01793 - Zekerheidsrecht Menurut Hukum Islam: Kajian Konseptual Hak Jaminan Dan Kedudukan Istimewa Kreditur Dalam Fikih Muamalah

Zekerheidsrecht in Islamic Law: A Conceptual Study of Security Rights and Creditor Priority in Fiqh Muamalah

ABSTRACT

This article examines the concept of zekerheidsrecht (security rights) in Islamic law, focusing on how Islamic jurisprudence recognizes and validates debt security instruments that grant creditors a privileged position in debt repayment. Using a normative-doctrinal legal approach with comparative analysis between positive law and Islamic law, this study identifies two main forms of guarantee in fiqh muamalah: rahn (collateral/pledge) and kafālah (personal guarantee). Rahn functions as the instrument closest to the definition of "rights granting a special position to creditors" because it binds repayment to collateral objects and places the pledge holder in a priority position over other creditors, subject to valid contract requirements such as the accessory nature of the agreement and qabdh al-marhūn (possession of collateral). However, this priority is bounded by the principles of amanah (trust) and prohibition of riba: execution must follow proper procedures, proceeds are used for debt and reasonable costs, surplus is returned to the pledgor, and any practice of taking benefit from collateral that exceeds or oppresses is contested. In the Indonesian context, the challenge lies in harmonizing the need for repayment certainty and financial institution practices with syariah coherence requirements, including the need for more adequate syariah guarantee regulations to fill normative gaps.

Keywords: zekerheidsrecht, rahn, kafālah, security rights, fiqh muamalah, creditor priority

________________________________________

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep zekerheidsrecht (hak jaminan) dalam hukum Islam, dengan fokus pada bagaimana fikih mengakui dan membenarkan instrumen jaminan utang yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur dalam pelunasan piutang. Menggunakan pendekatan hukum normatif-doktrinal dengan analisis komparatif antara hukum positif dan hukum Islam, studi ini mengidentifikasi dua bentuk utama jaminan dalam fikih muamalah, yaitu rahn (jaminan kebendaan/gadai) dan kafālah (jaminan perorangan). Rahn berfungsi sebagai instrumen yang paling dekat dengan definisi "hak yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur" karena mengikat pelunasan pada objek jaminan dan menempatkan pemegang gadai dalam posisi didahulukan dibanding kreditur lain, dengan prasyarat sahnya akad seperti sifat aksesoir dan qabdh al-marhūn. Namun, preferensi tersebut dibatasi oleh prinsip amanah dan larangan riba: eksekusi harus melalui prosedur yang patut, hasil penjualan digunakan untuk utang dan biaya yang wajar, surplus dikembalikan kepada rahin, dan praktik pengambilan manfaat barang gadai yang melampaui nilai utang dipersoalkan. Dalam konteks Indonesia, tantangannya adalah menyelaraskan kebutuhan kepastian pelunasan dengan tuntutan koherensi syariah, termasuk perlunya pengaturan jaminan syariah yang lebih memadai untuk mengisi kekosongan norma.

Kata Kunci: zekerheidsrecht, rahn, kafālah, hak jaminan, fikih muamalah, kedudukan istimewa kreditur

________________________________________

A. PENDAHULUAN: ZEKERHEIDSRECHT DAN KEBUTUHAN JAMINAN DALAM MUAMALAH

Dalam tradisi hukum perdata, istilah zekerheidsrechten dipahami sebagai "hak" (bukan sekadar "hukum") yang memberikan kedudukan kreditur lebih baik daripada kreditur lain, dan dari pemahaman itu hukum jaminan dapat dirumuskan sebagai aturan yang mengatur jaminan piutang kreditur terhadap debitur (Kartika, 2016). Kerangka "hak yang memberi kedudukan istimewa" sebagaimana dirumuskan dalam topik—yakni didahulukan pelunasannya dari harta debitur—dapat didekati dalam hukum Islam melalui instrumen jaminan utang yang dikenal dalam fikih muamalah, terutama rahn (jaminan kebendaan/gadai) dan kafālah (jaminan perorangan) (Yasir, 2016; Syuhada, 2021).

