01791 - Zaakwaarneming dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fiqh Muʿāmalāt tentang Perwakilan Sukarela Tanpa Kuasa

Abstract

This article examines the concept of zaakwaarneming—voluntary representation without prior authorization—from the perspective of Islamic law, particularly through the lens of fiqh muʿāmalāt. Using a normative-doctrinal approach based on classical Islamic jurisprudence and contemporary Islamic contract literature, including the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) in Indonesia, this study argues that zaakwaarneming most closely corresponds to the doctrine of taṣarruf fuḍūlī in Islamic legal thought. The analysis reveals a significant divergence among Islamic law schools (madhāhib): the Ḥanafī and Mālikī schools consider such unauthorized acts as suspended (mawqūf) pending the principal's ratification, while the Shāfiʿī and Ḥanbalī schools deem them null and void. Against this doctrinal background, the article demonstrates that "good faith" in Islamic legal discourse cannot be reduced to benevolent intent alone, but must be operationalized through principles of amānah (trustworthiness), transparency, clarity (wuḍūḥ), mutual consent (tarāḍī), and the prohibition against unjust appropriation of another's property. The article further argues that in contemporary practice, wakālah (agency by authorization) serves as the appropriate corrective mechanism, and that explicit formalization of agency relationships is essential to prevent acts of unauthorized management from generating jahālah (uncertainty) and legal disputes.

Keywords: zaakwaarneming, taṣarruf fuḍūlī, wakālah, fiqh muʿāmalāt, Islamic contract law, good faith, KHES

________________________________________

Abstrak (Indonesia)

Artikel ini mengkaji konsep zaakwaarneming—pengurusan sukarela tanpa kuasa terlebih dahulu—dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui kerangka fiqh muʿāmalāt. Dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal yang bersumber pada literatur fiqh klasik dan kontemporer, termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Indonesia, kajian ini berargumen bahwa zaakwaarneming paling dekat dipahami melalui doktrin taṣarruf fuḍūlī dalam pemikiran hukum Islam. Analisis memperlihatkan perbedaan signifikan antarmazhab: Ḥanafiyah dan Mālikiyah menilai tindakan tanpa kuasa sebagai tertangguh (mawqūf) hingga ada persetujuan pemilik, sedangkan Syāfiʿiyah dan Ḥanabilah menganggapnya batal. Di atas latar doktrin tersebut, artikel ini menunjukkan bahwa "itikad baik" dalam diskursus hukum Islam tidak dapat direduksi sekadar pada niat menolong, melainkan harus dioperasionalkan melalui prinsip amānah, transparansi, kejelasan (wuḍūḥ), persetujuan bersama (tarāḍī), dan larangan memakan harta secara batil. Artikel ini juga berargumen bahwa dalam praktik kontemporer, wakālah (perwakilan berdasarkan otorisasi) merupakan mekanisme korektif yang tepat, dan formalisasi eksplisit hubungan keagenan sangat diperlukan untuk mencegah tindakan pengurusan tanpa kuasa menimbulkan jahālah dan sengketa hukum.

Kata kunci: zaakwaarneming, taṣarruf fuḍūlī, wakālah, fiqh muʿāmalāt, hukum kontrak Islam, itikad baik, KHES

________________________________________

1. Pendahuluan: Mendudukkan Zaakwaarneming dalam Horizon Fiqh Muʿāmalāt

Istilah zaakwaarneming dalam tradisi hukum perdata menunjuk pada tindakan seseorang yang secara sukarela mengurus kepentingan orang lain tanpa perintah atau kuasa terlebih dahulu, lalu ia dituntut untuk melanjutkan dan menyelesaikan pengurusan itu dengan itikad baik. Untuk membaca konstruksi ini "menurut hukum Islam", kerangka yang paling dekat dalam literatur fiqh muʿāmalāt adalah pembahasan tentang wakālah (perwakilan/keagenan) sebagai mekanisme pengalihan pelaksanaan urusan kepada orang lain, sekaligus pembahasan tentang tindakan pihak yang bertindak atas urusan atau harta orang lain tanpa otorisasi (taṣarruf fuḍūlī), yang dalam sebagian mazhab diposisikan sebagai perbuatan "tertangguh" sampai ada persetujuan pemilik hak. Kerangka ini penting karena fiqh muʿāmalāt mengaitkan keabsahan pengalihan atau pertukaran harta dengan prinsip kerelaan (tarāḍī), amanah, kejelasan, dan larangan memakan harta orang lain secara tidak sah, sebagaimana ditegaskan oleh prinsip persetujuan bersama dan rujukan ayat Q.S. al-Nisāʾ: 29 dalam diskursus transaksi kontemporer (Bustomi, 2024; Alfitri, 2020; Uriawan et al., 2026).

