01792 - Hak Kebendaan (Zakelijk Recht) Menurut Hukum Islam: Kerangka Konseptual Ḥaqq, Milk, dan Ḥuqūq Māliyyah

Abstract

This article examines the concept of zakelijk recht (real rights/property rights) in Islamic law through the conceptual framework of ḥaqq, milk, and ḥuqūq māliyyah. Although the term zakelijk recht does not appear in classical fiqh terminology, its substance can be mapped through the theory of rights (naẓariyyat al-ḥaqq) and the theory of ownership (al-milk/al-milkiyyah) in fiqh muʿāmalāt. This article discusses: (1) the basic terminology of ḥaqq, māl, and milk; (2) the classification of rights from ḥuqūq to ḥaqq ʿaynī; (3) the structure of complete versus incomplete ownership (al-milk al-tāmm and al-milk al-nāqiṣ); (4) limited real rights such as ḥuqūq al-irtifāq; (5) transferability and tradability of rights; (6) land tenure regimes (mulk, mīrī, waqf); (7) the role of iḥyā' al-mawāt in acquiring real rights; (8) waqf as an instrument for separating ownership and usufruct; (9) real rights in the context of inheritance (tirkah); (10) the expansion of real rights to intangible assets and intellectual property rights; (11) beneficial ownership between Sharīʿah and modern law; and (12) the protection of real rights within the maqāṣid al-Sharīʿah framework. The study concludes that Islamic law provides a rich legal language for reading real rights as a spectrum of rights over substance and/or usufruct, whose protection is bound by authority certainty, documentation, and the objective of maṣlaḥah.

Keywords: zakelijk recht, ḥaqq ʿaynī, milk, milkiyyah, ḥuqūq māliyyah, Islamic property law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep zakelijk recht (hak kebendaan) dalam hukum Islam melalui kerangka konseptual ḥaqq, milk, dan ḥuqūq māliyyah. Meskipun istilah zakelijk recht tidak hadir dalam terminologi fikih klasik, substansinya dapat dipetakan melalui teori hak (naẓariyyat al-ḥaqq) dan teori kepemilikan (al-milk/al-milkiyyah) dalam fikih muʿāmalāt. Artikel ini membahas: (1) istilah dasar ḥaqq, māl, dan milk; (2) klasifikasi hak dari ḥuqūq ke ḥaqq ʿaynī; (3) struktur kepemilikan sempurna dan tidak sempurna (al-milk al-tāmm dan al-milk al-nāqiṣ); (4) hak kebendaan terbatas seperti ḥuqūq al-irtifāq; (5) keteralihan dan perdagangan hak; (6) rezim kepemilikan tanah (mulk, mīrī, waqf); (7) peran iḥyā' al-mawāt dalam perolehan hak kebendaan; (8) waqf sebagai instrumen pemisahan kepemilikan dan manfaat; (9) hak kebendaan dalam konteks kewarisan (tirkah); (10) perluasan hak kebendaan pada aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual; (11) beneficial ownership antara Syariah dan hukum modern; serta (12) perlindungan hak kebendaan dalam kerangka maqāṣid al-Sharīʿah. Kajian menyimpulkan bahwa fikih menyediakan "bahasa hukum" yang kaya untuk membaca hak kebendaan sebagai spektrum hak atas zat dan/atau manfaat yang perlindungannya diikat oleh kepastian otoritas, dokumentasi, dan orientasi maṣlaḥah.

Kata Kunci: zakelijk recht, ḥaqq ʿaynī, milk, milkiyyah, ḥuqūq māliyyah, hukum properti Islam

________________________________________

A. Pendahuluan

Konsep zakelijk recht (hak kebendaan)—yakni hak yang berhubungan langsung dengan suatu "benda" atau "harta" dan menjadi dasar bagi kewenangan pemilik/pemegang hak untuk melakukan tindakan hukum—tidak hadir dalam terminologi klasik fikih dengan label yang sama, tetapi substansinya dapat dipadankan melalui teori hak (naẓariyyat al-ḥaqq) dan teori kepemilikan (al-milk/al-milkiyyah) dalam fikih muʿāmalāt (Guéno, 2018; Sa'ad, 2015; Suhendra, 2017).

Sejumlah kajian menegaskan bahwa pembahasan hak dalam hukum Islam lazimnya dikaitkan—bahkan "disejajarkan"—dengan konsep kepemilikan (al-milk), karena kepemilikan adalah hubungan yang diakui Syariah antara subjek hukum dan harta yang melahirkan otoritas bertindak (taṣarruf) atas harta tersebut dalam batasan-batasan Syariah (Bouheraoua et al., 2015; Ratnawati & Farizi, 2023; Sa'ad, 2015). Pada saat yang sama, wacana hak milik dalam Islam juga ditempatkan dalam horizon normatif yang lebih luas: Syariah menekankan perlindungan kepemilikan, dan perampasan harta pihak lain tidak dibenarkan kecuali untuk kepentingan umum dengan cara yang telah ditentukan (Poya & Schatzschneider, 2022; Zakaria et al., 2017; Сартори, 2017).

Karena itu, artikulasi "hak kebendaan" dalam perspektif Islam perlu dipahami sebagai kombinasi antara: (i) klasifikasi hak dan kepemilikan menurut fikih; (ii) contoh-contoh hak kebendaan atas manfaat (manfaʿah) dan hak-hak kebendaan yang "melekat" pada benda tak bergerak, misalnya hak irtifāq; (iii) rezim kepemilikan tanah (mulk–mīrī–waqf) dan praktik dokumentasinya; serta (iv) perluasan modern pada aset tak berwujud (HKI, intangible assets) (Guéno, 2018; Putra et al., 2024; Sartori, 2017; Zarkasyi et al., 2019).