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, jaminan dipandang penting sebagai mekanisme perlindungan dari risiko pembiayaan bermasalah dan kerugian akibat perilaku curang (moral hazard) debitur, sehingga kontrak jaminan dipakai untuk memberikan rasa aman serta memperkuat kepastian pelunasan (Yasir, 2016). Dengan demikian, pembahasan zekerheidsrecht menurut hukum Islam pada dasarnya adalah pembahasan mengenai bagaimana syariah mengenal dan membenarkan jaminan utang—serta bagaimana jaminan itu menimbulkan konsekuensi "kedudukan didahulukan" (preferensi) bagi kreditur tertentu tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah (Yasir, 2016; Arifah, 2022).

________________________________________

B. LANDASAN NORMATIF KEBOLEHAN JAMINAN (RAHN) DALAM ISLAM

Kebolehan rahn dalam Islam secara eksplisit dihubungkan oleh literatur fikih dengan dalil Al-Qur'an, terutama QS. al-Baqarah ayat 283 yang menyebut perlunya "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)" ketika transaksi tidak tunai dan tidak ditemukan penulis akad (Arifah, 2022). Sejalan dengan itu, beberapa kajian menyatakan bahwa para ulama fikih bersepakat (ijmā') mengenai kebolehan gadai/rahn dengan dasar Al-Qur'an, Sunnah, dan konsensus ulama (Arifah, 2022; Pradana et al., 2023).

Selain basis tekstual tersebut, kerangka umum kebolehan instrumen muamalah juga ditegaskan melalui kaidah fikih bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kombinasi dalil tekstual (QS. al-Baqarah: 283) dan kaidah umum muamalah ini menjadi fondasi normatif bagi konstruksi jaminan syariah, termasuk ketika rahn dipraktikkan dalam lembaga keuangan modern sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Yasir, 2016; Arifah, 2022).

________________________________________

C. DUA MODEL UTAMA JAMINAN DALAM FIKIH MUAMALAH: RAHN DAN KAFĀLAH

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, jaminan utang secara garis besar dipetakan ke dalam dua bentuk: jaminan berupa benda (yang dikenal sebagai rahn) dan jaminan berupa tanggungan pribadi/perorangan (yang dikenal sebagai kafālah) (Yasir, 2016; Syuhada, 2021). Penegasan dua bentuk ini penting untuk memahami "kedudukan istimewa" kreditur: rahn mengaitkan pelunasan pada benda tertentu sehingga kreditur memperoleh jalur pelunasan dari objek jaminan, sementara kafālah memperluas basis penagihan dengan menghadirkan penanggung (kāfīl) sebagai pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban debitur (Yasir, 2016; Jadidah, 2021).

Dalam praktik, kafālah digambarkan sebagai perjanjian antara kreditur (makfūl lahu) dan pihak ketiga penjamin (kāfīl) yang menjamin kewajiban debitur (makfūl 'anhu), bahkan dapat dibuat tanpa sepengetahuan debitur (Yasir, 2016). Namun, literatur perbandingan hukum positif dan hukum Islam juga menekankan bahwa jaminan perorangan tidak memberikan privilege (hak istimewa untuk didahulukan) atas benda tertentu sebagaimana jaminan kebendaan, sehingga secara fungsional sering dipandang kurang kuat bagi lembaga pembiayaan dibanding jaminan kebendaan (Jadidah, 2021). Dari sini terlihat bahwa konsep "didahulukan" paling dekat dengan rahn sebagai jaminan kebendaan, meskipun kafālah tetap bernilai sebagai penguatan komitmen pembayaran melalui penanggung (Jadidah, 2021; Yasir, 2016).

