01788 - Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian atas Sharīʿa, Fiqh, dan Qānūn dalam Konteks Lintas-Batas

Abstract

This article examines extraterritorial jurisdiction from the perspective of Islamic law, understood as the authority of a state to enforce its laws over acts occurring outside its territory based on the principles of active nationality, passive nationality, or the protection of state interests. Drawing on classical and contemporary Islamic legal literature, this study argues that extraterritorial jurisdiction in Islamic law cannot be reduced to a direct adoption of modern doctrinal principles. Instead, it operates through a set of mechanisms that allow Sharīʿa- and fiqh-based norms to function across territorial boundaries. These mechanisms include: (1) the classical territorial-political framework of dār al-Islām and dār al-ḥarb, reformulated in fiqh al-aqalliyyāt for minority contexts; (2) the concept of protection and asylum applicable in diplomatic missions and warships, acknowledged as extending beyond the formal territory of Islamic states; (3) the historical experience of jurisdictional pluralism and the capitulation regime in the Ottoman Empire; and (4) the contemporary mechanism of rejecting the recognition and enforcement of foreign arbitral awards on the grounds of Sharīʿa public policy. These mechanisms operate within the broader context that Sharīʿa, as divine norm, requires plural fiqh elaboration, often positivized through qānūn in modern hybrid states. The most evident form of extraterritoriality in the available references is through human protection and control over the domestic effects of foreign legal norms—not merely the criminalization of acts committed abroad.

Keywords: extraterritorial jurisdiction, Islamic law, Sharīʿa, fiqh, qānūn, public policy, arbitration

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji yurisdiksi ekstrateritorial dalam perspektif hukum Islam, yang didefinisikan sebagai kewenangan suatu negara untuk memberlakukan hukumnya terhadap perbuatan yang terjadi di luar wilayahnya berdasarkan asas nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, atau perlindungan kepentingan negara. Dengan bertumpu pada literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, kajian ini berargumen bahwa yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum Islam tidak dapat direduksi sebagai adopsi langsung atas prinsip-prinsip doktrin modern. Sebaliknya, ia beroperasi melalui serangkaian mekanisme yang memungkinkan norma berbasis Sharīʿa dan fiqh bekerja melintasi batas teritorial. Mekanisme tersebut meliputi: (1) kerangka teritorial-politik klasik dār al-Islām dan dār al-ḥarb yang direformulasi dalam fiqh al-aqalliyyāt untuk konteks minoritas; (2) konsep pelindungan dan suaka yang dapat bekerja di misi diplomatik dan kapal perang serta diakui melampaui wilayah negara Islam; (3) pengalaman historis pluralisme yurisdiksi dan rezim kapitulasi di Kesultanan Ottoman; serta (4) mekanisme kontemporer penolakan pengakuan dan penegakan putusan arbitrase asing atas dasar kebijakan publik Sharīʿa. Seluruh mekanisme ini beroperasi dalam konteks bahwa Sharīʿa sebagai norma ilahi memerlukan elaborasi fiqh yang plural, yang lazimnya dipositifkan melalui qānūn dalam negara modern yang cenderung hibrida. Bentuk ekstrateritorialitas yang paling jelas dalam referensi yang dikaji adalah melalui perlindungan manusia dan kontrol atas efek hukum asing di dalam negeri—bukan semata pemidanaan perbuatan yang terjadi di luar negeri.

Kata kunci: yurisdiksi ekstrateritorial, hukum Islam, Sharīʿa, fiqh, qānūn, kebijakan publik, arbitrase

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam tulisan ini, "yurisdiksi ekstrateritorial" dipakai sesuai rumusan tugas: kewenangan suatu negara untuk memberlakukan hukumnya terhadap perbuatan yang terjadi di luar wilayahnya berdasarkan asas nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, atau perlindungan kepentingan negara. Agar konsep ini dapat dibahas "menurut hukum Islam", terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa literatur yang disediakan menempatkan hukum Islam sebagai suatu spektrum yang mencakup (i) Sharīʿa sebagai hukum ilahi yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah, (ii) fiqh sebagai aktivitas intelektual manusia dan korpus doktrin hasil ijtihad untuk menurunkan kaidah dan aturan praktis dari sumber tersebut, serta (iii) qānūn/legislasi negara modern (dan bentuk kebijakan pemerintahan seperti siyāsa sharʿiyya) yang berinteraksi dengan fiqh dan kebutuhan kenegaraan kontemporer (Afdal, 2017; Ruano, 2022; Thalib, 2018; Waheedi, 2021; Yuslem, 2020).

