01786 - Yayasan Menurut Hukum Islam: Kajian Fungsional dalam Bingkai Filantropi dan Perwakafan di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep yayasan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks filantropi dan perwakafan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan kajian literatur, tulisan ini menunjukkan bahwa yayasan—sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan—memiliki kompatibilitas fungsional dengan institusi wakaf dalam hukum Islam. Yayasan dapat berperan sebagai nāẓir (pengelola wakaf) sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, yakni: amanah, kepatuhan pada ikrar wakaf, menjaga pokok aset, serta menyalurkan manfaat kepada mauqūf 'alayh. Selain itu, yayasan wajib memenuhi standar akuntabilitas, registrasi, dan tata kelola dalam ekosistem perwakafan Indonesia. Temuan sintesis menunjukkan bahwa penilaian "keislaman" sebuah yayasan bertumpu pada tujuan (maqāṣid/kemaslahatan sosial), mekanisme pengelolaan yang sesuai syariah, dan pertanggungjawaban—bukan semata status formal badan hukum.

Kata kunci: Yayasan, Hukum Islam, Wakaf, Nāẓir, Filantropi Islam, Tata Kelola

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of yayasan (foundation) from an Islamic law perspective, particularly within the context of Islamic philanthropy and waqf (endowment) management in Indonesia. Employing a normative-juridical approach and literature review, this study demonstrates that a yayasan—as a legal entity consisting of segregated assets designated for social, religious, and humanitarian purposes—holds functional compatibility with the institution of waqf in Islamic law. A yayasan may serve as a nāẓir (waqf manager) provided it fulfills Islamic legal principles: trustworthiness (amānah), compliance with the waqf declaration (ikrar wakaf), preservation of the principal asset, and distribution of benefits to the mauqūf 'alayh (waqf beneficiaries). Furthermore, the yayasan must satisfy standards of accountability, registration, and governance within Indonesia's waqf ecosystem. The synthesis reveals that the "Islamic legitimacy" of a yayasan rests upon its objectives (maqāṣid/social benefit), Sharia-compliant management mechanisms, and accountability—not merely its formal legal status.

Keywords: Foundation (Yayasan), Islamic Law, Waqf, Nāẓir, Islamic Philanthropy, Governance

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam praktik kelembagaan modern di Indonesia, yayasan dipahami sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Sulistiani et al., 2023). Formulasi ini penting dalam kajian yayasan menurut hukum Islam karena berbagai aktivitas filantropi Islam di Indonesia tidak hanya berlangsung pada level individual, tetapi juga terlembagakan dalam bentuk organisasi/lembaga—termasuk philanthropic foundations—yang bertujuan menyalurkan dan mendistribusikan sumber daya secara lebih teratur untuk kesejahteraan sosial (Bustami & Hakim, 2020; Maryani et al., 2023).

Dalam literatur filantropi Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dipandang sebagai ekspresi komitmen keagamaan dan sosial yang diartikulasikan melalui tata kelola pemberian (giving) yang semakin modern—termasuk melalui penguatan kelembagaan (Faisal et al., 2024; Marenza & Karimuddin, 2024). Dengan demikian, ketika pertanyaan mengenai yayasan menurut hukum Islam diajukan dalam konteks Indonesia, jawaban yang paling berbasis sumber adalah bahwa yayasan menjadi salah satu "wadah kelembagaan" (institutional vehicle) yang lazim dipakai untuk menjalankan tujuan-tujuan sosial-keagamaan-kemanusiaan yang sejalan dengan spirit filantropi Islam, terutama ketika yayasan menjalankan fungsi sebagai pengelola wakaf (nāẓir) atau mengelola instrumen filantropi Islam lain secara amanah dan sesuai prinsip syariah (Bustami & Hakim, 2020; Faisal et al., 2024; Zawawi et al., 2023).