________________________________________

D. RAHN SEBAGAI "HAK JAMINAN" YANG MENCIPTAKAN PREFERENSI (KEDUDUKAN DIDAHULUKAN)

Dalam rahn, hubungan kreditur dengan jaminan bersifat terikat pada objek: "hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan" ketika debitur tidak mampu melunasi utang, dan pemegang gadai didahulukan daripada kreditur-kreditur lain (Arifah, 2022; Atsar, 2022). Pola ini sangat sejalan dengan definisi "hak jaminan" sebagai hak yang memberi kedudukan istimewa untuk didahulukan dalam pelunasan, karena rahn menempatkan barang jaminan sebagai sumber pelunasan utama atas utang tertentu (Arifah, 2022).

Bahkan dalam uraian tentang pegadaian syariah, rahn didefinisikan sebagai menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang sehingga dengan adanya benda tersebut seluruh atau sebagian uang dapat diterima, dan ketika debitur gagal melunasi, kreditur berhak melelang/menjual marhūn untuk pelunasan. Dengan demikian, rahn berfungsi sebagai perangkat pengamanan transaksi utang-piutang: ia memberikan ketenangan bagi pemilik uang/kreditur dan jaminan keamanan atas dana yang dipinjamkan (Fadllan, 2014; Hariati, 2024).

Konstruksi preferensi ini juga dipertegas oleh penjelasan bahwa rahn adalah jaminan yang lahir karena adanya perjanjian utang-piutang yang mendahuluinya, sehingga secara konseptual ia merupakan perjanjian ikutan (accesoir) yang bergantung pada perjanjian pokok (Jadidah, 2021). Dalam literatur perbandingan, sifat accesoir ini bahkan disebut disepakati oleh para ulama (ittifāq al-madhāhib) dalam konteks rahn sebagai ikutan dari utang, sejalan dengan pemahaman bahwa perjanjian pengikatan jaminan lahir setelah ada kewajiban pembayaran (Bangun et al., 2022; Jadidah, 2021). Maka, "kedudukan istimewa" kreditur dalam rahn bukanlah klaim berdiri sendiri, melainkan konsekuensi dari adanya utang yang dijamin melalui penahanan/penetapan objek jaminan (Arifah, 2022; Jadidah, 2021).

________________________________________

E. WAKTU LAHIRNYA AKAD RAHN DAN PERDEBATAN MAZHAB: IMPLIKASI PADA VALIDITAS JAMINAN

Walaupun rahn lazim dipahami sebagai ikutan dari utang, literatur fikih menunjukkan adanya klasifikasi proses terjadinya akad rahn: ada rahn yang terjadi bersamaan dengan akad yang melahirkan kewajiban (al-dain), ada yang terjadi setelah akad utang-piutang ketika muncul kebutuhan jaminan, dan ada pembahasan terkait rahn yang mendahului utang (Bangun et al., 2022). Pada titik ini muncul nuansa perbedaan mazhab: kajian yang mengutip pandangan Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa rahn yang mendahului akad utang-piutang tidak sah karena rahn dipandang sebagai akad yang mengikuti kewajiban (al-rahn tābi'un lilhaqq) (Bangun et al., 2022).

Namun, dalam pembingkaian perjanjian accesoir, literatur yang sama menegaskan bahwa rahn yang lahir setelah perjanjian utang-piutang adalah bentuk yang dibolehkan dan disepakati ulama (Bangun et al., 2022; Jadidah, 2021). Nuansa ini penting dalam konteks "zekerheidsrecht menurut hukum Islam" karena validitas jaminan—dan karenanya lahirnya konsekuensi preferensi—sangat bergantung pada terpenuhinya struktur akad menurut fikih, termasuk hubungan kronologisnya dengan al-dain (Bangun et al., 2022; Jadidah, 2021).

________________________________________

F. QABDH AL-MARHŪN (PENGUASAAN OBJEK): SYARAT KESEMPURNAAN YANG MENEGASKAN DAYA IKAT RAHN

Sejumlah referensi menekankan bahwa rahn dianggap sempurna dan mengikat apabila barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi utang/kreditur. Syarat ini dikenal sebagai qabdh al-marhūn dan ditautkan langsung dengan redaksi QS. al-Baqarah: 283 yang mensyaratkan "barang tanggungan yang dipegang/dikuasai" (Arifah, 2022; Atsar, 2022). Dengan penguasaan tersebut, akad gadai bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (Arifah, 2022; Atsar, 2022).