Pembedaan ini penting karena "yurisdiksi" (kewenangan mengadili/menegakkan) dalam praktik modern biasanya melekat pada institusi negara dan perangkat legislasi positif, sementara fiqh juga dapat beroperasi sebagai norma dan etika yang memandu perilaku umat tanpa selalu dipositifkan sebagai undang-undang negara (Ruano, 2022; The Sources of Qatari Contract Law, 2023; Waheedi, 2021).

Dengan kerangka tersebut, analisis yurisdiksi ekstrateritorial dalam perspektif hukum Islam—berdasarkan referensi yang tersedia—lebih produktif dilakukan melalui: (a) bagaimana fikih klasik dan kontemporer memetakan ruang politik-hukum, misalnya pembelahan dār al-Islām/dār al-ḥarb; (b) bagaimana negara-negara modern menstrukturkan sumber hukum berupa hierarki antara undang-undang, Sharīʿa, fiqh, adat, dan "keadilan"; (c) bagaimana isu lintas-batas muncul dalam praktik, misalnya suaka/pelindungan dan penegakan putusan arbitrase asing; serta (d) bagaimana "ekstrateritorialitas" historis tampil melalui rezim kapitulasi dan pluralisme hukum, misalnya pada masa Ottoman (Alsharu, 2022; Edres, 1970; Farah & Hattab, 2020; Fatarib et al., 2023; Meirison & Muhammadi, 2019; Syahrin, 2018; The Sources of Qatari Contract Law, 2023).

________________________________________

II. Landasan Konseptual: Sharīʿa, Fiqh, dan Qānūn sebagai Prasyarat Pembahasan Yurisdiksi

Sejumlah rujukan menekankan bahwa penggunaan istilah "Sharīʿa" dan "fiqh" kerap dipertukarkan, padahal keduanya dapat dibedakan secara konseptual: Sharīʿa dipahami sebagai hukum ilahi yang berakar pada al-Qur'an dan tradisi Nabi, sedangkan fiqh adalah usaha intelektual manusia untuk menurunkan kaidah dan aturan praktis dari sumber tersebut, sekaligus hasil-hasil doktrin yang lahir dari proses itu (Afdal, 2017; Ruano, 2022; Thalib, 2018; Waheedi, 2021; Yuslem, 2020). Pembedaan ini berimplikasi langsung pada yurisdiksi: negara modern—melalui legislasi—mengoperasionalkan norma tertentu menjadi aturan positif, sedangkan fiqh bisa tetap berfungsi sebagai doktrin normatif yang memandu penalaran hakim, mufti, atau lembaga fatwa, termasuk ketika peraturan positif tidak memadai (Afdal, 2017; Ruano, 2022; The Sources of Qatari Contract Law, 2023; Yuslem, 2020).

Dalam kerangka negara modern, beberapa rujukan menjelaskan bahwa konstitusi atau sistem hukum dapat memasukkan Sharīʿa sebagai "sumber" atau "sumber utama" legislasi, bahkan melalui klausul "repugnancy" yang menyatakan aturan yang bertentangan dengan Sharīʿa tidak sah (Waheedi, 2021). Namun, sekalipun ada komitmen konstitusional terhadap Islam, hasilnya tidak seragam: penerapan dan penafsiran Sharīʿa dalam praktik dapat menghasilkan sistem yang semakin hibrida karena kebutuhan kontemporer dan dinamika kebijakan publik (Waheedi, 2021). Di titik inilah fiqh menjadi krusial: "makna" Sharīʿa dalam konstitusi dan hukum sering "dielaborasi" melalui fiqh sebagai kerja interpretatif manusia, sementara pada saat yang sama tidak ada kesepakatan tunggal atas makna Sharīʿa maupun keluaran fiqh yang seragam (Farah & Hattab, 2020; Waheedi, 2021). Ketidakseragaman ini penting bagi yurisdiksi ekstrateritorial karena klaim "perlindungan kepentingan negara" atau "ketertiban umum" berbasis Sharīʿa sering membutuhkan artikulasi fiqh tertentu ketika berhadapan dengan peristiwa lintas negara—misalnya penolakan pengakuan putusan asing atas dasar kebijakan publik Sharīʿa (Farah & Hattab, 2020; Waheedi, 2021).

