01790 - Yurisprudensi Tetap dalam Hukum Islam dan Peradilan Modern Indonesia: Antara Unifikasi Putusan dan Pluralisme Fiqh

Abstract

This article examines the concept of yurisprudensi tetap (fixed jurisprudence) in the Indonesian legal system, particularly in the context of Islamic law and modern judicial practice. Fixed jurisprudence refers to Supreme Court (Mahkamah Agung/MA) decisions that have been consistently followed and serve as guidelines for lower courts. Through a normative-conceptual approach drawing on existing literature, this article argues that fixed jurisprudence in Indonesia is best understood as jurisprudence constante — not identical to the binding stare decisis doctrine of common law, but functioning as an institutional unification mechanism through the MA's persuasive authority. From an Islamic law perspective, fixed jurisprudence cannot be equated with classical fiqh, which developed through scholarly pluralism and ikhtilāf rather than binding judicial precedent. Nevertheless, fixed jurisprudence can be understood as institutionalized ijtihad within the state judicial structure, aimed at actualizing the values of justice and maslahah through consistent decisions. Two primary examples illustrate this dynamic: the MA jurisprudence on wasiat wajibah for non-Muslim heirs and MA Decision No. 1400 K/Pdt/1986 on interfaith marriage registration. Both cases demonstrate how fixed jurisprudence bridges fiqh dynamics and legal certainty needs, while also becoming a site of contestation when confronting religious norms and administrative instruments such as SEMA.

Keywords: fixed jurisprudence, Islamic law, Supreme Court, stare decisis, ijtihad, maslahah, Indonesian religious courts

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep yurisprudensi tetap dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks hukum Islam dan praktik peradilan modern. Yurisprudensi tetap merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah diikuti secara konsisten dan dijadikan pedoman oleh pengadilan di bawahnya. Melalui pendekatan normatif-konseptual berdasarkan literatur yang ada, artikel ini berargumen bahwa yurisprudensi tetap di Indonesia paling tepat dipahami sebagai jurisprudence constante — tidak identik dengan doktrin stare decisis yang mengikat dalam tradisi common law, tetapi berfungsi sebagai mekanisme unifikasi institusional melalui otoritas persuasif MA. Dalam perspektif hukum Islam, yurisprudensi tetap tidak dapat disamakan dengan fiqh klasik yang berkembang melalui pluralisme kesarjanaan dan ikhtilāf, bukan melalui preseden yudisial yang mengikat. Meskipun demikian, yurisprudensi tetap dapat dipahami sebagai ijtihad yang terlembagakan dalam struktur peradilan negara, yang bertujuan mengaktualkan nilai-nilai keadilan dan maslahah melalui konsistensi putusan. Dua contoh utama mengilustrasikan dinamika ini: yurisprudensi MA mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 tentang pencatatan perkawinan beda agama. Kedua kasus tersebut memperlihatkan bagaimana yurisprudensi tetap menjembatani dinamika fiqh dan kebutuhan kepastian hukum, sekaligus menjadi ruang kontestasi ketika berhadapan dengan norma agama dan instrumen administratif seperti SEMA.

Kata Kunci: yurisprudensi tetap, hukum Islam, Mahkamah Agung, stare decisis, ijtihad, maslahah, peradilan agama Indonesia

________________________________________

Diterima: [tanggal] | Direvisi: [tanggal] | Diterbitkan: [tanggal] DOI: [doi]

________________________________________

I. Pendahuluan: Kebutuhan Yurisprudensi Tetap dalam Konteks Hukum Islam dan Peradilan Modern

Gagasan yurisprudensi tetap — dalam pengertian putusan Mahkamah Agung (MA) yang berulang kali diikuti dan dipakai sebagai pedoman oleh pengadilan di bawahnya — muncul dari kebutuhan institusional untuk mengurangi perbedaan (disparitas) putusan dan membangun kepastian serta keseragaman penerapan hukum, khususnya ketika teks undang-undang tidak memadai atau membuka ruang interpretasi yang luas (Jibril et al., 2023; Yulianto & Farhani, 2021). Dalam sistem hukum Indonesia yang berwatak civil law, yurisprudensi diakui sebagai salah satu sumber hukum formal, tetapi daya ikatnya tidak selalu pasti dan pada prinsipnya tidak identik dengan doktrin stare decisis yang mengikat secara ketat dalam tradisi common law (Al-Fatih et al., 2023; Jibril et al., 2023).

