirnya "kemandekan" pembentukan konsensus baru (Aladdin & Hanafi, 2023). Dengan perspektif seperti ini, "hukum yang tampak" dapat dipahami sebagai hasil interaksi sumber normatif dengan ijtihad (penalaran hukum), termasuk ketika norma perlu diterjemahkan ke dalam bentuk institusional atau kebijakan untuk menjawab kebutuhan sosial (Aladdin & Hanafi, 2023; Chotban, 2020).

Dalam konteks masyarakat Muslim lokal, 'urf (kebiasaan) dan adat sering tampil sebagai jembatan paling nyata antara syariah dan praktik. Kajian tentang sumpah pocong menegaskan bahwa ritus budaya yang tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik dapat dipahami sebagai konstruksi fiqh kultural melalui proses akulturasi norma Islam (misalnya konsep pembuktian melalui sumpah) dengan praktik lokal, dengan argumen bahwa budaya memperoleh tempat terhormat dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam (Fakhruddin, 2009). Pada saat yang sama, kajian tentang hubungan hukum Islam dan budaya menunjukkan adanya spektrum sikap: sebagian komunitas menilai integrasi praktik budaya sebagai bid'ah dan menuntut pemurnian, sementara komunitas lain melihatnya sebagai kompromi yang sah dalam kerangka syariah (Fakhruddin, 2009; Ulum, 2018). Ketegangan ini penting untuk zichtbaar recht, karena ia menandai bahwa "yang tampak dalam praktik" bukan hanya "apa yang dilakukan", tetapi juga "bagaimana praktik itu diperebutkan legitimasinya" oleh otoritas keagamaan dan masyarakat (Fakhruddin, 2009; Ulum, 2018).

Kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan maṣlaḥah juga sering menjadi bahasa konseptual untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana hukum Islam tampil dalam kebijakan atau praktik sosial. Kajian tentang maqāṣid dalam kebijakan daerah menegaskan bahwa pembuatan regulasi bernuansa syariah dapat dipahami sebagai upaya menghilangkan kemudaratan dan menegakkan kemaslahatan dengan merujuk pada pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal (Alfurqan, 2020). Dalam konteks krisis kesehatan (Covid-19), kajian hukum Islam juga menekankan bahwa perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) diposisikan sebagai prioritas yang dapat mengesampingkan kewajiban lain ketika ada risiko nyata terhadap keselamatan komunitas, dengan konsekuensi bahwa praktik keagamaan (misalnya pemulasaraan jenazah) perlu dipandu bukti medis dan tujuan pencegahan mudarat (Hendri, 2020). Dengan demikian, maqāṣid/maṣlaḥah merupakan perangkat penting untuk membaca zichtbaar recht ketika hukum Islam "menjadi nyata" sebagai kebijakan publik, prosedur institusi, atau perubahan praktik yang didorong kondisi darurat dan tuntutan sosial (Alfurqan, 2020; Hendri, 2020).

________________________________________

III. Zichtbaar Recht dalam Konteks Indonesia: Pluralisme Hukum, Kolonialisme, dan Positivisasi

Kajian sosiologi hukum tentang implementasi hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa pluralisme hukum (adat–Islam–Barat) menyulitkan unifikasi dan menyebabkan "tarik-menarik" antara prinsip agama dan prinsip negara; dalam kerangka ini, produk hukum Islam yang masuk ke ranah publik sering dipahami sebagai hasil kompromi dan kebutuhan penyelesaian sengketa di masyarakat sederhana maupun modern (Chotban, 2020). Literatur tentang kedudukan fiqh pascakemerdekaan juga menyoroti bagaimana teori resepsi dalam kebijakan kolonial pernah menempatkan hukum adat sebagai patokan, sementara hukum Islam baru berlaku bila "diresepsi" adat, sehingga jejak politik hukum kolonial memengaruhi struktur dan persepsi keberlakuan hukum Islam. Kajian tentang pengaruh politik hukum kolonial Belanda pada hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa dominasi hukum Barat, perlakuan tidak setara terhadap sistem hukum lokal (termasuk syariah), serta pembatasan otonomi hukum lokal berdampak pada tersisihnya praktik hukum Islam — meski tidak sepenuhnya terhapus dan kesadaran kebutuhan atas hukum ekonomi syariah tetap bertahan di kalangan masyarakat Muslim (Kasim et al., 2023). Konfigurasi historis ini membuat hukum yang tampak di Indonesia sering merupakan hasil perjumpaan, persaingan, dan negosiasi antartatanan hukum (Chotban, 2020; Kasim et al., 2023).

Dalam ranah hukum positif, sejumlah kajian menegaskan adanya proses "positivisasi" atau transformasi hukum Islam ke peraturan perundang-undangan. Kajian tentang pembentukan hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa dalam praktik, hukum Islam dapat tampil berbeda antarnegara walau bersumber pada syariah yang sama, dan kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan "perjuangan eksistensi" yang mewujud melalui pengesahan sejumlah peraturan yang mengakomodasi aspirasi umat (Tahir, 2018). Khusus bidang wakaf, sejarah positivisasi perwakafan di Indonesia digambarkan mengalami pasang surut sesuai kebijakan politik-hukum, tetapi kemudian menguat setelah era reformasi melalui regulasi yang dinilai progresif (misalnya pengaturan wakaf benda bergerak, wakaf berjangka, dan profesionalisasi nazhir), sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) diposisikan sebagai rujukan penting bagi hakim Pengadilan Agama dalam isu perkawinan, kewarisan, dan wakaf (Arifatulfajrin et al., 2023). Pada level praktik, positivisasi semacam ini membentuk zichtbaar recht berupa prosedur, lembaga, dan standar formal yang hidup berdampingan — dan kadang berkompetisi — dengan fiqh klasik yang terus menjadi rujukan otoritas keagamaan non-negara (Arifatulfajrin et al., 2023; Chotban, 2020).

