01787 - Yurisdiksi dalam Perspektif Hukum Islam: Konsep, Dimensi, dan Institusionalisasi

Jurisdiction in Islamic Law Perspective: Concept, Dimensions, and Institutionalization

Abstract

This article examines the concept of jurisdiction (yurisdiksi) from the perspective of Islamic law, covering its theoretical foundations, dimensions, and institutionalization in modern legal systems, particularly in Indonesia. Using a normative legal research approach through analysis of literature and positive legal instruments, this study explains that jurisdiction in Islamic law operates through three main dimensions: personal (who is subject to sharia), territorial (the limits of judicial authority within an appointed area), and material (the types of cases within a judge's mandate). The Islamic tradition also recognizes non-litigation dispute resolution forums such as ṣulḥ (reconciliation) and taḥkīm (arbitration) as legitimate mechanisms that complement judicial jurisdiction. In the Indonesian context, the institutionalization of Islamic law through the Religious Courts demonstrates how the principle of Islamic personality and voluntary submission shape personal jurisdiction, while the division of absolute and relative competence operationalizes material and territorial boundaries. However, jurisdictional overlaps—particularly in Islamic banking disputes and the bankruptcy of Islamic financial institutions—remain challenges requiring regulatory harmonization. The case of Aceh, where the Mahkamah Syar'iyah holds broader jurisdiction including jināyah matters, and the comparison with Malaysia's approach, further illustrate that the institutionalization of sharia-based jurisdiction can vary significantly across states depending on constitutional construction, legislation, and judicial interpretation.

Keywords: jurisdiction; Islamic law; Religious Courts; absolute competence; relative competence; sharia economic disputes

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep yurisdiksi dari perspektif hukum Islam, meliputi landasan teoritis, dimensi, dan institusionalisasinya dalam sistem hukum modern, khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif melalui analisis kepustakaan dan instrumen hukum positif, kajian ini menjelaskan bahwa yurisdiksi menurut hukum Islam bekerja melalui tiga dimensi utama: personal (siapa yang tunduk pada syariah), teritorial (batas otoritas hakim dalam wilayah penugasan), dan materiil (jenis perkara yang menjadi mandat hakim). Tradisi Islam juga menempatkan forum penyelesaian sengketa non-litigasi seperti ṣulḥ (perdamaian) dan taḥkīm (arbitrase) sebagai mekanisme yang sah dan melengkapi yurisdiksi pengadilan. Dalam konteks Indonesia, institusionalisasi hukum Islam melalui Pengadilan Agama memperlihatkan bagaimana asas personalitas keislaman dan penundukan diri sukarela membentuk yurisdiksi personal, sementara pembagian kompetensi absolut dan relatif mengoperasionalkan batas materiil dan teritorial. Namun demikian, persinggungan yurisdiksi—terutama dalam sengketa perbankan syariah dan kepailitan lembaga keuangan syariah—masih menjadi tantangan yang memerlukan harmonisasi regulasi. Kasus Aceh, di mana Mahkamah Syar'iyah memiliki yurisdiksi lebih luas termasuk perkara jināyah, serta perbandingan dengan pendekatan Malaysia, semakin memperlihatkan bahwa institusionalisasi yurisdiksi berbasis syariah dapat sangat bervariasi antar negara bergantung pada konstruksi konstitusional, legislasi, dan penafsiran peradilan.

Kata Kunci: yurisdiksi; hukum Islam; Pengadilan Agama; kompetensi absolut; kompetensi relatif; sengketa ekonomi syariah

________________________________________

1. Pendahuluan: Konsep "Yurisdiksi" dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Dalam kajian hukum, yurisdiksi (sering dipertukarkan dengan istilah kompetensi atau kewenangan mengadili) dipahami sebagai otoritas hukum suatu pengadilan untuk "mengambil pengetahuan" (cognizance) dan memutus perkara, yang lazim dibatasi oleh wilayah, subjek (orang/badan), dan jenis perkara (materi) (Faisal, 2017; Guk-Guk et al., 2019). Pemaknaan ini sejalan dengan definisi umum yang melihat yurisdiksi sebagai kewenangan hukum terhadap orang/badan/peristiwa tertentu dalam lingkup teritorial tertentu (Faisal, 2017; Guk-Guk et al., 2019). Dalam konteks praktik peradilan modern (termasuk Indonesia), perbincangan yurisdiksi kerap dioperasionalkan melalui dua kategori besar, yaitu kompetensi absolut (berdasarkan jenis/materi perkara dan lingkungan peradilannya) dan kompetensi relatif (berdasarkan wilayah pengadilan yang berwenang) (Situngkir, 2019; Ridwan et al., 2023).