Literatur juga menegaskan bahwa orientasi filantropi Islam mencakup nilai-nilai seperti selflessness, compassion, dan tujuan distribusi kekayaan yang adil—yang dalam praktiknya sering dikelola oleh badan keagamaan atau yayasan filantropi (Bustami & Hakim, 2020; Maryani et al., 2023). Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis posisi yayasan dalam bingkai hukum Islam, khususnya melalui titik temu antara konsep yayasan dengan institusi wakaf, peran yayasan sebagai nāẓir, prinsip-prinsip syariah yang mengikat, serta tata kelola yang disyaratkan.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (normative-juridical approach) dengan metode kajian literatur (literature review). Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan—khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Wakaf—serta artikel-artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal bereputasi dan berkaitan dengan tema yayasan, wakaf, filantropi Islam, dan tata kelola kelembagaan di Indonesia maupun dalam perspektif perbandingan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memetakan titik temu konseptual antara konstruksi hukum positif dan prinsip hukum Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Titik Temu Yayasan dengan Institusi Wakaf: "Kekayaan yang Dipisahkan" dan Ta'bīd al-Manfa'ah

Dalam kerangka hukum Islam yang telah dipositifkan di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lain sesuai ajaran Islam (Burhanudin, 2020; Zawawi et al., 2023). Rumusan KHI tersebut menunjukkan dua ide kunci yang relevan dengan karakter yayasan: (i) pemilahan/pemisahan harta untuk tujuan tertentu, dan (ii) pelembagaan pemanfaatan harta bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum (Burhanudin, 2020; Zawawi et al., 2023).

Secara historis-normatif, literatur tentang wakaf juga menekankan prinsip menjaga "pokok" harta wakaf dan menyalurkan manfaatnya; misalnya narasi tentang wakaf Umar bin al-Khattab yang diarahkan agar harta pokok tetap terjaga sementara hasilnya didermakan bagi masyarakat (Jahar, 2019). Karena itu, dalam praktik Indonesia, yayasan dapat menjadi instrumen kelembagaan yang kompatibel dengan tujuan wakaf sejauh yayasan menjalankan mandat syariah dan peruntukan wakaf secara ketat, khususnya jika yayasan berposisi sebagai nāẓir atau menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan wakaf (Idrus et al., 2024; Sibyani et al., 2022). Studi juga menunjukkan bahwa lembaga/organisasi filantropi Islam—termasuk yayasan—menjadi aktor penting dalam mengadaptasi bentuk-bentuk wakaf kontemporer, misalnya wakaf uang dan digitalisasi penghimpunan, sehingga wakaf semakin terjangkau dan mudah diakses publik (Mustapha et al., 2023; Zaimah & Zaman, 2024).

3.2 Yayasan sebagai Nāẓir (Pengelola Wakaf): Dasar Legal dan Konsekuensi Syariah

3.2.1 Yayasan dapat Berperan sebagai Nāẓir (Organisasi/Badan Hukum)

Dalam rezim hukum wakaf Indonesia—yang dijadikan rujukan normatif dalam literatur yang tersedia—nāẓir dapat berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum; dan hal ini dipaparkan secara eksplisit dalam kajian tentang pengelolaan wakaf uang serta ketentuan yang mengelompokkan nāẓir ke dalam tiga bentuk tersebut (Zawawi et al., 2023). Kajian prospek nāẓir berbadan hukum juga merinci bahwa nāẓir badan hukum mensyaratkan: pengurus memenuhi syarat nāẓir perseorangan; badan hukum Indonesia dibentuk sesuai peraturan; dan badan hukum bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam (Labetubun & Angga, 2022). Dalam konstruksi ini, yayasan—sebagai badan hukum sosial—secara konseptual dapat menempati posisi nāẓir bila memenuhi syarat-syarat yang relevan dan bergerak pada ranah sosial-keagamaan (Idrus et al., 2024; Labetubun & Angga, 2022).

3.2.2 Yayasan yang Mengelola Wakaf Tunduk pada Ketentuan Perwakafan dan Bukan Rezim Kepemilikan Yayasan

Kajian khusus tentang yayasan dan wakaf menegaskan bahwa yayasan dapat berperan sebagai nāẓir dalam pengelolaan benda wakaf serta dapat mengelola aset wakaf secara produktif, namun peruntukannya tetap untuk penerima wakaf (mauqūf 'alayh) sesuai akta ikrar wakaf (Idrus et al., 2024). Studi yang sama menekankan bahwa meskipun aset wakaf didaftarkan atas nama nāẓir (yayasan), hal itu tidak menjadikan yayasan sebagai pemilik; pendaftaran tersebut terkait fungsi pengelolaan dan pengawasan (Idrus et al., 2024). Kewajiban yayasan sebagai nāẓir mencakup menjaga agar benda wakaf yang dijadikan modal bisnis tetap utuh namun produktif dan berkembang, serta pengelolaan harus sesuai prinsip ekonomi syariah sebagaimana dinyatakan dalam pembahasan norma pengelolaan wakaf (Idrus et al., 2024).