________________________________________

IV. Zichtbaar Recht di Ranah Keluarga: Poligami, Pencatatan Perkawinan, Wali, Ijbār, dan Talak

A. Poligami

Dalam isu poligami, hukum yang tampak di Indonesia memperlihatkan irisan antara legitimasi normatif (kebolehan poligami dalam horizon fiqh) dan pembatasan prosedural oleh negara. Kajian perbandingan Indonesia–Malaysia menegaskan bahwa poligami terus menjadi perdebatan, dan dalam konteks Indonesia poligami dipersepsikan dibatasi ketat oleh perundang-undangan tetapi tetap membuka peluang praktik poligami, termasuk praktik tidak resmi yang dinilai menimbulkan persoalan perlindungan perempuan (Baihaqqi & Nuzula, 2022). Dalam perspektif maṣlaḥah mursalah, kajian tentang persetujuan istri di pengadilan menekankan bahwa verifikasi persetujuan istri dipandang sebagai kebutuhan fundamental untuk melindungi kebutuhan yang lebih mendasar berupa kebahagiaan rumah tangga, dan temuan penelitian tersebut menekankan bahwa persetujuan istri sering tidak diberikan secara tulus sehingga pengadilan perlu menghadirkan istri untuk memperoleh informasi langsung (Fitriyani et al., 2022). Literatur lain juga menegaskan bahwa KHI mengatur poligami dan menempatkan Pengadilan Agama sebagai otoritas yang harus memberi izin, serta menekankan syarat kemampuan berlaku adil (Ghoni et al., 2023; Zaeni & Zainuri, 2023). Dengan demikian, zichtbaar recht poligami tampak sebagai gabungan antara norma kebolehan, syarat moral (keadilan), dan mekanisme institusional (izin pengadilan, verifikasi persetujuan istri) (Fitriyani et al., 2022; Ghoni et al., 2023).

Namun, hukum yang tampak tidak selalu identik dengan desain normatif tersebut. Studi lapangan tentang keluarga poligami di Aceh Utara menegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatur tata cara poligami secara ketat untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap keluarga, sekaligus memperlihatkan perbedaan dampak antara poligami "terbuka dan legal" dengan poligami "rahasia": poligami legal dilaporkan berdampak lebih positif bagi anak ketika ayah mampu berlaku adil, sementara poligami rahasia cenderung berdampak negatif karena ayah mengabaikan tanggung jawab dan relasi keluarga tidak harmonis (Zulhamdi, 2018). Di level konstruksi sosial, kajian tentang pemuda Kampung Arab Surabaya menunjukkan bahwa poligami dipahami dibolehkan dalam Islam, tetapi harus dijalankan sesuai syariat dan aturan hukum yang berlaku; regulasi dipandang memberi status yang lebih jelas dan membatasi tindakan sewenang-wenang. Sementara itu, analisis wacana ceramah televisi tentang poligami menampilkan representasi yang berbeda: poligami digambarkan tidak memerlukan izin istri dalam "hukum Islam" menurut narasi penceramah, meski hukum negara mengharuskan izin tertulis, sehingga terlihat adanya ketegangan antara konstruksi normatif-populer dan desain regulatif negara (Siddiq, 2023). Ragam ini menunjukkan bahwa zichtbaar recht poligami adalah medan kontestasi otoritas (negara, ulama/popular preacher, komunitas) sekaligus medan negosiasi gender (Fitriyani et al., 2022; Siddiq, 2023).

B. Pencatatan Perkawinan dan Nikah Sirri

Pada isu pencatatan perkawinan dan nikah sirri, zichtbaar recht semakin jelas memperlihatkan dualisme antara "sah agama" dan "sah negara." Kajian problematika pencatatan perkawinan Indonesia–Malaysia menegaskan bahwa dalam hukum Islam, sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, sementara pencatatan tidak termasuk rukun/syarat; di Indonesia, ketentuan undang-undang menimbulkan dualisme pemahaman karena satu sisi menyatakan perkawinan sah menurut agama, sementara sisi lain memerintahkan pencatatan (Fajar & Siregar, 2021). Studi tentang praktik nikah sirri di Rembang memperlihatkan bahwa nikah sirri dipahami masyarakat sebagai perkawinan yang memenuhi rukun nikah menurut hukum Islam (calon suami-istri, wali, ijab-kabul, saksi) tetapi tidak dicatatkan; kajian itu juga menekankan bahwa lemahnya penerapan sanksi dan adanya dikotomi pemahaman hukum mendorong masyarakat menganggap pencatatan bukan kewajiban, sehingga praktik sirri tetap berlangsung (Fajar & Siregar, 2021; Latifa & Nadia, 2024). Dengan demikian, hukum yang tampak pada nikah sirri adalah keberlakuan sosial "keabsahan materiil" menurut rukun fiqh, yang berkompetisi dengan "keabsahan formil" menurut administrasi negara (Fajar & Siregar, 2021; Latifa & Nadia, 2024).