Beberapa rujukan juga menunjukkan bahwa negara-negara modern dapat mengatur hierarki sumber hukum yang mengintegrasikan fiqh/Sharīʿa sebagai rujukan ketika undang-undang positif tidak memberikan ketentuan. Contoh yang eksplisit tampak dalam legislasi Yordania: ketika pengadilan tidak menemukan ketentuan relevan dalam kodifikasi, hakim diarahkan untuk menerapkan kaidah fiqh yang "lebih sesuai", kemudian prinsip-prinsip umum Sharīʿa, lalu adat, lalu prinsip keadilan (Alsharu, 2022). Pola hierarki serupa juga dicatat dalam konteks Qatar: kodifikasi sipil menempatkan undang-undang di puncak, diikuti Sharīʿa (jika ada), praktik kebiasaan, dan "aturan keadilan", dengan penekanan bahwa Sharīʿa diposisikan sebagai sumber sekunder dalam tatanan privat modern (The Sources of Qatari Contract Law, 2023). Afghanistan juga digambarkan memiliki kerangka resmi yang merupakan "patchwork" antara hukum terkodifikasi yang berasal dari Sharīʿa, hukum sekuler, dan fiqh yang tidak terkodifikasi; aktor peradilan sering bimbang soal norma mana yang didahulukan atau memilih norma yang dianggap paling tepat (Wimpelmann, 2017), sementara konstitusinya memerintahkan pengadilan menerapkan hukum negara dan ketika hukum diam, memutus secara adil dalam batas konstitusi dan sesuai fiqh Hanafi (Rahbari, 2018).

Seluruh contoh ini memperlihatkan bahwa pembahasan yurisdiksi—termasuk kemungkinan menjangkau peristiwa luar wilayah—tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sebuah negara menstrukturkan relasi antara legislasi positif, Sharīʿa, dan fiqh (Alsharu, 2022; Rahbari, 2018; The Sources of Qatari Contract Law, 2023; Waheedi, 2021).

________________________________________

III. Kerangka Teritorial dan Politik-Hukum dalam Fikih: dari Dār al-Islām/Dār al-Ḥarb ke Realitas Minoritas

Salah satu cara paling menonjol dalam literatur yang tersedia untuk memahami "ruang" otoritas hukum Islam adalah gagasan pembelahan dunia menjadi dār al-Islām dan dār al-ḥarb. Dalam kajian tentang fiqh al-aqalliyyāt, ditegaskan bahwa inti doktrin ini berdiri di atas "reformulasi" tatanan internasional sebagaimana dilihat oleh para yuris klasik, yakni dunia yang terbagi ke dalam dua entitas tersebut (Edres, 1970). Pembelahan demikian menunjukkan bahwa dalam horizon klasik, "teritorialitas" merupakan lensa penting untuk menentukan ruang berlakunya institusi dan norma, dan karena itu isu lintas-batas cenderung dibaca sebagai perpindahan dari satu "ruang normatif-politik" ke ruang lain (Edres, 1970; Warscheid, 2018).

Namun, literatur juga menekankan bahwa fiqh al-aqalliyyāt justru muncul untuk merespons situasi ketika umat Islam hidup sebagai minoritas dalam tatanan negara modern yang tidak selalu mengadopsi kategori dār al-Islām/dār al-ḥarb secara legal-formal. Dalam konteks Australia, misalnya, fiqh al-aqalliyyāt dipahami sebagai upaya membangun yurisprudensi yang spesifik-konteks bagi Muslim di masyarakat Barat, tetapi tetap "diperdebatkan dengan sengit", dengan kritik menyasar problem penerapan pada konteks sosial-politik tertentu dan potensi eksploitasi kaidah-kaidah kemudahan (taysīr) (Whyte, 2017). Pada saat yang sama, pembedaan Sharīʿa (sebagai hukum ilahi) dan fiqh (sebagai interpretasi manusia) menjadi penting dalam konteks minoritas karena fiqh menangani persoalan metodologis bagaimana menerapkan hukum Islam pada kondisi sosial-politik-ekonomi yang berbeda (Whyte, 2017), selaras dengan penekanan bahwa fiqh adalah produk ijtihad yang dapat berubah sesuai tempat dan waktu (Thalib, 2018; Yuslem, 2020).