Pada saat yang sama, literatur tentang prinsip-prinsip kontrak syariah—termasuk yang terpositivisasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)—menekankan bahwa akad harus bertumpu pada unsur sukarela (tanpa paksaan), amanah, kehati-hatian, transparansi, good will/itikad baik, serta sebab yang halal. Dengan demikian, bahkan ketika suatu tindakan "pengurusan tanpa kuasa" hendak dibaca sebagai problem fiqh, alat analisisnya tetap bergerak pada dua poros: (i) apakah tindakan itu dapat ditempatkan sebagai bentuk perwakilan (wakālah) atau justru tindakan tanpa otorisasi (fuḍūlī); dan (ii) bagaimana prinsip amanah–transparansi–keadilan–kejelasan bekerja untuk melindungi harta dan mencegah kerugian (Uriawan et al., 2026; Zayyadi et al., 2023).

________________________________________

2. Kerangka Dasar Hukum Islam yang Relevan: Syariah, Fiqh, dan Fiqh Muʿāmalāt

Dalam literatur tata-istilah, sharīʿah dipahami sebagai "hukum Islam" yang diekstraksi dari sumber utama (al-Qur'an dan Sunnah), sedangkan fiqh adalah produk ijtihad atau penalaran para ahli hukum yang merumuskan ketentuan lebih rinci dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang sosial dan ekonomi. Pembedaan ini penting karena perbincangan zaakwaarneming menurut hukum Islam pada hakikatnya berada di wilayah fiqh muʿāmalāt (hukum transaksi/perdata), yakni ruang yang secara metodologis terbuka bagi elaborasi hukum melalui penalaran dan kaidah-kaidah, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah (Uriawan et al., 2026).

Fiqh muʿāmalāt kontemporer juga menggarisbawahi sebuah kaidah permisibilitas umum: "hukum asal muʿāmalāt adalah boleh sampai ada dalil yang melarang." Prinsip ini memberi ruang inovasi bentuk-bentuk pengaturan sosial-ekonomi, tetapi tetap dibatasi oleh nilai-nilai normatif seperti keadilan, transparansi, amanah, kejujuran, serta syarat kerelaan timbal balik dalam transaksi. Dalam konteks pengurusan kepentingan orang lain, kaidah ini tidak otomatis melegitimasi tindakan "tanpa kuasa", tetapi menyediakan latar bahwa pengaturan—termasuk pengaturan ex post melalui persetujuan atau pengesahan pemilik—harus diarahkan pada perlindungan harta dan peniadaan kezaliman (Bustomi, 2024; Alfitri, 2020; Uriawan et al., 2026).

________________________________________

3. Wakālah sebagai Model "Perwakilan yang Sah" dan Batasnya terhadap Pengurusan Tanpa Kuasa

3.1. Definisi dan Rasionalitas Wakālah

Wakālah dalam praktik keuangan dan transaksi dipahami sebagai kontrak ketika seseorang (prinsipal/muwakkil) menunjuk wakil/wakīl untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya, terutama ketika prinsipal tidak memiliki waktu, keterampilan, atau pemahaman untuk melakukannya sendiri. Rasionalitas wakālah juga ditegaskan dalam analisis kerja sama pembiayaan: tidak setiap orang mampu mengurus seluruh urusan pribadinya, sehingga pendelegasian mandat menjadi kebutuhan (Kurniawan & Shomad, 2016; Alhusban et al., 2021; Hudayberdiyev, 2024).

Karena wakālah adalah hubungan hukum "principal–agent", ia mensyaratkan lahirnya relasi kontraktual antara prinsipal dan agen, yang pada gilirannya melahirkan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak. Literatur wakālah menekankan bahwa hubungan ini "bergantung pada kesepakatan" dan menghasilkan keterikatan kewajiban yang diatur oleh syarat-syarat yang disepakati, baik tersurat maupun tersirat. Dengan kata lain, wakālah adalah representation by authorization—representasi yang mendapatkan legitimasi karena ada pemberian kuasa (Harrieti, 2018; Zayyadi et al., 2023).