________________________________________

B. Pembahasan

1. Istilah Dasar: Ḥaqq, Māl, dan Milk/Milkiyyah

Di dalam literatur fikih, istilah "hak" dirumuskan melalui kata Arab ḥaqq yang secara literal antara lain bermakna sesuatu yang "terkonfirmasi/ditetapkan" dan "niscaya" (Guéno, 2018). Sejalan dengan itu, kajian tentang budaya haq/ḥaqq menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an, ḥaqq membawa makna "fakta yang telah tegak/established fact", "realitas", dan "keadilan/kebenaran", bahkan al-Ḥaqq juga dikenal sebagai salah satu nama Tuhan (Asari et al., 2022). Dalam diskursus kontemporer mengenai hak dalam hukum Islam, al-ḥaqq juga dijelaskan secara etimologis sebagai "kepemilikan, penetapan, dan kepastian" (Ghani et al., 2021; Sa'ad, 2015). Dengan kata lain, medan makna ḥaqq dalam tradisi Islam bukan hanya "hak subjektif" (claim right) tetapi juga merentang ke kepastian normatif dan kebenaran yang menjadi landasan legitimasi tindakan hukum (Asari et al., 2022; Ghani et al., 2021; Guéno, 2018).

Dalam kaitannya dengan harta, sejumlah studi fikih menekankan bahwa kepemilikan (milk/milkiyyah) adalah relasi yang diakui Syariah yang memberi otoritas tertentu pada individu atas "harta" untuk melakukan tindakan hukum, kecuali pada batas yang dilarang Syariah (Ratnawati & Farizi, 2023; Sa'ad, 2015). Definisi kepemilikan sebagai "otoritas untuk menguasai sesuatu" juga ditampilkan dalam pembahasan fikih ijarah dan pembiayaan: milkiyyah diturunkan dari akar al-milk yang berarti otoritas mengontrol sesuatu dan juga berarti sesuatu yang dimiliki (property), dan didefinisikan oleh Abū Zahrah sebagai eksklusivitas seseorang atas suatu objek menurut Syariah yang memberinya kebebasan bertindak selama tidak ada penghalang Syariah. Literatur lain yang menganalisis kepemilikan bermanfaat (beneficial ownership) turut menguatkan dimensi kebahasaan malk/mulk/milk sebagai "keadaan menguasai sesuatu" dan kemampuan bertindak melepaskan sesuatu yang dimiliki (Ghani et al., 2021).

Karena itu, dalam kerangka Islam, "hak kebendaan" paling produktif dijelaskan sebagai gugus ḥuqūq māliyyah (hak-hak terkait harta) yang menstrukturkan kepemilikan terhadap zat benda (ʿayn/raqabah) dan/atau manfaatnya (manfaʿah) (Ratnawati & Farizi, 2023; Sa'ad, 2015; Sartori, 2017).

________________________________________

2. Klasifikasi Hak: Dari Ḥuqūq ke "Hak Kebendaan" (Ḥaqq ʿAynī/Ḥaqq Mālī ʿAynī)

Untuk memahami "hak kebendaan" secara lebih presisi, literatur yang membahas konsep hak dalam hukum Islam membedakan hak menurut objek dan sifatnya. Dalam kajian tentang perlindungan HKI, misalnya, objek hak dibedakan antara ḥaqq mālī (hak yang terkait harta/properti) dan ḥaqq ghayr mālī (hak non-properti), serta antara ḥaqq shakhṣī (hak personal) dan ḥaqq ʿaynī (hak kebendaan/material) (Sa'ad, 2015). Klasifikasi serupa juga muncul dalam kajian lain yang menelaah HKI dalam perspektif Islam: hak dibedakan menjadi hak terkait harta (ḥaqq mālī) dan hak yang bukan harta (ghayr al-māl) (Morrison, 2013). Dengan lensa ini, "hak kebendaan" (zakelijk recht) dapat dipadankan dengan ranah ḥaqq ʿaynī atau "hak material" (material rights) yang berhubungan dengan benda/harta secara langsung, berbeda dari ḥaqq shakhṣī yang melekat pada klaim antarpersona (Morrison, 2013; Sa'ad, 2015).

Lebih jauh, Sa'ad menunjukkan bahwa dalam pemetaan klasik, Ibn Rajab (Ḥanbalī) mengklasifikasikan hak manusia menjadi lima, termasuk: hak kepemilikan (ḥaqq al-milk), hak mengambil alih (ḥaqq tamalluk), hak atas usufruk/manfaat (ḥaqq al-intifāʿ), hak eksklusivitas (ḥaqq al-ikhtiṣāṣ), dan hak terkait penebusan properti (Suhendra, 2017). Klasifikasi ini relevan bagi pembacaan "hak kebendaan" karena menempatkan kepemilikan dan manfaat sebagai "jenis hak" tersendiri yang menjadi dasar tindakan hukum terhadap harta (Ratnawati & Farizi, 2023; Suhendra, 2017). Dalam literatur ijarah, juga ditekankan perlunya membedakan istilah yang kerap dipertukarkan (hak, hak pakai, usufruk) karena manfaʿah, intifāʿ, ḥaqq, dan ḥaqq al-intifāʿ memiliki nuansa teknis yang berbeda dalam fikih (Guéno, 2018). Perbedaan terminologis ini penting sebab "hak kebendaan" tidak selalu identik dengan "kepemilikan penuh"; ia bisa berupa kepemilikan manfaat (usufruk) atau hak penggunaan tertentu atas benda pihak lain (Guéno, 2018; Putra et al., 2024; Ratnawati & Farizi, 2023).