Karena itu, "yurisprudensi tetap" lebih tepat dipahami sebagai mekanisme penyeragaman yang bekerja melalui otoritas institusional MA dan daya persuasif putusan-putusan tertentu, bukan sebagai kewajiban formal yang absolut bagi semua hakim (Al-Fatih et al., 2023; Jibril et al., 2023; Tangkau et al., 2019). Pada titik inilah pembahasan "yurisprudensi tetap menurut hukum Islam" perlu ditempatkan dalam dua ranah sekaligus: (i) karakter klasik hukum Islam (syariah/fiqh) yang plural dan tidak bertumpu pada preseden mengikat, serta (ii) kebutuhan negara modern — termasuk Indonesia — untuk membakukan praktik peradilan melalui putusan puncak (MA) yang dijadikan rujukan konsisten oleh pengadilan di bawahnya (Dahlgren & Lindbekk, 2020; Hooker, 1970).

________________________________________

II. Kerangka Konseptual: Syariah, Fiqh, Pluralisme, dan Posisi Preseden dalam Tradisi Islam

Dalam kajian hukum Islam, pembedaan antara syariah dan fiqh penting untuk memahami mengapa preseden mengikat tidak menjadi basis utama pembentukan norma pada periode klasik: fiqh dipahami sebagai "pemahaman keilmuan" para fuqaha tentang aturan syariah dan melahirkan literatur hukum yang plural, sedangkan syariah diposisikan sebagai "jalan" atau kerangka normatif yang lebih luas (Baamir & Bantekas, 2009; Dahlgren & Lindbekk, 2020). Literatur pengantar tentang praktik hukum keluarga Islam juga menegaskan bahwa hukum yang dibentuk para fuqaha itu adalah fiqh (jurists' law), dan ekspansinya berlangsung melalui metodologi uṣūl al-fiqh, bukan melalui rantai preseden pengadilan yang mengikat (Dahlgren & Lindbekk, 2020).

Sejalan dengan itu, pengantar mengenai hukum Islam di Asia Tenggara menyatakan bahwa "jurisprudence" (dalam arti perkembangan doktrin hukum Islam) pada dasarnya tidak berkembang melalui preseden maupun kodifikasi, melainkan melalui scholarship (kesarjanaan) yang bertumpu pada teks wahyu (al-Qur'an) sebagai titik berangkat (Hooker, 1970). Penegasan serupa juga muncul dalam pembacaan sosio-legal atas tradisi Islam yang menekankan bahwa yang dilestarikan dalam sejarah awal Islam lebih dominan adalah "dicta" para jurists daripada preseden hakim (Boellstorff, 2006), sehingga pluralitas pendapat (ikhtilāf) menjadi ciri struktural yang melekat pada fiqh (Boellstorff, 2006; Saeed, 2018).

Pluralisme ini bukan sekadar fakta historis, melainkan juga berfungsi sebagai kerangka epistemik yang memproduksi keberagaman pendapat dan mazhab, dengan ikhtilāf dipahami sebagai "tolerated diversity of human opinion" dan kehadiran banyak mazhab sebagai penopang dinamika hukum Islam (Saeed, 2018). Literatur tentang kesadaran hukum populer di Malaysia — yang sekaligus menjelaskan jarak antara teori klasik dan praktik negara modern — menyatakan bahwa dalam bentuk klasiknya, uṣūl al-fiqh ditandai oleh fleksibilitas dan komitmen pada pluralisme, serta bahwa hukum Islam "tidak mengikat sebagai hukum negara" (not binding as state law) (Moustafa, 2013). Dengan demikian, jika "yurisprudensi tetap" dipahami sebagai pola konsisten yang memandu hakim lain, maka ia berhadapan dengan warisan klasik fiqh yang plural dan tidak mengenal model preseden yudisial mengikat sebagai sumber utama pembentukan hukum (Boellstorff, 2006; Dahlgren & Lindbekk, 2020; Hooker, 1970).

________________________________________

III. Dari Pluralisme Fiqh ke Penyeragaman Putusan: Preseden dalam Sejarah Kolonial dan Negara Modern

Walaupun preseden mengikat bukan arus utama dalam fiqh klasik, literatur sejarah hukum menunjukkan bahwa pembentukan "korpus putusan mengikat" dapat muncul ketika hukum Islam dimasukkan ke dalam kerangka negara modern atau kerangka kolonial yang memerlukan kepastian administrasi. Kajian tentang kolonialitas hukum di Anak Benua India menegaskan bahwa dalam proses penerjemahan, kodifikasi, dan apropriasi, subtansi perdebatan penalaran fiqh "dihilangkan" untuk meminimalkan ambiguitas; bahkan religious rulings yang semula tidak dimaksudkan mengikat orang lain "ditransformasikan" melalui praktik peradilan menjadi korpus hukum melalui preseden yang mengikat (Saeed, 2018).