3.2. Ragam Wakālah dan Relevansinya untuk Mengklasifikasi "Pengurusan Tanpa Kuasa"

Di dalam pembahasan wakālah, dikenal kategorisasi wakālah umum (delegasi luas) dan wakālah khusus (delegasi spesifik), serta kategorisasi berdasarkan batas kewenangan wakil. Literatur tentang wakālah menekankan perlunya kejelasan mengenai ruang lingkup tindakan yang dikuasakan agar wakil memahami maksud tindakan hukum yang diotorisasi. Dalam konteks "pengurusan tanpa kuasa", kategorisasi ini justru menegaskan problemnya: jika tidak ada penunjukan kuasa sejak awal, maka tindakan pengurus berada di luar struktur wakālah yang normal dan berisiko jatuh dalam kategori tindakan tanpa otorisasi (Harrieti, 2018; Alhusban et al., 2021; Kurniawan & Shomad, 2016).

Dengan demikian, pembacaan fiqh terhadap zaakwaarneming tidak seharusnya memaksakan padanannya sebagai wakālah murni, melainkan memposisikannya sebagai deviasi dari wakālah yang memerlukan mekanisme koreksi—misalnya melalui persetujuan (ratifikasi) pemilik hak sehingga tindakan yang semula tidak terotorisasi dapat memperoleh legitimasi. Kerangka koreksi inilah yang dibahas dalam doktrin taṣarruf fuḍūlī (Uriawan et al., 2026).

________________________________________

4. Taṣarruf Fuḍūlī sebagai Padanan Konseptual Paling Dekat dengan Zaakwaarneming dalam Fiqh

4.1. Inti Masalah: Bertindak atas Hak/Harta Orang Lain Tanpa Mandat

Dalam praktik kontrak modern—misalnya pembiayaan berbasis komoditas—literatur kepatuhan syariah bahkan mencatat "ketiadaan perjanjian wakālah" sebagai salah satu fenomena ketidakpatuhan syariah, karena unsur agensi sering menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur transaksi kontemporer. Catatan ini menguatkan bahwa tindakan "mengurus/mewakili" tanpa basis otorisasi yang jelas merupakan titik rawan dari perspektif fiqh transaksi (Bustomi, 2024).

Lebih eksplisit lagi, literatur fiqh kontrak membahas taṣarruf fuḍūlī—yakni tindakan orang yang bukan pemilik atau yang tidak berwenang, tetapi melakukan transaksi atas objek hak orang lain. Pada isu ini terdapat perbedaan tajam antarmazhab: sebagian mazhab memandang kontrak yang dibuat oleh fuḍūlī bersifat mawqūf (tertangguh) dan bergantung pada persetujuan pemilik hak, sementara mazhab lain memandangnya batal (null and void). Perbedaan ini sangat relevan untuk zaakwaarneming, sebab status tindakan pengurus tanpa kuasa—apakah dapat "diselamatkan" oleh persetujuan pemilik atau sejak awal tidak bernilai hukum—akan mengikuti logika perbedaan tersebut (Uriawan et al., 2026).

4.2. Perbedaan Mazhab dan Dampaknya bagi Konstruksi Kewajiban Pengurus

Literatur yang menyorot taṣarruf fuḍūlī menjelaskan dua posisi yang saling bertolak belakang: (i) pandangan Ḥanafiyah dan Mālikiyah bahwa status kontrak fuḍūlī adalah mawqūf (tertangguh) sampai pemilik hak memberikan persetujuan; dan (ii) pandangan Syāfiʿiyah dan Ḥanabilah yang menilai tindakan demikian batal. Nuansa ini berarti: dalam konfigurasi mazhab pertama, tindakan pengurusan tanpa kuasa masih mungkin memperoleh akibat hukum melalui ratifikasi; dalam konfigurasi mazhab kedua, "pengurusan tanpa kuasa" tidak dapat menghasilkan akibat kontraktual yang sah, sehingga penyelesaiannya harus dicari melalui jalur lain—misalnya pembentukan akad baru yang sah—dan bukan dengan menganggap transaksi semula valid (Uriawan et al., 2026).