Kegagalan memenuhi aspek penguasaan ini digambarkan dapat menimbulkan cacat akad: studi implementasi rahn pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) menyimpulkan bahwa ketika barang jaminan tidak dihadirkan saat akad dan tidak dikuasai sepenuhnya oleh lembaga, praktik tersebut belum memenuhi rukun dan syarat rahn sehingga disebut rahn fāsid (.Z & Zainuddin, 2020). Dari perspektif zekerheidsrecht, aspek qabdh ini menjadi titik pembeda yang sangat menentukan, karena "hak didahulukan" pada rahn bekerja efektif justru ketika objek jaminan berada dalam status yang memungkinkan eksekusi dan pelunasan apabila debitur cidera janji (Arifah, 2022).

________________________________________

G. EKSEKUSI, PELELANGAN, DAN DISTRIBUSI HASIL PENJUALAN: PRINSIP PELUNASAN YANG ADIL MENURUT SYARIAH

Literatur tentang pegadaian syariah menjelaskan mekanisme eksekusi marhūn ketika jatuh tempo: murtahin (penerima gadai) wajib memperingatkan rāhin agar segera melunasi utangnya; bila tetap tidak melunasi, maka marhūn dapat dijual paksa/dieksekusi. Rujukan operasional yang disebutkan dalam kajian tersebut adalah Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur penjualan marhūn saat jatuh tempo dan prosedur peringatan sebelum eksekusi. Kajian lain mengenai pegadaian syariah juga menegaskan bahwa prosedur pelelangan barang jaminan dapat dinilai sesuai syariah bila praktiknya memperhatikan tuntunan Al-Qur'an dan hadis, misalnya dalam aspek memperlihatkan barang, proses tawar-menawar, ijab-kabul, hingga penyerahan barang (Pradana et al., 2023). Dengan demikian, syariah tidak hanya mengakui konsep "hak menjual jaminan saat wanprestasi", tetapi juga meletakkan prasyarat prosedural agar eksekusi tidak berubah menjadi tindakan zalim atau manipulatif (Pradana et al., 2023).

Dalam hal distribusi hasil penjualan, beberapa referensi menyebut prinsip yang relatif konsisten: hasil penjualan marhūn digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan/penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan; bila ada kelebihan, kelebihan itu menjadi milik rāhin, sedangkan kekurangan tetap menjadi kewajiban rāhin. Prinsip pengembalian kelebihan hasil penjualan kepada pemilik jaminan juga ditegaskan dalam kajian perbandingan yang menyatakan bahwa jika utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan kelebihan hasil penjualan wajib dikembalikan kepada pemiliknya (Atsar, 2022; Jadidah, 2021). Selain itu, literatur juga menegaskan kewajiban kreditur mengembalikan objek jaminan setelah utang dilunasi (Jadidah, 2021).

Rangkaian norma ini memperlihatkan "preferensi" kreditur yang dibenarkan syariah: kreditur diprioritaskan menerima pelunasan dari objek jaminan, tetapi tidak dibenarkan mengambil lebih dari yang menjadi haknya, karena surplus tetap hak rāhin (Jadidah, 2021).

________________________________________

H. PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DAN ISU RIBA: BATAS ETIK YANG MENJAGA RAHN SEBAGAI AMANAH

Sejumlah kajian menekankan bahwa dalam Islam, barang gadai pada dasarnya adalah jaminan piutang dan amanah, bukan instrumen untuk mengambil keuntungan dari debitur (Khalid et al., 2019; Podungge, 2021). Studi tentang praktik gadai pohon durian, misalnya, menegaskan bahwa dalam hukum Islam murtahin hanya berhak menahan barang gadai dan tidak berhak mengambil hasilnya; hak pemegang jaminan atas barang itu hanya sebagai jaminan piutang yang diberikan. Studi yang sama menemukan adanya unsur riba dalam praktik ketika murtahin mengambil seluruh hasil panen meskipun nilainya melebihi uang yang dipinjam.