3.2.3 Hak, Kewajiban, dan Sanksi: Mandat Amanah dan Akuntabilitas

Tanggung jawab nāẓir dipandang sangat menentukan efektivitas manfaat wakaf dan berdampak pada sanksi administratif bahkan pidana jika terjadi kesalahan pengelolaan (Sibyani et al., 2022). Kajian tentang yayasan sebagai nāẓir juga menegaskan adanya tanggung jawab menjaga, mengawasi, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf; kelalaian atau penyalahgunaan dapat berujung sanksi sesuai ketentuan hukum wakaf (Idrus et al., 2024; Sibyani et al., 2022). Secara kelembagaan, regulasi dan pengawasan administrasi wakaf di Indonesia juga berada dalam ekosistem institusi seperti Kementerian Agama (MORA), KUA, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mengontrol administrasi wakaf nasional (Rosadi et al., 2018).

3.3 Prinsip-Prinsip Syariah yang Mengikat Yayasan ketika Menjalankan Fungsi Keagamaan-Filantropis

3.3.1 Kepatuhan pada Ikrar/Akta Wakaf dan Larangan Penyimpangan Peruntukan

Literatur tentang regulasi wakaf menegaskan bahwa pengelola wajib menyelenggarakan wakaf sesuai stipulasi pendiri (waqif) sebagaimana tercantum dalam akta wakaf; ketidakpatuhan dipandang sebagai pelanggaran aturan wakaf (Rosadi et al., 2018). Hal ini berimplikasi langsung pada yayasan: ketika yayasan menjadi nāẓir, kebijakan yayasan tidak boleh mengubah peruntukan manfaat wakaf secara sepihak karena mandatnya melekat pada ikrar wakaf (Idrus et al., 2024; Rosadi et al., 2018).

3.3.2 Menjaga Pokok Aset dan Mengembangkan Manfaat (Model Produktif)

Penekanan untuk menjaga substansi aset wakaf dan menyalurkan hasilnya juga dikuatkan oleh narasi klasik tentang wakaf Umar bin al-Khattab—pokok aset dipertahankan, manfaat didistribusikan (Jahar, 2019). Dalam konteks yayasan yang menjalankan kegiatan bisnis berbasis wakaf, kewajiban menjaga keutuhan benda wakaf namun tetap produktif dan berkembang menjadi prinsip yang ditekankan secara eksplisit dalam kajian yayasan sebagai nāẓir (Idrus et al., 2024), sejalan dengan orientasi wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat dikelola produktif untuk kemaslahatan umum (Faisal et al., 2024; Marenza & Karimuddin, 2024).

3.3.3 Hak Imbal Jasa Pengelola (Nāẓir) dalam Batas yang Ditentukan

Kajian yuridis tentang yayasan sebagai nāẓir menyebut bahwa keuntungan pengelolaan aset wakaf yang menjadi hak yayasan sebagai nāẓir ditetapkan sebesar 10% dari hasil keuntungan bersih pengelolaan aset wakaf yang dijadikan modal bisnis (Idrus et al., 2024). Angka ini menunjukkan bahwa dalam desain regulasi yang dikaji, fungsi yayasan sebagai nāẓir bukan untuk memindahkan kepemilikan manfaat kepada yayasan, melainkan membatasi imbal jasa pengelolaan sambil menegakkan prioritas kemanfaatan bagi mauqūf 'alayh (Idrus et al., 2024).

3.4 Tata Kelola, Transparansi, dan Perlindungan Hukum: Keniscayaan bagi Yayasan Pengelola Wakaf

3.4.1 Registrasi, Akta Ikrar, dan Saksi sebagai Mekanisme Perlindungan

Kajian mengenai tanah wakaf yang tidak terdaftar menegaskan bahwa negara membentuk kerangka regulasi untuk melindungi aset wakaf; akta ikrar wakaf dipandang sebagai akta otentik yang dapat menjadi alat bukti dalam sengketa, dan keterlibatan saksi dalam ikrar wakaf dinilai esensial untuk perlindungan wakaf (Suryamah & Lita, 2021). Studi tentang aplikasi SIWAK juga menjelaskan prosedur: ikrar wakaf dilakukan oleh wāqif kepada nāẓir di hadapan PPAIW dan dua saksi, kemudian data dimasukkan ke sistem SIWAK; tujuan pendataan ini dipahami sebagai upaya modernisasi untuk kepastian hukum dan keadilan (Fauzan & Fata, 2018). Dengan demikian, bagi yayasan yang bertindak sebagai nāẓir, kepatuhan pada prosedur ikrar dan registrasi merupakan bagian dari amanah pengelolaan dan mitigasi risiko sengketa (Fauzan & Fata, 2018; Suryamah & Lita, 2021).