Contoh yang lebih "institusional" tentang relasi minoritas dan yurisdiksi tampak dalam Israel: keberadaan sistem peradilan Sharīʿa yang memiliki yurisdiksi luas—kadang eksklusif—dalam perkara status personal/keluarga menjadi konteks penting perdebatan penerapan fiqh al-aqalliyyāt (Edres, 1970). Ini menunjukkan satu jalur penting menuju "ekstrateritorialitas" dalam arti fungsional: bukan negara Islam mengekstensikan hukumnya keluar wilayahnya, melainkan negara non-Islam—atau negara dengan desain plural—mengakui institusi Sharīʿa untuk komunitas tertentu di dalam wilayahnya, sehingga yurisdiksi tidak murni terikat teritori, tetapi juga identitas/komunitas yang diatur, misalnya status personal (Edres, 1970; Waheedi, 2021). Meski demikian, rujukan yang tersedia menekankan bahwa yurisdiksi status personal tetap merupakan "stronghold" hukum berbasis Sharīʿa di banyak negara Arab, sementara area hukum lain mengalami sekularisasi atau hibridisasi (The Sources of Qatari Contract Law, 2023; Waheedi, 2021).

________________________________________

IV. Ekstrateritorialitas melalui "Pelindungan" (Amān/Suaka) dan Ruang-Ruang yang Diperlakukan sebagai Perpanjangan Otoritas

Sumber yang tersedia paling eksplisit menghubungkan fikih dengan prinsip-prinsip yurisdiksi (dalam istilah modern) ketika membahas pelindungan/suaka. Dalam kajian perlindungan pengungsi Rohingya, dinyatakan bahwa: (i) dalam Islam terdapat dua istilah yang sering diterjemahkan sebagai "hukum Islam", yakni Sharīʿa dan fiqh; Sharīʿa merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fiqh adalah ijtihad manusia atas Sharīʿa (Syahrin, 2018)—sehingga kebijakan perlindungan manusia dapat dipahami sebagai hasil interaksi teks dasar dan penalaran yurisprudensial; dan (ii) suaka/pelindungan dapat diberikan "di wilayah yang berada di bawah negara-negara Islam", termasuk tempat misi diplomatik atau kapal perang (Syahrin, 2018).

Pernyataan ini relevan bagi yurisdiksi ekstrateritorial karena misi diplomatik dan kapal perang adalah contoh klasik—dalam praktik kenegaraan modern—ruang yang sering diperlakukan sebagai "memiliki keterkaitan yurisdiksi khusus" dengan negara pengirim. Rujukan ini menunjukkan bahwa literatur yang disediakan setidaknya mengenal cara membaca pelindungan lintas-batas melalui kategori ruang semacam itu, dalam idiom hukum Islam (Syahrin, 2018; Waheedi, 2021).

Lebih jauh, kajian tersebut menyatakan bahwa fikih juga "mengakui" pemberian suaka/pelindungan di negara lain dan menyebutnya "sejalan" dengan penerapan prinsip yurisdiksi teritorial dan perluasan teritorial negara non-Islam ke wilayah yang bukan bagian dari negara Islam (Syahrin, 2018). Walaupun uraian ini tidak merinci asas nasionalitas aktif/pasif sebagaimana definisi tugas, ia memperlihatkan bahwa dalam isu lintas-batas—yakni perlindungan orang asing/pengungsi—literatur yang tersedia mengaitkan fikih dengan cara negara (Islam maupun non-Islam) memahami wilayah, perluasan kekuasaan teritorial, dan perlindungan manusia (Syahrin, 2018; Warscheid, 2018).