Selaras dengan itu, kajian mengenai tradisi gadai dalam masyarakat Muslim juga menyatakan bahwa kreditur tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai dengan alasan riba/usury, karena status barang hanya sebagai jaminan utang dan amanat bagi penerimanya; akad rahn dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan, bukan mencari untung darinya (Podungge, 2021). Namun, literatur lain mencatat adanya perbedaan pendapat ulama tentang pemanfaatan barang gadai (Sohibi, 2023). Nuansa perbedaan pendapat ini penting dicatat agar pembahasan tidak mereduksi fikih menjadi satu suara tunggal.

Yang dapat dipastikan dari sumber-sumber yang disediakan adalah adanya batas tegas bahwa praktik yang menjadikan manfaat barang gadai sebagai "keuntungan" yang menzalimi atau melampaui nilai utang dipersoalkan dan dapat dikualifikasi mengandung riba dalam studi kasus tertentu (Podungge, 2021).

Dalam konteks kelembagaan modern, pembiayaan gadai syariah sering dipahami sebagai aktivitas utang-piutang yang "murni" berfungsi sosial (tabarru') dan tidak mewajibkan imbalan, sehingga jika ada biaya, ia diletakkan sebagai biaya pemeliharaan/penyimpanan (bukan bunga) (Fadllan, 2014; Hariati, 2024). Studi komparatif gadai konvensional dan gadai syariah menegaskan perbedaan beban: gadai konvensional mengenal bunga, sedangkan gadai syariah menekankan biaya pemeliharaan; bahkan disebut adanya penggunaan dua akad (rahn dan ijarah) dalam praktik gadai syariah (Sainul & Bahari, 2022). Dengan demikian, batas etik syariah dalam zekerheidsrecht tidak berhenti pada "kreditur didahulukan", tetapi juga mencakup larangan mekanisme keuntungan yang menyerupai bunga dan larangan pengambilan manfaat barang jaminan secara tidak sah (Podungge, 2021; Sainul & Bahari, 2022).

________________________________________

I. KAFĀLAH SEBAGAI JAMINAN PERORANGAN: PENGUATAN PENAGIHAN TANPA PREFERENSI ATAS BENDA TERTENTU

Berbeda dengan rahn yang melekat pada objek, kafālah dipahami sebagai jaminan perorangan: pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur, dan perjanjian ini bahkan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur (Yasir, 2016). Pada titik ini, "kedudukan istimewa" kreditur dalam kafālah tidak berwujud dalam hak mendahului atas benda tertentu, melainkan dalam fakta adanya pihak tambahan yang dapat ditagih sehingga posisi kreditur menjadi "lebih baik" dibanding ketika hanya ada satu debitur (Jadidah, 2021).

Namun, literatur perbandingan juga menegaskan bahwa jaminan perorangan tidak memberikan hak preferensi/privilege atas benda tertentu sehingga tidak menempatkan kreditur pada posisi didahulukan atas objek tertentu seperti pada jaminan kebendaan (Jadidah, 2021). Dengan demikian, dalam terminologi zekerheidsrecht, kafālah lebih tepat dipahami sebagai mekanisme penguatan personal (penambahan subjek penanggung), sedangkan rahn adalah mekanisme penguatan kebendaan (pengikatan sumber pelunasan tertentu) (Jadidah, 2021; Yasir, 2016).

________________________________________

J. OBJEK RAHN: KELUASAN DALAM FIKIH DAN IMPLIKASI TERHADAP KONSEP JAMINAN

Studi komparatif menegaskan adanya perbedaan penting antara hukum Islam dan hukum perdata terkait objek gadai: dalam Islam, rahn dapat mencakup seluruh harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan dalam hukum perdata gadai dipahami terbatas pada benda bergerak dan untuk benda tidak bergerak dikenal instrumen lain (seperti mortgage/hak tanggungan) (Sainul & Bahari, 2022; Suwandi, 2017). Kajian lain juga menegaskan bahwa perbedaan utama kedua rezim terletak pada objek barang jaminan: Islam memasukkan barang bergerak dan tidak bergerak sebagai objek jaminan rahn, sementara hukum perdata mengonstruksi gadai terutama untuk barang bergerak (Suwandi, 2017).