C. Interlegalitas dalam Perkawinan

Kerangka zichtbaar recht juga tampak kuat dalam praktik interlegalitas (perjumpaan tiga tatanan: adat–Islam–negara) dalam perkawinan. Studi tentang perkawinan masyarakat Sasak menegaskan adanya interlegalitas antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara; masuknya Islam tidak menghapus budaya hukum lokal, tetapi menambahkan ajaran esensial Islam, sehingga praktik perkawinan Sasak dihiasi perbauran adat dan syariah sekaligus dipengaruhi tradisi hukum negara (positivisme hukum nasional) (Nurfadhilah et al., 2024). Dalam konteks Aceh, kajian tentang penetapan wali nikah di KUA Idi Rayeuk memperlihatkan kompromi dan negosiasi antara hukum positif Indonesia dan fikih Syafi'i: KUA dan tokoh agama sepakat menggunakan fikih Syafi'i untuk menunjuk wali hakim bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya, dan hasil negosiasi itu memengaruhi praktik administratif (misalnya representasi wali dalam dokumen) (Murdan, 2018). Kedua studi ini menegaskan bahwa hukum yang tampak dalam perkawinan bukan semata penerapan "satu hukum", melainkan praktik hibrida yang dinegosiasikan di ruang institusi lokal (Murdan, 2018; Nurfadhilah et al., 2024).

D. Ijbār dan Talak

Dalam isu ijbār (perkawinan dengan paksaan wali), zichtbaar recht memperlihatkan jarak antara asumsi kultural dan prinsip consent dalam regulasi. Studi lapangan di Demak menegaskan bahwa praktik hak ijbār sering berlangsung tanpa mempertimbangkan kerelaan anak, berdampak pada disharmoni rumah tangga dan memicu perceraian; kajian tersebut menekankan bahwa dalam KHI (misalnya ketentuan tentang persetujuan calon mempelai), perkawinan harus didasarkan pada persetujuan calon pengantin (Asia et al., 2020). Dalam bingkai sosiologi hukum Islam, fenomena seperti ini juga selaras dengan temuan bahwa praktik masyarakat Muslim dapat berbeda bahkan bertentangan dengan ajaran Islam akibat perbedaan pemahaman dan kebiasaan yang mengakar, sehingga analisis hukum perlu memeriksa faktor sosial-budaya dan parameter darurat secara hati-hati (Efendi, 2018; Fatwa, 2015). Dengan demikian, hukum yang tampak di sini adalah praktik sosial yang tetap berlangsung meski ada standar normatif yang menuntut persetujuan (Asia et al., 2020; Fatwa, 2015).

Pada perceraian (talak), literatur menunjukkan bahwa hukum yang tampak tidak selalu mengikuti mekanisme formal yang didesain negara melalui KHI. Kajian tentang pendekatan baru proses talak di Indonesia menegaskan adanya praktik talak di luar sidang Pengadilan Agama, yang memperlihatkan bahwa lahirnya KHI tidak serta-merta diterima; masyarakat masih memandang fiqh klasik sebagai final, dan pembaruan hukum (talak di depan pengadilan) dipahami sebagai kebutuhan adaptasi untuk menjawab masalah baru, bukan desakralisasi fiqh klasik (Muddatstsir et al., 2018). Dalam konteks Aceh, kajian tentang negosiasi wali nikah juga mencatat adanya dualisme otoritas hukum: Mahkamah Syar'iyyah cenderung merujuk KHI, sedangkan teungku dayah merujuk karya fiqh mazhab Syafi'i; konfrontasi otoritas ini dapat muncul dalam isu-isu keluarga seperti talak yang dituntut terjadi di depan pengadilan oleh institusi formal (Muddatstsir et al., 2018; Murdan, 2018). Ini menegaskan bahwa zichtbaar recht talak adalah "praktik sosial-legal" yang berada di antara disiplin negara dan otoritas fiqh komunitas (Muddatstsir et al., 2018; Murdan, 2018).

________________________________________

V. Zichtbaar Recht di Ranah Kewarisan: Waris Adat, Hibah-Wasiat, dan Ahli Waris Pengganti

Dalam hukum kewarisan, zichtbaar recht di Indonesia sering tampil sebagai praktik adat yang hidup dalam masyarakat Muslim, dengan derajat kesesuaian yang beragam terhadap prinsip fiqh faraidh. Studi tentang eksistensi hukum waris adat di Gorontalo menegaskan bahwa hukum waris adat awalnya berasal dari nilai budaya setempat, lalu mengalami "islamisasi" yang tercermin pada prinsip adat yang menautkan adat dengan syarak dan al-Qur'an/hadis; namun kebijakan politik hukum Belanda melalui teori resepsi kemudian mendorong pemisahan pengaruh Islam dari adat, sehingga muncul praktik pewarisan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam (Asdar, 2023). Dengan demikian, hukum yang tampak di Gorontalo memperlihatkan jejak historis: dari integrasi adat–Islam menuju distorsi akibat konfigurasi kolonial yang membentuk ulang hierarki sumber hukum dalam praktik (Asdar, 2023).

Praktik pembagian waris secara damai melalui kesepakatan keluarga juga merupakan bentuk zichtbaar recht yang "menggunakan" ruang kompromi dalam KHI. Studi implementasi Pasal 183 KHI di Kudus menegaskan bahwa masyarakat membagi waris menurut sistem adat (pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan) sehingga menyimpang dari ketentuan bagian dalam KHI dan rujukan ayat al-Qur'an yang disebut studi tersebut; namun praktik itu dinilai dapat dibenarkan melalui Pasal 183 KHI yang membuka ruang perdamaian pembagian waris setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya. Kajian tentang tradisi Prengkenin di NTB juga menegaskan pembagian harta melalui mekanisme adat yang menyerupai hibah dan wasiat, ditetapkan lewat musyawarah keluarga dan disaksikan tokoh adat untuk menjaga kerukunan; studi tersebut menyimpulkan bahwa secara sosiologis mekanisme itu sesuai kebutuhan sosial, dan memiliki padanan dalam Islam meski tidak mengikuti angka faraidh secara ketat (Nasution et al., 2021). Dua studi ini menegaskan bahwa hukum yang tampak dapat berbentuk "jalan damai" berbasis musyawarah, yang kemudian memperoleh legitimasi parsial melalui kerangka KHI atau analogi konsep hibah-wasiat (Nasution et al., 2021).