Dengan demikian, salah satu bentuk "ekstrateritorialitas" dalam perspektif hukum Islam berdasarkan rujukan yang ada dapat dibaca sebagai penciptaan ruang perlindungan—misalnya misi diplomatik/kapal perang—dan pengakuan bahwa perlindungan dapat terjadi melampaui batas teritori formal negara Islam, tanpa mengandaikan bahwa seluruh hukum pidana/privat negara Islam otomatis berlaku di luar wilayahnya (Syahrin, 2018; The Sources of Qatari Contract Law, 2023).

________________________________________

V. Ekstrateritorialitas Historis dan Pluralisme Yurisdiksi: Kasus Ottoman, Kapitulasi, dan Konsekuensi bagi Kedaulatan Hukum

Dimensi historis yang paling dekat dengan konsep "ekstrateritorialitas"—dalam arti suatu kelompok/asing memperoleh kekebalan atau tunduk pada rezim yurisdiksi berbeda di wilayah negara lain—tampak pada literatur tentang Ottoman. Disebutkan bahwa dengan meluasnya yurisdiksi Kekaisaran Ottoman, fondasi qānūn menguat dan "bercampur" dalam praktik dengan hukum Islam; namun pada puncak kekuasaan, perekrutan warga negara asing dan meningkatnya perdagangan asing menyebabkan pedagang asing "memperoleh impunitas", dan prinsip kapitulasi—atas desakan Eropa Barat—mencegah Ottoman menerapkan pendekatan yurisdiksi terpadu ala Eropa (Fatarib et al., 2023). Uraian ini secara langsung memperlihatkan bagaimana rezim "kapitulasi" menciptakan dualitas/dualisme hukum dan—secara fungsional—mewujudkan ekstrateritorialitas melalui pengecualian yurisdiksi lokal atas pihak asing (Fatarib et al., 2023; Meirison & Muhammadi, 2019).

Rujukan lain menambahkan bahwa tanzimat dan kepentingan Barat melalui kapitulasi mengubah sistem peradilan Ottoman dan memarginalkan hukum Islam sehingga penerapannya cenderung dibatasi pada aḥwāl al-shakhṣiyyah (status personal), sementara upaya mempertahankan hukum Islam dilakukan melalui kodifikasi bergaya Eropa yang tetap memasukkan qawāʿid fiqhiyyah dan rujukan fiqh Hanafi (Meirison & Muhammadi, 2019). Pada titik ini, tampak ketegangan struktural yang juga ditekankan dalam literatur kontemporer: negara dapat merespons tekanan global/asing dengan hibridisasi hukum dan kodifikasi, tetapi hasilnya bisa berupa penyempitan ruang yurisdiksi Sharīʿa ke ranah tertentu, sekaligus penguatan qānūn sebagai instrumen administrasi dan keteraturan publik (Meirison & Muhammadi, 2019; The Sources of Qatari Contract Law, 2023; Waheedi, 2021).

Dengan kata lain, pengalaman Ottoman dalam rujukan yang tersedia menggambarkan bahwa persoalan lintas-batas—perdagangan asing, intervensi asing—dapat memaksa rekonstruksi relasi Sharīʿa–fiqh–qānūn dan memproduksi bentuk "ekstrateritorialitas" yang bukan berasal dari ekspansi negara Islam ke luar wilayah, melainkan dari penetrasi rezim asing ke dalam ruang yurisdiksi negara Islam (Fatarib et al., 2023; Meirison & Muhammadi, 2019).

________________________________________

VI. Ekstrateritorialitas dalam Praktik Kontemporer: Arbitrase Komersial Internasional, Kebijakan Publik Sharīʿa, dan Penolakan Penegakan Putusan Asing

Dalam dunia modern, salah satu arena utama isu lintas-batas adalah arbitrase komersial internasional. Literatur yang tersedia menegaskan bahwa arbitrase menjadi metode menarik karena fleksibilitas, kecepatan, dan kerahasiaan; serta bahwa banyak negara Islam mengembangkan regulasi arbitrase dan meratifikasi konvensi internasional (Farah & Hattab, 2020). Namun, tujuan arbitrase adalah penegakan (enforcement), dan penegakan putusan arbitrase asing di negara-negara Islam dapat ditantang bila putusan dianggap bertentangan dengan kebijakan publik Sharīʿa; melalui pengecualian ini negara dapat menolak penegakan putusan asing yang melanggar "ketertiban umum" berbasis Sharīʿa (Farah & Hattab, 2020).