3.4.2 Standar Tata Kelola: Waqf Core Principles dan Akuntansi Wakaf

Riset tentang kinerja institusi wakaf menempatkan Waqf Core Principles (WCP) sebagai standar yang diinisiasi melalui sinergi Bank Indonesia, IRTI-IDB, dan BWI untuk menjadi pedoman tata kelola—termasuk dimensi legal foundation, supervision, good governance, risk management, dan sharia governance (Sharif et al., 2023). Studi lain pada BWI perwakilan menunjukkan adanya ketidaksesuaian praktik tata kelola dengan WCP yang dihubungkan dengan keterbatasan pengetahuan/kompetensi, namun juga mencatat adanya upaya kepatuhan syariah melalui mekanisme pelaporan keuangan (Mahsun et al., 2022).

Dari sisi akuntansi, kajian mengenai WCP dan PSAK 112 menegaskan bahwa WCP menyediakan prinsip sistematis untuk akuntabilitas dan transparansi, sementara PSAK 112 mengatur transaksi wakaf—penerimaan, pengelolaan, pengembangan—termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Mahamood & Rahman, 2015). Dalam konteks yayasan pengelola wakaf, rangkaian standar ini menjadi landasan penting agar amanah wakaf tidak hanya sah secara formal, tetapi juga akuntabel secara tata kelola (Mahamood & Rahman, 2015; Sharif et al., 2023).

3.4.3 Risiko Penyalahgunaan: Pelajaran dari Kasus Pengelolaan Wakaf oleh Yayasan

Riset lapangan tentang pengelolaan wakaf produktif pada sebuah yayasan pesantren menunjukkan problem ketika hasil kebun sawit yang terkait aset wakaf pada beberapa tahun terakhir "diambil oleh pihak yayasan" dan penggunaan manfaatnya dideskripsikan lebih dominan untuk kepentingan yayasan, disertai catatan bahwa pelaporan kepada Menteri dan BWI belum dilaksanakan (Huda et al., 2020). Temuan ini memperlihatkan bahwa isu yayasan menurut hukum Islam tidak berhenti pada status badan hukum sosial, tetapi sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap amanah wakaf, distribusi manfaat, dan kewajiban pelaporan (Huda et al., 2020; Sibyani et al., 2022), serta pengawasan ekosistem wakaf melalui MORA, KUA, dan BWI (Rosadi et al., 2018).

3.5 Yayasan dalam Praktik Filantropi Islam Kontemporer: Digitalisasi dan Wakaf Uang

3.5.1 Yayasan sebagai Aktor Penghimpun dan Pengelola Wakaf Uang

Studi tentang strategi wakaf tunai di sebuah yayasan (Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundation) menunjukkan praktik penghimpunan dan distribusi wakaf tunai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi—media sosial, website, dan kontak ponsel—untuk pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan akuntabilitas (Anwar et al., 2023). Namun, kajian lain tentang pengelolaan wakaf uang oleh sebuah yayasan (TEVIS) menegaskan adanya ketegangan antara praktik di sektor riil dan ketentuan tertentu dalam UU Wakaf yang—dalam pembacaan penulis studi—menekankan pengelolaan melalui produk perbankan; penelitian tersebut menyimpulkan adanya "diskrepansi" karena yayasan tidak mendaftarkan dan pengelolaan tidak melalui produk perbankan (Zawawi et al., 2023). Dua studi ini menguatkan bahwa yayasan dapat menjadi motor pengelolaan wakaf kontemporer, tetapi juga menuntut kepatuhan prosedural dan kesesuaian mekanisme agar tidak menimbulkan masalah legal-syariah (Anwar et al., 2023; Zawawi et al., 2023).