________________________________________

3. Struktur Kepemilikan: Al-Milk Al-Tāmm (Sempurna) vs. Al-Milk Al-Nāqiṣ (Tidak Sempurna)

Salah satu kontribusi utama fikih untuk memahami hak kebendaan adalah pembedaan kepemilikan sempurna dan tidak sempurna. Kajian tentang beneficial ownership dalam sukuk menjelaskan bahwa al-milk al-tāmm (kepemilikan sempurna/complete ownership) memberikan pemilik "hak penuh" atas properti yang meliputi kontrol dan manfaat, sedangkan al-milk al-nāqiṣ (kepemilikan parsial/partial ownership) hanya memberi salah satu dari kontrol atas zat benda atau manfaatnya (Putra et al., 2024). Pembedaan yang sama ditegaskan oleh studi tentang manfaʿah dalam akuntansi ijarah: beneficial ownership diklasifikasikan sebagai milkīyah nāqiṣah (kepemilikan parsial), misalnya ketika seseorang diberi hak menggunakan aset milik orang lain (Guéno, 2018). Dalam studi iḥyā' al-mawāt (menghidupkan tanah mati), ulama juga membagi kepemilikan individu menjadi al-milk al-tāmm dan al-milk al-nāqiṣ, di mana kepemilikan penuh memberi hak menggunakan, menjual, dan menghibahkan tanah (Zarkasyi et al., 2019). Bahkan dalam kajian praktik iḥyā' al-mawāt pada masa Ottoman, "kepemilikan penuh" dijelaskan sebagai keadaan memiliki baik "esensi/zat" (raqabah) maupun manfaat (manfaʿah) dan memberikan otoritas terluas atas properti; sedangkan memiliki hanya salah satunya disebut kepemilikan parsial (al-milk al-nāqiṣ) (Nuraini, 2020; Zarkasyi et al., 2019).

Kerangka milk tāmm–nāqiṣ ini sangat dekat dengan ide zakelijk recht dalam pengertian "hak atas benda": hak atas "zat benda" (milk al-ʿayn/raqabah) dan hak atas "manfaat" (milk al-manfaʿah/manfaʿah) diperlakukan sebagai dua sumbu yang dapat dipisahkan dalam konstruksi hak (Nuraini, 2020; Ratnawati & Farizi, 2023; Sartori, 2017). Studi tentang kepemilikan juga menekankan bahwa status kepemilikan menentukan hak dan kewajiban atas aset; misalnya dalam ijarah, pemilik (lessor) bertanggung jawab atas impairment karena ia pemilik legal, sedangkan penyewa hanya memiliki hak manfaat sehingga tidak memikul beban kepemilikan penuh (Putra et al., 2024). Dengan demikian, "hak kebendaan" dalam Islam bukan kategori tunggal, melainkan spektrum hak atas zat benda dan/atau hak atas manfaat yang diakui Syariah, dengan konsekuensi tanggung jawab yang berbeda (Putra et al., 2024).

________________________________________

4. Hak Kebendaan atas Manfaat dan Akses: Ḥuqūq Al-Irtifāq sebagai "Hak Kebendaan Terbatas"

Fikih membahas sejumlah hak kebendaan yang secara fungsional mirip dengan "servitudes/easements" dalam tradisi hukum benda modern, yakni hak yang melekat pada tanah/benda tak bergerak untuk memungkinkan pemanfaatan tertentu terhadap benda orang lain. Kajian tentang beneficial ownership menyebut bentuk-bentuk ḥuqūq al-irtifāq antara lain: hak mengambil air minum dari kanal milik orang lain (ḥaqq al-shurb), hak mengalirkan air melalui tanah orang lain (ḥaqq al-majrā), hak mengalirkan limbah (ḥaqq al-masīl), dan hak lewat/akses (ḥaqq al-murūr) (Putra et al., 2024). Kajian iḥyā' al-mawāt juga menegaskan pengakuan fikih terhadap empat jenis ḥuqūq al-irtifāq yang sama dan menjelaskan bahwa hak-hak tersebut berkaitan dengan "kekuasaan dan kemampuan untuk mengontrol" sesuatu yang pada dasarnya milik orang lain (Zarkasyi et al., 2019). Literatur tentang aset tak berwujud menambahkan bahwa fikih klasik membahas beberapa hak properti tak berwujud, termasuk hak-hak irtifāq dan juga hak shufʿah (pre-emptive right) (Ullah & Saba, 2023).

Dalam perspektif "hak kebendaan", ḥuqūq al-irtifāq penting karena menunjukkan bahwa Syariah mengakui hak yang "melekat" pada benda tak bergerak (atau relasi antarbenda) tanpa harus memindahkan kepemilikan penuh atas zat benda. Lowe—ketika mengulas doktrin Ḥanafī tentang hak tak berwujud—mengelompokkan "intangible usage rights" (ḥaqq al-intifāʿ bi dhawāt al-ashyāʾ) sebagai salah satu kategori hak kebiasaan (customary rights) dan memberi contoh hak lewat (right of passage) serta hak-hak penggunaan air (Madhok, 2017). Artinya, baik dalam pembahasan irtifāq maupun "usage rights", fikih menyediakan perangkat konseptual untuk mengakui hak kebendaan terbatas sebagai dasar pemanfaatan legal atas benda pihak lain tanpa menjadikannya milik penuh (Madhok, 2017; Putra et al., 2024; Zarkasyi et al., 2019). Pada titik ini, "hak kebendaan" dalam Islam tidak semata "hak milik", melainkan juga "hak atas manfaat, akses, dan penggunaan" yang diakui serta dilindungi dalam batas-batas Syariah (Guéno, 2018; Zarkasyi et al., 2019).

________________________________________

5. Alih, Perpindahan, dan Perdagangan Hak: Antara Ḥaqq Shakhṣī dan Ḥaqq ʿAynī

Perbedaan paling signifikan antara berbagai jenis hak dalam fikih terletak pada apakah hak itu dapat dialihkan (transferable), diwariskan (inheritable), dan diperdagangkan (tradable). Sa'ad membedakan "personal financial right" (ḥaqq mālī shakhṣī) dan "corporeal financial right" (ḥaqq mālī ʿaynī): yang pertama dapat berpindah melalui warisan tetapi tidak dapat diperdagangkan, sedangkan yang kedua dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak ketiga (Suhendra, 2017). Contoh yang disebut Sa'ad untuk hak finansial personal adalah hak menuntut kompensasi atas luka, yang dapat berpindah kepada ahli waris tetapi tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak ketiga (Suhendra, 2017). Sebaliknya, hak finansial kebendaan—misalnya "hak kepemilikan" (ḥaqq al-milkiyyah)—dapat diperjualbelikan, dan Sa'ad memasukkan saham dan hak kekayaan intelektual sebagai contoh hak yang dapat dibeli dan dijual (Suhendra, 2017). Klasifikasi ini memberi jembatan analitis yang jelas untuk memahami "hak kebendaan" sebagai hak yang orientasinya pada benda/harta dan konsekuensinya dapat menjadi objek transaksi ketika memenuhi syarat Syariah (Suhendra, 2017; Ullah & Saba, 2023).