Implikasi teoretisnya untuk gagasan zaakwaarneming adalah bahwa "kewajiban menyelesaikan pengurusan" tidak dapat langsung diasumsikan sebagai kewajiban kontraktual fiqh jika tindakan awal tidak sah atau masih tertangguh. Sebaliknya, fokus fiqh justru bergerak pada syarat pengesahan (persetujuan pemilik), kejelasan objek, serta pencegahan mudarat dan pemakan-harta-tidak-sah. Prinsip persetujuan sebagai syarat dasar transaksi—yang dirujuk melalui Q.S. al-Nisāʾ: 29—menggarisbawahi bahwa legitimasi pemindahan atau penanganan harta orang lain harus kembali pada kerelaan pemilik dan larangan mengambil harta secara batil (Alfitri, 2020; Bustomi, 2024; Uriawan et al., 2026).

________________________________________

5. Prinsip Normatif: Itikad Baik, Amanah, Kejelasan, dan Perlindungan Harta

5.1. Persetujuan (Tarāḍī) dan Larangan Memakan Harta secara Batil sebagai Pagar Utama

Diskursus fiqh transaksi modern menempatkan "persetujuan bersama" sebagai syarat dan prinsip validitas transaksi, dengan rujukan eksplisit pada Q.S. al-Nisāʾ: 29, serta memperingatkan larangan konsumsi harta secara tidak benar. Prinsip ini bukan hanya etika, tetapi fondasi normatif yang mencegah pengurusan tanpa kuasa berubah menjadi perampasan hak. Karenanya, dalam membaca zaakwaarneming, legitimasi tindakan pengurus tanpa mandat tidak boleh dipisahkan dari: apakah tindakan itu benar-benar berorientasi maslahah (bukan mengambil keuntungan sepihak), dan apakah pemilik hak kemudian menyatakan riḍā/ratifikasi (Bustomi, 2024; Alfitri, 2020; Uriawan et al., 2026).

Prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dalam maqāṣid juga memberi bingkai bahwa transaksi dan kontrak perlu mengandung kejelasan (wuḍūḥ), keadilan, dan stabilitas pembuktian untuk memastikan harta terlindungi. Bahkan ketika bentuk akad baru diciptakan karena kebutuhan praktik—oleh karena prinsip persetujuan dan realitas perdagangan yang berubah—kontrak itu harus tetap diuji terhadap tujuan perlindungan harta serta pencegahan pengambilan harta orang lain secara zalim. Kerangka ini relevan untuk menilai apakah tindakan pengurus tanpa kuasa dapat ditoleransi sebagai "inisiatif pertolongan" atau justru harus dipandang sebagai tindakan tanpa dasar yang memicu sengketa (Uriawan et al., 2026; Bustomi, 2024).

5.2. Amanah, Transparansi, dan Itikad Baik sebagai Standar Perilaku Pengurus

Literatur fiqh kontemporer menegaskan prinsip amanah, transparansi, kejujuran, dan keadilan sebagai nilai pemandu muʿāmalāt. Dalam konteks tindakan mengurus kepentingan orang lain—lebih-lebih tanpa mandat—nilai-nilai ini berfungsi sebagai standar perilaku minimal: pengurus harus bersikap amanah (tidak menipu, tidak menyembunyikan informasi relevan), transparan tentang tindakan yang dilakukan, serta jujur mengenai konsekuensi dan risiko. Prinsip-prinsip ini juga konsisten dengan penekanan bahwa tindakan yang menggerus kerelaan karena informasi palsu atau menyesatkan merusak dasar riḍā dalam transaksi (Bustomi, 2024; Uriawan et al., 2026).

Di tingkat positivisasi ekonomi syariah (KHES), prinsip akad secara eksplisit mencantumkan unsur sukarela, amanah, kehati-hatian, transparansi, dan good will/itikad baik sebagai asas kontrak. Kendati KHES bekerja sebagai rujukan hukum positif, ia menyatakan secara normatif bahwa perilaku pihak-pihak dalam hubungan perikatan syariah harus dibangun di atas amanah dan itikad baik, sehingga dapat dipakai sebagai "bahasa hukum" untuk menilai sengketa akibat pengurusan tanpa kuasa dalam kerangka ekonomi syariah modern (Zayyadi et al., 2023).