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh dan praktik al-qaḍāʾ), pembahasan yurisdiksi menjadi penting karena otoritas hakim (qāḍī) dan otoritas negara/penguasa (wilāyah) selalu dikaitkan dengan batas penugasan, batas wilayah, serta jenis perkara yang ditangani. Di samping itu, tradisi Islam juga mengenal beragam forum penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti ṣulḥ (perdamaian) dan taḥkīm (arbitrase) (Aryanto, 2019; Fiqqih & Irawati, 2024; Wulan, 2019). Dengan demikian, "yurisdiksi menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai kerangka kewenangan untuk mengadili/menyelesaikan perkara yang ditentukan oleh (i) subjek hukum yang terikat/menundukkan diri pada hukum Islam, (ii) lokasi/wilayah berlakunya otoritas, dan (iii) materi perkara yang menjadi mandat lembaga atau hakim (Fiqqih & Irawati, 2024).

________________________________________

2. Istilah dan Struktur Yurisdiksi dalam Tradisi Hukum Islam: Absolut dan Relatif

Literatur yang mengaitkan mekanisme penyelesaian sengketa muʿāmalah dengan tradisi Islam menjelaskan bahwa "yurisdiksi hakim" dalam tradisi Islam dapat dibedakan menjadi dua, yakni yurisdiksi absolut dan yurisdiksi relatif (Fiqqih & Irawati, 2024). Yurisdiksi absolut dijelaskan sebagai cakupan perkara yang ditangani hakim sesuai mandatnya, yang dapat mencakup materi perdata maupun pidana (sesuai desain kewenangan pada suatu masa/pengaturan) (Fiqqih & Irawati, 2024). Sementara itu, yurisdiksi relatif dipahami sebagai keterikatan kewenangan hakim pada wilayah tempat ia diangkat/ditugaskan, dengan kaidah praktis bahwa sengketa domisili mengikuti domisili tergugat (Fiqqih & Irawati, 2024). Pembedaan absolut–relatif ini memperlihatkan adanya kesetaraan konseptual dengan praktik hukum acara modern yang juga membedakan kewenangan berdasarkan materi dan wilayah (Situngkir, 2019; Ridwan et al., 2023).

Di sisi lain, tradisi Islam tidak memonopoli penyelesaian sengketa hanya pada litigasi; ia juga menempatkan penyelesaian damai (ṣulḥ) dan arbitrase (taḥkīm) sebagai jalur penting yang secara konseptual berinteraksi dengan yurisdiksi pengadilan—misalnya ketika eksekusi putusan arbitrase memerlukan pengesahan pengadilan di yurisdiksi tertentu (Aryanto, 2019; Wulan, 2019). Karena itu, pembicaraan yurisdiksi dalam hukum Islam tidak hanya menyangkut "pengadilan apa yang berwenang," melainkan juga menyangkut "forum apa yang sah/tepat" untuk menyelesaikan sengketa, termasuk forum non-litigasi yang diakui dalam tradisi muʿāmalah (Aryanto, 2019; Wulan, 2019; Yasin & Subkhi, 2012).