Dalam konteks transaksi, studi tentang problem fikih di wilayah perbatasan (Kalimantan Barat) merangkum syarat nafadh (keberlakuan) jual beli menurut Wahbah al-Zuḥaylī, salah satunya adalah "ownership rights": hanya orang yang memiliki otoritas penuh atas suatu barang yang boleh menjualnya, dan objek yang diperdagangkan bukan milik orang lain (Poya & Schatzschneider, 2022). Ini sejalan dengan logika umum fikih bahwa validitas tindakan kebendaan bergantung pada status kepemilikan dan kewenangan legal atas objek (Poya & Schatzschneider, 2022). Pada saat yang sama, literatur tentang aset tak berwujud menyatakan bahwa hak-hak tak berwujud tertentu (misalnya irtifāq, shufʿah) telah dibahas fikih klasik, dan secara umum intangible assets dipahami sebagai properti yang memiliki nilai finansial dan "generally tradable" (Ullah & Saba, 2023). Namun, Lowe menegaskan adanya perbedaan mazhab: pendapat mashhūr di kalangan Ḥanafī melarang penjualan "intangible usage rights", karena mereka membatasi objek jual beli pada sesuatu yang "tangible" dan mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran māl dengan māl (Madhok, 2017). Dengan demikian, "hak kebendaan" dalam Islam harus dianalisis secara mazhabī dan tipologis: sebagian hak diakui sebagai harta/objek transaksi oleh mayoritas, tetapi terdapat juga konstruksi yang membatasi komersialisasi hak tertentu, khususnya dalam tradisi Ḥanafī terkait hak penggunaan tak berwujud (Madhok, 2017; Suhendra, 2017; Ullah & Saba, 2023).

________________________________________

6. Hak Kebendaan dalam Rezim Pertanahan: Mulk/Milk, Mīrī, Waqf, dan Taṣarruf

Pembahasan hak kebendaan menjadi sangat konkret ketika diterapkan pada tanah dan tenurial. Dalam praktik hukum tanah Ottoman di Bilād al-Shām, Guéno menunjukkan bahwa dua kategori benda tak bergerak disebut mulk/milk dan istilah itu berarti "property" sekaligus "property rights" (ḥaqq al-mulkiyyah) (Aydin, 2014). Guéno juga menyoroti dinamika litigasi antara klaim pemilik atas ḥaqq al-mulkiyyah dan klaim penggarap/penduduk atas "hak menggunakan" (ḥaqq al-taṣarruf atau mashadd maska) (Aydin, 2014). Dalam praktik mufti Damaskus, pembedaan terminologi ini dipakai untuk membedakan transmisi: hak usufruk atas tanah mīrī atau waqf (misalnya mashadd maska) dapat berpindah melalui transfer (intiqāl), sementara "property" berpindah melalui warisan (irth) (Aydin, 2014). Bahkan Mecelle (Majalla) mendefinisikan "property (mulk)" sebagai sesuatu yang menjadi milik individu "baik objek maupun buahnya", dan menegaskan larangan menggunakan milik orang lain tanpa izin (Aydin, 2014). Rangkaian ini menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam-Ottoman mengoperasionalisasi hak kebendaan melalui pembedaan antara kepemilikan (mulk/milk/ḥaqq al-mulkiyyah) dan hak pemanfaatan/disposisi (taṣarruf/manfaʿat), yang keduanya dapat memiliki mekanisme transmisi berbeda (Aydin, 2014; Ghani, 2018).

Sartori—dalam studi tentang birokratisasi tenurial di Asia Tengah—menjelaskan bahwa dokumen-dokumen menunjuk jenis-jenis "milk" seperti milk-i kharājī dan menunjukkan bahwa hak-hak pemilik/pembeli dapat "dikonstrain" oleh hak penguasa, serta menyimpulkan: pemegang milk-i ghayr-i ḥurr adalah pengguna (user) bukan pemilik (proprietor), meskipun hak guna itu inheritable dan transferable; dan penguasaan melalui penggunaan tidak otomatis melahirkan hak milik, karena hak dapat hilang ketika penggunaan berhenti (Ghani, 2018). Dalam sejarah administrasi tanah Palestina, Tamim menjelaskan bahwa klasifikasi tanah Ottoman memasukkan mulk sebagai tanah "absolute ownership" (setara fee simple), sementara miri dipahami sebagai keadaan di mana kepentingan proprietary terakhir berada pada negara, sedangkan kepentingan penggarapan dinikmati para pemegang hak guna yang dapat dialihkan dan diwariskan namun "less than ownership" (Mulhimmah & Olagunju, 2022). Kajian tentang Irak juga memperlihatkan kategori serupa: mulk sebagai private land dengan hak kepemilikan penuh dan alienasi serta hak usufruk, dan miri sebagai state land di mana pemilik terakhir adalah negara sementara usufruk umumnya berada pada individu (Mahmor, 2001). Dengan demikian, dalam rezim pertanahan Islam-Ottoman, "hak kebendaan" bukan hanya "hak milik" tetapi juga "hak taṣarruf/benefit" yang dapat diproteksi, didaftarkan, dan dipindahtangankan dalam format yang berbeda dari milik penuh (Aydin, 2014; Mahmor, 2001; Mulhimmah & Olagunju, 2022).