Argumen ini diperkuat oleh studi sejarah tentang Anglo-Muhammadan law di India yang menunjukkan pembatasan sumber hukum Islam pada sejumlah digest berbahasa Inggris dan pengetatan interpretasi melalui preseden yudisial yang dibuat mengikat "seperti" dalam hukum Inggris (Chatterjee, 2022). Dengan kata lain, preseden mengikat hadir sebagai teknologi penyeragaman yang terkait dengan struktur lembaga banding dan hierarki peradilan modern, bukan sebagai konsekuensi langsung dari metodologi fiqh klasik (Chatterjee, 2022; Dahlgren & Lindbekk, 2020; Saeed, 2018).

Dalam konteks negara-negara yang mengeklaim penerapan syariah, literatur tentang Arab Saudi menjelaskan adanya upaya menyerupai fungsi preseden melalui rujukan pada "prevailing practice" dan reinterpretasi posisi judicial review untuk menyatukan putusan ketika tidak ada kodifikasi yang mengikat; bahkan dibahas bahwa reformasi tahun 2007 memperluas daya ikat preseden (Krell, 2025). Namun, pada saat yang sama, kajian tentang praktik yudisial Saudi juga menegaskan bahwa — berbeda dari common law dan civil law — pengadilan Islam "tidak secara umum terikat" oleh doktrin stare decisis dan sangat bergantung pada nalar individual hakim sehingga dapat menciptakan ketidakpastian (Baamir & Bantekas, 2009).

Ketegangan ini penting bagi pembacaan "yurisprudensi tetap menurut hukum Islam": penyeragaman putusan dapat dipandang sebagai respons institusional modern terhadap risiko fragmentasi yang inheren dalam tradisi interpretif yang plural, tetapi ia juga berpotensi "menyempitkan" ruang ijtihad bila diperlakukan terlalu mengikat atau terlalu menyeragamkan (Baamir & Bantekas, 2009; Krell, 2025).

________________________________________

IV. Pengertian Yurisprudensi Tetap dalam Sistem Indonesia: Persuasif tetapi Fungsional untuk Unifikasi

Dalam literatur hukum Indonesia, yurisprudensi tetap dijelaskan sebagai putusan yang "berulang kali digunakan dalam perkara yang sama," dan secara konseptual ditempatkan sebagai Standaardaaresten, yaitu putusan MA yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk memutus perkara (Yulianto & Farhani, 2021). Pada saat yang sama, kajian tentang karakter civil law Indonesia menekankan bahwa Indonesia tidak mengadopsi preseden sebagai sumber hukum utama dan tidak mengenal stare decisis yang mengikat; yurisprudensi dapat diikuti atau disimpangi, sehingga kekuatannya lebih persuasif dibanding mengikat (Jibril et al., 2023; Tangkau et al., 2019).

Literatur yang membandingkan civil law dan common law menyatakan bahwa dalam civil law, hakim tidak terikat preseden, tetapi dikenal prinsip "fixed jurisprudence" (jurisprudence constante) sebagai putusan sebelumnya yang diakui benar dan diikuti karena memuat kaidah hukum yang baik, namun tetap "tidak mengikat" secara absolut (Al-Fatih et al., 2023). Dengan demikian, "putusan MA yang telah diikuti secara konsisten dan menjadi panduan bagi pengadilan di bawahnya" dapat dipetakan sebagai praktik jurisprudence constante versi Indonesia: tidak identik dengan kewajiban formal, tetapi menjadi perangkat unifikasi hukum melalui otoritas puncak peradilan (Al-Fatih et al., 2023; Jibril et al., 2023; Yulianto & Farhani, 2021).