________________________________________

3. Dimensi Yurisdiksi menurut Hukum Islam: Subjek (Personal), Wilayah (Teritorial), dan Materi (Substantif)

3.1 Yurisdiksi Personal: Siapa yang Menjadi Subjek Hukum

Dalam hukum Islam—khususnya ketika dibahas dalam konteks hubungan internasional (siyāsah dauliyyah)—perdebatan yurisdiksi personal dapat muncul ketika subjeknya adalah orang asing yang berada di wilayah dār al-Islām (misalnya diplomat yang memperoleh status aman/mustaʾmin). Sumber yang membahas kekebalan diplomatik menunjukkan adanya diskursus ulama tentang apakah seorang diplomat asing yang melakukan tindak pidana atau perbuatan perdata di wilayah Islam tunduk pada yurisdiksi/hukum setempat, dan dicatat adanya perbedaan pendapat; misalnya pandangan yang dinisbatkan kepada Malik, Syafi'i, dan Ahmad bahwa hukum Islam berlaku atas perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah dār al-Islām terhadap wakil diplomatik asing yang berstatus mustaʾmin. Pada saat yang sama, sumber tersebut juga menekankan bahwa persoalan "kekebalan yurisdiksi" perlu ditilik karena hukum syariah yang bersumber dari nash tidak otomatis terikat kebiasaan internasional, sehingga hubungan antara kekebalan dan yurisdiksi diperlakukan sebagai isu normatif yang diperdebatkan.

Dalam konteks negara-bangsa modern yang mengakomodasi peradilan agama, dimensi yurisdiksi personal sering diproyeksikan ke dalam asas personalitas keislaman, yakni kewenangan peradilan agama untuk perkara perdata tertentu yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam, termasuk perluasan pemahaman yang mencakup "orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam" dalam hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama (Sasmito, 2018; Siregar et al., 2022). Dengan demikian, dalam pembacaan kontemporer, yurisdiksi personal dalam "hukum Islam di ranah peradilan" tidak hanya ditentukan oleh identitas formal keagamaan para pihak, tetapi juga oleh penundukan diri sukarela pada rezim syariah dalam hubungan hukum tertentu (Sasmito, 2018; Siregar et al., 2022).

3.2 Yurisdiksi Teritorial: Batas Wilayah Otoritas Mengadili

Dalam tradisi peradilan Islam yang dijelaskan melalui kerangka "yurisdiksi relatif," hakim dianggap sah memutus perkara di wilayah hukum tempat ia diangkat, dan sengketa domisili mengikuti domisili tergugat (Fiqqih & Irawati, 2024). Konsep ini menegaskan bahwa wilayah (wilāyah) bukan sekadar faktor administratif, melainkan bagian dari struktur legitimasi kewenangan mengadili (Fiqqih & Irawati, 2024). Prinsip pembatasan kewenangan oleh wilayah juga paralel dengan penjelasan dalam teori kompetensi modern bahwa persoalan yurisdiksi dapat timbul karena faktor wilayah (locality) yang membatasi kewenangan tiap pengadilan dalam suatu daerah hukum tertentu (kompetensi relatif/distribusi kekuasaan) (Situngkir, 2019).

Dalam praktik Indonesia, "wilayah yurisdiksi" pengadilan agama dipahami sebagai cakupan teritorial tertentu (misalnya satu kabupaten/kota) untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang menerima perkara (Ridwan et al., 2023; Sekartadji, 2017). Bahkan dalam kajian tentang kewenangan relatif pengadilan agama, ditegaskan bahwa setiap pengadilan agama memiliki wilayah hukum (yurisdiksi relatif) tertentu yang meliputi satu kotamadya atau kabupaten, yang berimplikasi pada penentuan forum pengajuan perkara dan hak eksepsi (Ridwan et al., 2023; Sekartadji, 2017). Dengan demikian, dimensi teritorial dalam yurisdiksi menurut hukum Islam—ketika diinstitusionalisasikan—menjadi mekanisme teknis yang menjaga ketertiban pembagian beban perkara sekaligus memastikan perkara diajukan pada forum yang tepat (Ridwan et al., 2023; Sekartadji, 2017; Situngkir, 2019).

3.3 Yurisdiksi Materiil (Substantif): Jenis Perkara yang Ditangani

Sumber yang mengkaji penyelesaian sengketa muʿāmalah menjelaskan bahwa yurisdiksi absolut hakim dapat mencakup perkara perdata maupun pidana (sesuai penugasan), dan pada masa tertentu yurisdiksi absolut hakim "bertambah" mencakup penganiayaan oleh penguasa, urusan ḥisbah, dan maẓālim, selain penyelesaian sengketa melalui peradilan maupun lembaga di luar pengadilan (Fiqqih & Irawati, 2024). Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, cakupan materi yurisdiksi tidak tunggal: ada spektrum otoritas yang dapat melebar atau menyempit tergantung desain kelembagaan dan mandat penguasa (Fiqqih & Irawati, 2024; Yasin & Subkhi, 2012).