Mekanisme ini dapat dibaca sebagai bentuk yurisdiksi "protektif" dalam arti fungsional: negara melindungi kepentingan normatif-fundamental (ketertiban umum Sharīʿa) dalam menghadapi putusan yang lahir di luar teritori dan rezim hukumnya (Farah & Hattab, 2020; Waheedi, 2021). Pada saat yang sama, literatur tersebut menekankan beberapa "risiko" penerapan Sharīʿa dalam yurisdiksi Barat: Sharīʿa dipandang sebagai hukum non-negara, tidak terkodifikasi sebagai satu tubuh hukum, tidak terikat preseden yurisdiksional, adanya banyak mazhab yang memproduksi interpretasi berbeda, dan kurangnya standar spesifik yang teridentifikasi—yang semuanya dapat mempersulit penegakan putusan dan memicu putusan yang saling berlawanan (Farah & Hattab, 2020; Waheedi, 2021).

Klaim ini selaras dengan penekanan bahwa tidak ada kesepakatan seragam mengenai makna Sharīʿa dan keluaran fiqh (Waheedi, 2021), serta dengan praktik negara yang memerlukan "elaborasi" fiqh untuk mengoperasionalkan Sharīʿa dalam struktur hukum modern (Alsharu, 2022; The Sources of Qatari Contract Law, 2023; Waheedi, 2021). Akibatnya, pada level lintas-batas, "yurisdiksi" dan "ekstrateritorialitas" sering kali muncul bukan sebagai pemaksaan hukum pidana negara ke luar negeri, melainkan sebagai kendali atas pengakuan dan penegakan (recognition/enforcement) norma atau putusan asing di dalam negeri atas dasar kompatibilitas dengan prinsip Sharīʿa yang dipahami melalui fiqh dan kebijakan publik (Farah & Hattab, 2020; Waheedi, 2021).

________________________________________

VII. Negara Modern, Keterikatan Teritorial, dan Peran Fiqh ketika Hukum Positif "Diam": Implikasi bagi Yurisdiksi Lintas-Batas

Beberapa rujukan menggambarkan bahwa sistem hukum kontemporer di negara mayoritas Muslim sering bersifat hibrida: penerapan Sharīʿa tidak otomatis menghapus hukum sekuler; bahkan di negara yang berkomitmen kuat pada Islamisasi sistem hukum, kebutuhan kontemporer mendorong adopsi sistem campuran (Waheedi, 2021). Pada ranah privat, sumber-sumber yang disediakan menunjukkan beberapa model pengintegrasian fiqh: (i) Yordania menginstruksikan rujukan fiqh ketika kodifikasi tidak memadai (Alsharu, 2022); (ii) Qatar menempatkan Sharīʿa sebagai sumber sekunder dalam tatanan privat, dengan hierarki yang menekankan undang-undang di puncak (The Sources of Qatari Contract Law, 2023); (iii) Afghanistan memiliki patchwork antara hukum terkodifikasi dan fiqh tidak terkodifikasi, sehingga aktor peradilan kadang tidak pasti norma mana yang berlaku atau memilih norma yang dianggap sesuai (Wimpelmann, 2017), sementara konstitusi mendorong penggunaan fiqh Hanafi saat hukum negara diam (Rahbari, 2018).

Keseluruhan ini menunjukkan bahwa yurisdiksi dalam praktik modern lebih sering berupa penerapan internal (domestik) atas kombinasi sumber hukum; sedangkan dimensi lintas-batas muncul ketika sengketa, orang, atau transaksi melewati perbatasan dan pengadilan harus memutuskan sumber apa yang digunakan untuk menilai peristiwa tersebut (Alsharu, 2022; Farah & Hattab, 2020; Rahbari, 2018; Wimpelmann, 2017).