Fungsi unifikasi ini menjadi semakin signifikan karena literatur metodologi penelitian putusan mengakui adanya disparitas putusan di peradilan agama antarwilayah, disparitas antara tingkat pertama, banding, dan MA, serta perbedaan paradigma hakim yang menghasilkan kesenjangan antara praktik dan norma (Sukiati et al., 2024). Dalam situasi seperti ini, yurisprudensi — meskipun tidak selalu mengikat — dipandang sebagai instrumen untuk membangun persepsi bersama dan mencegah inkonsistensi, sehingga putusan menjadi lebih dapat diprediksi oleh pencari keadilan (Jibril et al., 2023; Yulianto & Farhani, 2021). Kerangka tersebut juga sejalan dengan pemahaman bahwa tanpa yurisprudensi, penerapan hukum berisiko stagnan dan sulit menjaga kepastian, karena yurisprudensi diposisikan sebagai "kebutuhan fundamental" untuk melengkapi peraturan perundang-undangan dan menjaga keseragaman penerapan hukum (Jibril et al., 2023; Yulianto & Farhani, 2021).

________________________________________

V. Yurisprudensi Tetap, MA, dan Peradilan Agama: Antara Fiqh, Peraturan Negara, dan Putusan Pengadilan

Dalam konteks reformasi hukum Islam Indonesia, salah satu literatur menyatakan bahwa hukum Islam di Indonesia dapat ditemukan dalam tiga bentuk: tersebar dalam kitab-kitab fiqh, termuat dalam peraturan negara (misalnya regulasi perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), dan termanifestasi dalam putusan pengadilan yang membentuk yurisprudensi (Ridwan et al., 2023). Kerangka "tiga lokasi" ini relevan karena peradilan agama (sebagai institusi peradilan negara) bekerja pada irisan fiqh dan hukum positif: hakim dapat memerlukan rujukan doktrinal fiqh sekaligus rujukan yurisprudensi MA untuk memutus perkara secara konsisten (Ḥasan, 2023; Khaera et al., 2022).

Studi empiris tentang ijtihad hakim di Pengadilan Agama Pontianak, misalnya, menyatakan bahwa hakim agama memandang dirinya sebagai "mujtahid" ketika tidak ada aturan yang mengatur sengketa, sehingga harus melakukan ijtihad untuk menemukan hukum; namun dalam praktiknya hakim juga "wajib menerapkan sumber hukum lain" seperti yurisprudensi dan doktrin (Ḥasan, 2023). Studi yang sama menegaskan bahwa yurisprudensi dipakai sebagai pedoman utama dalam penentuan hukum waris dan dipahami sebagai perangkat yang dapat "menyatukan" putusan dari tingkat pertama hingga kasasi (Ḥasan, 2023).

Dalam ranah hukum keluarga Islam, penelitian kepustakaan tentang peran yurisprudensi MA menyimpulkan bahwa putusan MA di bidang perdata Islam memiliki peran penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam; putusan MA yang "telah berkekuatan hukum tetap, fixed dan final" dipakai sebagai yurisprudensi atau rujukan bagi hakim peradilan agama (Purkon et al., 2022). Di sini terlihat definisi operasional "yurisprudensi tetap" yang dekat dengan tugas unifikasi: bukan sekadar putusan yang final bagi para pihak, melainkan putusan yang menjadi rujukan lintas perkara dan lintas tingkat peradilan (Purkon et al., 2022; Yulianto & Farhani, 2021).

Literatur lain yang mengulas "produk hukum Islam" di Indonesia juga membedakan fatwa (yang cenderung tidak mengikat) dari putusan pengadilan agama yang mengikat bagi para pihak; dalam kerangka ini, yurisprudensi dipahami sebagai produk ijtihad institusional melalui putusan peradilan (termasuk tingkat MA) yang kemudian membentuk keputusan yang bersifat "permanent dan binding" dalam arti digunakan sebagai hasil formulasi hukum Islam dalam praktik (Khaera et al., 2022; Ridwan et al., 2023).

________________________________________

VI. Menurut Hukum Islam: Yurisprudensi Tetap sebagai Bentuk Ijtihad Hakim dan Rasionalisasi Maslahah dalam Negara

Menautkan "yurisprudensi tetap" dengan hukum Islam menuntut kehati-hatian metodologis, karena fiqh klasik bukan sistem preseden yudisial yang mengikat, melainkan sistem argumentatif yang plural dan berlapis (Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan ijtihad) (Ḥasan, 2023; Miller, 2019; Okon, 2012). Akan tetapi, literatur tentang Saudi menunjukkan bahwa ketika negara modern membutuhkan unifikasi putusan tanpa kodifikasi yang mengikat, para ulama dapat merevitalisasi konsep "prevailing practice" dan menempatkan hakim pada kewajiban untuk menghormati praktik yang berlaku, sehingga membangun sistem yang "menyerupai" preseden dalam common law meskipun tidak identik (Krell, 2025).