3.5.2 Khilafiyah Wakaf Uang dan Implikasinya bagi Yayasan

Literatur menyatakan bahwa wakaf uang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memunculkan perbedaan pandangan; mayoritas ulama membolehkan melalui ijtihad/istinbath (Yusuf et al., 2022). Studi lain yang meneliti ulama dayah di Aceh menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam mengeksekusi hukum kebolehan wakaf uang karena perbedaan perspektif dalam memahami sumber hukum wakaf—tekstual versus kontekstual (Siska, 2019). Selain itu, literatur tentang wakaf benda bergerak dan fatwa wakaf uang menegaskan definisi wakaf uang—termasuk kemungkinan mencakup surat berharga—sebagaimana diputuskan dalam Fatwa MUI 2002 dan juga pemaknaan BWI bahwa wakaf uang dapat dikelola produktif (Setyani et al., 2021).

Bagi yayasan, khilafiyah ini bermakna bahwa desain program wakaf uang perlu memperhatikan: (i) legitimasi syariah melalui fatwa/ijtihad, dan (ii) kepatuhan kelembagaan-regulatif agar tata kelola tidak dipersoalkan oleh publik (Setyani et al., 2021; Yusuf et al., 2022).

________________________________________

4. Sintesis: Yayasan Menurut Hukum Islam sebagai Kategori Fungsional

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, yayasan menurut hukum Islam paling kuat dipahami sebagai kategori fungsional: yayasan adalah badan hukum sosial-keagamaan-kemanusiaan yang dalam praktik filantropi Islam dapat mengemban amanah pengelolaan instrumen syariah—terutama wakaf—dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip syariah (amanah, kepatuhan pada ikrar wakaf, menjaga pokok aset, menyalurkan manfaat kepada mauqūf 'alayh) serta memenuhi standar akuntabilitas, registrasi, dan tata kelola yang disyaratkan dalam ekosistem perwakafan Indonesia (Idrus et al., 2024; Rosadi et al., 2018; Sharif et al., 2023; Sulistiani et al., 2023; Suryamah & Lita, 2021).

Dengan kata lain, penilaian "keislaman" yayasan dalam konteks hukum Islam—yang tercermin dari literatur wakaf dan filantropi—bertumpu pada tujuan (maqāṣid/kemaslahatan sosial), mekanisme pengelolaan yang sesuai syariah, dan pertanggungjawaban; bukan semata status formal "yayasan" (Bustami & Hakim, 2020; Idrus et al., 2024; Mahamood & Rahman, 2015; Marenza & Karimuddin, 2024).

________________________________________

5. Penutup

Artikel ini telah menunjukkan bahwa yayasan, dalam bingkai hukum Islam di Indonesia, tidak cukup dinilai hanya dari statusnya sebagai badan hukum formal. Penilaian yang lebih substantif mensyaratkan evaluasi atas: (i) kesesuaian tujuan yayasan dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah; (ii) kepatuhan mekanisme pengelolaan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam kapasitasnya sebagai nāẓir; (iii) pemenuhan standar tata kelola, registrasi, dan akuntabilitas dalam ekosistem perwakafan nasional; serta (iv) konsistensi distribusi manfaat kepada mauqūf 'alayh sebagaimana dikehendaki waqif.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan yayasan yang mengelola instrumen wakaf, baik dari sisi kompetensi sumber daya manusia, sistem pelaporan dan akuntansi wakaf, maupun kepatuhan regulatif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji secara empiris variasi praktik tata kelola yayasan wakaf di berbagai daerah di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan syariahnya.

________________________________________

Daftar Pustaka

Anwar, A., Yuslem, N., & Syam, S. (2023). Productive Waqf with Money (Cash Waqf) in the View of the Acehnese Dayah Scholars. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 21(2). https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2416

Burhanudin, M. (2020). Status Wakaf Saham pada Emiten yang Keluar dari Daftar Efek Syariah (DES). Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 12(1), 72–85. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.15

Bustami, B., & Hakim, M. L. (2020). Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 20(1), 97–119. https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1934

Faisal, F., Mu'in, F., Edy, R. N., Indra, G. L., & Santoso, R. S. (2024). Strengthening the National Waqf Ecosystem through Legal Reform: An Analysis of Waqf Issues in the Provinces of Lampung and South Sumatra. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9(1), 81. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9320

Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Positivisasi Syariah di Indonesia, Legalisasi atau Birokratisasi? Jurnal Konstitusi, 15(3), 592. https://doi.org/10.31078/jk1537

Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi di Asia Tenggara. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 12(2), 120–139. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908

Idrus, A., Amirsyah, A., Matondang, M. R. P., Nuryadin, D., Fahriah, P. H., & Nurfauzi, U. (2024). Aspek Wakaf Tunai dalam Investasi Abadi Umat. Tasyri: Journal of Islamic Law, 3(1), 25–42. https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.106

Jahar, A. S. (2019). Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law. Studia Islamika, 26(2), 207–245. https://doi.org/10.15408/sdi.v26i2.7797

Labetubun, M. A. H., & Angga, L. O. (2022). The Implications of Islamic Law Related to the Implementation of Cash Waqf/Money. Jurnal Akta, 9(2), 205. https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.21148

Mahamood, S. M., & Rahman, A. A. (2015). Financing Universities through Waqf, Pious Endowment: Is It Possible? Humanomics, 31(4), 430–453. https://doi.org/10.1108/h-02-2015-0010

Mahsun, M., Djalaluddin, A., Asnawi, N., Wahyuni, N., Danila, N., & Ali, M. M. (2022). Green Waqf: Sustainable Surplus Perspective Balanced Scorecard Analysis. Karsa: Journal of Social and Islamic Culture, 30(2), 266–297. https://doi.org/10.19105/karsa.v30i2.8472

Marenza, S. E., & Karimuddin, K. (2024). Zakat and Waqf Management in Indonesia and Pakistan: A Comparative Study. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 43–52. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i1.805

Maryani, M., Arifin, Z., Fathoni, M., Triana, N., Sasnifa, P., Ahmad, S. B., Hidayati, R., & Ramlah. (2023). Islamic Philanthropy: Implementation of Regulations and Utilization of Waqf Proceeds in Jambi. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 159–180. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_07

Mustapha, Z., Kunhibava, S., Muneeza, A., Khalid, M. B., & Sen, T. M. (2023). Social Sukuk for Sustainable Development: Review of Sukuk Prihatin, Ihsan Sukuk (Malaysia) and Cash Waqf Linked Sukuk (Indonesia). I-Iecons E-Proceedings, 940–953. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.115

Rosadi, A., Effendi, D., & Busro, B. (2018). The Development of Waqf Management through Waqf Act in Indonesia (Note on Republic of Indonesia Act Number 41 of 2004 regarding Waqf). Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 22(1), 1. https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.881

Setyani, O., Mushafi, M., Ghofur, A., & Rahmadani, P. (2021). Manajemen Ziswaf Dunia. Jurnal Manajemen Dakwah, 8(1). https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928

Sharif, A. 'Azam B. M., Nasrullah, N., Hatta, M., & Hidayatullah, H. (2023). Accountability of Nazir in the Waqf Legal System of Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 15(1), 1. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9800

Sibyani, H. S. H., Mukarromah, F., Adinugraha, H. H., & Shulthoni, M. (2022). Investing in the Afterlife as a Bridge to Financial Freedom (Study on Pekalongan City BWI Representative). Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 41. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7329

Siska, S. (2019). Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait: Pembelajaran bagi Pengembangan Wakaf di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kiat, 30(1), 1. https://doi.org/10.25299/kiat.2019.vol30(1).3869

Sulistiani, S. L., Fawzi, R., & Nurrachmi, I. (2023). Waqf Crowdfunding Model in Post-Pandemic Economic Improvement According to Islamic Sharia and National Law. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 7(1), 73–81. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i1.10130

Suryamah, A., & Lita, H. N. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf sebagai Modal untuk Kegiatan Bisnis oleh Yayasan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(2), 240–258. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269

Yusuf, M., Rahman, A., & Komarudin, P. (2022). Bibliografi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Analisis Systematic Literature Review. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 4(1), 48–67. https://doi.org/10.15642/mzw.2022.4.1.48-67

Zaimah, N. R., & Zaman, A. R. B. (2024). How did its Charity Go? The Practice of Zakat Management in e-Commerce Platforms. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 17–30. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i1.758

Zawawi, Z., Yasin, Y., Helmy, M. I., Ma'yuf, A., & Arwani, A. (2023). Waqf and Sustainable Development Law: Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 23(1), 93–114. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.93-114