Bagi isu yurisdiksi ekstrateritorial, konfigurasi demikian menghasilkan dua konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan dari rujukan yang tersedia. Pertama, karena fiqh dapat dipanggil ketika aturan positif tidak memadai, maka sengketa lintas-batas dapat berakhir pada argumentasi fiqh—tetapi isi argumentasinya bisa berbeda karena pluralitas mazhab dan ketiadaan kodifikasi tunggal (Farah & Hattab, 2020; Waheedi, 2021; Wimpelmann, 2017). Kedua, karena Sharīʿa sering dipertahankan kuat pada status personal/keluarga (dan sebagian hukum pidana), sementara bidang lain banyak mengalami kodifikasi dan sekularisasi, maka "ekstrateritorialitas" yang paling mungkin relevan secara empiris—berdasarkan gambaran rujukan—adalah konflik lintas-batas yang menyentuh status personal atau kebijakan publik Sharīʿa, misalnya penegakan putusan asing yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum Sharīʿa (Farah & Hattab, 2020; The Sources of Qatari Contract Law, 2023; Waheedi, 2021).

________________________________________

VIII. Mengaitkan Asas Nasionalitas Aktif/Pasif dan Perlindungan Kepentingan Negara dalam Perspektif Hukum Islam

Rujukan yang tersedia lebih banyak membahas cara hukum Islam memetakan ruang berlakunya norma melalui kategori teritorial-politik (dār al-Islām/dār al-ḥarb), pluralisme/dualisme yurisdiksi historis (kapitulasi Ottoman), hierarki sumber hukum (undang-undang–Sharīʿa–fiqh–adat–keadilan), serta mekanisme "protektif" melalui kebijakan publik Sharīʿa dalam penegakan putusan asing (Alsharu, 2022; Edres, 1970; Farah & Hattab, 2020; Fatarib et al., 2023; Meirison & Muhammadi, 2019; Syahrin, 2018; The Sources of Qatari Contract Law, 2023). Karena itu, istilah teknis "asas nasionalitas aktif", "asas nasionalitas pasif", dan "asas perlindungan kepentingan negara" sebagaimana dikenal dalam doktrin yurisdiksi ekstrateritorial modern tidak dijabarkan secara eksplisit dalam sumber-sumber yang diberikan. Namun demikian, beberapa padanan fungsional—dengan kehati-hatian metodologis—dapat disusun dari materi yang tersedia.

Pertama, aspek yang paling dekat dengan "perlindungan kepentingan negara" adalah doktrin kebijakan publik Sharīʿa dalam penolakan penegakan putusan arbitrase asing, karena negara secara eksplisit diberi ruang untuk menolak efek hukum lintas-batas demi melindungi ketertiban umum yang didefinisikan oleh Sharīʿa (Farah & Hattab, 2020; Waheedi, 2021). Kedua, aspek yang dekat dengan perluasan proteksi di luar wilayah adalah pengakuan bahwa pelindungan/suaka dapat diberikan di ruang-ruang seperti misi diplomatik dan kapal perang, serta bahwa pelindungan juga diakui dapat terjadi di negara lain dengan tetap mengaitkannya pada prinsip teritorialitas (Syahrin, 2018). Ketiga, pengalaman Ottoman menunjukkan bahwa bentuk "ekstrateritorialitas" yang signifikan secara historis dapat justru muncul sebagai pembatasan yurisdiksi negara Islam akibat tekanan/rezim asing (kapitulasi), yang berujung pada impunitas pedagang asing dan dualisme hukum (Fatarib et al., 2023; Meirison & Muhammadi, 2019).

Ketiga jalur ini menguatkan tesis umum dalam rujukan bahwa relasi Sharīʿa–fiqh–qānūn bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi konfigurasi politik, kebutuhan praktis, serta interaksi lintas-batas—perdagangan, kolonialisme, perjanjian (Fatarib et al., 2023; Meirison & Muhammadi, 2019; The Sources of Qatari Contract Law, 2023; Waheedi, 2021).

________________________________________

IX. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, "yurisdiksi ekstrateritorial menurut hukum Islam" paling dapat dijelaskan bukan sebagai adopsi langsung dan eksplisit atas asas nasionalitas aktif/pasif ala doktrin modern, melainkan sebagai kumpulan mekanisme yang memungkinkan norma berbasis Sharīʿa/fiqh beroperasi melintasi batas teritorial melalui:

1. Kerangka teritorial-politik klasik (dār al-Islām/dār al-ḥarb) yang direformulasi dalam fiqh al-aqalliyyāt untuk konteks minoritas (Edres, 1970; Whyte, 2017);

2. Konsep pelindungan/suaka yang dapat bekerja pada ruang-ruang tertentu (misi diplomatik/kapal perang) dan diakui melampaui wilayah negara Islam dengan tetap bertaut pada prinsip teritorialitas (Syahrin, 2018);

3. Pengalaman historis pluralisme yurisdiksi dan rezim kapitulasi yang menciptakan impunitas dan dualisme hukum, sebagaimana dicontohkan dalam kasus Ottoman (Fatarib et al., 2023; Meirison & Muhammadi, 2019); serta

4. Mekanisme kontemporer penolakan pengakuan/penegakan putusan asing atas dasar kebijakan publik Sharīʿa dalam arbitrase komersial internasional (Farah & Hattab, 2020).