Cara pandang ini memberi jembatan konseptual: "yurisprudensi tetap" dapat dipahami sebagai perangkat tadbīr al-qaḍā' (pengelolaan peradilan) yang secara fungsional mengarahkan hakim pada keseragaman demi kemaslahatan institusi dan kepastian bagi masyarakat, tanpa harus menyatakan bahwa fiqh klasik sejak awal adalah sistem preseden mengikat (Baamir & Bantekas, 2009; Dahlgren & Lindbekk, 2020; Krell, 2025).

Di Indonesia, kecenderungan menjadikan putusan MA sebagai rujukan konsisten juga dapat dibaca sebagai bentuk ijtihad hakim yang diinstitusikan: hakim agama tidak hanya menilai teks fiqh, tetapi juga menilai kebutuhan sosial-kultural dan rasa keadilan setempat dalam konstruksi hukum, sebagaimana studi Pontianak menekankan penalaran sosio-kultural dan evaluasi terhadap ketentuan waris dalam kitab fiqh (Ḥasan, 2023). Penelitian tentang peran yurisprudensi MA dalam hukum keluarga Islam juga secara eksplisit menghubungkan yurisprudensi dengan tujuan syariah: yurisprudensi diposisikan sebagai sarana pembaruan hukum keluarga Islam untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga tujuan syariah (menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) serta menegakkan keadilan (Purkon et al., 2022).

Dengan demikian, "menurut hukum Islam," yurisprudensi tetap dapat dipahami bukan sebagai pengganti Qur'an-Sunnah, melainkan sebagai mekanisme istinbāṭ dan taṭbīq dalam struktur peradilan negara yang berusaha mengaktualkan nilai keadilan dan maslahah melalui konsistensi putusan (Ḥasan, 2023; Krell, 2025; Purkon et al., 2022).

________________________________________

VII. Contoh Penting Yurisprudensi MA sebagai Rujukan Konsisten dalam Perkara Bernuansa Hukum Islam

A. Ahli Waris Non-Muslim dan Wasiat Wajibah: Yurisprudensi sebagai Jalan Tengah antara Norma KHI dan Rasa Keadilan

Salah satu bidang yang paling jelas menunjukkan pembentukan pedoman melalui yurisprudensi MA ialah sengketa waris ketika ada perbedaan agama antara pewaris dan calon ahli waris. Kajian mengenai posisi ahli waris non-Muslim menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan syarat ahli waris adalah Muslim, tetapi dalam perkembangan praktik peradilan, demi memenuhi rasa keadilan, hakim memutus bahwa ahli waris non-Muslim — meskipun tidak berhak sebagai ahli waris — tetap dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah (Tangkau et al., 2019). Studi yang sama menyebut beberapa putusan MA yang digunakan sebagai rujukan dalam pola tersebut, termasuk Putusan MA No. 368 K/AG/1995, No. 51 K/AG/1999, No. 16 K/AG/2010, dan No. 331 K/Ag/2018 (Tangkau et al., 2019).

Artikel tentang konflik sistem waris di Indonesia juga menegaskan bahwa MA dalam suatu putusan menyatakan prinsip dasar bahwa ahli waris non-Muslim tidak berhak mewaris karena perbedaan agama, tetapi kemudian membuka jalan pemberian melalui wasiat wajibah dan bagian harta bersama; putusan ini dinyatakan "menjadi jurisprudence for the courts under it" (Suwarti et al., 2022). Dengan demikian, yurisprudensi tetap di sini bekerja sebagai formula penyelesaian standar yang diulang: larangan waris beda agama dipertahankan sebagai norma dasar, tetapi keadilan sosial diakomodasi melalui instrumen wasiat wajibah (Suwarti et al., 2022; Tangkau et al., 2019).

Menariknya, aspek "konsistensi" sebagai yurisprudensi tetap juga tampak pada argumentasi bahwa penggunaan wasiat wajibah untuk memberi bagian kepada ahli waris non-Muslim "tidak melanggar hukum Islam," dengan catatan batas maksimalnya adalah "sepertiga" dari harta waris (Suwarti et al., 2022). Pembacaan ini penting karena menempatkan yurisprudensi bukan sekadar kebijakan kasuistis, melainkan penalaran yang berusaha menjaga koherensi dengan parameter normatif yang diakui dalam diskursus hukum Islam sekaligus menyelesaikan konflik sosial akibat pluralitas sistem waris di Indonesia (Suwarti et al., 2022; Tangkau et al., 2019). Bahkan dalam salah satu uraian kasus, dipaparkan bahwa MA mempertimbangkan lamanya perkawinan (disebut "18 years") dalam konstruksi keadilan ketika istri non-Muslim diberi bagian melalui wasiat wajibah (Tangkau et al., 2019), yang menunjukkan bagaimana yurisprudensi MA dapat menjadi pedoman konkret bagi pengadilan bawah dalam menimbang fakta sosial untuk mencapai keadilan tanpa menghapus norma dasar yang ada (Suwarti et al., 2022; Tangkau et al., 2019).