Konsep ahli waris pengganti juga memperlihatkan bagaimana hukum yang tampak dapat hadir sebagai praktik lokal yang sejajar dengan konstruksi ijtihad dalam KHI. Studi tentang praktik turun waris di Ponorogo menegaskan bahwa ketentuan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI merupakan hasil ijtihad mujtahid Indonesia, mengakui kedudukan cucu sebagai pengganti orang tuanya yang wafat lebih dahulu; sementara di masyarakat Slahung, praktik serupa hidup sebagai "turun waris" meski masyarakat tidak mengenal istilah ahli waris pengganti, dan sering kali lebih dipahami sebagai tradisi adat yang diwariskan (Rosmita et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa zichtbaar recht bisa mendahului atau berjalan paralel dengan kodifikasi: praktik sosial telah ada, lalu diberi bentuk konseptual (dan legitimasi) melalui KHI, atau sebaliknya KHI mencoba menginstitusionalisasi perlindungan bagi cucu yang dalam praktik sudah dikenal komunitas (Arifatulfajrin et al., 2023; Rosmita et al., 2022).

________________________________________

VI. Zichtbaar Recht di Ranah Wakaf: Filantropi, Institusi Nazhir, dan Tantangan Regulasi

Wakaf merupakan contoh klasik bagaimana norma syariah "tampak" sebagai institusi sosial-ekonomi yang konkret. Kajian wakaf dalam perspektif al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa wakaf adalah filantropi Islam yang mendapatkan perhatian dalam sumber-sumber Islam, direkam melalui praktik wakaf Nabi dan para sahabat, serta dipahami memiliki signifikansi ekonomi-sosial seperti kontribusi pada pembangunan individu (sedekah jariyah) dan fungsi redistribusi pendapatan serta pembiayaan pembangunan. Dalam sejarah Indonesia, kajian positivisasi perwakafan menegaskan bahwa wakaf telah menjadi tradisi sosial (misalnya pendirian masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan), kemudian dikodifikasi melalui regulasi negara dan KHI sebagai rujukan peradilan agama; setelah reformasi, regulasi dinilai makin progresif melalui pengaturan wakaf benda bergerak dan penguatan profesionalisasi pengelola (Arifatulfajrin et al., 2023). Karena itu, zichtbaar recht wakaf mencakup dua dimensi sekaligus: praktik filantropi umat dan bentuk legal-formal yang mengatur tata kelola (Arifatulfajrin et al., 2023).

Akan tetapi, literatur juga memperlihatkan bahwa hukum yang tampak dalam wakaf mengandung problem kelembagaan. Studi tentang nazhir wakaf di Bireuen menegaskan bahwa fiqh wakaf dan undang-undang wakaf belum mampu memperkuat nazhir dalam praktik; dalam fiqh nazhir tidak diposisikan sebagai rukun, sementara dalam peraturan nasional wakaf belum diatur secara formil sebagai badan hukum, sehingga kedudukan nazhir dapat melemah dan pengelolaan wakaf tidak optimal (Zulmaizar et al., 2024). Kajian kritis tentang istibdāl (penukaran wakaf) menegaskan bahwa regulasi nasional minim meng-cover aspek istibdāl yang luas dalam fiqh; misalnya objek yang diatur terbatas (terutama tanah), kompetensi pelaksana didominasi pemerintah, dan kode etik belum dirinci sehingga berpotensi menimbulkan problem tata kelola (Wahid & Yuliani, 2023; Zulmaizar et al., 2024). Studi peran BWI Jepara pada wakaf uang juga menegaskan bahwa pelaksanaan wakaf uang dinilai sesuai dengan kerangka hukum nasional yang berlaku, tetapi implementasinya belum optimal dan masih terbatas pada segmen tertentu karena rendahnya pemahaman masyarakat, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan wakaf uang ke sektor produktif (Arifatulfajrin et al., 2023; Utsman & Maarif, 2022). Seluruh temuan ini menunjukkan bahwa zichtbaar recht wakaf bukan hanya "ada wakaf", melainkan "bagaimana wakaf dikelola" — dan di sinilah jarak antara ideal normatif dan realitas kelembagaan menjadi sangat nyata (Utsman & Maarif, 2022; Zulmaizar et al., 2024).