Dalam konteks Indonesia, penegasan yurisdiksi materiil peradilan agama terumuskan secara positif melalui kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di antara orang-orang beragama Islam, yang dipahami sebagai "kewenangan absolut" berdasarkan materi perkara (misalnya perkawinan, waris, wakaf, zakat, hingga ekonomi syariah) (Ridwan et al., 2023; Sasmito, 2018). Perluasan kompetensi absolut peradilan agama pada bidang ekonomi syariah juga ditegaskan sebagai konsekuensi perubahan regulasi peradilan agama, sehingga sengketa ekonomi syariah (termasuk perbankan syariah) diposisikan sebagai ranah kewenangan peradilan agama (Darayani, 2021; Kholifah et al., 2022; Siregar et al., 2022). Dalam analisis filosofis kompetensi peradilan agama atas ekonomi syariah, dasar kompetensinya diletakkan pada prinsip personalitas keislaman yang mengandung unsur penggunaan prinsip syariah dalam hubungan hukum, sehingga jika sengketa termasuk ekonomi syariah maka peradilan agama dipandang kompeten untuk menanganinya, termasuk putusan pengadilan (Kholifah et al., 2022; Sasmito, 2018).

________________________________________

4. Forum Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam dan Relasinya dengan Yurisdiksi

Dalam tradisi muʿāmalah, penyelesaian sengketa tidak dibatasi pada litigasi. Kajian tentang sengketa ekonomi syariah berbasis ṣulḥ menekankan bahwa penyelesaian di pengadilan cenderung memerlukan waktu lama dan menghasilkan pola menang–kalah, sehingga ṣulḥ (perdamaian) menjadi alternatif yang dapat dikembangkan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase (Wulan, 2019). Sejalan dengan itu, kajian tentang arbitrase perbankan syariah menegaskan bahwa arbitrase dalam hukum Islam dikenal sebagai taḥkīm, yaitu pengangkatan wasit/juru damai oleh pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara secara damai (Aryanto, 2019). Dengan demikian, yurisdiksi dalam kerangka Islam harus dibaca berdampingan dengan desain multi-forum: ada wilayah litigasi (al-qaḍāʾ) dan ada wilayah non-litigasi (ṣulḥ/taḥkīm) yang sama-sama memiliki legitimasi normatif dalam tradisi (Aryanto, 2019; Fiqqih & Irawati, 2024; Wulan, 2019).

Relasi yurisdiksi dan forum non-litigasi juga tampak ketika putusan arbitrase perlu diakui atau dieksekusi dalam suatu yurisdiksi. Kajian tentang ṣulḥ menyatakan bahwa bila hukum dalam yurisdiksi tertentu menetapkan pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan, maka pengadilan berperan mengesahkan pelaksanaan putusan tersebut (Wulan, 2019). Dalam konteks Indonesia, pembahasan BASYARNAS menunjukkan bahwa legitimasi kewenangannya bergantung pada ada/tidaknya perjanjian arbitrase (sebelum atau sesudah sengketa), dan tindakan pendaftaran serta eksekusi putusannya diposisikan untuk dilakukan melalui pengadilan agama dengan argumentasi kompetensi absolut pengadilan agama atas sengketa ekonomi syariah dan relevansi substansi hukum Islam yang digunakan BASYARNAS (Siregar et al., 2022; Yasin & Subkhi, 2012). Ini memperlihatkan bahwa yurisdiksi pengadilan agama tidak selalu "menggantikan" forum non-litigasi, melainkan dapat berfungsi sebagai simpul institusional untuk memastikan putusan non-litigasi bekerja secara efektif dalam sistem hukum (Aryanto, 2019; Siregar et al., 2022; Yasin & Subkhi, 2012).