B. Perkawinan Beda Agama dan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986: Yurisprudensi sebagai Jawaban atas Kekosongan Hukum sekaligus Sumber Kontroversi

Bidang lain yang sering disebut sebagai yurisprudensi rujukan adalah pendaftaran perkawinan beda agama. Beberapa studi menyatakan bahwa terdapat yurisprudensi MA Putusan No. 1400 K/Pdt/1986 yang dipakai sebagai "legal umbrella" dan dasar bagi hakim pengadilan negeri dalam mengabulkan permohonan terkait perkawinan beda agama, dengan rumusan bahwa pasangan beda agama dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (Lumbantoruan et al., 2024). Studi lain menyebut MA dalam yurisprudensi tersebut menilai adanya "legal vacuum" dalam UU Perkawinan terkait perkawinan beda agama, dan putusan itu kemudian memengaruhi hakim-hakim berikutnya dalam memberikan penetapan pendaftaran perkawinan beda agama (Safiera & Retnaningsih, 2024).

Namun, literatur yang sama juga menegaskan adanya problem normatif keagamaan: yurisprudensi tersebut dipandang berlawanan dengan larangan perkawinan beda agama dalam hukum agama Islam, sehingga yurisprudensi MA ini terus memantik perdebatan tentang relasi antara validitas agama (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan) dan mekanisme pencatatan sipil (Safiera & Retnaningsih, 2024; Saidah, 2023). Dengan demikian, sekalipun ia dapat berfungsi sebagai rujukan praktik, statusnya sebagai "panduan" juga bersifat kontroversial karena bertemu langsung dengan norma fiqh dan otoritas keagamaan non-negara (misalnya fatwa) yang memposisikan perkawinan beda agama sebagai tidak sah menurut Islam (Safiera & Retnaningsih, 2024; Saidah, 2023).

Kontroversi itu kemudian mendorong MA mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang memberi arahan bagi hakim terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dan studi doktrinal menyimpulkan bahwa sejak implementasi SEMA tersebut, tidak ada lagi penetapan pengadilan yang mengotorisasi pendaftaran perkawinan beda agama (Safiera & Retnaningsih, 2024). Akan tetapi, status SEMA sendiri diperdebatkan: satu studi menegaskan bahwa dari perspektif hierarki peraturan, SEMA berada di bawah undang-undang dan "tidak mempunyai daya ikat" untuk mengubah ketentuan undang-undang, tetapi tetap berpengaruh sebagai arahan bagi hakim (Lumbantoruan et al., 2024); sementara kajian lain menyatakan SEMA adalah kebijakan non-teknis yang menjadi pedoman internal MA dan, jika menyangkut hukum acara, dapat mengikat hakim secara internal (Mujib et al., 2024). Perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa "panduan bagi pengadilan di bawahnya" di Indonesia dapat dibentuk bukan hanya oleh yurisprudensi putusan MA, tetapi juga oleh instrumen administratif MA seperti SEMA; namun, legitimasi dan daya ikatnya tetap menjadi ruang perdebatan dalam doktrin hukum (Lumbantoruan et al., 2024; Mujib et al., 2024).

________________________________________

VIII. Implikasi Teoretis: Yurisprudensi Tetap sebagai Pembakuan Praktik yang Tidak Identik dengan Penutupan Ijtihad

Secara teoretis, pembentukan yurisprudensi tetap dalam perkara bernuansa hukum Islam memperlihatkan dua tarikan yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, tradisi fiqh klasik menampung pluralisme pendapat dan tidak membangun sistem preseden mengikat; pluralisme itu bahkan dipandang sebagai unsur penting evolusi hukum Islam (Dahlgren & Lindbekk, 2020; Moustafa, 2013; Saeed, 2018). Di sisi lain, sistem peradilan negara modern membutuhkan unifikasi agar putusan tidak arbitrer dan tidak menimbulkan ketidakpastian, sehingga rujukan pada putusan MA yang konsisten menjadi alat praktis untuk menekan disparitas dan membangun keseragaman penerapan hukum (Jibril et al., 2023; Sukiati et al., 2024; Yulianto & Farhani, 2021).