________________________________________

VII. Zichtbaar Recht di Ranah Muamalah: Dari Pasar Tradisional hingga Platform Digital

Di ranah muamalah, zichtbaar recht tampak paling langsung karena ia hadir sebagai praktik transaksi sehari-hari yang dinilai sah/tidak sah melalui parameter rukun-syarat dan larangan gharar/riba. Studi lapangan tentang jual beli buah campuran dalam peti menegaskan bahwa praktik mencampur kualitas buah sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas menyeluruh mengandung unsur gharar dan bertentangan dengan prinsip kejujuran serta amanah dalam transaksi; kajian tersebut sekaligus menegaskan definisi sosiologi hukum Islam sebagai studi tentang hubungan timbal balik gejala sosial dan penempatan hukum Islam, termasuk faktor yang membuat masyarakat tetap melakukan praktik terlarang meski mengetahui larangannya (Efendi, 2018). Studi praktik jual beli tahu-tempe di pasar juga menegaskan adanya ketidakjelasan barang dan unsur gharar yang membuat transaksi tidak memenuhi syarat sah jual beli dalam fiqh muamalah (Efendi, 2018; Iswandi & Bukhari, 2023). Dalam konteks digital, studi perbandingan mazhab tentang jual beli followers Instagram menyimpulkan praktik tersebut ilegal/haram karena mengandung penipuan dan objek akad tidak jelas serta tidak dimiliki penjual, sekaligus menunjukkan perbedaan pendapat mazhab terkait objek akad yang tidak tampak dan objek yang bukan milik penjual (Jumena et al., 2017). Ketiga contoh ini memperlihatkan hukum yang tampak sebagai praktik ekonomi yang berkembang karena kebutuhan/insentif sosial, tetapi kemudian dinilai bermasalah menurut parameter syariah (gharar/penipuan) (Efendi, 2018; Iswandi & Bukhari, 2023; Jumena et al., 2017).

Sebaliknya, sejumlah praktik pasar lokal justru menunjukkan bagaimana hukum Islam mengakomodasi kebiasaan tertentu melalui konsep pengecualian gharar ringan atau mekanisme jual beli jizāf (borongan/taksiran). Studi jual beli bawang merah borongan menegaskan bahwa praktik borongan dapat dikategorikan sebagai jual beli jizāf dan dinilai diperbolehkan ketika memenuhi syarat-syaratnya, misalnya objek terlihat dan rukun-syarat terpenuhi (Pristiwanti & Setiawan, 2021). Studi jual beli buah langsat sistem jizāf juga menegaskan keabsahan transaksi karena memenuhi rukun jual beli dan syarat jizāf (objek terlihat saat akad, pembelian dalam jumlah besar, dan parameter lain yang disebut studi). Studi jizāf benih padi siap tanam menegaskan praktik lokal tersebut memenuhi rukun-syarat dan dapat dijadikan sah karena merupakan kebiasaan ('urf) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan mengandung kemanfaatan tolong-menolong (Rohim & Ridwan, 2022). Kajian 'urf atas jual beli ikan sistem tumpuk (jizāf) juga menegaskan praktik jizāf diperbolehkan dan cenderung termasuk 'urf ṣaḥīḥ ketika memenuhi syarat dan dibutuhkan manusia (Billah, 2020; Rohim & Ridwan, 2022). Rangkaian studi ini menunjukkan zichtbaar recht yang "akomodatif": praktik ekonomi lokal menjadi nyata dan stabil sebagai kebiasaan, lalu memperoleh justifikasi fiqh selama memenuhi syarat dan tidak menabrak prinsip dasar syariah (Billah, 2020; Pristiwanti & Setiawan, 2021).

Pada transaksi modern berbasis kredit digital, zichtbaar recht memperlihatkan ambivalensi: ada sisi kebolehan akad, tetapi ada sisi pelanggaran (riba/denda) yang memicu pelarangan. Studi lapangan Shopee PayLater menyimpulkan bahwa dari perspektif ekonomi Islam, praktik PayLater memiliki dua kemungkinan hukum: mubah dan haram; denda keterlambatan dinilai tidak dibenarkan dan dikategorikan riba jahiliyah (Musarrofa, 2016). Studi fiqh muamalah tentang SPayLater juga menyimpulkan penggunaan kredit dapat dipandang mubah ketika akad dan kesepakatan jelas, tetapi menjadi haram ketika mengandung unsur bunga yang harus dibayar jika tidak dilunasi tepat waktu; studi tersebut secara eksplisit menyebut adanya bunga pada skema tersebut sebagai sumber kontroversi fiqh ('Azima, 2019; Musarrofa, 2016). Dengan demikian, hukum yang tampak pada fintech kredit tidak bisa dibaca satu lapis (halal/haram), melainkan harus dibaca sebagai gabungan struktur akad, skema biaya, dan konsekuensi keterlambatan yang masing-masing dinilai dengan kaidah muamalah ('Azima, 2019; Musarrofa, 2016).

Praktik gadai juga memperlihatkan bagaimana hukum yang tampak dapat menyimpang dari prinsip syariah karena unsur riba. Studi gadai pohon durian di Madiun menegaskan adanya kekurangan praktik karena murtahin mengambil seluruh hasil panen meski nilainya melebihi uang pinjaman, sementara biaya perawatan dibebankan pada rahin; kajian tersebut menyimpulkan terdapat unsur riba sehingga praktik menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Di titik ini, zichtbaar recht adalah realitas ekonomi yang bertahan karena kemudahan proses (sebagaimana dicatat studi), tetapi bermasalah menurut etika dan norma fiqh muamalah (Efendi, 2018).

________________________________________

VIII. Zichtbaar Recht dalam Kebijakan Publik dan Wacana: Perda, Pidana Korupsi, dan Representasi Media

Di level kebijakan daerah, zichtbaar recht tampak ketika nilai syariah dijadikan argumen politik-hukum untuk merespons problem sosial. Kajian tentang Perda Kota Jambi terkait pemberantasan prostitusi menegaskan bahwa dorongan lahirnya regulasi tidak semata "syariah ansich" atau kepentingan politik praktis, melainkan juga faktor sosial yang memandang praktik prostitusi sebagai pelanggaran norma agama, sosial, adat, dan hukum negara, serta diikuti praktik lain seperti narkoba, miras, dan perjudian; pendekatan maqāṣid digunakan untuk memaknai regulasi sebagai upaya menghilangkan mudarat dan menegakkan kemaslahatan (Alfurqan, 2020). Dengan demikian, hukum yang tampak di sini adalah artikulasi nilai syariah dalam bahasa kebijakan publik untuk mengatur moralitas sosial (Alfurqan, 2020; Tahir, 2018).