________________________________________

6. Syarat-Syarat Fiqh untuk Meminimalkan Sengketa: Kejelasan (Wuḍūḥ) dan Kecukupan Informasi (Anti-Jahālah)

Salah satu sumber sengketa dalam kontrak adalah ketidakcukupan informasi (jahālah). Literatur tentang kepatuhan syariah pada pembiayaan tawarruq menyatakan bahwa informasi yang tidak memadai dapat merusak validitas akad karena memicu potensi sengketa dan menghambat kepastian penyerahan atau penguasaan objek transaksi; bahkan disebutkan bahwa menurut mayoritas ulama, ketidakcukupan informasi yang demikian dapat menjadikan kontrak batal dan tidak dapat diperbaiki. Prinsip ini langsung relevan untuk zaakwaarneming: ketika pengurus bertindak tanpa kuasa, ia harus menjaga kejelasan data dan parameter tindakan—apa yang diurus, atas dasar apa, untuk tujuan apa, dengan batas apa—agar tidak menimbulkan jahālah yang mengantarkan tindakan sukarela menjadi sumber pertikaian (Uriawan et al., 2026).

Kerangka perlindungan harta juga menekankan bahwa kejelasan merupakan atribut penting dalam transaksi untuk melindungi kepemilikan dan mencegah pengalihan yang tidak sah. Karena itu, walaupun tindakan pengurusan mungkin bermula dari niat menolong, standar fiqh tetap menuntut agar tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara jelas—baik dari sisi objek, proses, maupun akibat—sehingga ketika pemilik dimintai persetujuan, ia dapat memberikan riḍā secara sadar dan tidak cacat (Uriawan et al., 2026; Alfitri, 2020).

________________________________________

7. Konstruksi Akibat Hukum: dari Tindakan Tanpa Kuasa menuju Ratifikasi atau Pembentukan Akad Baru

7.1. Ratifikasi Pemilik sebagai Kunci (pada Pandangan Mawqūf)

Dalam konstruksi yang mengakui taṣarruf fuḍūlī sebagai mawqūf, persetujuan pemilik adalah syarat yang "mengaktifkan" akibat hukum dari tindakan pengurus. Literatur menyatakan secara eksplisit bahwa menurut Ḥanafiyah dan Mālikiyah, kontrak yang dibuat oleh fuḍūlī tertangguh sampai pemilik hak menyetujuinya. Karena itu, jalan fiqh untuk "menyelamatkan" zaakwaarneming—dalam arti menjadikannya sah dan efektif—bertumpu pada pemberitahuan yang transparan dan permintaan persetujuan dari pemilik hak, bukan semata-mata pada klaim pengurus bahwa tindakannya membawa manfaat (Bustomi, 2024; Uriawan et al., 2026).

Sebaliknya, pada pandangan yang menilai tindakan fuḍūlī batal (Syāfiʿiyah dan Ḥanabilah), tindakan pengurusan tanpa kuasa tidak dapat dijadikan dasar akibat hukum kontraktual. Maka, jika para pihak ingin melanjutkan, jalur yang lebih aman adalah membentuk akad baru yang sah—misalnya wakālah—setelah ada kesepakatan, sehingga hubungan principal–agent lahir melalui otorisasi eksplisit. Literatur wakālah menegaskan bahwa relasi principal–agent bergantung pada kesepakatan, dan dari kesepakatan itulah timbul hak serta kewajiban (Harrieti, 2018; Zayyadi et al., 2023).

7.2. Transformasi menjadi Wakālah (dengan/tanpa Ujrah) dan Pentingnya Kejelasan Status (Tabarruʿ vs. Tijārī)

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, wakālah sering digunakan baik sebagai akad mandiri maupun dikombinasikan dengan akad lain, dan dapat disertai fee (ujrah). Literatur juga menunjukkan adanya pergeseran—dalam produk institusi keuangan syariah—dari akad yang semula berorientasi nirlaba (tabarruʿ) menjadi berorientasi bisnis (tijārī) karena penerapan ujrah, yang berimplikasi pada perubahan hak dan tanggung jawab pihak-pihak serta berpotensi memunculkan sengketa akibat salah paham atas status akad (sukarela atau komersial). Implikasi ini penting untuk zaakwaarneming: bila pengurus awalnya bertindak sukarela, tetapi kemudian para pihak hendak memformalkan relasi dan/atau memberi kompensasi, maka harus ada penegasan akad dan statusnya secara jelas agar tidak timbul konflik ekspektasi (Thalib et al., 2020; Harrieti, 2018; Hudayberdiyev, 2024).