Keluasan objek dalam fikih ini memberi konsekuensi teoretis bagi zekerheidsrecht Islam: "hak didahulukan" dapat dilekatkan pada beragam jenis aset sepanjang memenuhi syarat sah akad dan dapat direalisasikan/diterimakan dalam transaksi agar tidak jatuh pada gharar (Podungge, 2021; Suwandi, 2017). Karena itu, pembahasan jaminan syariah tidak semata mengulang konsep gadai dalam KUH Perdata, melainkan memperlihatkan spektrum jaminan yang lebih luas (secara objek) namun lebih ketat (secara etika dan larangan riba) (Podungge, 2021; Sainul & Bahari, 2022).

________________________________________

K. INTEGRASI DENGAN SISTEM HUKUM INDONESIA: ADOPSI LEMBAGA JAMINAN DAN KEBUTUHAN KERANGKA JAMINAN SYARIAH

Dalam konteks Indonesia, kajian tentang perbankan syariah menyatakan bahwa lembaga jaminan yang berlaku pada bank syariah pada praktiknya mengikuti lembaga jaminan yang juga berlaku pada bank konvensional (misalnya gadai dan hipotek dalam KUH Perdata), sehingga aturan jaminan perbankan syariah masih berada di bawah "payung" lembaga jaminan hukum positif yang historisnya terkait sistem perkreditan konvensional (Syuhada, 2021). Kajian tersebut juga menilai bahwa tidak semua ketentuan lembaga jaminan dalam hukum positif secara prosedural mencerminkan karakteristik pembiayaan bank syariah, bahkan ada yang dipandang bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga dinyatakan adanya kekosongan hukum (recht vacuum) mengenai pengaturan lembaga jaminan syariah yang seharusnya melengkapi mekanisme pembiayaan bank syariah (Syuhada, 2021).

Pada sisi lain, kajian tentang pembiayaan lembaga keuangan menekankan bahwa pembiayaan berbasis prinsip syariah tetapi tidak menerapkan jaminan syariah dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dua posisi ini—(i) realitas adopsi instrumen jaminan hukum positif, dan (ii) tuntutan koherensi dengan prinsip syariah—membingkai tantangan zekerheidsrecht Islam di Indonesia: bagaimana memastikan fungsi preferensi/pelunasan terlaksana, namun tetap menjaga kesesuaian dengan larangan riba, prinsip kehati-hatian, dan etika akad (Syuhada, 2021).

Salah satu bentuk integrasi konseptual yang disebut dalam literatur adalah rahn tasjīly yang dianalogikan dengan fidusia: bukti kepemilikan objek dijadikan jaminan dan diserahkan kepada penerima jaminan, sementara objek tetap berada dalam penguasaan/pemanfaatan pemberi jaminan; hal ini dirujuk pada Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Fidusia (Fitriani, 2017; Kartika, 2016). Kajian lain juga mengemukakan bahwa rahn tasjīly adalah jaminan atas utang dengan barang jaminan tetap berada dalam penguasaan rahin/nasabah (Fitriani, 2017). Dengan demikian, konstruksi zekerheidsrecht Islam tidak berhenti pada rahn klasik yang menuntut "barang dipegang" secara fisik, melainkan juga mengenal bentuk-bentuk modern yang menyesuaikan kebutuhan transaksi kontemporer melalui perangkat fatwa, sepanjang tetap dipahami sebagai jaminan yang bersifat ikutan dari utang dan tidak mengubah jaminan menjadi instrumen eksploitasi (Fitriani, 2017; Kartika, 2016).