Dalam kerangka ini, pengalaman Saudi yang mencoba membangun mekanisme mirip preseden melalui konsep "prevailing practice" mengilustrasikan bahwa penyeragaman putusan dapat dirasionalisasi sebagai solusi institusional ketika tidak ada kodifikasi yang mengikat, meskipun tetap ada perdebatan tentang kompatibilitas penuh mekanisme banding/peninjauan dengan teori fiqh (Baamir & Bantekas, 2009; Krell, 2025).

Dalam konteks Indonesia, literatur yang menempatkan yurisprudensi sebagai salah satu "produk hukum Islam" menegaskan bahwa putusan pengadilan (termasuk MA) bersifat mengikat bagi para pihak dan — ketika dipakai berulang — dapat membentuk keputusan yang bersifat "permanent" dalam praktik, sedangkan fatwa pada dasarnya tidak mengikat kecuali ditransformasikan menjadi regulasi (Khaera et al., 2022; Ridwan et al., 2023). Dengan demikian, yurisprudensi tetap dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad yang terlembagakan dalam negara, yang berfungsi menautkan nilai-nilai fiqh (melalui argumentasi dan maqāṣid) dengan kebutuhan kepastian hukum dan tata kelola peradilan, tanpa harus mengklaim bahwa fiqh klasik identik dengan preseden mengikat (Dahlgren & Lindbekk, 2020; Ḥasan, 2023; Purkon et al., 2022).

Namun, literatur tentang kolonialitas dan kodifikasi mengingatkan bahwa penyeragaman melalui kodifikasi dan preseden mengikat dapat mengurangi kompleksitas perdebatan fiqh dan menyempitkan spektrum pilihan interpretasi (Saeed, 2018), sehingga "yurisprudensi tetap" perlu dilihat sebagai strategi kehati-hatian institusional: ia bermanfaat bagi keseragaman, tetapi berpotensi mengurangi pluralitas bila diperlakukan sebagai dogma yang menutup ruang penalaran baru (Krell, 2025; Moustafa, 2013; Saeed, 2018).

________________________________________

IX. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang tersedia, yurisprudensi tetap dalam konteks Indonesia paling tepat dipahami sebagai putusan MA yang final dan kemudian diikuti secara berulang (Standaardaaresten), sehingga membentuk fixed jurisprudence (atau jurisprudence constante) yang berfungsi menuntun pengadilan di bawahnya, terutama untuk mengurangi disparitas dan membangun kepastian hukum (Al-Fatih et al., 2023; Jibril et al., 2023; Yulianto & Farhani, 2021).

Jika dibaca "menurut hukum Islam," fenomena ini tidak dapat disamakan dengan fiqh klasik yang berkembang melalui kesarjanaan, pluralisme, dan perbedaan pendapat tanpa fondasi preseden yudisial mengikat (Dahlgren & Lindbekk, 2020; Hooker, 1970; Saeed, 2018). Akan tetapi, yurisprudensi tetap dapat dipahami sebagai respons negara modern terhadap kebutuhan unifikasi putusan di tengah pluralisme interpretasi, dengan memanfaatkan otoritas MA untuk membakukan praktik secara persuasif — misalnya melalui pola wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dan rujukan atas putusan-putusan MA tertentu — seraya tetap menegosiasikan batas daya ikatnya dalam sistem civil law Indonesia (Jibril et al., 2023; Suwarti et al., 2022; Tangkau et al., 2019).

Dengan demikian, yurisprudensi tetap berperan sebagai jembatan institusional antara dinamika ijtihad/fiqh dan kebutuhan kepastian serta keseragaman penerapan hukum dalam peradilan negara, sekaligus menjadi ruang kontestasi ketika bertemu norma agama, fatwa, dan instrumen administratif seperti SEMA (Ḥasan, 2023; Khaera et al., 2022; Lumbantoruan et al., 2024; Mujib et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Fatih, S., Safa'at, M. A., Widiarto, A. E., Uyun, D. A., & Rahmat, A. F. (2023). Rethinking Delegated Legislation in Indonesian Legal System. Jurnal Hukum Novelty, 14(2), 240. https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27517

Baamir, A. Y., & Bantekas, I. (2009). Saudi Law as Lex Arbitri: Evaluation of Saudi Arbitration Law and Judicial Practice. Arbitration International, 25(2), 239–270. https://doi.org/10.1093/arbitration/25.2.239