________________________________________

7. Cara Memperoleh Hak Kebendaan atas Tanah: Iḥyā' Al-Mawāt dan Kewenangan Negara

Dimensi penting lain dari hak kebendaan adalah sumber perolehannya. Dalam pembacaan hadis iḥyā' al-mawāt, Suhendra menegaskan bahwa Islam mengenal tiga jenis kepemilikan (individu, kolektif/publik, dan negara), dan pada kepemilikan individu terdapat pembagian antara kepemilikan sempurna (al-milk al-tāmm) dan tidak sempurna (al-milk al-nāqiṣ) (Zarkasyi et al., 2019). Dalam kerangka iḥyā' al-mawāt, Suhendra juga menyebut adanya peran negara: negara memiliki hak untuk mencabut hak bila tanah jenis tertentu dibiarkan terlantar "dalam tiga tahun," menunjukkan bahwa hak kebendaan atas tanah diposisikan dalam orientasi kemaslahatan dan produktivitas (Zarkasyi et al., 2019). Lowe juga memasukkan "right of first possession" (ḥaqq al-asbaqiyya) sebagai hak yang lahir dari tindakan pertama menghidupkan tanah tak bertuan/barren land, yang sekaligus memperlihatkan bagaimana fikih membangun hak kebendaan dari aktivitas penguasaan dan pemanfaatan yang sah (Madhok, 2017).

Pehlivan menambah nuansa historis-doktrinal: ia menjelaskan bahwa dalam literatur hukum Islam, kepemilikan penuh berarti memiliki raqabah dan manfaʿah (disebut juga al-milk al-tāmm/al-milk al-muṭlaq), sedangkan memiliki hanya salah satunya berarti kepemilikan parsial (al-milk al-nāqiṣ) (Nuraini, 2020). Dalam konteks Ottoman, ia menyoroti perbedaan antara doktrin yang memberi hak kepemilikan penuh kepada penghidup tanah dengan izin penguasa dan praktik hukum tanah Ottoman yang memberi "hak disposisi terbatas" (ḥaqq al-taṣarruf), namun ia menekankan bahwa doktrin Ḥanafī mengalami perubahan bertahap sehingga praktik tersebut dapat dijelaskan melalui doktrin baru dan tidak selalu menunjukkan ketegangan antara qanun dan Syariah (Nuraini, 2020). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa "hak kebendaan" (milik penuh vs. tasarruf) dalam Islam bukan sekadar konsep abstrak, tetapi juga arena ijtihad dan evolusi doktrin dalam merespons administrasi negara dan kebutuhan sosial-ekonomi (Nuraini, 2020; Zarkasyi et al., 2019).

________________________________________

8. Waqf sebagai Rekayasa Hak Kebendaan: Menahan Benda, Mengalihkan Manfaat

Institusi waqf merupakan contoh paling nyata bagaimana fikih memisahkan antara "zat benda" dan "manfaat" sebagai dua lapis hak kebendaan. Miura mendefinisikan waqf sebagai tindakan "menyatakan sebagian properti menjadi inalienable" (tidak dapat dialihkan), dengan maksud amal kebajikan, dan menentukan penerima manfaat dari hasilnya menurut hukum Islam (Sartori, 2017). Putra dkk. juga menekankan ciri waqf sebagai "detention (prevention) from becoming property and the object of ownership," yaitu penahanan benda agar tidak lagi menjadi objek kepemilikan privat biasa (Pehlivan, 2023). Dalam sejarah tenurial Palestina, waqf juga dijelaskan sebagai transfer kepemilikan tanah kepada "Tuhan" untuk tujuan pendidikan/amal dan memiliki bentuk-bentuk tertentu (Mulhimmah & Olagunju, 2022). Dengan demikian, waqf mengubah konfigurasi hak kebendaan: ia "membekukan" aspek alienasi atas benda tetapi menjaga—bahkan menstrukturkan—aliran manfaatnya kepada pihak yang ditentukan (Mulhimmah & Olagunju, 2022; Pehlivan, 2023; Sartori, 2017).

Kerangka dua-lapis ini juga ditegaskan Miura ketika menyatakan bahwa penyebaran dan aktivitas waqf terkait dengan "division of ownership under Islamic law," yakni kepemilikan terdiri dari dua divisi (property itself dan usufruct) (Sartori, 2017). Pernyataan ini koheren dengan diskusi fikih tentang milk al-ʿayn (kepemilikan zat), milk al-manfaʿah (kepemilikan manfaat), dan milk al-dayn (kepemilikan piutang) sebagai tipe-tipe kepemilikan dari sudut objek (Ratnawati & Farizi, 2023; Sa'ad, 2015). Dari perspektif "hak kebendaan", waqf menunjukkan bahwa Islam bukan hanya mengakui hak milik penuh, tetapi juga mengakui desain hak yang menahan zat benda demi kepentingan tertentu sambil mendistribusikan manfaatnya—sebuah model yang relevan untuk membaca berbagai "hak kebendaan terbatas" dan transformasi status benda dalam Syariah (Pehlivan, 2023; Ratnawati & Farizi, 2023; Sartori, 2017).

________________________________________

9. Hak Kebendaan dalam Tirkah (Harta Peninggalan): Hak yang Melekat pada Benda dapat Menjadi Bagian Warisan

Dalam fikih kewarisan, penting dicatat bahwa ruang lingkup "harta peninggalan" (tirkah) tidak semata benda berwujud, tetapi juga hak-hak yang melekat pada peninggalan. Fatorina secara eksplisit mendefinisikan tirkah sebagai "semua tinggalan pewaris baik berupa wujud ataupun hak-hak yang melekat pada benda tinggalan pewaris," dan mencakup benda bergerak/tidak bergerak serta hak kebendaan dan non-kebendaan (Fatorina, 2021). Dalam uraian yang sama, hak kebendaan dalam tirkah disebut antara lain "hak memonopoli" dan "hak memanfaatkan," sementara hak non-kebendaan mencakup syufʿah dan khiyār (Fatorina, 2021). Ini menunjukkan bahwa fikih mengakui "bundle of rights" terkait benda sebagai bagian dari harta yang dapat berpindah akibat kematian (Fatorina, 2021; Suhendra, 2017).