________________________________________

L. PENUTUP: SINTESIS KONSEP "HAK DIDAHULUKAN" DALAM JAMINAN SYARIAH

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, zekerheidsrecht menurut hukum Islam dapat disintesiskan sebagai kerangka hak jaminan yang dibenarkan syariah untuk menjaga kepastian pelunasan dalam utang-piutang, terutama melalui rahn (jaminan kebendaan) dan kafālah (jaminan perorangan) (Yasir, 2016; Syuhada, 2021). Rahn adalah instrumen yang paling dekat dengan definisi "hak yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur tertentu" karena ia mengikat pelunasan pada objek jaminan dan menempatkan pemegang gadai dalam posisi didahulukan dibanding kreditur lain, dengan prasyarat sah akad seperti keterikatan pada utang (sifat accesoir) dan qabdh al-marhūn (Arifah, 2022; Jadidah, 2021).

Namun, preferensi itu dibatasi oleh prinsip amanah dan larangan riba: eksekusi harus melalui prosedur yang patut, hasil penjualan dipakai untuk utang dan biaya yang wajar, surplus dikembalikan kepada rahin, dan praktik pengambilan manfaat barang gadai yang melampaui atau menzalimi dipersoalkan serta dalam studi kasus tertentu dikualifikasi mengandung riba (Jadidah, 2021). Dalam lanskap Indonesia modern, tantangannya adalah menyelaraskan kebutuhan kepastian pelunasan dan praktik lembaga keuangan—yang sering mengadopsi instrumen hukum positif—dengan tuntutan koherensi syariah, termasuk gagasan perlunya pengaturan jaminan syariah yang lebih memadai untuk mengisi kekosongan norma dan mencegah prosedur yang bertentangan dengan prinsip syariah (Syuhada, 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

.Z, R. S., & Zainuddin, Z. (2020). Implementasi (rahn) pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar perspektif fikih ekonomi. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 177. https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.656

Arifah, R. N. (2022). Kedudukan Tupperware sebagai benda jaminan (studi di Pegadaian Kota Malang). Ar-Risalah: Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam, 20(1), 168. https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v20i1.1310

Atsar, A. (2022). Kedudukan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan hukum positif di Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 16(1), 79–100. https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.896

Bangun, M. F., Fitrian, A., & TW, G. H. (2022). Perlindungan hukum kreditor atas pembagian hasil pemberesan harta pailit oleh kurator. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(6), 1769–1782. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27737

Fadllan, F. (2014). Gadai syariah: Perspektif fikih muamalah dan aplikasinya dalam perbankan. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 30–41. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.364

Fitriani, I. L. (2017). Jaminan dan agunan dalam pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1), 134. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138

Hariati, S. (2024). Kajian yuridis terhadap pelaksanaan sistem pegadaian syariah. Jurnal Risalah Kenotariatan, 5(1), 66–84. https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.211

Jadidah, F. (2021). Studi perbandingan hukum positif dan hukum Islam tentang pengikatan jaminan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(1). https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1644

Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah (kafalah dan rahn). Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2), 229–252. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332

Khalid, N., Sood, M., & Munandar, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap pekerja atas kepailitan PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (analisis kasus putusan No. 09/Pdt.Sus-PLL/2016/PN. Niaga Smg). Media Bina Ilmiah, 13(9), 1637. https://doi.org/10.33758/mbi.v13i9.272

Podungge, R. (2021). Praktik gadai pohulo'o di Gorontalo dalam perspektif hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 293–308. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5036

Pradana, D. R., Taufiqurrahman, T., & Saleh, F. (2023). Pertanggungjawaban perdata debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan perorangan. JIHWP, 1(2), 103–115. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.123

Sainul, & Bahari, R. (2022). Studi komparatif antara gadai konvensional dan gadai syariah (rahn). Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 53. https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102

Sohibi, M. (2023). Penyelesaian sengketa gadai syariah atas jaminan barang gadai syariah. Indonesia Berdaya, 4(4), 1453–1478. https://doi.org/10.47679/ib.2023588

Suwandi, S. (2017). Hukum jaminan antara utang-piutang dan rahn. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 203. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3855

Syuhada, S. (2021). Pelimpahan hutang terhadap ahli waris menurut Pasal 833 Ayat (1) KUH Perdata. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2(2), 183–204. https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i2.445

Yasir, M. (2016). Aspek hukum jaminan fidusia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 3(1), 75–92. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307