Pada isu korupsi, zichtbaar recht dapat dibaca melalui wacana tentang jenis sanksi dan kelengkapan unsur tindak pidana. Kajian tentang penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum Islam menegaskan perbedaan konseptual: dalam hukum Islam unsur pelaku dapat dipahami mencakup tiga elemen (pemberi, penerima, dan perantara), sementara legislasi yang dikaji dinilai baru memuat dua elemen; kajian itu juga menegaskan bahwa dalam hukum Islam sanksi dapat masuk kategori ta'zīr dengan ragam bentuk (terkait badan, kebebasan, dan harta) sehingga tampak lebih komprehensif dibanding pembatasan pada penjara dan denda dalam sistem yang dibahas (Nawawi, 2021). Di level representasi publik, studi wacana media tentang hukuman mati koruptor menunjukkan Republika (sebagai media berorientasi Islam) mendukung wacana hukuman mati dan memaknainya sebagai dukungan atas eksistensi "warna hukum Islam" dalam perundangan Indonesia, dengan merujuk bahwa hukuman mati eksis dalam hukum Islam untuk kejahatan berat (Elkhairati, 2023; Nawawi, 2021). Ini menunjukkan bahwa zichtbaar recht tidak hanya berupa norma tertulis, tetapi juga wacana media yang membentuk persepsi publik tentang "keislaman" suatu kebijakan pidana (Elkhairati, 2023; Nawawi, 2021).

Pada level tata kelola institusi keagamaan, hukum yang tampak juga tampil sebagai praktik akuntabilitas dan pengelolaan organisasi. Studi kasus akuntabilitas Masjid Al-Akbar Surabaya menegaskan bahwa pengelola menjalankan akuntabilitas dengan menekankan kejujuran dan akuntabilitas hukum, proses, program, dan kebijakan keuangan; akuntabilitas diposisikan sebagai tanggung jawab pengelola kepada jamaah (Ali, 2022). Dalam bingkai zichtbaar recht, temuan ini memperlihatkan bagaimana nilai moral-keagamaan (kejujuran, tanggung jawab) "menjadi nyata" sebagai prosedur organisasi dan pelaporan, bukan sekadar ceramah normatif (Ali, 2022; Hendri, 2020).

________________________________________

IX. Ketegangan Normatif–Empiris: Purifikasi, Kompromi Budaya, dan Problem Otentisitas

Pembacaan zichtbaar recht menuntut pengakuan bahwa praktik sosial umat bisa berbeda dari tuntutan normatif, baik karena keterbatasan pengetahuan, tekanan sosial-ekonomi, maupun karena pluralitas otoritas. Studi tentang kebiasaan mandi satu tempat laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya perbedaan pendapat di masyarakat, tetapi kajian itu menegaskan praktik membuka aurat dinilai sangat dilarang; studi tersebut juga menekankan bahwa praktik masyarakat Muslim dapat berseberangan dengan ajaran Islam karena pemahaman yang berbeda, dan konsep darurat memiliki syarat-syarat tertentu (Fatwa, 2015). Dalam ranah ekonomi, studi buah campuran dalam peti juga menegaskan bahwa pelaku mengetahui larangan tetapi tetap melakukannya, sehingga tingkat pengamalan hukum Islam dinilai rendah (Efendi, 2018). Ini menunjukkan bahwa hukum yang tampak tidak otomatis identik dengan "hukum yang ideal", melainkan ruang di mana norma, kebutuhan ekonomi, dan kebiasaan bernegosiasi — kadang menghasilkan kepatuhan, kadang menghasilkan penyimpangan (Efendi, 2018; Fatwa, 2015).

Di sisi lain, ketegangan juga muncul dari perbedaan corak keberagamaan: akomodasi budaya versus purifikasi. Kajian sumpah pocong secara eksplisit menyebut adanya penolakan puritan yang menganggapnya bid'ah dan bukan bagian syariah, sementara penulis membela sumpah pocong sebagai fiqh kultural yang tetap memegang prinsip Islam dan lahir dari akulturasi (Fakhruddin, 2009). Kajian hukum Islam dan budaya juga menegaskan adanya komunitas puritan yang mengutuk ritual lokal sebagai bid'ah, sementara komunitas lain meyakini praktik semacam itu sah secara agama; konflik ini dapat menimbulkan ketegangan, tetapi juga dapat berakhir pada kompromi antara hukum Islam dan budaya (Ulum, 2018). Literatur tentang pembaruan Muhammadiyah menegaskan purifikasi diarahkan untuk memberantas bid'ah, khurafat, dan tahayyul dalam praktik berislam, dan modernisasi dilakukan untuk membangun Islam yang berpretensi menangani persoalan kemanusiaan secara kontekstual (Ardi et al., 2021). Ragam ini memperlihatkan bahwa zichtbaar recht juga merupakan "peta konflik" tentang siapa yang berhak mendefinisikan praktik sebagai islami atau tidak (Ardi et al., 2021; Ulum, 2018).