Keterwarisan hak juga paralel dengan pembedaan Sa'ad: ḥaqq mālī shakhṣī (hak finansial personal) dapat berpindah lewat warisan meskipun tidak dapat diperdagangkan (Suhendra, 2017). Selain itu, Taqiyuddin dkk. menegaskan bahwa kepemilikan melalui warisan adalah instrumen perolehan harta di mana hak milik berpindah dari yang meninggal kepada kerabat yang hidup, dan sifatnya ijbārī (berdasarkan ketentuan Allah) sehingga tidak ditentukan oleh kehendak manusia (Lowe, 2022). Karena itu, bila "hak kebendaan" dipahami sebagai hak-hak terkait harta (zat dan manfaat), maka fikih kewarisan menyediakan fondasi bahwa hak-hak tersebut dapat masuk ke dalam tirkah dan berpindah kepada ahli waris sesuai aturan Syariah (Fatorina, 2021; Lowe, 2022; Suhendra, 2017).

________________________________________

10. Perluasan Modern: Aset Tak Berwujud dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Ḥuqūq Māliyyah

Perkembangan ekonomi modern menuntut perluasan konsep hak kebendaan ke aset tak berwujud (intangible assets) dan HKI. Studi tentang isu Syariah pada aset tak berwujud menegaskan bahwa meskipun manifestasi modern intangible assets tidak hadir pada era fikih klasik, literatur klasik membahas hak properti tak berwujud tertentu seperti ḥaqq al-irtifāq dan ḥaqq al-shufʿah (Ullah & Saba, 2023). Studi ini menyimpulkan bahwa intangible assets adalah properti yang memiliki nilai finansial dan pada umumnya dapat diperdagangkan (Ullah & Saba, 2023). Dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan, Alhabshi dkk. menunjukkan bahwa kelompok fokus Syariah membedakan "aset (māl)" dari "kepemilikan (milk)" dan menyepakati bahwa dalam Syariah hak (ḥaqq) atas aset dan hak atas usufruk/manfaat (manfaʿah) diakui; bahkan bila komponen tak berwujud itu "separable dan transferable", hak untuk menguasai/mengontrol/manfaat serta hak usufruk perlu direpresentasikan secara terpisah (Mestyán, 2022). Ini menguatkan bahwa perangkat "hak kebendaan" Islam dapat mengakomodasi pemisahan hak atas zat/manfaat sekaligus mengakui hak atas komponen tak berwujud yang dapat dialihkan (Mestyán, 2022; Ratnawati & Farizi, 2023; Ullah & Saba, 2023).

Khusus HKI, beberapa kajian menegaskan posisi HKI sebagai bentuk kekayaan dan hak kebendaan (dalam arti ḥuqūq māliyyah). Ratnawati dan Farizi menyatakan bahwa mayoritas ulama mengategorikan HKI sebagai bentuk kekayaan (movable wealth), bernilai, dapat dimanfaatkan, dan karenanya dapat ditransaksikan untuk profit serta dilindungi melalui kompensasi nilai ketika terjadi kerugian—dengan catatan kepemilikan tetap dibatasi prinsip Syariah (Sa'ad, 2015). Asari dkk. menautkan HKI dengan teori hak dalam fikih muʿāmalāt melalui ḥaqq al-ibtikār dan menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dipandang sebagai pelanggaran atas harta/aset sehingga sanksinya disamakan dengan pencurian harta, dengan penekanan bahwa Islam hanya mengakui/melindungi karya yang selaras dengan norma dan nilai Islam (Bouheraoua et al., 2015). Dalam konteks Indonesia, Mulhimmah dan Olagunju menyebut fatwa MUI yang memposisikan hak cipta sebagai salah satu ḥuqūq māliyyah yang dilindungi sebagai māl, dapat menjadi objek akad (al-maʿqūd ʿalayh) dalam akad muʿāwaḍah maupun tabarruʿ, dapat diwakafkan dan diwariskan, serta dibatasi pada karya yang tidak bertentangan dengan Syariah (Ghani et al., 2020). Sukiati dkk. juga menegaskan—dengan rujukan fatwa MUI—bahwa hak cipta diperlakukan seperti māl: dapat menjadi objek kontrak, dapat diwakafkan, dan dapat diwariskan (Asriadi et al., 2023). Dengan demikian, "hak kebendaan" dalam hukum Islam modern mencakup hak tak berwujud yang dinilai sebagai kekayaan (māl) dan diperlakukan sebagai hak kebendaan yang dapat dialihkan dalam batas Syariah (Asriadi et al., 2023; Ghani et al., 2020; Sa'ad, 2015; Ullah & Saba, 2023).

Namun, perlu dicatat adanya nuansa mazhab. Lowe menggarisbawahi bahwa perdebatan seputar hak tak berwujud dalam tradisi Ḥanafī berpusat pada "intangible usage rights", dan pendapat Ḥanafī yang mashhūr melarang penjualan hak penggunaan tak berwujud karena pembatasan objek jual beli pada yang tangible (Madhok, 2017). Meskipun demikian, Lowe juga menyatakan adanya variasi interpretasi doktrin Ḥanafī yang dapat berujung pada kompatibilitas maupun inkompatibilitas dengan copyright (Madhok, 2017). Nuansa ini konsisten dengan gambaran lebih luas bahwa pengakuan "hak kebendaan" atas aset tak berwujud di dunia Islam modern sering dibangun melalui pembacaan ulang kategori māl, ḥaqq, dan manfaʿah, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan dan pencegahan sengketa (Madhok, 2017; Mestyán, 2022; Ullah & Saba, 2023).