Boellstorff, T. (2006). Domesticating Islam: Sexuality, Gender, and the Limits of Pluralism. Law & Social Inquiry, 31(4), 1035–1053. https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2006.00046.x

Chatterjee, N. (2022). Un islam non colonisé. Le champ textuel de la shariʿa et le système juridique colonial en Inde. Revue D Histoire Du Xixe Siècle, 64, 71–96. https://doi.org/10.4000/rh19.8237

Dahlgren, S., & Lindbekk, M. (2020). Introduction. Hawwa, 18(2–3), 117–142. https://doi.org/10.1163/15692086-12341374

Ḥasan, M. (2023). Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(2), 650. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8852

Hooker, M. B. (1970). Introduction: Islamic Law in South-East Asia. Studia Islamika, 10(1). https://doi.org/10.15408/sdi.v10i1.636

Jibril, M., Inggarwati, M. P., Pratama, I. W. B. E., Legowo, A. P. S., & Jordi, M. J. (2023). Jurisprudence as a Source of Law in Indonesia: Lessons from the Common Law. Jurnal Jurisprudence, 130–146. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1967

Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati, K. (2022). The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364

Krell, D. (2025). Narrowing the Gate of Ijtihād. 93–113. https://doi.org/10.1163/9789004726314_006

Lumbantoruan, S., Isnainul, O., & Adawiyah, R. (2024). Juridical Analysis of the Comparison of Different Religious Marriage Laws Based on the Adminduk Law Article 35 with SEMA No 2 Years 2023 Concerning Marriage Registration. International Journal of Business Law and Education, 5(2), 1893–1901. https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.764

Miller, A. C. (2019). Opinions on the Legitimacy of Death Declaration by Neurological Criteria from the Perspective of 3 Abrahamic Faiths. Medeniyet Medical Journal. https://doi.org/10.5222/mmj.2019.48379

Moustafa, T. (2013). Islamic Law, Women's Rights, and Popular Legal Consciousness in Malaysia. Law & Social Inquiry, 38(01), 168–188. https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2012.01298.x

Mujib, M. H. F., Budiono, A. R., Fadli, Moh., & Hamidah, S. (2024). Authority of Religious Courts: Establishing Heirs for Non-Muslims. International Journal of Religion, 5(1), 410–419. https://doi.org/10.61707/zdt00775

Okon, E. E. (2012). The sources and schools of Islamic jurisprudence. American Journal of Social and Management Sciences, 3(3), 106–111. https://doi.org/10.5251/ajsms.2012.3.3.106.111

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The Role of Supreme Court Jurisprudence in Development of Islamic Family Law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111

Ridwan, A., Sayekti, S. P., & Faridah, E. (2023). Sharia Actualization: Realizing the Indonesian Islamic Jurisprudence. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 9(2), 203–218. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1398

Saeed, R. (2018). Law and Coloniality of Empire: Colonial Encounter and Normative Orderings in the Indian Sub-Continent. Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online, 19(1), 103–133. https://doi.org/10.1163/01901001_006

Safiera, D. E., & Retnaningsih, S. (2024). Registration of Interfaith Marriages in Indonesia Based on Supreme Court Circular Number 2 of 2023. Asian Journal of Engineering Social and Health, 3(6), 1157–1169. https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i6.329

Saidah. (2023). Interfaith Marriage in Indonesia: The Controversy between MUI Fatwa and Surabaya District Court Decision. International Journal of Law and Politics Studies, 5(3), 01–06. https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.3.1

Sukiati, S., Mukhsin, Abd., & Al-Farizi, D. (2024). Methods of Analyzing Judges' Decisions in Normative Legal Research Case-based Approach and Islamic Law. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss), 6(3), 1310–1319. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1972

Suwarti, S., Khunmay, D., & Abannokovya, S. (2022). Conflicts occurring due to the application of different legal inheritance systems in Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 30(2), 214–227. https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21020

Tangkau, T., Tangkau, D. J., Thalib, P., Nugraha, X., & Agustin, W. (2019). Analysis on Non Muslim Heir Position Towards the Inheritance of Muslim Testator in Indonesia. Yuridika, 35(2), 389. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.15931

Yulianto, A., & Farhani, A. (2021). Transfer of Party in The Agreement May Void the Agreement as A New Today of Law in Indonesia. Journal of Legal Research, 3(3), 365–382. https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20930