Literatur pembaruan hukum Islam juga mengingatkan adanya problem epistemologis: penafsiran kontekstual dan penekanan maṣlaḥah memang dapat menghasilkan banyak produk hukum yang sesuai kondisi kekinian, tetapi mengandung risiko bila mengancam otentisitas agama wahyu apabila tidak dikelola melalui kaidah istinbāṭ dan otoritas keilmuan yang memadai (Norrahman et al., 2023). Karena itu, membaca zichtbaar recht secara akademik bukan berarti melegitimasi semua praktik yang "terlihat", melainkan memetakan mekanisme sosial dan metodologi hukum yang membuat praktik itu bertahan, serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip syariah, maqāṣid, dan tata kelola keadilan (Alfurqan, 2020; Norrahman et al., 2023).

________________________________________

X. Kesimpulan

Dalam perspektif hukum Islam, zichtbaar recht (hukum yang tampak dalam praktik) paling produktif dipahami sebagai titik temu — dan kadang titik konflik — antara norma syariah, ijtihad, budaya ('urf), institusi sosial-keagamaan, dan hukum positif negara. Literatur tentang perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa "praktik yang hidup" dapat memainkan peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum, sementara sosiologi hukum Islam menyediakan perangkat untuk menelaah timbal balik gejala sosial dan implementasi norma (Anita, 2018; Efendi, 2018; Fuad, 2014). Dalam konteks Indonesia yang plural, sejarah kolonial, teori resepsi, dan dinamika positivisasi melalui KHI dan regulasi sektoral membentuk lanskap tempat hukum Islam tampil sebagai praktik formal sekaligus normatif, dengan negosiasi yang nyata dalam isu keluarga (poligami, pencatatan, wali, talak), kewarisan (kesepakatan damai, hibah-wasiat, ahli waris pengganti), filantropi (wakaf dan kelembagaannya), serta muamalah modern (pasar tradisional, fintech kredit, dan praktik ekonomi lain) (Arifatulfajrin et al., 2023; Fajar & Siregar, 2021; Muddatstsir et al., 2018; Musarrofa, 2016; Zulmaizar et al., 2024).

Karena itu, studi zichtbaar recht menurut hukum Islam pada akhirnya menuntut dua kerja simultan: (i) deskripsi empiris yang jujur atas praktik sosial yang benar-benar berlangsung, dan (ii) evaluasi normatif-metodologis yang ketat agar praktik yang tampak tidak menjauh dari maqāṣid, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi bahasa dasar syariah (Alfurqan, 2020; Hendri, 2020; Norrahman et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aladdin, Y., & Hanafi, D. (2023). Memaknai Pemberitaan Wacana Hukuman Mati Koruptor pada Media Republika. Coverage Journal of Strategic Communication, 13(2), 133–146. https://doi.org/10.35814/coverage.v13i2.4380

Alfurqan, A. (2020). Nazhir dalam Lembaga Wakaf: Kemandirian Wakaf Masyarakat di Kabupaten Bireuen. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 22(1), 65. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6059

Ali, L. H. (2022). Distribution of inheritance in the Prengkenin tradition: The Muslim community in Bagik Payung Timur Village, West Nusa Tenggara. Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 12(2), 127–153. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i2.13003

Anita, A. A. (2018). Perbandingan pengaturan asas monogami antara negara civil law (Indonesia) dan common law (Malaysia). Notaire, 1(1), 1. https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9094

Ardi, F., Mabrur, M., & A., V. H. E. (2021). Sejarah dan kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Law & Justice Review Journal, 1(1), 7–11. https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.02

Arifatulfajrin, Nurhayati, S., & Kamil, H. (2023). Jual beli buah campuran dalam peti di pasar grosir buah dan sayur Ngronggo Kota Kediri perspektif sosiologi hukum Islam. Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 7(2), 117–132. https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.248

Asdar, F. (2023). Fikih Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 17(1), 171–186. https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1793

Asia, N., Zulfahmi, Z., & Cahyani, A. I. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap klausula baku dalam praktik jual beli di Kabupaten Takalar. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 30–34. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21880

Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli tahu dan tempe di Pasar Ciroyom Bandung. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 105–112. https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363

Billah, M. E. M. (2020). Konsep new normal dalam perspektif hukum Islam. Nizham Journal of Islamic Studies, 8(02), 136. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2703

Chotban, S. (2020). Studi kritis pernikahan bawah umur perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan gender analisis. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 19(2), 208. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12732

Efendi, Z. (2018). Izin poligami dari istri di pengadilan dalam perspektif mashlahah mursalah. Perada, 1(1), 75–85. https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.11

Elkhairati, E. (2023). Metode talfik di Sudan sebagai wujud perkembangan hukum keluarga Islam. Berasan Journal of Islamic Civil Law, 2(2), 147. https://doi.org/10.29240/berasan.v2i2.9165

Fajar, A. M., & Siregar, MSi. H. (2021). Pemikiran politik Abdurrahman Wahid tentang demokrasi di Indonesia. Jurnal Communitarian, 3(1). https://doi.org/10.56985/jc.v3i1.141

Fakhruddin, F. (2009). Pembentukan, perkembangan dan pembaharuan hukum Islam dalam tinjauan orientalis. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 1(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.323

Fatwa, A. F. (2015). Kontruksi filosofis perlindungan hak asasi manusia minoritas keagamaan dalam konstitusi Indonesia. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4(02), 368–387. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.368-387

Fitriyani, F. M., Solihin, A. M., Kosasih, A. D., Fajrussalam, H., Rahmawan, D. T., & Azzahra, D. A. (2022). Analisis transaksi Shopee PayLater dalam perspektif hukum Islam. JPG Jurnal Pendidikan Guru, 3(4), 284. https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468