________________________________________

5. Institusionalisasi Yurisdiksi Hukum Islam di Indonesia: Pengadilan Agama sebagai Contoh Operasional

5.1 Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama dan Asas Personalitas Keislaman

Kajian tentang peradilan agama di Indonesia menegaskan bahwa kewenangan pengadilan agama dibangun atas dua dimensi: kewenangan absolut (berdasarkan materi perkara yang ditentukan peraturan) dan kewenangan relatif (berdasarkan wilayah yurisdiksi pengadilan tertentu) (Ridwan et al., 2023; Sekartadji, 2017). Dalam uraian yang secara eksplisit mengaitkan kewenangan absolut dengan asas personalitas keislaman, disebutkan dua elemen pokok: para pihak sama-sama beragama Islam dan hubungan hukum yang mengikat perkara berbasis hukum Islam (Ridwan et al., 2023). Selain itu, perluasan konseptual "antara orang-orang yang beragama Islam" juga mencakup orang/badan hukum yang menundukkan diri sukarela kepada hukum Islam pada hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama (Siregar et al., 2022). Konsepsi ini penting karena membuka ruang pembahasan yurisdiksi personal berbasis "penundukan diri" sebagai kategori yang menautkan identitas subjek, jenis hubungan hukum, dan pilihan rezim normatif (Sieto & Dewanto, 2023; Siregar et al., 2022).

Dalam perspektif pembinaan peradilan agama pada sengketa ekonomi syariah, dikemukakan bahwa pengadilan agama dipandang lebih utama untuk memutus sengketa ekonomi syariah karena didukung oleh perangkat hukum materiil (misalnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES) dan karakter aparatur peradilan (hakim disyaratkan beragama Islam serta menguasai hukum Islam) (Darayani, 2021). Argumen ini sekaligus menguatkan gagasan bahwa yurisdiksi materiil (ekonomi syariah) dan yurisdiksi personal (pihak yang tunduk pada syariah) saling bertaut dalam desain pengadilan agama sebagai institusi (Darayani, 2021; Kholifah et al., 2022; Siregar et al., 2022).

5.2 Persinggungan Yurisdiksi dan Problem Dualisme Forum dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam praktik hukum positif Indonesia, persinggungan yurisdiksi antara peradilan agama dan peradilan umum terutama tampak pada sengketa perbankan syariah, yang dijelaskan sebagai contoh terjadinya persinggungan yurisdiksi antar pengadilan (Sasmito, 2018). Penelitian tentang interpretasi Pasal 55 UU Perbankan Syariah mencatat adanya penyebab persinggungan kewenangan, dan juga menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama dapat terbelah dalam menafsirkan apakah norma tersebut memberi opsi forum atau justru mereduksi kewenangan pengadilan agama (Sasmito, 2018). Kajian tentang dualisme yurisdiksi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama berdasarkan ketentuan tentang kewenangan pengadilan agama, dan menempatkan asas personalitas keislaman serta asas penundukan diri sukarela sebagai basis penting dalam menentukan forum yang tepat. Dengan demikian, problem yurisdiksi tidak hanya menyangkut "di mana gugatan didaftarkan," tetapi juga menyangkut bagaimana norma yang berpotensi multitafsir memproduksi kompetisi antar forum dan ketidakpastian bagi para pihak (Sasmito, 2018).

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (disebutkan bertanggal 29 Agustus 2013 dalam salah satu kajian), dijelaskan bahwa putusan tersebut menegaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan absolut peradilan agama dan bersifat final and binding serta mengikat secara erga omnes (Siregar et al., 2022). Namun, kajian lain menunjukkan bahwa pasca putusan tersebut masih ditemukan fenomena sengketa ekonomi syariah yang diadili di peradilan umum, dan ditekankan bahwa putusan peradilan umum yang mengadili sengketa ekonomi syariah dapat tidak mempertimbangkan dogma hukum yang menuntut pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis (Siregar et al., 2022). Kajian tentang implikasi putusan MK tersebut juga menekankan bahwa peradilan umum tidak mengaplikasikan hukum Islam sebagai dasar mengadili sengketa perbankan syariah, dan putusan MK dipandang menguatkan eksistensi peradilan agama sekaligus menutup peluang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan umum (Sieto & Dewanto, 2023; Siregar et al., 2022). Dua kelompok sumber ini memperlihatkan nuansa: di tingkat norma dan doktrin, kompetensi absolut peradilan agama ditegaskan, tetapi pada tingkat praktik, isu kepatuhan forum dan konsistensi penerapan masih menjadi persoalan yang dibahas secara kritis (Sieto & Dewanto, 2023; Siregar et al., 2022).