________________________________________

11. Beneficial Ownership: "Hak Kebendaan atas Manfaat" di antara Tuntutan Syariah dan Kerangka Legal Modern

Konsep beneficial ownership (pemilikan bermanfaat) menjadi contoh kontemporer bagaimana hak kebendaan dipraktikkan dalam sistem hukum modern yang membedakan "legal title" dan "beneficial interest". Zakaria dkk. menjelaskan bahwa dalam sukuk, asset-based sukuk sering hanya mentransfer beneficial ownership kepada investor sementara legal title tetap pada originator; praktik ini dipandang problematik karena tampak tidak konsisten dengan prinsip Syariah yang mensyaratkan perpindahan kepemilikan kepada pembeli (Putra et al., 2024). Dalam analisis mereka, beneficial ownership diposisikan sebagai "partial ownership" (al-milk al-nāqiṣ) dalam hukum Islam—yakni kepemilikan yang hanya meliputi manfaat, bukan zat benda (Putra et al., 2024). Ullah dan Saba juga menegaskan bahwa beneficial ownership diklasifikasikan sebagai milkīyah nāqiṣah (kepemilikan parsial), misalnya ketika seseorang diberi hak menggunakan aset milik pihak lain (Guéno, 2018). Pada level konsekuensi hukum, Zakaria dkk. memberi contoh ijarah: lessor sebagai legal owner menanggung liabilitas atas impairment, sedangkan lessee hanya memiliki "beneficial right" sehingga tidak bertanggung jawab sebagaimana pemilik legal (Putra et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa, dalam kacamata fikih, beneficial ownership adalah bentuk "hak kebendaan atas manfaat" yang menimbulkan struktur kewajiban berbeda dari kepemilikan penuh (Guéno, 2018; Putra et al., 2024).

Akan tetapi, terdapat juga posisi fikih yang menilai beneficial ownership sebagai true ownership. Ghani (kajian sukuk ijarah) menyimpulkan bahwa beneficial ownership seharusnya dianggap sebagai true ownership karena Syariah mengizinkan perpindahan kepemilikan semata-mata berdasarkan akad (ijab-qabul), meskipun sukuk holder tidak terdaftar sebagai pemilik legal di kantor tanah; dokumentasi perjanjian dianggap telah menetapkan pemilik dan liabilitasnya (Ziaurrahman, 2019). Argumen serupa diajukan dalam studi mushārakah-based home financing yang menyatakan bahwa ketiadaan registrasi legal tidak berarti ketiadaan true ownership jika dokumentasi telah memperjelas hak dan tanggung jawab para pihak, sembari menekankan perlunya parameter Syariah untuk mengawal penggunaan konsep tersebut (Abe, 2016). Dalam konteks yang sama, artikel berbahasa Melayu tentang pemilikan bermanfaat dalam pembiayaan perumahan juga menyimpulkan bahwa pemilikan bermanfaat diakui sebagai pemilikan sebenar karena Syariah membolehkan pemindahan pemilikan sebaik ijab-qabul terlaksana, dan merekomendasikan pembentukan parameter agar praktik legal tidak bertentangan dengan prinsip Syariah (Ghani et al., 2021). Dengan demikian, literatur menunjukkan adanya ketegangan konseptual: sebagian analisis menempatkan beneficial ownership sebagai milk nāqiṣ (hak kebendaan atas manfaat), sementara sebagian lain menilai ia dapat mencapai status "kepemilikan sejati" apabila akad dan dokumentasi menetapkan hak dan liabilitas secara memadai (Ghani et al., 2021; Guéno, 2018; Putra et al., 2024; Ziaurrahman, 2019).

________________________________________

12. Perlindungan Hak Kebendaan dan Orientasi Maqāṣid: Ḥifẓ Al-Māl serta Pencegahan Kezaliman

Kerangka normatif hak kebendaan dalam Islam sering dikaitkan dengan tujuan Syariah (maqāṣid). Mulhimmah dan Olagunju secara eksplisit mengaitkan perlindungan HKI (termasuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional) dengan maqāṣid, termasuk perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) (Ghani et al., 2020). Asriadi dkk. juga menyebut ḥifẓ al-māl sebagai salah satu dari lima maqāṣid dan menekankan bahwa kepemilikan membawa hak dan kewajiban sehingga status kepemilikan harus jelas (Zakaria et al., 2017). Yusoff dan Abidin menegaskan bahwa maqāṣid adalah kerangka di mana hak-hak manusia didefinisikan dan dilindungi, dan memasukkan "hak untuk memiliki properti" dalam daftar hak yang dijaga (Özdemir, 2019). Dalam perspektif hak asasi, Hoesein juga menegaskan bahwa dalam hukum Islam hak kepemilikan dihormati dan perlindungan harta adalah kewajiban penguasa; tidak seorang pun, termasuk penguasa, boleh merampas harta orang lain kecuali untuk kepentingan umum dan dengan cara yang telah ditentukan (Сартори, 2017). Norma transaksi yang menuntut kepastian otoritas kepemilikan sebelum jual beli (misalnya syarat "ownership rights") juga berfungsi sebagai perangkat pencegahan sengketa dan pengambilan harta secara tidak sah (Poya & Schatzschneider, 2022; Ullah & Saba, 2023).

________________________________________

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, "hak kebendaan menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai: (i) relasi kepemilikan yang diakui Syariah (milk/milkiyyah) dan/atau relasi hak atas manfaat (manfaʿah) yang melahirkan otoritas bertindak; (ii) klasifikasi hak yang membedakan hak kebendaan/material (ḥaqq ʿaynī) dari hak personal (ḥaqq shakhṣī), serta membedakan hak yang bisa diperdagangkan dari yang hanya bisa diwariskan; (iii) pengakuan dan pengaturan hak kebendaan terbatas seperti ḥuqūq al-irtifāq dan shufʿah; (iv) penerapan pada tanah melalui pembedaan mulk (milik penuh) dan mīrī (hak guna/tasarruf di bawah kedaulatan negara); dan (v) perluasan modern pada aset tak berwujud (HKI) dengan tetap memelihara batasan nilai-nilai Syariah dan pencegahan kezaliman (Aydin, 2014; Ghani et al., 2020; Mahmor, 2001; Putra et al., 2024; Suhendra, 2017; Ullah & Saba, 2023).