Fuad, I. Z. (2014). Sumpah pocong: Upaya konstruksi fiqh kultural khas Indonesia. Jurnal Hukum Islam. https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.528

Ghoni, A. A., Herningtyasari, G., Handayani, T., & Ulumuddin, I. K. (2023). Khitan perempuan dalam tinjauan tradisi dan hukum Islam. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 10(2), 169–188. https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.8430

Hendri, K. (2020). Problematika hukum perkawinan: Analisis terhadap ketentuan pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan Islam Indonesia dan Malaysia. Hukum Islam, 20(1), 26. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8180

Iswandi, I., & Bukhari, B. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 797–806. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2369

Jafar, U., Djalaluddin, M., & Sanusi, N. T. (2018). Eksistensi hukum waris adat dalam masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalam perspektif sejarah. Jurnal Diskursus Islam, 6(2), 361–401. https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866

Jumena, J., Busthomi, A. O., & Khotimah, H. (2017). Jual beli borongan bawang merah di Desa Grinting menurut tinjauan hukum Islam. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 151. https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155

Kasim, M., Sirajuddin, S., & Irmawati, T. R. (2023). Hukum jual beli followers di media sosial Instagram dalam perspektif perbandingan mazhab. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(2), 283–301. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.1016

Latifa, L., & Nadia, N. (2024). Praktik sewa menyewa peralatan kemah dalam bingkai hukum ekonomi syariah. Al-Iqtishadiah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 35–49. https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i1.4870

Muddatstsir, U. D. A., Farida, D. N., & Kismawadi, E. R. (2018). Praktik akuntabilitas masjid: Studi kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 207–231. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2350

Murdan, M. (2018). Membaca perkawinan masyarakat Islam Sasak dari perspektif interlegalitas hukum. Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(2), 115–133. https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201

Musarrofa, I. (2016). Respon Muslimah Hizbuttahrir Indonesia (MHTI) terhadap rancangan dan undang-undang terkait perempuan dan keluarga. Al-Qalam, 21(1), 153. https://doi.org/10.31969/alq.v21i1.206

Nasution, S., Ritonga, R., Akhyar, A., & Ikbal, M. (2021). Pelatihan simulasi akad nikah masa pandemi Covid-19 pada lingkungan keluarga mahasiswa STAIN Mandailing Natal. Janaka Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 91–100. https://doi.org/10.29062/janaka.v3i2.308

Nawawi, N. (2021). Positivisasi perwakafan di Indonesia dalam sejarah sistem hukum nasional. Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam, 7(2), 168–186. https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.577

Norrahman, R. A., Hasan, A., Jalaluddin, J., & Mariani, M. (2023). Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah. Journal of Islamic and Law Studies, 7(1). https://doi.org/10.18592/jils.v7i1.9972

Nurfadhilah, N., Erman, E., & Hasnah, R. (2024). Ekstrimisme aturan sosial masyarakat Arab pra Islam ditinjau dari nilai moderat dan toleransi. Tsaqofah, 4(6), 4073–4086. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.4043

Pristiwanti, W., & Setiawan, D. (2021). Perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan potongan harga (diskon) dengan berjangka waktu. Jurnal At-Tabayyun: Hukum Umum Dan Hukum Agama, Ekonomi, Dan P, 4(2), 65–86. https://doi.org/10.62214/jat.v4i2.68

Rohim, A. N., & Ridwan, A. (2022). Wakaf dalam perspektif al-Qur'an dan hadis: Esensi dan signifikansi pada tataran ekonomi dan sosial. Al Quds Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 6(2), 659. https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742

Rosmita, R., Djafri, M. T., Mooduto, M., & Nasaruddin, N. (2022). Hukum jual beli buah langsat dengan sistem jizāf: Studi kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Al-Khiyar Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam, 2(2), 141–155. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.648

Siddiq, A. (2023). Analisis kritis terhadap pengaturan istibdāl (penukaran) wakaf dalam peraturan perundangan perwakafan Indonesia. Journal of Scientech Research and Development, 5(1), 188–201. https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.126

Tahir, M. (2018). Menjadi Muslim di negara multikultural: Dinamika, tantangan dan strategi dalam perspektif fikih multikultural. Al-Adalah, 14(2), 263. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2138

Ulum, B. (2018). Maqashid syariah dalam ranah politik: Studi atas terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 15(02), 213–228. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.362

Utsman, T. Y., & Maarif, S. (2022). Praktik dumping (siyasah al-ighraq): Pandangan Imam Suyuthi perspektif ekonomi Islam. Moderasi Journal of Islamic Studies, 2(1), 99–122. https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i1.33

Wahid, K., & Yuliani, Y. (2023). Building business competition law in Indonesia based on Islamic economic principles. Maqolat Journal of Islamic Studies, 1(2), 44–55. https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i2.10

Zaeni, A., & Zainuri, Z. (2023). Memahami gerakan Islam transnasional: Studi kasus di Indonesia, Brunei, dan Thailand. Jurnal Pendidikan Islam, 1(1). https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i1.26

Zulhamdi, Z. (2018). Kedudukan fiqh di Indonesia pasca kemerdekaan. At-Tafkir, 11(1), 1–30. https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526

Zulmaizar, M. M., Saifuddin, S., & Hairunnisa, H. (2024). Praktik jual beli online menggunakan sistem reseller menurut perspektif hukum Islam. J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, 9(2), 238. https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5737

'Azima, M. F. (2019). Studi hadis Muslim: Kasus hadis mauquf tentang praktik nikah mut'ah pada masa sahabat. Jurnal Ulunnuha, 8(1), 21–46. https://doi.org/10.15548/ju.v8i1.289