5.3 Sengketa Kepailitan/PKPU Lembaga Syariah dan Konflik Yurisdiksi dengan Pengadilan Niaga

Isu yurisdiksi materiil menjadi lebih kompleks pada sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah. Kajian tentang kepailitan perbankan syariah menyatakan bahwa pasca penguatan yurisdiksi ekonomi syariah pada peradilan agama, kewenangan absolut sengketa ekonomi Islam beralih ke pengadilan agama, dan yurisdiksi dipahami sebagai kompetensi/kekuasaan mengadili untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tertentu (Kholifah et al., 2022). Namun, kajian yang menyoroti kepailitan asuransi syariah mencatat bahwa seluruh perkara kepailitan (termasuk berbasis akad syariah) masih ditangani Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum karena belum ada pengadilan khusus yang menaunginya, sekaligus menilai perlunya aturan lebih eksplisit terkait penanganan kepailitan asuransi syariah (Suciningtyas, 2021). Selaras dengan itu, kajian lain menegaskan adanya disharmoni regulasi dan ketidakpastian hukum akibat "tarik-menarik" antara kompetensi absolut peradilan agama dan kewenangan Pengadilan Niaga dalam kepailitan/PKPU lembaga syariah, serta mendorong unifikasi dan harmonisasi aturan khusus untuk kepailitan syariah (Somadiyono, 2020). Dengan demikian, pada area kepailitan, diskursus yurisdiksi menurut (dan untuk) hukum Islam di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana konflik forum dapat memengaruhi kesesuaian penyelesaian sengketa dengan akad syariah dan prinsip-prinsip substantif yang mendasarinya (Kholifah et al., 2022; Somadiyono, 2020; Suciningtyas, 2021).

________________________________________

6. Kasus Khusus: Aceh dan Perluasan Yurisdiksi (Terutama Jināyah) dalam Kerangka Syariah

Diskursus yurisdiksi hukum Islam juga memperoleh contoh khas pada Aceh. Kajian mengenai penerapan hukum pidana Islam di Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Syariah di Aceh memiliki kompetensi lebih luas dibanding pengadilan agama di provinsi lain karena mencakup perkara pidana selain perkara perdata tertentu, dan berdasarkan ketentuan yang dikutip, pengadilan syariah Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ahwal al-syakhṣiyyah, muʿāmalah, dan jināyah (Mubarok, 2017). Penelitian tentang vigilantisme dan Qanun Jinayat di Aceh juga menyebut bahwa setelah berlakunya suatu undang-undang yang memberi Aceh kekuasaan menerapkan syariah, pengadilan syariah diberdayakan untuk mengadili perkara pidana tertentu (Islamic crimes), meskipun kajian tersebut menyoroti persoalan prosedural dan praktik sosial penegakan (misalnya vigilantisme) yang bertentangan dengan prosedur hukum (Hadju, 2019). Kajian terbaru mengenai kewenangan hukum di Aceh menekankan bahwa yurisdiksi khusus Aceh memperlihatkan tantangan membedakan yurisdiksi eksklusif Mahkamah Syar'iyah dan perkara yang berada dalam kerangka peraturan nasional, sehingga batas yurisdiksi menjadi isu yang perlu kejelasan (Barodi, 2021).