Semua mekanisme ini beroperasi dalam konteks yang lebih luas bahwa Sharīʿa sebagai norma ilahi memerlukan elaborasi fiqh yang plural dan sering dipositifkan melalui qānūn dalam negara modern yang cenderung hibrida (Alsharu, 2022; Rahbari, 2018; Ruano, 2022; The Sources of Qatari Contract Law, 2023; Waheedi, 2021). Dengan demikian, bentuk "ekstrateritorialitas" yang paling jelas dalam rujukan adalah melalui perlindungan manusia dan kontrol atas efek hukum asing di dalam negeri—bukan semata pemidanaan perbuatan yang terjadi di luar negeri.

________________________________________

Daftar Pustaka

Afdal, W. (2017). Islamic Law Codification: The Friction on Authority of Islamic Law Establishment. Journal of Indonesian Legal Studies, 1(1), 35–46. https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16567

Alsharu, A. (2022). Characteristics of the Sales Contract in E-commerce under Jordanian Legislation. Analytical Study. JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/118-02

Edres, N. (1970). Fiqh al-aqalliyyāt in Israel: "Wasaṭiyya" and the Use of the Past by Muslim Judges. Journal of Arabic and Islamic Studies, 17, 171–186. https://doi.org/10.5617/jais.6113

Farah, A. Q., & Hattab, R. (2020). The Application of Sharīʿah Finance Rules in International Commercial Arbitration. Utrecht Law Review, 16(1), 117–139. https://doi.org/10.36633/ulr.592

Fatarib, H., Meirison, M., Saharuddin, D., Bahar, M., & Karimullah, S. S. (2023). Sultan's Law and Islamic Sharia in The Ottoman Empire Court: An Analysis of The Existence of Secular Law. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(1 May), 117. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.4908

Meirison, M., & Muhammadi, Q. (2019). Islamic Sharia and Non-Muslim Citizens in Kanunname During Sultan Abdul Hamid II of the Ottoman Empire. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 27(1), 37–68. https://doi.org/10.21580/ws.27.1.3543

Rahbari, S. (2018). From Normative Pluralism to a Unified Legal System in Afghanistan? Asian Journal of Law and Society, 5(2), 289–314. https://doi.org/10.1017/als.2018.30

Ruano, D. S. (2022). Fiqh and Legislation in the Middle East and Africa (pp. 105–139). https://doi.org/10.1142/9781800611689_0006

Syahrin, M. A. (2018). The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law. https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.18

Thalib, P. (2018). Distinction of Characteristics Sharia and Fiqh on Islamic Law. Yuridika, 33(3), 438. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.9459

The Sources of Qatari Contract Law. (2023). (pp. 1–11). https://doi.org/10.1017/9781009052009.002

Waheedi, S. (2021). Islamic Sharia in the Legal Orders of Saudi Arabia and Kuwait (pp. 307–328). https://doi.org/10.5771/9783748912019-307

Warscheid, I. (2018). The Book of the Desert. Annales Histoire Sciences Sociales (English Edition), 73(2), 259–283. https://doi.org/10.1017/ahsse.2024.8

Whyte, S. A. (2017). Whither Minority Jurisprudence? Australian Journal of Islamic Studies, 2(3), 55–75. https://doi.org/10.55831/ajis.v2i3.59

Wimpelmann, T. (2017). Intrusions, Invasions, and Interventions: Histories of Gender, Justice, and Governance in Afghanistan (pp. 27–50). https://doi.org/10.1525/luminos.32.b

Yuslem, N. (2020). Sharia Contextualisation to Establish the Indonesian Fiqh. Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, 5(2). https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.96