Dalam kerangka KHES, asas kontrak menuntut transparansi dan itikad baik, sehingga penegasan status—apakah tindakan sukarela murni atau berubah menjadi wakālah berujrah—dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari prinsip tersebut. Dengan kata lain, "itikad baik" dalam versi hukum ekonomi syariah terpositivisasi tidak berhenti pada niat, tetapi menuntut keterbukaan struktur hubungan hukum agar adil dan tidak menimbulkan gharar kebingungan status (Zayyadi et al., 2023).

________________________________________

8. Tanggung Jawab dan Risiko: Amanah, Kelalaian, dan Perlindungan Pemilik Hak

Literatur tentang kontrak berbasis amanah menunjukkan bahwa pada wadīʿah yad amānah (titipan berbasis kepercayaan), penerima titipan tidak memikul tanggung jawab atas kerusakan kecuali jika ada kelalaian atau kesalahan (wrong-doing), karena karakter kontraknya adalah "trust-based." Walaupun wadīʿah berbeda dari zaakwaarneming, penekanan ini relevan sebagai prinsip etis-yuridis: pengelolaan harta orang lain dalam Islam dilekatkan pada amanah dan standar kehati-hatian, dan pelanggaran berupa kelalaian atau kesalahan merupakan titik lahirnya pertanggungjawaban. Prinsip kehati-hatian juga ditekankan dalam asas kontrak KHES (Alfitri, 2020).

Selain itu, diskursus ḥifẓ al-māl menegaskan bahwa kontrak dan transaksi diarahkan pada keadilan, kejelasan, dan pencegahan pengambilan harta secara salah. Dalam konteks pengurusan tanpa kuasa, standar ini berarti: pengurus harus menghindari tindakan yang memperbesar ketidakpastian, mencegah kerugian yang tidak perlu, dan tidak boleh mengklaim legitimasi moral sebagai alasan untuk mengabaikan hak persetujuan pemilik. Arah normatifnya tetap pada perlindungan pemilik hak dan peniadaan kezaliman (Uriawan et al., 2026; Alfitri, 2020; Bustomi, 2024).

________________________________________

9. Aplikasi Kontemporer: Mengapa Isu "Tanpa Kuasa" Mengemuka dalam Transaksi Modern

Dalam kajian transaksi digital—misalnya praktik dropshipping atau pre-order—sebagian masalah kepatuhan syariah muncul ketika akad jual beli langsung dilakukan tanpa terpenuhinya unsur penguasaan dan ketika ketidakpastian tinggi. Solusi yang ditawarkan adalah restrukturisasi akad menjadi wakālah bil ujrah, salam, atau istiṣnāʿ. Catatan ini memperlihatkan bahwa pengaturan "siapa bertindak atas nama siapa" (agensi) dan "apa dasar kewenangannya" menjadi kunci untuk memulihkan kepatuhan syariah, sekaligus memperkecil risiko taṣarruf yang tidak terotorisasi. Dengan demikian, zaakwaarneming dalam lanskap kontemporer dapat dipahami sebagai problem desain otorisasi: ketika otorisasi tidak dibuat eksplisit sejak awal, transaksi rentan dinilai cacat, sehingga mekanisme wakālah yang jelas—otorisasi tertulis atau terucap, ruang lingkup tindakan—menjadi perangkat pencegahan (Bustomi, 2024; Alhusban et al., 2021; Harrieti, 2018).

Kaitan lainnya tampak dalam survei kepatuhan syariah tawarruq yang menilai "absennya perjanjian wakālah" sebagai peristiwa non-kompatibel syariah. Ini menegaskan kembali bahwa pada transaksi modern yang kompleks, unsur agensi bukan aksesori melainkan bagian struktur; ketika agensi tidak didokumentasikan, tindakan pelaksana dapat jatuh ke dalam wilayah fuḍūlī atau memicu jahālah yang berujung pada batalnya akad menurut sebagian pandangan (Harrieti, 2018; Uriawan et al., 2026).