Ketiga sumber ini menunjukkan bahwa "yurisdiksi menurut hukum Islam" dalam konteks negara modern bisa mengambil bentuk variasi desain kelembagaan: di Aceh, yurisdiksi tidak hanya berhenti pada perdata keluarga/ekonomi syariah, tetapi juga menyentuh jināyah pada batas tertentu, yang sekaligus memunculkan problem koordinasi dan penegasan batas kewenangan dengan sistem peradilan nasional (Barodi, 2021; Mubarok, 2017). Dengan kata lain, Aceh memperlihatkan bahwa yurisdiksi berbasis syariah dapat menjadi "lex specialis" yang memerlukan kejelasan batas materiil dan prosedural agar tidak memicu ketidakpastian atau konflik kewenangan (Barodi, 2021; Hadju, 2019; Mubarok, 2017).

________________________________________

7. Perbandingan Ringkas: Yurisdiksi Syariah di Malaysia dan Isu "Subjek" (Orang vs. Badan Hukum)

Untuk menajamkan dimensi "subjek," studi perbandingan penyelesaian sengketa perbankan Islam Indonesia–Malaysia menunjukkan bahwa istilah yurisdiksi sering disamakan dengan kompetensi/kewenangan, termasuk pengertian sebagai area otoritas dan wilayah geografis pengadilan berkuasa mengadili jenis perkara tertentu. Dalam konteks Malaysia, sumber tersebut mengutip sebuah putusan yang menyatakan bahwa pengadilan syariah memiliki yurisdiksi atas orang beragama Islam, sementara bank syariah merupakan badan hukum yang tidak "beragama," sehingga pengadilan syariah tidak memiliki yurisdiksi terhadapnya dalam logika putusan tersebut. Sejalan dengan itu, kajian komparatif sistem hukum Indonesia–Malaysia juga menyebut pengadilan syariah sebagai pengadilan di tingkat negara bagian yang agak terpisah dari pengadilan federal, dan pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi dalam perkara syariah di bawah otoritas pengadilan syariah (Susanto, 2022). Dua sumber ini menonjolkan bahwa di Malaysia, batas yurisdiksi syariah ditekankan sangat kuat pada personal jurisdiction (Muslim-only), yang dapat menimbulkan isu ketika pihak yang terlibat adalah badan hukum (Susanto, 2022).

Jika dibandingkan dengan konsepsi Indonesia yang memperluas "antara orang-orang yang beragama Islam" hingga mencakup pihak yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam (termasuk kemungkinan badan hukum dalam hubungan ekonomi syariah), maka terlihat perbedaan penekanan: Indonesia mendorong submission-based jurisdiction dalam sengketa syariah tertentu, sedangkan sumber-sumber mengenai Malaysia (dalam konteks yang dikutip) menegaskan batas personal yang lebih ketat (Siregar et al., 2022). Perbandingan ini menunjukkan bahwa yurisdiksi menurut hukum Islam—ketika diinstitusionalisasikan—dapat berbeda antar negara karena perbedaan konstruksi konstitusional, legislasi, dan penafsiran peradilan tentang "siapa subjek" hukum syariah (Siregar et al., 2022; Susanto, 2022).

________________________________________

8. Kesimpulan: Konfigurasi Yurisdiksi menurut Hukum Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, yurisdiksi menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai kerangka kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang bekerja melalui tiga dimensi utama: (i) personal/subjek (siapa yang tunduk atau menundukkan diri pada syariah, termasuk diskursus tentang orang asing/diplomat dan status aman), (ii) teritorial/wilayah (batas otoritas hakim/pengadilan pada wilayah penugasan), dan (iii) materiil (jenis perkara yang menjadi mandat—perdata keluarga, muʿāmalah, ekonomi syariah, dan dalam desain tertentu juga jināyah) (Fiqqih & Irawati, 2024; Ridwan et al., 2023). Tradisi Islam juga menempatkan yurisdiksi pengadilan berdampingan dengan forum non-litigasi seperti ṣulḥ dan taḥkīm yang dapat menjadi jalur penyelesaian sengketa, dengan relasi fungsional ketika putusan non-litigasi memerlukan mekanisme pengesahan/eksekusi dalam yurisdiksi tertentu (Aryanto, 2019; Wulan, 2019; Yasin & Subkhi, 2012).