Pada akhirnya, kerangka ini menunjukkan bahwa fikih menyediakan "bahasa hukum" yang kaya untuk membaca hak kebendaan sebagai spektrum hak atas zat dan/atau manfaat, yang perlindungannya diikat oleh kepastian otoritas, dokumentasi, dan tujuan kemaslahatan (maṣlaḥah) yang menjadi orientasi Syariah (Aydin, 2014; Guéno, 2018; Özdemir, 2019; Ullah & Saba, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abe, N. (2016). The ambivalent position of the landlord: A dispute over ownership of an Iranian village in the 19th century. Islamic Law and Society, 23(1–2), 52–88. https://doi.org/10.1163/15685195-02312p03

Asari, A., Pradhana, T. A., Averro, M. F., & Firdaus, M. I. (2022). Theory of rights in Islamic economic law and its relation to intellectual property rights. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(2), 169. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384

Asriadi, A., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2023). The characteristics of property and ownership in the Islamic economy. Academy of Education Journal, 14(2), 237–244. https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1547

Aydin, N. (2014). Pareto efficiency in individualistic vs. altruistic society. Humanomics, 30(4), 304–324. https://doi.org/10.1108/h-01-2013-0004

Bouheraoua, S., Mohamad, S., Kasri, N. S., & Abdullah, S. (2015). Shariah issues in intangible assets. Jurnal Syariah, 23(2), 287–324. https://doi.org/10.22452/js.vol23no2.5

Fatorina, F. (2021). [Judul artikel]. Matan Journal of Islam and Muslim Society, 3(2), 123. https://doi.org/10.20884/1.matan.2021.3.2.4275

Ghani, N. A. R. N. A. (2018). Beneficial ownership in sukuk ijarah: A Shari'ah appraisal. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(1), 2–17. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2017-0026

Ghani, N. A. R. N. A., Salleh, A. D., Yusoff, A. F. J., Zain, M. N. M., Yaacob, S. E., Ahmad, A. A., & Saleem, M. Y. (2021). Critical analysis of beneficial ownership in mushārakah based home financing in Malaysia. Qualitative Research in Financial Markets, 13(2), 161–182. https://doi.org/10.1108/qrfm-01-2020-0003

Ghani, N. A. R. N. A., Zain, M. N. M., Zakaria, Z., Yaacob, S. E., Ahmad, A. A., & Tohid, N. H. H. M. (2020). Analysis of responsibility toward leased asset in ijarah financing from the Shariah perspective: A special focus on al-ijarah thumma al-bay. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i10/7896

Guéno, V. (2018). Land tenure and the concept of "property": The history of legal practice in Syria and Lebanon in the last century of the Ottoman Empire. Chronos, 37, 111–142. https://doi.org/10.31377/chr.v37i0.130

Lowe, J. (2022). Ḥanafī approaches to copyright. Islamic Law and Society, 30(3), 249–275. https://doi.org/10.1163/15685195-bja10033

Madhok, S. (2017). On vernacular rights cultures and the political imaginaries of haq. Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism and Development, 8(3), 485–509. https://doi.org/10.1353/hum.2017.0029

Mahmor. (2001). Definition and scope of the Islamic concept of sale of goods. Arab Law Quarterly, 16(3), 215–238. https://doi.org/10.1163/a:1012711006122

Mestyán, Á. (2022). Land privatization in Islamic law? The case of irṣād in Egypt, 1850–1950. The Arabist: Budapest Studies in Arabic, 44, 87–104. https://doi.org/10.58513/arabist.2022.44.6

Morrison, A. (2013). Amlākdārs, Khwājas and Mulk land in the Zarafshan Valley after the Russian conquest (hlm. 23–64). https://doi.org/10.1163/9789004254190_003

Mulhimmah, B. R., & Olagunju, R. (2022). Effectiveness of Islamic law in protecting the copyright of indigenous peoples of Indonesia in the form of traditional knowledge & traditional cultural expressions. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 10(3), 581–594. https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1141

Nuraini, P. (2020). Studi ayat-ayat ekonomi tentang al-milk serta klasifikasi kepemilikan. Jurnal Islamika, 3(2), 44–56. https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2156

Pehlivan, B. (2023). Law and change: A study of the cultivation of wasteland in the 16th–17th century Ottoman Empire. Ilahiyat Studies, 14(2), 351–393. https://doi.org/10.12730/is.1109963

Poya, A., & Schatzschneider, I. (2022). God's justice and animal welfare. Journal of Islamic Ethics, 6(1), 1–17. https://doi.org/10.1163/24685542-12340084

Putra, T. W., Abubakar, A., & Irham, M. (2024). Islamic social finance and poverty alleviation efforts (contextual al-Qur'an tafsir study). Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 6(2). https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i2.5082

Ratnawati, E. T. R., & Farizi, R. S. A. (2023). Protection of intellectual property rights in the perspective of Islamic law. Millah: Journal of Religious Studies, 337–408. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art4

Sa'ad, A. A. (2015). Can rights be the underlying assets of Sukuk? The Malaysian experience. ICR Journal, 6(1), 92–105. https://doi.org/10.52282/icr.v6i1.358

Sartori, P. (2017). Visions of justice. https://doi.org/10.1163/9789004330900

Сартори, П. (2017). The bureaucratization of land tenure (hlm. 157–210). https://doi.org/10.1163/9789004330900_005

Suhendra, A. (2017). Models of land ownership in Islam: Analysis on hadis Ihyā' al-Mawāt. Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 18(2), 189–199. https://doi.org/10.14421/esensia.v18i2.1480

Ullah, R., & Saba, I. (2023). An exploratory study of manfaʿah (usufruct) in ijārah accounting from the Sharīʿah perspective. ISRA International Journal of Islamic Finance, 15(4), 4–24. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i4.688

Zakaria, M. Z., Salleh, A. Z., & Aziz, A. Z. A. (2017). The application of beneficial ownership in asset-based Sukuk: A Sharī'ah analysis. Malaysian Journal of Syariah and Law, 3, 1–25. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol3no1.2

Zarkasyi, H. F., Arroisi, J., Salim, M. S., & Taqiyuddin, M. (2019). God and cosmos as reality: An inquiry to the interconnection among Islamic philosophical doctrine. Jurnal Theologia, 30(2), 157–176. https://doi.org/10.21580/teo.2019.30.2.4455

Ziaurrahman, M. (2019). Tradable and non-tradable right from Islamic law of contracts perspective. مجلة بيت المشورة, 15–55. https://doi.org/10.33001/m011020191163

Özdemir, R. (2019). İslam hukukuna göre mülkiyetin temellendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 259–291. https://doi.org/10.14520/adyusbd.444277