________________________________________

10. Konteks Indonesia: KHES sebagai Artikulasi Normatif untuk "Itikad Baik" dan Pengurusan Kepentingan Pihak Lain

Dalam konteks Indonesia, KHES—yang juga dirujuk dalam kajian kontrak perbankan syariah—mendefinisikan akad sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, dan menegaskan asas-asas seperti sukarela, amanah, kehati-hatian, transparansi, itikad baik, serta halal. Selain itu, KHES menuntut agar objek akad layak ditransaksikan menurut syariah, dan syarat-syarat ini disebut sebagai kesepakatan ulama fiqh. Kerangka ini penting karena memberikan perangkat normatif ketika tindakan "pengurusan tanpa kuasa" memunculkan sengketa: penilaiannya akan bertumpu pada apakah tindakan itu menabrak asas sukarela dari pihak pemilik, apakah dilakukan dengan amanah dan transparansi, dan apakah objek atau tujuan tindakannya halal serta tidak melanggar ketertiban dan moralitas (Zayyadi et al., 2023).

Lebih jauh, KHES juga menempatkan "sebab yang halal" sebagai prinsip—bahwa akad tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak dilarang, dan tidak ilegal. Jika tindakan pengurusan tanpa kuasa diarahkan pada tujuan yang bertentangan dengan syariah, maka secara normatif ia tidak dapat dilegitimasi hanya dengan dalih "mengurus kepentingan orang lain." Sebaliknya, penyelesaian yang lebih selaras adalah mengembalikan pada prinsip persetujuan dan membentuk struktur akad yang sah—misalnya wakālah—agar kewenangan dan tanggung jawab menjadi terang (Zayyadi et al., 2023; Bustomi, 2024; Uriawan et al., 2026).

________________________________________

11. Kesimpulan

Dengan bertumpu pada literatur fiqh muʿāmalāt dan prinsip-prinsip kontrak syariah, zaakwaarneming (pengurusan sukarela tanpa kuasa) paling dekat dipahami melalui doktrin taṣarruf fuḍūlī—yakni bertindak atas urusan atau harta orang lain tanpa otorisasi. Status akibat hukumnya tidak tunggal: terdapat perbedaan mazhab antara yang menganggapnya mawqūf hingga ada persetujuan pemilik (Ḥanafiyah–Mālikiyah) dan yang menganggapnya batal (Syāfiʿiyah–Ḥanabilah).

Karena itu, "itikad baik" dalam bingkai hukum Islam tidak cukup dipahami sebagai niat menolong, melainkan harus dioperasionalkan sebagai amanah, transparansi, kejujuran, kehati-hatian, serta penghormatan terhadap prinsip persetujuan pemilik dan larangan memakan harta secara batil. Dalam praktik kontemporer, penguatan mekanisme wakālah yang eksplisit—termasuk kejelasan ruang lingkup dan, bila ada, ujrah—merupakan perangkat penting untuk mencegah jatuhnya tindakan pengurusan ke dalam wilayah tanpa kuasa yang memicu jahālah dan sengketa, sekaligus menautkan tindakan pengurusan kepada tujuan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan dalam transaksi (Bustomi, 2024; Uriawan et al., 2026; Alfitri, 2020; Zayyadi et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alfitri, A. (2020). Bureaucratizing Fatwā in Indonesia: The Council of Indonesian Ulama and Its Quasi-Legislative Power. Ulumuna, 24(2), 367–397. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.412

Alhusban, A. A. A., Massadeh, A. A. M., & Haloush, H. A. (2021). The Islamic credit card as an electronic payment method: the technical trick in the installment payment contract as a financial product. International Journal of Law and Management, 63(6), 599–628. https://doi.org/10.1108/ijlma-06-2020-0158

Bustomi, A. (2024). The Relationship Between Islamic Law and Positive Law of Indonesia and Recht Customs. Jurnal Legisci, 2(1), 91–101. https://doi.org/10.62885/legisci.v2i1.418

Harrieti, N. (2018). The Use of Hybrid Contract in the Innovation of Islamic Banking Product. Hasanuddin Law Review, 4(1), 68. https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1208

Hudayberdiyev, M. (2024). Implementation of the Wakalah Bil Ujrah Agreement in Sharia Life Insurance Indonesia and Malaysia. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 1027–1041. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.22264

Kurniawan, A., & Shomad, A. (2016). The Development of Murabaha in Indonesian Islamic Banks. Rechtsidee, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.21070/jihr.v3i1.153

Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020). 5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance in Indonesia. Substantive Justice International Journal of Law, 3(2), 196. https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v3i2.76

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2026). E-commerce transactions in Islam: Fiqh Muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms. https://doi.org/10.48550/arxiv.2601.02384

Zayyadi, A., Ridwan, R., Hidayat, A., Ubaidillah, U., & Masuwd, M. A. (2023). Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law: Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 249–262. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7584