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, institusionalisasi hukum Islam melalui pengadilan agama memperlihatkan bagaimana asas personalitas keislaman dan penundukan diri sukarela membentuk yurisdiksi personal, sementara pembagian kompetensi absolut–relatif mengoperasionalkan batas materiil dan teritorial; sekaligus praktik memperlihatkan adanya titik persinggungan yurisdiksi (misalnya perbankan syariah dan kepailitan lembaga syariah) yang memerlukan harmonisasi regulasi agar penyelesaian sengketa tetap selaras dengan karakter akad dan prinsip syariah (Siregar et al., 2022; Somadiyono, 2020; Suciningtyas, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aryanto, J. (2019). Dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah. Adil Jurnal Hukum, 3(1), 93–122. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836

Barodi, N. B. S. S. (2021). The Shari'ah legal profession in the Philippines: The status quo and cues of its future. IIUM Law Journal, 29(2), 331–362. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i2.563

Darayani, N. M. C. (2021). Kajian hukum pidana internasional dalam yurisdiksi universal terhadap penanggulangan kejahatan perompakan laut di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1007

Faisal, M. (2017). Eksistensi pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa bisnis "syariah" perspektif hukum positif di Indonesia. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 5(3), 398. https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.508

Fiqqih, I. A., & Irawati. (2024). Tinjauan penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam kasus Spartly Island antara Filipina dan China. Bandung Conference Series Law Studies, 4(1), 209–215. https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9807

Guk-Guk, D. G. R., Barus, U. M., & Muazzul, M. (2019). Tinjauan yuridis kompetensi absolut pengadilan sebagai faktor penyebab tidak dapat diterimanya gugatan (Studi kasus putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). Juncto Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 41–51. https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.191

Hadju, Z. A. A. (2019). Anotasi spirit unable dan unwilling terhadap kejahatan perang Israel Palestina. Jambura Law Review, 1(2), 167–191. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1990

Kholifah, U. N., Fitriyah, F., & Mustakim, A. A. (2022). Tinjauan yuridis asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan terhadap putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama Kota Malang tahun 2019. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 6(2), 144–157. https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.158

Mubarok, A. Z. S. (2017). Reformasi konstitusi dan yudisial dalam bingkai konstitusionalisme di Arab Saudi. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1), 1–29. https://doi.org/10.21580/jish.21.2514

Ridwan, A., Mukhlas, O. S., & Sururie, R. W. (2023). Analisis kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian kepailitan asuransi syariah: Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Strata Social and Humanities Studies, 1(2), 176–185. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.117

Sasmito, J. (2018). Judicial independence in the enforcement of military crimes in the Indonesian justice system. Lex Publica, 5(1), 16–22. https://doi.org/10.58829/lp.5.1.2018.16-22

Sekartadji, K. (2017). Prospek dan tantangan International Criminal Court. Jurnal Hukum & Pembangunan, 34(2), 91. https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no2.1431

Sieto, G., & Dewanto, W. A. (2023). Analisis tindakan Juan Evo Morales yang memerintahkan pendukungnya untuk menghalangi bantuan Covid-19 bagi masyarakat Bolivia ditinjau dari Statuta Roma 1998. Argumentum Jurnal Magister Hukum, 9(2), 177–192. https://doi.org/10.24123/argu.v9i2.6042

Siregar, M. R., Rifai, A., & Mariana, M. (2022). Hukum ekonomi syariah dan dampaknya terhadap perkembangan hubungan bisnis Muslim dan non-Muslim di Timur Tengah studi kasus Uni Emirat Arab. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(2). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i2.15036

Situngkir, D. A. (2019). Perbandingan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM. Indonesian Journal of Criminal Law, 1(2), 109–120. https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.355

Somadiyono, S. (2020). Perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia. Wajah Hukum, 4(2), 414. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.243

Suciningtyas, P. (2021). The South China Sea disputes in international law perspective. The Digest Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 2(1), 117–142. https://doi.org/10.15294/digest.v2i1.48634

Susanto, Y. A. (2022). Gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dihubungkan dengan prinsip ekonomi syariah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535

Wulan, A. R. (2019). Pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 perspektif Siyasah Dauliyah. Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 191–212. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859

Yasin, M. N., & Subkhi, M. Y. (2012). Interpretasi hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 4(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2983